perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Kota Surakarta Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15'' 110045'35'' Bujur Timur dan antara 7036'00''- 7056'00' 'Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo. Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya. Jika dilihat dari batas kewilayahan, Kota Surakarta dikelilingi oleh tiga Kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur dibatasi dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Sementara itu secara administratif, Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon,
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT). Total keseluruhan penduduk di Kota Surakarta menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tahun 2011 tercatat sejumlah 536.498 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yakni 271.332 jiwa perempuan dan 265.166 jiwa laki-laki. Dengan luas wilayah 44,04 Km2 membuat tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 12.182 jiwa/Km 2. Dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Surakarta tersebut 149.258 jiwa termasuk gololongan anak-anak. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta a. Visi dan Misi Dispendukcapil: 1) Visi Dispendukcapil: Terwujudnya
tertib
administrasi
Kependudukan
dengan
Pelayanan Prima menuju Penduduk berkualitas. 2) Misi Dispendukcapil: a) Mengembangkan
kebijakan
dan
sistem
serta
menyelenggarakan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta
ke
Transmigrasian
untuk
menghimpun
data
kependudukan serta menerbitkan indentitas dan dokumen penduduk
serta
pelayanan
Transmigrasi
rangkamewujudkan tertib administrasi kependudukan.
dalam
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b) Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi serta menjalankan,sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap,akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. c) Menyusun
perencanaan
Kependudukan
sebagai
dasar
perencanaan dan perumusan pembangunan Nasionanl dan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. d) Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi,selaras dan seimbang antara kuantitas / pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat untuk pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak
hak penduduk.
Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yaitu : 1) Mewujudkan profesionalisme kerja seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 2) Meningkatkan
ketepatan
dan
kependudukan dan pencatatan sipil.
kecepatan
laporan
data
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3) Meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4) Mengembangkan jaringan online untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dalam rangka mewujudkan E KTP. 5) Meningkatkan
akurasi
data
statistik
vital dan
database
kependudukan Kota Surakarta. 6) Membangun dan menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder dan unit kerja terkait. 7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta catatan sipil. 8) Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen akta catatan sipil. 9) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. 10) Menciptakan masyarakat yang memiliki identitas diri dan keluarga 11) Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen berupa back up data akta capil guna mewujudkan pelayanan prima.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Tugas Pokok dan Fungsi
1) Tugas pokok : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. 2) Fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a) Penyelenggaraan Sekretariatan b) Penyusunan Rencana Program Evaluasi dan Pelaporan c) Pengelolaan Administrasi Kependudukan d) Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil. e) Pengelolaan dan Pelayanan Dokumen. f) Penyelenggaraan Penyuluhan. g) Pembinaan Jabatan Fungsional c. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat. a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. b) Sub Bagian Keuangan. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Data dan Statistik. a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik. b) Seksi Sistem Teknologi dan Informasi. 4) Bidang Pendaftaran Penduduk. a) Seksi Identitas Penduduk. b) Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk Rentan. 5) Bidang Pencatatan Sipil. a) Seksi Perkawinan dan Perceraian. b) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak. 6) Bidang Dokumentasi dan Informasi. a) Seksi Pengelolaan Dokumentasi. b) Seksi Penyuluhan dan Pelayanan. 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berikut ini akan disajikan dalam bentuk bagan struktur oganisasi : Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil Dari beberapa bidang tersebut, yang secara langsung menangani tentang pelaksanaann Kartu Insentif Anak adalah Bidang Data dan Statistik. Bidang Data dan Statistik terdiri dari Seksi Pengolahan Data
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dan Statistik Seksi dan Sistem Teknologi dan Informasi. Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data dan statistik dan sistem teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas bidang data dan statistik mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data dan statistik. 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem teknologi informasi. 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Deskripsi Program Kartu Insentif Anak Dalam Peraturan Walikota Surakarta nomor 21 Tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak, KIA adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di kota Surakarta, berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Dinas yang menjadi implementor dari KIA sendiri adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta. Program ini diadakan dinas tidak lain karena Kota Surakarta merupakan pilot project Kota Layak Anak. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka membuat Akta kelahiran masih belum optimal. Dengan adanya program KIA tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membuat akta kelahiran. Tujuan program tersebut adalah sebagai kartu identitas, kartu yang memberikan fasilitas diskon, dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Adapun pengungkapan oleh pegawai Dispendukcapil mengenai program KIA, yaitu:
adalah sebagai kartu identitas. Terus KIA itu buat diskon, peningkatan kesejahteraannya disitu. Yang melatarbelakangi KIA Renstra 2011 anak anak surakarta tercatat kelahirannya, jadi untuk menarik masyarakat membuatkan akta untuk anaknya, kita membuat strategi yang pertama itu pengurusan akta kelahiran bekerjasama dengan PKK, yang kedua itu kampanye akta kelahiran kampanye menggunakan spanduk, leaflet, dll. Selain itu juga karena Surakarta merupakan pilot projek Kota Layak Anak dek. Jadi pemerintah ncara 2 Mei 2013) Maksud penerbitan KIA dalam dispendukcapil.go.id yaitu:
1. Mendukung RENSTRANAS tahun 2011 dan RENSTRA Kota Surakarta Tahun 2011, bahwa semua anak tercatat kelahirannya. 2. Mendukung program Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik jasmani , rohani maupun sosial. 4. Sebagai Kartu Identitas anak yang berdomisili di Kota Surakarta. Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak. Tentu saja dengan stakeholder yang telah terikat kontrak dengan Dispendukcapil.
