BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. pendapat, sehingga menyebabkan sumber informasi yang beragam

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran umum DPR RI DPR RI sebagai lembaga politik meiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga

lainnya. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap Anggota DPR RI berhak mengeluarkan pendapat, sehingga menyebabkan sumber informasi yang beragam. Di era reformasi hampir di semua media massa memberitakan tentang DPR secara kelembagaan maupun Anggota DPR RI secara individu. Ada kalanya berita atau informasi kerap mencampuradukkan / menggeneralisir citra pribadi dengan citra kelembagaan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Sebelum terbentuknya DPR hasil pemilu, presiden menjalankan kekuasaan dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 29 agustus 1945, presiden melantik anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kemudian ditetapkan menjadi hari jadi DPR/MPR RI. DPR-RI secara konsisten juga terus berusaha mewujudkan Agenda Prioritas dalam Rencana Strategis DPR-RI tahun 2010-2014 yang juga merupakan amanat UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yaitu rencana penguatan sistem pendukung keahlian bagi DPR-RI melalui Pembentukan Badan Fungsional keahlian (BFK). Proses pembentukan BFK ini sudah memasuki tahap kegiatan mengkaji peraturan-peraturan pendukung, bentuk organisasi dan

kualifikasi

sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim pakar yang

41

42

terdiri dari akademis UI, ITB, UGM. Pada masa Sidang mendatang Tim akan segera melaporkan hasilnya kepada DPR melalui alat kelengkapan dewan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Selain yang sedang dikerjakan, DPR-RI juga telah berhasil menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung terwujudnya keberlangsungan keterbukaan informasi publik dan neningkatkan sarana-prasarana yang mendukung kecepatan informasi DPR-RI, baik internal maupun eksternal, menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Perpustakaan DPR-RI terkait dengan kubutuhan data, informasi dan referensi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Upaya pemberian dukungan kepada kinerja DPR-RI juga telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui berbagai upaya strategis sehingga medapatkan prestasi yang sangat baik, seperti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2010, 2011, dan 2012 dari Badan Pemeriksa Keungan. DPR terpilih menjadi model nasional keterbukaan informasi publik, menerapkan Layanan Pengadaan dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), dan menyelenggarakan pengaduan masyarakat serta pelayanan informasi publik berbasis online. Selain prestasi tersebut, tahun 2012 ini Setjen DPR-RI juga telah melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi. Sebuah program untuk mendorong perubahan agat Setjen DPR-RI menjadi lebih professional dan akuntabel. Dalam upaya reformasi birokrasi, Setjen DPR-RI melakukan pembenahan interbal yang terbagai 8 area perubahan, yaitu pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan), penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setjen DPR-RI diharapkan dapat memberikan dukungan secara optimal DPR-RI untuk melaksanakan

43

tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.37 Sebagai salah satu Lembaga Negara DPR RI mempunyai hubungan dan kedudukan yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya, yaitu Presiden, Makhamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, MPR dan DPD.

4.1.2

Gambaran Umum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Adapun Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur penunjang DPR RI yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewa, Legislasi, dan Anggaran, maupun fungsi Pengawasan. Ketentuan mengenai Setjen DPR RI lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, yang antara lain menyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin DPR RI. Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR RI yang diusulkan oleh pemimpin DPR RI. Sekretaris Jenderal pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil professional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 1.1.3

37

Logo DPR RI

Laporan Kinerja DPR-RI Tahun ke Tiga Masa Persidangan I. Hal 6-7

44

1.1.4

1.1.5

Logo Sekretariat Jenderal DPR RI

Visi Misi DPR RI Visi DPR RI adalah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2010-2014 yaitu : “Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.” Dengan pertimbangan tersebut, maka Misi DPR RI dirumuskan sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif 2. Meujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran Negara yang akuntabel dan transparan 3. Mewujudkan penyelenggara fungsi pengawasan yang transparan dan efektif 4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif, dan akomodatif Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPR RI, maka perlu

45

pengelolaan

kehumasan

yang

terintegrasi,

terencana,

dan

berkesinambungan guba menampilkan citra positif DPR RI.

