BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 1. Struktur Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Struktur Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dari Bagian Kepegawaian, jumlah pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir bulan Juni adalah 7 9 8 orang, terdiri dari 6 6 3 Pegawai Negeri Sipil dan 1 3 6 Calon Pegawai Negeri Sipil. Jumlah ini naik dibandingkan pada akhir tahun 2014 yang berjumlah

664 orang. Kenaikan jumlah pegawai terjadi

karena pada tahun 2015 terdapat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik yang diangkat berdasarkan kategori I, kategori II dan jalur umum. Namun, untuk pembayaran gaji CPNS belum dilaksanakan sampai akhir periode pelaporan disebabkan keterlambatan pembuatan SK CPNS oleh pejabat yang berwenang sehingga proses pembayaran gaji CPNS Tahun Anggaran 2015 belum memenuhi persyaratan pembayaran gaji. Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pegawai No

Periode

Jumlah Pegawai

1

Juli 2014

639

2

Agustus 2014

639

3

September 2014

634

4

Oktober 2014

663

40

http://digilib.mercubuana.ac.id/

41

5

November 2014

664

6

Desember 2014

664

7

Januari 2015

662

8

Februari 2015

662

9

Maret 2015

662

10

April 2015

663

11

Mei 2015

799

12

Juni 2015

798

Sumber :Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga

2.

Struktur Pejabat Perbendaharaan Negara Pejabat perbendaharaan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut: 1. Pengguna Anggaran (PA) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang :


42

a. Menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pungguna Anggaran; dan b. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara Lainnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dalam keadaan tertentu Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran mempertimbangkan

yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan efektivitas

dalam

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Dalam

melakukan

tindakan

yang

dapat

mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. Melaksanakan kegiatan swakelola;


43

e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); i.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

j.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan

yang mengakibatkan

pengeluaran

anggaran

belanja

negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen menguji : a. Kelengkapan dokumen tagihan; b. Kebenaran perhitungan tagihan; c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;


44

e. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; f. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; g.

Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. Dalam melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran di

bidang

belanja pegawai,

KPA

mengangkat

Petugas

Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA. PPABP memiliki tugas : a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; c. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka


45

Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya; d. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); e.

Memproses

perubahan

keteranganuntuk

data

yang

tercantum

mendapatkan tunjangan

pada

surat

keluarga setiap

awal

tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f.

Menyampaikan

Daftar

PerubahanData

Pegawai,

Permintaan ADK

Belanja Belanja

Pegawai, Pegawai,

ADK Daftar

Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; g.

Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awaltahun dan/atau apabila diperlukan; dan

h.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

berhubungan

dengan

penggunaananggaran belanja pegawai. 4. Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;


46

d. Menerbitkan SPM; e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g.

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; b. Menandatangani SPM; dan c. Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ASK SPM. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA paling sedikit memuat: a. Jumlah SPP yang diterima; b. Jumlah SPM yang diterbitkan; dan c. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. 5. Kuasa Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan,

membayar

atau

menyerahkan,


menatausahakan, dan

47

mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan tersebut, paling sedikit: a. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara; dan b. Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM. 6. Bendahara Pengeluaran Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan

atas

uang/surat

berharga

yang

berada

dalam

pengelolaannya, yang meliputi: a. Uang/surat berharga yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran, meliputi :


48

a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. Melakukan

pemotongan/pemungutan

penerimaan

negara

dari

pembayaran yang dilakukannya; e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPK) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

sesuai

kebutuhan.

BPP

harus

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1.

Sistem Pembayaran Gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dari beberapa prosedur, dimana di dalam prosedur tersebut terdapat ketentuan, syarat-syarat atau pedoman tindakan-tindakan yang harus


49

dilakukan sejak pembuatan dan pencatatan komitmen pembayaran gaji sampai dengan pelaporan realisasi belanja pegawai. Sistem pembayaran gaji pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas 4 prosedur, sebagai berikut : 1. Prosedur Pembuatan dan Pencatatan Komitmen Pembayaran Gaji 2. Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji 3. Prosedur Pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji 4. Prosedur Penerbitan SP2D Gaji

2.

Prosedur Pembuatan dan Pencatatan Komitmen Pembayaran Gaji Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk : a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. Penetapan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pembuatan Komitmen oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara adalah pelaksanaan belanja pegawai, seperti pembayaran gaji induk pegawai. Gaji induk pegawai adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja.

