BAB IV PEMBAHASAN
Koperasi Patra merupakan salah satu koperasi yang di dalamnya terdapat USP (unit simpan pinjam). Unit ini merupakan salah satu unit yang terpenting karena dalam hal kegiatannya dapat membantu para anggota dengan cara pemberian kredit. Pemberian kredit ini akan menghasilkan bunga yang menjadi pendapatan bagi koperasi. Pemberian kredit yang baik tentu saja harus didukung dengan adanya pengendalian internal yang memadai dan saling mendukung. Jika pengendalian tidak baik atau tidak memadai, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap sistem pemberian kredit maupun pendapatan koperasi. Oleh karena itu Koperasi Patra harus memiliki pengendalian internal yang memadai agar dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan sistem pemberian kredit tidak terdapat praktik yang tidak sehat sehingga dapat merugikan koperasi.
Tabel IV.1 Perbandingan No
Keterangan
Lama
1
Struktur Organisasi
Tidak
2
Bunga
Usulan Baru ada
bagian
Ada
bagian
analisis kredit
kredit
Metode
Metode
bunga sama
penetapan
analisis
penetapan
bunga sama
49
3
Formulir Pinjaman
Hanya 1 (satu) rangkap
Menjadi
2
(dua)
rangkap 4
Prosedur
Prosedur
pemberian
Prosedur
pemberian
kredit belum melalui
kredit sudah melalui
tahap bagian analisis
analisis kredit terlebih
kredit
dahulu
Keterangan : 1.
Struktur Organisasi Penjelasan pada halaman 61
2.
Formulir Pinjaman Penjelasan pada halaman 68
3.
Prosedur Penjelasan pada halaman 70
IV.1. Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengendalian internal yang telah dilakukan oleh koperasi selama ini. Pengendalian internal dikatakan baik jika seluruh kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh koperasi dalam menjalankan aktivitasnya yang mencakup ke dalam komponen-komponen pengendalian internal yang mengacu pada COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), serta kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan apabila telah mencapai tujuan dari pengendalian internal tersebut. 50
Untuk mengetahui seberapa jauh pengendalian internal yang telah dilaksanakan, maka penulis membuat daftar pertanyaan (questionare). Daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar mempermudah dan memahami evaluasi pengendalian internal pada pemberian kredit. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan umum dan dasar yang bersifat objektif serta disertai jawaban singkat pada setiap masing-masing pertanyaan. Pilihan jawaban hanya “Ya” atau “Tidak”. Jawaban “Ya” menunjukkan akan adanya kekuatan pengendalian internal, sedangkan jawaban “Tidak” menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal tersebut. Jawaban yang didapat dari hasil wawancara merupakan jawaban singkat yang dapat menggambarkan keadaan koperasi saat ini sehingga dapat diidentifikasi kelemahan maupun kelebihan pada pengendalian internal pemberian kredit yang sudah diterapkan oleh koperasi. Kelemahan dari hasil jawaban akan dievaluasi dan diberikan saran-saran guna untuk perbaikan. Daftar rincian pertanyaan dapat dilihat pada lampiran quetionare L1-L3 Berdasarkan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil internal control questionare yang telah dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara antara penulis dengan manager simpan pinjam, bagian keuangan, dan beberapa staf yang lain, penulis menemukan kelebihan yang terdapat pada Koperasi Patra adalah sebagai berikut: Secara Umum 1.
Koperasi menggunakan formulir permohonan pinjaman dari calon peminjam atau nasabah untuk proses pemberian kredit. 51
2. Formulir permohonan pinjaman harus disetujui oleh pejabat koperasi yang berwenang mengenai jumlah kredit yang diminta, syarat kredit, dan syarat lainnya. 3.
Semua dokumen yang mendukung transaksi pemberian kredit telah: a. Menggunakan nomor aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang mengotorisasi dokumen tersebut. b.
Tanda bukti slip tercantum dengan jelas sesuai dengan kebutuhan dokumen
yang
diperlukan,
sehingga
lebih
mudah
untuk
pengidentifikasian. c. Tembusan dari setiap tanda bukti slip yang telah diotorisasi memliki warna yang berbeda-beda sehingga memudahkan dalam proses pengerjaannya karena memiliki warna yang berbeda. 4. Semua dokumen telah diotorisasi terlebih dahulu agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dimasa datang. 5.
Rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan atau akuntansi, hal ini memudahkan koperasi dalam mengoreksi jika terjadi kesalahan akan adanya perbedaan saldo koperasi dengan saldo bank.
6.
Koperasi telah memiliki struktur organisasi yang baik, dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut maka koperasi telah memisahkan fungsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
7. Memiliki plafon atau batasan yang telah ditetapkan koperasi, disesuaikan dengan pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif.
52
8. Adanya rapat evaluasi yang diadakan setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukan selama sebulan. Hal ini dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang agar lebih baik lagi. 9.
Koperasi memiliki pengamanan atas asset yang dimiliki koperasi.
Secara Khusus 1.
Pemberian Pinjaman atau Kredit a.
Koperasi memiliki petunjuk dan prosedur secara tertulis.
b. Koperasi memiliki buku pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM). c.
Pada saat nasabah akan melakukan pinjaman, bagian kasir akan menjelaskan secara rinci apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah dapat mengisi formulir permohonan pinjaman secara lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan.
d. Jika nasabah seorang karyawan yang bekerja di PT Patra Jasa maka dalam formulir harus mendapat persetujuan dari pihak payroll Patra Jasa, karena untuk pembayaran pinjaman akan dipotong dari gaji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tetapi jika nasabah bukan karyawan PT Patra Jasa maka diabaikan saja kolom persetujuan payroll PT Patra Jasa. e. Setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak berwenang maka pencairan kredit untuk nasabah dapat dilakukan secara tunai dengan
53
datang ke kasir atau dengan cara mentransfer sesuai dengan Bank yang bekerjama sama dengan Koperasi Patra. 2.
Penerimaan Kas a. Koperasi memiliki petunjuk dan prosedur penerimaan kas secara tertulis. b. Bukti setoran dicocokkan dengan pembukuan yang ada. c. Koperasi menyimpan bukti setoran yang disahkan oleh bank sebagai tanda bukti. d. Rekonsiliasi bank dilakukan tidak sama dengan orang yang membuatkan cek. Cek dibuat oleh manager simpan pinjam, sedangkan rekonsiliasi bank dilakukan oleh bagian keuangan. e. Bukti penerimaan maupun pengeluaran kas tidak perlu diotorisasi oleh rapat anggota selaku jabatan tertinggi koperasi karena itu bukan wewenang, tanggung jawab maupun tugas dari rapat anggota. f. Sistem atau proses penerimaan kas dilakukan secara terkomputerisasi namun tetap melakukan dengan sistem pencatatan manual agar nantinya dapat dibandingan. Pencatatan manual dilakukan oleh kasir sedangkan sistem yang terkomputerisasi dilakukan oleh manager simpan pinjam, barulah setelah itu membuat laporan kepada bagian keuangan atau akuntansi.
3. Piutang a. Koperasi memiliki petunjuk dan prosedur pembayaran pinjaman atau piutang secara tertulis. 54
b.
Pencatatan terpisah dengan pencatatan buku besar.
c.
Koperasi memiliki kebijakan mengenai syarat pembayaran piutang.
d. Penagihan kredit atau piutang dilakukan secara tepat waktu. e.
Terdapat prosedur atas sanksi-sanksi dalam penagihan piutang.
f.
Terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang.
g. Penghapusan diketahui, disetujui, dan diotorisasi oleh pejabat berwenang. h. Sistem atau proses piutang sudah dilakukan secara terkomputerisasi.
Pada dasarnya pengendalian internal yang memadai akan membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan. Sehingga dapat mengamankan harta perusahaan dari tindakan kecurangan serta manipulasi yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Pengendalian internal yang diterapkan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Patra memuat seluruh kompenen pokok dari pengendalian internal, yang terdiri dari:
IV.1.1. Lingkungan Pengendalian ( The Control Environment ) Lingkungan pengendalian yang baik dalam koperasi didukung dengan adanya lingkungan yang memiliki sistem dan prosedur serta struktur yang saling mendukung. Dalam lingkungan pengendalian mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam sistem pemberian 55
kredit. Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut maka diterapkan unsur-unsur: a. Nilai integritas dan etika Koperasi memiliki suatu buku pedoman yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, sehingga dapat ditangani secara profesional. Buku pedoman ini dinamakan Buku Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM). Di dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai visi dan misi unit usaha simpan pinjam Koperasi Patra. Dimana visinya yaitu menjadi usaha simpan pinjam yang memiliki reputasi pengelolaan dana terbaik untuk kesejahteraan anggota. Sedangkan misinya yaitu: 1. Menjadi mitra bisnis utama anggota dan calon anggota untuk menciptakan kepuasan dan pelayanan terbaik. 2.
Memberikan kinerja terbaik, dengan proses yang sempurna dan penuh komitmen melalui kerjasama yang dilandasi saling percaya dan menghargai satu sama lain.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan Usaha Simpan Pinjam, Perlindungan Resiko, dan kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Mengembangkan Unit Simpan Pinjam yang menerapkan Prinsip Gotong Royong. 5. Mewujudkan Unit Simpan Pinjam yang berhasil baik secara Ekonomi Sosial.
56
Maka dengan visi dan misi tersebut diharapkan para karyawan mengerti tujuan serta pencapaian sehingga akan bekerja dengan baik sesuai prosedur dan kebijakan koperasi untuk mendukung tercapainya visi dan misi koperasi. Koperasi Patra menerapkan integritas dan nilai etika pada seluruh karyawannya, dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh manajemen berupa tata cara kepegawaian mengenai etika dan perilaku. Aturan-aturan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada setiap karyawan yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Apabila ada karyawan yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka kepada karyawan tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau surat peringatan. Selain aturan-aturan, koperasi juga menetapkan kriteria berpakaian untuk para karyawannya, yaitu : - Senin
: Menggunakan seragam berwarna putih
Selasa
: Menggunakan seragam berwarna abu-abu
Rabu dan kamis : Menggunakan seragam berwarna coklat Jumat
: Menggunakan baju batik
- Setiap hari karyawan maupun karyawati harus menggunakan sepatu. Melalui aturan tersebut, manajemen koperasi telah berusaha untuk mengurangi godaan yang mengakibatkan karyawan bertindak tidak jujur, melanggar hukum dan tidak etis. 57
Dalam melakukan transaksi kredit, integritas dan nilai etika karyawannya cukup baik. Hal ini terlihat dari kejujuran karyawan dalam pencatatan dan transaksi kredit serta mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan kredit dengan baik dan benar sehingga kredit yang telah diberikan dapat kembali dalam waktu yang telah disepakati bersama antara koperasi dan anggota. b. Komitmen terhadap kompetensi Komitmen terhadap kompetensi Koperasi Patra sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari setiap karyawan yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan,
pengetahuan,
keterampilan
dan
pengalaman.
Dengan
menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan dan latar belakang pendidikan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan untuk menduduki posisi tertentu. c.
