BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan Pihak Ketiga
Penerimaan kerjasama produksi dan penyiaran dengan pihak ketiga merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa penayangan program kerjasama dengan pihak ketiga yang didasari Perjanjian Kerja Sama.
IV.1.1
Pengakuan
LPP TVRI mencatat penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dengan metode accrual basis yaitu metode dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kriteria pengakuan pendapatan seperti dalam PSAK 23 paragraf 19 yaitu pada saat hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal yaitu apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi akan diperoleh perusahaan dan apabila jumlah pendapatan, tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal neraca, dan biaya yang terjadi untuk transaksi dan utuk menyelesaikan transaksi dapat diukur dengan andal. Selain itu, pada paragraf 22 juga dikatakan bahwa perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam suatu transaksi :
69
1. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut; 2. imbalan yang harus dipertukarkan; dan 3. cara dan persyaratan penyelesaian. Dengan melihat kriteria pengakuan ini, maka pendapatan TVRI untuk transaksi yang ada pada bab III benar untuk diakui pada tanggal 15 November 2010 dimana invoice, faktur pajak, dan rencana jadwal penayangan telah diterima dan disetujui oleh bagian Keuangan dan jasa dari TVRI telah diberikan kepada mitra. Pada tanggal 15 Nomvember, TVRI sudah dapat mengestimasi dengan andal hasil dari transaksi kerjasama produksi dan penyiaran dengan pihak ketiga ini karena TVRI telah mencapai kesepakatan dengan mitra yang dituangkan dalam perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Sama / Media Order / BA Negosiasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat rincian mengenai : • hak masing-masing pihak yang saling bekerja sama; • imbalan yang dipertukarkan; • cara dan persyaratan penyelesaian; dan • jumlah yang harus dibayarkan. Dalam lampirannya juga terdapat : • rencana jadwal penayangan yang telah disetujui; dan • rencana biaya produksi. Untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, penerapan pengakuan pendapatannya tidak konsisten untuk setiap transaksi-transaksinya. Pada contoh yang diberikan, TVRI telah memenuhi semua kriteria atau kondisi
70
pengakuan untuk mengakui pendapatan menurut Kieso (2011:517) yaitu adanya bukti persuasif dari suatu perjanjian, penyerahan telah terjadi atau jasa telah diberikan, harga penjual kepada pembeli adalah tetap atau dapat ditentukan, dan ketertagihan dapat dipastikan dengan layak. Namun pada kenyataannya, pengakuan pendapatan transaksi kerjasama dengan pihak ketiga yang lainnya terkadang tidak benar atau tidak sesuai karena pendapatan telah diakui pada saat belum ada jasa yang diberikan atau pendapatan telah diakui secara penuh padahal jasa belum diberikan secara penuh. Dengan demikian, karena pengakuan pendapatan pada TVRI tidak diterapkan secara konsisten pada masing-masing transaksi untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, maka pengakuan pendapatan belum sesuai dengan PSAK 23. Seharusnya TVRI mengakui pendapatan berdasarkan atas jasa yang telah diberikan dan bukan berdasarkan atas diterbitkannya dan diterimanya invoice, faktur pajak, dan bukti tayang di bagian keuangan. Hal ini dikarenakan waktu penerimaan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung tersebut sering tidak mencerminkan tingkat jasa yang telah diberikan oleh TVRI kepada pihak ketiga atau mitra yang bekerja sama. Masalah lain yang ditemukan penulis adalah dalam penyajian saat penjurnalan dimana penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI belum konsisten. Pada sistem, nama perkiraan untuk piutang kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga adalah Piutang Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan nomor akun 12.01.02 sedangkan pada jurnal voucher nama perkiraan untuk piutang ini adalah Piutang Kerjasama Pihak III dengan kode akun 102.02. Kejadian serupa juga terjadi untuk nama perkiraan untuk pendapatan dimana pada sistem adalah Penerimaan Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan Pihak Ketiga dengan nomor akun 71
71.01.03 sedangkan pada jurnal voucher nama perkiraan yang digunakan adalah Pendapatan Kerjasama Pihak III dengan kode akun 700.02. Nama perkiraan pada jurnal voucher ini tidak ada pada nama perkiraan pada sistem sehingga akan menimbulkan resiko kesalahan penjurnalan. Jurnal untuk transaksi sudah benar tapi jurnal dengan nama perkiraan yang tepat yang sesuai dengan sistem yang seharusnya digunakan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi ini adalah sebagai berikut : Jurnal untuk pengakuan pendapatan pada tanggal 15 November 2010: Piutang kerjasama pihak III
Rp 20.000.000
Pendapatan kerjasama pihak III
Rp 18.181.818
PPn
Rp
1.818.182
Pada saat pelunasan piutang, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp 18.181.818