Pembayaran

gaji

induk

PNS

di

Kementerian

Pemuda dan

Olahraga dibayarkan setiap awal bulan yaitu setiap tanggal 1 atau awal bulan berkenaan. Gaji induk disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh


50

pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggung, serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya. Pembayaran gaji induk pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga memakai sistem skala gabungan yaitu total gaji yang diperoleh pegawai setiap bulannya terdiri dari gaji pokok sesuai dengan pangkat dan tunjangantunjangan seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan

fungsional,

tunjangan

beras,

dan

tunjangan

umum

lainnya. Pembayaran gaji pegawai tidak didasarkan pada absensi karena selama periode bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 di Kementerian Pemuda dan Olahraga belum diberlakukannya sistem reformasi birokrasi dan remunerasi dimana tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan prestasi jam kerja. Absensi yang digunakan adalah absensi manual (menggunakan tanda tangan), absensi tersebut hanya berpengaruh terhadap pembayaran uang makan pegawai. Jika dalam hal sistem pembayaran gaji terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan data pegawai meliputi dokumen yang terkait dengan: a. Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri;


51

b. Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri c. Kenaikan/penurunan pangkat; d. Kenaikan/penurunan gaji berkala; e. Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f. Mutasi pindah ke satker lain; g. Pegawai baru karena mutasi pindah; h. Perubahan data keluarga; i.

Data utang kepada Negara; dan/atau

j.

Pengenaan sanksi kepegawaian Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Kementerian

Pemuda dan Olahraga berada di Subbagian Pembayaran dan Kas. Daftar perubahan

data

pegawai

disampaikan

kepada

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara paling lambat bersamaan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pegawai.

3.

Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Atas tagihan tersebut, PPK melakukan pengujian.


52

Dalam hal pengujian tagihan yang telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai dengan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

dari

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja Gaji Induk dilengkapi dengan: a. Daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; c. Daftar perubahan potongan; d. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; e. Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan

yang mengakibatkan

penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;


53

f. Arsip Data Komputer (ADK) belanja pegawai yang telah dimutakhirkan; g. Surat Setoran Pajak (SSP ) PPh Pasal 21. h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4.

Prosedur Pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji Mekanisme pengujian SPP-LS Gaji dan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji dilakukan di Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Subbagian Sekretariat, Subbagian Kepemudaan, dan Subbagian Keolahragaan. Masing-masing subbagian terdiri dari verifikator keuangan dan penguji SPP. SPP-LS Gaji diujikan oleh Subbagian Sekretariat dan SPM-LS Gaji ditandatangani oleh Kepala Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM

(PPSPM)

dalam

rangka

Pengeluaran.

untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA pembayaran tagihan

Penerbitan

kepada

penerima

hak/Bendahara

SPM-LS gaji oleh PPSPM dilakukan melalui

sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


54

Gambar 4.1 Aplikasi SPM

Sumber : Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga

SPM-LS gaji yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM tersebut memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah

Gambar 4.2 Aplikasi Personal Identification Number (PIN) PPSPM

sumber : Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga


55

Dalam penerbitan SPM-LS Gaji melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggungjawab atas: a. Keamanan data pada aplikasi SPM; b. Kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 dimaksud merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, maka penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15, kecuali untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.

Prosedur Penerbitan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan APBN. KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) telah memenuhi syarat.


56

Penelitian SPM di KPPN meliputi meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, dan meneliti kebenaran SPM ditinjau dari kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN, ketepatan penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM, dan kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. Pengujian SPM di KPPN meliputi : a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM c.

Menguji

kesesuaian

tagihan

dengan

data

perjanjian/kontrak

atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN; d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan e.

Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP.

KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila Satuan Kerja (Satker) belum mengirim: a.

Data

perjanjian/kontrak

beserta

Arsip

Data

Komputer

(ADK)

untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada pihak ketiga; atau b. Daftar perubahan data pegawai beserta ADK. Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam


57

hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis.

Gambar 4.3 Sistem Pembayaran Gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sumber : Data diolah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga


58

6.

Analisis terhadap Sistem Pengendalian Internal Pada saat menganalisis sistem pembayaran gaji yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, pembahasan lebih difokuskan pada aktivitas pengendalian

yang dilakukan dalam hal pembayaran gaji.