Filosofi dan gaya operasi Dengan adanya filosofi yang dianut yaitu aman, terarah dan produktif menunjukkan adanya pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian kredit. Beberapa carapun ditetapkan koperasi agar risiko dapat diminimalisir yaitu dengan pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu, penagihan piutang atau kredit yang dilakukan setiap tanggal yang sudah ditetapkan sebelum jatuh tempo sehingga memungkinkan tidak terjadinya kredit macet. Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu agar proses pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak akan menghambat prosedur yang lainnya. Karena pembayaran merupakan 58
aktivitas yang paling utama, dengan adanya pembayaran maka proses siklus keuangan akan berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu jika pembayaran yang dilakukan tidak tepat waktu akan berdampak tidak baik untuk kelangsungan koperasi Penagihan piutang juga harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan selain untuk meminimalkan risiko juga agar para nasabah atau peminjam dapat menepati janji sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penghapusan piutang atau penghapusan pinjaman. Oleh karena itu penagihan pinjaman yang bermasalah akan diproses sesuai dengan kebijakan dan ketetapan koperasi. Untuk menciptakan suasana yang nyaman di koperasi setiap karyawan saling mendukung akan tugasnya masing-masing serta memberikan masukan. Keakraban terjadi bukan hanya sesama karyawan melainkan atasan dengan karyawan pun menjalin hubungan baik. Ini dilakukan agar setiap karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa adanya perselisihan paham diantara karyawan maupun dengan atasan. d.
Struktur Organisasi Koperasi telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik dan secara umum bertujuan untuk memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dalam setiap fungsi atau bagian yang ada dalam pencapaian tujuan koperasi.
59
Di dalam struktur organisasi Koperasi Patra belum memiliki bagian khusus untuk menganalisis pinjaman atau kredit, karena sampai saat ini analisis kredit dilakukan oleh manager simpan. Pada umumnya koperasi seharusnya memiliki analisis kredit yang berkepentingan dengan laporan keuangan koperasi untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada peminjam atau anggota atau nasabah. Analisis kredit sangat penting karena dibagian ini yang akan menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Kriteria ini terkait dengan adanya penambahan bagian di struktur organisasi dan komponen monitoring dengan cara mendeteksi secara dini agar tidak terjadi penyimpangan bahkan sampai terjadinya kredit macet. Akibat belum adanya analisis kredit adalah manager simpan pinjam tidak terfokus untuk menganalisis permohonan pinjaman nasabah. Inilah yang sering menjadi kendala utama terjadinya kredit macet. Manager kurang mendalami aspek-aspek yang harus dianalisis, tugas manager yang sudah banyak harus dibebani lagi dengan menganalisis kredit. Sehingga penulis memberikan rekomendasi untuk menambahkan bagian analisis kredit di dalam struktur organisasi Koperasi Patra. Di bawah ini adalah rekomendasi penambahan bagian analisis kredit di Koperasi Patra:
60
Gambar IV.1
RAPAT ANGGOTA PEMBINA
PENGURUS
PENGAWAS Kebijakan
Operasional GENERAL MANAGER
Manager Simpan Pinjam
Manager Unit Usaha
Manager SDM
Manager Keuangan
Mini Market Analisis Kredit
Kasir Cleaning Service
Supv. Logistik
Supv. HRD / Legal
Supv. Penagihan
Supv. Akunting / Pajak
Parkir Jasa Konstruksi Jasa Tenaga Kerja
Keterangan:
Jasa Sewa Menyewa
Garis Komando Garis Koordinasi
61
Jasa Keagenan
Kasir
Analisis Kredit Tugas
: 1. Survey kepada calon nasabah atau debitur, khususnya untuk plafon tertentu 2. Melakukan analisis permohonan kredit calon nasabah 3. Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon nasabah 4. Melakukan pengerahan dana dan pembinaan nasabah
Wewenang: 1. Mengajukan rekomendasi permohonan kredit calon nasabah 2. Melakukan pembinaan kepada nasabah, jika penagihan mengalami masalah 3. Menerima titipan angsuran dan dana-dana lainnya
e.
Dewan Direksi dan Komite Audit Di koperasi tidak terdapat dewan direksi sehingga kedudukan paling tinggi dalam struktur organisasi pada Koperasi Patra adalah Rapat Anggota. Karena rapat anggota sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi sebagai sesama pemilik. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan koperasi. Untuk tugas keseharian, pengurus yang menjadi kedudukan paling tinggi karena semua dokumen harus diotorisasi dan disetujui oleh pengurus. Namun ada beberapa dokumen yang memang tidak memerlukan otorisasi dari pengurus melainkan dari general manager. 62
f.
Pemberian Otorisasi dan Tanggung Jawab Pemberian otorisasi merupakan hal yang penting terutama dalam hal menyetujui atau tidaknya sebuah dokumen, hal itu dilakukan agar pengendalian internal dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adanya pemberian otorisasi dan tanggung jawab membuat karyawan menjadi bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya, dengan begitu akan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan seperti kecurangan dalam pembuatan dokumen palsu yang dapat merugikan koperasi. Selain itu, adanya pembagian wewenang serta tanggungjawab secara tertulis maka setiap karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.
g.
Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia Pada umumnya pada saat penerimaan pegawai, bagian sumber daya manusia (SDM) yang lebih berperan aktif. Karena di bagian ini proses seleksi dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan kompeten. Kebijakan dan prosedur kepegawaian ini berkaitan dengan komitmen terhadap kompetensi karyawan. Koperasi mempunyai kebijakan dan prosedur kepegawaian, yang dimulai dari adanya prosedur penerimaan karyawan, pembinaan karyawan, sampai dengan sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran. Koperasi telah menerapkan kebijakan dan prosedur dalam merekrut karyawan sehingga didapat karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya untuk mendukung sistem pengendalian internal yang 63
efektif. Setiap sebulan sekali diadakan rapat pengurus yang berguna untuk mambahas atau mengevaluasi kegiatan operasional koperasi. Koperasi menetapkan kriteria yang jelas mengenai kenaikan gaji, penilaian prestasi karyawan, serta pemilihan karyawan yang berprestasi sehingga sebagai penghargaan karyawan yang berprestasi tersebut akan mendapatkan kenaikan jabatan.
