BAB IV Strategi keberlanjutan layanan sanitasi

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG (POKJA SANITASI 2010)

BAB IV Strategi keberlanjutan layanan sanitasi 4.1

Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian

4.1.1 Sub Sektor Air Limbah a.

Tujuan Tujuan pengelolaan air limbah adalah meningkatnya akses cakupan pelayanan air

limbah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran sungai akibat pembuangan tinja. b. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: 1. Mengurangi secara bertahap pencemaran air limbah pada badan air di Kota Singaraja, pencemaran air tanah yang ada di sekitarnya, pencemaran daerah aliran sungai Tukad Buleleng dan Tukad Banyumala. 2. Mengurangi secara bertahap pencemaran air limbah pada badan air di Kota Seririt, pencemaran air tanah yang ada di sekitarnya dan pencemaran daerah aliran sungai Tukad Saba. 3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. c.

Tahapan Pencapaian • Menghilangkan kebiasaan BAB di sembarang tempat (Stop BABS); • Menyediakan MCK bagi masyarakat yang belum terlayani atau rawan sanitasi; • Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga (jaga) yang layak atau memenuhi syarat; • Mengurangi pencemaran pada badan sungai dari tinja dan limbah industri (industri rumah tangga); • Meningkatkan akses dan tingkat pelayanan air limbah terutama bagi penduduk berpendapatan rendah, kawasan perumahan padat dan rawan sanitasi; • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas septik tank; • Meningkatkan kedisiplinan warga dalam pengurasan septik tank secara reguler; dan

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) BULELENG

IV - 1


• Meningkatkan kinerja IPLT yang telah dibangun. 4.1.2 Sub Sektor Persampahan a.

Tujuan Tujuannya pengelolaan persampahan adalah meningkatnya akses cakupan

pelayanan persampahan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Buleleng. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pengelolaan sampah adalah pada Tahun 2012 peningkatan pelayanan persampahan di dalam Kota Singaraja mencapai 80% dan di luar Kota Singaraja mampu melayani seluruh Ibukota Kecamatan dan beberapa desa di sekitar Ibukota Kecamatan dengan tingkat pelayanan sebesar 50%, serta meningkatkan kualitas pelayanan TPA. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, tentunya harus didukung oleh tersedianya parasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. c.

Tahapan Pencapaian • Melaksanakan sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng. • Melaksanakan

pembinaan

kepada

masyarakat

agar

masyarakat

disiplin

membuang sampah pada tempatnya dan waktu membuang sampah pada pukul 17.00 Wita s/d 06.00 Wita sesuai SK Bupati No. 561 Tahun 1993. • Penegakan hukum, penerapan sanksi bagi yang melanggar. • Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada, misalnya dengan meningkatkan ritasi armada pengangkutan sampah yang ada. • Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada dengan melaksanakan pemeliharaan dan rehab secara periodik. • Menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse,

Recyle) kepada masyarakat. • Pengadaan/penambahan jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah. • Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal bidang persampahan.


IV - 2


4.1.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan a.

Tujuan Tujuannya adalah meningkatnya prasarana dan sarana pengelolaan drainase serta

menurunnya luas genangan pada beberapa titik kawasan rawan banjir di wilayah Kabupaten Buleleng. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan drainase yaitu berkurangnya genangan di beberapa titik kawasan rawan banjir/genangan di wilayah Kabupaten Buleleng. c.

Tahapan Pencapaian • Pembuatan saluran primer, sekunder dan tersier; • Pembuatan pintu-pintu air; • Normalisasi saluran drainase; • Pengerukan sedimen (endapan dan sampah) di saluran drainase; • Rehabilitasi saluran drainase; dan • Penyediaan bak kontrol.