PPn
Rp
1.818.182
Piutang Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran
Rp 20.000.000
Jurnal pada saat pelunasan piutang ini salah. Hal ini karena TVRI masih mendebit akun pajak untuk pelunasannya padahal seharusnya pajak tersebut tidak perlu dilakukan penjurnalan lagi karena pajak tersebut pada akhirnya akan diserahkan kepada negara. Dengan adanya penjurnalan lagi, dimana terletak di debit, untuk pajak maka TVRI telah menolkan nilai pajak tersebut. Jurnal yang seharusnya untuk pelunasan adalah sebagai berikut : Kas
Rp 20.000.000
Piutang Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran
Rp 20.000.000
72
Penerapan penjurnalan tidak sama untuk semua transaksi walaupun dalam jenis atau sumber yang sama. Untuk transaksi kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, tidak semua jurnal pelunasannya salah. Jurnal pelunasan untuk transaksi ini terkadang didebit lagi pajaknya tapi terkadang tidak. Oleh karena itu, penjurnalan untuk TVRI tidak benar karena tidak konsisten untuk setiap transaksi dari satu sumber yang sama. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga adalah dengan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan sebuah catatan yang disebut bukti siar atau bukti tayang. Hal ini sesuai dengan aturan pada PSAK No 23 paragraf 23. Salah satu faktor yang mempengaruhi jurnal pengakuan pendapatan adalah cara pembayaran yang disetujui mitra pada saat perjanjian. Cara pembayaran akan mempengaruhi karena apabila mitra setuju untuk melakukan pembayaran dimuka maka aktiva akan naik begitu juga dengan kewajiban sehingga perusahaan akan menjurnal kas pada debit dan pendapatan diterima dimuka pada kredit. Tetapi, bila mitra melakukan pembayaran dibelakang atau setelah jasa diterima, maka perusahaan akan menjurnal piutang di debit dan pendapatan di kredit karena perusahaan sudah menyerahkan jasa yang berarti perusahaan sudah mempunyai hak untuk menagih sejumlah uang dari mitra yang bekerja sama dan perusahaan sudah mendapatkan pendapatan. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala untuk proses pendapatan di LPP TVRI. Ada perjanjianperjanjian yang cara pembayaran tidak sesuai antara yang disepakati dalam perjanjian dengan yang terjadi sebenarnya. Maka pada saat perjanjian, penting untuk meyakinkan lagi pada mitra mengenai cara pembayarannya. Jika memang karena satu dan lain hal 73
yang signifikan mitra harus mengubah cara pembayarannya, dimana isi perjanjian tidak dapat dirubah, maka informasi ini harus disampaikan kepada bagian Keuangan sehingga pada saat pencatatan atau penjurnalan pendapatan tidak terjadi kesalahan. Pada contoh transaksi di atas, cara pembayaran adalah dibelakang maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Hal-hal seperti ini memang terlihat kecil dan tidak signifikan untuk diperhatikan, tetapi menurut penulis, hal-hal seperti ini bila dibiarkan akan membawa dampak yang besar bagi proses penjurnalan trasaksi karena bisa saja terjadi kesalahan pencatatan atas suatu akun yang mempunyai nilai yang signifikan dan pada akhirnya akan mempengaruhi akun-akun lainnya dan pelaporan keuangan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Menurut penulis, seharusnya TVRI memperbaharui kode akun pada sistem. Selain itu, Account Executive (AE) yang berada di direktorat Pengembangan Usaha yang bertugas mengkaji dan mengevaluasi proposal program acara, serta menerima, mencatat dan merespon penawaran atau pemesanan penyiaran, dalam pembuatan perjanjian menegaskan tentang cara pembayaran yang harus ditaati mitra, dan juga memberikan informasi tambahan apabila ada perubahan tentang perjanjian yang sudah dibuat sehingga pencatatannya bisa disesuaikan.
IV.1.2
Pengukuran
Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar 74
yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7. Apabila terjadi perbedaan antara pendapatan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan untuk transaksi kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dimana pendapatan lebih besar daripada beban maka akan diakui sebagai laba kotor yang disajikan pada laporan laba rugi. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan.
IV.1.3
Pengungkapan
Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi 75
penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23. Seharusnya TVRI juga mengungkapkan tentang metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga yaitu dengan rencana jadwal penayangan yang disebut bukti tayang atau bukti siar pada catatan atas laporan keuangan sehingga sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a). Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga telah berada pada tempat yang benar yaitu pada bagian penerimaan operasional. Apabila terdapat piutang ragu-ragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya umum. Biaya untuk pelaksanaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dimasukkan ke dalam biaya operasional.