Peneliti

menguraikan semua komponen dari aktivitas pengendalian internal yaitu pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang memadai, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik yang memadai atas aktiva dan catatan, dan pengecekan atas kinerja yang telah dilakukan, dengan menganalisis penerapan dan pelaksanaan sistem pembayaran gaji, serta kemudian memberikan penilaian. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memahami dan mengerti sistem pembayaran gaji yang ada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. 1. Pemisahan tugas yang memadai a. Pembuatan dan Pencatatan Komitmen Pembayaran Gaji Pengendalian

internal

pada

proses

pembuatan

dan

pencatatan komitmen pembayaran gaji sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA. b. Penerbitan SPP-LS Gaji Pada proses penerbitan SPP-LS Gaji adanya pemisahan tugas yang baik pada PPK sebagai penguji atas tagihan belanja


59

pegawai. Jika pengujian tagihan belanja pegawai berupa gaji induk tersebut telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP-LS Gaji. c. Pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji SPP-LS Gaji yang telah diterbitkan oleh PPK, kemudian diujikan oleh verifikator keuangan di Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Verifikator dokumen

keuangan

memeriksa

kelengkapan

dan kesesuaian tagihan antara akun, pagu dan kode

program yang terdapat di RKA-KL Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah di verifikasi oleh verifikator keuangan, dokumen berserta SPM yang telah dicetak di paraf oleh Penguji SPP. Paraf di SPM-LS Gaji tersebut merupakan rekomendasi dari Penguji SPP bahwa tagihan sudah sesuai dan benar untuk terakhir diuji kembali dan ditandatangani oleh PPSPM. d. Penerbitan SP2D Gaji Pencairan anggaran tidak dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga tetapi dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang bekerja sama dengan Bank Mitra Kerja KPPN Jakarta III yang telah diberikan wewenang. Bank yang bekerja sama dalam pembayaran gaji pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Bank BRI. Hal tersebut mencerminkan adanya pemisahan tugas yang baik pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji.


60

2. Otorisasi yang memadai a. Pembuatan dan Pencatatan Komitmen Pembayaran Gaji Pengendalian yang diterapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dipenuhi pada saat pembuatan dan pencatatan komitmen. Proses pembuatan dan pencatatan komitmen pembayaran gaji diajukan oleh PPK melalui PPABP, yang kemudian data dimasukkan ke dalam aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) yang hanya bisa diakses oleh pejabat berwenang. Form data pegawai tersebut diparaf dan ditandatangani oleh pejabat berwenang seperti oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian Keuangan, dan PPK. b. Penerbitan SPP-LS Gaji Pengendalian internal pada fungsi otorisasi saat penerbitan SPP-LS Gaji sudah berjalan dengan baik yaitu dilakukannya otorisasi oleh PPK pada Bagian Keuangan. PPK yang berhak menandatangani SPP-LS Gaji adalah PPK yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan dan telah spesimen tanda tangan ke KPPN. dicetak

dari

aplikasi

SPP-LS

Gaji

menyerahkan yang

telah

SPP ditandatangani oleh PPK. SPP-LS

Gaji tidak bisa diterbit tanpa tanda tangan dari PPK tersebut. c. Pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji Pihak yang berwenang pada proses pengujian SPP-LS Gaji dan penerbitan SPM-LS Gaji adalah verifikator keuangan, penguji


61

SPP dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) di Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Verifikator keuangan memiliki otorisasi untuk menerima berkas SPP,

memeriksa kelengkapan dokumen

pendukung SPP, dan kesesuaian atas tagihan misalnya, kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP. Penguji SPP memiliki otorisasi memparaf SPP-LS Gaji dan SPM-LS Gaji atas pengujian yang telah dilakukan oleh verifikator keuangan.

PPSPM

yang telah

diangkat

dan

telah menyerahkan spesimen tanda tangan kepada KPPN memiliki otorisasi untuk menandatangani SPM-LS Gaji. SPM-LS Gaji tidak dapat terbit tanpa tanda tangan dari PPSPM. Pengendalian internal pada proses ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. d. Penerbitan SP2D Gaji Pihak yang mendapatkan otorisasi menerbitkan SP2D Gaji pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah KPPN Jakarta wilayah III yang bekerja sama dengan Bank BRI KK Menpora. Dengan terbitnya SP2D Gaji, maka proses pencairan anggaran belanja pegawai (gaji) dapat dilaksanakan dan pegawai dapat menerima gaji melalui rekening masing-masing. Jadi, pengendalian internal pada proses ini telah berjalan baik.

3.

Dokumen dan catatan yang memadai


62

Prosedur pembuatan dan pencatatan komitmen sampai dengan prosedur pelaporan realisasi belanja oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan berbagai dokumen, sebagai berikut : a. Pembuatan dan Pencatatan Komitmen Pembayaran Gaji Pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas dokumen dan catatan pada setiap pembuatan dan pencatatan komitmen pembayaran gaji telah dirancang sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen di- input ke dalam aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP). Dokumen yang dihasilkan adalah Daftar Gaji Induk untuk para pegawai Gol. I, Gol. II. Gol. III dan Gol. IV, Daftar Rekapitulasi Gaji Pegawai, Daftar Validasi Pengujian Gaji. Selain itu juga dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pejabat Pembuat Komitmen. b. Penerbitan SPP-LS Gaji Setelah melakukan pembuatan dan pencatatan komitmen atas pembayaran gaji, PPK memberikan wewenang kepada operator SPP untuk menginput dan mencetak SPP-LS Gaji. SPP yang telah dicetak lalu ditandatangani oleh PPK sebagai dasar permohonan permintaan pembayaran gaji pegawai. Jadi, dokumen yang dihasilkan pada proses ini berupa SPP-LS Gaji yang telah ditandatangani oleh PPK. Pengendalian internal saat penerbitan SPP-LS Gaji telah mendukung pengendalian internal yang baik.


