BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. berikut mengenai objek-objek penelitian yang terangkum dan terkait pembahasan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IV.1. Hasil Penelitian Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disajikan data-data dan uraian berikut mengenai objek-objek penelitian yang terangkum dan terkait pembahasan penulisan ini. IV.1.1. Singapura Awal mula. Diperdebatkan sejak perang dunia pertama, pajak penghasilan telah diperkenalkan secara singkat selama perang dunia pertama dan kedua untuk meningkatkan penghasilan untuk perjuangan perang. Namun pajak tidak cukup dikenal, dengan banyak sanggahan pajak penghasilan menghilang dari agenda. Di akhir perang dunia kedua yang ditandai dengan kebutuhan untuk infrastruktur dan sumber yang baru untuk penghasilan, memberikan dorongan baru untuk memperkenalkan pajak penghasilan. Tahun 1947 Pajak Penghasilan (PPh) diperkenalkan di Singapura oleh pemerintahan Kolonial Inggris. Tahun 1948 Undang-undang PPh diterapkan. Undang-undang ini diterapkan dengan model teritori kolonial PPh 1922 (Model Colonial Territories Income Tax Ordinance 1922) yang dirancang oleh koloni inggris pada zaman itu. Maka, hukum pajak di Singapura mempunyai keserupaan dengan hukum pajak di Malaysia, Australia, New Zealand dan South Africa.

43

Pada tahun kemerdekaannya di 1965, Singapura memperkenalkan kebijakan industrialisasi dan pembangunan berorientasi ekspor secara cepat dengan dasar industri untuk menstimulasi perkembangan dan pengangkatan pekerja. Kemudian pada tahun 1960an industri padat-karya didorong dengan insentif pajak. The Economic Expansion Incentives Act dikenalkan pada tahun 1967. Perusahaan yang ekspornya meningkat menikmati 90% pengecualian pajak pada pertambahan hasil ekspornya. 1970an Pada tahun 1970an pertumbuhan sektor jasa sangat tinggi dalam agenda pemerintah Singapura. Kebijakan pajak memainkan perannya dalam sector finansial dengan pengecualian atas bunga dari obligasi dolar Asia dari tahun 1973. Penghantaran juga sangat digencarkan. Pemasukan dari operasional dan perjanjian dari charter of Singapore ships menarik pengecualian pajak. Pengukuran pajak untuk mendukung pengembangan ulang urban juga diperkenalkan. Selisih pajak property juga dihapuskan. Kebijakan Pajak ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan sosial. Kontribusi kepada Central Provident Fund dijadikan pengurangan pajak dan pembebasan pajak lain juga diperkenalkan. 1980an Sejalan dengan Singapura yang terus berkembang, Singapura menjadi tempat yang sangat mahal untuk berbisnis di tahun 1980an. Pengukuran untuk mengubah ekonomi dengan tujuan menjadikannya semakin kompetitif dilakukan. Perubahan kebijakan pemerintah, insentif dan pajak yang dipertimbangkan. Di

44

penghujung 1980an menunjukan perubahan signifikan terhadap penurunan pajak badan dan individu.tahun 1987 pajak badan turun dari 40% menjadi 33%. 1990an Tahun ini adalah saksi perubahan besar pada peraturan pajak Singapura. Pergeseran dari penurunan pajak langsung dan berfokus pada pajak tidak langsung. Tren atas perpajakan tidak langsung ini menghasilkan pajak barang dan jasa atau the Goods and Services Tax (GST) di 1994. Ini adalah pajak pada konsumsi domestik dan diterapkan pada semua produk dan jasa yang disediakan di Singapura kecuali untuk layanan keuangan dan perumahan penduduk. Dalam periode inilah penurunan pajak penghasilan atas badan dan individu sangat cepat. Tahun 2000an Fase ini dinyatakan sebagai fase inovasi dan wirausaha. Semua perubahan yang dilakukan Singapura telah menarik bakat-bakat wirausaha dan investasi dari luar negeri. Pajak pun semakin diperkecil dan hingga saat ini mencapai 17% mulai tahun 2010 untuk badan dan 20% untuk individu. Tahun ini lah banyak sekali pengenalan pembebasan pajak dan sistem korporat pajak yang hanya 1 tingkat atau the one-tier corporate tax system. IV.1.1.1. Macam-macam Pajak Singapura 1.

Pajak Pengahasilan, adalah penghasilan individu dan perusahaan yang dapat dikenai pajak

2.

Pajak Properti, adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik sebuah property dengan perhitungan dasar dari nilai sewa yang diharapkan dari property tersebut

45

3.

Estate Duty, sudah dihapuskan sejak 15 Februari 2008.

4.

Pajak Kendaraan adalah pajak selain bea impor yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor. Tujuan pajak ini adalah untuk menahan jumlah kepemilikan kendaraan dan kepadataan jalan.

5.

Kepabeanan dan Cukai – Singapura adalah Negara yang bebas untuk singgah dan secara relative mempunya kepabeanan dan cukai yang sangat sedikit. Cukai biasanya dikenakan pada tembakau, bahan bakar, dan minuman keras dan beralkohol. Juga, sangat sedikit produk yang dijadikan subyek atas bea impor. Tanggungan tersebut biasanya dikenakan pada kendaraan bermotor, tembakau, minuman beralkohol, dan produk bahan bakar dan pertambangan.

6.

Pajak Produk dan layanan-Goods & Services Tax (GST) adalah pajak konsumsi. Pajak ini dibayarkan saat uang digunakan untuk produk atau servis termasuk biaya impor. Pajak ini semacam pajak tidak langsung yang umumnya dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) di banyak Negara.

7.

Pajak Judi-Betting Taxes adalah pajak pada undian atau lotere pribadi, perjudian dan sayembara (private lottery, betting & sweep-stake).

8.

Bea Materai, adalah biaya yang dikenakan pada dokumen legal dan komersial yang berhubungan dengan saham dan properti tidak bergerak.

9.

Lainnya – dua pajak utama adalah retribusi pekerja asing dan biaya servis bandara. Retribusi pekerja asing ditujukan untuk mengatur penerimaan pekerja asing di Singapura.

46

IV.1.1.2.Kewenangan Pengaturan Pajak di Singapura Undang-undang Pajak Penghasilan di Singapura adalah perundang-undangan yang mengatur mengenai hal perpajakan badan dan individu. The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) didirikan pada tahun 1960 dan dikenal sebagai the Inland Revenue Department. Badan ini mengintegrasikan semua agen kunci pengumpulan pendapatan menjadi satu badan, menjadikan administrasi dan proses pengumpulannya lebih lancar dan teratur. IRAS juga menjadi tanda sebagai administrasi pajak yang efisien dan servis pengumpul pajak yang ramah. IRAS bertanggungjawab untuk pengumpulan pajak penghasilan, pajak property, pajak produk dan layanan, pajak perjudian, bea materai dan estate duty (namun telah dihapuskan sejak 15 Februari, 2008). Sebagai administrasi pajak yang utama untuk menteri keuangan, IRAS memainkan peran dalam pembuatan kebijakan pajak dengan memberikan saran kebijakan, dan juga masalah teknikal dan dampak administrative dari tiap kebijakan. IRAS juga memonitor perkembangan ekonomi external secara aktif dan pajak lingkungan untuk mengidentifikasikan area untuk tinjauan dan perubahan sebuah kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pajak yang kompetitif yang mendukung pebisnis dan perkembangannya. Hal lain yang di luar fungsi penghasilan yang dilakukan oleh IRAS termasuk mewakili pemerintah dalam negosiasi perjanjian pajak, memberikan saran atas penilaian property dan pembuatan draft legislasi pajak.

47

IV.1.2. Hong Kong Hong Kong adalah salah satu kekuatan bisnis dunia dan pusat keuangan di dunia. Tanah ini telah menjadi rumah sementara atau bahkan permanen bagi lebih dari 525.000 ekspatriat di dunia. Dan tarif pajak personal di Hong Kong adalah yang terendah seregional Asia Pasifik dan penghitungan pendapatan kena pajak paling mudah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kewajiban pajak akan dapat dikurangi lagi dengan perencanaan yang sangat hati-hati. Cakupan Perpajakan Hong Kong Pajak utama di Hong Kong adalah pajak penghasilan, pajak keuntungan, dan pajak property. Pajak lainnya dipungut di teritori yang paling relevan dan dekat dengan bea materai (stamp duty). Estate Duty telah dihapuskan sejak 11 Februari 2006. Hong Kong tidak mengenakan pajak penjualan, penambahan nilai, hadiah atau penambahan modal. Di Hong Kong juga tidak mengenal pajak pengaman sosial, namun ada diminta kewajiban untuk berhemat atau “Mandatory Provident Fund”. “Mandatory Provident Fund” adalah skema peraturan yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dan diberlakukan pada tanggal 1 desember 2000. Di bawah peraturan ini, sebuah perusahaan harus melakukan penyisihan gaji karyawan yang disimpan seperti dana pension. Perusahaan asing juga diwajibkan untuk melakukan persyaratan MPF yang serupa jika karyawan mereka bekerja di Hong Kong. “Mandatory Provident Fund” adalah sistem kerja iuran terkait dimana kontribusi dibuat oleh perusahaan maupun karyawan. Dinyatakan dalam

48

perundang-undangannya, kontribusi minimalnya adalah 5% dari tiap perusahaan dan karyawan pada pendapatan karyawan yang diakui. Karyawan dengan gaji kurang dari 6.500 HK$ tiap bulannya tidak diwajibkan namun perusahaan tetap diwajibkan untuk menyisihkan 5% dari pendapatan karyawannya tersebut. dalam perundang-undangannya, gaji maksimal yang diakui adalah 20.000 HK$, jadi kontribusi yang diterima pemerintah Hong Kong maksimal sebesar 1.000 HK$ tiap bulannya dari tiap pekerja di Hong Kong. Mulai Juni 2012, angka maksimalnya dinaikan menjadi 25.000 HK$, maka 1.250HK$ akan diterima oleh pemerintah Hong Kong di tiap bulannya dari tiap pekerja yang mempunyai penghasilan sebesar itu atau lebih. Pekerja yang terdaftar dalam skema Occupational Retirement Schemes Ordinance (ORSO) baik yang diwajibkan maupun yang dibebaskan atas iuran, maka pekerja-pekerja itu dibebaskan dari peraturan MPF. Hong Kong juga membebaskan pekerja asing dari peraturan ini bagi mereka yang bekerja kurang dari 13 bulan dan atau yang telah berpartisipasi dengan peraturan serupa di negaranya. Tahun Pajak di Hong Kong berlangsung dari 1 April sampai 31 maret tahun berikutnya. Gaji seluruh pekerja di Hong Kong diwajibkan mengikuti dan mendaftarkan pajaknya dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Hong Kong. Sistem Pajak di Hong Kong adalah sistem yang paling berhasil yang pernah ada di bumi. Beban yang secara khusus sangat ringan, namun secara umum pemerintahnya mampu mengoperasikannya dengan surplus yang substansial. Surplus ini terus berkali-lipat seiring dengan waktu dan surplus yang

49

terus dialami Hong Kong dalam 12 bulan, dari tahun ke tahun. Yang lebih menkajubkan lagi, masyarakatnya tampak lebih berdaya beli dibandingkan orang-orang di dunia bukan hanya karena pajak yang ringan, namun juga karena kombinasi pajak ringan dengan rendahnya biaya sarana public. Pengenalan Pajak Penghasilan Usai Perang Dunia kedua Sebelum perang dunia kedua, tidak ada pajak penghasilan diterapkan di Hong Kong, namun tahun 1940 pemerintah kolonial menerapkan hal tersebut, dengan tujuan sebagai “hadiah” keuangan untuk Inggris sebagai sokongan biaya atas beban perang. Pajak yang diterapkan dikategorikan normal untuk pajak penghasilan yang diterapkan di banyak Negara pesemakmuran inggris seluruh dunia. Ada pajak penghasilan tunggal yang akan diperoleh dari (a) seluruh penghasilan di dunia oleh semua orang di Hong Kong dan juga (b) penghasilan yang dihasilkan dari Hong Kong oleh orang tinggal dimana saja di luar Hong Kong. Komunitas pebisnis adalah sasarannya. Penghasilan para pendatang dielakan, tidak banyak yang dikenai pajak, kalaupun ya, hal tersebut diupayakan serendah mungkin.