IV.1.2. Penaksiran Risiko ( Risk Assessment ) Risiko selalu ada disetiap koperasi karena ini merupakan suatu masalah yang dapat terjadi dalam koperasi, baik risiko secara internal maupun eksternal. Namun, tentu koperasi mempunyai strategi untuk mengidentifikasi, mengelola,
dan
mengevaluasi
risiko-risiko
tersebut
dengan
adanya
pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di dalam koperasi, sehingga koperasi tidak akan mengalami risiko yang akan timbul. Untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah kredit sebagai akibat adanya risiko kredit, maka dilakukan penaksiran risiko pada koperasi dilihat dari sudut pandang: a. Karyawan Baru Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko terjadi dengan adanya perubahan akibat karyawan baru, manajemen dalam menerima karyawan baru mengadakan job training selama 1 (satu) bulan, dilanjutkan masa percobaan dengan pelatihan selama 3 (tiga) bulan terhadap karyawan baru. 64
b.
Sistem Informasi Baru Dalam pelaksanaannya masih kurang mengikuti perkembangan sistem informasi baru, karena sistem yang lama masih dianggap sudah cukup. Sistem yang digunakan memang sudah terkomputerisasi yaitu dengan menggunakan sistem DosFoxPro, sistem ini digunakan oleh manager simpan pinjam.
c.
Laju Pertumbuhan yang Pesat Sejalan dengan perekonomian nasional yang keadaannya naik turun, maka diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan diharapkan
memberikan
prospek
usaha
yang
berguna
untuk
meningkatkan perekonomian nasional. Mengingat kondisi tersebut, koperasi berusaha melakukan peningkatan penghimpunan dana untuk tercapainya keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui program dan langkah-langkah yang diambil, diantaranya:
d.
-
Meningkatkan profesionalisme karyawan
-
Peningkatan pelayanan kepada anggota
Teknologi Baru Koperasi dalam pembuatan laporan dan informasi memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan telah menerapkan perhitungan yang sudah komputerisasi. Hal ini dilakukan agar risiko kesalahan relatif kecil, meskipun masih terdapatnya human error.
e.
Keputusan-keputusan Akuntansi
65
Koperasi senantiasa menjaga konsistensi terhadap kebijakan dan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi pembanding dari tahun ke tahun.
Meskipun demikian, tetap masih adanya beberapa catatan mengenai beberapa hal yang harus diperbaiki, khusunya dalam pengendalian internal. Berdasarkan wawancara dan observasi, risiko yang timbul salah satunya disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar piutang atau pelunasan pinjamannya. Pernah terjadi kejadian dimana nasabah tidak dapat melunasi pembayaran kreditnya dikarenakan mengalami kebangkrutan. Hal ini yang dapat merugikan koperasi, karena piutang nasabah tersebut tidak terbayarkan sehingga koperasi mengalami kerugian dan harus melakukan penghapusan piutang. Meskipun sudah terdapat prosedur apabila piutang tak tertagih maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa kebijakan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Penghapusan piutang ini tentu harus ada persetujuan dari seluruh pihak terutama para anggota yang memiliki wewenang atas dana-dana tersebut. Dengan kejadian tersebut koperasi selalu melakukan perbaikan atas kesalahan serta kelemahan tersebut, dan koperasi terus melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan dan peraturan yang ada sehingga dapat menghindari risiko yang terjadi.
66
IV.1.3.
Aktivitas Pengendalian ( Control Activities ) Aktvitas pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Komponenkomponen pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendaliannya yaitu: a.
Prosedur otorisasi yang memadai Prosedur otorisasi yang memadai dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mendukung pengesahan dokumen-dokumen yang mendukung jalannya dalam pemberian kredit serta mendukung pengendalian internalnya. Dengan adanya otorisasi ini, dokumen disatu bagian dapat ditindaklanjuti kebagian selanjutnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan otorisasi harus diawasi dengan jelas dan rinci sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang didapat, koperasi telah memiliki prosedur otorisasi
yang
jelas,
sehingga
dapat
mendukung
pengendalian
internalnya. Hal ini dapat dilihat dimana semua dokumen telah diotorisasi oleh pengurus, seperti: 1.
Setiap prosedur dan kebijakan baru yang akan ditetapkan harus diotorisasi terlebih dahulu, setelah pengotorisasian selesai barulah prosedur dan kebijakan-kebijakan tersebut disahkan dan dikeluarkan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan koperasi. 67
2.
Semua dokumen yang berhubungan dengan pemberian kredit atau pinjaman harus dikeluarkan dengan adanya tanda tangan pengurus dan manager simpan pinjam sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah diotorisasi dan sah.
3. Dokumen dan catatan merupakan objek dimana setiap transaksi di-entry dan diikhtisarkan. Setiap transaksi yang terjadi dicatat pada dokumennya masing-masing. Bukti-bukti transaksi yang berupa slip maupun bukti lainnya dicatat dan diarsip oleh bagian-bagian yang bertanggungjawab.
Namun terdapat kelemahan yang terjadi yaitu tidak adanya rangkapan dalam formulir pinjaman (L10), sehingga jika lembaran formulir rusak atau hilang maka tidak ada lagi arsip tambahan untuk memperjelas proses permohonan pinjaman tersebut ataupun sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya proses pinjaman yang dilakukan oleh anggota atau nasabah. Maka dari itu penulis merekomendasikan agar dibuatnya rangkapan dalam formulir permohonan pinjaman. Rangkapan terdiri dari 2 (dua) lembar yaitu 1 (satu) lembar untuk koperasi disimpan oleh kasir dan 1 (satu) lembar lagi untuk nasabah selaku peminjam. Usulan formulir terdapat di Lampiran L11. Keterangan : L1 ( Lembar 1 ) L2 ( Lembar 2 )
68
b.
