Satuan Unit Unit Unit Unit Orang

No Nama Satuan 3 Jumlah uji kir Unit angkutan umum 4 Jumlah Angkutan Umum 4 Jumlah Terminal Unit Klas A 5 Jumlah Terminal Unit Klas B 6 Jumlah Terminal Unit Klas C 7 Jumlah Pelabuhan Laut 8 Jumlah Kapal 9 Jumlah Bandar Udara 10 Jumlah Orang Orang yang melalui bandara 11 Jumlah Barang ton yang melalui bandara 12 Jumlah Maskapai Unit 13 Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100% 14 Kepemilikan KIR angkutan umum 15 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) 16 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum - minibus

7

- bus besar - pick-up bensin - pick-up solar Pemasangan Rambu-rambu

2010 187

2011 187

2012 187

2013 187

2014 187

2015 187

907

1.052

1.024

316

1.024

1.024

1

1

1

0

0

0

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

28

35

35

35

35

35

247 1

247 1

235 1

235 1

235 1

235 1

14.248

22434

24.348

412

137.976 11.093

23.750 114.846 31.315

358

25.399

1.067

2 255

2 255

2 255

3 242

253

30

4 254

187

60

5 255

187

60

187

187

187

3 hari

3 hari

1,5 hari

Rp

18.500

18,5

20

25.000

25.000

35.000

Rp. Rp. Rp. Buah

26.000 22.000 22.000 299

26 22 22 570

35 25 35 572

80.000 25.000 35.000 150

80.000 25.000 35.000 150

90.000 25.000 35.000 150

Sumber : Dinas Perhubungan, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kotabaru

RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2021

II - 40

a.

Transportasi Darat Panjang jalan di Kotabaru 1.615 km, yakni 140,6 km merupakan jalan

Negara, 46,7 km merupakan jalan propinsi, propinsi dan 1.427,8 km merupakan jalan kabupaten. Jalan yang baik 851 km. Saat ini terus dilaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan (Jalan lingkar Pulau Laut, jalan antar kecamatan, dll) dll). Rencana Pembangunan mbangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut..

Gambar 2.15.. Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan– Kalimantan–Pulau Laut b.

Transportasi Laut Upaya membuka akses yang lebih cepat menuju wilayah utara Kabupaten

Kotabaru maka sejak tahun 2004 telah dilakukan pengoperasian angkutan penyeberangan feri rute Stagen – Tarjun yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT. Pelayaran Pelayaran Banua Raya Khatulistiwa. Kerjasama dan koordinasi dengan PT. Pelindo III Cabang Kotabaru juga terus ditingkatkan seperti pemindahan pemanfaatan Pelabuhan Panjang yang dialihkan fungsinya ke Pelabuhan Stagen serta rencana pembangunan jembatan jembatan Tanjung Ayun Ayun-Tarjun. Beroperasinya penyeberangan feri Tanjung Serdang - Batulicin sejak tahun 1993


II - 41

telah memberikan dampak pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota Kotabaru. Selanjutnya Pelabuhan Laut Internasional Mekarputih diharapkan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. tingg

Gambar 2.16. Pelabuhan Laut Internasional

Pelabuhan Mekarputih (dalam ( Masterplan Kepelabuhanan Kemenhub RI, direncanakan nakan sebagai Pelabuhan Utama). Saat ini dimanfaatkan oleh PT IBT, mampuu disandari kapal berbobot mati s.d 200.000 DWT. Kapasitas muatan batubara ke kapal 4.000 ton/jam. ton/jam Panjang anjang dermaga 300 meter, berada sejauh 1,7 km dari pantai, dengan kedalaman air rata-rata rata 18 meter. Selain itu ada pula pelabuhan elabuhan PT. Arutmin di Tanjung Pemancingan. c. Transportasi Udara Bandar udara Gusti Sjamsir Alam di Stagen (10 km dari ibu kota Kabupaten) melayani penerbangan saat ini yaitu Kotabaru-Banjarmasin Banjarmasin dan Makassar-Kotabaru-Banjarmasin Banjarmasin dengan Maskapai saat ini yaitu Wings Air dan Kalstar. Terdapat rencana untuk peningkatan bandar udara Gusti Sjamsir Alam


II - 42

(meningkatkan panjang anjang landasan hingga 2.200 m) sehingga selanjutnya dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing. Boeing

Gambar 2.17. Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Pada saat ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional adalah untuk penerbangan melalui rute Makasar – Kotabaru – Banjarmasin pp yang dilayani pesawat bertipe ATR - 72 dengan kapasitas penumpang sebanyak 72 orang dengan frekuensi 3 kali penerbangan dalam satu hari untuk rute Kotabaru - Banjarmasin pp dan 1 kali pesawat penerbangan untuk rute Kotabaru Kota – Makasar pp. dan seiring dengan adanya perpanjangan landas pacu bandara kedepan akan dibuka rute ke Surabaya, Jakarta dan Kota Besar lainnya dengan jenis pesawat yang lebih besar. Selain itu terdapat Bandar udara milik PT. IBT di Lontar (Kec. P.L. Barat) Barat) dan PT. BCS di Sekapung (Kec. Pulau Sebuku). 7. Lingkungan Hidup Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :


II - 43

a.