IV.2
Iklan
Penerimaan iklan merupakan kerjasama penayangan iklan atau iklan layanan masyarakat oleh rumah produksi, instansi Pemerintah, Bada Usaha Milik Negara atau produk iklan yang bersangkutan dengan TVRI dengan Perjanjian Kerja Sama.
IV.2.1
Pengakuan
LPP TVRI mencatat penerimaan dari iklan dengan metode accrual basis yaitu metode dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan 76
dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan melihat kriteria pengakuan pendapatan seperti dalam PSAK 23 paragraf 19 dan paragraf 22, maka TVRI dapat mengakui adanya pendapatan pada tanggal 16 November 2010 karena TVRI telah memberikan jasa dari tanggal 12 November sampai dengan 16 November tetapi nilai yang diakui hanya sebatas jasa yang diberikan sampai pada tanggal 16 November saja. Pada Jurnal yang dibuat TVRI, pendapatan diakui secara penuh sampai tanggal 27 November 2010. Hal ini salah karena dari tanggal 17 sampai 27 November belum bisa diakui sebagai pendapatan karena jasa belum diberikan oleh TVRI kepada mitra. Untuk penerimaan dari iklan, penerapan pengakuan pendapatannya tidak konsisten untuk setiap transaksi-transaksinya. Pada kenyataannya, ada transaksi-transaksi untuk penerimaan iklan yang diakui secara benar, yaitu pada saat semua kriteria atau kondisi pengakuan untuk mengakui pendapatan menurut Kieso (2011:517) yaitu adanya bukti persuasif dari suatu perjanjian, penyerahan telah terjadi atau jasa telah diberikan, harga penjual kepada pembeli adalah tetap atau dapat ditentukan, dan ketertagihan dapat dipastikan dengan layak telah dipenuhi. Dengan demikian, karena pengakuan pendapatan pada TVRI tidak diterapkan secara konsisten pada masing-masing transaksi untuk penerimaan dari iklan, maka pengakuan pendapatan belum sesuai dengan PSAK 23. Seharusnya TVRI mengakui pendapatan berdasarkan atas jasa yang telah diberikan dan bukan berdasarkan atas diterbitkannya dan diterimanya invoice, faktur pajak, dan bukti tayang di bagian keuangan. Hal ini dikarenakan waktu penerimaan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung tersebut sering tidak mencerminkan tingkat jasa yang telah diberikan oleh TVRI kepada pihak ketiga atau mitra yang bekerja sama. Dan 77
sebaiknya pengakuan atas pendapatan diakui sebesar atau sama dengan jasa yang telah diberikan. Dilihat dari informasi untuk transaksi tersebut, pembayarannya adalah sebelum ditayangkan yaitu pendapatan diterima dimuka. Sedangkan jurnal untuk transaksi tersebut adalah untuk pembayaran dibelakang dimana TVRI mempunyai piutang terhadap mitra. Berdasarkan informasi tersebut, seharusnya TVRI akan menjurnal transaksi ini dengan nilai sejumlah nilai yang dibayarkan adalah sebagai berikut : Kas/Bank Pendapatan iklan diterima dimuka
Rp xxx Rp xxx
Tetapi pada kenyataannya, mitra memang melakukan pembayaran di belakang. Maka jurnal yang disajikan pada bab III tetap dibenarkan karena melihat kenyataan yang terjadi. Inilah masalah yang sering terjadi di TVRI yang diakibatkan ketidakkonsistenan pelaksanaan perjanjian. Tidak konsistennya pelaksanaan pembayaran ini juga telah melanggar aturan yang dibuat oleh TVRI mengenai pembayaran khususnya untuk iklan yang terdapat pada Ketentuan-Ketentuan yang terlampir pada Perjanjian Kerja Sama antara TVRI dan mitra. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa mitra sepakat untuk melakukan pembayaran biaya penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship sesuai dengan PO Penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship kepada LPP TVRI, dilaksanakan dengan sistem Payment Before Broadcast (PBB), atau dibayar dimuka lunas 1 (satu) hari sebelum penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship tersebut dilaksanakan. Dan juga dinyatakan bahwa TVRI dapat membatalkan perjanjian apabila mitra tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Dengan begitu, TVRI telah melanggar ketentuannya sendiri.