Pemisahan Tugas Pemisahan tugas merupakan pendukung dari terciptanya pengendalian internal yang baik, dengan adanya pemisahan tugas pada struktur organisasi dapat membedakan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Pembagian tugas di Koperasi Patra sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari struktur organisasi yang terdapat pada koperasi secara tertulis.
c.
Pengendalian pemrosesan informasi Pengendalian pemrosesan informasi dimaksudkan untuk kelancaran dalam pengendalian internal, dengan adanya ini maka koperasi dapat mengontrol semua kejadian yang terjadi dalam koperasi. Dari hasil wawancara penulis, didapatkan bahwa koperasi sudah memiliki sistem yang terkomputerisasi, agar dapat memudahkan dalam pengerjaannya sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dikerjakan serta cepat selesai. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menunjang pengendalian internalnya, yaitu: 1. Terdapat password jika ingin membuka data-data yang dianggap rahasia.
Password
digunakan
untuk
meminimalkan
risiko
penyalahgunaan dan kecurangan data yang berada di dalamnya. Password
hanya
diketahui
oleh
karyawan
yang
bertugas
menjalankan pemrosesan data tersebut seperti pada komputer manager simpan pinjam, kasir, dan bagian keuangan. 2. Adanya bagan alur dalam proses pemberian kredit 69
a.
Di dalam Koperasi Patra dibagi 2 (dua) jenis anggota yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah karyawan atau pegawai yang bekerja di PT Patra Jasa sedangkan anggota luar biasa adalah pensiunan yang dulunya bekerja di PT Patra Jasa maupun orang atau pihak luar yang ingin menjadi anggota di Koperasi Patra. Di bawah ini berikut proses dan keterangan bagan alur proses pemberian kredit (belum adanya bagian analisis kredit) :
70
Gambar IV.2 Anggota Biasa Bagan Alur Permohonan Pinjaman Pemohon
Kasir
mulai
1
Mengisi Formulir
Menerima Formulir
Payroll Patra Jasa
Pengurus
2
Persetujuan
Manager SP
Keuangan
3
Ya
Menyetujui Formulir
Membuat Cek
Pencairan Pinjaman
Formulir Tidak
2
Permohonan Pinjaman
Tidak Mengecek Formulir
3
Data Entri Pinjaman
Menyusun Lap. Keu
1 selesai
71
Gambar IV.3 Anggota Luar Biasa Bagan Alur Permohonan Pinjaman Pemohon
Kasir
mulai
1
Mengisi Formulir
Menerima Formulir
Pengurus
Manager SP
Keuangan
3
2
Persetujuan
Ya
Membuat Cek
Tidak
Formulir Permohonan Pinjaman
Pencairan Pinjaman
2 Mengecek Formulir
Menyetujui Formulir
Data Entri Pinjaman
1
Menyusun Lap.Keu
3
selesai
72
Penjelasannya yaitu: 1.
Pemohon Pemohon mendatangi kasir untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan mengetahui apa saja syarat serta kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon.
2. Kasir Bertugas mengecek semua kelengkapan yang diperlukan oleh anggota untuk melakukan permohonan kredit. 2.
Bagian Payroll Patra Jasa Jika nasabah merupakan pegawai dari PT Patra Jasa maka pada saat mengisi surat permohonan pinjaman, pihak payroll yang pertama kali harus menandatangani surat tersebut. Karena sebelum menandatanganinya, bagian payroll mengecek apakah nasabah layak atau tidak layak untuk mendapat pinjaman, dilihat dari besarnya pinjaman yang diajukan apakah sesuai dengan batasan (plafon) ketentuan yang berlaku dan dilihat dari besarannya gaji nasabah di PT Patra Jasa. Jika nasabah bukan seorang pegawai di PT Patra Jasa maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak payroll Patra Jasa.
3.
Pengurus Pengurus berhak memberi penilaian kredit, kelayakan dari persyaratan dan permohonan kredit yang diajukan serta berwenang memberi keputusan apakah menyetujui permohonan 73
kredit tersebut. 4.
Manager Simpan Pinjam Bertugas membuat cek serta melakukan pencairan pinjaman yang diperlukan oleh anggota.
5.
Keuangan Bertugas menganalisis dan menilai informasi historis dan financial untuk diringkas dalam laporan sebagai pedoman bagi manager.
b.
Di bawah ini adalah prosedur usulan penulis dnegan adanya tahap ke bagian analisis kredit yang bertujuan agar koperasi dapat lebih memperketat dalam pengecekan kebenaran data-data dari para calon peminjam, sehingga data yang ada bukanlah fiktif dan menjadi lebih selektif dalam memberikan dananya kepada peminjam sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kredit macet. Berikut adalah prosedur permohonan pinjaman usulan yang direkomendasikan :
74
Gambar IV.4 Anggota Biasa Bagan Alur Permohonan Pinjaman Pemohon
Kasir
mulai
1
Menerima Formulir
Mengisi Forumilr
Formulir Permohonan
Analisis Kredit
Payroll Patra Jasa
Menganalisis Permohonan Pinjaman
1
Manager SP
Keuangan
3
2
Persetujuan
Ya
Menyetujui Formulir
Membuat Cek
Pencairan Pinjaman
2
Mengecek Formulir
Pengurus
3
Tidak Data Entri Pinjaman
Menyusun Lap. Keu
selesai
75
Gambar IV.5 Anggota Luar Biasa Bagan Alur Permohonan Pinjaman Pemohon
Kasir
Analisis Kredit
mulai
1
2
Mengisi Forumilr Menerima Formulir
Formulir Permohonan
2 Mengecek Formulir
Menganalisis Permohonan Pinjaman
Pengurus
Manager SP
Keuangan
3
Ya
Persetujuan
Membuat cek
Pencairan Pinjaman
Tidak
Menyetujui Formulir
Data Entri Pinjaman
Menyusun Lap. Keu
1
76
3
Selesai
Penjelasannya yaitu: 1.