Penanganan sampah Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten

Kotabaru adalah masalah persampahan. Masalah persampahan yang masih rumit dalam penyelesaiannya adalah masalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Seiring Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat produksi produksi sampah terus meningkat pula dan ditambah lagi dengan lingkungan hidup pulau-pulau pulau pulau yang kompleks. Besarnya esarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut kerjasama masyarakat untuk dapat memusnahkan kan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA. Jumlah volume sampah di Kabupaten Kotabaru disajikan pada table di bawah ini. Tabel 2.23.. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (ton) No 1 2 3 4

Uraian Jumlah sampah yang ditangani Jumlah volume produksi sampah Persentase Jumlah Rumah memiliki tempat sampah

2011 100 100 100 6.783

2012 100 100 100 -

2013 100 100 100 -

2014 100 100 100 -

2015 100 100 100 -

Sumber : Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kab. Kotabaru

b.

Kualitas Lingkungan Hidup Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Kotabaru lebih banyak

disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter parame kebisingan rata-rata rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor


II - 44

53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan). Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien. c. Penduduk Berakses Air Minum Air minun adalah salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Proporsi jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel tab berikut: Tabel 2.24.. Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru No 1 2 3

Uraian Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga berakses air bersih

2011 7.120

2012 7.629

2013 8.236

2014 8.987

2015 9.625

73.750 9,65

75.351 10,12

77.167 10,67

78.792 11,40

86.430 11,14

Sumber : PDAM Kabupaten Kotabaru

8. Pertanahan Urusan wajib pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka meningkatkan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur daerah daerah pada sasaran pengembangan Kawasan Strategis dan cepat tumbuh (pemindahan Kota, Kota Terpadu Mandiri dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta penyediaan tanah keperluan pembangunan sarana dan prasarana daerah). Pada tahun 2014 Sekretariat Daerah kabupaten Kotabaru Kotabaru melaksanakan urusan wajib pertanahan dengan dua program prioritas yaitu program prioritas


II - 45

penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan capaian 21,55% dan program prioritas penyelesaian konflik-konflik konflik konflik pertanahan dengan capaian an sebesar 100%. 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil adalah peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan aadministrasi kependudukan. Kegiatan kependudukan diarahkan pada upaya penataan data kependudukan; penyediaan sistem informasi kependudukan; peningkatan pelayanan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, dan penyiapan data kependudukan untuk menunjang administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kotabaru.Aspek Kotabaru.Aspek pelayanan umum dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kotabaru di disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.25.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil No 1 2 3 4

Indikator Akte nikah yang diterbitkan akte kelahiran yang diterbitkan Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah/belum)

2010 21.813

2011 26.211

Tahun 2012 2013 26.546 25.573

2014 27.319

2015 27.013

1.933

8.152

25775

58.777

58.777

44.276

155.081 151.034 156.105 156.14 156.145 146.364 153.641 Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotabaru


II - 46

10. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi usaha dalam rangka mendorong peran wanita dalam pembangunan baik di perkotaan maupun di perdesaan dan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan. perempuan Kegiatan-kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini meliputi sosialisasi kesetaraan gender dan pembinaan serta pelatihan-pelatihan pelatihan terhadap perempuan melalui kelompok kelompokkelompok atau organisasi organisa seperti PKK,, GOW, DWP, Perangkat Daerah dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini kaum perempuan khususnya ibu ibu-ibu dapat lebih berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perempuan juga dapat berkiprah di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotabaru::

22,86 Laki-laki 77,14

Perempuan

Gambar 2.18.. Komposisi Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD

Dari gambar diatas terlihat bahwa peran perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 201 mencapai 22,86%.. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh

pula

dalam

pengitegrasian

konsep

ini

kedalam

program

pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan


II - 47

melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga nonfisik nonfisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak untuk anak. 11. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS) Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata rata jumlah anak per keluarga adala adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Tabel 2.26. Rata-rata rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Kotabaru No Uraian 1 Jumlah anak 2 Jumlah keluarga 3 Rata-rata rata jumlah anak per keluarga

2010 2011 2012 2013 2014 2015 203.991 213.606 210.815 211.942 212.597 212.882 79.863 84.550 88.386 88.158 88.856 89.114 3 3 2 2 2 2

Sumber : Badan KB PP dan PA

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.27.. Rasio Akseptor KB Kabupaten Kotabaru No Uraian 1 Jumlah akseptor KB 2 Jumlah pasangan usia subur 3 Rasio akseptor KB

2010 2011 2012 45.403 47.994 52.416 61.444 65.147 68.809 73,89 73,67 76,18

2013 48.013 66.675 72,01

2014 2015 53.833 55.369 68.096 69.342 79,05 79,85

Sumber : Badan KB PP dan PA


II - 48

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Tabel 2.28. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No

Indikator

1.

Rata-rata rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I

2. 3. 4.