Waktu penyelesaian KIA untuk perseorangan 7 hari kerja dan untuk kolektif 14 hari kerja. Untuk pengambilan KIA harus dilaksanakan oleh pemohon yang bersangkutan / yang mewakili dengan membawa dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
menunjukkan Surat Kuasa serta mengisi Surat Tanda Bukti Penerimaan. Dan yang paling penting pembuatan KIA tidak dipungut biaya (gratis). Dalam Perwali kota Surakarta pada pasal 5 dijelaskan mengenai persyaratan penerbitan KIA antara lain : 1.
Mengisi formulir permohonan KIA
2.
Fotokopi akta kelahiran anak
3.
Pas photo anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
4.
Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak
5.
Fotocopi Kartu Keluarga Orang Tua
Masa berlaku KIA adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang sebatas usia anak sampai dia mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak). Berikut adalah pihak pihak yang bekerjasama dengan Dispendukcapil untuk memberikan fasilitas dalam program KIA adalah :
1.
Mitra Pendidikan
g. Gilang
a. PT. Gramedia
Ramadhan
Studio
Drummer
b. Pusat Buku Sekawan
h.
c. Toko Buku Toga Mas
i. Politeknik Indonusa Surakarta
d. Toko Buku Tunas Mekar
j. LKP Magistra Utama
e. ELTI Gramedia
k. English Learning Centre (ELC)
f. YMI Kurnia (Wisma Musik
l. Lembaga Pendidikan Alfabank
Kurnia)
m. LKP IMKA
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
n. Padepokan Seni Sarotama
a. Restoran Taman Pringsewu
o. Sanggar Seni Metta Budaya
b. Mie Gajah Mas
p. Sanggar Tari Soeryosoemirat
c. Che-Es Resto
q. Semarak
d. Erigo Resto
Candrakirana
Art
Centre r. Sanggar
e. Bakso Alex Tari
Sarwi
Retno
Budaya
f. Dapur Solo g. Toko Roti Ganep
s. Toko Risc Komputer
5. Mitra Busana
t. Cil
a.
PT. Batik Danar Hadi
b.
Batik Gunawan Setiawan
a. PT. Askes
c.
Toko Mardi Rahayu
b. PT. Sentra Diagnostika Budi
d.
Toko Modis
e.
Persewaan Baju Kartinian &
Cil Craft
2. Mitra Kesehatan
Sehat c. Optik Pranoto
Profesi Griya Cattleya
d. Optik Kunanti
f.
e. Solo Optik
6. Mitra Wisata
3. Mitra Olahraga a. The Sunan Hotel b. Kusuma Sahid Prince Hotel c. Hotel Sahid Jaya Solo d. PDAM Surakarta e. UPTD Prasarana Olahraga 4. Mitra Boga / Kuliner
Graha Batik Cempaka
a.
Taman Hiburan Sriwedari
b.
Taman Satwa Taru Jurug
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
B. Deskripsi Hasil Penelitian Dalam bab ini peneliti
akan
membahas
mengenai
efektivitas
pelaksanaan program Kartu Insentif Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan faktor
faktor yang mempengaruhinya.
Peneliti memilih beberapa mitra dan masyarakat sebagai uji validitas data. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait pelaksanaan program Kartu Insentif Anak, yaitu: 1. Pelaksanaan program Kartu Insentif Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Pelaksanaan program KIA peneliti lihatdari juklak juknis program KIA berdasarkan Perwali no. 21 tahun 2009 dan perjanjian kerjasama KIA. Hal ini mengingat fokus implementasi menurut Ripley dan Franklin yaitu kepatuhan dan apa yang terjadi. Untuk
mendiskripsikan
pelaksanaan program
KIA
peneliti
membaginya menjadi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut untuk lebih jelasnya: a. Persiapan Tahap persiapan merupakan tahap sebelum program dilaksanakan. Tahap persiapan ini berfungsi untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tahap pelaksanaan, termasuk didalamnya adalah mempersiapkan berbagai keperluan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program. Dengan adanya
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tahap ini, suatu program yang akan diluncurkan diharapkan akan mendapat dukungan positif dari publik. Tahap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dengan membuat Peraturan Walikota Surakarta no. 21 tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak. Kemudian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan persiapan dengan membuat perjanjian kerjasama antara dinas dengan mitra pendukung KIA, juga perjanjian kesepakatan bersama antara Walikota dengan mitra pendukung KIA. Hal ini berkaitan dengan pelayanan fasilitas diskon oleh stakeholder. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik Dispendukcapil Kota Surakarta, yaitu:
dek, itu yang menjadi pedoman pelaksanaan KIA. kemudian kita juga membuat perjanjian kerjasama MOU sebagai tanda kerjasama stakeholder dengan Walikota, dan MOA sebagai tanda kerjasama stakeholder dengan dinas. Hal ini 2 Mei 2013) Selain itu, dalam persiapan peluncuran program KIA, Dispendukcapil juga telah siap dengan seluruh alat juga bahan pembuatan KIA. sejumlah 30.000 blanko dan bahan KIA telah siap juga alat untuk mencetak kartu tersebut. Alat dan bahan tersebut Dispendukcapil dapatkan dengan bekerjasama dengan Unicef. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik Dispendukcapil berikut:
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bahan KIA dari Unicef, sampai sekarang masih banyak dek, karena yang daftar juga belum semua kan. Untuk dana promosi dan staf kita dapat dari APBD. Jadi untuk dana kita
Kemudian juga, pada tahap persiapan pihak Dispendukcapil juga mengadakan acara
acara soasialisasi untuk memberitahukan
program baru kepada publik. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik Dispendukcapil kota Surakarta, yaitu:
