BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Setelah 4 kali berpindah gedung kantor, dalam waktu dekat ini Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo akan memiliki gedung kantor permanen. Sebelumnya Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggunakan gedung Ex Kantor Departemen Kesehatan Kota gorontalo (Markas PMI Kota Gorontalo), kemudian pindah ke Ex Rumah Sakit Aloei Saboe yang beralamatkan di Jln, Sultan Botutihe Kota Gorontalo, karena lahan yang digunakan sudah dijual oleh pemerintah Kota Gorontalo maka Kantor Dinkes Provinsi Gorontalo pun berpindah lagi ke Gedung bekas Asrama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kota Gorontalo selama kurang lebih 4 bulan, yang kemudian pindah lagi ke gedung yang lebih representatif milik dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang belum ditempati yang berada di Jln, Tengah Desa Toto Kecamatan Tilong Kabila Bone Bolango sampai dengan saat ini. Kekurangannya dari gedung ini yaitu tidak memiliki jaringan Telpon. Sejak awal berdirinya Provinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2001, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo belum memiliki gedung kantor yang permanen. Dan akhirnya dalam waktu dekat telah menempati gedung sendiri. Pembangunan gedung ini sudah rampung dan pada awal tahun 2011 Gedung baru yang berlokasi di Jalan Dua susun Tanggi Daa Kota Gorontalo akan ditempati oleh pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Gedung yang 53
memiliki 2 lantai ini menelan biaya hampir 3 Miliar yang dialokasikan dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010. 1.1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Peran Kedudukan Dinas Kesehatan adalah perangkat Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan secara hirarki berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang kesehatan. Adapun struktur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berikut :
Gambar 3. Stuktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo KEPALA DINAS dr.Hi. Triyanto S.Bialangi,M.Kes
sebagai
Kelompok Jabatan fungsional
Bagian Keuangan
Sekretaris
Misranda Nalole, SE dr. Sukri Djakatara, Sp.A
Subag anggaran Rosnawaty Karim,S.Pd,M.Kes
Subag Akuntansi Ha,Rita Rahayu Wantogia, SE,M,EC,Dev
Subag Bendahara Djuharia Niuwa
Subdin Pelayanan Kesehatan dr.Ha.Darmayanti Yahya, M.Kes Seksi Yankes dan Rujukan Nisma Abddurahman, SKM,M.Kes Seksi Promkes dan JPKM Afriyani Katili,SKM.MKes Seksi Farmasi dan Alkes Fardi Adan,S.SI
Subag umum dan kepegawaian Rugaija Isa,BSc
Subag Program Rahmat Rahim, SKM
Subdin PPM-PL dr.H.Irfandi Husa
Subdin Kesehatan dan KB Dra. Zusiana Muis,Apt,M.Kes Seksi Kesehatan Khusus
Seksi pemberantasan dr.Hi. Triyogo Suhadi
Nancy Pembengo,S.Si Seksi Kesehatan Keluarga
Seksi Survalians dan Imunisasi Sabri Panigoro,SKM,M. Kes
Dr. Sulianti Otto Seksi Gizi Masyarakat Syaflin Saridin Napu,SKM,M.Kes
Seksi penyehatan lingkungan Masfawaty Adjuh,SKM.M.Ke s UPTD BAPELKESMAS
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Kesekretariatan Dinas, Keuangan, Pelayanan Kesehatan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan serta Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana. b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang kesehatan antara Pusat dan Daerah. c. Merumuskan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang kesehatan d. Melaksanakan pengawasan fungsional e. Pembinaan operasional sesuai kebijakan oleh Kepala Daerah f. Pemantauan dan evaluasi program dibidang kesehatan g. Pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang kesehatan sesuai batas kewenangan Provinsi 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian 2. Pengelolaan administrasi program / perencanaan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sekretariat terdiri dari : a.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretaris dibidang Kepegawaian, Diklat Tenaga Kesehatan, Akreditasi dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengarsipan dan keprotokoleran; 2. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; 3. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan penata-usahaan aset milik negara/daerah; 4. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; 5. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat berkala, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai: 6. Membuat laporan kepegawaian secara periodik; 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlengkapan tingkat kabupaten/kota.
b. Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretaris dibidang perencanaan program pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan, menerapkan perumusan kebijakan, perencanaan program pembangunan dibidang kesehatan; 2. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data; 3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program di Kabupaten / Kota; 4. Memberikan informasi program kesehatan tingkat Provinsi; 5. Membuat evaluasi, pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang perencanaan program kesehatan. 3. Bagian Keuangan Melaksanakan Program Bagian Keuangan mempunyai tugas di bidang Pengelolaan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Keuangan mempunyai fungsi : 1.