Namun pebisnis asal China ini menolak ketidakadilan

tersebut tanpa kompromi. Pasca Perang Dunia Dua Seusai perang dunia kedua, Pemerintahan inggris dan Hong Kong menawarkan kembali pajak penghasilan yang normal, dan mereka berencana untuk menaikan tarif pajak setinggi-tinggi mungkin. Dinyatakan oleh Creech Jones, sekretaris Jenderal Inggris di Hong Kong Pada saat itu, iya meproposalkan angka 50 persen. Hal ini kembali ditolak oleh pebisnis asal China. Mereka

50

kemudian membentuk sebuah organisasi the Chinese Anti-Direct Tax Commission, dan membuat surat protes ke kantor Kolonial Inggris di London. Sebagai kompromisasinya, peraturan tahun 1940 berganti nama pada tahun 1947. Namun, secara garis besarnya, tidak ada perubahan signifikan yang diharapkan. Kemudian hal tersebut kembali naik banding pada tahun 1948-1949 dan berubah kembali peraturannya menjadi lebih layak. Namun tetap saja tidak pernah terlaksana. 1947 – 1980 “The Three Review Committees” Mulai dari tahun 1947 sampai tahun 1980, pemerintah inggris kembali memberikan tekanan pada pemerintahan Hong Kong untuk mengganti sistem pajak mereka. Seperti pada sebelumnya, tujuan penerapan pajak ini adalah untuk mendongkrak pemasukan pajak inggris, yang tak terjadi selama dua tahun perselisihan ini karena dua alasan. Satu, komunitas bisnis, terutama yang berasal dari China selalu menentang. Dan kedua, Peraturan dari Cina daratan segera menunjukkan salah satu kebajikan yang berdampak besar. Hal ini membuat sejarah pajak Hong Kong menjadi tiga periode per dekadenya. Dalam setiap periode tiga proses reformasi pajak seluruhnya didominasi oleh sekretaris finansial Inggris. Pada tahun 1950 sekretaris finansial, Sir Arthur Clarke, dalam tahun 1960-an, Sir John Cowperthwaite, dan pada 1970-an, Sir Philip HaddonCave. Clarke, Cowperthwaite dan Haddon-Cave. Semua perubahan berpemikiran sama bahwa sudah jelas, Hong Kong memerlukan pajak pendapatan normalyaitu, pajak, tunggal dan komprehensif yang meliputi (a) pendapatan di seluruh dunia, termasuk pendapatan lepas pantai, dari semua orang tinggal di Hong Kong

51

dan juga (b) semua pendapatan yang berasal dari Hong Kong oleh orang penduduk dari manapun. Dengan harapan untuk mencapai tujuan pajak pendapatan normal, Clarke, Cowperthwaite dan Haddon-Cave setiap membujuk gubernur yang saat itu menjabat (masing-masing, Sir Alexander Grantham, Sir David Palung dan Sir Murray MacLehose) untuk membentuk sebuah komite. ini adalah Komite Penilaian Pertama, Kedua dan Ketiga: Komite Pertama didirikan oleh Grantham pada 1950-an; Komite Kedua didirikan oleh Trench pada tahun 1960, dan Komite Ketiga didirikan oleh MacLehose di 1970an. Tapi semua tiga komite gagal untuk mencapai tujuan sekretaris finansial menjadi pajak pendapatan normal. Ia berulang kali menuduh bahwa selama periode ini pemerintah kolonial bertindak atas instruksi dari London dan bahwa gagasan Hong Kong harus memiliki pajak pendapatan normal dikenakan tarif sebanding dengan yang di Inggris tidak dirancang oleh pemerintah kolonial Inggris, bertindak atas inisiatif sendiri, tetapi ditentukan oleh Inggris. Ketiga sekretaris finansial, Clarke, Cowperthwiate dan Haddon-Cave membantah bahwa pemerintah Inggris berusaha untuk mendikte kebijakan pajak ke Hong Kong, tetapi jelas dari dokumen yang sekarang tersedia untuk umum bahwa kebijakan pajak mendikte Hong Kong persis seperti apa yang digambarkan dari London. 1981–1997: The Modern City-State Penerus dari Haddon-Cave sebagai sekretaris Finansial, Sir John Bremridge, adalah orang yang belum pernah bekerja di bidang pemerintahan, melainkan seorang pengusaha. Banyak spekulasi pada saat itu mengenai mengapa Gubernur Hong Kong saat itu, Maclehose, telah melakukan penunjukan

52

yang di luar harapan. Jawabannya mungkin pengusaha telah lelah setelah 40 tahun sekretaris finansial mencoba untuk menyelinapkan sistem pajak gaya Inggris pada mereka;bahwa mereka telah terbujuk. Oleh karena itu Gubernur menunjuk seseorang yang bisa diandalkan untuk meninggalkan sistem pajak lama, dan hal itu kehendak para oposan mengenai reformasi pajak. Dalam hal apapun, sejak tahun 1981 pemerintah Hong Kong tidak pernah serius menyatakan bahwa wilayah itu harus memiliki pajak penghasilan normal. Juga pada masa itu (sekitar 1981) pemerintah Inggris tampaknya telah kehilangan minat di Hong Kong mengenai sistem pajak. Bremridge segera menerapkan reformasi yang efektif bercokol pada sistem penjadwalan. Yang paling penting, ia mulai membuat perubahan terhadap perlakuan pajak atas bunga, memuncak, pada tahun 1989, dalam penghapusan pajak bunga. Perluasan Yudisial dari Sistem Pajak adalah sebuah episode yang menarik dalam bab sejarah pajak Hong Kong, perpanjangan sistem pajak dipengaruhi oleh pengadilan wilayah itu antara tahun 1980 dan 1997. IV.1.3. Indonesia Pada tahun 2008, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.

53

17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK238/PMK.03/2008. Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan tax base dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan good governance. Sementara

Peraturan

Pemerintah

mempertimbangkan

reformasi

perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih

54

kompetitif. Insentif dimaksud adalah : dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan menjadi 25 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Sebelumnya dalam UU no 17 tahun 2000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarifnya dibagi dalam tiga lapisan yaitu PKP s/d lima puluh juta rupiah sebesar 10%, PKP dari lima puluh juta sampai dengan seratus juta sebesar 15%, dan PKP diatas seratus juta sebesar 30%. Pada perusahaan yang terkena tarif 30 persen dan 35 persen akan mengalamki penurunan tarif pajak untuk tahun 2008. Dengan adanya pemberian insentif dengan penurunan tarif pajak badan seperti yang dijelaskan di atas maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan, IV.1.3.1.Macam-macam Pajak Indonesia 1. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 55

dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 56

4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

57

IV.2. Pembahasan IV.2.1. Justifikasi Tax Haven dan Peraturan masing-masing Negara

Ada beberapa alasan untuk sebuah Negara menjadikan dirinya sebagai Tax Haven Country. Beberapa Negara merasa tidak memerlukan untuk mengenai pajak terlalu banyak pada beberapa Negara industri dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan pendapatan untuk pembayaran atau pelunasan kebutuhan anggaran tahunan negaranya. Adapula yang memberikan pajak yang sangat ringan untuk perusahaan-perusahaan raksasa dengan bertukar dengan lokasi divisi induk perusahaan di negaranya dan mempekerjakan orang-orang lokal. Di sisi lain menyatakan untuk menyokong para konglomerat di Negara-negara industri untuk mentransfer tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan ke Negara mereka agar terjadi pertukaran ilmu. Dan masih ada juga pendapat-pendapat sederhana yang menyatakan bahwa pajak adalah biaya yang berlebihan untuk berkompetisi dengan Negara-negara industri lainnya yang telah lebih dulu memangkas pajaknya dalam menarik investor asing di negaranya. Berikut adalah justifikasijustifikasi yang digunakan Singapura dan Hong Kong dalam transformasinya menjadi Negara Tax Haven serta justifikasi transformasi peraturan pajak di Indonesia.

58

IV.2.1.1. Singapura Berikut skema transformasi kemudahan fasilitas pajak di Singapura:

SINGAPURA 90 80 70 Time To comply (hrs/yr)

60 50

Total Tax Rate*

40 30

Tax payments (payments/yr)

20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 4.1. Skema Perubahan Kemudahan Pajak Singapura

Singapura melakukan beberapa perubahan dalam lima tahun terakhir sejak 2007 sampai 2012. Dalam hal frekuensi pembayaran, singapura memberikan kemudahan yang sederhana. Namun dalam hal waktu dan tarifnya, Singapura masih melakukan beberapa penyesuaian meningkat. Hal ini diterapkan singapura karena Negara ini memliki keterbatasan wilayah yang dapat dijadikan lahan bisnis, sehingga tarifnya terpaksa kembali dinaikan untuk mengatur proses perniagaannya. SINGAPURA 2007 2008 Time To comply (hrs/yr) Total Tax Rate* Tax payments (payments/yr)

30 28.8 16

49 23.2 5

2009

2010

2011

2012

84 27.9 5

84 27.8 5

84 25.4 5

84 27.1 5

Tabel 4.1. Perubahan Kemudahan Pajak Singapura

59

Adapun

Justifikasi-justifikasi

yang

digunakan

Singapura

untuk

melakukan transformasi kemudahan pajak di Singapura antara lain: IV.2.1.1.1. Justifikasi Hukum Singapura mengikuti peraturan perpajakan berbasis teritori atau territorial basis of taxation. Dalam kata lain, perusahaan dan individu dikenai pajak yang secara umum berasal dari Singapura. Pendapatan yang berasal dari luar negeri seperti keuntungan cabang, dividen, pendapatan servis dan lain lain akan dikenai pajak ketika disetorkan atau diasumsikan telah disetorkan ke Singapura. Walaupun konsep “Lokalitas atas Sumber Pendapatan” atau “locality of the source of income” terdengar mudah, dalam kenyataan, penggunaanya sering kali menjadi kompleks dan berbobot. Tidak ada konsep yang universal dalam penggunaanya pada masing-masing scenario, apakah keuntungan muncul atau berasal dari Singapura bergantung pada nature dari keuntungannya dan transaksi yang memunculkan keuntungan tersebut. Tarif pajak Badan di Singapura bertahan pada 17%. Dengan mempertahankan tarif pajak badan yang kompetitif, Singapura mampu dan terus menarik banyak saham dari investasi asing. Singapura juga mengikuti sistem satu tingkat pajak badan”single-tier corporate tax system”, dimana pajak dibayarkan oleh perusahaan terhadap keuntungannya tidak dimasukan untuk pemegang saham, seperti pajak dividen yang bebas.