lokakarya, workshop, terus kita mengundang pihak kelurahan, PKK, organisasi masyarakat, rumah sakit, LSM, dan juga pers kita ajak diskusi bareng bagaimana tentang program baru ini. Jadi biar mereka juga apresiatif dengan (Wawancara 2 Mei 2013)
b. Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program KIA, tentu saja terdapat banyak kegiatan untuk mencapai tujuan dari program. Dalam pelaksanaannya Dispendukcapil
mengadakan
sosialisasi
dan
prosedur pembuatan KIA baik pelayanan maupun penerbitan. Berikut penjelasan lebih lanjut: 1) Sosialisasi Sosialisasi merupakan suatu proses agar supaya publik mengetahui suatu program dari pemerintah. Selain itu juga agar bisa menambah minat masyarakat terhadap program tersebut. Dalam pelaksanaan program KIA sosialisasi telah dilakukan oleh pihak dinas kepada masyarakat baik lewat
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
media maupun secara langsung. Sosialisasi seacara langsung telah berlangsung intens ke kelurahan, PKK, ormas(FAS, LSM KIPPAS, dll) juga kesekolah
sekolah. Walaupun sosialisasi
belum terfokus hanya pada KIA. Seperti yang diungkapkan pihak dinas berikut:
khusus PKK, melibatkan kelurahan juga. Jadi tempatnya di kelurahan, tapi seluruh PKK kota dikumpulkan juga, yang datang juga banyak kok. Tapi sosialisasi ga Cuma KIA, tp semua pelayanan di capil. Kalo yang Cuma KIA tu sosialisasi di pertemuan kepala sekolah. 1 minggu (Wawancara 31 Mei 2013) Jadi memang tiap tahun telah disosialisasikan kepada masyarakat lewat perwakilan PKK dan kelurahan. Selain itu juga
pihak dinas masuk pada pertemuan kepala sekolah.
Tetapi pada kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu ketika peneliti wawancarai. Seperti pengungkapan bu Fitri (tidak membuat KIA) berikut:
juga belum sekolah juga mas, tidak tahu kalo ada program seperti itu. Saya belum pernah dengar mas malah, baru tahu ya dari masnya. Kayaknya juga ga ada sosialisasi kok dari kelurahan, ga tau juga deh. Tapi (Wawancara 25 Mei 2013) Kemudian untuk sosialisasi lewat media, Dispendukcapil menggunakan xbanner, spanduk, leaflet, dan website. Ketika peneliti melakukan peneletian. Xbanner dan spanduk mengenai KIA hanya ada 1 pada setiap mitra pendukung KIA. Leaflet
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
juga hanya peneliti lihat di Dispendukcapil saja, dan diberikan ketika ada masyarakat yang bertanya serta ingin mendaftar KIA. Tentu hal tersebut sangat kurang, karena dengan minimnya media sosialisasi tersebut banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Seperti pengungkapan dari bu Karni dan bu Fitri berikut:
masih kurang mas kayaknya, saya juga baru lihat tu nek ga pas ke toko buku ya ke taman sriwedari.
m pernah lihat spanduk tentang KIA mas, memang ada
Hal serupa juga diungkapkan oleh Store Manager Togamas. Berikut pengungkapannya:
memberi 1 xbanner didepan. Ketika ketemuan, pernah disebutkan Dispendukcapil akan membuat spanduk di prempatan jalan dan lain lain. Tetapi sampai sekarang belum ada. Ya hanya xbanner didepan aja itu. Jadi sosialisasi lebih ke internal kita
Untuk sosialisasi lewat web, dinas mengungkapkan telah banyak yang menggunakan web. Seperti pengungkapan Kepala Bidang Data dan Statistik berikut:
waktu kemarin, masyarakat sudah ada usaha membuka web, karena pernah ada yg protes terkait 2013)
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tetapi pada kenyataannya masih sedikit masyarakat yang membuka web Dispendukcapil bahkan tidak tahu mengenai media web tersebut. Seperti pengungkapan pak Zainal dan bu Fitri berikut: lum tahu mas kalo di internet ada. Maklum orang tua, jadi masih kesulitan menggunakan internet. Mei 2013) 013)
2) Prosedur Pembuatan KIA Dalam pelaksanaan program Kartu Insentif Anak cenderung mudah dalam prosedur membuat KIA. Seperti yang telah diungkapkan Kepala Bidang Data dan Statistik Dispendukcapil berikut:
sibuk daftarnya pun kolektif dari sekolah boleh kok, yang penting anak tersebut masuk KK Surakarta. Kalo untuk syarat syarat pembuatannya, ini dek mengisi formulir permohonan KIA, fotokopi akta kelahiran anak, Pas photo anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar, fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak, fotocopi Kartu Keluarga Orang Tua, mudah kok dan
Kemudahan tersebut juga diungkapkan oleh Wakil Ketua FAS(Forum Anak Surakarta). Berikut pengungkapan dari pihak FAS:
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
rmasuk mudah kok mas, emang ribet tapi ga masalah kok, mudah, kan buat mereka juga
Salah satu masyarakat pengguna KIA juga mengungkapkan hal tersebut. Berikut pengungkapan dari bu Retna tersebut: g semua itu udah ada kok syarat - syaratnyanya kayak akta, foto anak saya, sama KK dan KTP og, kan gratis juga mas, cuma terkadang males aja mas ndadak fotokopi dan lain lain
Jadi untuk syarat pembuatan KIA cenderung mudah. Adapun alur proses permohonan dan penyelesaian pembuatan KIA pada Dispendukcapil sebagai berikut: Gambar 4.2 Alur proses permohonan dan penyelesaian pembuatan KIA pada Dispendukcapil
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakrta
Dari alur proses diatas anak yang bersangkutan ataupun bisa diwakilkan dengan surat kuasa datang ke Dispendukcapil dan mengisi formulir permohonan KIA dengan membawa juga
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