4.1.6

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI Visi Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan peraturan Presiden Nomor

23 Tahun 2005, Setjen DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan kepada DPR RI sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR RI, sehingga dengan demikian acuan dan arahan atau panduan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dari semua aparat Setjen DPR RI seharusnya mengarah kepada optimalisasi dukungan (dukungan paripurna). Mengingat tugas dan wewenang DPR RI harus seiring dengan tuntutan dinamika yang berkembang di masyarakat, dimana semakin hari semakin kompleks, maka tugas Setjen DPR RI harus mengikuti perkembangan yang ada di lingkungannya yang disebut dengan perkembangan lingkungan strategis. Oleh sebab itu tugas pokok Setjen DPR RI tidak lagi hanya tertuju kepada lingkungan di bidang teknis dan administratif, tetapi dituntut juga untuk menyelenggarakan dukungan bidang keahlian.

Misi Setjen DPR RI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

46

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasa teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Rumusan misi hendaknya mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari Stakeholders. 4.1.7

Struktur Organisasi DPR RI Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

Bagian Hubungan Masyarakat Subag Penerangan

Subag Penyaluran Delegasi Masyarakat

4.1.8

Bagian Protokol Subag Upacara

Subag Tamu

Bagian Pemberitaa n Subag Pemberitaan

Struktur Organisasi Setjen DPR RI

Subag Penerbitan

47

SEKRETARIS JENDERAL

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Biro perancangan Undangundang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesra

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Biro Persidangan

Biro perencanaan dan Pengawasan

Biro Perancangan Undangundang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri & Perdagangan

Biro Pengawasan Legislatif

Biro Kesekretariatan Pimpinan

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian

Biro Kerjasama Antar Parlemen

Biro Keuangan

Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang

Biro Umum

4.1.9

Tujuan DPR RI

Penelolaan kehumasan DPR RI diarahkan untuk: 1. Mewujudkan sistem kehumasan yang terintegrasi secara kelembagaan. 2. Menciptakan komunikasi dua arah (komunikasi internal dan eksternal) yang efektif dan efisien dalam rangka pencitraan Dewan. 3. Menginformasikan kinerja DPR RI kepada masyarakat. 4. Mengingatkan penyampaian informasi kehumasan DPR RI yang terintegrasi. 5. Mengingatkan

hubungan

yang

harmonis

dengan

masyarakat

(Stakeholders/pemangku kepentingan) dan media massa. 4.1.9.1 Strategi Pengelolaan Kehumasan Untuk mencapai tujuan kehumasan yang ditetapkan, DPR RI

48

menerapkan Strategi Kehumasan dengan menerapkan aspek-aspek pengelolaan kehumasan, mulai dari langkah-langkah: 1. Mengumpulkan data dari semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) termasuk memanfaatkan Riset Kehumasan. 2. Melakukan perencanaan kehumasan baik program-program kehumasan jangka pendek, menengah, dan panjang. 3. Melakukan pengorganisasian pengelolaan kehumasan dengan membentuk Tim Kehumasan DPR RI. 4. Melaksanakan kegiatan kehumasan terpadu. 5. Mengevaluasi kegiatan kehumasan.38 4.1.9.2 Sasaran Strategi Setjen DPR RI Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Rumusan sasaran strategis Setjen DPR RI adalah: a. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. b. Meningkatkan kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam mencapai 38

Pedoman Umum Pengelolaan Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011. Hal 4-5

49

kualitas penguatan kelembagaan DPR RI. c. Meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. d. Meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI e. Meningkatkan kulaitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.39 4.2 Hasil Penelitian Penelitian mengenai Strategi Publikasi kegiatan kehumasan tahun 2013 dalam mendukung reputasi di Setjen DPR-RI periodesasi yang dimulai pada 31 Oktober sampai 22 Desember 2013. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam. Penjelasan mengenai apa yang terjadi dilapangan dengan 6 orang narasumber yang terdiri dari Kabag, Kasubag, dan Peserta Kunjungan (SD,SMP,SMA, dan Universitas). Publikasi yang dilakukan oleh pihak Humas lebih mengarah kepada publikasi Eksternal yaitu adanya Komunikasi langsung seperti: Kunjungan penerangan, Kunjungan Deligasi Masyarakat, dan Kunjungan kerja. Selain itu adapun Komunikasi tidak langsung seperti: Web, Bulletin, Majalah, TV parlemen, LED/TV Plasma, Media massa (Program acara tentang DPR RI) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui hasil wawancara mendalam (indepth interview), dalam melakukan publikasinya Setjen DPR-RI melaksanakan tahapan strategi publikasi diantaranya: Perumusan strategi, Implementasi strategi, dan Evaluasi/Kontrol. 39

LAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2011, Hal. 17

50

4.2.1

Perumusan Strategi (Perencanaan Strategi Publikasi) Dalam melakukan publikasi Setjen DPR RI melakukan berbagai kegiatan

rutin yang dilakukan oleh Humas DPR RI dengan melakukan perencanaan atas kegiatan kehumasan. Berikut ini hasil wawancara dengan informan yang berhubungan erat dengan perencanaan kegiatan kehumasan. Kepala bagian Humas Setjen DPR RI bapak Drs.Suratna.Msi mengatakan: “Secara umum, perencanaan atas seluruh kegiatan kehumasan di Setjen DPR RI dilakukan menjelang akhir tahun kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari pelaksanaan kegiatan kehumasan pada tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan ini penting dilakukan pada tahun berikutnya, tentu didasari dengan hasil evaluasi dari seluruh kegiatan kehumasan yaitu: identifikasi pekerjaan yang dilakukan, mekanisme kerja, sumber daya manusia, analisi jabatan dan analisis beban kerja, anggaran, dan target capaiannya.”40

Berujuk pada pernyataan diatas, menunjukkan bahwa setiap kegiatan kehumasan dalam melakukan perencanaan dilakukan menjelang akhir tahun, gunanya agar lebih memahami apa yang menjadi kekurangan dan apa yang berhasil atau membutuhkan peningkatan pada kegiatan berikutnya. Adapun strategi untuk mendukung perencanaan dalam melakukan kegiatan pulikasi yang dikemukakan oleh bapak Drs.Suratna.Msi: “Publikasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara terencana dan terpadu antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Pemilihan metode publikasi juga masih disesuaikan dengan besar anggaran yang tersedia. Biasanya perencanaan untuk publikasi ini menjadi satu dengan kegiatan kehumasan. Jadi jika tidak ada tahapan khusus untuk melakukan perencanaan atas kegiatan publikasi, ini akan

40

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 12.24 WIB

51

berdampak pada masyarakat bahwa tidak meratanya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI.”41

Pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa publikasi menjadi cara yang penting dan dinilai efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentang apa saja kegiatan yang dilakukan oleh DPR RI. Dalam perencanaan yang telah dikemukakan oleh bapak Drs.Suratna.Msi selaku kabag yang bertanggung jawab tentang bagaimana melakukan perencanaan atas kegiatan kehumasan di DPR RI, serta perencanaan dalam melakukan kegiatan publikasi pada kegiatan kehumasan dan perlu ditambahkan juga mengenai tentang perencanaan publikasi itu diperlukan yang dikemukakan oleh bapak Drs.Suratna.Msi sebagai berikut: “Bercermin dari pelaksanaan kehumasan selama ini, humas menilai perlu untuk melakukan perencanaan atas kegiatan publikasi yang dilakukan untuk semua kegiatan kehumasan DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi ini dapat berjalan dengan efektif dan mendatangkan manfaat yang positif bagi meningkatkan citra DPR RI. Melalui kegiatan publikasi ini diharapkan pengetahuan masyarakat akan seluruh kegiatan yang telah dilakukan maupun akan dilakukan oleh DPR RI dapat lebih meningkat. Pengetahuan masyarakat ini pada akhirnya akan mampu meluruskan persepsi masyarakat yang negatif tentang DPR RI”42

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti, Setjen DPR RI dalam melakukan berbagai kegaitan kehumasan selalu melakukan perencanaan pada awal kegiatannya. Dengan selalu melihat kegiatan-kegiatan sebelumnya humas DPR RI dengan cepat dapat menganggapi hal tersebut, agar nantinya tidak menjadi issue negatif di 41 42

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 13.30 WIB Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 14.15 WIB

52

masyarakat mengenai DPR RI. Mengen implementasi strategi (pelaksananaan kegiatan) yang dilakukan oleh DPR RI akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya 4.2.2

