BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1.
Perubahan PT ASKES ke BPJS Kesehatan meliputi perubahan badan hukum yang semula persero dimana bertujuan mencari keuntungan (pro laba) menjadi badan hukum publik yang melayani kepentingan publik dan bersifat nirlaba. Perubahan pemisahan aset dan penyertaan modal, di mana dalam PT ASKES tidak terdapat pemisahan aset badan namun dalam BPJS Kesehatan terdapat pemisahan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Penyertaan modal persero berasal dari kekayaan negara yang terbagi atas saham-saham, sedangkan modal BPJS berasal dari kekayaan negara yang tidak teragi atas saham-saham.
2.
Kepesertaan PT ASKES (Persero) hanya diikuti oleh beberapa golongan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima pensiun baik pensiun PNS, ABRI maupun pejabat negara, veteran dan perintis kemerdekaan. Sedangkan kepesertaan untuk BPJS Kesehatan diperluas, sehingga dapat diikuti oleh berbagai golongan masyarakat umum. Golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI).
3.
Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotof, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
61
62
kebutuhan medis yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua golongan, pelayanan kesehatan yang dijamin dan pelyanan kesehatan yang tidak dijamin. Sedangkan untuk pengajuan klaim biasanya secara otomatis dilakukan oleh rumah sakit maupun Faskes yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Namun bagi rumah sakit maupun Faskes yang tidak bekerjasama dengan perusahaan, pengajuan klaim tetap dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. 4.
Pembubaran PT ASKES (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi, hal ini menyimpulkan bahwa tidak ada penyelesaian mengenai aset maupun utang perusahaan yang dibubarkan, sehingga aset dan utang yang dimiliki PT ASKES sekarang menjadi milik BPJS Kesehatan. Perubahan komponen akun laporan posisi keuangan PT ASKES (Persero) setelah menjadi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: a. Kas dan setara kas menjadi Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada PT ASKES (Persero) tidak dilakukan pemisahaan penggunaan akun kas dan akun bank, setelah menjadi BPJS Kesehatan akun kas digunakan untuk mencatat kas ditangan, sedangkan akun bank untuk mencatat kas dibank. b. Pencatatan piutang/tagihan bukan lagi dalam bentuk fee melainkan penerimaan premi. c. Saham yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, deposito berjangka, serta reksadana menjadi Kas dan setara kas. Akun-akun ini pada saat PT ASKES (Persero) bertransformasi menjadi BPJS
63
Kesehatan berubah menjadi akun Kas dan setara kas karena terdapatnya penjualan pada akun-akun tersebut. d. Akun lain milik PT ASKES (Persero) yang berubah setelah menjadi BPJS Kesehatan antara lain, akun-akun yang termasuk kelompok ekuitas seperti modal saham, saldo laba dan cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual menjadi modal usaha. 5. Untuk komponen akun pada laporan laba rugi tidak terdapat banyak perubahan, komponen akun laporan laba rugi di BPJS Kesehatan, antara lain Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Penghasilan Operasional, Pendapatan (Beban) Non Operasional, Penghasilan sebelum pajak, Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Penghasilan Neto, Penghasilan Komprehensif lain, dan penghasilan Komprehensif.
B. SARAN 1.
Masih banyak masalah-masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini masalah tersebut terutama persoalan pendaftaran BPJS Kesehatan yang memakan waktu cukup lama hampir 1 bulan dan persoalan minimnya fasilitias pelayanan seperti kamar pasien dan peralatan medis. Menanggapi hal tersebut, maka saran yang dapat diberikan bagi BPJS Kesehatan yaitu sebaiknya
mengoptimalkan
dan
meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatannya dengan menunjang kelengkapan alat-alat kesehatan medis baik bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), serta sebaiknya BPJS Kesehatan
64
meningkatkan
koordinasi
dengan
lembaga-lembaga
seperti
Dinas
Kesehatan dan beberapa dinas lainnya dalam rangka sinkroniasi pelaksanaan program. 2.
Ketika kebutuhan diawal tahun meningkat karena digunakan untuk pembiayaan biaya pelayanan kesehatan dan perbaikan fasilitas kesehatan, hal yang dapat dilakukan adalah menstabilkan keuangan dimasa mendatang dengan cara: a. Menekan biaya yang tidak dipergunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemotongan biaya administrasi dan umum, dan tidak diperbolehkan memotong biaya pelayanan kesehatan walaupun dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. b. Menstabilkan komposisi utang pelayanan kesehatan yang semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah peserta, utang pelayanan kesehatan tidak boleh melebihi jumlah aset karena jika terjadi maka kekayaan perusahaan akan berfokus pada pembayaran utang sehingga kegiatan operasional yang membutuhkan pembiayaan akan terganggu.
3.
Peran
pemerintah
juga
sangat
membantu
dalam
terpenuhinya
penyelenggaraan BPJS Kesehatan, Pemerintah yang bertanggungjawab atas program jaminan sosial dapat berpartisipasi dengan pembuatan anggaran bagi BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan relokasi subsidi dimana seperti subsidi BBM atau subsidi listrik dapat dialihkan ke alokasi pembiayaan pelayanan kesehatan.