syarat, syarat yang telah dijelaskan pihak Dispendukcapil yaitu, fotokopi akta kelahiran anak, Pas photo anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar, fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak, fotocopi Kartu Keluarga Orang Tua. Adapun formulir pendaftaran Kartu Insentif Anak: Gambar 4.3 Formulir Permohonan Kartu Insentif Anak
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Formulir tersebut merupakan salah satu syarat permohonan KIA. Setelah formulir tersebut diatas diisi delengkapi syarat syaratnya diserahkan kepada petugas yang bersangkutan. Setelah memenuhi syarat akan segera diproses dan setelah selesai akan diberikan kepada pemohon. Waktu penyelesaian KIA secara perseorangan selama 7 hari, jika kolektif 14 hari jam kerja. Dan dalam pembuatannya pun tidak dipungut biaya sedikitpun. Dalam proses tersebut, kebetulan ketika saya berada di Dispendukcapil pada waktu itu ada yang
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mengambil KIA. Pemohon diberi seperti kwitansi berwarna merah muda sebagai tanda telah mendaftar KIA. Dan kwitansi tersebut ditunjukkan kepada petugas pada waktu mengambil Kartu Insentif Anak. Berikut adalah Bentuk Kartu Insentif Anak: Gambar 4.4 Kartu Insentif Anak
Dalam
pelayanan
dari
pihak
Dispendukcapil
masyarakat terkait pembuatan KIA juga tidak berbelit
kepada belit
dan memudahkan mereka. Seperti yang telah saya ungkapkan diatas. Ketika saya sedang di Dispendukcapil, kebetulan ada yang sedang mengambil Kartu Insentif Anak. Ketika orang tersebut datang, dia langsung kebagian Data Statistik yang merupakan pelaksana KIA. Pada waktu itu, karena seorang ibu ibu bersama anaknya tampak kebingungan seorang petugas
mempersilakan mereka duduk dan memintai kwitansi dari ibu
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tersebut serta mencarikan KIA dari anak ibu tersebut. Jadi sebenarnya ketika masyarakat bingungpun mengenai apa itu program
Kartu
Insentif
Anak
jika
mereka
mau
ke
Dispendukcapil mereka akan dilayani dengan baik.
c. Evaluasi Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam pelaksanaan program KIA. Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan tertentu pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri, agar rumusan kegiatan tepat, kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan tujuan kegiatan tersebut dapat dicapai secara optimal. Dalam pelaksanaan program KIA, penemuan lapangan menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi masih terhambat. Seperti pengungkapan Kepala Bidang Data dan Statistik berikut:
menggunakan atau tidak dek, karena SDMnya juga kurang. Kemudian juga KIA tidak memandang tingkat kekayaan, karena target kita adalah anak, jadi ya semua anak di Kota Surakarta, karena kan ini program untuk 2013)
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Selain itu hambatan terjadi juga pada pengawasan stakeholder. Hal ini dikarenakan juga mitra pendukung KIA tersebut tidak mau direpotkan untuk mencatat pengguna KIA. Hanya toko buku Togamas saja yang mencatat penggunaan KIA ditempatnya.
Supervisor
Sekawan
mengungkapkan
sebagai
berikut: idak mencatat pengguna KIA di sekawan, karena kita tidak memantau secara detail. Tetapi kira kira mas septian, untuk harian belum tntu 1 bulan 25 hari jam kerja, ada 2-4 orang menggunakan KIA. Tetapi ketika ada momen tertentu seperti tahun ajaran baru banyak yang
Begitu pula dari pihak Sekretaris Taman Sriwedari dan bagian keuangan Jurug mengungkapkan juga tidak mencatatnya. Berikut pengungkapannya: awal saja. Sekarang juga sudah tidak mas, catatan yang dulu
a mas, karena memang ribet ya Mei 2013)
perpustakaan.uns.ac.id
2. Faktor
digilib.uns.ac.id
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu
Insentif Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Dalam suatu program, terdapat kendala maupun masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Begitu juga program Kartu Insentif Anak, efektivitas pelaksanaan program tersebut telah digeneralisasikan, yaitu belum efektif. Terdapat faktor program
KIA
tersebut.
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Berikut
adalah
faktor
faktor
yang
mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Insentif Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yaitu: a. Komunikasi Dalam suatu pelakasanaan program, sangat penting adanya komunikasi yang lancar terkait pelaksana dengan sasaran program. Selain itu mitra pendukungpun juga harus ada komunikasi tersendiri. Hal tersebut agar jika memang program harus ada perbaikan segera diketahui oleh pihak pelaksana. Dengan demikian evaluasi dari program tersebut akan lebih mudah dilakukan. Dari aspek komunikasi penulis melihat dari komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Dalam jurnal Iklim Komunikasi Organisasi dan Kinerja Karyawan di Bank Bukopin Cabang Medan oleh Duti Marcyola menyatakan
komunikasi organisasi diberi batasan
sebagai arus pesan suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain meliputi arus komunikasi vertikal dan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
horizontal (Effendy, 2007 : 114). Komunikasi dibutuhkan dalam penyelesaian tugas dan
fungsi
perusahaan. Pembahasan lebih
jelasnya sebagai berikut: 1) Komunikasi Horizontal Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antar pihak pelaksana. Yang dimaksud disini adalah menyangkut
koordinasi
yang
dilakukan.