63

c. Pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji Pengendalian internal pada saat proses pengujian SPP-LS Gaji dan Penerbitan SPM-LS Gaji telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada saat pengujian SPP-LS Gaji, dokumen dicatat ke dalam kartu perdaftaran dokumen SPP, diperiksa kelengkapan dokumennya melalui form verifikasi. Dokumen yang dihasilkan pada proses ini adalah SPM-LS Gaji yang telah ditandatangani oleh PPSPM. d. Penerbitan SP2D Gaji KPPN mengeluarkan dokumen berupa Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM-LS Gaji yang telah dikirim ke KPPN. Pengendalian internal pada proses ini berjalan baik, karena anggaran yang cair untuk belanja pegawai berupa gaji langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai dan PPABP memperoleh bukti transfer gaji dari Bank BRI KK Menpora.

4. Pengendalian fisik yang memadai atas aset dan catatan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pemeriksaan di bagian kepegawaian sebelum proses pembayaran gaji berikutnya dilakukan oleh PPK, yang meliputi : jumlah pegawai yang masih bekerja aktif, pegawai yang melakukan mutasi instansi maupun telah habis masa bakti (pensiun), data jiwa pegawai, pangkat pegawai, jumlah tunjangan pegawai, dan kewajiban pegawai. Kumpulan data pegawai seperti


64

Surat

Keputusan, Surat Tugas, dan surat lainnya yang berhubungan

dengan kedinasan mulai dari awal pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil sampai dengan masa pensiun disimpan dalam dosir pegawai. Selain itu, dokumen dan catatan pencairan anggaran gaji juga diarsipkan ke dalam filling cabinet yang diberikan penomoran sesuai dengan bulan transaksi pembayaran. Hal tersebut pegawai

dalam

dilakukan

agar

mempermudah

penyimpanan berkas dan menghindari terjadinya

kekeliruan serta kehilangan berkas pinjaman. Dokumen dan catatan tersebut diletakkan di gudang subbagian kas dan pembayaran pada Bagian Keuangan, hanya pegawai tertentu yang dapat masuk ke dalam gudang. Penggunaan akses program komputer pada sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu mulai dari aplikasi Gaji Pokok Pusat (GPP), aplikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) hanya boleh diakses oleh pejabat/pegawai pemegang user id sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Khusus lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki kode unik (barcode) yang harus di-inject/di-scan melalui aplikasi PIN PPSPM (Tanda Tangan Elektronik). Hal ini digunakan sebagai pengendalian internal dalam penerbitan SPM-LS Gaji. Berdasarkan

uraian

diatas

dapat

dikatakan

bahwa

dalam

sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memiliki pengendalian fisik yang memadai atas aktiva dan catatan.


65

5. Pengecekan atas kinerja yang telah dilakukan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab

kepada Menteri

Keuangan

selaku Bendahara

Umum Negara untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Kementerian yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap fungsi pelaksanaan pembayaran gaji harus dilakukan secara periodik dan proaktif. Pemeriksaan atas kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya berkelanjutan dalam pengawasan pembayaran gaji. Secara keseluruhan aspek-aspek pengendalian internal pada Kementerian Pemuda dan Olahraga telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pengecekan atas kinerja yang dilakukan oleh pejabat dari masing-masing bagian yang terlibat dalam hal sistem pembayaran gaji, seperti Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat Penandatangan SPM meliris laporan realisasi penerbitan SPM setiap minggunya. Sedangkan Bendahara Pengeluaran melakukan

rekonsiliasi

terhadap berkas gaji yang telah dicairkan,

diantaranya kesesuaian pembebanan akun, kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pembayaran setiap 1 bulan sekali. Auditor dari Bagian Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga juga melakukan audit untuk beberapa berkas gaji secara periodik dan mendadak. Kesesuaian jumlah pegawai dicek ke bagian kepegawaian. Auditor memeriksa segala kelengkapan dokumen hingga memastikan kepatuhan dari setiap pegawai


66

dalam melakukan proses pembayaran gaji. Hal ini diperlukan, agar ketika auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit pembayaran gaji, dokumen-dokumen yang diperlukan sudah tersedia dan sudah di audit secara internal.