Implementasi Strategi (Strategi pelaksanaan kegiatan) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Humas DPR RI

perecanaan merupakan bagian yang penting dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Banyaknya kegiatan seperti gelar budaya (wayang), parlemen remaja, parlemen kampus, kunjungan penerangan, deligasi aspirasi masyarakat, dan pengelolaan KIP (keterbukaan Informasi Publik). Karena didalam implementasi yang dilakukan perencanaan kegiatan yang disusun melalui perencanaan strategi dilakukan dalam tahap ini yang mana penjelasan yang dikemukakan oleh Kabag Humas DPR RI bapak Drs.Suratna.Msi sebagai berikut: Adapun pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada beliau mengenai Bagaimana strategi publikasi kegiatan kehumasan di DPR RI “Publikasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka bagaimana rakrat mengetahui tentang kegiatan kedewanan. Publikasinya dalam perspektif sosialisasi kepada masyarakat tentang DPR RI. Hal ini menjadi sangat penting sekali karena kualitas pilihan rakyat (anggota menjadi pilihan rakyat) terlihat dalam informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) yang menyiapkan data atau informasi apabila dibutuhkan atau diminta masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke DPR RI, mereka dapat meminta informasi apa saja terkait dengan risalah atau informamsi apapun mengenai DPR RI melalui media online (website DPR RI)” Apakah semua kegiatan ini dikelola oleh Humas? “iya, kita mengelola semua ini karena ini menjadi sangat konteks. Pertama untuk sosialisasi kegiatan DPR RI, sehingga anggota DPR RI bisa membangun komunikasi intensif antara DPR RI dan konsituen. Kedua, ini sangat penting untuk membangun partisipasi masyarakat tentang apa yang sedang terjadi dan pembicaraan apa yang sedang dibicarakan di DPR RI. Sehingga masyarakat

53

dapat memberikan catatan-catatan atau memberikan masukan terkait masalah yang sedang dibicarakan di DPR RI. Kecenderungan ini juga semakin meningkat karenam PPID ini berdiri pada tahun 2010, saya kira kita harus memberikan apresiasi karena respons dan tanggapan masyarakat begitu baik.”43 Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kegiatan kehumasan sebagaimana bapak Drs.Suratna.Msi menjelaskan: “Dengan terus mengembangkan evaluasi. Kita sebetulnya berharap, dalam membuat diversifikasi kegiatan melakukan juga strategi. Selain itu juga issue yang kita sampaikan semakin banyak, kerena tentu kita memahami mengapa masyarakat ada yang tidak menyukai DPR RI? Masyatakat hanya melihat dari aspek negatifnya, sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan dan kita akan terus upayakan untuk dipublikasikan dan sosialisasikan agar masyarakat lebih banyak mengetahui tentang DPR RI.”44

Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada Kasubag Humas DPR RI Bapak Ade Effendi tentang bagaimana cara kerja humas dalam melakukan publikasi kegiatan kehumasan, beliau menjelaskan: “Pada sub bagaian penerangan, bahwa apapun kegiatan humas publikasi menjadi hal utama dalam sosialisasi kegiatan. Pertama bahwa di Sub penerangan banyak sekali program untuk sosialisasi ke masyarakat, ada beberapa program salah satunya adalah tentang gelar budaya. Program ini adalah cara untuk mendekatkan parlemen dengan masyarakat melalui kegiatan pewayangan. Untuk publikasinya selain media elektronik, media cetak, kami juga melakukan dengan cara undangan dan spanduk.” Melalui publikasi undangan seperti apa contohnya yang dilakukan oleh humas DPR RI? “Adapun yang resmi ditujukan kepada embassy Duta Besar Negara sahabat yang berada di Indonesia, selain itu juga kami mengundang asosiasi wayang-wayang. Kemudian ada juga kegiatan Parlemen Remaja ini kita publikasikan melalui website dengan menyeleksi 33 provinsi dan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam rangka pemahaman parlemen, agar peserta bisa menjadi mentor suatu ketika kembali ke sekolah atau daerahnya.Kemudian juga ada kegiatan 43 44

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 14.45 WIB Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 14.50 WIB

54

Parlemen Kampus dimana kegiatan ini kita publikasikan melalui beberapa media dan kita juga mengakumulir seluruh elemen kampus dari seluruh kampus di Indonesia.”45