60

Keuntungan

Tarif Pajak

Keuntungan perusahaan mencapai 300,000 SGD

8.5%

Keuntungan perusahaan di atas 300,000 SGD

17%

dividen yang didistribusikan ke pemegang saham

0%

Penghasilan dari luar negeri yang tidak dibawa ke Singapura

0%

Penghasilan dari luar negeri yang dibawa ke Singapura

0 – 17%

Tabel 4.2. Tarif Pajak Penghasilan Badan Singapura

Tarif Pajak Individu Singapura dimulai dari angka 0% sampai 20% (untuk S$320,000 ke atas) untuk penduduk Singapura, sedangkan untuk pendatang atau warga asing 15% sebagai tarif flat. Pendapatan

Tarif Pajak

Tarif pajak awal 20,000

0%

Tarif pajak lanjutan 10,000

2%

Tarif pajak lanjutan 10,000

3.5%

Tarif pajak lanjutan 40,000

7%

Tarif pajak lanjutan 40,000

11.5%

Tarif pajak lanjutan 40,000

15%

Tarif pajak lanjutan 40,000

17%

Tarif pajak lanjutan 120,000

18%

Tarif Pajak di atas 320,000

20%

Tarif pajak untuk pendapatan dari luar negeri

0%

Pajak Dividen dari perusahaan Singapura

0%

Tabel 4.3. Tarif Pajak Penghasilan Individu Singapura

61

Untuk meningkatkan ketahanan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak barang dan jasa atau “Goods and Services Tax (GST)” diterapkan pada tahun 1994. Tarif GST saat ini adalah 7%. Keseimbangan pajak konsumsi dan penghasilan mengurangi kerentanan pendapatan dalam menghadapi perubahaan kondisi ekonomi yang merugikan dan memperkuat ketahanan posisi fiscal Singapura. Bunga, Royalti, sewa atas aset bergerak, biaya managemen dan teknis, dan biaya direktur non-residen (indivu ataupun perusahaan) adalah subyek terhadap pemotongan pajak atau “withholding tax in Singapore”. Untuk pajak individu/perorangan, tahun pajak sama dengan kalender normal seperti 1 januari – 31 Desember. Batas pengisian pengembalian pajak individu adalah 15 April. Untuk pajak perusahaan, perusahaan bebas menentukan pada tahun finansialnya. Batas akhir pengisian pengembalian pajak adalah 30 novemeber. Pajak-pajak tersebut dibayarkan pada basis tahun berjalan. Singapura tidak menerapkan pajak pada pendapatan modal atau “capital gain”. Biaya Kerugian modal tidak boleh diakui sebagai pengurangan pajak secara bersamaan. Singapura sudah menyetujui lebih dari 50 kerjasama bilateral mengenai perjanjian pajak yang komprehensif untuk membantu perusahaan-perusahaan Singapura dalam meminimalisir beban pajak.

62

IV.2.1.1.2. Justifikasi Ekonomi Alasan Utama Singapura melakukan transformasi perpajakan mereka adalah karena rasa ketidakamanan dalam berpartisipasi ekonomi-politik. Hal ini dinyatakan Singapura dikarenakan kesadaran kecilnya lingkup Singapura secara geografis sehingga mempunyai sumber daya alam yang sangat minim yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan negaranya. Dalam argumentasi Joseph Nye, satu-satunya kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan Singapura adalah kekuatan Soft Power. Ini dibuktian Singapura sebagai Negara-kota yang maju dengan partumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, maka transformasi perpajakan ini berguna untuk menjaga stabilitas dan keamanan soft power yang dimilikinya ini. Mengadopsi pemikiran Christoper M. Dent, upaya yang dilakukan pemerintah Singapura ini dilandaskan untuk menjaga Supply Security, market access security, finance-credit security, dan techno-industrian capability security. Pertama, Supply Security, sebagai Negara kecil sumber daya yang terbatas menjadikan kendala dalam pemenuhan kebutuhan lokal. Untuk itu Singapura perlu menjaga hubungan dan relasi dengan pihak-pihak pemasok seperti perusahaan-perusahaan. Maka dari itu kemudahan pajak seperti Tax Haven menjadikan keterjaminan pasokan kebutuhan di negaranya. Kedua, market access security, kebergantungan industri di Singapura dengan ekspor keluar negeri sangatlah besar. Ditunjukkan dengan angka ekspor yang sangat besar yakni peringkat 14 eksportir dan Negara ke 15

63

importir terbesar, menunjukan hubungan dan saling kebergantungan antara Singapura dan pasar di luar Singapura. Hal ini diperlukan penciptaan atmosfir kerjasama yang baik antara Singapura dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Memberikan kemudahan pajak dalam konsep Tax Haven, menjadikan adanya “ruang” negosiasi bagi investor dan Negara lain untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Singapura. Hal ini membuat keterjaminan akses pasar ke dan dari singapura. Ketiga adalah finance-credit security. Hal ini berhubungan dengan upaya Singapura dalam menjaga stabilitas

dan keamanan finansialnya dalam

lingkup eksternal. Sebagai Negara yang kecil secara teritori, menjadikan Singapura

sangat

mengandalkan

rentan

cadangan

dengan devisa

guncangan serta

iklim

ekonomi ekonomi

dunia, yang

dan sehat.

Transformasi peraturan pajak memperkuat iklim perekonomian Singapura, menjadikan Singapura sebagai lahan yang sangat kompetitif bagi investor untuk menanamkan modalnya di Negara ini. Terakhir, techno-industrian capability security ditujukan bagi industriindustri di Singapura. Cita-cita memajukan industri yang bersifat teknologi tinggi serta pengetahuan Knowlegde-Based Economy (KBE) sebagai industri utamanya. Tax Haven memungkinkan terjadinya peningkatan akses teknologi yang lebih baik. Dengan kemudahan pajaknya menjadikan banyak perusahaan yang ingin membuka industri yang berteknologi dimuat dan dimulai di Singapura.

64

IV.2.1.2. Hong Kong Berikut skema transformasi kemudahan fasilitas pajak di Hong Kong:

HONG KONG 90 80 70 Time To comply (hrs/yr)

60 50

Total Tax Rate*

40 30

Tax payments (payments/yr)

20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 4.2. Skema Perubahan Kemudahan Pajak Hong Kong

Dilihat dari waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak, tidak terdapat perubahaan yang berarti. Namun bila dilihat tarif dan frekuensi pembayarannya, Hong Kong terus mempermudah prosesnya. HONG KONG 2007 2008 Time To comply (hrs/yr) Total Tax Rate* Tax payments (payments/yr)

2009

2010

2011

2012

80

80

80

80

80

80

28.8

24.5

24.2

24.2

24.1

23

4

4

4

4

3

3

Tabel 4.4. Perubahan Kemudahan Pajak Hong Kong

Adapun Justifikasi-justifikasi yang digunakan Pemerintah Hong Kong untuk melakukan transformasi kemudahan pajak di Hong Kong antara lain:

65

IV.2.1.2.1. Justifikasi Hukum Hong Kong Menerapkan prinsip perpajakan “Territorial Source” dan “Tax Symmetry”. “Territorial Source”maksudnya adalah perusahaan dan individu dikenai pajak yang secara umum berasal dari Hong Kong. Pendapatan yang berasal dari luar negeri seperti keuntungan cabang, dividen, pendapatan servis dan lain lain akan dikenai pajak ketika disetorkan atau diasumsikan telah disetorkan ke Hong Hong. Pajak Penghasilan dikenai pada tiap orang. Hal ini dihitung dari semua pendapatan yang diperoleh dan atau berasal dari Hong Kong, dari semua perusahaan, termasuk perekrutan atau dana pensiun. Tarif standar pajak ini sebesari 15% pada tahun 2011-2012 tanpa adanya pengurangan kebutuhan personal. Untuk kebutuhan anak, hanya akan diberikan kepada wajib pajak hanya jika memelihara anak yang tidak menikah dan usianya di bawah 18 tahun, atau di usia 18 sampai 25 yang masih mengenyam pendidikan, atau lebih dari 18 tahun namun tidak dapat bekerja karena kekurangan kondisi tubuh maupun mental. Pembebasan atau pengurangan pajak atas orang tua, adalah bagi orang tua yang tinggal di Hong Kong dan berusia di atas 55 tahun pada tahun pajak berlangsung. Wajib pajak harus tinggal dengan orang tuanya minimal enam bulan pada tahun berjalan atau ikut membiayai orang tua tidak kurang dari 12.000HK$ tiap tahunnya. Penambahan beban orang tua juga diberikan pada individu yang tinggal dengan kakek dan neneknya pada tahun pajak berjalan.

66

Kebutuhan Personal

HK$

Belum Menikah

108.000

Menikah

216.000

Anak (1 sampai 9)

60.000

Kebutuhan Orang tua Diatas 60 tahun Jika tidak hidup dengan wajib pajak

36.000

Jika hidup dengan Wajib pajak

72.000

Usia 55 sampai 59 Jika tidak hidup dengan wajib pajak

18.000

Jika Hidup dengan Wajib pajak

36.000

Saudara yang menumpang (tanpa

30.000

anak) Orang tua tunggal

108.000

Orang cacat yang menumpang

60.000

Tabel 4.5. Pendapatan Tidak Kena Pajak Hong Kong

Pengurangan pajak pada orang tua tunggal diberikan jika tanggung jawab anak yang dimiliki sepenuhnya atau secara garis besar ditanggung oleh orang tua tunggal tersebut. Kecacatan atau kekurangan yang dimiliki anggota keluarga yang ditanggung oleh individu wajib memenuhi kriteria kekurangan atau kecacatan yang diakui oleh pemerintah Hong Kong.

67

Pendapatan HK$

Tarif Pajak

Tarif pajak awal 40,000

2%

Tarif pajak lanjutan 40,000

7%

Tarif pajak lanjutan 40,000

12%

Tarif pajak lanjutan

17%

Tabel 4.6. Tarif Pajak Penghasilan Hong Kong

IV.2.1.2.2. Justifikasi Ekonomi Hong Kong sempat menghadapi masalah, banyak orang sangat suka dengan sistem pajak Hong Kong seperti apa adanya; tetapi mereka juga menyukai demokrasi, dan mereka takut bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan keduanya, karena di tempat lain di dunia, demokrasi telah menyebabkan tajamnya pajak penghasilan progresif, sama sekali tidak seperti Hong Kong. Tapi bagaimanapun, Hong Kong dapat memiliki kedua-duanya. Artinya, pengenalan sistem pajak yang benar-benar demokratis di Hong Kong, tergantung pada bagaimana cara pengenal sistem pajak tersebut ditangani. Kemungkinan tidak akan menyebabkan pajak yang tinggi pada keuntungan usaha dan pendapatan pribadi secara besar. Ada dua alasan utama Hong Kong untuk tetap menjalankan sistem pajak yang sangat ringat, atau dalam kata lain, Tax Haven. Satu, meskipun beban pajak di Hong Kong sangat ringan, namun tetap terkonsentrasi menjadi penghasilan Negara yang besar. Di negara-negara maju lainnya, orang yang bekerja dikenakan pajak cukup besar, dan salah satu konsekuensi dari ini adalah, mereka (wajib pajak) menginginkan sesuatu sebagai imbalan - seperti yang publik telah keluarkan

