BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Teknik Analisa Data Langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah: a. Membahas penilaian dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas royalti yang diperoleh dari bisnis restoran berbentuk franchise b. Mengumpulkan
data
yang
berhubungan
dengan
perhitungan
pajak
penghasilan yang harus dibayarkan oleh restoran selaku wajib pajak dan pemungut pajak. c. Memeriksa data restoran yang berbentuk dokumen-dokumen tertulis yaitu laporan laba-rugi restoran untuk tahun 2011 dan laporan data gaji karyawan restoran selama tahun 2011. d. Menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada pegawai tetap Restoran TTD selaku pemberi kerja. e. Menghitung pajak penghasilan atas bentuk usaha orang pribadi. f. Membandingkan hasil penelitian dengan restoran TTD, jika hasilnya sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh restoran TTD dan peneliti maka kesimpulannya penilaian perpajakan atas pajak penghasilan yang dipungut dan dibayarkan oleh restoran TTD sudah benar.
Berdasarkan KUP Nomor 36 tahun 2008, Pasal 1 yaitu mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan 70
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undangundang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabaran, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang menjadi objek pajak menurut PPh pasal 21 ayat 1 yaitu: (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh: a. Pemberi kerja yang membayar gaji membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; 71
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Dalam hal ini disebutkan juga Restoran TTD memiliki hubungan efektif, dimana Restoran T Pusat membuat perjanjian dengan Restoran TTD untuk menggunakan merek dagang Restoran T Pusat. Atas penggunaan hak tersebut Restoran T menerima imbalan royalti dari Restoran TTD. Sehubungan dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak untuk penggunaan merek dagang tersebut. Dengan demikian penggunaan mereka dagang oleh Restoran TTD mempunyai hubungan efektif atas bentuk usaha orang pribadi. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
72
Tarif Pemotongan PPh 23 Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10 huruf f; 3. Royalti; dan 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
Restoran TTD adalah restoran yang menggunakan merek dagang dari restoran T yang berada di Surabaya sebagai pusat. Restoran TTD melakukan kerja sama dalam menggunakan merek dagang Restoran T, atau yang biasa disebut franchise. Hubungan ini menjadi suatu objek dari sisi perpajakan, dimana Restoran TTD diharuskan membayar kewajibannya yaitu membayar royalti kepada pihak franchisor yang diatur pada pajak penghasilan pasal 23. Menurut perpanjian Restoran TTD diharuskan membayar pajak atas royalti
kepada
Restoran T sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Istilah “royalti” yang 73
digunakan
dalam pasal 4 ayat 1 penjelasan huruf h berarti segala bentuk
pembayaran yang dibuat sehubungan dengan reproduksi lainnya yang digunakan untuk penyiaran radio atau televise, paten, desain, model, rancangan, formula, atau proses rahasia, merek dagang atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan, atau ilmu pengetahuan. Royalti juga mencakup keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut sepanjang jumlah yang direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnya tersebut bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut. Restoran TTD dikenakan tarif pajak sebesar 15% sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat 1 (a) dimana royalti yang digunakan berarti segala bentuk pembayaran yang dibuat sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta atas karya sastra, kesenian, atau karya ilmiah (termasuk hak cipta atas gambar bergerak, film, pita rekaman, atau alat reproduksi lainnya yang digunakan untuk penyiaran radio atau televise, paten, desain model, rancangan, formula diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut sepanjang jumlah yang direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnya tersebut bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut.
74
IV.2
Evaluasi Pajak Penghasilan Restoran TTD Ada dua evaluasi yang dilakukan oleh penulis dalam melihat kepatuhan Wajib Pajak berupa evaluasi secara administrasi dan evaluasi secara hitungan. Di dalam ini penulis akan menjabarkan kedua evaluasi tersebut dari penelitian yang dilakukan.
IV.2.1
Evaluasi Administrasi Evaluasi secara administrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh penulis dalam melihat Wajib Pajak saat melaporkan dan melampirkan lampiran pajak yang seharusnya namun Wajib Pajak tidak melengkapi formulir dan pengisian formulir yang dibutuhkan secara lengkap. Beberapa evaluasi secara administrasi yang dilakukan penulis, yaitu: a. Bukti potong PPh Pasal 21 Terdapat kesalahan dalam melampirkan bukti potong SPT Masa. Kesalahan ini terjadi sejak restoran berdiri di awal tahun 2011, yang seharusnya pihak restoran selaku pemberi kerja dan membayarkan jasa untuk kepentingan restoran memotong pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi dalam hal ini pihak pemberi kerja sama sekali tidak memotong PPh 21 yang terutang kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pekerja lepas sehubungan dengan pemberian jasa. Yang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) pemberi kerja wajib memotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehingga pemberi kerja wajib 75
memberikan bukti potong 1721-A1 kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pekerja lepas sehubungan dengan pemberian jasa bagi penerima penghasilan yaitu saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya
penghasilan
yang
bersangkutan,
sedangkan
bagi
Pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian memindahkan penghasilan neto dari 1721 – A1(bukti potong) ke 1770S. Dalam kesalahan menggunakan formulir maka restoran TTD dapat mengajukan permohonan agar dilakukan pembetulan. Pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Adapun yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP. Maka dalam hal ini apabila Wajib Pajak akan melakukan pembetulan SPT Tahun 2011 dimana hasil pembetulannya adalah lebih bayar karena biaya gaji pegawai pada Restoran TTD dapat dibiayakan seluruhnya apabila pemberi kerja melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pembetulan SPT dapat dilakukan paling lambat akhir tahun 2014. -
Besarnya nilai Bukti Potong bagi pegawai tetap dapat diketahui dengan penghitungan
dari jumlah penghasilan bruto meliputi
seluruh gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur. Termasuk juga penghasilan karyawan jika 76
dibayarkan oleh pemberi kerja atas program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan premi asuransi. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau Tunjangan hari Tua (THT) yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja yang kemudian selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh setelah Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.
Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: Penghasilan Netto
: (Penghasilan bruto + Premi JKK/JK/JPK yang dibayar pemberi kerja – Biaya Jabatan – iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri)
PPh Pasal 21
: (Penghasilan netto - PTKP) * tarif Pasal 17 UU PPh)
-
Bukti potong bagi Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah 77
penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: PPh Pasal 21: (50% * Penghasilan bruto) * tarif Pasal 17 UU PPh
b. Bukti potong PPh Pasal 23 Dalam pelaporan SPT masa atau tahunan restoran TTD, seharusnya restoran TTD melampirkan bukti potong PPh Pasal 23 terhadap pembayaran royalti yang dilakukan oleh restoran TTD. Awal berdirinya restoran TTD telah melakukan pembayaran royalti senilai Rp 90.000.000 (sembilah puluh juta rupiah), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tarif 15% ini dikenakan karena restoran TTD telah menggunakan merek dagang dari sebuah brand nama yang ada di Surabaya yaitu restoran T. untuk
menguji kepatuhan restoran
dalam melakukan pembayaran pajaknya kepada negara maka penulis melakukan penghitungan ulang atas pajak penghasilan Pasal 23 yang terutang dari pembayaran royalti (pembayaran di muka).
Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: PPh Pasal 23: (Pembayaran royalti kepada restoran T pusat) * 15%
Dari
pembayaran
awal
tersebut
telah
disepakati
bahwa
pembayaran royalti yang dikenakan kepada restoran TTD selaku pemakai merek dagang (franchisee) adalah pembayaran bersih berikut 78
pembayaran royalti termasuk pajak yang dipotong oleh restoran T pusat sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas Royalti. Akan tetapi dalam hal ini terdapat kesalahan berupa tidak adanya bukti potong yang diterima oleh restoran TTD sebagai pembayar royalti berikut pajaknya pada pembayaran seluruh royalti diawal sesuai kesepakatan dari perjanjian kedua belah pihak antara franchisor dan franchisee. Dimana bukti potong PPh 23 ini akan digunakan perusahaan sebagai tanda pembayaran pajak atas royalti yang sudah dipotong oleh pemberi nama, merek dagang dan akan dilampirkan ke dalam SPT masa atau tahunan restoran TTD. Karena tidak ada bukti potong yang dilampirkan maka untuk pembayaran royalti tidak dapat dibiayakan seluruhnya pada pembayaran periode tersebut. Dalam hal ini dapat menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar karena biaya atas royalti yang sudah dibayarkan tidak dapat menjadi biaya restoran.
Perhitungan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas penghasilan: -
Pembayaran dividen yang memenuhi syarat
-
Pembayaran jasa pengiriman makanan
-
Pembelian bumbu-bumbu yang tidak disertai lisence ( yang sudah dipatenkan)
79
c. Tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa banyak dari pegawai tetap restoran TTD yang tidak memiliki NPWP dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman sesungguhnya mengenai fungsi dan kegunaan dari NPWP, banyak dari mereka juga yang tidak ingin memiliki NPWP karena tidak ingin dipotong upah, gaji, honorariumnya untuk pembayaran pajak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebenarnya banyak dari masyarakat Indonesia masih kurang memahami fungsi dari NPWP, untuk itu lebih baik pengaturan mengenai distribusi pemahaman pajak lebih ditingkatkan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang, jangka waktu pendaftaran NPWP adalah: -
Bagi Wajib Pajak org pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambar 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
-
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau
tidak
melakukan
pekerjaan
bebas
apabila
jumlah
penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah
melebihi
Penghasilan
Tidak
Kena
Pajak,
wajib
mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. 80
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. – UU 28/2007 pasal 2 (1). Keuntungan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP: Terhindar dari penerapan tarif PPH pasal 21 yang lebih tinggi 20% bagi Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWPnya. – UU 36/2008 pasal 21 (5a). Lapisan Penghasilan Kena Pajak: 0 – 50.000.000 5% 50.000.000 – 250.000.000 15% 250.000.000 – 500.000.000 25% di atas 500.000.000 30%
d. Pelaporan SPT Tahunan Restoran TTD selaku tempat usaha Orang Pribadi yang berdomisili atau berpenghasilan di daerah tempat usahanya wajib melaporkan daerah tempat domisili berpenghasilan, tetapi dalam hal ini ditemukan bahwa restoran TTD melaporkan SPT Tahunan yang seharusnya dilakukan tempat domisili berpenghasilannya di Jakarta tetapi dilakukan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, Kantor Wilayah DJP JAWA TIMUR I. 81
Berdasarkan analisa diketahui bahwa kode KPP pada NPWP yaitu jumlah 3 digit keempat adalah kode KPP yang seharusnya dilaporkan ke KPP Grogol Petamburan, Jl. Letjen S. Parman No. 99 Jakarta dengan kode KPP: 036. Dalam hal ini membuat Wajib Pajak Orang pribadi kesulitan di dalam melaporkan SPT nya yang seharusnya hanya dilakukan di daerah domisili penghasilan dan tidak perlu sampai melakukan pelaporan di Surabaya.