Mengkoordinir penyusunan anggaran, mengawasi pelaksanaan anggaran
2.
Mengkoordinir pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan dana APBD dan APBN
3.
Meneliti permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
4.
Meneliti kelengkapan bukti pembayaran dan pembebanannya
5.
Meneliti dan menandatangani realisasi dan rincian belanja langsung dan tidak langsung
6.
Meneliti Surat Perintah Membayar (SPM)
7.
Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan bukan pajak
8.
Meneliti laporan yang dibuat oleh Kasubag Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi.
Bagian Keuangan terdiri dari : a.
Sub Bagian Anggaran
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dibidang Anggaran Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi: 1. Menyusun anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran. 2. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)- Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) berdasarkan Perda dan SK Penjabaran Gubernur tentang APBD. 3. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan dari masing-masing Sub Dinas. 4. Membuat konsep permintaan Surat Keputusan Surat Penyediaan Dana (SPD). 5. Meneliti kebenaran pembebanan anggaran. 6. Mengawasi per item pagu anggaran belanja langsung dan tidak langsung. 7. Menatausahaan permintaan Surat Keputusan Penyediaan Dana (SPD). 8. Menyiapkan data permintaan pergeseran anggaran. 9. Membuat laporan bulanan. b. Sub Bagian Perbendaharaan Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dibidang Perbendaharaan Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi : 1. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari pelaksana kegiatan-kegiatan atau pihak ketiga
2. Memverifikasi kelengkapan tagihan pembayaran, perhitungan matematis, kebenaran penulisan, dan kesesuaian dengan perjanjian kontrak 3. Membuat bukti pembayaran dan kelengkapannya 4. Menghitung pajak dan meneliti / menyiapkan dokumen pajak 5. Menetapkan besarnya beban pembayaran 6. Membuat surat pertanggung jawaban sebagai lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) beban tetap dan uang persediaan 7. Menyiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Melaksanakan penatausahaan Surat Perintah Membayar (SPM) 9. Membuat laporan bulanan
c. Sub Bagian Akuntansi Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dibidang Akuntansi. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi: 1. Memverifikasi bukti-bukti pembayaran 2. Membuat jurnal transaksi 3. Membuat laporan berkala 4. Melakukan konfirmasi data dengan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 5. Melakukan penatausahaan utang piutang 6. Mencatat penerimaan-penerimaan bukan pajak 7. Membuat laporan tahunan yang terdiri dari :
- Neraca - Laporan Realisasi Anggaran dan - Catatan atas Laporan Keuangan (disesuaikan dengan edaran dari Badan Keuangan) 4. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan, Promosi Kesehatan dan JPK serta Farmasi dan Alat Kesehatan, makanan dan minuman, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan / Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Promosi Kesehatan dan JPK serta kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2. Membina dan mengawasi seksi dibawahnya dalam melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :
1. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan; 2. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaannya; 3. Melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan registrasi, akreditasi Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kelas rumah sakit; 4. Mengelola perizinan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan (Rumah Sakit dan klinik bersama spesialistik); 5. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang tugasnya. b. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dibidang promosi kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM mempunyai fungsi : 1. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan program promosi kesehatan dan peran serta masyarakat secara lintas program dan lintas sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat; 2. Menyusun dan merencanakan secara lebih cermat pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat
dalam Penanggulangan masalah kesehatan yang mereka hadapi melalui posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain; 3. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong pembentukan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); 4. Melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan publik yang memberikan dampak positif pada pembangunan kesehatan; 5. Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan kelembagaan dan kepesertaan JPK secara lintas program dan lintas sektor dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepesertaan JPK; 6. Melaksanakan pembinaan pengembangan JPK sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan efektif serta membina peserta JPK dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; 7. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang tugasnya. c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dibidang Farmasi dan Alat Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 31 Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pendayagunaan obat, kosmetik, makanan minuman dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
2. Melakukan kegiatan pengawasan, pembinaan, perizinan Sub Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan pengembangan obat-obatan (tradisional/esensial), penyalahgunaan obat berbahaya dan zat adiktif dan atau bahan tambahan makanan di masyarakat; 3. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; 4. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa (evaluasi) dalam bidang tugasnya. 5. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas di bidang pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa, kesehatan matra serta penyehatan lingkungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : 1. Menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan program pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan di tingkat Provinsi; 2. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi dan pengendalian vektor; 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU), kualitas air, serta Bahan Buangan Berbahaya (B3); 4. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengembangan surveilans epidemiologi dan kesehatan matra;
5. Mengadakan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan di Kabupaten / Kota; 6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan; 7. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk mempercepat pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan melalui pertukaran informasi, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya lainnya.
Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : a. Seksi Pemberantasan Penyakit Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dibidang pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : 1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 2. Menyusun dan melaksanakan program pemberantasan penyakit; 3. Menganalisis kebijakan dan masalah kesehatan; 4. Melaksanakan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit; 5. Memantau dan membantu penanggulangan kejadian luar biasa;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian vektor penyakit. b. Seksi Surveilans dan Imunisasi Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dibidang surveilans epidemiologi, Kesehatan matra dan imunisasi dalam rangka pencegahan timbulnya penyakit dan Kejadian Luar Biasa. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi : 1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil rekapan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 2. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap program surveilans, imunisasi serta kesehatan matra; 3. Melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB); 4. Melakukan pelacakan kasus terhadap semua penyakit berpotensi KLB dan KLB serta penyebaran penyakit antar daerah; 5. Menyediakan data surveilans, imunisasi dan vaksinasi untuk kebutuhan perencanaan di tingkat Provinsi maupun Pusat; 6. Memonitoring/ mengawasi kegiatan pendistribusian vaksin ke Kabupaten/ Kota 7. Melakukan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor serta tokoh masyarakat dalam kegiatan surveilans dan imunisasi. c. Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dibidang penyehatan lingkungan dalam rangka pemberantasan penyakit berbasis lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 40 Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : 1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 2. Menyusun rencana kegiatan program penyehatan lingkungan; 3. Menyusun pedoman dan standar kesehatan bagi penyediaan air bersih, tempat-tempat umum dan pembuangan limbah B3; 4. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta dalam program penyediaan air bersih, penyehatan tempat-tempat umum, dan pembuangan limbah berbahaya; 5. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan program Kabupaten dan Kota sehat; 6. Mengembangkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan; 7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program penyehatan lingkungan. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB mempunyai tugas di bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan program Kesehatan Khusus, program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan / program kerja seksi pelayanan kesehatan khusus, Seksi Kesehatan Keluarga dan KB serta Seksi Gizi Masyarakat. 2. Memimpin pelaksanaan program / kegiatan dari Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Seksi Kesehatan Keluarga dan KB serta Seksi Gizi Masyarakat. 3. Mengawasi, memantau dan membina seksi dibawahnya dalam melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB dibidang pelayanan kesehatan khusus. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi : 1. Merencanakan,
merumuskan
maupun
mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
kesehatan jiwa, kesehatan indera, olahraga dan lain-lain pada masyarakat secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya peningkatan kesehatan khusus Mata, Telinga, Hidung, Jiwa, Olahraga, Tradisional dan Kesehatan Daerah Terpencil.
3. Melakukan advokasi dalam upaya memelihara, mempertahankan kesehatan khusus pada kelompok tertentu. 4. Membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang tugasnya. b. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB Seksi Kesehatan Keluarga dan KB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB dibidang Kesehatan Keluarga. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Kesehatan Keluarga dan KB mempunyai fungsi : 1.
Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi pada masyarakat, kelompok potensial dan institusi secara terpadu dengan lintas program dan sektor dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.
2.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelompok usia produktif dan kelompok potensial sehingga dapat hidup layak tanpa mengganggu aktivitasnya sehari-hari.
3.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan status kesehatan ibu, bayi, balita, anak sekolah, remaja dan lanjut usia, sehingga dapat hidup optimal.
4.
Melakukan advokasi dalam upaya memelihara, mempertahankan kesehatan reproduksi bagi yang sudah berkeluarga.
5.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi program.
6.
Membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang tugasnya.
c. Seksi Gizi Masyarakat
Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB dibidang Gizi Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 49 Seksi Gizi Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam pemeliharaan, pemulihan dan peningkatan status gizi masyarakat; 2. Merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gizi masyarakat dan gizi institusi dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat; 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dasar, pengembangan motivasi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam upaya perbaikan gizi masyarakat; 4. Melakukan advokasi dengan berbagai unsur, program, sektoral, LSM, swasta yang terkait dalam upaya perbaikan gizi masyarakat; 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program gizi; 6. Membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang tugasnya.