Selain dari bagaimana cara kerja humas dalam melakukan kegiatan, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana cara pengorganisasian SDM humas dalam kegiatan publikasi kehumasan: “SDM kami banyak kegiatan yang programnya dijalankan tetapi dalam kondisi keterbatasan SDM maka dari itu kita lakukan kerja sama. Kerja sama yang dimaksud adalah, kerja sama dengan beberapa pihak dalam kegiatan perorganisasian SDM melalui masyarakat yang berkunjung langsung ke DPR RI untuk melakukan edukasi pembelajaran kepada DPR RI khususnya bagian penerangan maka dilakukan pendistribusian berdasarkan porsinya. Sebagai salah satu fungsi DPR RI maka dilakukanlah kegiatan pemilihan narasumber apakah itu dari pihak humasm atau dari narasumber lain yang berdasarkan permintaan, distribusinya berdasarkan kebutuhan karena keterbatasan SDM.”46 Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kepala Bagian dan Kelapa Sub Bagian penerangan, dinilai belum cukup untuk mengetahui apakah publikasi yang dilakukan oleh humas DPR RI sudah berhasil atau belum, berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada mentor peserta kunjungan dari sekolah SD. Santa Ursula BSD (suster.Bertha): 1.

Bagaimana cara anda mendapatkan informasi kegiatan di DPR ini? Jawab : saya mendapatkan informasi tentang kegiatan ini melalui internet. Saya membuka website DPR, dari situlah saya mendapatkan informasi.

2.

Kenapa anda tertarik sehingga berkunjung ke DPR? Jawab : karena saya tertarik melihat kegiatan yang dilakukan di DPR melalui website di DPR. 3. Apa saja yang didapatkan setelah berkunjung ke DPR? Jawab : saya mengetahui tentang ilmu-ilmu politik dan saya dapat melihat secara langsung gedung atau bagunan DPR.

45 46

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Effendi.Sos, 8 April 2014, puku 17.30 WIB Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Effendi.Sos, 8 April 2014, puku 17.35 WIB

55

4.

Apakah menurut anda publikasi yang dilakukan DPR sudah berjalan dengan baik? Jawab : saya rasa sudah cukup, karena saya mendapatkan informasi melalui website DPR. Jadi menurut saya DPR sudah melakukannya dengan baik.

Berikutnya wawancara dilakukan kepada mentor SMP Athirah Makassar (Bapak Bayu): 1. Bagaimana cara anda mendapatkan informasi kegiatan di DPR ini? Jawab : melalui internet (website DPR) 2. Kenapa anda tertarik sehingga berkunjung ke DPR? Jawab : ingin menambah edukasi anak didik kami mengenai fungsi dan tugas anggota DPR RI. 3. Apa saja yang didapatkan setelah berkunjung ke DPR? Jawab : dapat mengetahui bearpa luas dari gedung DPR, fungsi dan tugas anggota DPR, dan mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR. 4. Apakah menurut anda publikasi yang dilakukan DPR sudah berjalan dengan baik? Jawab : menurut saya sudah bisa dikatakan dengan baik, karena dilihat dari antusias sekolah-sekolah yang datang berkunjung ke DPR. Berikut hasil wawancara peneliti dengan mentor dari SMA PGRI 4 Denpasar (I nyoman Ade): 1. Bagaimana cara anda mendapatkan informasi kegiatan di DPR ini? Jawab : saya mengetahui informasi kegiatan ini melalui internet, selain itu juga saya diberitahukan dari rekan guru yang sudah berkunjung ke DPR ini. 2. Kenapa anda tertarik sehingga berkunjung ke DPR? Jawab : saya ingin mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di DPR ini, apakah yang selama ini diberitakan memang betul atau tidak. Jadi, saya dan anak didik saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang DPR. 3. Apa saja yang didapatkan setelah berkunjung ke DPR? Jawab : saya mendapatkan banyak sekali ilmu, mulai dari jadwal rapat, jadwal kunjungan, kegiatan rutin yang dilakukan DPR, serta funsgi dan tugas anggota DPR. 4. Apakah menurut anda publikasi yang dilakukan DPR sudah berjalan dengan baik?