IV.3
Evaluasi Penghitungan Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dihitung besarnya bukti potong yang dapat disampaikan atas pembayaran royalti, pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan dan besarnya PPh yang terutang pada bentuk usaha orang pribadi yang pada awalnya penghitungan pajak restoran untuk bentuk usaha orang pribadi menggunakan norma pencatatan dan dalam hal ini evaluasi yang akan dilakukan menggunakan norma pencatatan untuk mengetahui penilaian yang telah dilakukan dan menyelenggarakan pembukuan untuk mengetahui pajak terutang antara penghitungan norma pencatatan dan juga pembukuan. Berikut adalah perinciannya:
IV.3.1
Penghitungan Pajak atas Royalti yang dibayarkan Restoran TTD yang memiliki hubungan efektif, dmana Restoran T Pusat membuat perjanjian dengan Restoran TTD untuk menggunakan merek dagang Restoran T Pusat. Atas penggunaan hak tersebut Restoran T menerima imbalan berupa royalti dari Restoran TTD. Untuk itu, 82
Restoran TTD dikenakan tarif pajak sebesar 15% sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat 1 (a) sehubungan dengan penggunaan hak cipta atas paten, desain model, rancangan dan formula yang diperoleh dari penjualan. Pembayaran awal Restoran TTD kepada Restoran T untuk Royalti besar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang sudah termasuk pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas Royalti sebesar: Pembayaran Royalti termasuk pajak
Rp 90.000.000
Tarif atas royalti PPh 23 terutang
15% x Rp 13.500.000
Ketika dilakukan pembayaran awal sebesar Rp 90.000.000 disebutkan bahwa pembayaran berikut pajak, yang artinya pajak terutang sebesar 15% dari Rp 90.000.000 adalah sebesar Rp 13.500.000 -
Pembayaran Royalti
Rp 76.500.000
-
PPh 23 terutang
Rp 13.500.000
Total Pembayaran
Rp 90.000.000
Pihak pemungut atau pemotong adalah Restoran T Pusat karena royalti dibayarkan kepada Restoran T Pusat dan Restotan TTD masih berbentuk Orang Pribadi. Untuk itu seharusnya Restoran TTD mendapatkan jumlah bukti potong sebesar Rp 13.500.000 atas pembayaran royalti.
83
IV.3.2 Penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pemberi
kerja
wajib
memotong
pajak
atas
penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehingga pemberi kerja wajib memberikan bukti potong 1721-A1 kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pekerja lepas sehubungan dengan pemberian jasa bagi penerima penghasilan yaitu saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan untuk memindahkan penghasilan neto dari 1721 – A1(bukti potong) ke 1770S Penghitungan untuk pegawai tetap pada Restoran TTD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang apabila menerima penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dalam hal ini semua pegawai Restoran TTD bersifat teratur sebagai pegawai tetap, dalam penghitungan ini hanya bagi pegawai tetap yang jumlah penghasilan sebulannya apabila disetahunkan melebihi PTKP yaitu sebesar Rp 15.840.000 maka akan dikenakan PPh 21 yang terutang, tetapi apabila jumlah penghasilan sebulannya apabila disetahunkan tidak melebihi PTKP maka tidak perlu membayar PPh 21 terutang.