Tahun 2012 2013 2,2 2,3

2010 2,4

2011 2,3

45.403

47.994

52.416

10.186 23.603

10.279 22.101

9.079 23.706

2014 2,3

2015 2,3

48.013

53.833

55.369

9.621 22.292

9.841 22.747

9.907 22.915

Sumber : Badan KB PP dan PA P

12. Sosial Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. rata rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan rill tahunan. Untuk ntuk mengatasi kemiskinan telah banyak program pemberdayaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru

dalam

rangka

penanggulangan

kemiskinan

dan

peningkatan

kesejahteraan ahteraan masyarakat. Capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotabaru disajikan tabel berikut ini. Tabel 2.29. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan Tahun 2010-2015 20 di Kabupaten Kotabaru No 1 2 3

Tahun 2010 2011 2012 2013 Garis Kemiskinan 202.613 230.564 253.802 294.832 Jumlah Penduduk Miskin 15.422 15.894 15.374 14.656 % Penduduk Miskin 5,45 5,18 4,86 4,73 Indikator

2014 309.142 15.050 4,76

2015 318.500 14.740 4,62

Sumber: BPS Kotabaru, 2015 201


II - 49

13. Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan pada masing-masing masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.30.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan No

Indikator

1. 2.

Jumlah angkatan kerja Angka perselisihan hubungan industrial pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka

3. 4. 5.

2011 138.602 7

Tahun 2012 2013 2014 2015 140.129 133.297 141.568 146.621 10 13 7 5

68.20

67.72

63.18

65.79

66,78

783 6,34

683 4,27

38 4,45

1.169 3,94

53 6,10

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

Cukup tingginya pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping fasilitas pendidikan dan kesehatan juga kemampuan masyarakat untuk memiliki keterampilan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

Gambar 2.19. Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Kotabaru


II - 50

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, uusaha kecil dan menengah pada masing-masing masing indikator. Perkembangan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjukkan oleh keberadaan jumlah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga ngah dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 2 3 4

Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi Persentase koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil

104 193 54 5.960

110 196 56 6.194

118 199 60 6.627

122 204 60 6.851

129 213 61 7.026

137 219 61 7.605

Sumber : Dinas Koperasi,, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan


II - 51

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, ddikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. UKM BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), (deposits) kredit (loan),, pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Tabel 2.32.. Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Kotabaru No Uraian 1 Jumlah seluruh UKM 2 Jumlah BPR/LKM 3 Jumlah Unit Usaha dalam industri RT

2010 5.960 1 150

2011 6.194 2 160

2012 6.627 2 295

2013 6.851 2 221

2014 7.026 2 229

2015 7.605 2 229

Sumber : Dinas Koperasi,, UKM, dan Perindustrian

15. Penanaman Modal Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang perundang-


II - 52

undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Kotabaru memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investa investasi meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi m mereka untuk melakukan investasi.. Berbagai aspek dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan, keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah. Jumlah

nilai

investasi

investor

PMDN/PMA

dihitung

dengan

menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Tabel 2.33.. Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kabupaten Kotabaru PMDN Tahun

Jumlah Investor

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10 13 22 22 22 22 23 23

Nilai Investasi (Rp.Juta) 8.361.620 9.265.188 9.301.500 9.301.500 9.850.179 9.850.179 13.243.346 13.243.346

PMA Jumlah Investor 19 20 15 16 18 19 19 20

Total

Nilai Investasi Jumlah Nilai Investasi (Rp.Juta) Investor (Rp.Juta) 8.621.391 9.238.019 11.229.090 12.332.068 12.447.290 12.447.290 16.825.840 16.953.109

29 33 37 38 40 41 42 43

16.983.011 18.503.207 20.530.590 21.633.568 22.297.469 22.297.469 30.069.186 30. 196.455

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2015


II - 53

Memperhatikan tabel di atas, tergambar bahwa Kabupaten Kotabaru dengan mempunyai trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat dimana pada tahun 2008 nilai realisasi investasi PMDN/PMA dengan total sebesar Rp 16.983.011,- (dalam juta) meningkat menjadi Rp 30. 196.455,- (dalam juta) pada tahun 2015.. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Kotabaru masih merupakan daerah yang cukup menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Kotabaru hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi. 16. Kebudayaan Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan dan 3). peran pemerintah daerah. Pelestarian nilai-nilai nilai nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui lalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat. Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai nilai nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan.


II - 54

Pengembangan an dan pelestarian seni budaya terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai event/kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan budaya khas lainnya baik yang dilakukan di daerah aerah maupun luar daerah. 17. Pemuda dan Olah Raga Pembinaan pemuda selama ini berjalan cukup baik. Terdapat beberapa prestasi yang diraih.. Hal ini menunjukan potensi pemuda yang patut untuk terus dikembangkan dalam menghadapi sempitnya lapangan kerja yang menuntut kemandirian pemuda untuk berwirausaha. 18. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Terkait dengan urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat salah satunya dapat dilihat dari jumlah Polisi Pamong Praja aja dan Petugas Perlindungan Masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala Daerah dalam memelihara

dan

menyelenggarakan

ketentraman

dan

ketertiban

umum,

menegakkan peraturan daerah dan putusan Kepala Daerah. Daerah. Petugas Linmas sendiri merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratiff sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.


II - 55

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kondisi daerah Kabupaten Kotabarudan kinerja inerja pembangunan pembangunannya terkait pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada masingmasing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.34. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No

Indikator

1.

jumlah Polisi Pamong Praja

2. 3.

Jumlah Linmas Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada tidak) Cakupan patroli petugas Satpol PP Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kotabaru Cakupan pelayanan elayanan bencana kebakaran Kotabaru Tingkat waktu tanggap Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran

4.

5. 6. 7. 8.