56

Jawab : saya rasa sudah berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan mentor dari Universitas Brawijaya (Singgih): 1. Bagaimana cara anda mendapatkan informasi kegiatan di DPR ini? Jawab : saya mengetahui informasi ini melalui humas DPR, yaitu bapak Ade Effendi selaku kasubag penerangan. Karena saya pernah mulakukan praktik kerja lapangan di humas DPR RI. 2. Kenapa anda tertarik sehingga berkunjung ke DPR? Jawab : karena menurut saya, mahasiswa/i wajib mengetahui tentang apa saja yang dilakukan oleh DPR. Dengan citra DPR yang sekarang ini dinilai buruk saya rasa dengan datang langsung ke DPR masyarakat atau mahasiswa/I mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di DPR ini. 3. Apa saja yang didapatkan setelah berkunjung ke DPR? Jawab : narasumber menjelaskan dengan detail persoalan yang terjadi di DPR, fungsi dan tugas anggota dewan, berbagai macam kegiatan DPR, risalah rapat angggota DPR, serta ilmu-ilmu tentang politik. 4. Apakah menurut anda publikasi yang dilakukan DPR sudah berjalan dengan baik? Jawab : saya rasa sudah cukup baik DPR melakukan publikasi melalui media website, tetapi alangkah baiknya jika tampilan dikemas secara lebih menarik. Dari petikkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mentor dari berbagai sekolah dan universitas, dapat disimpulkan bahwa publikasi yang dilakukan oleh DPR sudah berjalan dengan baik. Karena dapat dilihat dari jumlah peserta kunjungan yang semakin meningkat.

4.2.3

Evaluasi dan Kontrol Mengevaluasi adalah langkah terakhir dalam langkah-langkah program

kegiatan kehumasan di DPR RI. Karena dengan mengevaluasi tiap kegiatan, maka dapat terlihat apakah tujuan yang dinginkan tercapai atau tidak. Seperti yang

57

dikemukakan oleh Bapak Drs.Suratna.Msi mengenai

adakah kendala dari

kegiatan publikasi: “Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan publikasi. Pertama, adalah masalah SDM. Saat ini humas sudah mendapatkan tiga tambahan karyawan pada divisi penerangan, tetapi hanya beberapa saja yang memahami tentang bagaimana strategi kehumasan, issue atau dinamika politik yang ada di DPR RI. Hal ini bila tidak dijaga akan dapat merugikan DPR RI. Issue itu akan tetap berkembang terus, ini menjadi kendalanya karena kita menyampaikan informasi kepada khalayak berdasarkan issue. Kendala yang kedua yaitu masalah peralatan, seharusnya kita memiliki alat perga penerangan gunanya untuk pendidikan politik. Hal ini harus ditingkatkan infrastruktur dalam peralatan supaya masyarakat lebih memahami tentang politik, pemilu, dan dinamika yang ada.”47 Selain dari pada beberapa faktor yang telah disampaikan oleh bapak Drs.Suratna.Msi beliau menambahkan tentang bagaimana pengawasan terhadap publikasi kegiatan kehumasan; “Evaluasi dilakukan secara terus menerus dan dari sisi pengawasan dilakukan secara rutin dan memonitor. Pertama dari sisi penerangan tentu saya sebagai kabag selalu memonitor apakah mereka bisa memahami apa yang disampaikan. Harapan kita adalah tamu yang datang ke DPR RI ada perubahan perspektif terhadap DPR RI. Artinya, bergeser yang tadinya minus sekali menjadi netral atau berubah positif. Hal ini ditentukan oleh kualitas komunikator dan kami terus mengevaluasi tentang bagaimana kompetensi komunikator. Dalam melakukan penyampaian informasi, dari sisi publikasi kita tampilkan di website DPR RI misalnya seperti risalah rapat DPR. Untuk itu sangat penting mengupload informasi yang ada di DPR RI oleh orang-orang yang memiliki otoritas, dan sebagai hasil evaluasi tentu ini akan kita dorong terus.”48

Dari beberapa faktor yang menjadi kendala pada kegiatan publikasi, hingga bagaimana pengawasan terhadap publikasi yang sudah dipaparkan di atas. Bapak Drs.Suratna.Msi juga menambahan solusi yang tepat untuk pengawasan:

47 48

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 13.30 WIB Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 13.30 WIB