68

untuk pemerintah dalam bentuk pajak. Di Hong Kong, sebaliknya, orang biasa hampir tidak ada membayar pajak sama sekali dan orang yang bekerja biasa juga membayar pajak hampir tidak ada, mungkin itulah sebabnya mereka tidak mengeluh banyak tentang relatif rendah tingkat pelayanan publik. Titik kunci kedua adalah sistem pajak di negara demokrasi yang maju bergantung pada PAYE (Pay as You Earn). Artinya, pajak atas penghasilan dari pekerja tidak dibayar oleh karyawan, tetapi oleh perusahaan, yang menahan pajak dari gaji karyawan, dan membayar ke pemerintah, membayar untuk karyawan hanya apa yang tersisa, atau gaji bersih setelah dipotong pajak. Di Hong Kong sebaliknya, tidak ada PAYE. Sebaliknya, orang-orang dikenakan pajak wajib membayar sendiri. Absennya PAYE di Hong Kong biasanya tampak sebagai ketidak-acuhan atas administratif, tetapi pada kenyataannya, sebaliknya, administratif sangat penting. Alasannya adalah bahwa pajak yang berat di negara lain yang layak hanya karena mereka dikumpulkan dari majikan, bukan dari karyawan. Ada kemudahan yang diterima oleh pembayar pajak. Di Negara di luar Hong Kong, jika pemerintah tiba-tiba menghapuskan PAYE, dan wajib pajak diharuskan membayar pajak mereka sendiri, hasilnya akan ada jumlah pajak masukan yang sangat besar gagal dikumpulkan. Dalam rangka untuk mengumpulkan pajak, pemerintah harus menuntut penunggak, yang akan menjadi biaya yang mahal. Lebih buruk lagi, biaya politik menyeret ketaatan hukum warganegaranya melalui pengadilan. Singkatnya, konsekuensi penghapusan PAYE akan terjadi kekacauan. Namun Hong Kong mengelola cukup baik tanpa PAYE. Alasan

69

untuk hal ini adalah karena upaya menyisihkan gaji untuk membayar pajak yang sangat ringan di Hong Kong itu relatif mudah dan hampir semua orang yang wajib membayar berhak menggugat, jika ada yang gagal membayar. Tapi nyatanya dengan tidak menerapkan PAYE, pemerintah Hong Kong memiliki sebuah kekuatan legitimasi untuk menuntut masyarakat yang biasanya tidak dapat diklaim oleh negara-negara demokrasi pada umumnya. Namun pemerintah Hong Kong dapat mengandalkan kepatuhan wajib pajaknya yang aktif, dan yang lebih memiliki legitimasi untuk menuntut jika kegagalan pembayaran terjadi. PAYE juga memiliki efek psikologis penting tapi kurang dihargai: itu fungsi sebagai obat bius, yaitu menghilangkan rasa sakit atau rasa berkurangnya gaji saat pemotongan gaji untuk pajak terjadi. Namun di Hong Kong, pembayar pajak tampaknya memiliki ide dan alasan yang akurat dan rasional tentang berapa banyak mereka harus membayar pajak, karena mereka membayar sendiri dan pengalaman menuliskan cek atau SPT, atau menyerahkan uang kertas, atau melakukan transfer melekat dalam pikiran mereka. Sehingga efek penghilang “rasa sakit” saat pembayaran pajak yang diberikan PAYE tidak lagi diperlukan di Hong Kong. Di seluruh negara maju, kebanyakan orang kehilangan kesempatan untuk berefleksi. Mereka cenderung berpikir mereka pendapatan mereka adalah "setelah dipotong pajak pendapatan" atau "take-home pay"dan kebanyakan dari mereka tidak tahu sama sekali tentang berapa banyak mereka membayar pajak. Banyak bahkan tidak menyadari berapa banyak pajak yang telah ditahan oleh perusahaan mereka. Bahkan jika mereka melihat berapa banyak

70

yang telah ditahan, tetap saja menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari menulis sebuah cek sendiri atau menyerahkan uang kas ke kantor pajak. Hal ini penting karena demokrasi yang seharusnya memerlukan masyarakat dengan preferensi rasional pemilih. Tetapi jika sebagian orang yang tidak menyadari berapa banyak mereka membayar pajak, bagaimana mereka dapat membuat pilihan yang rasional tentang tingkat yang tepat dari perpajakan dan belanja publik? Jadi apa yang terjadi di seluruh dunia adalah bahwa sangatbanyak orang menyadari keuntungan yang mereka dapatkan dari pemerintah, tetapi mereka kabur dari biaya yang harus ditanggung untuk Negara. Dan untuk alasan ini mungkin ada kecenderungan untuk meningkatkan belanja negara dan pajak juga meningkat. Alasan ekonomi lain yang digunakan oleh pemerintah Hong Kong untuk menjadikan peraturan perpajakannya menjadi Tax Haven antara lain: 1. Bertujuan untuk meningkatkan pembebasan pajak keuntungan untuk dana luar negeri melalui (a) penjelasan dan klarifikasi atas definisi “central management and control” atau “ pusat manajemen dan kontrol" agar terjadi pendaftaran pembebasan pajak dan (b) memutakhirkan daftar saham yang diakui dan pertukaran masa depan dengan dana asing di perdagangan masa depan. Hal ini disasarkan untuk pemenuhan syarat kependudukan sebuat direktur managemen komite dari dana asing yang terjadi dan tumbuh di industri Hong Kong dan juga mempromosikan Industri Hong Kong.

71

2. Memperpanjang atau memperluas kelonggaran bea meterai dalam pertukaran perdagangan dalam saham di Hong Kong. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan lebih banyak lagi dana yang berputar dan menikmati kelonggaran ini untuk mendanai industri di Hong Kong. 3. Memperluas kelonggaran pajak keuntungan (50% dari tarif normal) agar instrumen utang memenuhi kualifikasi untuk menutupi instrumen tersebut yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari 3 tahun dan mengubah persyaratan bahwa instrumen hutang tersebut diterbitkan untuk umum di Hong Kong. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan atas pasar obligasi Hong Kong dan dapat memenuhi permintaan dan persyaratan pasar dengan lebih baik. IV.2.1.3. Indonesia Berikut skema transformasi kemudahan fasilitas pajak di Indonesia:

INDONESIA 700 600 500

Time To comply (hrs/yr)

400

Total Tax Rate* 300 Tax payments (payments/yr)

200 100 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 4.3. Skema Perubahan Kemudahan Pajak Indonesia

72

Walaupun bukan katagori Negara Tax Haven, Indonesia juga melakukan penyesuaian dan penyederhanaan peraturan serta tarif. Indonesia memangkas lebih dari 50% waktu yang digunakan untuk memproses pajak serja menurunkan tarif pajaknya secara konstan dan bertahap. INDONESIA 2007 2008

2009

2010

2011

2012

266

266

266

266

266

37.2

37.3

37.3

37.6

37.3

34.5

52

51

51

51

51

51

Time To comply (hrs/yr)

576

Total Tax Rate* Tax payments (payments/yr)

Tabel 4.7. Perubahan Kemudahan Pajak Indonesia

Adapun Justifikasi-justifikasi yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi kemudahan pajak di Indonesia antara lain: IV.2.1.3.1. Justifikasi Hukum Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia Transformasi perpajakan juga dialami Indonesia. Perubahan UU Pajak terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK238/PMK.03/2008.

73

Pada tahun 2007 amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah efektif sejak 1 Januari 2008. Selain UU No. 28/2007 tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bersama DPR telah berhasil menyelesaikan UU No. 36/2008 pada tanggal 23 September 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif. Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kapada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masingmasing pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1

74

(satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah perubahan tarif yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Pada table di bawah disajikan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009. UU No. 7 / 1983

UU No. 10 /1994

UU No. 17 /2000

UU No. 36 / 2008

PKP dan Tarif

PKP dan Tarif

PKP dan Tarif

PKP dan Tarif

PKP s/d 10.000.000

PKP s/d 25.000.000 PKP s/d 50.000.000 Tarif W P Badan & bentuk

= 15 %

= 10 %

=10 %

usaha tetap adalah 28%, dan bisa turun 5% untuk WP

PKP diatas

PKP diatas

PKP diatas

berbentuk perseroan terbuka

10.000.000 s/d

25.000.000 s/d

50.000.000 s/d

yg paling sedikit 40 % dari

50.000.000

50.000.000

100.000.000

jumlah keseluruhan saham

= 25 %

= 15 %

= 15 %

yg disetor, diperdagangkan

PKP diatas

PKP diatas

PKP diatas

di BEI dan saham tersebut

50.000.000

50.000.000

100.000.000

dimiliki paling sedikit 300

= 35 %

= 30 %

= 30 %

pihak.

Tabel 4.8. Perubahan Tarif Pajak Indonesia

75

IV.2.1.3.2. Justifikasi Ekonomi Dalam pembicaraan awal di DPR, diskusi perubahaan kebijakan pajak ini dibuka dengan pembahasan beberapa tujuan antara lain: (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan tax base dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan good governance. Meningkatkan penerimaan Negara merupakan hal yang harus dan wajib karena penerimaan Negara di luar pajak seperti hasil bumi terus menurun di tiap tahunnya. Namun peningkatan sumber pajak ini perlu disertai dengan pertumbuhan dan iklim bisnis yang kondusif. Situasi yang nyaman inilah yang perlu diciptakan untuk menunjang penanaman modal yang lebih tinggi di sebuah Negara. Pemungutannya pun harus efisien, artinya tidak melebihi penghasilan wajib pajak dan tidak berbelit-belit. Hal yang sifatnya non operasional bagi sebuah perusahaan sangatlah dihindari dan perlu diminimalisir karena akan memakan waktu produktivitas perusahaan untuk memaksimalkan usaha dan bisnisnya. Pelayanan pajak pun harus sesuai dan wajar, artinya pelayanan yang diberikan Direktoral Jenderal Pajak tidak boleh mangkir dari hal yang disepakati

76

dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, terutama pelayanan yang bebas biaya. Upaya-upaya premanisme yang sangat sering terjadi di Indonesia membuat dunia enggan berurusan dengan Indonesia, terlebih hal yang langsung memberikan mereka dampak, yaitu pembayaran pajak yang ditambah biaya preman direktorat Jenderal Pajak. Penyesuaian dengan perkembangan sosial dan masyarakat sangat perlu diperhatikan. Masyarakat yang dinamis dan sibuk memerlukan fasilitas yang membantu dan mempermudah untuk berkontribusi dalam pemasukan pajak Negara. Untuk hal itu, Indonesia melakukan penyederhanaan pelaporan pajak dengan pengadaan soft copy SPT untuk melakukan pelaporan pajak. Hal ini dilengkapi dengan pembenaran atau justifikasinya antara lain dengan tujuan: a. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk meminimalkan beban Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan b. Penerapan prinsip self assessment secara lebih kredibel, akuntabel, dan konsisten c. Penyesuaian tarif agar meningkatkan daya saing pajak Indonesia dengan pajak asing. d.

Penambahan atau perluasan basis perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Dari hal di atas, semua upaya ini ditujukan peningkatan nilai investasi di Indonesia, karena dengan kecilnya biaya pajak yang harus ditanggung investor

77

menjadikan mereka lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 1% pertumbuhan ekonomi menyerap seratus ribu sampai dua ratus ribu tenaga kerja Indonesia. IV.2.2. Implikasi

Dalam “policy making” semua teori dan argument harus selaras dan terkonsentrasikan seputar satu isu yang desisif, seperti “apa yang harus kita selesaikan?” Hal tersebut adalah apa saja yang harus terlibat dalam mensintesiskan sebuah keputusan, kumpulan isu terkait, dan menimbang prioritas isu tersebut. Dalam proses akademisi diskusi mengenai eksplorasi atas perbedaan dan poin yang dapat diintisarikan tanpa menentukan pertanyaan yang praktikal atas perbedaannya perlu dilakukan.

Ungkapan di atas tercermin dari tulisan debat yang terkenal dari Paul Krugman tahun 1995 ‘The Myth of Asia’s Miracle’. Dalam analisa makalah itu, muncul beberapa argument yang kerap kali mucul dewasa ini, yang menggambarkan dua hal dari makalah quantitative dari Alwyn Young mengenai pertumbuhan empat macan asia atau Newly Industrialised Economies (NICs), Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hong Kong.