7.

Pelaksanaan Sistem Pembayaran Gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Setelah menganalisis pengendalian internal pada sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga, peneliti akan mengambil beberapa sampel. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk penerapan pengendalian internal pada sistem pembayaran gaji induk. Penulis mengambil 12 sampel dokumen pembayaran gaji induk pada Kementerian Pemuda dan Olahraga periode selama 1 (satu) tahun yaitu bulan Juli 2014 – Juni 2015. Analisis sampel ini dimulai dari prosedur pembuatan dan pencatatan komitmen oleh PPK sampai pelaporan realisasi anggaran belanja. Peneliti akan menganalisis apakah 5 komponen pengendalian internal seperti pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang memadai, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik yang memadai atas aktiva dan catatan, pengecekan atas kinerja yang dilakukan telah dipenuhi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai dari prosedur pembuatan dan pencatatan komitmen sampai pelaporan realisasi anggaran belanja.


67

Tabel 4.2 Prosedur Pembayaran Gaji Kementerian Pemuda dan Olahraga No

Periode

Pembuatan Penerbitan dan SPP-LS Gaji Pencatatan Komitmen Gaji

Pengujian Penerbitan Jumlah SPP-LS & SP2D Gaji Penerbitan SPM-LS Gaji

1 Juli 2014

√

√

√

√

4

2 Agustus 2014

√

√

√

√

4

3 September 2014

√

√

√

√

4

4 Oktober 2014

√

√

√

√

4

5 November 2014 6 Desember 2014 7 Januari 2015

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

8 Februari 2015 9 Maret 2015 10 April 2015 11 Mei 2015

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

-

√

3

12 Juni 2015

√

√

√

√

4

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada pembayaran gaji pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga periode bulan Mei 2015, pelaksanaan pengendalian internal pada prosedur pengujian SPP-LS dan penerbitan SPM-LS Gaji tidak berjalan maksimal. Adanya pelantikan pejabat Eselon III dan IV pada


68

bulan April 2015 menyebabkan perubahan struktur organisasi di Bagian Verifkasi Pelaksanaan Anggaran, pejabat penguji SPP- LS subbagian sekretariat mengalami mutasi dinas sehingga terdapat kerangkapan

jabatan

dimana

penerbitan SPM-LS gaji pegawai bulan Juni tidak diuji dan tidak diparaf oleh pejabat

penguji

SPP-LS

tetapi

langsung

ditandatangani

oleh

Pejabat

Penandatangan SPM-LS Gaji. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa setiap prosedur pembayaran gaji pada Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan sesuai dengan pengendalian internal yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembuatan dan pencatatan komitmen pembayaran gaji yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna

Anggaran.

PPK

memerintahkan

Petugas

Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk merekam dokumen sumber kepegawaian sebagai dasar perubahan data pegawai. Selanjutnya PPABP : a. merekam seluruh elemen data setiap dokumen sumber yang berakibat pada perubahan/mutasi data kepegawaian pada aplikasi Gaji Pokok Pusat (GPP); b. memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen sumber yang direkam ke dalam aplikasi GPP; c.

memproses perhitungan gaji, membuat Arsip Data Komputer (ADK) perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, dan daftar perubahan data pegawai;


69

d. menyampaikan daftar gaji, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK. Proses

selanjutnya,

penerbitan

SPP-LS

Gaji,

mulai

dari

PPK

menerbitkan SPP-LS Gaji menggunakan aplikasi SPP dan menyampaikan SPP tersebut dilengkapi daftar gaji, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya seperti Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan termasuk Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Kemudian SPP

pembayaran

gaji

diantar

ke

Bagian

Verifikasi. Pelaksanaan

Anggaran untuk diujikan oleh penguji SPP meliputi: a. kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana kerja Anggaran Satker; e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; f. kebenaran

formal

dokumen/surat

keputusan

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran gaji, dan; g. kebenaran perhitungan gaji serta kewajiban di bidang perpajakan. Tahapan selanjutnya verifikator keuangan mencetak SPM-LS Gaji melalui aplikasi SPM. SPM-LS Gaji yang sudah ditandatangani oleh PPSPM


70

diinject PIN PPSPM. Selanjutnya, verifikator keuangan mengantarkan SPM ke

bagian

keuangan

untuk

diantar

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Jakarta III agar dapat diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sampai akhirnya para pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa mendapatkan gaji bulanan tepat pada waktunya.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 1. Struktur Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga

Recommend Documents