4.2 Pengujian Instrumen 4.2.1 Uji Validitas Variabel X dan Y a. Uji Validitas Variabel Tunjangan Kinerja Daerah (X) Hasil uji validitas instrumen variabel tunjangan kinerja daerah (X) melalui program SPSS for windows versi 15.0 diperoleh hasil berikut:
Tabel 2 Item-Total Statistics Variabel Tunjangan Kinerja Daerah (X) Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan No. 1
34.1818
42.929
.697
.911
Pertanyaan No. 2
34.5818
43.100
.759
.908
Pertanyaan No. 3
34.4909
41.218
.692
.912
Pertanyaan No. 4
34.5273
43.735
.619
.915
Pertanyaan No. 5
34.5455
43.771
.645
.914
Pertanyaan No. 6
34.2909
41.914
.723
.909
Pertanyaan No. 7
34.8727
43.150
.626
.915
Pertanyaan No. 8
34.4545
44.327
.666
.913
Pertanyaan No. 9
34.5091
42.736
.734
.909
Pertanyaan No. 10
34.6545
39.378
.835
.902
Sumber Data: Hasil Olahan SPSS Tahun 2012
Dari 20 item pertanyaan perlu diperhatikan berapa jumlah item yang valid dan berapa yang tidak valid. Untuk mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada kolom corrected item-total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item jika nilai r hitung lebih besar dari nilai rtabel (nilai rhitung > nilai r kritis ) maka item tersebut adalah valid. Dari
hasil analisa diketahui bahwa item nomor pertanyaan 1-21 memiliki nilai rhitung lebih besar dari nilai rkritis. Untuk lebih jelasnya keputusan validitas instrumen untuk variabel tunjangan kinerja daerah (X) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3
Keputusan Validitas Instrumen Variabel Tunjangan Kinerja Daerah (X) r hitung
R tabel
Keputusan
Pertanyaan 1
.697
0.3
Valid
Pertanyaan 2
.759
0.3
Valid
Pertanyaan 3
.692
0.3
Valid
Pertanyaan 4
.619
0.3
Valid
Pertanyaan 5
.645
0.3
Valid
Pertanyaan 6
.723
0.3
Valid
Pertanyaan 7
.626
0.3
Valid
Pertanyaan 8
.666
0.3
Valid
Pertanyaan 9
.734
0.3
Valid
Pertanyaan 10
.835
0.3
Valid
Item
Sumber Data: Hasil Olahan SPSS Tahun 2012 Mencermati tabel 4.2, maka jelas terlihat semua nomor item valid dan tidak ada nomor item yang tidak valid. Jadi dari 10 item pertanyaan pada variabel tunjangan kinerja daerah (X) semuanya valid.
b.
Uji Validitas Variabel Kinerja (Y) Tabel 4.
Item-Total Statistics Variabel Kinerja (Y) Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan No. 1
31.2182
72.803
.388
.926
Pertanyaan No. 2
30.7091
73.506
.541
.919
Pertanyaan No. 3
31.2364
60.739
.857
.900
Pertanyaan No. 4
31.2727
69.461
.586
.916
Pertanyaan No. 5
30.7455
66.675
.801
.906
Pertanyaan No. 6
31.5818
61.692
.756
.908
Pertanyaan No. 7
31.6909
65.292
.670
.913
Pertanyaan No. 8
30.7273
66.572
.740
.908
Pertanyaan No. 9
30.8182
66.559
.822
.905
Pertanyaan No. 10
31.2364
60.739
.857
.900
Sumber Data: Hasil Olahan SPSS Tahun 2012 Dari tabel 4.3 dapat diketahui tingkat validitas variabel kinerja (Y) pada kolom corrected item-total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item, jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r kritis (nilai r hitung > nilai r kritis) maka item tersebut adalah valid. Dari hasil analisa diketahui bahwa item nomor 1-10 memiliki nilai rhitung lebih besar dari nilai rkritis. Keputusan validitas instrumen untuk variabel kinerja (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Keputusan Validitas Instrumen Variabel Kinerja (Y) r hitung
r kritis
Keputusan
Pertanyaan 1
.388
0.3
Valid
Pertanyaan 2
.541
0.3
Valid
Pertanyaan 3
.857
0.3
Valid
Pertanyaan 4
.586
0.3
Valid
Pertanyaan 5
.801
0.3
Valid
Pertanyaan 6
.756
0.3
Valid
Pertanyaan 7
.670
0.3
Valid
Pertanyaan 8
.740
0.3
Valid
Pertanyaan 9
.822
0.3
Valid
Pertanyaan 10
.857
0.3
Valid
Item
Sumber Data: Hasil Olahan SPSS Tahun 2012
Mencermati tabel 4.4, maka jelas terlihat semua nomor item valid dan tidak ada nomor item yang tidak valid. Jadi dapat dikatakan bahwa dari 10 pertanyaan untuk variabel kinerja (Y) valid.