78
Penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI untuk transaksi penerimaan iklan ini juga belum konsisten. Pada sistem, nama perkiraan untuk piutang iklan adalah Piutang Iklan dengan nomor akun 12.01.04 sedangkan pada jurnal voucher nama perkiraan untuk piutang ini adalah Piutang Kerjasama Pihak III dengan kode akun 102.01. Nama perkiraan untuk pendapatan iklan pada sistem adalah Penerimaan Iklan dengan nomor akun 71.01.02 dan 44.03.01 (akun untuk utang lancar lainnya) sedangkan pada jurnal voucher nama perkiraan yang digunakan adalah Pendapatan Kerjasama Pihak III dengan kode akun 700.02. Nama perkiraan pada jurnal voucher ini tidak ada pada nama perkiraan pada sistem sehingga akan menimbulkan resiko kesalahan penjurnalan. Jurnal yang seharusnya untuk pengakuan pendapatan dari transaksi ini adalah sebagai berikut (dengan nama perkiraan yang sesuai dengan yang ada pada sistem) : Piutang Iklan
Rp 129.360.000
Penerimaan Iklan
Rp 117.600.000
PPn
Rp 11.760.000
Pada saat pelunasan piutang, untuk pembayaran siaran, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp 117.600.000
PPn
Rp Piutang Iklan
11.760.000 Rp 129.360.000
Jurnal untuk pelunasan piutang ini salah karena TVRI masih mendebit akun pajak sehingga jumlah untuk akun pajak akan berkurang. Padahal pajak tersebut akan dibayarkan kepada negara akhirnya. Tetapi, jurnal untuk pelunasan ini tidak untuk setiap transaksi dari sumber atau jenis pendapatan yang sama. Artinya adalah ada beberapa transaksi yang jurnal pelunasannya benar dimana akun pajak tidak diperhitungkan lagi. 79
Hal ini terjadi pada satu sumber pendapatan yang sama yaitu iklan. Hal ini juga terjadi untuk pendapatan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga. Ketidakkonsistenan ini diakui TVRI sebagai salah satu kelemahannya. Jurnal yang seharusnya untuk pelunasan untuk setiap transaksi dari penerimaan iklan adalah sebagai berikut : Kas/Bank Piutang Iklan
Rp 129.360.000 Rp 129.360.000
Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan iklan adalah dengan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan sebuah catatan yang disebut bukti siar atau bukti tayang. Hal ini sesuai dengan aturan pada PSAK No 23 paragraf 23. Selain itu, telah disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengakuan pendapatan adalah cara pembayaran yang disetujui mitra pada saat perjanjian. Pada transaksi disebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan sebelum penyiaran iklan atau diterima dimuka tetapi pada kenyataannya, mitra tidak membayar dimuka. Hal ini akan menimbulkan resiko untuk penjurnalan karena mungkin saja orang di bagian keuangan tidak mengetahui kalau pembayaran diubah menjadi membayar dibelakang dan memasukkan jurnal yang salah akibat tidak adanya informasi tentang perubahan tersebut. Dengan penjurnalan yang salah maka akun kas dan kewajiban (pendapatan diterima dimuka) akan dinilai terlalu besar dan akun pendapatan serta piutang akan dinilai terlalu kecil. Oleh karena itu, pada saat perjanjian penting untuk meyakinkan lagi pada mitra mengenai cara pembayarannya dan apabila memang ada perubahan karena satu dan lain hal yang signifikan maka perlu diberitahukan tentang perubahan tersebut. Pada contoh 80
transaksi di atas, cara pembayaran adalah dibelakang maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan.
IV.2.2
Pengukuran
Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9 yaitu pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7 yaitu pendapatan hanya terdiri atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Apabila terjadi perbedaan antara pendapatan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan untuk transaksi iklan dimana pendapatan lebih besar daripada beban maka akan diakui sebagai laba kotor yang disajikan pada laporan laba rugi. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan. 81
IV.2.3
Pengungkapan
Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi iklan tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23. Seharusnya TVRI juga mengungkapkan tentang metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan iklan yaitu dengan rencana jadwal penayangan yang disebut bukti tayang atau bukti siar pada catatan atas laporan keuangan sehingga sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a). Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari iklan telah berada pada tempat yang benar yaitu pada bagian penerimaan operasional. Apabila terdapat piutang raguragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya umum. Biaya untuk pelaksanaan iklan dimasukkan ke dalam biaya operasional.
82
IV.3
Liputan Berita
Penerimaan liputan berita merupakan penerimaan jasa liputan TVRI yang berdurasi 1 sampai 3 menit. Penerimaan ini merupakan penerimaan dari stasiun daerah. Oleh karena itu, pada kantor pusat tidak dilaporkan adanya penerimaan dari liputan. Penerimaan ini juga merupakan penerimaan dengan kontribusi terkecil dari penerimaan operasional yang lain. Transaksi untuk liputan memang cukup sederhana mengingat proses untuk liputan tersebut memang cepat.
IV.3.1
Pengakuan
LPP TVRI mencatat penerimaan dari liputan dengan metode accrual basis yaitu metode dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Untuk penerimaan liputan berita secara tunai, seharusnya pada awalnya TVRI mengakui biaya yang terjadi sebagai beban untuk mengadakan liputan tersebut karena TVRI tidak dapat mengestimasi dengan andal hasil dari transaksi itu juga kecil kemungkinan manfaat ekonomi akan masuk dan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali oleh TVRI. Hal ini seperti yang dinyatakan ada PSAK 23 paragrag 27. Jadi seharusnya TVRI akan membuat dengan jurnal sebagai berikut : Beban liputan Kas/Bank
Rp xxx Rp xxx
Dan setelah ada pembayaran yang diterima, TVRI menjurnal penerimaan tersebut dengan jurnal :
83
Kas/Bank
Rp xxx
Pendapatan Liputan
Rp xxx
Bila transaksi dilakukan secara kredit maka LPP TVRI tetap harus mengakui biaya yang terjadi sebagai beban untuk mengadakan liputan tersebut di awal karena TVRI tidak bisa mengestimasi hasil transaksi dengan andal dan kecil kemungkinan manfaat ekonomi akan masuk dan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali. Beban liputan Kas/Bank
Rp xxx Rp xxx
Saat telah ditentukan pembayarannya secara kredit, maka sesuai PSAK 23 paragraf 27, kondisi yang semula mengakibatkan estimasi hasil kontrak tidak dapat dilakukan dengan andal tidak ada lagi sehingga pendapatan dapat diakui sesuai paragraf 19. Jurnal saat penentuan pembayaran secara kredit maka jurnalnya sebagai berikut : Pengakuan :
Piutang Liputan
Rp xxx
Pendapatan Liputan Penerimaan:
Kas/Bank Piutang Liputan
Rp xxx Rp xxx Rp xxx
Cara pembayaran yang disetujui mitra pada saat perjanjian tetap perlu diperhatikan karena bisa saja perusahaan tiba-tiba mengganti cara pembayarannya. Yang perlu diingat adalah dengan memberikan informasi perubahan agar pada saat penjurnalan, jurnal yang dibuat sesuai dengan cara pembayaran yang akan dipakai perusahaan untuk pembayaran jasa. Tetapi, akan lebih baik lagi apabila ada penegasan tentang cara pembayaran yang tidak dapat diubah saat membuat perjanjian.
84
IV.3.2
Pengukuran
Berdasarkan hasil wawancara penulis, nilai penerimaan yang diterima atau dapat diterima oleh TVRI ditentukan oleh mitra. Pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan tidak sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9 yaitu pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Pendapatan yang diakui merupakan penilaian atau keputusan subyektif dari mitra dimana ada kemungkinan bahwa nilai yang diputuskan mitra tidak menutup biaya yang telah terjadi sehingga akan mengakibatkan kerugian. Biasanya nilai dari penerimaan liputan ini tidak begitu material karena proses yang cepat dalam pembuatan perjanjian dan realisasi peliputan yang biasanya berdurasi 1 sampai 3 menit. Apabila terjadi perbedaan antara pendapatan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan untuk transaksi liputan dimana pendapatan lebih besar daripada beban maka akan diakui sebagai laba kotor yang disajikan pada laporan laba rugi. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan.
85
IV.3.3
Pengungkapan
Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menghitung tingkat penyelesaian liputan tidak dilaporkan pada laporan keuangan. Menurut penulis pun, tingkat penyelesaian untuk transaksi liputan tidak ada karena jasa liputan hanya berdurasi 1 sampai 3 menit. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI telah memenuhi aturan dalam PSAK 23. Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari liputan telah berada pada tempat yang benar yaitu pada bagian penerimaan operasional Apabila terdapat piutang ragu-ragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya umum. Biaya untuk pelaksanaan iklan dimasukkan ke dalam biaya operasional.
IV.4
Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik
Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik adalah penerimaan sewa dari aset TVRI yang berupa lahan, bangunan/ruangan, dan menara (transmisi) oleh perusahaan televisi swasta untuk keperluan pemasangan dan penempatan peralatan antena, parabola, pemancar beserta perangkatnya dan peralatan lain milik perusahaan
86
televisi
swasta
tersebut
yang
biasanya
digunakan
untuk
menyiarkan
dan
menyebarluaskan siaran gambar televisi.
IV.4.1
Pengakuan
LPP TVRI mencatat penerimaan dari sewa peralatan teknik dan non teknik berdasarkan alokasi jangka waktu sewa. Hal yang mendasari LPP TVRI menggunakan kriteria pengakuan pendapatan dari hasil sewa peralatan teknik dan non teknik berdasarkan alokasi jangka waktu adalah karena menurut PSAK 30 tentang sewa, pendapatan sewa yang berasal dari operating lease diakui atas dasar garis lurus selama jangka waktu sewa tanpa memandang ketentuan atau provisi sewa, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang disewakan. Pengakuan berdasarkan alokasi jangka waktu sewa ini pun sesuai dengan aturan pada PSAK 23 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Sewa peralatan teknik dan non teknik ini merupakan penerimaan sewa dari aset TVRI yang berupa lahan, bangunan/ruangan, dan menara (transmisi). Sesuai dengan PSAK 30 paragraf 14 yang menyebutkan bahwa ketika suatu perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan, entitas menilai klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah sesuai dengan paragraf 0713, dan dalam menentukan apakah elemen tanah merupakan sewa operasi atau sewa pembiayaan, hal penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pada umumnya 87
tanah memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas, maka elemen-elemen dalam transaksi penyewaan yang dicontohkan harus diklasifikasikan dulu sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Pada paragraf 15 juga disebutkan apabila sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan pada paragraf 16 dikatakan untuk perjanjian sewa tanah dan bangunan yang mana jumlah yang diakui pada awalnya untuk elemen tanah dianggap tidak material sesuai dengan paragraf 19, maka tanah dan bangunan dapat diakui sebagai unit tunggal untuk tujuan klasifikasi sewa dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai dengan paragraf 07-13. Dalam kasus ini, umur ekonomik bangunan dianggap sebagai umur ekonomik seluruh aset sewaan. Pada contoh transaksi yang disajikan pada bab III, sewa yang dilakukan oleh TVRI memenuhi kriteria untuk sewa operasi karena sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Penghitungan untuk kedua elemen tetap terpisah tapi untuk harga sewa, harga kedua elemen ditotalkan dan menjadi jumlah total untuk sewa tersebut. Hal ini diperbolehkan karena kedua elemen merupakan sewa operasi. Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan TVRI, biasanya untuk transaksi sewa peralatan teknik dan non teknik, cara pembayaran yang digunakan adalah pembayaran dimuka penuh dan nilai sewa diakui secara penuh per tahun tetapi masih ada kemungkinan pembayaran dengan metode pembayaran dibelakang yang menimbulkan piutang. Sewa akan mulai berjalan saat aktiva yang disewakan telah dipakai oleh lessee atau saat aktiva yang disewakan telah mulai produktif. Jurnal untuk
88
mencatat transaksi ini pada awal pemakaian peralatan yaitu pada tanggal 15 Januari 2010 adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp 227.700.000
Penerimaan Kerjasama Dengan Pihak III
Rp 207.000.000
PPn
Rp 20.700.000
Pada akhir tahun, 31 Desember, seharusnya diadakan penyesuaian untuk pendapatan karena untuk bulan Desember, TVRI harus mengurangi pendapatan untuk 14 hari yang seharusnya ditangguhkan untuk tahun berikutnya dan hanya mengakui pendapatan sampai pada tanggal 31 Desember (diasumsikan 1 bulan = 30 hari). Jurnal yang seharusnya adalah : Penerimaan Kerjasama Dengan Pihak III
Rp 218.845.000
Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik
Rp 218.845.000
Pada saat pendapatan diakui seutuhnya untuk 1 periode pun ternyata TVRI masih mempunyai kesalahan yang sama yaitu mendebit kembali akun pajak yang seharusnya sudah tidak dijurnal lagi. Sama seperti pada penerimaan yang lainnya, penjurnalan seperti ini tidak terjadi untuk setiap transaksi. Penjurnalan yang salah hanya terjadi pada beberapa transaksi, tidak seluruhnya. Pada saat pendapatan diakui seluruhnya untuk 1 tahun TVRI menjurnal seperti berikut : Penerimaan Kerjasama Dengan Pihak III
Rp 207.000.000
PPn
Rp 20.700.000 Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik
Rp 227.700.000
Sedangkan jurnal yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut : Penerimaan Kerjasama Dengan Pihak III
Rp 227.700.000
Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik
Rp 227.700.000 89
Dengan melihat kriteria pengakuan pendapatan pada PSAK 23 paragraf 19 dan paragraf 22, maka pendapatan TVRI untuk transaksi ini benar karena pengakuan pendapatan pada saat hasil dapat diestimasi dengan andal dan ada kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke TVRI. Tetapi perlu diingat bahwa diperlukan penyesuaian karena pada tahun berikutnya TVRI masih mempunyai kewajiban yang harus diberikan dan pendapatan yang harus diakui. Karena TVRI tidak memberikan penyesuaian maka pendapatan TVRI atas sewa peralatan teknik dan non teknik pada periode tahun 2010 akan dicatat lebih besar sedangkan akun kewajiban yaitu pendapatan diterima dimuka akan dinilai lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu perlu diingat bahwa untuk pelunasan, akun pajak tidak perlu diperhitungkan lagi sampai pada saat dimana pajak tersebut akan dibayarkan kepada negara. Selain itu, penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI sudah konsisten. Nama perkiraan yang digunakan pada jurnal voucher dan pada sistem sama. Tetapi menurut penulis, jurnal yang digunakan untuk pendapatan yang diterima dimuka seharusnya diganti menjadi sewa diterima dimuka karena dengan begitu sifat dari akun tersebut akan lebih terlihat.