4.1.4 Subsektor Air Bersih/Minum a.

Tujuan Tujuan pengelolaan air bersih yaitu mengupayakan peningkatan pelayanan air

minum, utamanya bagi penduduk yang sementara ini belum mendapat pelayanan PDAM maupun UPS yaitu penduduk yang sehari-hari memperoleh air minum yang berasal dari sumur gali, sungai, mata air dan cubang. b. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kontinuitas distribusi air minum perdesaan (UPS) dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan prosentase pelayanan perpipaan menjadi 80%. c.

Tahapan Pencapaian • Meningkatkan kontinuitas pengaliran air minum perdesaan (UPS) dengan program penambahan debit dengan membangun jaringan transmisi baru. • Memperbaiki pengelolaan air minum perdesaan melalui pelatihan teknis dan manajemen. • Rehabilitasi sarana dan prasarana air minum (jaringan perpipaan, reservoar, bronkaptering) yang mempunyai tingkat kebocoran lebih dari 50%.


IV - 3


• Pengembangan

pelayanan

untuk

meningkatkan

prosentase

pelayanan

perpipaan menjadi 80%. 4.1.5 Aspek PHBS a.

Tujuan Tujuannya adalah berkembangnya budaya prilaku hidup bersih dan sehat pada

masyarakat di Kabupaten Buleleng. b.

Sasaran Sasarannya adalah terwujudnya prilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Hal tersebut akan menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat sehingga prilaku hidup bersih dan sehat dijadikan budaya dalam kehidupan masyarakat. c.

Tahapan Pencapaian

• Sosialisasi PHBS pada Tatanan Rumah Tangga (RT), Tempa-Tempat Umum (TTU), institusi pendidikan/sekolah, kesehatan/puskesmas, sekolah dan Tempat-Tempat Kerja. • Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. • Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan. 4.2

Strategi Aspek Teknis dan PHBS

4.2.1 Sub Sektor Air Limbah Strategi pengelolaan sub sektor air limbah yaitu: • Mewujudkan

keterpaduan

perencanaan

pembangunan

air

limbah

dengan

perencanaan penataan ruang kabupaten; • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah, dengan meningkatkan ketegasan sanksi; • Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sanitasi kota melalui penyusunan rencana induk sistem sanitasi; • Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

pengelolaan/pengolahan air limbah; • Meningkatkan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; • Meningkatkan regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah.


IV - 4


4.2.2 Sub Sektor Persampahan Strategi pengelolaan sub sektor persampahan yaitu: • Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan persampahan dengan perencanaan penataan ruang kabupaten; • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan dengan meningkatkan ketegasan sanksi; • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan persampahan; • Meningkatkan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. • Menerapkan pengolahan sampah berbasis kelompok, desa maupun kecamatan melalui Intalasi Pengelolaan Sampah Secara Terpadu (IPST); • Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar persampahan dengan menambah jumlah armada pengangkut sampah seperti armada rol truk; • Mewajibkan setiap rumah tangga dan tempat usaha memiliki wadah terpisah untuk sampah organik dan anorganik; • Menyediakan TPS yang terpisah untuk sampah organik dan anorganik dalam rangka mendukung 3R; • Mendorong terbentuknya lembaga pengelola prasarana dan sarana dasar persampahan secara swadaya/partisipatori; • Mendorong terbentuknya lembaga pengelola sampah berbasis kelompok, desa dan kecamatan; • Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan; dan • Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana persampahan. 4.2.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan Strategi pengelolaan sub sektor drainase yaitu: • Mewujudkan

keterpaduan

perencanaan

pembangunan

drainase

lingkungan

dengan perencanaan penataan ruang kabupaten; • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan saluran drainase dengan meningkatkan ketegasan sanksi; • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan drainase lingkungan;