Hal
ini
menyangkut pencapaian tujuan pelaksanaan program KIA dengan strategi yang dinas gunakan. Dalam pelaksanaan program KIA pihak Dispendukcapil telah melakukan pembagian tugas, ada yang mengurus tentang pencatatan dan pembuatan yang melayani pembuatan KIA seperti yang telah penulis jelaskan dalam akses pelayanan dalam pembahasan sebelumnya. Ada juga yang menjadi tim sosialisasi program KIA. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik Dispendukcapil, yaitu:
banjarsari kita masuk, di pasar kliwon kemarin juga, jadi timnya gentian, kita bagi bagi dek, jadi misal ada momen yang bersamaan bisa disebar. Pokoknya kita pembagian tugas aja dek. Karena 17 Juni 2013)
Jadi, untuk koordinasi antar pelaksana sudah cukup baik. Terjadi pembagian tugas agar lebih efektif dalam
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
melaksanakan program. Komunikasi secara horizontal mendukung pelaksanaan program KIA Kota Surakarta. 2)
Komunikasi Vertikal Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara pihak implementor dengan mitra maupun sasaran program. Dalam program KIA sasaran program adalah masyarakat. Komunikasi dari Dispendukcapil kepada mitra berlangsung dengan baik, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, mitra telah paham mengenai program KIA dengan membaca MOU dan MOA serta ada pertemuan untuk tiap tahunnya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk feedback komunikasi antara dinas dengan mitra, namun pertemuan yang hanya 1 tahun sekali kurang efektif karena permasalahan dalam suatu program pasti sering timbul. Seperti pengungkapan dari Store Manager Togamas berikut:
menurut saya kurang mas, karena pemasalahan sering timbul mas, mungkin 1 tahun tu 2(Wawancara 14 mei 2013) Hal tersebut menyebabkan evaluasi tidak bisa segera dilakukan, dan perubahan program agar lebih maju terhambat. Kemudian, komunikasi vertikal antara dinas dengan masyarakat. Dari data sebelumnya pengungkapan seorang
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
masyarakat yang tidak membuatnya saja, memang promosi ke seluruh masyarakat Surakarta masih kurang. Selain itu, dalam
pembahasan
sebelumnya
terkait
kemudahan
informasi secara tidak langsung yaitu melalui xbanner, spanduk, dan lain - lain juga masih kurang. Hanya ada 1 spanduk atau xbanner di mitra pendukung KIA, padahal belum tentu masyaraat sering kesana. Pemasangan spanduk atau xbanner hanya di lakukan ditempat pelayanan, hal tersebut diungkapkan dari pihak dinas sebagai berikut:
ditempat pelayanan (Wawancara 31 Mei 2013) Jadi memang fokus sosialisasi adalah secara langsung ke masyarakat, tetapi faktanya hal tersebut masih terhambat juga. Dalam komunikasi secara langsung, sebenarnya usaha Dsipendukcapil untuk mensosialisasikan program KIA sudah cukup banyak yaitu dengan sosialisasi telah dilakukan di PKK, sekolah
sekolah, kelurahan
kelurahan, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tetapi kesalahan terjadi pada distribusi informasi. Seperti contohnya kasus pada pembahasan sebelumnya. Ibu
ibu yang ikut PKK tidak mendapat
sosialisasi mengenai program KIA, padahal sebenarnya
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dispendukcapil telah mensosialisasikan kepada perwakilan tiap PKK.
Kesalahan juga bisa terjadi ketika sosialisasi.
Sosialisasi dilakukan hanya tiap tahun dikelurahan kelurahan, juga mengundang seluruh PKK di Surakarta. Tetapi, sosialisasi tidak fokus ke program KIA. Maka dari itu sosialisasi terkait program KIA kurang efektif. Sosialisasi ke sekolah
sekolah khususnya ke kepala
sekolah sudah cukup baik walaupun belum bisa mencakup anak
anak yang belum sekolah ataupun masyarakat tidak
mampu untuk bersekolah. Komunikasi vertikal antara dinas dengan mitra pendukung KIA cukup lancar, tetapi komunikasi antara dinas dengan masyarakat terhambat distribusi informasi, dan sosialisasi secara tidak langsung yang kurang. Jadi untuk komunikasi vertikal masih kurang mendukung terhadap pelaksanaan program KIA.
