PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG, Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Desa dapat melaksanakan kerjasama baik antar desa maupun dengan Pihak Ketiga ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun perlu disesuaikan istilah Kepala Desa, menjadi Perbekel, Dusun menjadi Banjar Dinas dan Kepala Dusun menjadi Kelian Banjar Dinas ; d. bahwam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam w ilay ah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng ; 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Buleleng ; 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepela Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Kerjasama adalah hubungan antara dua desa atau lebih atau dengan pihak ketiga yang berusaha secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ;
10.Pihak Ketiga adalah para pihak yang mempunyai Badan Hukum ; 11.Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
12.Perselisihan adalah suatu permasalahan atau dilanggarnya kesepakatan-kesepakatan dalam pelaksanaan kerjasama. BAB II KERJASAMA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masingmasing. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD. (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. Peningkatan perekonomian desa ; b. Peningkatan pelayanan pendidikan ; c. Kesehatan ; d. Sosial Budaya ; e. Ketentraman dan ketertiban danfatau ; f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 4 Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama. Pasal 5 Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan bersama atau Perjanjian bersama dengan memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berilcut a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ; b. Susunan organisasi dan personalia ; c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
d. Pembiayaan ; e. Jangka waktu dan ; 1. ketentuan yang dianggap perlu.
BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN Pasal 6 Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
Pasal 7 Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pasal 8 Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat ; b. Kewenangan desa ; c. Kelancaran pelaksanaan investasi ; d. Kelestarian lingkungan hidup dan ; e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. BAB IV PERSELISIHAN Pasal 9 (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak. (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Pasal 10
(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
(1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif ; b. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan ; d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap prang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.
Ditetapkan di Singaraja, Pada tanggal 13 Nopember 2006 BUPATI BULELENG, ttd. PUTU BAGIADA Diundangkan di Singaraja Pada tanggal 13 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, ttd. I KETUT ARDHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
I. PENJELASAN UMUM Untuk meningkatkan akselerasi pembangunan desa perlu dilakukan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini perlu dilandasi oleh Peraturan Daerah agar ada jaminan dan kepastian hukum.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 4 Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mengurangi pengangguran, memanfaatkan potensi sumber daya manusia, dan untuk meningkatkan jiwal rasa memiliki terhadap kawasan pedesaan yang sedang dibangun. Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Bersifat final artinya keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan terakhir.
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal perkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Perbekel. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas
