BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya kecamatan Tibawa a.
Tujuan Program dana Bantuan Operasional Sekolah
1.
Langkah-langkah perencanaan dana BOS Berdasarkan sesuai hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa: Langkah pertama yang dilakukan yaitu perencanaan dana bantuan Operasional Sekolah adalah akuntabilitas sekolah yang merupakan syarat penting untuk menjamin setiap dana yang dikucurkan pemerintah yang bisa berdampak terhadap kemajuan pendidikan, dan kepala sekolah mengundang guru, bendahara, komite, orang tua, dan pemerhati pendidikan untuk membentuk Tim dalam menyusun program Bantuan Operasional Sekolah, yang akan dilaksanakan untuk tahun-tahun kedepan. (1.1/W/AM/26.4.2012). Informasi tersebut di dukung oleh Bendahara Bos memberikan informasi
bahwa: Memang dalam perencanaan ini, sekolah harus memberitahukan penggunaan dana BOS dengan mengadakan satu rapat kecil dengan masyarakat khususnya komite sebagai wakil masyarakat, juga orang tua,guru. Itu adalah bentuk transparansi sekolah kepada masyarakat, dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS). BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dari pemerintah provinsi, hal tersebut untuk menghindari adanya penyelewengan pada akuntabilitas sekolah. (1.1/W/YUK/27.4.2012). Informasi di dukung kembali salah seorang informan yang menjelaskan bahwa : Dalam langkah-langkah perencanaan dana BOS ini harus diketahui oleh orang tua siswa karena Siswa adalah aktor paling potensial, dalam
perencanaan ini semua di libatkan dalam menghimpun sejumlah sumber dana yang masuk sesuai jumlah anak yang diprioritaskan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran, baik untuk kebutuhan siswa, pembelajaran, yang di ketahui oleh komite Sekolah. (1.1/W/AH/28.4.2012) Pernyataan di atas di perjelas kembali oleh ketua komite yang memberikan informasi bahwa : Mengenai langkah-langkah dalam melakukan perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan sesuatu yang sifatnya sangat penting karena dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah ini di dalamnya terdapat kepentingan siswa dalam hal peningkatan mutu pendidikan di SDN 1 Isimu Raya. Jadi pihak sekolah harus melibatkan beberapa unsur utama dalam merencanakan dana Bantuan Operasional Sekolah sebelum diajukan kepada pihak pemerintah untuk dipertimbangkan. (1.1/W/ R I H/17.5.2012). Informasi dari hasil wawancara di atas di perkuat dengan dokumen berupa foto dalam Perencanaan Dana Bos (1.1/D/F/28.4.2012). Berdasarkan Informasi dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang di lakukan oleh sekolah dalam menentukan tujuan Program dalam hal perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah kepala sekolah melibatkan beberapa unsur utama dalam hal ini komite sekolah, bendahara, guru, dan orang tua siswa, dalam menentukan program dana Bantuan Operasional sekolah. b. Master Plan 2. Master Plan dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Master Plan dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dari hasil wawancara di peroleh informasi bahwa: Master Plan secara keseluruhan rencana yang di lakukan oleh sekolah dalam penyusunan RKAS dan RAPBS dilaksanakan oleh pihak sekolah melalui program-program sekolah dalam pengelolaannya harus di ketahui
oleh propinsi dan kabupaten, dan apabila ada yang di luar program pelaksanaannya akan di buatkan berita acara tersendiri oleh pihak sekolah sehingga ada perbaikan dalam penyusunan RKAS.(1.2/W/AM/26.4.2012)
Setelah di konfirmasikan dengan salah seorang informan di peroleh penjelasan bahwa: Master plan disesuaikan dengan program yang sudah ditentukan secara umum, sesuai juknis ada satu format rencana penggunaan Dana Bos dengan beberapa item pelaksanaan Dana Bos, dan ada 13 poin sesuai petunjuk yang ada dalam rencana anggaran pelaksanaan Dana Bos (1.2/W/YUK/27.4.2012). Selanjutnya di konfirmasikan kembali dengan salah seorang informan di peroleh penjelasan bahwa: Master Plan merupakan langkah awal untuk menentukan keseluruhan suatu rencana yang akan di lakukan dalam pengelolaan dana Bos, dan semua itu di lakukan oleh pihak sekolah dalam menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan Dana Bos. (1.2/W/R I H/17.5.2012). Informasi di dukung kembali salah seorang informan menjelaskan bahwa: Memang dalam menentukan suatu rencana dalam pengelolaan dana Bos harus mencakup semua aspek yang akan di rencanakan sebelum menentukan langkah-langkah perencanaan untuk selanjutnya. (1.2/W/AH/28.4.2012) Informasi dari wawancara di atas di dukung oleh dokumen foto yang di miliki sekolah (1.2/D/F/28.4.2012). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa Master Plan dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah harus mengaju pada petunjuk dan tehnik perencanaannya secara umum dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Perencanaan ini menghimpun sejumlah sumber daya yang di arahkan untuk tujuan program dana Bantuan BOS yang harus direncanakan secara keseluruhan
dan sistematis dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana kedalam bentuk dana sehingga akan berdampak hasil yang baik terhadap kemajuan sekolah dalam pelaksanaan dana BOS. c. Sasaran Prioritas 3. Sasaran Prioritas dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada sasaran prioritas Dana Bantuan Operasional Sekolah informan menjelaskan bahwa: Dana bantuan Operasional Sekolah di peruntukkan secara umum adalah untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada SDN 1 Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, sehingga pemanfaatan anggaran ini sepenuhnya untuk kebutuhan siswa dalam bentuk proses pembelajaran serta kesejateraan guru dan bukan sarana untuk bangunan lokal. (1.3/W/AM/26.4.2012). Informasi ini lebih di perjelas oleh Bendahara Bos bahwa: Sasaran prioritas dana BOS adalah memang dalam anggaran dana BOS sudah terdapat beberapa poin-poin yang menjadi prioritas untuk sasaran pengeluarannya baik sifatnya untuk pengadaan maupun pengeluaran untuk belanja pegawai. Kesemuanya itu adalah bagian dari sasaran prioritas dari dana BOS itu sendiri, sehingga dana BOS ini tidak akan terpakai dengan sia-sia tanpa memberikan manfaat untuk pengembangan sekolah yang erat hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan SDN 1 Isimu Raya Kec. Tibawa pada khususnya. (1.3/W/YUK/27.4.2012).
Pendapat ini di dukung oleh seorang informan yang memberikan informasi bahwa: Sasaran prioritas dana bantuan operasional sekolah ini di khususkan untuk siswa yang ekonomi lemah yang layak untuk mendapatkan bantuan ini serta kebutuhan sarana yang dapat menunjang proses pembelajaran untuk peningkatan mutu yang ada di sekolah ini. (1.3/W/AH/28.4.2012). Informasi ini di perjelas oleh seorang informan menjelaskan bahwa: Dalam menentukan sasaran prioritas dana bantuan Bos ini baik di lembaga SD, SMP bahkan di swasta tetap sasarannya pada pengembangan dan
peningkatan mutu pendidikan yang di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. (1.3/W/R I H/17.5.2012) Dari beberapa penjelasan informan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa secara umum yang menjadi sasaran prioritas utama penggunaan Dana BOS adalah untuk kegiatan operasional seperti kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, dan seluruh pengembangan pendidikan baik kesejahteraan guru dalam peningkatan mutu pendidikan. 1. Keterlibatan dalam perencanaan pengusulan Dana BOS Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah mengenai yang terlibat dalam perencanaan pengusulan Dana BOS menyatakan bahwa: Sekolah telah melibatkan semua unsur, dalam perencanaan pengusulan dana Bos disekolah ini, baik komite sekolah, guru, pemerhati pendidikan, orang tua ,dan tokoh masyarakat, karena tujuan dari Dana Bos ini untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan. (1.1/W/AM/26.4.2012) Informasi ini juga di tambahkan oleh seorang informan bahwa: Yang termasuk dalam rencana pengusulan Dana Bos ini selain stakeholder yang ada di sekolah, namun yang lebih mengetahui pengusulan Dana Bos ini juga yaitu dari berbagai Tim pelaksana Program Bos, salah satunya Tim manajemen Bos tingkat kabupaten kota yang ikut terlibat dalam pengusulan Dana Bos, sekolah hanya bisa mengetahui dan menyetujui perencanaan Program Dana Bos. (1.2/W/Y U K/27.4.2012). Informasi di dukung oleh salah seorang informan menjelaskan bahwa: Dalam perencanaan pengusulan Dana Bos ini keterlibatan warga sekolah yang ikut merencanakan program Dana Bos untuk membantu memberikan beberapa masukan dalam anggaran dana Bos. (1.3/W/R I H/17.5.2012). Informasi ini di dukung kembali salah seorang informan yang menjelaskan bahwa: Keterlibatan saya sebagai warga sekolah dalam pengusulan anggaran dana Bos ini ikut merencanakan apa saja yang di anggarkan oleh Dana Bos dan
juga menyetujui semua yang telah di sepakati bersama dalam pengusulan anggaran dana Bos. (1.3/W/A H/27.4.2012). Berdasarkan informasi dari informan bahwa keterlibatan seluruh unsur utama dalam perencanaan pengusulan anggaran Dana Bos ini sangat membantu sekolah dalam pengelolaan Dana Bos sehingga semua yang telah di anggarkan oleh sekolah bisa tercapai sesuai program yang telah di tentukan. 2. Program yang di biayai oleh Dana Bos Hasil wawancara yang di lakukan dengan kepala sekolah mengenai program yang di biayai oleh Bos yaitu, bahwa : Dalam Program ini yang di biayai oleh Dana Bos yaitu kegiatan ekstra kurikuler, kebutuhan sekolah dalam pembelajaran dan berupa sarana pemeliharaan ringan, yang merupakan pemerataan program peningkatan mutu sekolah. (1.3/W/A M/26.4.2012). Hal ini di dukung oleh Bendahara Bos menyatakan Bahwa: Adapun yang di biayai oleh Bos yaitu berupa pembelian buku pelajaran,pembelian bahan-bahan habis pakai, pembayaran daya dan Jasa seperti listrik air,pemeliharaan sekolah, termasuk honor guru serta sarana dan prasarana,pembelian computer dan perangkatnya, dan pembelian ATK, itu semua dibiayai oleh Dana Bos. (1.3/W/Y U K/27.4.2012) .
b. Akuntabilitas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa a.
Ketepatan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah Adapun Ketepatan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai
dengan pernyataan Kepala Sekolah bahwa : Ketepatan pelaksanaan dana Bos ini mengacu pada delapan Standar Pendidikan Nasional Dana yang sudah di tentukan oleh aturan dalam Dana Bos, Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah per siswa per tahun dan perjenjang pendidikan. Penyaluran dana BOS ini dilakukan melalui Bendahara yang ditransfer lebih dahulu ke kas anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD), baru diteruskan ke rekening sekolah. Mekanisme baru ini bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. (2.1/W/A M/.26.4.2012). Informasi ini di dukung Oleh salah seorang informan menjelaskan bahwa: Ketepatan pelaksanaan Dana Bos ini setelah di rencanakan dan direalisasikan sesuai dengan aturan yang telah di tentukan, maka ketepatan pada pelaksanaan Dana Bos ini di gunakan sesuai dengan program yang telah di anggarkan oleh pihak sekolah. (2.1/W/Y U K/27.4.2012). Informasi di tambahkan oleh seorang informan menjelaskan bahwa: Dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di gunakan tepat pada sasaran penggunaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan semua yang di laksanakan sesuai aturan yang telah di tetapkan. (2.2/W/A H/28.4.2012). Informasi ini lebih di perjelas oleh seorang informan bahwa: ketepatan Penggunaan Dana Bos di sekolah harus di dasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama seluruh unsur utama yang ada di sekolah. (2.2/W/R I H/17.5.2012). Dari penjelasan
informan di atas sehingga dapat di simpulkan bahwa
ketepatan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah lebih mengacu pada delapan standar Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan Program sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam hal ini kepala sekolah memperhatikan Standar
pendidikan Nasional, adapun standar Nasional
pendidikan meliputi delapan Standar yaitu: 1). Standar Isi, 2). Standar proses, 3). Standar kompetensi kelulusan, 4). Standar pendidik dan kependidikan, 5). Standar Sarana dan Prasarana, 6). Standar
Pengelolaan, 7). Standar
Keuangan dan
Pembiayaan, 8). Standar Penilaian. Kedelapan Standar tersebut ditetapkan oleh Program Sekolah yang termasuk pada penyusunan RKS yang tepat pada sasaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
1. Transparansi Setiap pengelolaan dana Bos pihak sekolah harus Transparansi kepada masyarakat dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Kepala Sekolah menyatakan bahwa: Untuk transparansi dalam pelaksanaan dana Bos ini sekolah telah melaksanakan transparansi dan sudah sampai kemasyarakat dengan membentuk rapat bersama komite dan di sampaikan kepada publik sehingga pada Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ini tidak ada penyelewangan dan bersifat terbuka kepada masyarakat. (2.2/W/AM/.26.4.2012). Bendahara Bos menambahkan informasi bahwa: Transparansi dalam pelaksanaan Dana BOS, kepala sekolah mengadakan rapat dengan orang tua dan masyarakat serta komite dan memajangkan semua RKS, RKAS, dan RAPBS dan daftar penggunaan dan Bos di papan pajangan. (2.2/W/.Y U K/.27.4.2012). Informasi tersebut di dukung oleh penjelasan Guru Kelas mengatakan pula bahwa: Transparansi oleh pihak sekolah dilakukan secara serius dan terus menerus agar tujuan program terlaksana dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini pihak sekolah telah lama melaksanakan transparansi terhadap pengelolaan dana BOS dengan menempel semua Rencana Anggaran Dana Bos di papan pengumuman mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan penggunaan anggaran Dana BOS. (2.2/W/A H/28.4.2012). b. Keterlibatan dalam pelaksanaan Dana BOS Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa: Dalam Dana BOS ini yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu kepala Sekolah, Bendahara Bos, Ketua Komite selaku wakil masyarakat yang mengetahui,dan memantau Pelaksanaan dalam Dana BOS di sekolah ini, serta guru dan orang tua juga yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Dana BOS. (2.1/W/A M/26.4.2012).
Hasil wawancara
yang dilakukan dengan Ketua Komite sekolah
menjelaskan bahwa: Yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Bos ini yaitu orang tua siswa, komite, masyarakat yang terdapat dalam unsur Komite sekolah. (2.1/W/RIH/17.5.2012). Berdasarkan hasil wawancara bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional ini selain Kepala Sekolah juga termasuk bendahara Bos, dan guru, serta komite sekolah dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dana Bos sehingga kerjasama antara sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dan penyelewengan serta temuan dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2. Pengawasan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah mengenai pengawasan dalam pengelolaan dana Bos menyatakan bahwa: Masyarakat dalam hal ini orang tua siswa yang memantau kondisi sekolah termasuk juga komite sekolah yang terlibat dalam pengelolaan dana Bos. (2.3/W/A M/26.4.2012). Informasi ini di dukung oleh seorang informan menjelaskan bahwa: Selaku komite sekolah ikut memantau pengelolaan Dana Bos yang ada di sekolah dan mengesahkan RKAS dan RAPBS. (2.3/W/R I H/17.5.2012). Informasi ini di tambahkan oleh seorang informan menjelaskan bahwa: Pengawasan yang di lakukan untuk sekolah sangat di perlukan untuk memantau semua program yang di lakukan oleh sekolah, dalam hal ini komite ikut memantau semua pengelolaan dana Bos yang ada di sekolah . (2.3/W/Y U K/27.4.2012). Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Dana Bos di pantau langsung oleh warga sekolah yang mengawasi
langsung penggelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar dalam penggunaan Dana Bos ini tidak menimbulkan hal negatif bagi masyarakat. c. Kebijakan- kebijakan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS Berkaitan dengan kebijakan Kepala Sekolah dalam pengelolaan Dana Bos berdasarkan informasi menjelaskan bahwa: Kebijakan saya dalam penggunaan Dana Bos di gunakan untuk kepentingan sekolah seperti apabila seluruh dana telah terpenuhi dan dana masih terdapat sisa dana maka dana tersebut di gunakan untuk membeli alat peraga dan media pembelajaran, serta peralatan UKS yang belum terpenuhi. (2.3/W/AM/26.4.2012) Dari hasil wawancara di peroleh informasi dari seorang informan menjelaskan bahwa: Kebijakan kepala sekolah dalam penggelolaan dana Bos ini memberikan kewenangan kepada warga sekolah untuk bisa memantau dan melihat langsung daftar penggunaan dana Bos. (2.3/W/Y U K/27.4.2012). Informasi ini di dukung oleh seorang informan menjelaskan bahwa: Kebijakan Kepala Sekolah dalam penggelolaan Dana Bos ini pihak sekolah tidak memungut lagi biaya kepada orangtua siswa, karena dengan adanya program sekolah gratis, maka sekolah memberikan pendaftaran gratis kepada siswa baru dan juga pemberian buku gratis. (2.3/W/A H/28.4.2012). Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penggelolaan dana BOS ini penggunaannya sesuai program Bos, dan program pemerintah untuk sekolah gratis maka pihak sekolah melakukan pendaftaran siswa baru tanpa memungut biaya dari orang tua siswa hal ini menggurangi beban masyarakat dalam biaya pendidikan.
C. Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Evaluasi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kec Tibawa Kab Gorontalo a.
Tehnik – Tehnik Evaluasi
1.
Pelaksanaan Evaluasi Internal dan Eksternal Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah menjelaskan bahwa: Evaluasi eksternal di lakukan oleh sekolah dalam penggelolaan dana secara umum di ketahui oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah. dan Evaluasi secara internal yaitu evaluasi yang di lakukan oleh Tim manajemen Bos baik, dari tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten kota atau BPK. (3.1/W/AM/.26.4.2012)
Sesuai informasi di atas Informan juga menambahkan bahwa: Bentuk evaluasi ini sangat diperlukan dalam setiap akhir penggunaan dana khususnya Bantuan operasional sekolah yang ada di SDN 1 Isimu Raya di buatkan beberapa buku kas yang harus di bukukan dan di laporkan secara tertulis baik kepada masyarakat maupun terhadap tim pemeriksa keuangan yang mengaudit semua penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (3.1/W/AM/26.4.2012) Informasi ini didukung oleh Ketua Komite menjelaskan bahwa: Evaluasi secara Internal dilakukan oleh beberapa Tim yang akan mengaudit pengelolaan dan penggunaan Dana Bos, sedangkan Evaluasi secara Eksternal yaitu bentuk evaluasinya di lakukan oleh sekolah melalui rapat sekolah untuk mengetahui pelaksanaan program sekolah. (3.1/W/RIH/17.5.2012). Berdasarkan wawancara dan pengamatan
yang dilakukan menunjukkan
bahwa Evaluasi secara internal dan Eksternal adalah pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola program, agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara efektif oleh Tim Manajemen Bos
b. Pelaporan 1. Bentuk pelaporan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah memberikan informasi bahwa: Pelaporan dalam penggunaan dana bos setiap bentuk pengeluaran kami buatkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) serta kwitansi bukti pengeluaran atas perencanaan , pelaksanaan, serta penggunaan dana bos yang sudah di anggarkan di SDN 1 Isimu Raya. (3.2/W/A M/26.4.2012). Informasi ini di didukung oleh salah seorang informan bahwa: Pelaporan dalam penggunaan dana Bos ini di buktikan dengan pertanggungjawaban berupa SPJ yang bisa di lihat bentuk penggunaan dana oleh inspektorat serta berupa bukti pembayaran yang bisa memperkuat pelaporan secara tertulis oleh bendahara Bos yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah dan bendahara bos. (3.2/W/Y U K/.27.4.2012). C. Pertanggungjawaban
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah diperoleh informasi bahwa: Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan melaporkan semua penggunaan Dana Sekolah kepada masyarakat dalam hal ini, orang tua, komite dan staf sekolah yang terlibat dalam Pengelolaan Dana BOS,dan penggunaan Dana Bos di pajang di papan pengumuman, sehingga masyarakat bisa melihat langsung anggaran dana yang di gunakan dan tidak ada satupun penyalahgunaan terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah. (3.3/W/AM/26.4.2012) Pernyataan ini di dukung
juga oleh Bendahara Bos yang menjelaskan
bahwa: Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang di lakukan oleh kepala sekolah berupa pelaporan terhadap masyarakat, dengan di sertai bukti penggunaan dan pengeluaran Dana pada papan pengumuman yang di pajang di luar dinding Sekolah. (3.3/W/YUK/27.4.2012).
Informasi yang di peroleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara Bos di perkuat oleh dokumen Foto yang di peroleh peneliti.(3.3/D/F/ 31.5.2012) Dan (3.2/D/F/31.5.2012), (3.3/D/F/31.5.2012). Sehingga dapat di simpulkan bahwa Evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban di SDN 1 Isimu Raya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sangat membutuhkan suatu pertanggungjawaban yang harus teliti dalam penggunaan dana tersebut dengan menggunakan mekanisme dan sesuai petunjuk tehnik dalam dana Bos sehingga tidak terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan dana Bos. B. Pembahasan dan Temuan Penelitian 1. Akuntabilitas Kepala sekolah dalam perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Akuntabilitas sekolah merupakan syarat penting untuk menjamin setiap dana yang dikucurkan pemerintah dan
bisa berdampak terhadap kemajuan
pendidikan. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah menjadi pilar terwujudnya Akuntabilitas BOS. Tim ini harus lebih transparan dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS. Dalam hal perencanaan, pelibatan siswa sangat mungkin dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sekolah. Dalam hal pengawasan, siswa adalah aktor paling potensial. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya ( school-based Plan) , Dewan guru bersama komite dan warga sekolah lainnya menyusun rencana strategis dan program sekolah, program sekolah ini di tuangkan dalam Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) setiap tahun. Dengan pendekatan seperti ini, maka masyarakat dan Stakeholders telah melibatkan secara langsung mulai dari penyusunan rencana sekolah, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi dan pertanggungjawaban, ini merupakan master plan yang di lakukan dalam penggelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam perencanaan Dana BOS sebagian orang tua siswa tidak memenuhi undangan rapat yang di bentuk oleh sekolah sehingga dalam pengelolaan Dana BOS ini orang tua
tidak mengetahui
sepenuhnya seperti apa langkah-langkah perencanaan dalam menentukan tujuan program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Namun dalam hal ini kepala sekolah yang memiliki tanggungjawab penuh dalam perencanaan Dana Bos dan merupakan salah satu motivasi yang harus di carikan solusi terbaik karena dalam perencanaan dana Bos ini harus melibatkan semua Unsur Utama termasuk orang tua siswa sebagai penentu dalam kemajuan sekolah dan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Master Plan dalam pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah mencakup pada rencana awal yang telah di bentuk oleh kepala sekolah dan stakeholder lainnya secara keseluruhan dalam penyusunan RKS, RKAS, RPS, dan RAPBS. Dalam penyusunan rencana ini merupakan satu rencana yang di lakukan secara keseluruhan dalam menentukan tujuan Program dana BOS. Berdasarkan temuan bahwa master plan dalam pelaksanaan Dana BOS ini sudah cukup baik dalam merencanakan secara keseluruhan program Dana BOS yang ada di Sekolah
ini, sehingga komite sekolah sebagai wakil masyarakat ikut mengesahkan Rencana Kegiatan Sekolah
(RKS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS). Namun pada hasil penelitian juga di temukan bahwa dalam penyusunan RKS dan RAPBS tidak di sahkan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Dewan Pendidikan namun hanya di sahkan oleh komite dan kepala sekolah saja. Dana bantuan Operasional ini di peruntukkan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini dana bos memprioritaskan pada kebutuhan sekolah baik untuk mendukung proses pembelajaran, pengadaan Buku teks pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan sekolah, pembelian bahan-bahan habis pakai, pembiyaan ulangan harian,
ulangan umum,ujian sekolah,
pemeliharaan ringan,dan lain-lain yang termasuk pada anggaran Dana Bos, serta kesejahteraan guru dan kebutuhan siswa itu sendiri yang termasuk pada keluarga miskin. Dalam pengelolaan Dana BOS ini melibatkan berbagai unsur utama dalam pendidikan baik komite, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat karena tujuan dari dana Bos ini untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan, dimana program yang di biayai oleh bos ini termasuk pada kebutuhan sekolah yang menjadi kebutuhan siswa itu sendiri, sehingga hasil temuan peneliti dalam perencanaan dana bos ini sudah cukup baik dengan mekanisme Bos dalam ketercapaian suatu rencana sekolah dalam penggelolaan Bos.
Menurut Lipham (dalam Mulyono, 2010:160), dalam kaitannya dengan proses penyusunan Anggaran ada tiga cara sudut pandang, yaitu (1) comparative approach, penganggaran yang di lakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata Anggaran untuk setiap tahun,(2) The
Planning
Programming
Budgeting
Evaluation
System
(PPBES),
penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran Program secara Khusus dan Umum,(3) Fungtional approach, penganggaran dalam bentuk gabungan antara unsure PPBS dengan comparative approach. Menurut Isjoni (2006:60) serangkain perencanaan dan persiapan yang matang, 1). Membuat renstra sekolah, program tersebut mencakup program rutin sekolah dan rencana pengembangan sekolah, 2). Perlunya koordinasi secara efektif dan transparan antara sekolah dan komite sekolah. 3). koordinasi pemecahan masalah dan mungkin masalah-masalah yang akan timbul sebagai dampak dari bos, diantara tiga pihak (komite, sekolah,dan orangtua) senantiasa di lakukan.4) Tidak kalah kiranya ketiga pihak tersebut membentuk tim pengendali yang bersifat internal, sehingga lalu lintas keuangan Bos dapat termonitor, dan manajemen keuangan dapat di kendalikan dengan baik, baik dana bos maupun pungutan dari murid-murid yang mampu.
Perencanaan Program Dana BOS Akuntabilitas Perencanaan Dana BOS
Master Plan pelaksanaan Dana BOS
Ketercapaian Program Dana BOS
Sasaran Prioritas Dana BOS Gambar 1.1. Kerangka Konsep Perencanaan Dana BOS
a. Akuntabilitas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo
Tujuan Utama manajemen keuangan sekolah adalah 1). Menjamin agar dana yang tersedia di pergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk di investasikan kembali, 2). Memelihara barang –barang yang menjadi aset sekolah, dan 3). Menjaga agar peraturan –peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang di ketahui dan di laksanakan oleh pihak sekolah. Pada pengalokasian dana yang tepat, kepala sekolah harus menguasai betul apa yang di miliki dan di butuhkan oleh tiap bagian. Agar dapat mengalokasikan dana dengan tepat, perlu mengikutsertakan staf dan para pembantu kepala sekolah dalam proses penentuan alokasi dana.
Perubahan mekanisme penyelenggaraan dana BOS ditahun 2012 ini dimaksudkan untuk memudahkan mekanisme penyaluran dana BOS dengan tetap mempertimbangkan efektifitas pengawasannya. “Ini adalah jalan keluar untuk mengurangi prosedur birokratis penetapan anggaran di tingkat Kabupaten yang selama ini menjadi sebab utama lambannya penyaluran dana BOS ke sekolahsekolah”. Dalam mekanisme ini, dana BOS dianggarkan sebagai pendapatan Provinsi pada kelompok pendapatan daerah . Sedangkan disisi belanja, dana BOS langsung dianggarkan pada kelompok belanja. Jadi, penyaluran dana BOS dari kas provinsi akan langsung mengalir ke sekolah-sekolah yang penerima Dana BOS. Penetapan ini berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian alokasi dana BOS per sekolah di seluruh kabupaten ini harus sudah dikirim oleh Kemendikbud ke seluruh provinsi pada waktu yang telah di tetapkan. Dana BOS dari Pemerintah Provinsi akan mengalir langsung ke sekolahsekolah setelah ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, mewakili gubernur, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, mewakili seluruh SD dan SMP di wilayahnya. Penandatanganan ini cukup berlangsung satu kali dalam satu tahun anggaran, prosesnya sebelum penyaluran triwulan I. Sementara itu, penyaluran dana BOS untuk sekolah akan dilaksanakan dua kali setahun, yakni masing-masing per semester. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan karena sulitnya akses.