Dalam analisanya, Young dan Krugman berkecimpung dalam teori dan analisa. Sebagai pertumbuhan tercepat di Asia tenggara dan Timur, berdasarkan tingginya nilai pertumbuhan produktivitas-baik pekerja, modal, dan total faktor produktivitas lainya Macan-macan Asia ini dinilai sukses memajukan negaranya. 78

Pada tahun 1995, Young mencatatkan bahwa sejak 1960-1985 negaranegara tersebut sebagai Negara tercepat tumbuh dengan besaran PDB yang besar pula.

Disimpulkan dalam tulisannya, pertumbuhan yang cepat ini bukan dikarenakan oleh pertumbuhan umum, namun lebih karena besarnya skala masukan penanaman saham dan datangnya para pekerja. Secara garis besar, gambaran inilah yang akan menjadi dampak yang diharapkan dari sebuah peraturan pajak Tax Haven yang diterapkan di Negara-negara ini. Dan akan pula dibandingkan dengan pertumbuhan di Indonesia tanpa implementasi peraturan ini.

IV.2.2.1. Singapura Saat ini, Singapura telah meningkatkan sistem market-based economy. Bersamaan dengan Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan Singapura adalah salah satu dari Four Asian Tigers. Ekonomi Singapura diketahui sebagai yang paling bebas, paling inovatif, paling kompetitif, dan paling ramah-bisnis. Dalam peringkat 2011 Index of Economic Freedom, Singapura tercatat sebagai Negara kedua terbebas ekonominya setelah Hong Kong. Berdasarkan the Corruption Perceptions Index, Singapura secara konsisten berada di peringkat Negara dengan korupsi terkecil bersama dengan Selandia Baru dan Negara Skandinavia lainya. Singapura menjadi Negara eksportir terbesar ke-14 dan ke-15 sebagai Negara importir, juga sebagai Negara dengan PDB terbesar dunia.

79

Singapura Populasi 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

3,923,000 4,151,264 4,608,595 4,425,720 4,553,009 4,608,167 4,657,542 4,701,069 4,740,737

GDP (USD/populasi) 21,670 22,718 20,821 28,341 39,003 41,223 39,858 48,368 54,812

GDP (Juta USD) 85,013 94,308 95,957 125,429 177,580 189,964 185,638 227,382 259,849

Tabel 4.9. GDP Singapura

Saat ini, Singapura sebagai Negara Asia satu-satunya yang mendapatkan nilai AAA untuk kredit dari semua agen kredit mayoritasStandard & Poor's, Moody's, and Fitch. Singapura menarik banyak sekali investasi langsung asing karena negaranya yang bebas korupsi, tenaga kerja yang baik, dan terpenting adalah rendahnya pajak bagi warga asing serta infrastruktur yang maju. FOREIGN DIRECT INVESTMENT (USD) 7,313,866,999 1998 16,484,457,326 2000 11,941,337,976 2003 15,459,648,311 2005 37,032,936,287 2007 8,588,194,481 2008 15,278,566,655 2009 38,638,121,024 2010 Tabel 4.10. FDI Singapura

80

Ada lebih dari 7000 perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa di Singapura. Dan 1500 perusahaan dari China dan 1500 lagi dari India. Perusahaan asing dapat ditemukan di semua sektor ekonomi. Pemerintah Singapura memperkenalkan sistem tabungan dan investasi wajib dengan nilai yang tinggi untuk masa pensiun yang dikenal dengan istilah “Central Provident Fund” dengan sebagian besar pemakaiannya ditujukan untuk pendidikan dan teknologi. Pada tahun 2001, porsinya sebesar 21%, angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 4% untuk alokasi yang sama. Strategi ekonomi Singapura di tahun 1960 sampai 1999 adalah dengan pertumbuhan produksi. Setelah krisis moneter di tahun 1999 pertumbuhannya mengecil dan kembali meningkat pada tahun 2000. Namun karena banyak Negara investor Singapura masih mengalami krisis moneter seperti Amerika, Jepang dan Negara-negara uni Eropa, maka pada awal tahun 2000an Singapura kembali mengalami penurunan pertumbuhan

ekonomi.

pada

periode-periode

berikutnya,

secara

substansial singapura kembali bertumbuh dengan peraturan kemudahan pajak yang secara konsisten ditingkatkan oleh pemerintahan Singapura. Selain karena kemudahan tersebut, sebagai Negara yang sangat bebas dari korupsi, pekerja yang handal, dan infrastruktur yang efisien menjadikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk masuk ke Singapura. Pertumbuhan investor ini diwarnai oleh investasi manufaktur 81

dengan 26% porsi dan 22% untuk bidang jasa bisnis dari pertumbuhan ekonomi singapura. Untuk tetap mempertahankan tingkat kompetitif singapura dengan Negara lain, Singapura mengupayakan nilai tambah yang tinggi bagi industri manufaktur dan sektor jasa. Pemerintah juga telah mencoba beberapa langkah-langkah termasuk langkah-langkah pengendalian upah dan

pelepasan

bangunan

yang

tidak

digunakan

dalam

upaya

mengendalikan harga sewa komersial meningkat dengan tujuan untuk menurunkan biaya melakukan bisnis di Singapura ketika bisnis kantor distrik pusat menyewakan tiga kali lipat pada tahun 2006. IV.2.2.2. Hong Kong

Hong Kong

1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

GDP (Juta USD) 166,909 169,121 158,572 177,773 207,089 215,366 209,308 224,174 243,302

Populasi

GDP (Juta USD/population)

6,543,700 7,116,302 7,394,170 6,898,686 6,980,412 7,018,636 7,055,071 7,089,705 7,122,508

25,507 23,765 21,446 25,769 29,667 30,685 29,668 31,620 34,160

Tabel 4.11. GDP Hong Kong

Sebagai salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia, Hong Kong memiliki perekonomian dengan kesan kapitalis, ditandai dengan pajak yang rendah dan perdagangan bebas, dan mata 82

uang, Hong Kong dolar, adalah mata uang kesembilan yang paling sering diperdagangkan di dunia. Hong Kong tetap sebagai ekonomi dunia paling bebas, menurut Index of Economic Freedom sejak awal indeks pada tahun 1995. Ekonomi diatur di bawah intervensionisme non-positif, sangat tergantung pada perdagangan internasional dan keuangan. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi riil turun 2,8% sebagai akibat dari gejolak keuangan global. Meskipun terjadi penurunan ini, kekuatan ekonomi Hong Kong, tetap termasuk sistem perbankan yang sehat, hampir tidak ada hutang publik, sistem hukum yang kuat, cukup cadangan devisa, ketat anti-korupsi dan hubungan dekat dengan Cina daratan, memungkinkan untuk cepat merespon perubahan keadaan. Produk domestik bruto (GDP) Hong Kong, antara 1961 dan 1997, telah tumbuh 180 kali sementara GDP per kapita naik 87 kali. Kelas ekonominya sedikit lebih besar dari Israel dan Irlandia dan GDP per kapita pada paritas daya beli adalah yang tertinggi 6 secara global pada tahun 2011, lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Belanda dan sedikit lebih rendah dari Brunei. Pada akhir abad 20, Hong Kong merupakan pelabuhan terbesar ketujuh di dunia dan kedua setelah New York dan Rotterdam dalam hal throughput kontainer. Komplek peti kemas Kwai Chung adalah yang terbesar di Asia. Hong Kong Stock Exchange adalah yang keenam terbesar di dunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar US $ 2.970.000.000.000. Hong Kong juga berlimpah tenaga kerja dari daerah terdekat. Dengan angkatan kerja terampil, ditambah

83

dengan penerapan modern atas metode bisnis dan teknologi Inggris/Barat memastikan bahwa peluang untuk perdagangan eksternal, investasi, dan perekrutan yang maksimal. FOREIGN DIRECT INVESTMENT (USD) 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010

14,765,019,797 61,923,897,912 13,624,438,415 33,617,699,019 54,365,130,315 59,614,391,549 52,395,154,100 71,066,137,585

Tabel 4.12. FDI Hong Kong

IV.2.2.3. Indonesia Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul dari dunia. Negara ini juga merupakan anggota G-20 ekonomi utama. Memiliki ekonomi pasar dimana pemerintah memainkan peran penting dengan memiliki lebih dari 164 perusahaan dan mengelola harga pada kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah mengambil hak asuh dengan porsi yang signifikan dari aset sektor swasta melalui

84

pengambilalihan pinjaman bank bermasalah dan aset perusahaan melalui utang restructuringprocess. Sejak tahun 2004, perekonomian nasional telah pulih dan menjalani periode pertumbuhan ekonomi yang pesat. Indonesia kembali mendapat peringkat investasi dari Fitch Rating pada akhir 2011, dan dari Moody Rating di awal 2012, setelah kehilangan peringkat investasi, yang dikarenakan pada bulan Desember 1997, awal krisis keuangan Asia dimana Indonesia menghabiskan lebih dari Rp450 triliun (AS$ 50 miliar) untuk memberikan bail out. Pada akhir tahun 2005 Indonesia menghadapi 'mini krisis' karena kenaikan harga minyak internasional dan impor. Mata uang mencapai Rp 12.000 per dollar Amerika sebelum kembali stabil diangka Sembilan ribuan. Pemerintah terpaksa untuk memotong subsidi bahan bakar yang sangat besar, yang awalnya dianggarkan sebesar AS$14.000.000.000 untuk tahun 2005, pada bulan Oktober. Hal ini menyebabkan lebih dari dua kali lipat harga bahan bakar konsumen naik, sehingga inflasi mencapai angka dua digit. Saat situasi telah stabil, ekonomi masih terus berjuang dengan inflasi sebesar 17% pada tahun 2005.Untuk tahun 2006, prospek ekonomi Indonesia lebih positif. Pertumbuhan ekonomi dipercepat menjadi 5,1% pada tahun 2004 dan mencapai 5,6% pada 2005. Pendapatan riil per kapita telah mencapai tahun fiskal 1996/1997 tingkat. Pertumbuhan ini

85

terutama didorong oleh konsumsi domestik, yang menyumbang sekitar tiga perempat dari produk domestik bruto Indonesia. Indonesia

1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

GDP (Juta USD) 95,445 165,021 234,861 285,739 432,188 510,963 538,701 708,352 845,680

Populasi

GDP (Juta USD/population)

200,867,400 224,784,200 234,893,500 241,973,900 234,694,000 237,512,400 240,271,500 242,968,300 245,613,000

475 734 1,000 1,181 1,841 2,151 2,242 2,915 3,443

Tabel 4.13. GDP Indonesia

Bursa Efek Jakarta adalah pasar berkinerja terbaik di Asia pada 2004 sampai sebesar 42%. Masalah yang terus menjadi penghambat pada pertumbuhan tingkat investasi asing antara lain, birokrasi, dan korupsi yang sangat luas yang menyebabkan 51.430.000.000.000 Rupiah atau 5.657.300.000 Dolar AS atau sekitar 1,4% dari GDP yang akan hilang secara tahunan. Namun, ada optimisme yang sangat kuat dengan akhir pemilu tahun 2004 dan pemilihan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2007 sebesar 9,75%. Meskipun terjadi pelambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dipercepat mencapai 6,3% pada 2007. Tingkat pertumbuhan ini sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan dari 17,8%

86

menjadi 16,6% dan dengan pengangguran jatuh ke 8,46% pada Februari 2008. Tidak seperti banyak negara eksportir yang bergantung pada negara tetangga, Indonesia berhasil melewati resesi yang dibantu oleh permintaan domestik yang kuat dan paket stimulus fiskal pemerintah sekitar 1,4% dari PDB. Setelah India dan Cina, Indonesia menjadi perekonomian dengan pertumbuhan tercepat ketiga dalam Kelompok Dua Puluh (G20) industri dan perkembangan ekonomi. FOREIGN DIRECT INVESTMENT (USD) 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010