b. Resources atau Sumber Daya Sumber daya dalam pelaksanaan suatu program dapat berupa: 1) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah implementer
yang
akan
mempengaruhi
pelaksanaan
program KIA. Manusia merupakan penggerak utama suatu
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
program, karena memang manusialah yang juga membuat program tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, jumlah SDM
maupun
kualitas
mereka
akan
sangat
mempengaruhinya. Dalam pelaksanaan program Kartu Insentif Anak, tentunya dibutuhkan banyak staff. Demikian karena sasaran utama program ini adalah masyarakat khususnya anak - anak, untuk menjangkau kesuluruh lapisan tentunya akan dibutuhkan beberapa orang yang akan terbagi dibeberapa kecamatan ataupun kelurahan. Dengan
begitu,
penyampaian
informasi
KIA
dari
Dispendukcapil ke masyarakat akan lebih mudah. Melihat realita yang terjadi. Minimnya staf dari Dispendukcapil menjadi kendala utama program tersebut. Menurut pengungkapan dari pegawai Dispendukcapil pun sebenarnya tidak ada bidang khusus yang menangani program tersebut. Berikut pengungkapan dari Kepala Bidang Data dan Statistik Dsipendukcapil:
pengelolaan data statistik, KIA itu sebenarnya di tupoksi ga ada. Itu kayak pekerjaan tambahan yang masuk tupoksi. Bidang ini ada 2 seksi, pengolahan data dan IT, disini kan g ada tupoksi, akhirnya kita ada tambahan kerjaan disini. Team KIA ada 5 orang ditambah 2 orang dari outsourcing. Kalo nambah (Wawancara 2 Mei 2013)
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dari
pengungkapan
diatas,
memang
dari
pihak
Dispendukcapil sangat minim staf untuk melaksanakan program Kartu Insentif Anak. Tujuh orang pelaksana tersebut pun, mereka merupakan bidang yang sebenarnya bukan bidang khusus yang menangani KIA. Mereka merupakan staf bidang pengelolaan data statistik. Program KIA pun tidak ada dalam tupoksi. Dari hal tersebut dapat kita ketahui, untuk jumlah pelaksana pastilah sangat kurang, karena dengan luas Surakarta yang sedemikian hanya 7 orang yang melaksanakan program. Sehingga proses monitoring dan evaluasi juga masih sulit dilakukan. Selain itu juga, karena terbatasnya staf dalam hal kualitas SDM pun pastilah belum maksimal juga. Hal tersebut disebabkan karena bidang utama mereka adalah pengelolaan data statistik, jadi yang menjadi fokus utama bukan hanya KIA, tetapi juga dalam hal keseluruhan mengenai data dan statistik penduduk Surakarta. Sangat perlu adanya tambahan staf pelaksana KIA agar Dispendukcapil tidak kewalahan dalam melaksanakan program tersebut. 2) Sumber Daya Finansial Finansial
merupakan
sumber
yang
sangat
mempengaruhi juga setelah SDM. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan suatu program pasti akan mennjadi kendala
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dan kurang maksimalnya pelaksanaan program. Dalam hal finansial, seperti yang telah dijelaskan pada pembahsan sebelumnya, pihak dinas telah bekerjasama dengan Unicef. Kerjasama adalah bantuan berupaberupa alat, dan bahan pembuatan KIA. Selain itu pelaksanaan program KIA juga memperoleh dana dari APBD, untuk promosi dan honor staf. Jadi, memang untuk dana pelaksanaan KIA memang sudah cukup dengan alat dan bahan bantuan dari Unicef, serta dana APBD untuk promosi dan staf. 3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan penunjang program yang
akan
membantu
pelaksana/implementer
untuk
melaksanakan program. Sarana prasarana dapat berupa gedung, alat, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam hal tersebut, program Kartu Insentif Anak memang sangat membutuhkan penunjang dalam pembuatan KIA. Dalam hal prasarana, gedung Dispendukcapil memang sudah cukup luas. Tetapi ketika penulis kesana, bagian yang mengurusi KIA memang masih sangat sempit, mungkin karena bidang tersebut fokus utamanya adalah pengolahan data statistik. Hal inilah yang menjadi kendala Dispendukcapil ketika pendaftar KIA serentak. Tidak ada ruang kosong sebagai ruang tunggu
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
masyarakat yang mendaftarkan anaknya. Kemudian dalam hal sarana, untuk bahan dan alat pembuat KIA sudah memenuhi karena memang sudah mendapatkan bantuan dari Unicef. Tetapi, untuk jaringan online yang akan digunakan untuk monitoring dan evalusi Dispendukcapil kepada mitra masih belum ada. Berikut pengungkapan pihak dinas:
tetapi evaluasi yang mau kita bangun belum, karena stakeholder keberatan untuk mencatatnya. Sebenarnya bisa dengan online dek, tapi jaringan kita hanya bisa 14 jaringan, kita mau ganti astinet, tapi dana untuk kesitu belum ada. Karena memang fokus kita ke akta dulu, sudah online itu. Rencana kedepan, program KIA akan dibuatkan Kementrian mengenai sistem online untuk monitoring dan 013) Dari pemaparan diatas, memang sarana untuk menunjang sistem online untuk monitoring dan evaluasi program KIA belum ada. Hal ini terkait memang dana untuk itu belum ada, tetapi Kementrian juga sudah berencana untuk membuatkan sistem tersebut untuk kedepannya.
c. Dukungan Publik Suatu program
tentunya sangat
diperlukan
adanya
dukungan dari masyarakat. Tentunya karena program tersebut juga dibuat untuk masyarakat. Ketika program
tidak mendapat
dukungan, tentunya peran serta masyarakatpun akan sangat minim.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Selain itu pihak terkait pun juga harus mendukung, agar pelaksanaan program tersebut lancar. Begitu pula dengan Kartu Insentif Anak, program tahun 2009 yang butuh banyak dukungan dalam
pelaksanaannya.
Dukungan masyarakat yang positif
tentunya akan memeprlancar pelaksanaan program KIA. Selain itu dukungan dari mitra juga akan membantu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program KIA masyarakat cukup mendukung program tersebut. Dalam pengungkapan pihak FAS dan masyarakat mengungkapkan
mendukung
program
tersebut.
