BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN A. Profil Kabupaten Sleman 1. Kondisi Umum Kabupaten Sleman a. Letak Geografis Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: Utara : Kabupaten Boyolali Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Gunung Kidul Barat : Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magelang Timur : Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Gambar 2.1 Peta Kabupaten Sleman
Sumber : http://www.slemankab.go.id// 45
Sedangkan batas topografi Kabupaten Sleman : Utara : 70 34’ 51” Lintang Selatan Selatan : 70 47’ 03” Lintang Selatan Barat : 100 33’ 00” Bujur Timur Timur : 1100 13’ 00” Bujur Timur Kabupaten Sleman memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara < 100 sd > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m, dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat
46
35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. b. Pembagian Wilayah Wilayah
Kabupaten
Sleman
terbagi
menjadi
17
wilayah
Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun dengan pusat pemerintahan Sleman. Kecamatan-kecamatan meliputi : Moyudan, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan, Sleman, Ngaglik, Mlati, Tempel, Turi, Prambanan, Kalasan, Berbah, Ngemplak, Pakem, Depok, Cangkringan. c. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Sleman secara keseluruhan adalah 57.482 Ha atau (574,82 Km2). Dengan pembagian wilayah sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa, Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman (ha) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kecamatan Moyudan Godean Minggir Gamping Seyegan Sleman Ngaglik Mlati Tempel Turi Prambanan Kalasan
Banyaknya Desa Dusun 4 65 7 57 5 68 5 59 5 67 5 83 6 87 5 74 8 98 4 54 6 68 4 80
Luas (Ha) 2.762 2.684 2.727 2.925 2.663 3.132 3.852 2.852 3.249 4.309 4.135 3.584
47
Banyaknya Desa Dusun 13. Berbah 4 58 14. Ngemplak 5 82 15. Pakem 5 61 16. Depok 3 58 17. Cangkringan. 5 73 Jumlah 86 1.212 Sumber : http://www.slemankab.go.id/ No
Kecamatan
Luas (Ha) 2.299 3.571 4.384 3.555 4.799 57.482
d. Kondisi Demografi Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman Tahun 2015 sebesar 1.167.481 jiwa, dengan luas wilayah 574.82 km2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 2.031 jiwa per km2. Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 5.224 jiwa per km2, Mlati dengan 3.898 jiwa per km2 serta Gamping dan Ngaglik dengan masing-masing 3.635 jiwa dan 2.994 jiwa per km2. Untuk melihat kondisi demografi Kabupaten Sleman akan dijelaskan dalam tabel 2.2 tentang banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dan sex rasio per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2015, sebagai berikut :
48
Tabel 2.2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Moyudan 15.150 15.569 30.719 Godean 35.548 352.066 70.754 Minggir 14.186 14.768 101.473 Gamping 53.728 52.602 106.330 Seyegan 23.356 23.513 46.869 Sleman 32.938 33.629 153.199 Ngaglik 58.201 57.120 115.321 Mlati 57.332 53.848 111.180 Tempel 25.230 25.398 226.501 Turi 17.058 17.131 34.189 Prambanan 23.937 24.482 48.419 Kalasan 41.998 42.152 82.608 Berbah 28.299 28.532 56.831 Ngemplak 32.018 32.169 64.187 Pakem 18.605 18.825 121.018 Depok 96.354 89.353 185.707 Cangkringan. 14.430 14.816 29.246 Jumlah 588.368 579.113 1.167.481 Sumber : Sleman Dalam Angka 2016 (BPS Kab. Sleman) Kecamatan Tempel merupakan wilayah yang mempunyai jumlah
penduduk terbesar yakni mencapai 226.501 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman. Kecamatan Depok dan Sleman menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah masing-masing 185.707 jiwa dan 153.199 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sleman mencapai 588.368 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan mencapai 579.113 jiwa. Untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dibuatlah tabel 2.3 tentang rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Sleman, sebagai berikut :
49
Tabel 2.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kab. Sleman, Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Kecamatan Sex Rasio Moyudan 97.31 Godean 100.97 Minggir 96.06 Gamping 102.14 Seyegan 99.33 Sleman 97.95 Ngaglik 101.89 Mlati 106.47 Tempel 99.34 Turi 99.57 Prambanan 97.77 Kalasan 99.63 Berbah 99.18 Ngemplak 99.53 Pakem 98.83 Depok 107.84 Cangkringan. 97.39 Jumlah 101.60 Sumber : Sleman Dalam Angka 2016 (BPS Kab. Sleman) Berdasarkan tabel tentang rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Sleman, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan sex rasio bernilai diatas angka 100, yang artinya bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan dengan jumlah rata-rata rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Sleman adalah 101.60.
