BAB IV SIMPULAN
A. SIMPULAN 1. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidaklah berbeda dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengaturan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 111 hingga Pasal 126. Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai rehabilitasi yang tedapat pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila pecandu narkotika sudah cukup umur maka wajib melaporkan kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan dan pecandu yang belum cukup umur dapat diwakili oleh orang tua atau wali. Pengaturan pelaksanaan wajib lapor diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mendapatkan sanksi administratif yang sudah diatur oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu Pasal 87 ayat (4) mengenai pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Setelah mengidentifikasi mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, peneliti memiliki kesimpulan bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan. Pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengutamakan bentuk sanksi pidana berupa penderitaan atau nestapa yang mengakibatkan efek jera.
58
59
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.) Pertama, unsur setiap orang yang dimaksudkan menunjukkan kepada terdakwa Muhammad Amin sesuai dengan identitasnya. Kedua, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi M. Hasmi, saksi Ferryono Sianipar, saksi Raden Indra, saksi Dely Padaya, dan saksi Sumarni alias Ani serta keterangan terdakwa Muhammad Amin sehingga unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi. Unsur ketiga dalam pertimbangan hakim yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat. Dimana terdakwa mengajak sumarni menggunakan sabusabu dan alat hisap bong yang terbuat dari kaca diakui oleh terdakwa dibeli dari botak (DPO) pada saat transaksi. Unsur percobaan dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 132 ayat (1). Sesuai penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, blat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan telah sesuai. Sehingga hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambil dengan Nomor 155/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pada Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PT.JMB menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi. Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi.
DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta. Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & Pukad Indonesia. Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. A.W. Widjaja, 2006. Administrasi Kepegawaian. Bandung : Rajawali. Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing. Dwidja Priyanto. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung : PT. Rafika Aditama. Fuad Hasan dalam Herie. 1996. Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannnya. Pekalongan : Bahagia. Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung : Mandar Maju. http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2008/07/25/74519/pns-penggunanarkoba-meningkat _(20 September 2015 21.15). http://www.kompasiana.com/valentino/data-penggunanarkoba_5510e1f3813311ae36bc7045 _(20 September 2015 21.15). J.E. Sahetapy. 2007. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bnadung : Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Leden Marpaung. 2009. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta : Sinar
Grafika. Mustafa Bola, Romi Librayanto, Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Kasasi (suatu studi tentang aliran pemikiran hukum). Jurnal Hasanudin Law Review. Volume 1 Nomor 1. Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. P.AF. Lamintang,.1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung : Armico. Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. . 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Rio Sungsang. 2012. Skripsi. Purwokerto : Universitas Jendral Soedirman. Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.PWT). Rifai Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta : Sinar Grafika. Soedjono Dirjosisworo. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung : Alumni .1990. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta : Liberty. Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta : Ghalia Indonesia. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. Politik Hukum Pidana. (kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi). Jakarta : Pustaka Pelajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama.
LAMPIRAN