84
Berikut ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan 21 yang terutang bagi pegawai di dalam Restoran TTD:
Tabel 4.1 Status TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/2 Total
Nama Abdullah Samsul Ainy Pungki Yanto Vera Alloy
Ph. Bruto Rp 19,045,000 Rp 13,479,667 Rp 19,200,000 Rp 17,500,000 Rp 13,500,000 Rp 14,250,000 Rp 5,250,000 Rp 102,224,667
Laporan Gaji Karyawan kena Pajak B. Jabatan Rp 952,250 Rp 673,983 Rp 960,000 Rp 875,000 Rp 675,000 Rp 712,500 Rp 262,500 Rp 5,111,233
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Ph. Neto 18,092,750 12,805,684 18,240,000 16,625,000 12,825,000 13,537,500 4,987,500 91,113,434
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PTKP 15,840,000 11,880,000 15,840,000 9,240,000 11,880,000 6,600,000 1,540,000 72,820,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PKP 2,252,750 925,684 2,400,000 7,385,000 945,000 6,937,500 3,447,500 24,293,434
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
85
PPh 21 135,165 55,541 144,000 369,250 47,250 346,875 172,375 1,270,456
IV.3.3 Penghitungan Pajak Penghasilan di Restoran TTD Berbentuk Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pencatatan Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penilaian awal atas pajak terutang bentuk usaha orang pribadi pada Restoran TTD dengan menggunakan norma pencatatan dimana pajak yang dikenakan berdasarkan peredaran bruto dari penghasilan yang disetahunkan kemudian dikalikan tarif yang seharusnya. Dilihat dalam pencatatannya Restoran TTD tidak melakukan pencatatan yang seharusnya menurut Laporan Laba Rugi Restoran TTD, di dalam SPT yang sudah dilaporkan atas pajak terutang Restoran TTD dilakukan pencatatan yang dapat dilihat di dalam Tabel 3.3 mengenai Rekapitulasi Peredaran Bruto sehingga pajak terutang yang dilaporkan atas bentuk usaha orang pribadinya sebagai berikut:
Pembayaran Pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT 1770 sebagai berikut: Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Rp 62.047.000 Jumlah Penghasilan Neto
Rp 62.047.000
PTKP TK/0
Rp 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 46.207.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17)
Rp 2.310.350
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri
Rp 2.310.350 /12
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya
Rp 192.529 86
Jumlah yang telah dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT 1770 tahun 2011 atas Usaha dan/Atau Pekerjaan Bebas sebesar Rp 2.310.350
Analisa yang dilakukan berdasarkan Laporan Laba Rugi tahun 2011 penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas pekerjaan bebas berbentuk restoran dengan mengikuti pengitungan dengan menggunakan norma pencatatan dari peredaran bruto atau omzet berdasarkan pada Tabel 3.1 dan untuk penghitungannya adalah sebagai berikut:
Restoran T pada tahun 2011 memiliki peredaran bruto atau omzet sebesar Rp 1.690.119.364. Dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 536/PJ.,/2000 norma penghitungan penghasilan bruto untuk jenis usaha rumah makan di Jakarta adalah sebesar 25%. Dimana pemilik Restoran ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Dengan demikian, dapat dihitung besarnya PPh yang terutang. Berikut adalah cara penghitungannya: Peredaran Bruto
Rp 1.690.119.364
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
25% x
Penghasilan Neto
Rp
422.529.841
PTKP (TK/0)
Rp
Penghasilan Kena Pajak
Rp
406.689.841
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)
Rp
406.689.000
15.840.000 –
87
PPh yang terutang: 5% x Rp
50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 25% x Rp 156.689.000 = Rp 39.172.250 + Total
Rp 71.672.250
Dari penilaian Laporan Laba Rugi Restoran TTD untuk tahun 2011 seharusnya pajak penghasilan yang terutang atas pekerjaan bebas berbentuk restoran dengan penghitungan menggunakan norma pencatatan sebesar Rp 71.672.250 sedangkan pembayaran yang dilakukan yaitu Rp 2.310.350, yang artinya dalam hal ini bahwa adanya kesalahan pencatatan dan penghitungan berupa kurang bayar sebesar Rp 69.361.900 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak atas pekerjaan bebas. Apabila wajib pajak melakukan pembetulan dengan menggunakan norma pencatatan yang seharusnya maka berdasarkan UU KUP no 28 Tahun 2007 Pasal 8(2 dan 2a) dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir. Jumlah kurang bayar yang dibayarkan apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan dengan menggunakan penghitungan norma pencatatan.
88
Jumlah Kurang Bayar Tarif Sanksi Jumlah Sanksi
Rp 69.361.900 2%x Rp 1.387.238
Jumlah sebesar Rp 1.378.238 adalah sanksi yang harus dibayarkan setiap bulannya atas kurang bayar sampai dilakukan pembetulan.
IV.3.4 Penghitungan Pajak Penghasilan di Restoran TTD Berbentuk Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan Mengacu Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang KUP.No. 28 tahun 2007 yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2009 mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang 89
pribadi maka akan dilakukan analisis perbandingan pajak yang terutang atas bentuk pekerjaan bebas berbentuk Restoran antara penghitungan pajak
yang
menggunakan
norma
pencatatan
dan
yang
menyelenggarakan pembukuan. Dari data yang diterima melalui laporan laba rugi 2011 Restoran TTD, ada beberapa jenis biaya yang boleh dikurangkan berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dan berdasarkan UndangUndang No.36 Tahun 2008 Pasal 9, untuk biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan adalah sebagai berikut: 1. Gross Sales terdiri dari: -
Food Sales adalah penjualan berbentuk makanan di Restoran TTD sebesar Rp 1.380.614.800 selama tahun 2011.
-
Beverage Sales adalah penjualan berbentuk minuman di Restoran TTD sebesar Rp 304.167.228 selama tahun 2011.
-
Cigarette Sales adalah penjualan berbentuk rokok di Restoran TTD tetapi tidak ada penjualan selama tahun 2011.
-
Games Income adalah penghasilan tambahan Restoran TTD dari penyewaan mainan tetapi tidak ada penghasilan tambahan ini selama tahun 2011.
-
Other Sales adalah pemakaian ruangan Restoran untuk berbagai acara sebesar Rp 40.447235 selama tahun 2011.