Berikut
pengungkapan dari Wakil Ketua FAS:
membantu anak
anak ketika mereka mau membeli
Dari salah satu masyarakat juga mengungkapkan. Berikut pengungkapan dari pak Zainal dan bu Fitri:
lumayanlah, pas saya membelikan kacamata anak saya di (Wawancara 18 Mei 2013) n buat mas, tentu 25 Mei 2013) Masyarakat yang belum membuat Kartu Insentif Anak pun ketika penulis wawancarai menyayangkan sosialisasi yang tidak sampai ke mereka seperti pada pembahsan sebelumnya, distribusi informasi dan sosialisasi secara tidak langsung terhambat sehingga
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mereka tidak tahu. Padahal setelah mereka tahu sebenarnya mereka sangat mendukung program tersebut. Pihak Dispendukcapil juga mengungkapkan memang masyarakat banyak yang mendukung program KIA. Berikut pengungkapan dari pihak dinas: asyarakat tentunya mendukung dek, hla wong kartu gratis og,
Ketika melihat dari pendaftar KIA yang masih sedikit, hal ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program KIA. Kemudian dalam hal penggunaan tiap masyarakat juga berbeda. Dari beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai ada yang menggunakan, jarang, ada juga yang malah belum sama sekali menggunakan. Berikut pengungkapan bu Karni dan bu Retna yang jarang dan belum pernah menggunakan:
arasen. Hla anak saya mending saya belikan buku di
ya membeli
Bahkan dari data Togamas, hanya 28 anak yang memanfaatkan kartu tersebut. Berikut data pengguna KIA sampai Mei 2013:
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel 4.1 Pengguna KIA Togamas sampai Mei 2013 NO NAMA 1 RAHMANIA ALVIA KUSUMA ( KIA ) 2 ARFAN AL FIRDAUS ( KIA ) 3 ARIQ ( KIA) 4 SENYUM CHANDRA ARSYA DWIPA ( KIA ) 5 ARYA SHODIQIN (KIA) 6 AUREL SANDRAGUNAWAN ( KIA ) 7 KIA SURAKARTA (KIA) 8 AINUN RAWIE ERA SAVITRI (KIA) 9 KIA AMADEUS RAYMOND BASTIAN SITORUS (KIA) 10 KIA DENIS PERMANA (KIA) 11 KIA DIANNOLA ANGELIQUE PITOYO (KIA) 12 KIA FAREL IFAN ATHALAH (KIA) 13 MIFTA KARUNIA SARI (KIA) 14 KIA TYAS DWI TUNJUNG WANGI (KIA) 15 ULFA SALVERA (KIA) 16 MUHAMMAD HANIF TAUFIQURRAHMAN (KIA) 17 EUGENIA CLARISSA SOEBAGIO ( KIA ) 18 NICHOLAS EKA SURYA SAPUTRA (KIA) 19 RAHMATIKA MUFIDA ( KIA ) 20 SALICHA OKTAMILA ASTITI ( KIA ) 21 SEPTIANA DWI ROSITA ( KIA ) 22 SMA INSAN CENDIKIA AL-MUSTABA (KIA) 23 NIKEN SOFI SALMA ( KIA ) 24 SYAHRANI INAYAH PUTRI ( KIA ) 25 TIARA LAKSITHADEVY K. ( KIA ) 26 VALENTINO FAVIAN ( KIA ) 27 VISITIAN ARMADATAMA RIYADI ( KIA ) 28 ZAHRA DIAN SURYONO ( KIA ) Sumber: Toko Buku Togamas Namun, ada juga masyarakat yang memanfaatkan kartu tersebut. Berikut pengungkapan pak Zainal yang menggunakan KIA:
(Wawancara 18 Mei 2013)
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Jadi, masyarakat sebenarnya mendukung program KIA, tetapi terhambatnya informasi membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang program KIA dan manfaat mempunyai kartu tersebut. Sebenarnya jika masyarakat tahu lebih dari sekedar tahu KIA, yaitu tahu kegunaan, dan tahu lebih rinci tentang program tersebut, pasti dukungan akan lebih banyak. Kemudian, terkait mitra pendukung KIA, tentu saja mereka mendukung. Karena mereka sudah tanda tangan MOU dan MOA untuk bekerjasama dengan dinas terkait pemberian diskon di perusahaan mereka. Berikut pengungkapan Dispendukcapil:
dia teken dengan kepala dinas dan walikota. Setelah mereka paham betul mereka support dan menentukan
Jadi, mitra mendukung melalui pemberian diskon yang telah disepakati kepada pengguna KIA.
d. Kondisi Sosial ekonomi, dan Teknologi Kondisi sosial ekonomi, dan teknologi akan sangat berpengaruh
terhadap
pelaksanaan
program
KIA.
Target
kepemilikan KIA adalah seluruh anak Kota Surakarta. Tentu saja dalam hal tersebut terdapat anak yang mampu maupun kurang mampu. Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Agustus 2012 jumlah penduduk miskin di Solo mencapai sekitar 130 ribu jiwa, hampir dua kali
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
lipat dari data yang dirilis BPS yang hanya sekitar 70 ribu jiwa (http://jogja.tribunnews.com) dari jumlah 536.498 jiwa masyarakat Kota Surakarta. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap penggunaan
KIA
terkait
dengan
diskon
yang
diberikan.