2010 105

2011 105

Tahun 2012 2013 105 121

2014 121

2015 121

1220 201

1220 201

1220 202

1220 202

1220 202

1220 202

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

-

-

-

8 -

8 -

7 -

3

6

8

9

9

5

3

3

6

7

7

5

Sumber : Dari Berbagai Sumber

20.. Ketahanan Pangan a. Ketersediaan Pangan Utama Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensit sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Kotabaru dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik.


II - 56

Kemandirian ini semakin penting ditengah ditengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan pada masing-masing masing indikator, tabel berikut ini memperlihatkan ketersediaan pangan Utama di Kabupaten Kotabaru 2011 - 2015 :

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan P4K Tahun 2015

Gambar 2.20. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan 21.. Komunikasi dan Informatika Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting terutama yang informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kegiatan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan jangkauan informasi; pembinaan jaringan kemitraan dengan pers,


II - 57

media elektronik, kelompok informasi masyarakat, media komunikasi tradisional dan penerbitan umum; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Keberadaan wartel/ warnet yang sampai ke pedesaan sangat membantu dalam kelancaran elancaran komunikasi dan arus informasi yang semakin menglobal dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dimana Pemerintah Daerah harus mengantisipasi melalui suatu kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi teknologi informasi ini. Untuk kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten upaten Kotabaru pada masing-masing masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.35.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika No

Indikator

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah jaringan komunikasi Wartel/warnet Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Website milik pemerintah daerah Pameran/expo

2010 3 Ada 10 5 2 1

2011 3 Ada 10 5 2 1

Tahun 2012 2013 3 3 Ada Ada 10 10 5 5 3 2 1 1

2014 3 Ada 10 5 2 1

2015 3 Ada 10 5 3 1

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Jaringan komunikasi, penyiaran radio/TV lokal, website milik Pemerintah Kotabaru semakin meningkat hal ini untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan Pemerintah Kotabaru. Kota Harapan kedepan agar perlu ditingkatkan lagi kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah pemerintah dengan masyarakat masyarakat. 22.. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa antara lain melakukan pelatihan guna mengoptimalkan pemberian pelayanan


II - 58

kepada masyarakat dilakukan dengan mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan dengan wilayah yang luas dan ditambah dengan distribusi penduduk yang tidak merata memerlukan suatu strategi dan pendekatan khusus. Diantara fasilitas yang telah dilakukan secara merata adalah meliputi pembangunan desa di seluruh desa. Tabel 2.36. Jenis Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun 201 2015 (Program Gerakan Pembangunan Rakyat Saijaan) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan P. Sembilan P. Laut Barat P. L. Tanjung Selayar P. Laut Selatan P. Laut Kepulauan P. Laut Timur P. Sebuku P. Laut Utara P. Laut Tengah Kelumpang Selatan Kelumpang Hilir Kelumpang Hulu Hampang Sungai Durian Kelumpang Tengah Kelumpang Barat Kelumpang Utara Pamukan Selatan Sampanahan Pamukan Utara Pamukan Barat

Jumlah APBD 415.000.000 835.000.000 765.000.000 625.000.000 695.000.000 1.045.000.000 625.000.000 1.255.000.000 555.000.000 695.000.000 695.000.000 765.000.000 695.000.000 555.000.000 975.000.000 485.000.000 555.000.000 835.000.000 765.000.000 975.000.000 415.000.000

Swadaya 11.800.000 39.375.000 28.442.099 9.800.000 1.500.000 8.000.000 21.300.000 20.300.000 48.538.500 11.275.000 12.000.000 37.321.000 5.000.000 30.725.000 10.000.000 39.750.000 8.157.000 5.000.000

Sumber : BPMPD Kabupaten Kotabaru,Tahun Kotabaru 2015

23. Perpustakaan Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. Namun perpustakaan hanya terdapat di Ibu kota Kabupaten Kotabaru. Permasalahan yang didapatkan oleh Kantor Perpustakaan Umum adalah banyaknya ba yaknya usulan usulan-usulan dari


II - 59

Kecamatan untuk bantuan Pengembangan perpustakaan perpustakaan berupa Gedung Perpustakaan Kecamatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang tidak mencukupi, ditambah lagi untuk pelayanan desa yang berada di daerah pesisir atau kepulauan sampai saat ini tidak dapat dijangkau karena keterbatasan sarana pendukung dan biaya. Tabel 2.37.. Jumlah Perpustakaan serta Pengunjung Tahun 2013 2013-2015 No. 1

2 3 4

Indikator Jumlah Perpustakaan : - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Keliling Jumlah Pengunjung Jumlah buku yang dipinjam Jumlah Peminjam

2013

2014

2015

9 124 0 41.072 32.814 12.238

10 124 4 36.678 24.728 7.892

12 124 4 214.430

-

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

24. Statistik Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen Statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

secara

berkesinambungan. Dokumen-dokumen dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut ini adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kotabaru Tahun 20 2011–2015:


II - 60

Tabel 2.38.. Ketersediaan Dokumen Statistik di di Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 - 2015 201 No 1

Uraian PDRB (Tinjuan Ekonomi) IPM (Analisis Kualitas Pembangunan Manusia) Inflasi

2

3 4

Kabupaten Kotabaru Dalam Angka (KDA)/Dinamika /Dinamika Pembangunan HSPK Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) PDRB Kecamatan

5 6

7 8

Kecamatan Dalam Angka

2011 Ada/ Tdk Ada Ada



2014 Ada Ada/ Tdk Ada Ada


Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Tidak Ada Ada

Tidak Ada Tidak Ada

Ada Ada

Tidak Ada Tidak Ada

Tidak Ada Tidak Ada

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kotabaru, 2015 201

25. Perumahan Rakyat Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Kotabaru dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Tabel 2.39.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Tahun No

Indikator

1.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga x100%

2.