IV - 5


• Melakukan pembangunan saluran drainase yang baru dengan dimensi yang sesuai dengan rencana untuk ruas jalan yang saluran drainasenya belum tersambung; • Melakukan pelebaran dan pendalaman drainase yang sudah ada sesuai dengan debit air tertinggi dan mengintegrasikannya dengan saluran induk; • Meningkatkan perawatan dan pemeliharaan melalui pengerukan endapan atau sedimen yang ada dalam saluran dan membersihkan sampah, tumbuhan pengganggu yang ada pada saluran secara berkala; • Pembangunan sistem drainase yang berwawasan lingkungan; • Penyiapan peraturan dan produk hukum untuk penanganan drainase; • Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta dalam pengelolaan drainase. 4.2.4 Subsektor Air Bersih/Minum • Optimalisasi kapasitas produksi dari sistem penyediaan air bersih saat ini; • Rehabilitasi sistem penyediaan air bersih; • Penambahan kapasitas produksi secara bertahap sesuai prioritas. Penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi sistem penyediaan air bersih diantaranya: penambahan dimensi perpipaan, perluasan jaringan dan bangunan fasilitas penunjang lainnya; • Meningkatkan kinerja lembaga pengelola air bersih/minum; • Meningkatkan

koordinasi

antar

sektor/lembaga

dalam

pengaturan

dan

pemanfaatan sumber daya air dari berbagai kepentingan secara bijaksana; • Mengkampanyekan

penghematan

pemakaian

air

terutama

daerah-daerah

perkotaan dan kritis air; • Evaluasi sistem dan meningkatkan kinerja sistem jaringan pelayanan dengan sarana dan prasarana yang ada, secara optimum dan ekonomis; • Mengembangkan sumber baru atau sistem baru dengan pemanfaatan air permukaan, mata air untuk daerah yang belum dilayani atau belum mencapai target pelayanan di atas 70% untuk daerah perdesaan dan 90% untuk daerah perkotaan dan kualitas air menjadi air siap minum; • Prioritas pengembangan untuk daerah yang memiliki tingkat pelayanan yang paling minimum, derajat kesehatan lingkungan rendah, daerah potensial/komersil, dan lainnya.


IV - 6


4.2.5 Aspek PHBS Strategi dalam peningkatan PHBS yaitu: • Meningkatkan upaya lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat. • Meningkatkan kapasitas sistem, organisasi dan individu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat; • Meningkatkan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; 4.3

Strategi Aspek Non Teknis

4.3.1 Kebijakan dan Kelembagaan Daerah Dalam rangka pencapaian visi pembangunan sanitasi kabupaten secara efektif, haruslah didukung oleh kelembagaan sanitasi yang kuat, dalam konteks ini ada suatu jaringan hubungan sosial yang melembaga, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, LSM dan swasta dengan struktur, aturan, norma serta cara kerja yang sistematis dan terarah pada pencapaian target pembangunan sanitasi. Dengan kelembagaan sanitasi yang kuat maka diharapkan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Buleleng dapat didukung dengan sebuah sistem dan mekanisme yang menjamin: • Adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, kelompok adat, LSM dan swasta. Kelembagaan sanitasi ini hendaknya mencerminkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat termasuk kelompok-kelompok masyarakat dan LSM serta pihak swasta. Dengan demikian pembangunan dan pengelolaan sanitasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tugas seluruh elemen publik di Kabupaten Buleleng. • Adanya kelengkapan seluruh fungsi dalam penanganan dan pengelolaan sanitasi. Kelembagaan sanitasi ini haruslah mampu memperlihatkan bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat dijalankan dan ditangani dengan baik serta seluruh rangkaian fungsi pembangunan sanitasi tersebut haruslah ditangani oleh lembaga atau organisasi atau pihak yang tepat dan akuntabel. • Adanya peningkatan kualitas layanan sanitasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Kelembagaan sanitasi ini haruslah mampu memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan layanan sanitasi kepada seluruh masyarakat. • Terwujudnya pembangunan sanitasi Kabupaten Buleleng yang memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah serta memperhatikan kesetaraan jender.