90
2. Sales Discount -
Sales Discount adalah diskon yang diberikan Restoran TTD sebagai pelanggan tetap atau memiliki kartu diskon Restoran TTD sebesar 35.109.899 selama tahun 2011
Total Net Sales atau Peredaran Bruto dalam Restoran TTD dari Gross Sales
setelah
dikurangi
dengan
Sales
Discount
sebesar
Rp
1.690.119.364. 3. Cost of Good Sales (COGS) -
Food Purchase adalah biaya yang dipakai Restoran TTD untuk membeli bahan baku makanan sebesar Rp 537.125.664 selama tahun 2011.
-
Beverage Purchase adalah biaya yang dipakai Restoran TTD untuk membeli bahan baku minuman sebesar Rp 80.674.732 selama tahun 2011.
-
Cigarette Purchase adalah biaya yang dipakai Restoran TTD untuk membeli rokok yang kemudian dijual kembali di Restoran TTD tetapi tidak ada pembelian rokok dalam tahun 2011.
-
Other Purchase adalah biaya yang dipakai Restoran TTD untuk membeli bahan-bahan persiapan pemakaian ruangan seperti acara ulang tahun berupa balon dan hiasan lainnya sebesar Rp 25.841.000.
91
Expenses: 4. Payroll and Related Expense: -
Salaries adalah gaji atas karyawan Restoran TTD karena dalam hal ini restoran tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 maka biaya ini tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi positif seluruhnya bagi karyawan yang memiliki penghasilan tiap bulan melebihi PTKP sebesar Rp 102.224.667 ditambah dengan gaji dari orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan dikeluarkan sebesar Rp 42.000.000. (+)
-
Employee’s Food adalah biaya makan karyawan yang dibayarkan oleh pihak Restoran TTD sebesar Rp 54.851.500.
-
Employee other Benefits merupakan biaya kesehatan atas karyawan yang dibayarkan Restoran TTD sebesar Rp 4.833.875.
-
THR (Tunjangan Hari Raya) adalah Pengeluaran yang dilakukan 1 tahun sekali oleh Restoran TTD untuk karyawan sebesar Rp 16.934.999.
-
Honorarium yaitu pembayaran imbalan atas jasa yang dibayarkan pihak Restoran TTD berupa uang lembur bagi karyawan yang tidak tetap sebesar Rp 15.948.297.
-
Personal
Expenses
(Actioncoach)
adalah
biaya
yang
dikeluarkan oleh pihak Restoran untuk pembayaran biaya jasa konsultasi pengembangan Restoran TTD. Dan untuk hal ini maka biaya ini tidak dapat dibiayakan kedalam biaya Restoran 92
TTD karena pihak Restoran tidak memotong dan dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 111.805.000.(+) -
Employee’s Transportation adalah uang transportasi yang diberikan kepada karyawan setiap harinya apabila karyawan tidak tinggal di tempat yang disediakan oleh Restoran TTD sebesar Rp 7.292.500.
5. General Service Expenses -
Pajak Reklame adalah Pembayaran atas Pajak Reklame tetapi dalam hal ini tidak ada bukti potong yang diterima atas pembayaran Pajak Reklame maka dari itu biaya ini tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 14.500.000. (+)
-
Electricity Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran listrik selama tahun 2011 sebesar Rp 84.756.504.
-
PAM Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran air PAM selama tahun 2011 sebesar Rp 30.603.324.
-
Telp, Fax, Internet Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran telepon, fax, dan internet sebesar Rp 11.686.234 selama tahun 2011. Adapun biaya pulsa yang diberikan pihak Restoran TTD untuk karyawan bagian pengiriman dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran DJP nomor SE-09.PJ.42/2002 biaya 93
pulsa hanya bisa dibiayakan setengah dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp 497.500 menjadi Rp 248.750 yang dikoreksi positif (+). -
Contribution of month adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran iuran kebersihan selama tahun 2011 sebesar Rp 1.800.000.
-
Calmic adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembelian isi ulang semprotan pengusir lalat selama tahun 2011 sebesar Rp 5.638.494.
-
Etos adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran jasa pembasmi hama, tetapi dalam hal ini Restoran TTD tidak memotong Pajak Penghasilan atas Jasa dan dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 1.591.000.(+)
-
Transportation Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk membayar biaya transportasi pengiriman makanan yang berupa biaya bahan bakar kendaraan selama tahun 2011 sebesar Rp 3.137.000.
6. Marketing Expenses -
Promotional Materials adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembelian spanduk dan brosur selama tahun 2011 sebesar Rp 23.728.332.
-
Advertisement Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk membayar iklan di Koran sebesar Rp 4.319.500. 94
-
Promotion Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran untuk pemasangan spanduk atau penyebaran brosur di tahun 2011 sebesar Rp 1.641.505.
7. Office Expenses -
Credit Card Charges atau administrasi bank adalah biaya yang terjadi apabila customer melakukan pembayaran dengan menggunakan debit card atau credit card, namun jumlah pembayaran tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan maka pihak bank tidak mentransfer seluruh pembayaran customer kepada pihak Restoran TTD sehingga mengurangi penjualan dan menjadi biaya Restoran TTD sebesar Rp 3.331.614.