Pemohon Pemohon mendatangi kasir untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan mengetahui apa saja syarat serta kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon.
2. Kasir Bertugas mengecek semua kelengkapan yang diperlukan oleh anggota untuk melakukan permohonan kredit. 3.
Analisis Kredit Melakukan survey kelayakan permohonan pinjaman kepada pemohon serta menganalisis permohonan pinjaman agar pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan pemohon, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit macet.
4. Bagian Payroll Patra Jasa Jika nasabah merupakan pegawai dari PT Patra Jasa maka pada saat mengisi surat permohonan pinjaman, pihak payroll yang pertama kali harus menandatangani surat tersebut. Karena sebelum menandatanganinya, bagian payroll mengecek apakah nasabah layak atau tidak layak untuk mendapat pinjaman, dilihat dari besarnya pinjaman yg diajukan apakah sesuai dengan batasan (plafon) ketentuan yang berlaku dan dilihat dari besarannya gaji nasabah di PT Patra Jasa.
77
Jika nasabah bukan seorang pegawai di PT Patra Jasa maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak payroll Patra Jasa 5.
Pengurus Pengurus berhak memberi penilaian kredit, kelayakan dari persyaratan dan permohonan kredit yang diajukan serta berwenang memberi keputusan apakah menyetujui permohonan kredit tersebut.
6. Kasir Bertugas mengecek semua kelengkapan yang diperlukan oleh anggota untuk melakukan permohonan kredit. 7.
Manager Simpan Pinjam Bertugas membuat cek serta melakukan pencairan pinjaman yang diperlukan oleh anggota.
8.
Keuangan Bertugas menganalisis dan menilai informasi historis dan finansial untuk diringkas dalam laporan sebagai pedoman bagi manager.
d.
Review atas kinerja Koperasi
secara
berkala
melakukan
evaluasi
terhadap
karyawannya. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para karyawan yang berguna untuk kemajuan koperasi dimasa yang akan datang, misalnya: 78
1.
koperasi melakukan evaluasi terhadap seluruh karyawan
2.
evaluasi ini dinilai berdasarkan kinerja karyawan selama satu tahun, daftar absensi, dan masalah-masalah apa saja yang terjadi selama satu tahun serta perbaikan dimasa yang akan datang.
3.
evaluasi juga dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen kredit dan mewajibkan melaporkan tingkat kolektibilitas kredit dalam laporan bulanan intern.
4. evaluasi tersebut diadakan setiap satu tahun sekali dengan melibatkan seluruh karyawan.
IV.1.4.
Informasi dan Komunikasi ( Information and Communication ) Informasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik sesama karyawan maupun karyawan dengan atasan. Hal ini diperlukan agar dapat berjalannya suatu kegiatan operasional yang baik dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko dalam hal pemberian pinjaman atau kredit. Informasi dimulai dari entry data-data yang berhubungan dengan anggota, pokok simpanan dan pinjaman, tanggal simpanan dan pinjaman, penilaian jaminan dan laporan reputasi anggota. Komunikasi yang dilakukan terhadap anggota dilakukan secara langsung ataupun dengan alat komunikasi melalui telepon. Berikut ini beberapa pelaksanaan informasi dan komunikasi yang terdapat pada Koperasi Patra:
79
1. Adanya buku pedoman, sistem, dan prosedur yang berisikan informasiinformasi yang dapat dikomunikasikan dengan para karyawan maupun jajaran staf lainnya. Buku pedoman diberikan dengan maksud agar karyawan dapat dengan jelas memahami mengenai apa saja yang harus diterapkan serta sanksi-sanksi yang diberikan jika melakukan kesalahan. Karena buku ini dapat menjadi salah satu pedoman untuk menciptakan komunikasi baik antara sesama karyawan, karyawan dengan anggota, maupun karyawan dengan atasan. 2. Adanya pertemuan yang diadakan setiap satu tahun sekali dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena keberadaan rapat anggota dalam koperasi adalah kekuasaan tertinggi. Sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi karena sesama pemilik. Karena sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan koperasi. Dengan demikian, melalui rapat forum, para anggota akan memiliki peluang untuk turut mengarahkan jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Selain untuk membahas kinerja koperasi selama satu tahun, rapat ini juga bertujuan untuk memperat hubungan baik sesama pelaku yang berkepentingan di dalam koperasi, baik itu pengawas, pengurus, karyawan, dan anggota.
80
IV.1.5. Pemantauan ( Monitoring ) Pemantauan yang dilakukan adalah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam persetujuan kredit baik oleh koperasi maupun oleh anggota, seperti penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan koperasi, manajemen, maupun kegiatan usaha (secara fisik). Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan koperasi maupun anggota. Koperasi secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasi koperasi, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam operasi koperasi, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa hal terkait dengan penerapan pamantauan yang dilakukan dengan baik oleh koperasi, yaitu, pemantauan yang dilakukan oleh pengurus pada dokumen-dokumen yang diotorisasi. Pengurus memantau dan mengawasi semua dokumen yang di otorisasi yang terkait dan berhubungan dengan koperasi. Tidak hanya dokumen-dokumen saja melainkan semua prosedur, kebijakan, serta sanksisanksi yang telah dibuat agar hal tersebut tidak menyimpang. Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan maka sebagai pengurus berhak untuk mengevaluasi data-data tersebut. Inilah tujuan diadakan pemantauan dalam koperasi, agar semuanya berjalan dengan baik. Dari
evaluasi
tersebut,
penulis
menemukan
kelemahan
dalam
pelaksanaan pemantauan, seharusnya tidak hanya pengurus saja yang 81
memantau tetapi seluruh karyawanpun harus melakukannya juga. Namun sebagai manager sudah turut andil dalam proses pemantauan sehingga pemantauan pun akan lebih efektif dan efisien. Pemantauan juga harus dikhususkan pada bagian kasir maupun akuntansi dan keuangan yang mencatat penerimaan kas, menagih pembayaran, serta piutang yang dilakukan oleh nasabah, agar semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga menghindari risiko yang akan terjadi.