58

“Solusi yang kita lakukan untuk pendekatan kualitas publik tentu strategi diversifikasi akan kita tingkatkan lagi. Artinya jika dahulu hanya dari sisi kunjungan dan jadwal, sekarang akan kita upayakan dari sisi substansi termasuk juga yang ada di website DPR RI. Jadi, isinya harus ditingkatkan supaya informasi lebih banyak diterima oleh masyarakat sehingga mempunyai pemahaman lebih komprehensif tentang DPR RI. Selanjutnya yaitu SDM harus diperkuat, memang perlu dipertegas bahwa karakter humas parlemen memiliki idealism kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan sejalan dinamika politik yang terjadi di DPR RI. Solusi yang terakhir yaitu peralatan yang harus kita tingkatkan lagi, supaya masyarakat menjadi lebih fokus. Saya berharap dari sisi penerangan dipisahkan dengan paket kunjungan museum. Kita berharap pada saat mereka keluar dari museum, mereka mempunyai pemahaman yang sama. Kondisi ini baru akan kita bangun, untuk itu kita melakukan rekapitulasi museum DPR RI, dan termasuk juga pengembangan museum agar lebih banyak masyarakat yang datang berkunjung.”49 Adapun pertanyaan yang ditanayakan peneliti dengan Kasubag Bapak Ade Effendi mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan publikasi: “Kendala pada pelaksanaan kegiatan publiksi kehumasan, sebetulnya ada dan tidak ada kendala.Bahwa realitas pencitraan di lapangan, sesuatu hal yang dipublikasikan mencerminkan sesuatu untuk perbaikan. Banyak hal yang dilakukan dan sudah dikerjakan oleh sub penerangan khususnya dalam kegiatan publiksi, contohnya website kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut, juga banyak publikasi lain seperti media eleltronik, radio (RRI), media cetak. Semua ini memaknai bahwa kami bekerja berdasarkan kegiatan yang terprogram semua acuannya adalah untuk kemasyarakat pemahaman tentang parlemen agar mereka semua setelah memahami parlemen ini menajadi dukungan penuh terhadap peningkatan kinerja parlemen”50 Berikut adalah table publikasi yang dilakukan oleh Humas DPR RI Publikasi Bayar

Publikasi Tidak Bayar

Media yang dilakukan melalui Media yang dimiliki dan dikelola oleh kerjasama antara DPR RI dengan pihak DPR RI seperti : Bulletin, Pamflet, TV ketiga, Program tentang DPR RI di parlemen, Majalah. media massa contohnya : TVRI, TVone, Media Indonesia, Metro tv, detik.com, Gatra, RRI

49 50

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Suratna.Msi, 8 April 2014, puku 13.40 WIB Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Effendi.S.sos 8 April 2014, puku 17.36 WIB

59

4.3 Pembahasan Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, kemudian peneliti melakukan analisa untuk mengetahui Strategi Publikasi Kegiatan Kehumasan Tahun 2013 dalam Mendukung Reputasi di Setjen DPR RI, analisa penelitian ini sampai pada tahap wawancara dengan metode Triangulasi yaitu wawancara pada narasumber mendalam yang disangkut pautkan dengan fokus penelitian yang pertama yaitu: Perumusan Strategi (Perencanaan Strategi) yang dimana selama ini dilakukan oleh humas Setjen DPR RI dengan melakukan perencanaan dari seluruh kegiatan yang dilakukan menjelang akhir tahun kegiatan, tentu humas DPR RI melakukan ini maksudnya adalah untuk mempelajari dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, jika dinilai belum maksimal dalam menjalankan kegiatan pada tahun sebelumnya maka dibeberapa kegiatan yang baru dianggap penting untuk melakukan peningkatan. Tentunya didasari oleh evaluasi dari seluruh kegiatan. Pentingnya publikasi dalam kegiatan humas didasari dari tahap-tahap sebelum melakukan publikasi, seperti melakukan perencanaan, melakukan perencanaan materi publikasi, pemilihan saluran komunikasi atau media komunikasi, penyusunan pesan komunikasi, serta pelaksanaan publikasinya.

Adapun perencanaan dalam kegiatan publikasi yang digabung menjadi satu dengan perencanaan kegiatan kehumasan. Agar kegiatan publikasi dapat berjalan secara efektif, melalui kegiatan publikasi diharapkan pengetahuan yang didapatkan masyarakat tentang seluruh kegiatan yang dilakukan DPR RI lebih meningkat.