IV.4.2
Pengukuran
Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Pada transaksi yang disajikan di 90
bab III terlihat penghitungan dengan pengurangan diskon yang diberikan oleh TVRI. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan.
IV.4.3 Untuk
Pengungkapan pengungkapan,
TVRI
mengungkapkan
tentang
metode
pengakuan
pendapatan yang menggunakan alokasi jangka waktu sewa pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan sewa peralatan teknik dan non teknik tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23 paragraf 34(a). Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari sewa peralatan teknik dan non teknik telah berada pada tempat yang benar sesuai dengan klasifikasinya yaitu pada bagian penerimaan operasional yang termasuk ke dalam penerimaan operasional lainnya.
91
Apabila terdapat piutang ragu-ragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya umum.
IV. 5 Penerimaan Iuran Penyiaran Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pada pasal 35, secara lebih lanjut ditegaskan bahwa besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini juga disampaikan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 15 bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik diantaranya adalah iuran penyiaran. Dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1990 pasal 4 menjelaskan bahwa iuran televisi merupakan salah satu pendapatan Yayasan Televisi Republik Indonesia yang dapat dipergunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan operasional siaran televisi. Sejak 15 April 2003 TVRI berubah status badan hukumya yaitu dari Perusahaan Jawatan TVRI menjadi PT Televisi Republik Indonesia (Persero) yang berarti secara kelembagaan sumber pendanaan TVRI bukan dari iuran. Bila iuran diambil dari masyarakat, harus ada mekanisme yang jelas seperti di level pemungutan apakah TVRI 92
memang punya kewenangan untuk melakukan pungutan atau tidak. Pada tanggal 18 Maret 2005, TVRI kembali merubah status badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Walaupun status badan hukumnya sudah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), pendanaan sebaiknya diambil dari APBN dimana akuntabilitas dan transparansinya lebih terjamin.
IV. 6 Penerimaan Kontribusi TV Swasta Piutang Kontribusi TV Swasta timbul sehubungan dengan kontribusi dari 3 stasiun TV swasta nasional dalam bentuk pembagian penghasilan yang diperoleh stasiun TV swasta nasional tersebut. Kontribusi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 111/KEP/MENPEN/1990 tangal 24 Juli 1990 yang mengharuskan semua stasiun TV swasta nasional memberikan kontribusinya berupa pembagian penghasilan iklan kepada Yayasan TVRI. Dalam bab III tentang penyelenggaraan penyiaran, bagian pertama mengatur tentang Hak dan Kewenangan : • Pasal 5 ayat 1 : Penyiaran televisi di Indonesia merupakan hak dan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan R.I. Hak dan kewenangan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 diselenggarakan oleh Yayasan Televisi R.I. • Pasal 5 ayat 1 : dalam batas-batas tertentu TVRI dapat menunjuk pihak lain (masyarakat/swasta) sebagai pelaksanan penyiaran televisi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Penerangan R.I.
93
• Pasal 6 ayat 2 huruf b : Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyiaran televisi oleh masyarakat (swasta) dilakukan oleh TVRI. • Pasal 21 : Sepanjang tidak menyelenggarakan siaran niaga sendiri, TVRI berhak memperoleh bagian dari penghasilan siaran niaga yang diselenggarakan oleh setiap SPTS (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta). • Pasal 21 ayat 2 : Ketentuan pembagian penghasilan siaran niaga sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara TVRI dengan setiap SPTS dan disahkan oleh Menteri Penerangan R.I. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. Nomor : 348/SK/MENPEN/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi, terdapat pengaturan pembayaran atas kontribusi tersebut. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa SPTS berkewajiban menyerahkan kontribusi kepada TVRI sebesar 12,5% dari hasil pendapatan siaran iklan niaganya dan dalam pasal 9 ayat 2 mengatur tata cara penyerahan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d diatur dalam perjanjian antara TVRI dengan SPTS yang bersangkutan. Dalam perjanjian antara TVRI dan SPTS (misalnya PT. Indosiar Visual Mandiri), ditetapkan bahwa SPTS akan menyerahkan atau membagi hasil dengan TVRI atas jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ada dalam perjanjian atau selama TVRI, sebagai pihak pertama, tidak menyelenggarakan siaran niaga, yang mana yang tercapai lebih dahulu. Tetapi pada tahun 2000, tepatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, status TVRI berubah dari Direktorat Televisi/Yayasan Televisi RI menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). SPTS yang awalnya mempunyai
94
perjanjian untuk memberikan kontribusi kepada TVRI, menolak untuk memberikan kontribusi tersebut dengan pertimbangan bahwa TVRI dengan statusnya sebagai Perusahaan Jawatan dapat melakukan kegiatan periklanan yang akan menghasilkan pendapatan iklan. Oleh karena itu, SPTS tidak mau melunasi piutang kontribusi kepada TVRI. Sejak saat itu, penerimaan kontribusi dari TV swasta tetap ada dalam pencatatan laporan keuangan TVRI. Penerimaan ini dicatat sebagai piutang dalam neraca dan piutang ini mempengaruhi dan mengganggu likuiditas keuangan. Piutang kontribusi TV swasta khususnya PT. Indosiar Visual Mandiri telah dialihkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan TVRI, ada TV swasta yang sudah mulai membayar piutang kontribusinya seperti TPI.
IV.7
Sewa Rumah Dinas Penerimaan sewa rumah dinas merupakan penerimaan jasa penyewaan TVRI
yang merupakan penerimaan dari stasiun daerah. Penerimaan ini termasuk ke dalam penerimaan non operasional.
IV.7.1
Pengakuan
Pada dasarnya, dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan untuk sewa rumah dinas sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik. Yang membedakan adalah sewa peralatan teknik dan non teknik merupakan pendapatan operasional dan sewa rumah dinas merupakan pendapatan non operasional. Penerimaan dari sewa rumah dinas 95
ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan operasional karena sewa rumah dinas tidak termasuk ke dalam kegiatan utama atau inti dari TVRI. LPP TVRI mencatat penerimaan dari sewa rumah dinas berdasarkan alokasi jangka waktu sewa. Adapun pengakuan berdasarkan alokasi jangka waktu sewa ini sesuai dengan aturan pada PSAK 23 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Sewa atas rumah dinas ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Sewa biasanya diterima dimuka dengan pengakuan penuh atas semua sewa per tahun untuk satu periode. Jadi, satu periode tertentu akan dinilai lebih besar karena semua pendapatan telah diakui pada periode dimana pembayaran atas sewa tersebut terjadi walaupun jangka waktu sewa tersebut melebihi satu periode sehingga harusnya pendapatan akan ditangguhkan untuk periode selanjutnya dimana pendapatan tersebut benar-benar didapatkan. Jurnal pengakuan untuk transaksi ini adalah sebagai berikut: Kas/Bank
Rp xxx
Penerimaan lain-lain
Rp xxx
PPn
Rp xxx
Sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik, pada akhir tahun TVRI tidak membuat penyesuaian atas pendapatan yang diakui lebih banyak dari yang seharusnya untuk periode tertentu dimana pembayaran diterima. Seharusnya pendapatan untuk periode dimana pembayaran diterima harus dikurangi karena telah mengandung
96
pendapatan untuk diakui pada periode selanjutnya. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut : Penerimaan lain-lain
Rp xxx
Penerimaan non operasional lainnya
Rp xxx
Berjalannya sewa untuk sewa rumah dinas akan dimulai sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik yaitu pada saat aktiva telah digunakan oleh lessee (mulai produktif) atau sesuai dengan awal periode sewa yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Untuk cara pembayaran, menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan bidang keuangan, selalu konsisten dengan yang telah disepakati pada saat perjanjian awal dibuat.
IV.4.2
Pengukuran
Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7 yaitu pendapatan hanya
97
terdiri atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan.
IV.4.3
Pengungkapan
Untuk pengungkapan, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional utamanya. Untuk penerimaan non operasional, TVRI tidak menjelaskan metode yang dipakai untuk pengakuannya. Informasi yang didapat oleh penulis adalah informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan TVRI di bagian Keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum memenuhi aturan dalam PSAK 23 paragraf 34. Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari sewa rumah dinas berada pada tempat yang benar yaitu pada bagian penerimaan non operasional. Apabila terdapat piutang ragu-ragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya non operasional. Untuk penyajiannya, menurut penulis seharusnya TVRI memberikan informasi yang lebih terutama bagi penerimaan non operasional. Pada laporan keuangan, penerimaan non operasional tidak dirinci sama sekali padahal dalam penerimaan non operasional juga terdapat pendapatan-pendapatan yang perlu untuk dirinci dan dijelaskan masing masing. Memang tidak ada aturan untuk perincian dari penerimaan non operasional ini, tetapi menurut penulis hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang 98
dibuat LPP TVRI memiliki akuntabilitas, tingkat keandalan, tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga pengguna laporan keuangan diberikan penjelasan yang lengkap tentang perincian penerimaan non operasional.
99