IV.2. Evaluasi Terhadap Aktivitas Pengendalian Atas Pemberian Kredit IV.2.1. Sistem Pemberian Kredit Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan mengacu pada tujuan kredit, dalam arti memenuhi prinsip aman, terarah, produktif dan jaminan dari nasabah bahwa uang yang diberikan akan kembali dengan selamat. Hal ini berarti bahwa prosedur yang dilaksanakan harus benar-benar dipenuhi untuk menjaga atau meminimalkan risiko yang terjadi. Adapun jenis kredit yang diberikan adalah pinjaman atau kredit konsumtif dan pinjaman produktif (modal kerja). Setiap nasabah diwajibkan melunasi kredit didasarkan pada jenis kredit yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah penerima kredit diwajibkan untuk membayar angsuran ditambah dengan pokok bunga. Agar dapat membedakan pinjaman yang dilakukan oleh calon peminjam, maka USP Koperasi Patra membagi 2 jenis pinjaman, yaitu:
82
1.
Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang diberikan kepada
peminjam
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. 2.
Pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan usahanya. Standar plafon atau batasan digunakan sebagai acuan utama sebelum calon
peminjam mendapatkan pencairan kredit atau pinjaman. Karena plafon ini dapat menentukan apakan calon peminjam dapat mendapatkan pencairan kredit sesuai dengan permintaan calon peminjam atau hanya berapa % (persen) saja dari permohonan kredit yang diajukan. Standar plafon, meliputi; 1.
Penetapan Plafon Pinjaman Konsumtif Besarnya plafon pinjaman konsumtif ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali nilai simpanan (pokok dan wajib) dan atau cicilan kredit per periode (bulan) tidak lebih dari 40 % penghasilan calon peminjam.
2.
Penetapan Plafon Pinjaman Produktif Penetapan batas minimal dan maksimal pinjaman produktif harus mempertimbangkan hal berikut: jumlah, sasaran, penggunaannya dan pengembaliannya. Besarnya plafon pinjaman produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon peminjam.
3.
Penetapan plafon pinjaman produktif dengan agunan
83
Besarnya nilai maksimal pinjaman produktif yang menggunakan agunan ditetapkan: (60% x agunan harta tetap dan 40% x agunan harta benda bergerak) Nilai dan syarat-syarat agunan akan ditetapkan dalam SOP tersendiri. Permohonan kredit disebut juga sebagai tahap persiapan kredit yang merupakan proses awal dari aktivitas pemberian kredit. Prosedur dan syarat pengajuan kredit / pinjaman, mancakup: 1.
Pengajuan permohonan pinjaman
2.
Analisa kelayakan pinjaman
3.
Keputusan pinjaman
4.
Pencairan pinjaman
5.
Monitoring dan pembinaan
IV.2.2. Metode Penetapan Bunga Dalam rangka menarik calon anggota untuk menjadi anggota di koperasi dapat diberikan perbedaan tingkat bunga, yaitu: 1. Bunga Simpanan a. Penetapan Bunga Tabungan Berdasarkan saldo harian, dengan rumus: Bunga (Rp.) = Jumlah hari mengendap x Tk Bunga/thn x saldo selama hari mengendap 365
84
b. Perhitungan bunga simpanan berjangka Rumus umum yang dipergunakan untuk menghitung bungan simpanan berjangka adalah: Total Bunga (Rp.) = Nilai nominal x Tk Bunga/tahun x Jangka Waktu
2. Bunga Pinjaman a. Berdasarkan sistem flat (tetap) Bunga pinjaman dihitung berdasarkan persentase tingkat bunga dikalikan pokok awal pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar setiap bulan adalah sama, yaitu dengan rumus: Bunga/bulan (Rp.) = Tk Bunga/bulan x Pokok awal pinjaman
b. Perhitungan bunga menurun (sliding rate) Bunga pinjaman dihitung berdasarkan persentase tingkat bunga dikalikan sisa pokok pinjaman setiap bulan, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan menurun setiap bulannya. Perhitungan bunga menurun didasarkan pada sisa pokok pinjaman yang diformulasikan sebagai berikut: Bunga/bulan (Rp.) = Tk Bunga/bulan x Sisa pokok pinjaman
85
IV.2.3. Calon Peminjam Sesuai dengan standar persyaratan calon peminjam yang ada di SOM, dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon peminjam minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat yang meliputi: a.
Anggota dan calon anggota bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan USP Koperasi Patra
b.
Mempunyai usaha yang layak atau penghasilan tetap
c.
Mempunyai simpanan pokok, wajib atau simpanan lainnya dan telah berjalan minimal 3 (tiga) bulan untuk anggota biasa dan 6 (enam) bulan untuk anggota luar biasa kecuali simpanannya memungkinkan menjamin pinjamannya.
d. Tidak memiliki tunggakan (kredit bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain e.
Tidak pernah tersangkut masalah pidana
f.
Memiliki karakter dan moral yang baik
g.
Mempunyai agunan Standar agunan antara lain : -
Agunan pinjaman pada USP Koperasi Patra bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.
86
-
Apabila USP mengharuskan ada agunan, maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah atau anggota atau calon peminjam.