4.2.2 Uji Reliabilitas Variabel X dan Y Uji reliabilitas atau kehandalan bertujuan untuk mengukur kehandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relatif sama pada responden walaupun dikerjakan dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas kuisioner adalah jika nilai koefisien cronbach-alpha lebih dari 0.6 maka hal tersebut menunjukan
bahwa kuisioner reliabel (Nunnaly, dalam Arikunto, 2002). Proses perhitungannya dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas instrumen terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian. a. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tunjangan kinerja daerah (X) Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 diketahui bahwa variabel tunjangan kinerja daerah (X) menunjukan nilai cronbach-alpha item pertanyaan 1-10 > 0.60 yang dapat dilihat pada kolom cronbach’s alpha if item deleted dengan demikian dinyatakan variabel tunjangan kinerja daerah (X) reliabel. b. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 diketahui bahwa variabel kinerja pegawai (Y) menunjukan nilai cronbach-alpha item pertanyaan 1-10 > 0.60 yang dapat dilihat pada kolom cronbach’s alpha if item deleted dengan demikian dinyatakan variabel kinerja (Y) reliabel.
4.3 Analisis Data 4.3.1 Uji Normalitas Telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa sebelum data dianalisa dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah nilai dari kedua variabel berdistribusi normal. Salah satu cara mengecek kenormalitasan adalah dengan menggunakan analisa plot probabilitas normal. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik (data) terkumpul pada sekitar garis lurus.
Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 15. Grafik Uji Normalitas Data dengan Analisa Plot Probabilitas
Mencermati data normal plot diatas terlihat bahwa titik-titik terletak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tidak terpencar jauh dari garis diagonal.
4.3.2 Analisis Regresi Linear Sederhana Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian TKD terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Untuk memudahkan perhitungan maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15. Dari hasil analisa regresi linear sederhana diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 6. Koefisien Regresi Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients
Mod el
B 1
Std. Error
(Constant)
.584
.535
Pemberian TKD
.750
.137
Beta
.601
t
Sig.
Zeroorder
Partial
1.092
.000
5.467
.000
a Dependent Variable: KInerja Daerah Berdasarkan hasil analisa regresi linear berganda pada tabel 4.1 koefisien regresi diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut. Y = 0.584 + 0.750 X Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa: a.
Konstanta sebesar 0.584 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel X maka nilai variabel Y adalah sebesar 0.584.
b.
Koefisien regresi sebesar 0.750 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel X akan meningkatkan variabel Y sebesar 0.750 dengan anggapan variabel bebas lain besarnya konstan.
4.3.3 Uji Signifikan Koefisien Regresi Dari hasil analisa data melalui program SPSS versi 15 diperoleh nilai anova data regresi sebagai berikut.
Tabel 7. Uji Signifikan Sum of Squares
Model 1
Df
Mean Square
Regression
15.822
1
15.822
Residual
28.052
53
.529
Total
43.874
54
F
Sig.
29.893
.000a
a. Predictors: (Constant), TKD b. Dependent Variable: Kinerja
Mencermati data pada tabel diatas nampak bahwa nilai Fhitung = 29.893. Sedangkan nilai Ftabel = 4.08. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai
Fhitung > Ftabel jadi H0 ditolak
dan Ha diterima artinya pemberian TKD berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
4.3.4 Analisis Koefisien Korelasi Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara variabel pemberian TKD (X) dengan kinerja (Y) di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dari hasil analisa SPSS versi 15 diperoleh nilai koefisien korelasi (r) dan nilai koefisien determinan (r2). Dalam penelitian ini analisis koefisien korelasi akan dilakukan melalui program SPSS versi 15. Tabel 8. Koefisien Korelasi Mode l
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.601a
.361
.349
.72752
a Predictors: (Constant), Pemberian TKD Mencermati data pada tabel di atas diketahui bahwa hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel di atas menunjukan bahwa r = 0.601, ini dapat ditafsirkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel pemberian TKD dengan kinerja sebesar 0.601 atau tergolong cukup kuat. Dari hasil analisa diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (r2) = 0.361. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya pengaruh variabel pemberian TKD terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar 0.361 atau 36.1%. Nilai koefisien determinasi ini semakin mendekati 1 (satu) yang artinya nilai ini dapat mengestimasi nilai Y.