-
Printing and Stationary Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran print dan fotokopi untuk keperluan kantor sebesar Rp 3.137.000.
8. Fixed Charges -
Building Rental Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk membayarkan sewa tempat gedung yang digunakan oleh Restoran TTD setiap bulan selama tahun 2011 sebesar Rp 96.000.000 tetapi dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 Pasal 4 (2) sewa atas tanah dan bangunan bersifat final dan tidak dapat dibiayakan. (+)
95
-
Amortization
Preopening
Expense
adalah
biaya
yang
dikeluarkan Restoran TTD untuk membayar cicilan bank atas usaha Restoran TTD setiap bulan selama tahun 2011 sebesar Rp 120.000.000. -
Fixed Asset Depreciation Expense adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Restoran TTD untuk penyusutan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2011 tetapi dalam hal ini Restoran TTD tidak memasukkan penyusutan tersebut ke dalam biaya Restoran. Untuk itu dilakukan penyusutan berdasarkan fiskal menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Restoran TTD dapat memilih antara salah satu dari metode terebut yang dapat digunakan. (-)
Berikut adalah jumlah penyusutan selama tahun 2011. a. Penyusutan menggunakan Metode Garis lurus Tabel 4.2 Metode Garis lurus Bulan
Nama Barang
Masa Manfaat
Harga
Februari
mesin pompa air
4 tahun
Rp 2.324.000
Rp
532.583
Maret
kompor mawar
4 tahun
Rp
500.000
Rp
104.167
Maret
rombong sate
4 tahun
Rp 1.596.000
Rp
332.500
April
komputer utk adm
4 tahun
Rp 1.800.000
Rp
337.500
mei
kamera cctv
4 tahun
Rp 10.850.000
Rp
1.808.333
Agustus
Aircurtain
4 tahun
Rp 2.500.000
Rp
260.417
Nov
mesin serut es
4 tahun
Rp 1.000.000
Rp
41.667
Rp
3.417.167
Total
Penyusutan
96
b. Penyusutan menggunakan Metode Saldo Menurun Tabel 4.3 Metode Saldo Menurun Bulan
Nama Barang
Masa Manfaat
Harga
Februari
mesin pompa air
4 tahun
Rp 2,324,000
Rp
1,065,167
Maret
kompor mawar
4 tahun
Rp
500,000
Rp
208,333
Maret
rombong sate
4 tahun
Rp 1,596,000
Rp
665,000
April
komputer utk adm
4 tahun
Rp 1,800,000
Rp
675,000
mei
kamera cctv
4 tahun
Rp 10,850,000
Rp
3,616,667
Agustus
aircurtain
4 tahun
Rp 2,500,000
Rp
520,833
Nov
mesin serut es
4 tahun
Rp 1,000,000
Rp
83,333
Rp
6,834,333
Total
Penyusutan
Berdasarkan Laporan keuangan Fiskal tahun 2011 Profit yang diterima cukup besar maka Restoran TTD lebih baik menggunakan penyusutan dengan metode saldo menurun untuk mengurangi profit dan mengecilkan pajak yang terutang. 9. Operating Expenses -
Product Test adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk membuat menu baru atau resep-resep baru sebesar Rp 297.500.
-
Uniform Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk biaya seragam bagi seluruh karyawan Restoran, tetapi dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran DJP nomo SE29/PJ.4/1995, biaya seragam dapat diakui sebagai biaya apabila digunakan untuk keselamatan kerja seperti seragam satpam atau protekom sehingga biaya ini dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 73.900. (+)
97
-
Utility adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD berupa pembelian gas, air galon, dan es batu untuk kebutuhan Restoran TTD sebesar Rp 46.457.000.
-
Kitchen utensil adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembelian peratalan makan dan minum berupa piring, mangkok, gelas, sendok, dan garpu sebesar Rp 6.290.825.
-
Royalty fee adalah biaya penyusutan yang dilakukan Restoran TTD untuk pembayaran royalti Restoran TTD setiap bulan selama 10 tahun dan juga royalti sate setiap bulannya. Dalam hal ini Restoran TTD tidak mendapatkan bukti potong atas pembayaran royaltinya maka royalti ini tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 18.447.805. (+)
-
Repair maintenance expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk biaya jasa perbaikan asset berupa service AC, computer, motor, dan genset sebesar Rp 14.259.963. dalam hal ini pihak Restoran TTD tidak melakukan pemotongan sama sekali atas jasa perbaikan ini maka biaya ini tidak dapat dijadikan sebegai biaya dan dikoreksi positif. (+)
-
Freight expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembayaran pengiriman dan pengangkutan bumbu selama tahun 2011 sebesar Rp 13.523.500.
-
Gues supplies adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembelian tisu, struk kasir, dan juga buku nota yang digunakan untuk mencatat pesanan sebesar Rp 9.307.179. 98
-
Kitchen supplies adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk kebutuhan dapur dalam pembelian sambal, minyak, bawang goreng, arang, dan plastik sampah sebesar Rp 30.404.605.