2011

2012

2013 2014

2015

7,889

8,388 9,724 10,385 10,726

48,90

49,73 42,60 44,04

44,84

Sumber : BPS,, Tahun 2015


II - 61

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam menigkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Kotabaru sebagaimana disajikan pada table berikut: Tabel 2.40.. Rasio Rumah Sehat No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Rumah Sehat Jumlah penduduk Persentase

2011 23.561

2012 39.946

2013 -

2014 28.069

2015 29.386

296.987

303.459

308.730

314.492

320.208

0,79

0,13

-

0,89

0,91

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kab. Kotabaru Tahun 2015

26. Penduduk Berakses Air Minum Air minun adalah salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat menyebabkan menyebabkan peningkatan kebutuhan air. Sumber air selama ini yang dimanfatkan oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagian besar menggunakan air sumur, air sungai dan air PDAM. Jumlah rumah tanggayang tangga mendapatkan akses air minum dari PDAM setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum bersih pada tahun 2014 sebanyak 78.792 dan mengalami kenaikkan menjadi 86.430 pada tahun 2015. Untuk proporsi roporsi jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum dari PDAM Kabupaten en Kotabaru disajikan pada tabel berikut:


II - 62

Tabel 2.41.. Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Kabupaten Kotabaru No 1 2 3

Uraian Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga berakses air bersih

2011 7.120

2012 7.629

2013

2014

2015

8.236

8.987

9.625

73.750 9,65

75.351 10,12

77.167 10,67

78.792 11,40

86.430 11,14

Sumber : PDAM Kabupaten Kotabaru

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian adalah produktivitas padi di Kabupaten Kotabaru sebagai hasil tanaman pangan utama menunjukkan angka yang berfuktuasi tiap tahun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan produktivitas padi sebesar sebesar 4,11 Ton/Ha dengan kontribusi sektor 24,76%, 24,76 , kemudian menurun pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing masing sebesar 3,98 Ton/Ha dengan kotribusi sektor tahun 2010 sebesar 35,69%, tahun 2011 sebesar 32,81% dan tahun 2012 menurun signifikan menjadi 3,59 Ton/Ha. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertani pertanian pada masing-masing masing indikator sebagai berikut: Tabel 2.42.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian No 1. 2.

3.

4.

Indikator Produktivitas padi (ton/hektar) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani

2010 4,11

2011 3,98

Tahun 2012 2013 3,98 3,59

2014 3,76

2015 3,48

21,1

20,3

19,7

19,5

19,5

19,2

2,0

1,7

1,6

1,5

1,5

1,6

832

832

832

649

677

850

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru


II - 63

2. Kehutanan Tingkat kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek illegal logging dan illegal trading trading, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan diluar sekto sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK) merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan lain-lain) lain lain) melalui mobilitasi sumber daya. Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan ka hutan di Kabupaten Kotabaru memerlukan upaya pembinaan naan dan pengendalian sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan masyarakat.Aspek masyarakat.Aspek pelayanan umum dalam bidang kehutanan di kabupaten Kotabaru sebagaimana disajikan pada tabeel berikut: Tabel 2.43. Bidang Kehutanan Kabupaten Kotabaru No 1 2

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

2010 250.435,9

2011 125

2012 125

2013 1.300

2014 1.795

75

75

100.737,49

100.612,5

99.312,5

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotabaru

Menjaga kelestarian lingkungan menjadi satu upaya nyata yang harus dilakukan guna kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu hal yang


II - 64

sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah keberadaan hutan yang harus mendapat perlindungan dalam perkembangan akhir-akhir akhir ini, dimana menjadi satu hal yang mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan hutan berdampak pada musibah berupa bencana banjir dan sebagainya 3. Energi dan Sumberdaya Mineral Batubara sebagai bahan energi banyak terdapat di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 2..598.317,4,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 2.467.239,7,-.. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Kotabaru berdasarkan harga berlaku 2015 meningkat menjadi mencapai Rp 3.846 846.610,- dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.634.789,8,Persentase Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2010 20 meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015. 201 Adapun untuk kinerja inerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral pada masing-masing masing masing indikator dan disajikan data mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru pada tahun 2010-2015 20 sebagai berikut : Tabel 2.44. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kotabaru Atas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dasar 1 Kontribusi HB 2.598.317,4 3.339.413,6 3.623.672,4 3.894.929,2 4.109.154,1 3.843.610,7 sektor (Rp) pertambangan HK 2.467.239 2.941.221,8 3.272.752,0 3.493.247,9 3.642.189,8 3.634.789,8 2.467.239,0 terhadap (Rp) PDRB