4.3.5 Uji Signifikan Koefisien Korelasi Setelah dilakukan analisa koefisien korelasi selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel pada α = 0.05, berdasarkan uji dua sisi (two tailed test) dan derajat kebebasan (n-k-1) dimana k adalah jumlah variabel independent dan n sebagai jumlah sampel yang diteliti dengan kriteria sebagai berikut. Ho = Tidak terdapat pengaruh antara variabel X (Tunjangan Kinerja Daerah) dengan variabel Y (Kinerja Pegawai) Ha =
Terdapat pengaruh antara variabel X (Tunjangan Kinerja Daerah) dengan variabel Y (Kinerja Pegawai) Jika t hitung ≤ t tabel : Ho diterima atau Ha ditolak
Jika t hitung ≥ t tabel : Ho ditolak atau Ha diterima Uji signifikan keberartian koefisien korelasi dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 15. Dari hasil analisa diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Koefisien Korelasi Unstandardized Coefficients Model 1
B
Standardized Coefficients
Std. Error
(Constant)
.584
.535
TKD
.750
.137
Beta
t
.601
Sig.
1.092
.000
5.467
.000
Sumber Data Hasil Olahan SPSS 2012
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 5.467 sedangkan nilai t55 pada α = 0.05 = 2.000. Jadi nilai thitung > ttabel, artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis yang mengatakan bahwa tunjangan kinerja daerah (TKD) berpengaruh terhadap kinerja pegawai dapat diterima.
4.4
Pembahasan
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) merupakan tambahan penghasilan atau imbalan atas prestasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi sebagai imbalan atas prestasi kerja dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tunjangan kinerja daerah (TKD) berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Y = 0.584 + 0.750 X. Tunjangan kinerja daerah yang ditinjau dari prestasi aksi dan prestasi hasil berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa pemberian tunjangan kinerja daerah kepada pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ternyata berdampak pada kinerja pegawai. Apabila para pegawai diberikan tunjangan kinerja daerah maka kinerja pegawai mengalami peningkatan. Pendapat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2012 bahwa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Indikator penilaian Tunjangan Kinerja Daerah yang diterapkan pada kantor Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo yaitu mencakup prestasi aksi dan prestasi hasil. Dimana prestasi aksi memiliki bobot 40%, sedangkan prestasi hasil memiliki bobot 60%. Tunjangan kinerja daerah juga memiliki hubungan dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang dibuktikan oleh nilai koefisien korelasi r = 0.601. Kekuatan hubungan antara variabel Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan kinerja pegawai memiliki
hubungan yang positif dan cukup kuat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa TKD yang diberlakukan di provinsi Gorontalo khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, dan disiplin kerja. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa besarnya pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) terhadap kinerja pegawai yang dibuktikan oleh nilai koefisien determinasi (r2) yakni 0.361. Pengaruh TKD terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tergolong positif namun masih rendah. Rendahnya pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah terhadap kinerja pegawai diakibatkan pemberian TKD yang diberikan hanya memperhatikan kehadiran pegawai dan kurang melakukan penilaian kinerja pegawai yang seharusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terkesan hanya lebih berdampak pada tingkat absensi dan kemangkiran pegawai padahal indikator kinerja pegawai meliputi kepatuhan jam kerja 15%, ketaatan terhadap peraturan kepegawaian 10%, tanggung jawab 10%, dan kerja sama 5%. Pengaruh tunjangan kinerja daerah (TKD) terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebesar 0.361 atau 36.1% mengindikasikan bahwa masih terdapat faktorfaktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja tapi tidak termasuk dalam penelitian ini sebesar 63.9% seperti motivasi, pengetahuan pegawai, keterampilan dan pendidikan pegawai serta kondisi fisiknya. Pendapat di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sutermeister (1999) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain
motivasi, kemampuan,
pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisikondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik.