(240,800,000) (4,550,355,286) (596,923,828) 8,336,257,208 6,928,480,000 9,318,453,650 4,877,369,178 13,370,580,771

Tabel 4.14. FDI Indonesia

Sejak akhir tahun 1980an, Indonesia telah membuat perubahan signifikan terhadap kerangka peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di bidang fasilitas perpajakan untuk investor. Pertumbuhan ini sebagian besar dibiayai dari investasi swasta, baik asing

87

dan domestik. Investor AS mendominasi sektor minyak dan gas dan melakukan beberapa proyek terbesar di Indonesia. Selain itu, kehadiran bank-bank AS, produsen, dan penyedia layanan diperluas, terutama setelah reformasi sektor industri dan keuangan 1980-an. Investor asing utama lainnyaadalah India, Jepang, Inggris, Singapura, Belanda, Qatar, Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan. Per 28 Juni 2010, Bursa Efek Indonesia memiliki 341 perusahaan yang

terdaftar

dengan

kapitalisasi

pasar

gabungan

sebesar

$

269.900.000.000. Pada November 2010, dua pertiga dari kapitalisasi pasar dalam bentuk dana asing dan hanya sekitar 1% penduduk Indonesia memiliki investasi saham. Dari tahun 1990 hingga 2010, perusahaan Indonesia telah terlibat dalam 3.757 merger dan akuisisi baik sebagai acquiror atau target dengan nilai diketahui total $ 137 Milyar. Pada tahun 2010, 609 transaksi telah diumumkan yang merupakan rekor baru. Angka tersebut telah meningkat 19% dibandingkan dengan 2009. Nilai transaksi di 2010 menjadi $ 17 Milyar yang merupakan jumlah tertinggi kedua yang pernah terjadi di Indonesia. IV.2.3. Komparasi dan Analisa Data IV.2.3.1. Komparasi dan Analisa Peraturan dan Justifikasi a. Total Tarif Pajak Pajak, adalah substansi yang nyata yang dapat memotong jumlah keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan sebelum mendapatkan keuntungan bersihnya dalam perhitungan akuntansi. Pajak menjadi salah satu biaya yang sangat 88

substansial yang perlu diperhitungan lebih awal oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang paling efektif dengan melakukan Tax Planing. Dan jumlahnya pun terkadang bisa mengambil porsi yang sangat besar dari keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan. Bahkan di Negara Uni Eropa seperti Itali, memangkas keuntungan sebuah perusahaan sebesar 68,5% untuk pajak yang menyokong Negara tersebut. Biaya ini tentu menjadi pertimbangan yang sangat besar oleh seorang investor untuk menanamkan modalnya di sebuah Negara. Dan ini yang dijadikan sebagai “senjata” bagi Negara-negara Tax Haven untuk mempertahakan perekonomian di negaranya.

Tarif pajak Total* 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2007

2008

HONG KONG

2009

2010

2011

INDONESIA

2012

SINGAPURA

Gambar 4.4. Komparasi Tarif Pajak Total

Negara-negara tersebut memanfaatkan lahan ini sebagai lahan kompetisi bagi mereka dengan Negara-negara lain untuk mendapatkan investor ke negaranya dengan memangkas biaya pajak. Tren pemangkasan ini, ternyata tumbuh di berbagai Negara, bahkan Indonesia yang merupakan Negara non-Tax Haven. Berikut adalah perbandingan total tarif pajak ketiga Negara yang diuji.

89

Singapura (peringkat 4 kemudahan pajak/Tax Haven, peringkat 32 keringanan tarif).

Total Tax Rate 40.0% 20.0% 0.0% 2007

2008

2009

2010

2011

Total Tax Rate*

Profit tax

Labour

Other taxes

2012

Gambar 4.5. Tarif Pajak Total Singapura

Negara dengan pertumbuhan yang tinggi ini, ternyata bukanlah Negara yang memberikan keringanan tarif yang sangat menggiurkan atau bahkan irasional. Singapura menduduki peringkat ke 32 pada tahun 2012 sebagai Negara paling ringan biaya pajaknya. Peringkat ini terus merosot dari tahun ke tahunnya, peringkat 14 pada tahun 2008, peringkat 25 di tahun 2009, pada 2010 di posisi 29, sempat kembali naik ke posisi 28 pada tahun 2011, namun Singapura tetap memutuskan untuk mengurangi keringanan ini. Penurunan peringkat ini bukanlah hal yang disayangkan oleh pemerintah Singapura. Secara konsisten, tetap bertahan di peringkat 5 negara teratas dengan kemudahan pajak.

2007 Total Tax Rate* Profit tax Labour Other taxes

SINGAPURA 2008 2009

2010

2011

2012

28.8% 23.2% 27.9% 27.8% 25.4% 27.1% 12.0% 6.3% 7.9% 7.9% 7.4% 6.5% 14.8% 14.1% 14.9% 14.9% 14.9% 15.9% 2.0% 2.8% 5.1% 5.0% 3.1% 4.7% Tabel 4.15. Tarif Pajak Total Singapura

90

Pada sisi ini, tetap menjadikan Singapura menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Singapura. Kenaikan tarif ini dilakukan pemerintah Singapura adalah upaya Regulerend sebagaimana fungsi pajak itu sendiri. Tingginya minat para investor yang masuk ke Singapura dimanfaatkan oleh para pengusaha properti lokal untuk menaikan biaya sewa perkantoran karena pulau Singapura yang sangat terbatas luasnya. Ini menjadikan persaingan bisnis yang tidak sehat antara pengusaha properti lokal dengan investor bidang jasa dari mancanegara. Celah ini yang diupayakan untuk dihilangkan oleh pemerintah Singapura agar tetap menjaga kompetisi bisnis yang sehat serta memperkuat fungsi Budgetingnya sehingga pemerintah mendapatkan hasil yang linear dengan pertumbuhan investasi dari penanam modal asing. Hong Kong (peringkat 3 kemudahan pajak/tax haven, peringkat 23 keringanan tarif),

Total Tax Rate 50.0% 0.0% 2007

2008

2009

2010

2011

Total Tax Rate*

Profit tax

Labour

Other taxes

2012

Gambar 4.6. Tarif Pajak Total Hong Kong

91

2007 Total Tax Rate* Profit tax Labour Other taxes

28.8% 23.0% 5.4% 0.4%

HONG KONG 2008 2009

24.5% 18.6% 5.3% 0.6%

24.2% 18.6% 5.3% 0.3%

2010

2011

2012

24.2% 18.6% 5.3% 0.3%

24.1% 18.7% 5.3% 0.1%

23.0% 17.6% 5.3% 0.1%

Tabel 4.16. Tarif Pajak Total Hong Kong

Walaupun termasuk Negara dengan kemudahan pajak ketiga, bukan berarti Hong Kong harus menerapkan tarif pajak yang sangat ringan. Pemerintah Hong Kong tetap berhati-hati dalam menerapkan tarif pajak yang ringan. Mengakui bahwa pajak adalah sumber pemasukan paling penting bagi keuangan Hong Kong, pemerintah perlu merasionalkan kemudahan pajak yang diberikan negaranya bagi para penanam modal agar tidak membahayakan stabilitas perekonomian negaranya. Terlebih dengan anggaran belanja publik yang besar pula dengan pemasukan pajak yang minimum, perlu kehati-hatian bagi Hong Kong untuk memberikan keringanan pajak. Maka dari itu, Hong Kong menurunkan tarif pajaknya secara berangsur dan berkala. Pada tahun 2007 dengan tarif total sebesar 28,8% dari keuntungan perusahaan, turun drastis ke 24,5% di tahun 2008 karena terjadi krisis moneter di Amerika dan berupaya memanfaatkan momentum kekhawatiran para investor dengan Amerika dan Eropa untuk berpaling ke Hong Kong. Pada tahun 2009 dan 2010 Hong Kong menerapkan tarif yang sama yakni sebesar 24,2% dan kembali menurunkanya menjadi 24,1% di 2011 dan 23% di tahun 2012 ini. Namun hal ini berbanding terbalik dengan peringkat keringan pajaknya, peringkat 15 di tahun 2008 merosot perlahan hingga peringkat 23 di tahun 2012. Namun tidak menggoyahkan kemudahan pajaknya di posisi ketiga sejak 2008 hingga 2012 ini.

92

Indonesia (peringkat 130 kemudahan pajak, peringkat 67 keringanan pajak), total tarif pajak Indonesia tercatat naik turun dikisaran angka 37% dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Hal ini menjadikan Indonesia tidak stabil pada peringkatnya.

Total Tax Rate 50.0% 0.0% 2007

2008

2009

2010

2011

Total Tax Rate*

Profit tax

Labour

Other taxes

2012

Gambar 4.7. Tarif Pajak Total Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pajak Indonesia, tahun 2012 indonesia menurunkan total tarif pajaknya menjadi 34,5% untuk meningkatkan tingkat kompetitifan Indonesia bagi para Investor.

2007 Total Tax Rate*

Profit tax Labour Other taxes

INDONESIA 2008 2009

2010

2011

2012

37.2% 37.3% 37.3% 37.6% 37.3% 34.5% 25.2% 26.6% 26.6% 26.9% 26.6% 23.6% 11.3% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Tabel 4.17. Tarif Pajak Total Indonesia

Walaupun telah ikut menurunkan total tarif pajaknya, Indonesia masih mempunyai nilai kekompetitifan yang kecil bila dibandingkan Singapura dan Hong Kong. Berdiri di peringkat 130 membuat Indonesia kurang diminati dibandingkan kedua Negara yang dijuluki empat macan asia itu. Jika dibandingkan kondisi ketiganya, menunjukan kemudahan peraturan pembayaran pajak serta ringannya beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak, berbanding terbalik dengan angka penerimaan pajaknya. Hal ini di tunjukan bahwa 93

Indonesia berada di bawah defisit dibandingkan Hong Kong yang bahkan memberikan pengurangan pajak bagi warganya. Total Tax Rate* 2008 2009

2007 HONG KONG

INDONESIA SINGAPURA

2010

2011

2012

28.8% 24.5% 24.2% 24.2% 24.1% 23.0% 37.2% 37.3% 37.3% 37.6% 37.3% 34.5% 28.8% 23.2% 27.9% 27.8% 25.4% 27.1% Tabel 4.18. Tarif Pajak Total Keseluruhan

b. Jumlah Waktu dan Kekerapan Pembayaran Pajak.

Waktu untuk Memenuhi Pajak (jam/tahun) 700 600 500 400

HONG KONG INDONESIA

300 200 100 0

SINGAPURA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 4.8. Waktu Untuk Memenuhi Pajak

Bagi para pelaku bisnis, produktivitas perusahaan sangat menentukan keuntungan yang akan mereka peroleh. Dan produktivitas ini membutuhkan waktu yang efektif untuk memperoleh biaya yang efisien. Dalam perhitungan akuntansi biaya, jelas dinyatakan bahwa semakin lama waktu yang digunakan untuk proses produksi, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu perlu keefektifan dalam pemanfaatan waktu.

94

Waktu yang digunakan di luar dari kegiatan produktif, merupakan biaya bagi perusahaan. Prinsip “Time is Money” adalah hal yang benar-benar berarti bagi para pebisnis. Kegiatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah kegiatan di luar kegiatan produksi, karena aktivitas pembayaran pajak tidak memberikan nilai tambah yang Tangible bagi perusahaan.