50
2. Visi dan Misi Kabupaten Sleman a. Visi Dengan
mempertimbangkan
kondisi
daerah,
permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. “Terwujudnya Masyarakat Sleman
Yang
Lebih
Sejahtera,
Mandiri,
Berbudaya
Dan
Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021" Penjabaran dari visi tersebut adalah : 1. Sejahtera : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan
Manusia,
menurunnya
ketimpangan
ekonomi,
menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 2. Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.
51
3. Berbudaya : Suatu keadaan dimana didalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan
budaya
dan
seni.
Beberapa
indikator
yang
dapat
mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi. 4. Terintegrasikannya Sistem e-government : Terintegrasinya sistem eGovt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk
meningkatkan
partisipasi
publik
dan
transparasi
penyelenggaraan pemerintahan.
52
b. Misi Untuk mencapai visi Kabupaten Sleman tahun 2016 yaitu Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan
kemampuan
ekonomi
rakyat,
serta
penanggulangan
kemiskinan. 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.
53
B. Profil Dinas Pasar Kabupaten Sleman 1. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Sleman a. Visi “Terwujudnya pasar tradisional yang tangguh dan mandiri” b. Misi Misi dinas pasar Kabupaten Sleman meliputi :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pasar Tradisional Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas SDM 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional 3. Memantapkan Prasarana dan Sarana serta Lingkungan Pasar Tradisional
Program dari dinas pasar Kabupaten Sleman meliputi :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 7. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 8. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 9. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar
54
10. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 11. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 12. Program pengelolaan pendapatan daerah 13. Program penataan perundang-undangan 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 15. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 16. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar 17. Program penanggulangan kemiskinan 18. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 19. Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi 20. Program perencanaan pembangunan ekonomi 21. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 22. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 23. Program pemeliharaan kantratibnas dan pencegahan tindakan kriminal
2. Susunan Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pasar Kabupaten Sleman Susunan organisasi dan nama pejabat dinas pasar Kabupaten Sleman, sebagai berikut : 1. Kepala Dinas : Dra. Tri Endah Yitnani M.Si. 2. Sekretariat, terdiri dari :: Sekretaris : Ir. St. Edi Sumekto Nugroho, MM
55
a. Sub bagian umum dan kepegawaian : Sugaib, S.Sos b. Sub bagian perencanaan, keuangan, dan evaluasi : Rina Esti Wulandari, SE, MT 3. Bidang pembinaan dan pengembangan pasar, terdiri dari : Kepala Bidang : R. Haris Martapa, SE, MT a. Seksi penataan dan pengendalian pasar : Sihman Suharjono, SH b. Seksi pembinaan pasar : Rakhmat Bambang Bintoro, SH c. Seksi pengembangan pasar : Kurnia Astuti, S.Sos, M.Si 4. Bidang pengelolaan fasilitas pasar, terdiri dari : Kepala Bidang : Cahyoto, SE, MM a. Seksi retribusi pasar : Siti Mustholihah, SE, MM b. Seksi keamanan dan kebersihan pasar : Rochmad Wisnu Aji, SS, SH c. Seksi sarana dan prasarana pasar : Dwi Endarto Budi Santosa, ST 5. Unit pelayanan teknis (UPT), terdiri dari : a. UPT pelayanan pasar kelompok I : Prasetyo Sensus. Spd b. UPT pelayanan pasar kelompok II : Setyo Purwanto c. UPT pelayanan pasar kelompok III : Mujiran. SE d. UPT pelayanan pasar kelompok IV : Mul Mustari. SE e. UPT pelayanan pasar kelompok V : Sukiman f. UPT pelayanan pasar kelompok VI : Suyoto g. UPT pelayanan pasar kelompok VII : Herly Benyamin Josua. SE h. UPT taman kuliner Condongcatur : Danu Wibawa Usahani. SE
56
6. Jumlah Personil a. Kantor Dinas Pasar: i. Pegawai Negeri Sipil : 45 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 2 personil iii. Pegawai Harian Lepas : 9 personil b. UPT Pelayanan Pasar Kelompok I i. Pegawai Negeri Sipil : 13 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 9 Personil iii. Pegawai Harian Lepas : – c. UPT Pelayanan Pasar Kelompok II i. Pegawai Negeri Sipil : 22 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 8 personil iii. Pegawai Harian Lepas : 1 personil d. UPT Pelayanan Pasar Kelompok III i. Pegawai Negeri Sipil : 12 personil ii. Pegawai Tidap Tetap : 8 personil iii. Pegawai Harian Lepas : 1 personil e. UPT Pelayanan Pasar Kelompok IV i. Pegawai Negeri Sipil : 13 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 10 personil iii. Pegawai Harian Lepas : – f. UPT Pelayanan Pasar Kelompok V i. Pegawai Negeri Sipil : 20 personil
57
ii. Pegawai Tidak Tetap : 15 personil iii. Pegawai Harian Lepas : 5 personil g. UPT Pelayanan Pasar Kelompok VI i. Pegawai Negeri Sipil : 24 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 6 personil iii. Pegawai Harian Lepas : –
h. UPT Pelayanan Pasar Kelompok VII
i. Pegawai Negeri Sipil : 5 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : 2 personil iii. Pegawai Harian Lepas : –
i. UPT Taman Kuliner Condongcatur
i. Pegawai Negeri Sipil : 4 personil ii. Pegawai Tidak Tetap : iii. Pegawai Harian Lepas : 15 personil
58
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Sleman
Sumber : http://www.slemankab.go.id//
C. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 1.
Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah. Setiap Kabupaten dapat membentuk lembaga negara sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah masing-masing, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penataan kelembagaan ini Bagian Keuangan Setda, Bagian Perlengkapan Setda, dan Dinas Pendapatan Daerah digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan harapan pemerintah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah. 59
Ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Sebagai salah satu hasil evaluasi penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Seiring
dengan
perkembangan,
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah kepadatan penduduk, kemampuan keuangan serta sarana dan prasarana daerah, pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Beberapa ketentuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, yang diubah diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas
60
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ini, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah, salah satu diantaranya adalah Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman memiliki wewenang memungut pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan. 2.
Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman a. Visi Dinas
Pendapatan Daerah telah menetapkan visi
yang
merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu: “TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH”. Pengertian visi terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah suatu kondisi dimana peran pegawai memiliki keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh dan handal,
61
keterampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan tindakan-tindakannya yang penuh pertimbangan dan mempunyai sikap positif. Visi Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan petunjuk dan arah yang mengikat bagi setiap staf dan pimpinan dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi, bukan hanya pada tahap memulai tetapi pada seluruh ritme kehidupan organisasi. Oleh karena itu pencapaian visi akan berhasil didasarkan pada komitmen seluruh staf dan pimpinan. b. Misi Dalam mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah dirumuskan misi sebagai berikut: a. Meningkatkan pembinaan, pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah
b. Meningkatkan akuntabilitas penelitian, perhitungan, dan penetapan pendapatan daerah
c. Meningkatkan penagihan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.
62
3.
Susunan Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Susunan organisasi dan nama pejabat dinas pasar Kabupaten Sleman, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si 2. Sekretaris : Haris Sutarta, SE, MT 3. Ka. Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Fahmi Khoiri, SS, M.Ec. 4. Ka. Bidang Penetapan Pendapatan : Dra. Purwani Utami 5. Ka. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainya : Drs. R. Wahyu Wibowo 6. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian : Drs. Muh. Suwahyidin 7. Ka. Keuangan Perencanaan dan Evaluasi : Wening Widayanti, S.Sos 8. Ka. Seksi Pendaftaran : Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP,M.Sc 9. Ka. Seksi Pendataan : Rr. Yun Wahyuni, SE, MM 10. Ka. Seksi Pengembangan dan Pengendalian : Deni Ria Setiawati, SE, MM 11. Ka. Seksi Analisis dan Penelitian : Danang Mintoko. SE 12. Ka. Seksi Penetapan : Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc 13. Ka. Seksi Penagihan : Kusniati, SE, MM 14. Ka. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan : Rondentus Condrosulistyo, SE, MM 15. Ka. Seksi Pendapatan Daerah Lainya : Titin Fathonah, S.Sos
63
D. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman 1. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman a. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang
ingin
dicapai,
yaitu:
“TERWUJUDNYA
DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”. b. Misi Dalam mewujudkan visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dirumuskan misi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif dan efisien c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
64
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2015 didukung oleh sumber daya manusia / pegawai sebanyak 95 orang dengan klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin,
65
pangkat / golongan dan jenjang pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh. Komposisi pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang (48%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang (53%).
3. Susunan Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Susunan organisasi dan nama pejabat dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas : Dra. Rini Murti Lestari.Akt.MM
2.
Sekretaris : Dra. RR.Mae Rusmi S,MT
3.
Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian : An.Nuning Haryati, S.Sos
4.
Ka. Subbag Keuangan : Dwi Apriyanti, SE
5.
Ka. Subbag Perencanaan dan Evaluasi : Tin Ibriz Fana, SE,M.Ec.Dev
6.
Bidang Belanja Kepala Bidang : Aisyah Inayati Suryani, SE, M.Si a. Seksi Anggaran : Irawati Palupi Dewi,SE, Msc,MT b. Seksi Perbendaharaan : Wijayasari,SE.MM. c. Seksi Investasi Daerah : Siti Nurjannah Kusumaningsih,ST,MA
7.
Bidang Aset Kepala Bidang : Dra. Nurlela Dimyati, MM a. Seksi Perencanaan dan Distribusi Barang : Widodo, AP , MT b. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset :Dewi Pratika Damayanti, SE
66
c. Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset : Herni Margiyanti, S,Sos, M.Si. 8.
Bidang Pembukuan dan Pelaporan Ketua Bidang : Eka Priastana Putra, SE,M.Si a. Seksi Verifikasi : Niza fidyati, SE,M.Si b. Seksi Pelaporan : Sri Suryani, SE c. Seksi Pembukuan : Sri Wahyuningsih, B.Sc.
9.
UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo : Sumadi, ST, MM
10. Subbag Tata Usaha : Suroto, S.Sos 11. UPT Unit Layanan Pengadaan : Sarah Waluya, SH, MM 12. Subbag Tata Usaha : Ruling Yulianto, S.Sos 13. UPT
Pengelolaan
Dana
Penguatan
Modal
:
Eko
Yulianti,
SE,M.SE,M.Sc 14. Subbag Tata Usaha : Ahmad Sudarsana. SE.,Ak
67
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Sumber : http://dpkad.slemankab.go.id/ E. Deskripsi Retribusi Pasar Kabupaten Sleman 1. Pengertian Retribusi Pasar Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelayanan, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 68
Retribusi
Daerah.
Pelayanan
penyediaan
fasilitas
pasar
tradisional/sederhana oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam upaya perdagangan kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer sembako sampai kebutuhan sekunder lainnya. Disisi lain pemerintah daerah dapat pula memantau keberadaan dan laju persediaan kebutuhan tersebut, sehingga Pemerintah faham dan mampu mengantisipasi perkembangan dan gejolak yang mungkin dapat terjadi mengenai keberadaan dan persediaan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum. Sehingga pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipungut retribusi. 2. Dasar Hukum Retribusi Pasar Kabupaten Sleman a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tetang Retribusi Pelayanan Pasar. c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
69
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten. e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pasar. f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar. 3. Dasar Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Sleman. Dasar Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Sleman dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu sebagai berikut : a. Kelas Pasar Kelas pasar adalah golongan pasar berdasarkan nilai standarnisasi pasar sesuai dengan fasilitas yang disediakan dalam pasar. b. Jenis Pasar Jenis pasar dapat dilihat dari jenis barang yang diperjualbelikan dan hari pasaran dari operasional sebuah pasar. c. Jenis Tempat Dasaran Jenis tempat dasaran adalah jenis tempat didalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar. d. Luas Tempat Dasaran Luas tempat dasaran adalah besarnya ukuran tempat didalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
70
e. Golongan Jenis Dagangan Golongan jenis dagangan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut: 1. Golongan I, antara lain : Logam mulia, batu mulia, permata, sepeda motor, mebel, agen tiket, ekspedisi, jasa money changer, keuangan dan perkantoran. 2. Golongan II, antara lain : Handphone, elektronik, kerajinan perak, material bangunan, besi/kaca, apotek, toko obat, sepeda dan onderdil. 3. Golongan III, antara lain : Pakaian/sandang,sandal/sepatu, peralatan olahraga, konveksi/tekstil, souvenir, pupuk dan obat-obatan, kerajinan, alat rumah tangga terbuat dari bambu dan rotan, pecah belah, kelontong, parfum, buku/alat tulis kantor, plastik dan dos, makanan, sayur mayur, mainan anak-anak, palawija, pulsa, bumbu dapur, bahan bambu, arang, kayu bakar, buah, bibit tanaman, tanaman hias, daging, ikan konsumsi, ternak kecil, aneka ternak dan unggas, makanan hewan, ikan hias, bibit ikan, bunga, penjahit/modiste, cukur rambut, salon, jasa servis elektronik, jasa servis sepeda dan jasa servis sandal/sepatu.
71