Masyarakat menengah kebawah menilai diskon yang diberikan masih terlalu kecil. Seperti pengungkapan dari bu Retna berikut:
2013) Begitu pula masyarakat yang tidak membuat KIA (bu Siti) juga mengungkapkan sebagai berikut berikut: programnya, tetapi ni terlalu kecil mas kalo buat kita, kayaknya jika dibanding dengan di sriwedari
Kemudian juga gengsi masyarakat masih ada dalam menggunakan KIA. Hal ini mungkin lebih cenderung kepada masyarakat ekonomi menengah keatas. Mereka malah malu menggunakan fasilitas KIA, seperti yang diungkapkan Sekretaris Sriwedari berikut:
malu untuk menggunakan mas, gara gara cuma sekian persen mungkin ya. Karena yang berkunjung kesini juga banyak. Tapi masih sedikit yang menggunkan
Alasan malu atau gengsi tersebut juga diungkapkan oleh bu Siti. Berikut pengungkapannya:
kalo saya juga memakai kasian yang lebih membutuhkan.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Maaf juga, saya alhamdulillah masih mampu membeli kok
Dari pembahasan diatas, memang kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan program KIA. Gengsi pada masyarakat menengah keatas, kurangnya diskon untuk masyarakat
ekonomi
menengah
kebawah
menjadi
kendala
pelaksanaan program KIA. Dalam hal teknologi, yang peneliti maksud adalah penggunaan teknologi dalam sosialisasi melalui web dinas. Program
KIA
telah
di
sosialisasikan
juga
melalui
web
Dispendukcapil. Menurut Dispendukcapil, seperti yang telah dibahas sebelumnya sudah banyak masyarakat yang membuka webnya. Menurut FAS juga sudah banyak yang menggunakan internet, jadi mungkin sudah banyak yang membuka. Tetapi pada kenyataannya juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi lewat web oleh dinas, bahkan ada yang tidak mengetahui internet. Jadi, penggunaan web sebagai media sosialisasi menunjukkan masih kurang mendukung pelaksanaan KIA. Karena penggunaan internet kebanyakan juga lebih ke jejaring sosial. Jadi, keterbatasan penggunaan teknologi juga sangat mempengaruhi pelaksanaan KIA terkait sosialisasi melalui web.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
C. Pembahasan Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program KIA, telah memenuhi peraturan yang seharusnya. Namun, dalam beberapa hal masih perlu untuk dibenahi. Proses pelaksanaan program Kartu Insentif Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan ptunjuk teknis (JuklakJuknis) yang telah ditetapkan. Dari sisi kepatuhan, pihak Dispendukcapil telah melaksanakan program KIA dengan baik sehingga pelaksanaan program KIA juga telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Dispendukcapil. Kepatuhan pelaksanaan program KIA oleh dinas ditunjukkan dengan adanya tahap
tahap yang telah dilakukan oleh Dispendukcapil. Tah dimulai
dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap persiapan pemerintah kota Surakarta telah membuat Peraturan Walikota no. 21 tahun 2009 tentang Kartu Insentif dan juga telah membuat perjanjian kerjasama yang mana menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh dinas. Perjanjian tersebut juga menjadi awal kerjasama antara pihak dinas dengan stakeholder. Kemudian dalam pelaksanaan program KIA, pihak dinas telah melakukan sosialisasi dengan baik. Dispendukcapil melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sosialisasi langsung telah dilakukan dengan baik oleh dinas yaitu melalui terjun langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk sosialisasi tidak langsung yaitu melalui media juga telah dilakukan walaupun dirasa belum gencar. Jadi untuk tahap sosialisasipihak dinas juga telah melakukan sesuai dengan juklak juknis.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kemudian, untuk prosedur pembuatan KIA, penerbitan dan pelayanan juga telah dilakukan dengan baik oleh Dispendukcapil. Hanya saja, untuk tahap evaluasi yang mana juga ada dalam juklak juknis pihak dinas belum bisa melaksanakan dengan sepenuhnya. Komunikasi yang terjadi , komunikasi secara horizontal telah bejalan dengan baik. Koordinasi antar pegawai Dispendukcapil telah dilakukan untuk membagi tugas dalam pelaksanaan KIA. Komunikasi vertikal masih belum berjalan baik. Hal tersebut karena dalam komunikasi antara dinas dengan stakeholder telah berjalan dengan baik, namun komunikasi antara dinas dengan pihak masyarakat masih terhambat distribusi informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil dengan perwakilan masyarakat seperti kelurahan dan PKK belum bisa tersampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut membuat proses pelaksanaan sedikit terhambat. Kemudian, dalam hal sumber daya, sumber daya manusia dari Dispendukcapil sendiri masih minim staf. Staf yang ada di Dispendukcapil hanya 7 orang, itupun tugas tidak fokus terhadap program KIA tetapi juga tugas bidang data statistik lain. Tentu saja hal tersebut menghambat pelaksanaan program KIA karena keterbatasan staf. Namun, untuk sumber daya finansial telah terpenuhi, karena selain adanya dana dari APBD, pihak dinas juga mendapatkan bantuan dari pihak Unicef. Kemudian dari sumber sarana dan prasarana belum bisa terlaksananya sistem online yang akan dilakukan oleh pihak dinas dengan stakeholder. Dukungan masyarakat terhadap program KIA masih sangat kurang, hal ini dilihat dari kurangnya
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
antusiasme masyarakat dalam membuat maupun menggunakan KIA. Tetapi dukungan diberikan oleh stakeholder dengan memberikan fasilitas diskon KIA. Kemudian, dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, kurang mendukung pelaksanaan program KIA. Hal ini karena masyarakat kurang mampu merasa diskon kurang, dan masyarakat mampu merasa malu untuk menggunakan kartu tersebut. Dalam hal teknologi juga masih terhambat karena masyarakat belum sepenuhnya membuka sosialisasi web oleh Dispendukcapil. Dari keseluruhan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan konsep Ripley & Franklin(1986,54)
tentang evaluasi proses implementasi, konsep Ripley
dipakai dengan baik oleh pihak Dispendukcapil. Sementara konsep Edwards III, serta Mazmanian dan Sabatier tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi juga berlaku dalam pelaksanaan program Kartu Insentif Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.