Jumlah membayar pajak per tahun 60 40

HONG KONG INDONESIA

20

SINGAPURA 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gambar 4.9. Frekuensi Membayar Pajak Per Tahun

Semakin sering melakukan kegiatan ini, semakin banyak waktu yang terbuang dan semakin mengurangi keefektifan pemanfaatan waktu dalam produksi. Jumlah kekerapan dan banyaknya waktu yang terbuang ini juga menjadi pertimbangan seorang investor untuk menginvestasikan modalnya di dalam sebuah Negara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan waktu produksi yang efektif. Singapura (peringkat 7 kerentanan pembayaran dan peringkat 15 kesingkatan waktu untuk membayar pajak), pemadatan kekerapan pembayaran pajak benar-benar dilakukan oleh Singapura.

95

Tax Payments per Year 20 Tax payments (payments/yr)

10

Profit tax payments

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gambar 4.10. Frekuensi Membayar Pajak Per Tahun Singapura

Keseringan pembayaran pajak dipangkas pemerintah Singapura untuk mempermudah perusahaan untuk melakukan kegiatan ini. Pada tahun 2007 terdapat 16 kali kegiatan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan diSingapura. Namun mulai 2008 sampai dengan saat ini di 2012, perusahaan di Singapura hanya membutuhkan 5 kali dalam setahun melakukan pembayaran pajak. Sehingga proses pencatatan akuntansi dalam sebuah perusahaan tidak direpotkan untuk berulangkali melakukan penyetoran pajak. Time To Comply 100

50

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Time To comply (hrs/yr)

Corporate income tax time

Labour tax time

Consumption tax time

Gambar 4.11. Waktu Untuk Memenuhi Pajak Singapura

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan waktu yang digunakan dalam pemenuhan pajak ini. Pada tahun 2007 hanya sekitar 30 jam yang perlu digunakan untuk menyelesaikan keperluan pajak. Pada tahun 2008 pemerintah Singapura memperlambat prosesnya menjadi 49 jam per tahunnya. Dan sejak

96

2009 sampai saat ini di tahun 2012, 84 jam per tahunya perlu dialokasikan oleh setiap perusahaan di Singapura untuk menyelesaikan urusan pajaknya.

Tax Payments per Year 6 Tax payments (payments/yr)

4 2

Profit tax payments

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gambar 4.12. Frekuensi Membayar Pajak Per Tahun Hong Kong

Hong Kong (peringkat 1 kerentanan pembayaran dan peringkat 12 kesingkatan waktu untuk membayar pajak), memang terkenal sebagai gerbang investasi di Negara China. Sejak dikuasai oleh inggris, Hong Kong sudah terbiasa dengan berbagai perbedaan antara pemerintahan Hong Kong dengan pemerintahan utama di China daratan terutama perbedaan dalam hal peraturan dan hukumnya. Hong Kong memang sudah dikenal sebagai Tax Haven sejak banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah Hong Kong. Pada tahun 2007 kekerapan pembayaran pajak di Hong Kong memang sudah sangat kecil yakni hanya sekitar empat kali dalam setahun. Kebijakan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 yang juga menerapkan empat kali dalam setahun melakukan pembayaran pajak. Di tahun 2011 Hong Kong kembali menyederhanakan jumlah pembayaran dalam setahunnya menjadi tiga kali setahun. Kebijakan ini terus berlaku sampai tahun 2012 ini.

97

Time To Comply 100 50 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Time To comply (hrs/yr)

Corporate income tax time

Labour tax time

Consumption tax time

Gambar 4.13. Waktu Untuk Memenuhi Pajak Hong Kong

Di sisi waktu, tidak sedikitpun terjadi perubahan. Sekitar 80 jam per tahunnya perlu dialokasikan oleh perusahaan di Hong Kong sejak 2007 sampai 2012 ini. Secara peringkat pun tidak banyak perubahan dan cenderung stabil. Kekerapan pembayaran pajak memposisikan Hong Kong di peringkat 3 di tahun 2008. Dengan frekuensi yang sama, Hong Kong turun peringkat ke peringkat keempat di tahun 2009 dan 2010. Saat disederhanakan di tahun 2011, menjadikan Hong Kong memiliki peringkat 2 dan berada di puncak pada tahun 2012 di peringkat satu bersama beberapa Negara lain. Di sisi waktu, tidak terjadi banyak perubahan dengan jumlah waktu yang tidak berubah. Peringkat 13 tahun 2008, turun menjadi peringkat 15 tahun 2009, naik kembali di posisi 14 tahun 2010 dan peringkat 12 berturut-turut di tahun 2011 dan 2012. Konsistensi ini yang menjadikan iklim peraturan perpajakan Hong Kong semakin accountable bagi para investor untuk membuka dan menanamkan modalnya di Hong Kong. Kepercayaan inilah yang memposisikan Hong Kong sangat menarik bagi para investor di peringkat 3 sejak tahun 2008 sampai saat ini.

98

Indonesia (peringkat 162 kerentanan pembayaran dan peringkat 112 kesingkatan waktu untuk membayar pajak), transformasi pajak juga terjadi Indonesia. Namun belum memindahkan Indonesia pada peringkat yang berarti. Angka tarif pajak yang tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan seluruh dunia, namun biaya waktu yang harus dibayarkan masih terlalu tinggi bagi para penanam modal asing. Reformasi pajak Indonesia dianggap cukup membantu bagi para pelaku bisnis yang sudah ada di Indonesia, namun tidak terlalu atraktif bagi pemain baru di Indonesia.

Tax Payments per Year 60 50

Tax payments (payments/yr)

40

Profit tax payments

30 Labour tax payments

20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Other taxes payments

Gambar 4.14. Frekuensi Membayar Pajak Per Tahun Indonesia

Jumlah kekerapan pembayaran pajak di Indonesia tidak banyak berubah dari tahun 2007 sampai 2012. Tahun 2007 perusahaan di Indonesia melakukan 52 kali pembayaran pajak dalam setahunnya. Mulai transformasinya di tahun 2008 hanya mengubahnya menjadi 51 kali dalam setahun sampai tahun 2012. Dan ini tetap menggeser Indonesia ke peringkat yang lebih di belakang dari Negara-negara lain dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 indonesia berada di peringkat 146. Indonesia mundur menjadi peringkat 151 walau sudah

99

mengurangi frekuensi pembayaran pada tahun 2009. 2010 indonesia kembali tergeser ke peringkat 154, dan 158 di tahun 2011.

Time To Comply 700

Axis Title

600 500

Time To comply (hrs/yr)

400

Corporate income tax time

300

Labour tax time

200

Consumption tax time

100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gambar 4.15. Waktu Untuk Memenuhi Pajak Indonesia

Dalam hal waktu yang digunakan, Indonesia melakukan banyak perubahan. Sangat tidak efisien adalah hal yang dulunya sangat tepat menggambarkan kondisi pembayaran pajak di Indonesia. Memakan waktu hingga 576 jam per tahunnya menjadi waktu yang terlalu panjang dan terbuang-buang bagi pelaku bisnis sampai tahun 2007. Di tahun 2008 Indonesia memangkas lebih dari setengahnya menjadi 266 jam per tahun untuk pembayaran pajak sampai tahun 2012 ini. Namun tetap saja terjadi penurunan secara peringkat bagi Indonesia. Dari peringkat 95, 103, 106, 107 dan 112 di tahun 2008 sampai 2012. Ini terjadi karena bila dibandingkan dengan Negaranegara lain, Indonesia tetap tertinggal dalam hal efisiensi waktu. Jika dibandingkan ketiga Negara ini, Indonesia tampil sebagai Negara dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibanding kedua Negara Tax Haven ini. Namun bila dilihat secara peringkat pun, Indonesia tetap menjadi 100

Negara yang kurang atraktif bila dibanding Negara yang bukan tax Haven. Indonesia memiliki komitmen yang rendah dalam memerangi memperlancar proses bisnis melalui pajak. Jumlah membayar pajak per tahun 2007

2008

2009

2010

2011

2012

HONG KONG

4

4

4

4

3

3

INDONESIA

52

51

51

51

51

51

SINGAPURA

16

5

5

5

5

5

Tabel 4.19. JumlahMebayar Pajak per Tahun

Hong Kong dan Singapura terus menurunkan frekuensi pembayaran pajak sehingga perkembangan bisnis di negaranya berkembang lebih pesat lagi. Indonesia berhenti di angka 51 sepanjang 5 tahun terakhir dan menjadi lebih dari 10 kali lipat kerumitan proses perpajakannya dibanding kedua Negara ini. Meski Singapura menaikan waktu Singapura memperlamban prosesnya, tetap saja Singapura dan Hong Kong berada di waktu yang tiga kali lipat lebih cepat untuk diproses dibandingkan Indonesia. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Indonesia kurang diminati di mata internasional. Waktu untuk Memenuhi Pajak (jam/tahun) 2007 2008 2009 2010 HONG KONG

2011

2012

80

80

80

80

80

80

INDONESIA

576

266

266

266

266

266

SINGAPURA

30

49

84

84

84

84

Tabel 4.20. Waktu Untuk Memenuhi Pajak

Alasan lain yang juga sangat berpengaruh dalam penanaman modal asing di sebuah Negara adalah efisiensi regulasi perniagaan, kebijakan pasar bebas, serta peraturan dan hukum yang berlaku dinegaranya. Berikut adalah alasan lain

101

yang dapat dibandingkan antara Indonesia dengan Negara Tax Haven seperti Hong Kong dan Singapura. c. Efisiensi Regulasi Perniagaan Singapura (peringkat 4 kebebasan berbisnis), memulai bisnis hanya dalam tiga hari dan prosedur yang disaratkan juga sangat efisien. Tidak ada peraturan upah minimum yang ditetapkan, namun gaji atau upah tetap disesuaikan dengan pengarahan dari National Wage Council. Inflasi yang terkontrol walaupun iklim bisnis yang sangat menantang. Harga yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan dapat digunakan jika ada kontrol yang diperlukan. Hong Kong (peringkat 3 kebebasan berbisnis), peraturan yang dibangun sangat mendukung keefisiensian berbisnis. Tanpa adanya standar minimum modal yang diperlukan, memulai bisnis hanya membutuhkan waktu 3 hari. Dampak dari penerapan peraturan upah minimum telah menghilang secara perlahan, dengan produktivitas para pekerja menjadikan gaji rata-rata mereka melebihi batas minimum yang ditetapkan di 2011. Stabilitas kebijakan moneter sangat terjaga walaupun tekanan dari inflasi terus meningkat. Kekuasaan pemerintah mengatur cukup tinggi di semua area. Indonesia (peringkat 134 kemudahan berbisnis), terlepas dari pemudahan pemberian lisensi usaha secara tertulis, membuka usaha di Indonesia tetap lebih lama dari rata-rata dunia, yakni 7 hari untuk 30 prosedural. Secara keseluruhan, efisiensi peraturan sangat lemah. Dibandingkan dengan ekonomi di regionnya, ketatnya peraturan buruh di Indonesia menyebabkan biaya pembuatan peraturan yang tinggi serta pemutusan hubungan kerja yang dialami buruh dan tenaga kerja

102

Indonesia. Inflasi sudah cukup moderat, namun campurtangan pemerintah masih diperlukan untuk mengatur harga harga-harga. Bila

dibandingkan,

kemudahan

membuka

usaha

yang

sederhana,

serta

penghapusan peraturan upah minimum pekerja menjadikan sebuah sebua Negara mempunyai nilai jual yang tinggi untuk membuka bisnis. Pro Prosedural edural yang tidak bertele-tele tele menjadikan investor lebih tertarik untuk memulai usaha di sebuah Negara.