-
Cleaning supplies adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk pembelian pembersih lantai, sabun cuci piring dan sabun cuci tangan sebesar 5.422.000.
10. Other Income adalah pendapatan Restoran TTD yang berasal dari penjualan kulit kambing dan kepala kambing dalam tahun 2011 sebesar Rp 2.666.800.
Berdasarkan Penjelasan diatas, penghitungan Pajak Penghasilan atas pekerjaan bebas berbentuk Restoran yang mengacu kepada penghitungan yang menyelenggarakan pembukuan yaitu penilaian antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal yang telah disebutkan jenisnya dan seharusnya boleh dijadikan biaya atau yang tidak boleh dijadikan biaya seperti penjelasan diatas adalah sebagai berikut:
99
Penghitungan Pajak Penghasilan di Restoran TTD tahun 2011 yang Menyelenggarakan Pembukuan:
Tabel 4.4
Laporan Rekonsiliasi berdasarkan Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi
Laporan Laba Rugi Komersial Sales COGS Gross profit
(+)
Rp 1,690,119,364 Rp 643,641,396 Rp 1,046,477,968
Expenses: Payroll exp. General service exp. Marketing exp. Office exp. Fixed charges Operating exp: Product test Uniform exp. Utility Kitchen utensil Royalte fee Repair maintenance exp. Freight exp. Gues supplies Kitchen supplies Cleaning supplies Total expenses
Rp 297,500 Rp 73,900 Rp 46,457,000 Rp 6,290,825 Rp 18,447,805 Rp 14,259,963 Rp 13,532,500 Rp 9,307,179 Rp 30,404,605 Rp 5,422,000 Rp 1,116,900,517
Other income Profit (Loss)
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
572,258,338 153,712,556 23,728,332 6,708,014 216,000,000
2,666,800 (67,755,749)
Rp Rp
256,029,667 (1) 16,339,750 (2)
Rp
96,000,000 (3)
Rp
73,900 (4)
Rp Rp
18,447,805 (5) 14,259,963 (6)
Fiskal
(-) Rp Rp Rp
1,690,119,364 643,641,396 1,046,477,968
Rp Rp Rp Rp Rp
316,228,671 137,372,806 23,728,332 6,708,014 120,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
297,500 46,457,000 6,290,825 13,532,500 9,307,179 30,404,605 5,422,000 715,749,432
Rp Rp
2,666,800 333,395,336
100
Untuk pembayaran yang dilakukan oleh Restoran TTD yang menyelenggarakan pembukuan pada tahun 2011, penghitungan yang dilakukan yaitu: Peredaran Neto
Rp
333.395.336
PTKP (TK/0)
Rp
Penghasilan Kena Pajak
Rp
317.555.336
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)
Rp
317.555.000
15.840.000 –
PPh yang terutang: 5% x
Rp
50.000.000
= Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000
= Rp 30.000.000
25% x Rp 67.555.000
= Rp 16.888.750+
Total PPh
Rp 49.388.750
Berdasarkan laporan laba rugi setelah dikoreksi dan mendapatkan laba fiskal Restoran TTD maka diketahui pajak yang terutang apabila menyelenggarakan pembukuan pada tahun 2011 dengan tidak adanya bukti potong dan lampiran-lampiran yang tidak dapat ditunjukkan dapat dihitung bahwa Pajak terutang atas Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berbentuk restoran sebesar Rp 49.388.750. Kemudian analisa akan dilakukan berdasarkan Laporan Laba Rugi tahun 2011 penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas pekerjaan bebas berbentuk restoran dengan mengikuti penghitungan dengan menyelenggarakan pembukuan dari peredaran neto yang seharusnya berdasarkan Peraturan Undang-undang Perpajakan adalah: 101
1. Payroll and Related Expenses -
Biaya yang dapat dijadikan sebagai biaya adalah biaya gaji atas karyawan apabila pihak pemberi kerja memotong Pajak Penghasilan pasal 21 pada karyawan maka biaya gaji sebesar Rp 102.224.667 dapat dibiayakan tetapi gaji atas orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak dapat dibiayakan sebesar Rp 42.000.000. (+)
-
Biaya atas jasa konsultasi pengembangan Restoran TTD dapat dijadikan biaya apabila pihak Restoran memotong biaya jasa konsultan Pasal 21 sebesar Rp 111.805.667 maka dapat dibiayakan. Jumlah pemotongan yaitu DPP x 50% x tarif Pasal 17. Rp 111.805.667 x 50% = Rp 55.902.833 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 5.902.833 = Rp 885.424+ Total
Rp 3.385.424
2. General Service Expenses -
Adapun biaya pulsa yang diberikan pihak Restoran TTD untuk karyawan bagian pengiriman dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran DJP nomor SE-09.PJ.42/2002 biaya pulsa hanya bisa dibiayakan setengah dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp 497.500 menjadi Rp 248.750 yang dikoreksi positif. (+)
102
-
Biaya atas pajak reklame sebesar Rp 14.500.000 apabila dapat menunjukan bukti potong dapat dibiayakan seluruhnya.
-
Biaya atas jasa pembasmi hama pihak Restoran TTD sebagai pemakai jasa wajib memotong atas pemakaian jasa, apabila pihak Restoran TTD memotong dapat dibiayakan sebesar Rp 1.591.000.