60

Kemudian peneliti menjelaskan tentang Implementasi Strategi (Pelaksanaan Strategi), dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh humas DPR RI, publikasi menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana masyarakat dapat mengetahui tentang kegiatan kedewanan, selain itu juga kegiatan rutin yang dilakukan seperti : Gelar Budaya (wayang), Parlemen Remaja, Parlemen Kampus, Deligasi Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Penerangan, dan Pengelolaan KIP (Ketrebukaan Informasi Publik). Selain dari pada kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya, humas DPR RI juga mensosialisasikan kegiatan anggota DPR RI gunanya untuk membangun komunikasi intensif antara DPR RI dengan konsituen. Kemudian juga membangun partisipasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi di DPR RI, sehingga masyarakat dapat memberikan masukkan terkait dengan masalah yang sedang dibicarakan. Dalam proses kegiatan yang rutin dilakukan oleh humas tentu publikasinya selain dari media elektronik, media cetak, undangan, dan juga spanduk yang menjadi media untuk mempublikasikan berbagai kegiatan DPR RI.Banyak kegiatan yang dilakukan oleh humas dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak atau narasumber, gunanya untuk memenuhi dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat yang berkunjung ke DPR untuk melakukan edukasi pembelajaran. Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dari pada fokus penelitian evaluasi atau kontrol juga menjadi hal yang tidak tertinggal dalam penelitian. Evaluasi yang dilakukan oleh humas DPR RI yaitu melakukan pengawasan secara rutin dan terus menerus serta memonitor setiap kegiatan yang telah dilakukan atau pada saat kegiatan. Solusi yang dilakukan untuk pendekatan

61

kualitas publikasi yaitu dengan meningkatkan strategi diversivikasi, kemudian juga mengupayakan isi dari substansi yang ada di website DPR RI agar informasi lebih banyak didapatkan oleh masyarakat. Kemudian solusi selanjutnya adalah memperkuat SDM yang ada di DPR RI, dengan adanya penambahan tenaga kerja yang baru, dirasa perlu meningkatkan mengenai pemahaman tentang DPR RI, selanjutnya solusi yang terakhir yaitu kelengkapan perlatan yang ditingkatkan, agar masyarakat mejadi lebih paham dan fokus terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber mengenai DPR RI. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa proses humas dalam melakukan Strategi Publikasi Kegiatan Kehumasan tahun 2013 dalam Mendukung Reputasi di Setjen DPR RI sesuai dengan teori Strategi Public Relations (Suryadi, Strategi mengelola public relations organisasi, EDSA Mahkota 2007, Hal.31-32) yang dimana langkah-langkah perlu dilakukan dikelompokkan kedalam empat tahap yang bersifat deskriptif dan akurat. Ada Sembilan langkah strategi public relations: Tahap pertama yaitu adanya penelitian awal seperti (analisis keadaan, analisis organisasi, analisis publik), Tahap kedua yaitu strategi seperti (menentukan tinjauan umum dan tinjauan khusus, formulasi tindakan dan strategi respon, penggunaan komunikasi efektif), Tahap ketiga yaitu taktik (menentukan taktik komunikasi, implementasi rencana strategi) dan pada Tahap terakhir yang keempat yaitu penelitian evaluasi (evaluasi rencana startegi). Kemudian strategi publikasi sesuai dengan teori publikasi (Rachmat Kriyantoro, Public Relations writing, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008, Hal.40) menjelaskan publikasi atau pemberitaan meliputi penyampaian

62

informasi apakah itu berdasarkan fakta, atau pantas dijadikan untuk berita media. Publikasi atau penyebarluasan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan atau aktivitas perusahaan atau lembaga instansi pemerintahan yang pantas untuk diketahui publik. Informasi merupakan segala hal yang dapat mengurangi ketidakpastian atau keragu-raguan dalam situasi tertentu. Jika tidak mendapatkan informasi yang cukup, gambaran terhadap perusahaan akan menjadi setengahsetengah, dalam arti tidak full seperti yang diinginkan. Maka dari itu kegiatan menyampaikan atau penyebaran informasi itu dinamakan publikasi. Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti sesuai dengan teori Strategi Public Relations dan teori Publikasi, humas masih memiliki beberapa kekurangan dan belum maksimal dalam melakukan berbagai kegiatan publikasi yaitu keterbatasan SDM menguasai materi tentang DPR RI, kemudian masalah peralatan alat peraga penerangan harus ditingkatkan sesuai dengan infrastruktur agar masyarakat memahami tentang politik, pemilu, dan dinamika yang ada. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat kurang memahami dengan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh DPR RI, sehingga masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap DPR RI.