Gambar 4.16. Kebebasan Moneter

Gambar 4.17. Kebebasan Membuka Usaha

d. Pasar Bebas Singapura (peringkat 1 pasar bebas bebas,, peringkat 17 kebebasan sektor keuangan), keuangan era perdagangan yang terbuka bebas dan kompetitif, serta keabsenan tarif untuk

103

impor diterapkan di Singapura. Usaha asing dan domestik diperlalukan sama di mata hukum, dan hamper disemua sektor ekonomi dibuka untuk 100% kepemilikan asing.tidak ada syarat dalam pengiriman atau repatriasi atas sebuah keuntungan. Di sektor keuangan yang kompetitif, 120 bank komersial dibuka dan 114 diantaranya adalah bank asing yang market sharenya terus meningkat. Hong Kong (peringkat 1 pasar bebas, peringkat 1 kebebasan sektor keuangan), perdagangannya adalah salah satu yang paling kompetitif dan efisien di dunia, dengan tarif 0 dan minimal batas non-tarif. Kerangkat investasi yang kuat dan transparan untuk jangka waktu yang lama, menarik investasi asing secara terusmenerus. Hong Kong telah mengokohkan status kompetitifnya sebagai sentral keuangan international yang dinamis dengan tingginya transparansi dan penegakan hukum dan peraturan yang bijaksana. Indonesia (peringkat 101 pasar bebas), tarif perdagangan rata-rata 3,1 persen, namun arus perdagangan terhambat oleh biaya-biaya yang sifatnya nontarif. Walaupun negaranya telah menerima investasi asing, banyak investor, asing maupun domestik, menghadapi rintangan yang signifikan karena ketidak konsistenan dalam penerapan etik investasi dan penegakan hukumnya. Di sektor keuangannya didominasi oleh perbankan komersil, empat diantaranya adalah bank milik pemerintah. Pasar modalnya pun belum cukup berkembang. Bila ditarik benang merahnya, peraturan yang sifatanya berbiaya maupun tanpa biaya adalah hambatan bagi investor untuk masuk kesebuah Negara, terlebih ketidakdewasaan dan ketidakmapanan peraturan dan iklim Indonesia dalam pasar bebas menjadikan Indonesia semakin kurang diminati bagi investor asing.

104

Gambar 4.18. Kebebasan Investasi

Gambar 4.19. Index Pasar bebas

e. Hukum dan Peraturan Singapura (peringkat 1 anti korupsi), memposisikan kkontrak ontrak yang aman bagi semua pelaku bisnis di Negara ini ini, karena tidak ada pengambilalihan, dan fungsi pengadilan niaga yang efisien. Singapura memiliki salah satu rezim terkuat di Asia hak kekayaan intelektual, meskipun penegakan penegakannya nya masih dapat ditingkatkan. Pemerintah memberlakukan secara kuat peraturan anti-korupsi. Tindakan korupsi dinilai kejahatan bagi warga negara untuk menyuap seorang pejabat asing atau orang lain, baik di dalam maupun di luar Singapura. Bila dilihat dari grafik, menunjukan integritas Negara yang tinggi atas ketahanan dari korupsi.

105

Hong Kong (peringkat 13 anti korupsi), meski peraturan akan korupsi tidak setinggi Singapura, keefisienan sistem hukum di Hong Kong menjadikan warga yang menghormati peraturan dan kebijakan hukum. Kerangka konstitusionalnya telah menyediakan hukum dasar untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Jurisdiksinya terpisah dari pengaruh eksekutif dan legislative di Beijing, menjadikan tradisi nol toleransi atas korupsi terpelihara dengan efektif. Indonesia (peringkat 113 anti korupsi), secara umum, hak kekayaan intelektual dihargai di Indonesia, namun penegakan hukumnya kurang efisien dan tidak memadahi jika dilihat tingginya tingkat plagiatisme di Indonesia. Fungsi Judisialnya tidak sepenuhnya independen dan menjadikannya rentan akan pengaruh politik. Dalam ketidakadaan kerangka hukum yang efisien, pengadilan mengatur secara terkesan semena-mena dan tidak konsisten. Perlindungan atas HAKI dan anti korupsi pun di bawah standar dunia. pembajakan dan korupsi pun terus tumbuh di Indonesia. Jika dibandingkan ketiga Negara ini, Indonesia tampil sebagai Negara yang paling rendah komitmennya dalam memerangi korupsi dan pembajakan. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Indonesia kurang diminati di mata internasional. Dengan tren angka terbebas dari korupsi Indonesia meningkat, membuat Indonesia memiliki kemungkinan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik dikemudian hari.

106

Gambar 4.20. Angka Bebas Dari Korupsi

IV.2.3.2. Komparasi dan Analisa D Dampak Ekonomi dan Penanaman Modal Asing Perubahan peraturan yang dilakukan Negara-negara ini tentunya diharapkan dapat membuahkan hasil yang sesuai dan sepadan. Pengorbanan porsi yang diperoleh Negara diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi perekonomian, iklim investasi dan yang terpenting, fungsi pajak itu sendiri, yakni untuk mendistribusikan mend kesejahteraan bagi Negara. Ada dua indikasi dampak atau implikasi yang akan dilihat dan dibandingkan, yaitu danpak dari segi Produk Domestik Broto atau Gross Domestic Products (GDP) dan penanaman modal asing atau foreign direct Investment Berikut adalah dampak yang muncul dari berbagai perubahan peraturan pajak di Negara-negara Negara Tax Haven dan Indonesia.

107

a. Dampak Ekonomi

GDP (JUTA USD) 1,000,000 800,000 600,000

Hong Kong SAR

400,000

Indonesia

200,000

Singapore 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

0

Gambar 4.21. Komparasi GDP

Banyak perubahan secara ekonomi yang dialami ketiga Negara ini. Di awal krisis moneter pada tahun 1998 sampai awal tahun 2003 indonesia menghasilkan lebih dari dua kali GDPnya dan memimpin secara angka dibandingkan kedua Negara Tax Haven. Tahun 2007 ke tahun 2008, Indonesia memperoleh pertumbuhan terbesarnya yakni di angka 51% dan memimpin angka GDP terbesar. Pada tahun 2009, seusai krisis moneter pertama di abad 21, kedua Negara Tax Haven mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan Indonesia masih mendapatkan pertumbuhan yang positif walaupun kecil. GDP (Juta USD) Hong Kong SAR Indonesia Singapore

1998

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

166,909 169,121 158,572 177,773 207,089 215,366 209,308 224,174 243,302 95,445 85,013

165,021 234,861 285,739 432,188 510,963 538,701 708,352 845,680 94,308 95,957 125,429 177,580 189,964 185,638 227,382 259,849

Tabel 4.21. Komparasi GDP

108

Namun bila dilihat pertumbuhan GDP ini dibagi pada tiap individu yang hidup di Negara-negara tersebut, Indonesia mempunyai angka yang sangat kecil. Di tahun 1998 GDP Indonesia per individu hanya sebesar satu per 50 dari GDP per individu di Hong Kong, dan satu per 43 dari GDP Singapura.

GDP/POPULASI (USD) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Hong Kong SAR

Indonesia

Singapore

Gambar 4.22. Komparasi GDP per Populasi

Perbandingan ini terus diperkecil dari tahun ketahunnya. Seiring dengan transformasi perpajakan yang diterapkan Indonesia, Indonesia memperkecil angka selisih antara Indonesia dengan kedua Negara Tax Haven ini. Sampai tahun 2011, Indonesia sudah menjadi satu per sepuluh dari GDP per individu di Hong Kong. Dapat dibayangkan bila pelaksanaan kemudahan pajak yang diberikan di Indonesia sesemarak kedua negara tersebut, Indonesia akan menjadi kekuatan bisnis yang baik.

109

GDP (Juta USD/population)

1998

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Hong Kong SAR 25,507 23,765 21,446 25,769 29,667 30,685 29,668 31,620 34,160 Indonesia Singapore

475

734

1,000

1,181

1,841

2,151

2,242

2,915

3,443

21,670 22,718 20,821 28,341 39,003 41,223 39,858 48,368 54,812

Tabel 4.22. Komparasi GDP per Populasi

b. Dampak Penanaman Modal Asing Indikasi yang tepat untuk mengukur apakah fasilitas yang diberikan berlangsung efektif dan efisien adalah melalui manifestasi utamanya, dalam hal ini mengukur kesuksesan peraturan pajak yang berlaku di Negara Tax Haven dan Indonesia diukur melalui nilai investasi atau penanaman modal asing yang masuk tiap tahunnya di Negara ini. Hal ini menjadi indikasi yang tepat karena pada dasarnya fasilitas ini diberikan dan ditargetkan bagi para pelaku investasi khususnya investor asing yang dapat masuk kesebuah Negara, terlebih Negaranegara Tax Haven yang umumnya mempunyai kekayaan dan ukuran geografis alam yang kecil dan sedikit, sehingga memerlukan kekuatan lain diluar kedua hal tersebut dari penanam modal asing.

110

Dalam perbandingan penanaman modal asing atau FDI, dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara negera-negara Tax Haven dengan Negara biasa seperti Indonesia. Dapat dilihat dalam grafik, seusai krisis moneter dunia pada tahun 1998, Indonesia, Hong Kong dan Singapura memulai angka penanaman modal asing yang tidak terlampau jauh satu sama lainnya. Namun dalam pertumbuhan selanjutnya di tahun 2000 indonesia malah tertinggal dengan terjadinya pertumbuhan nilai FDI yang menurun, sedangkan Singapura mengalami peningkatan nilai investasi di tahun 2000, dan pada tahun yang sama Hong Kong mengalami pertumbuhan nilai investasi asing yang msauk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan nilai investasi negaranya pada tahun 1998.

Foreign Direct Investment (USD) 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 -10,000,000,000

1998

2000

Hong Kong SAR

2003

2005 Indonesia

2007

2008

2009

2010

Singapore

Gambar 4.23. Komparasi Foreign Direct Investment

Hal ini menunjukan bahwa pasca terjadinya masalah perekonomian dunia Negara Tax Haven memiliki kemampuan recovery atau penyembuhan yang 111

lebih tinggi dibandingkan dengan Negara biasa seperti Indonesia. Hal ini kemudian terjadi kembali seusai krisis finansial pada tahun 2009, dimana Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak sesignifkan dibandingkan Negara-negara Tax Haven. Ini menjadikan Indonesia mempunyai nilai kompetisi yang lebih rendah. Mempermudah dan penyederhanaan sistem dan peraturan pajak yang diberlakukan di Indonesia sejak 2008 terbukti berbuah baik. Hal ini tercermin dari peningkatan yang terjadi pada tahun 2010. Walaupun pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai penanaman modal asing di Indonesia, hal ini bukanlah dikarenakan peraturan Indonesia yang tidak bersahabat, melainkan kondisi ekonomi dunia yang mempersulit kondisi para investor dan meningkatkan kehati-hatian mereka dalam melakukan penanaman modal. FOREIGN DIRECT INVESTMENT (USD) 1998

Hong Kong SAR 14,765,019,797

Indonesia

Singapore

(240,800,000)

7,313,866,999

2000

61,923,897,912

(4,550,355,286)

16,484,457,326

2003

13,624,438,415

(596,923,828)

11,941,337,976

2005

33,617,699,019

8,336,257,208

15,459,648,311

2007

54,365,130,315

6,928,480,000

37,032,936,287

2008

59,614,391,549

9,318,453,650

8,588,194,481

2009

52,395,154,100

4,877,369,178

15,278,566,655

2010

71,066,137,585

13,370,580,771

38,638,121,024

Tabel 4.23. Komparasi Foreign Direct Investment

112