3. Fixed Charges -
Biaya atas sewa gedung adalah berdasarkan Pasal 4 (2) Undang-undang Pajak penghasilan atas sewa bangunan adalah bersifat final dan tidak dapat dibiayakan sebesar Rp 96.000.000. (+)
-
Berdasarkan Laporan keuangan Fiskal tahun 2011 Profit yang diterima cukup besar maka Restoran TTD lebih baik menggunakan penyusutan dengan metode saldo menurun untuk mengurangi profit dan mengecilkan pajak yang terutang maka penyusutan dilakukan untuk menambah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD. (-)
4. Operating Expenses -
Uniform Expense adalah biaya yang dikeluarkan Restoran TTD untuk biaya seragam bagi seluruh karyawan Restoran, tetapi dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran DJP nomo SE29/PJ.4/1995, biaya seragam dapat diakui sebagai biaya 103
apabila digunakan untuk keselamatan kerja seperti seragam satpam atau protekom sehingga biaya ini dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp 73.900. (+) -
Biaya pembayaran atas royalti Restoran TTD dan royalti atas sate yang dibayarkan setiap bulan dapat dibiayakan apabila Restoran TTD mendapatkan bukti potong atas pembayaran royaltinya maka seluruh pembayaran royalti tahun 2011 dapat dibiayakan sebesar Rp 18.447.805
-
Biaya atas jasa perbaikan AC, komputer, motor, dan genset yang
dipakai
oleh
Restoran
TTD
tidak
melakukan
pemotongan, apabila dilakukan pemotongan maka biaya ini dapat dibiayakan seluruhnya sebesar Rp 14.259.963.
Untuk Penghitungan Pajak secara Fiskal yang sudah dikoreksi seluruhnya berdasarkan Peraturan Undang-undang Perpajakan dapat dilihat didalam table 4.5 berikut ini:
104
Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menyelenggarakan Pembukuan apabila telah sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan:
Tabel 4.5
Laporan Rekonsiliasi Berdasarkan Peraturan Undang-undang Perpajakan Rekonsiliasi
Laporan Laba Rugi Komersial Sales COGS Gross profit
Rp 1,690,119,364 Rp 643,641,396 Rp 1,046,477,968
Expenses: Payroll & related exp. General service exp.
Rp Rp
572,258,338 153,712,556
Marketing exp.
Rp
23,728,332
Office exp. Fixed charges Operating exp: Product test Uniform exp. Utility Kitchen utensil Royalty fee Repair maintenance exp. Freight exp. Gues supplies Kitchen supplies Cleaning supplies Total expenses
Rp Rp
6,708,014 216,000,000
Other income Profit (Loss)
Rp Rp
Rp 297,500 Rp 73,900 Rp 46,457,000 Rp 6,290,825 Rp 18,447,805 Rp 14,259,963 Rp 13,532,500 Rp 9,307,179 Rp 30,404,605 Rp 5,422,000 Rp 1,116,900,517 2,666,800 (67,755,749)
(+)
Rp Rp
42,000,000 (1) 248,750 (2)
Rp
96,000,000 (3)
Rp
73,900 (5)
Fiskal
(-)
Rp
6.834.333 (4)
Rp Rp Rp
1,690,119,364 643,641,396 1,046,477,968
Rp Rp
530,258,338 137,372,806
Rp
23,728,332
Rp Rp
6,708,014 126,683,333
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
297,500 46,457,000 6,290,825 18,447,805 14,259,963 13,532,500 9,307,179 30,404,605 5,422,000 985, 412,200
Rp Rp
2,666,800 63,732,568
105
Berdasarkan Laporan keuangan laba rugi tahun 2011 secara Fiskal maka dapat dilihat bahwa Restoran TTD memiliki laba sebesar Rp 63.732.568 sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak terutang pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menyelenggarakan pembukuan. Penghitungannya adalah sebagai berikut:
Peredaran Neto
Rp
63.732.568
PTKP (TK/0)
Rp
15.840.000 –
Penghasilan Kena Pajak
Rp
47.892.568
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan) Rp
47.892.000
PPh yang terutang: 5% x
Rp 47.892.000 = Rp 2.394.600
Total PPh yang terutang Rp 2.394.600
Total pajak penghasilan dan jumlah yang telah dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT 1770 tahun 2011 atas Usaha dan/Atau Pekerjaan Bebas sebesar Rp 2.310.350, dalam hal ini terjadi kesalahan dan Wajib Pajak harus melakukan pembetulan atas pembayaran dan pelaporannya dimana penilaian atas pajak terutang sebagai Wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas bisa memilih antara menggunakan norma pencatatan atau menyelenggarakan pembukuan. Apabila Wajib Pajak memilih pembetulan dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia maka Total PPh terutang yang seharusnya adalah sebesar Rp 2.394.600 dan 106
dalam evaluasi penilaian ini terdapat kurang bayar sebesar Rp 84.250 dan dikenakan sanksi dari kurang bayar sebesar 2% setiap bulan dari total kurang bayar yang dikenakan sebesar Rp 1.685 dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
107