IV - 7


Kelembagaan sanitasi yang kuat sebagai dasar keberpihakan dan pelibatan pada kelompok masyarakat miskin serta keyakinan untuk mewujudkan kesetaraan jender dalam proses pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat terwujud nyata di Kabupaten Buleleng. Strategi yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kelembagaan sanitasi yang kuat yaitu: • Strategi penguatan kelompok kerja sanitasi kabupaten; • Strategi penguatan kelembagaan daerah dalam upaya mendukung kegiatan sanitasi. 4.3.2 Keuangan Strategi keuangan ditujukan sebagai pendekatan untuk memanfaatkan sumbersumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Buleleng. Strategi keuangan/pendanaan yang dilakukan dalam upaya pembangunan dan penanganan sanitasi kabupaten yaitu: •

Strategi untuk optimasi sumber-sumber pendanaan, seperti pengoptimalan APBD, memanfaatkan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat (APBN) serta memaksimalkan pendanaan sektor swasta dan masyarakat.

•

Strategi

pendukung

peningkatan

kinerja

keuangan

pembangunan

dan

pengembangan sanitasi di Kabupaten Buleleng. 4.3.3 Komunikasi Komunikasi juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk membangun hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi. Perencanaan strategi komunikasi dilakukan sebagai acuan dalam membangun komunikasi yang interaktif, membangun sikap kritis dan akhirnya menumbuhkan kemauan untuk berpartisipatif. Pendekatan komunikasi yang penting digunakan adalah: •

Dialog atau tatap muka, dengan pendekatan ini akan lebih efektif dalam merangkul pemahaman dan kedekatan dalam membangun rasa percaya satu sama lain. Kampanye sanitasi merupakan salah satu metode, disamping metode partisipatif lainnya yang bisa digunakan.

•

Menggunakan media-media kelompok atau group media yang sangat komunikatif seperti poster, foto, program audio, tayangan video sederhana dan sebagainya.


IV - 8


Media-media yang dimaksud tidak hanya media yang telah disiapkan oleh pemerintah, tetapi media-media sederhana yang bisa dibuat sendiri oleh masyarakat. •

Sifat medianya tidak menggurui, tetapi lebih berupa tema terbuka suatu solusi sanitasi untuk dicari bersama penyelesaian masalahnya oleh kelompok-kelompok target audiens.

•

Komunikator dalam hal ini lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi menjadi pemancing diskusi dengan menggunakan media-media visualisasi permasalahan. Ketrampilan yang harus dikuasai oleh fasilitator diskusi adalah ketrampilan bertanya (memformulasikan pertanyaan untuk merangsang sikap kritis dan menggali aksi), disamping ketrampilan bicara sebagai fasilitator juga agar dapat membuat dinamika pertemuan menjadi lebih hidup/dinamis.

4.3.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis Keterlibatan pelaku bisnis dalam sektor sanitasi di Kabupaten Buleleng utamanya yang telah diikat dengan sebuah perjanjian atau kontrak masih sangat rendah. Keterlibatan Lembaga Non Pemerintah diharapkan dapat dimulai dari mengembangkan pembangunan sarana sanitasi baik dari sub sektor air limbah, sampah dan drainase. Dalam sub sektor air limbah, keterlibatan pelaku bisnis/swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat seperti Sanimas atau dalam pengelolaan limbah tinja yang melibatkan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan serta aspek pemeliharaan. Untuk sub Sektor Air Limbah Domestik di Kabupaten Buleleng sampai saat ini belum ada pihak swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Buleleng baik berupa sub-kontrak maupun dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Beberapa potensi kegiatan yang diharapkan bisa dikembangkan melalui partisipasi pihak swasta adalah : •

Hasil pengolahan lumpur tinja dapat bernilai ekonomis jika diolah dengan baik yaitu dapat sebagai pupuk (kompos).