No

Indikator

Sumber : PDRB Kabupaten Kotabaru, 2015


II - 65

4. Pariwisata Potensi pariwisata Kabupaten Kotabaru merupakan hal yang sangat menjanjikan, sehingga peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menggalakkan potensi tersebut sangat diperlukan. Upaya tersebut tercermin dari frekuensi kegiatan festival budaya. Aspek pariwisata di Kabupaten Kotabaru merupakann aset utama yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Peran pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung program sadar wisata daerah Kabupaten Kotabaru. Peran tersebut dapat diwujudukan melalui promosi budaya sebagai salah media memperkenalkan aset budaya pariwisata. Hal ini mengingat besarnya potensi pariwisata di Kabupaten Kotabaru. Objek wisata wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.45.. Objek wisata wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru No 1

Kawasan Wisata Alam

2

Wisata Bahari Dan Wisata Pantai

3

Wisata Buatan

4

Wisata Budaya

Uraian Air Terjun Tumpang Dua Gua Temu Luang Air Terjun Seratak Gua Lowo Teluk Tamiang, Terumbu Karang Pantai Gedambaan Pulau Samber Gelap Pantai Tanjung Ketapang Pantai Teluk Aru Pantai Sungai Bulan Pulau Manti Waduk Gung Ulin, Bundaran Sebelimbingan, Taman Wisata Siring Laut Dan Hutan Meranti Putih Budaya Maceretassi

Lokasi Kecamatan Pulau Laut Utara Kecamatan Kelumpang Hulu Kecamatan Pulau Laut Timur Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kecamatan Pulau Laut Barat Dan Pulau Kunyit Kecamatan Pulau Laut Utara Pulau Sebuku Kecamatan Pulau Laut Utara Pulau Laut Kepulauan Pulau Laut Selatan Pulau Sebuku Kecamatan Pulau Laut Utara

Desa Gedambaan

Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 2012


II - 66

5. Kelautan dan Perikanan Kondisi Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas kepulauan dan daratan memiliki potensi laut yang sangat yang sangat besar.. Peningkatan produksi budidaya perikanan laut menjadi penting, karena sektor ini merupakan salah satu andalan Kabupaten Kotabaru di masa mendatang. Produksi ikan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2014 tercatat sebanyak 85.769,80Kg dan meningkat menjadi 91.773,69 Kg pada tahun 201 2015. Untuk kinerja

pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan pada masing masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.46.. Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 2012 2013 Produksi perikanan 74.234,89 82.889,54 91.271,04 (Ton) Konsumsi ikan 49,34 59,20 59,68 (Kg/kapita) Cakupan bina 7,30 7,55 7,95 kelompok nelayan (%) Produksi perikanan 47.677,99 53.733,74 59.123,88 laut

No Indikator 1 2 3

4

2014 85.769,80

2015 91.773,69

63,12

64,12

8,11

8,68

50.141,99

53.652

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Kotabaru, Tahun 2015

6. Perdagangan Meningkatnya ekspor perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan perdagangan. Berbagai layanan kemudahan eksport yang didukung sarana prasarana yang mencukupi menjadikan urusan perdagangan mampu menjadi unggulan. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan persaingan global yang makin tajam. Sektor perdagangan (perdagangan, hotel, dan restoran) mempunyai kontribusi ontribusi cukup besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Kotabaru. Pada


II - 67

tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Kotabaru mencapai 4,2 4 % dan berdasarkan sub sektor mencapai 44,0% pada tahun 2014.. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase share sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB berdasarkan kontribusi sektor perdagangan Kabupaten bupaten Kotabaru pada Tahun 2015 201 adalah sebesar 4,2%. Tabel 2.47. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kabupaten Kotabaru No

Indikator

1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Sub Sektor Perdagangan (%)

2

2010 3,7

2011 3,7

3,4

3,4

Tahun 2012 2013 3,8 4,0 3,6

3,7

2014 4,1

2015 4,2

3,9

4,0

Sumber : BPS Kab Kotabaru, 2016

7. Perindustrian Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar memperbesar cakupan industry kecil menengah serta ramah lingkungan. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 berdasarkan kontribusi sektor industri mencapai 32,5 % dan berdasarkan pertumbuhan industri mencapai 192. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertumbuhan share sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru pada Tahun 201 2015 dengan persentase sebesar 33,9%. 33,9%. Berikut disajikan data mengenai Kontribusi dan


II - 68

pertumbuhan sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru tahun 2010-2015. Tabel 2.48.. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian No

Indikator

2010

2011

Tahun 2012 2013

2014

2015

1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

33,5

32,4

32,5

32,1

32,4

33,9

2.

Pertumbuhan Industri

120

160

192

287

318

350

Sumber : BPS Kab Kotabaru, 2016

8. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya sumberdaya alam yang memegang peranan yang penting dalam mewujudkan pembangunan kualitas manusia. Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan

transmigrasi

yang

dilaksanakan

melalui

kebijakan

untuk

memberikan Kontribusi yang nyata dan terukur. teru 2.4.

Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek yang bertujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu dayaa saing merupakan salah satu faktor faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1. .1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku


II - 69

ekonomi yang telah berada di daerah tersebut dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan Multiflier Effect bagi peningkatan daya saing daerah. 2.4.1.1. Income per Kapita Indikator Inccome per kapita dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung dampak tingkat daya beli masyarakat. Semakin besar angka Income Per Kapita maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, signifikan, hal itu ditunjukkan dengan tingkat income per kapita yang terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.962.363,-,, tahun 2013 sebesar Rp. 43.031.782,- tahun 2014 sebesar Rp 46.617.514,-.dan dan tahun 2015 sebesar Rp 56.739.633.-. Sedangkan angkan untuk PDRB berdasarkan ADHB A B dengan pertambangan juga mengalami peningkatan, dari tahun 2012 sebesar Rp. 12.106.197, 12.106.197,-, tahun 2013 sebesar Rp. 13.283.868,-, 13.283.868, tahun 2014 sebesar Rp. 14.660.835 14.660.835,- dan tahun 2015 sebesar Rp 18.168.376,6,-Untuk 18.168 Untuk lebih jelasnya indikator income per kapita disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.49. Income Per Kapita 2012 s/d 2015 201 No

Indikator

1 Daya Beli (Konsumsi Riil/ Kapita) (Ribu Rp) 2 PDRB (Rp. Juta) berdasarkan ADHB dgn pertambangan 3 Income/Kapita /Kapita (Rp)

Satuan Rp

2012 2013 2014 Realisasi Realisasi Realisasi 10.355 10.465 10.536

2015 Realisasi 10.645

Rp.

12.106.197 13.283.868 14.660.835 18.168.376,6

Rp

39.962.363 43.031.782 46.617.514

56.700.000

Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru, 2015

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditunjukkan oleh indikator Daya Beli (Konsumsi Riil/Kapita) yang mengalami ami peningkatan, dari tahun 2012


II - 70

sebesar Rp. 660.400,--, tahun 2013 sebesar Rp. 663.330,-, dan tahun 2014 sebesar Rp. 663.330,-. Artinya bahwa semakin tinggi Income Per Kapita masyarakat maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. 2.4.2. .2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1. Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah Penguatan konektivitas merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas.Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah wilayah melalui inter-moda moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan men menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Salah satu dimensi aksesibilitas perkotaan yang penting adalah hubungan yang terbentuk antara perumahan dan lokasi tempat kerja melalui penyediaan jaringan aringan jalan yang ada.Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut ersebut maka semakin mudah aksesbilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas akses bilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya. lainnya Kemudahan dalam aksesibilitas daerah


II - 71

dapat ditunjukkan oleh terus meningkatnya ingkatnya panjang jalan yang dibangun dan terus meningkatnya infrastruktur infrastru tur pelabuhan serta pengembangan bandara. Kabupaten Kotabaru sekarang dapat diakses melalui darat, laut, dan udara. 2.4.2.2.. Fasilitas Bank dan Non Bank Perbankan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggerakan perekonomian daerah karena kemudahan dalam mengakses modal sangat mempengaruhi pergerakan gerakan sektor riil di daerah. Kegiatan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral al serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank yang sudah ada di Kotabaru antara lain Bank Kalsel, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Mega, BTPN, Bank Mandiri, M BPR, Bank Syariah Mandiri Mandiri.

2.5. Iklim Berinvestasi 2.5.1. Pelayanan Perijinan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.


II - 72

Tabel 2.50. Rasio asio Bangunan ber-IMB ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Kotabaru No Uraian 1. Jumlah Bangunan ber-IMB ber 2. Jumlah Bangunan 3. Rasio bangunan ber-IMB ber (1:2)

2011 345 59 5,85

2012 58 59 0,98

2013 352 388 1,10

2014 292 305 1,04

2015 253 275 1,08

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Modal 2015

2.5.2.. Peraturan Daerah Penyusunan peraturan daerah merupakan suatu kegiatan yang banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat oleh karenanya penyusunan kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama bersam sama antara pemerintah dengan DPRD yang menjadi representasi keinginan masyarakat. Peraturan daerah ini terkait erat dengan aspek hukum. Aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang berpihak be kepada masyarakat. Tabel 2.51. Banyaknya Surat Keputusan Dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD RD Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Jenis Surat Keputusan 1. Peraturan Daerah 2. Surat Keputusan DPRD 3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD

Banyaknya Surat Keputusan 2015 19 42 41

Sumber : DPRD Kabupaten Kotabaru

2.6. Pemerintahan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah


II - 73

Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan satuan satuan pemerintahan daer daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang--undang. Berdasarkan

Undang Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

20 2014

tentang

Pemerintahan Daerah mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru,, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotabaru.. Tujuan peletakan urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Kotabaru adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan erataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan budaya lokal dengan memerhatikan potensi dan keragaman budaya daerah. 2.7. Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Pada sisi perencanaan, berdasarkan Undang-Undang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem stem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sesuai dengan jadwal penyusunan perencanaan secara bertahap dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa pada bulan Januari dan dilanjutkan rapat kerja pembangunan di tingkat kecamatan pada bulan Pebruari. Pada tahapan


II - 74

selanjutnya bulan Maret diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Dalam lingkup perencanaan ini disamping penetapan RPJMD dan RKPD masing-masing Perangkat erangkat Daerah harus menyiapkan Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD. setelah disusun RKPD pada bulan Juni sampai dengan Juli Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran garan Sementara (PPAS). Daftar beberapa dokumen menurut jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan perencanaan terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.52.. Tabel jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusu penyusunan perencanaan. No 1 2 3 4

Dokumen RPJMD RENSTRA Perangkat Daerah RKPD KUA PPAS

Jadwal Waktu 6 Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah 3 Bulan Setelah Pelantikan Kepala Perangkat Daerah April-Mei Juni-Juli

Sumber: Bappeda Kabupaten Kotabaru Tahun 2015

Pengawasan terhadap kinerja kin Pemerintah Kabupaten Kotabaru dilakukan dalam dua ranah, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Secara internal pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh pejabat yang membawahi langsung aparatur di bawahnya, serta melalui peran Inspektora Inspektorat Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa pihak, pihak, seperti DPRD Kabupaten Kotabaru,, BPK RI, BPKP, bahkan KPK dalam ranah tertentu. Dalam konteks pengawasan eksternal pula, publik semestinya harus mengawasi kin kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru.


II - 75

Dalam upaya membuka ruang pengawasan publik, saat ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru sedang mempersiapkan keterbukaan informasi kinerja yang bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme hak mendapatkan informasi, sepanjang tidak tidak menyangkut rahasia negara dan beberapa aspek informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur UndangUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan dalam UU ini mengharuskan setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang berperan untuk melayani, sekaligus memberikan penjelasan atas permintaan dan keluhan publik pada layanan Perangkat Daerah aerah yang bersangkutan. Persoalan mendasar pengelolaan keuangan daerah ini adalah masih terbatasnya sumber--sumber sumber penerimaan khususnya pendapatan asli daerah sehingga diperlukan upaya lebih keras dan kreatif dalam rangka meningkatkan pendapataan asli daerah dimaksud. Sementara itu dari sisi belanja besaran dan dana yang terserap pada belanja tidak langsung memerlukan suatu perhatian khusus dalam pengalokasian belanja langsung yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2.8. Kawasan Perkantoran Terpadu (Sebelimbingan) Perkembangan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan tingginya persaingan untuk menguasai lahan di pusat kota mengakibatkan perpindahan penduduk ke kota. Perkembangan wilayah perkotaan cenderung mengarah ke wilayah pinggiran karena padatnya wilayah perkotaan perkotaan. Oleh karena itu, Lokasi perkantoran direncanakan secara terpadu di Desa Sebelimbingan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


II - 76

Kawasan Sebelimbingan sebagai bagian dari Kawasan S2TS ddirencanakan untuk pengembangan Kawasan Perkantoran, Perumahan PNS PNS, Pendidikan Perguruan Tinggi, Waduk Gunung Bahalang, Bahalang Bandara, RSUD, Pariwisata Hutan Meranti (Ecotourism). Luas kawasan Sebelimbingan sekitar 13.567 Hektar Hektar. 2.9. Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru Kawasan Strategis Dalam RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 2012-2032, terdiri atas : 1.

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten, terdiri atas : a. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut yang merupakan kawasan strategis dari sudut udut kepentingan Ekonomi. Ekonomi b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Laut Selatan serta Pulau Sembilan yang merupakan kawasan strategis trategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

2.

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten, berupa : a. Kawasan Ekonomi Khusus Mekarputih di Kecamatan Kecamat Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. Kawasan Pulau Lari-Larian di Kecamatan Pulau Sebuku yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sengayam di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, dan Kecamatan Kelumpang Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.


II - 77

Gambar 2.21. 2. Kawasan S2TS Kabupaten Kotabaru


II - 78

3.

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana terdiri atas : a. Kawasan awasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi ekonomi, terdiri atas : 1) Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara Utara. 2) Kawasan Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi kecamatan Pulau Laut Utara dan Kelump Kelumpang Hilir. 3) Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan, meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara, Sungai Durian, Kelumpang Barat, Kelumpang Tengah dan Kelumpang Hulu. 4) Kawasan Agro Industri Pertanian Berangas, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur. 5) Kawasan san Industri Sebuku yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku; 6) Kawasan Industri Tanjung Pengharapan, di Kecamatan Pulau Laut Timur Timur. 7) Kawasan Industri Semisir yang berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah. b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, budaya, ter terdiri atas : 1) Kawasan Cagar Cag Budaya Makam Raja-raja Sigam 2) Kawasan Pelestarian dan Pengembangan Adat Dayak berada di sepanjang Pegunungan Meratus, dan kawasan pelestarian dan pengembangan adat-adat adat lainya dalam wilayah Kabupaten Kabupaten. 3) Kawasan Cagar Budaya Ratu Intan Inta di Kecamatan Pamukan Utara 4) Kawasan Cagar Budaya Makam Raja Cantung di Banua Lawas


II - 79

KTM Sengayam Agro IP

Kawasan Pesisir Kawasan Lindung Meratus

S2TS Kawasan Pusat Bisnis

kawasan lindung sebatung

Kawasan Ekonomi Khusus

KIN Sebuku

Kawasan Agro IP

Kawasan Pulau2 Kecil

Gambar 2.22. Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Kotabaru


II - 80

c. Kawasan awasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup hidup, terdiri atas : 1) Kawasan

Lindung

Meratus,

meliputi

Kecamatan

Hampang,

Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Pamukan Barat 2) Kawasan Lindung Sebatung, meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur Timur. 3) Kawasan Pengembangan Pesisir, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan tan dan Kecamatan Kelumpang Utara. 4) Kawasan Pulau-pulau Pulau Kecil, berada di Kecamatan Pulau Sembilan dan Kecamatan Pulau Sebuku (Pulau Samber Gelap dan Pulau lari larilarian).


II - 81

Satuan Unit Unit Unit Unit Orang

Recommend Documents