-
Untuk mengurangi resiko kredit, agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin dan asuransi kredit. Agunan dapat berupa: - sertifikat hak milik -
surat-surat berharga lainnya
-
BPKB sepeda motor atau mobil
IV.2.4. Analisis Kredit atau Pinjaman Tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah anggota atau calon peminjam mempunyai kemauan, kemampuan, serta dapat dipercaya dan bertanggungjawab untuk membayar kembali kredit yang telah diterima oleh anggota dengan tepat waktu. Pada tahap analisis kredit ini dilakukan analisis terhadap formulir permohonan kredit anggota atau calon peminjam, diantaranya kelengkapan, legalitas dan kebenaran dokumen diteliti. Penilaian atas permohonan kredit tersebut disusun setelah semua data terkumpul dengan lengkap dan telah diadakan berbagai pengecekan sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahap permohonan kredit sebelumnya. Pada dasarnya analisa kredit yang digunakan Koperasi Patra menggunakan prinsip 5C, yaitu: 1.
Character (Watak) 87
Analisa Character dilakukan karena sebelum kredit diberikan perlu diyakini benar apakah calon peminjam itu mempunyai watak atau sifat yang baik, dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berusaha untuk memenuhi janji. Untuk memperoleh gambaran tersebut maka Unit Simpan Pinjam Koperasi Patra meneliti data-data sebagai berikut: a. Riwayat hidup b. Reputasi pemohon dimasyarakat, misalnya sifat-sifat, cara- cara dan kebiasaan hidupnya c. Reputasi pemohon di lingkungan usahanya, misalnya pengalaman usahanya, aktivitas usahanya dan rekomendasi lain dari orang lain yang dapat dipercaya kredibilitasnya 2. Capacity (Kemampuan) Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kemampuan calon peminjam dalam menjalankan usahanya maka dilakukan analisa mengenai kegiatan calon peminjam, yaitu: a. Kepemilikan tempat dan lokasi usaha calon peminjan b. Tempat tinggal tetap calon peminjam c. Jenis usaha dan besar atau kecilnya usaha calon peminjam d. Prospek dari jenis usaha calon peminjam 3. Capital (Modal)
88
Dalam hal ini pihak USP Koperasi Patra akan melihat berapa besar modal yang dimiliki oleh calon peminjam, hal ini dapat dilihat dari jenis dan besarnya usaha calon peminjam. 4.
Collateral (Jaminan) Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai agunan maka pihak USP sudah menetapkan standar agunan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang dijanjikan antara pihak calon peminjam dengan pihak USP.
5.
Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) Pihak koperasi mempertimbangkan sejauh mana kondisi perekonomian berpengaruh terhadap usaha calon peminjam, misalnya kenaikan harga, minat konsumen terhadap produk dari usaha calon peminjam dan sebagainya. Standar analisa pinjaman meliputi aspek-aspek yang dianalisis, yaitu: 1. Analisis kualitatif, mencakup karakter atau watak, dan komitmen terhadap kewajibannya sebagai peminjam. 2. Analisis kuantitatif mencakup sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, termasuk sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.
IV.2.5. Keputusan Kredit atau Pinjaman Keputusan kredit meliputi langkah akhir dari hasil penilaian kredit, apakah permohonan kredit akan ditolak atau disetujui untuk diberikan. Sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit, 89
ketua pengurus terlebih dahulu memeriksa hasil evaluasi bagian analisis kredit yaitu selaku manager USP, dan meneliti kelengkapan persyaratan kredit. Jika disetujui, ketua pengurus akan menyerahkan dokumen kepada manager yang setelah itu akan dibuatkan cek untuk pencairan dana. Bila rekomendasi pemberian kredit ditolak, maka analisis akan menyerahkan semua berkas kepada petugas untuk dikembalikan kepada pemohon.
IV.2.6. Perjanjian dan Pencairan Kredit Setelah permohonan kredit disetujui oleh analisis, dibuat perjanjian kredit oleh bagian administrasi pinjaman. Adapun isi dari perjanjian kredit meliputi; 1.
Informasi mengenai kredt yang diberikan
2.
Surat penyerahan milik secara kepercayaan (fiduciaire)
3.
Surat pernyataan pemilikan barang
4.
Surat penyerahan dan kuasa menjual Surat perjanjian kredit tersebut harus ditandatangani oleh ketua pengurus,
manager simpan pinjam, peminjam serta suami atau isteri si peminjam. Surat perjanjian lalu diarsip oleh kasir. Setelah ketentuan-ketentuan kredit dipenuhi, tahap terakhir dari prosedur pemberian kredit adalah pencairan kredit. Prosedur pencairan kredit sebagai berikut: 1.
Manager Simpan Pinjam: a.
Menyerahkan slip pencairan kredit pada kasir 90
b. Menyimpan disposisi pencairan kredit dan kelengkapan persyaratan kredit c.
Memasukkan data pencairan kredit kedalam sistem DosFoxPro
2. Kasir a.
Memeriksa persetujuan (ACC) pada slip pencairan
b. Menghitung uang tunai dan menyerahkan pada nasabah bersama kartu angsuran, buku simpanan, bukti penerimaan jaminan c.
Mencatat pada buku mutasi harian kas
Setelah tahap pencairan pinjaman, maka yang harus dilakukan oleh nasabah adalah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian serta kebijakan yang berlaku, namun seringkali nasabah melakukan penunggakkan pembayaran. Ini dapat menyebabkan perputaran keuangan koperasi menjadi terhambat, salah satu penyebabnya adalah karena koperasi belum memiliki kebijakan pemberian diskon yang jelas dan tertulis untuk piutang dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Dengan membuat kebijakan tersebut maka para nasabah yang mampu dapat melunasi pembayaran kreditnya sebelum jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan untuk memicu nasabah agar dapat segera melunasi
pembayaran
kreditnya,
dengan
demikian
koperasi
dapat
memperpendek perputaran piutang, laju perputaran uang akan lancar, dan dapat menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan tidak baik yang terjadi seperti kredit macet atau dibawanya kasus kredit bermasalah kepihak pengadilan. 91