Dan tetap
berlangsung per triwulan seperti yang selama ini berlaku yang di sesuaikan dengan kondisi sekolah. Untuk memudahkan proses manajemen dan administrasi, sekolah cukup melaporkan penggunaan dana BOS setahun sekali, paling lambat 5 Januari pada tahun berikutnya. Pada mekanisme yang saat ini masih berlaku, sekolah harus menyusun laporan penggunaan dana BOS dua kali dalam setahun, setiap semester. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja. Berdasarkan temuan peneliti implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa cukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawasan melekat pada pengefektifan tenaga pengawasan yang bisa menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif. Oleh karena itu yang dimaksudkan Kepala Sekolah di atas merupakan bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk
menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, karena terlihat bahwa pihak sekolah telah melaksanakan beberapa prosedur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah mulai dari perencanaan yang melibatkan beberapa pihak terkait dan berkompeten serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran sesuai juklak yang dari Pemerintah Pusat sampai pada pelaporannya ke pihak publik dalam hal ini komite dan masyarakat, orang tua siswa SDN 1 Isimu Raya Kec. Tibawa. Kesenjangan informasi juga terjadi antara Tim Manajemen BOS dan para pemangku kepentingan sekolah terkait, yaitu orang tua siswa, guru, dan siswa sendiri. Guru, yang merupakan aktor paling penting dalam proses pembelajaran di sekolah, ternyata tidak semuanya mengetahui penggunaan BOS. namun berdasarkan temuan peneliti Terkadang orang tua hanya mendapatkan informasi soal kekurangan dana sekolah. Saat itulah keterlibatan orang tua siswa sangat diharapkan sekolah. Transparansi dalam pengelolaan Dana Bos memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005). Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat. Di samping itu
transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Surya Darma, 2007).
Transparansi Ketercapaian Pelaksanaan Dana BOS
Akuntabilitas Pelaksanaan Dana BOS
Pengawasan Gambar 11. Kerangka Konsep Pelaksanaan Dana BOS C. Akuntabilitas Kepala Sekolah dalam Evaluasi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Isimu Raya Kec Tibawa Kab Gorontalo Menurut panduan dari pemerintah pusat, sekolah harus memberitahukan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah. Itu adalah bentuk transparansi sekolah kepada masyarakat. Laporan
keuangan Dana BOS
yang
dihasilkan
melalui
proses
penggelolaan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik
(tantangan)
dibutuhkan , bendahara sekolah yang
terampil
pada
penggelolaan anggaran sekolah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan
bimbingan teknis akuntansi bagi bendahara sekolah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan.
Pencatatan keuangan BOS juga bukan hal mudah yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa Mayoritas SD tidak memiliki tenaga tata usaha khusus yang mengurusi BOS dan merangkap sebagai guru kelas. Pengadministrasian yang rumit tak jarang membuat bendahara BOS mengambil waktu mengajar untuk mengerjakan laporan keuangan BOS. Akibatnya kualitas pembelajaran kelas berkurang. Pencatatan yang paling sulit adalah pajak setiap belanja dikenakan pajak.
Evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban Di SDN 1 Isimu Raya benar-benar membutuhkan suatu pertanggungjawaban yang harus teliti dalam penggunaan dana BOS dengan menggunakan mekanisme BOS dan petunjuk Tehnik yang di tentukan , berdasar temuan peneliti bahwa evaluasi dan pelaporan Dana BOS sudah sepenuhnya di lakukan dan bentuk penggunaan Dana telah di pajangkan pada Papan Pengumuman namun tanpa harus melihat buku Kas dan SPJ sehingga masyarakat hanya bisa melihat langsung pada papan pajangan anggaran BOS yang di gunakan oleh pihak sekolah dan inilah bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS.
Menurut UU tentang Sisdiknas tahun 2003 evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Stutflebeam (dalam Arikunto dan Jabar, 2010: 2), mengungkapkan bahwa, evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.
Tehnik-tehnik Evaluasi Akuntabilitas Evaluasi dan Pelaporan Dana BOS
Pelaporan
Pertanggungjawaban
Ketercapaian Pertanggung Jawaban dalam pengelolaan Dana BOS
Gambar 111. Kerangka Konsep Evaluasi dan Pelaporan Dana BOS.