•

Melakukan sosialisasi dan mendorong terbangunnya fasilitas SANIMAS yang didanai oleh swasta sehingga bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Ada beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam upaya melibatkan partisipasi swasta dalam sub sektor air limbah, yaitu: 1. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan melibatkan swasta (misalnya jasa pemasaran pelayanan sedot tinja);


IV - 9


2. Melakukan kajian lebih lanjut pemanfaatan lumpur tinja untuk kompos dengan melibatkan para pengusaha hortikultura; 3. Mengembangkan desain septic tank dan IPAL Rumah Tangga secara komunal yang sederhana namun memenuhi standart teknis dan dengan biaya yang terjangkau; 4. Mendorong terciptanya peluang usaha penyediaan jasa pelayanan air limbah. 5. Membuka/mendorong peluang usaha kepada pihak swasta untuk terlibat langsung dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik. 6. Meneliti dan melakukan kajian lebih lanjut mengenai hasil sampingan yang berupa gas metan dari IPAL yang dapat dibangun oleh Kelompok Usaha Industri Kecil Rumah Tangga untuk dapat dimanfaatkan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta. Dalam sub sektor persampahan, sudah ada keterlibatan pihak swasta di Kabupaten Buleleng terutama di Kota Singaraja, terlihat dengan adanya pengusaha pengumpul barang bekas (pengepul sampah). Di Kabupaten Buleleng terdapat 11 pengusaha pengepul/penampungan barang bekas yang sangat membantu dalam penanganan masalah sampah. Mereka mengumpulkan dari berbagai jenis sampah seperti, besi, plastik, karton, kertas, botol, kaca, kuningan dan lain-lain. Beberapa pengusaha Penampung (Pengepul) dan Pengusaha Produksi Daur Ulang Barang Bekas ada yang telah memulainya sejak tahun 1990 seperti Bapak Tarik. Umumnya keberadaan sampah yang masih dapat digunakan biasanya diambil dan dimanfaatkan oleh para pemulung dan selanjutnya dijual ke pengepul. Sasaran utama menggalang partisipasi Sektor Swasta dan Lembaga Non Pemerintah guna mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng adalah terjalinnya sinergi semua pihak yang selama ini berkepentingan dalam pengelolaan sampah. Strategi dalam meningkatkan peran dunia usaha/pihak swasta dalam pengelolaan persampahan yaitu: •

Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pengikatan kontrak kerja dengan para pengepul sampah terutama dalam usaha menanggulangi sampah anorganik.

•

Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah yaitu LSM di bidang lingkungan sebagai pendamping bagi masyarakat dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan 3R di lapangan.

•

Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam hal pemasaran kompos yang dikelola oleh masyarkat.


IV - 10


Dalam sub sektor drainase, keterlibatan pihak swasta di Kabupaten Buleleng masih belum terlihat namun ke depannya akan diarahkan dalam pengembangan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh developer. Strategi dalam meningkatkan peran dunia usaha/pihak swasta dalam pengelolaan sub sektor drainase yaitu: •

Peningkatan peran serta kalangan swasta yang mengintegrasikan perencanaan sistem drainase yang terpadu dalam pembangunan/pengembangan kawasan permukiman.

4.3.5 Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan Dalam pembangunan sektor sanitasi sangat penting untuk pengutamaan jender dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi serta melibatkan masyarakat miskin untuk secara aktif ikut dalam proses pengambilan keputusan. Strategi menuju kepada situasi yang diharapkan dan diarahkan untuk menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan adalah sebagai berikut: •

Pemberdayaan kelompok strategis dan lembaga masyarakat yang sudah ada di wilayah-wilayah yang selama ini telah menjadi pioner di bidang sanitasi maupun wilayah prioritas rawan sanitasi untuk dapat berpartisipasi dalam merubah perilaku masyarakat dalam penanganan sanitasi;

•

Mendorong

terwujudnya

pelayanan

sarana

sanitasi

seperti

air

limbah,

persampahan, dan drainase yang dikelola secara langsung oleh masyarakat (program SANIMAS, TPST dan program-program pemberdayaan lainnya); •

Membentuk

kelompok

warga

peduli

lingkungan

di

setiap

lingkungan

desa/kelurahan; •

Implementasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sarana sanitasi di desa/kelurahan.


IV - 11

BAB IV Strategi keberlanjutan layanan sanitasi

Recommend Documents