43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Pohuwato. Data diperoleh dari Situs Perimbangan Keuangan Pemerintah (www.djpk.depkeu.go.id). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data Laporan Realisali Anggaran APBD tahun 2008 sampai tahun 2012. Jumlah data dari penelitian ini adalah sebanyak 5 data yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
4.2. Deskripsi Perkembangan Variabel Penerimaan Daerah Berdasarkan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dalam situs Perimbangan Keuangan Pemerintah, maka diklasifikasikan penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lainlain Pendapatan yang sah dan Pembiayaan: 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah Perkembangan Pendapatan Asli daerah selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini:
43
44
Tabel 5: Perkembangan PAD Kabupaten Pohuwato PAD TAHUN (Rp) 2008
10.428.000.000
2009
12.106.000.000 13.699.000.000
2010 2011
15.176.000.000
2012
16.387.000.000
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel diatas perkembangan Pendapatan Asli Daerah terus
mengalami
peningkatan.
Pada
tahun
2008
sebesar
Rp.
10.428.000.000. Selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi Rp. 12.106.000.000, pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi Rp. 13.699.000.000 berikutnya di tahun 2011 jumlah Pendapatan Asli Daerah naik menjadi Rp. 15.176.000.000 sedangkan pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 16.387.000.000. Usaha yang ditempuh pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali. Selain itu cara yang dilakukan dengan
45
melakukan promosi-promosi potensi daerah sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pohuwato, salah satu yang menjadi investor di Pohuwato adalah perusahaan Sawit yang berada di Kecamatan Popayato, bagian barat dari Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut: Grafik 1: Perkembangan PAD Kabupaten Pohuwato
PAD 18000000000 16000000000 14000000000 12000000000 10000000000 8000000000 6000000000 4000000000 2000000000 0
16387000000 15176000000 13699000000 12106000000 10428000000 PAD
2008
2009
2010
2011
2012
4.1.2 Dana Perimbangan Perkembangan Dana Perimbangan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini:
46
Tabel 6: Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Pohuwato Dana Perimbangan TAHUN (Rp) 2008
284.754.000.000
2009
306.152.000.000
2010
311.633.000.000
2011
361.430.000.000
2012
406.836.000.000
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel diatas perkembangan Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 284.754.000.000. Selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2009 Dana perimbangan meningkat menjadi Rp. 306.152.000.000, pada tahun 2010 Dana Alokasi Umum meningkat menjadi Rp. 311.633.000.000 berikutnya di tahun 2011 jumlah Dana perimbangan naik menjadi Rp. 361.430.000.000 sedangkan pada tahun 2012 Dana perimbangan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 406.836.000.000 Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut:
47
Grafik 2: Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Pohuwato
Dana Perimbangan 450000000000 406836000000
400000000000
361430000000
350000000000
311633000000 306152000000 284754000000
300000000000 250000000000 200000000000
Dana Perimbangan
150000000000 100000000000 50000000000 0 2008 2009 2010 2011 2012
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 7: Perkembangan LP yang sah Kabupaten Pohuwato LP yang sah TAHUN (Rp) 2008
37.000.000.000
2009
35.076.000.000
2010
38.018.000.000
2011
35.205.000.000
2012
24.546.000.000
(Sumber: Data diolah)
48
Berdasarkan tabel diatas perkembangan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah fluktuatif. Dimana
pada tahun 2008 sebesar Rp.
37.000.000.000 dan pada tahun 2009 mengalami suatu penurunan hingga menjadi Rp. 35.076.000.000. kemudian tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp. 38.018.000.000. Selanjutnya tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan drastis, pada tahun 2011 lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun menjadi sebesar Rp. 35.205.000.000,- berikutnya di tahun 2012 jumlahnya turun lagi menjadi sebesar Rp. 24.546.000.000. Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut: Grafik 3: Perkembangan LP yang sah Kabupaten Pohuwato
LP yang Sah 40000000000 35000000000
38018000000 37000000000 35205000000 35076000000
30000000000 25000000000
24546000000
20000000000 LP yang Sah
15000000000 10000000000 5000000000 0 2008
8009
2010
2011
2012
49
4.1.4 Penerimaan yang berasal dari Pembiayaan Perkembangan pembiayaan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 7: Perkembangan pembiayaan Kabupaten Pohuwato Pembiayaan TAHUN (Rp) 2008
10.574.000.000
2009
3.183.000.000
2010
3.000.000.000
2011
5.000.000.000
2012
13.911.000.000
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel diatas perkembangan pembiayaan fluktuatif. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp. 10.574.000.000. Tahun 2009 dan 2010 mengalami suatu penurunan hingga masing-masing menjadi Rp. 3.183.000.000 dan Rp. 3.000.000.000. kemudian tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan hingga masing-masing menjadi Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 13.911.000.000. Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut:
50
Grafik 3: Perkembangan DAK Kabupaten Pohuwato
Pembiayaan 16000000000 14000000000
13911000000
12000000000 10574000000
10000000000 8000000000
Pembiayaan
6000000000
5000000000
4000000000
3183000000 3000000000
2000000000 0 2008
8009
2010
2011
2012
4.3. Deskripsi Perkembangan Variabel Belanja Daerah Perkembangan Belanja Daerah selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Belanja Daerah TAHUN (Rp) 2008
339.756.000.000
2009
329.466.000.000
2010
366.319.000.000
2011
415.610.000.000
2012
459.180.000.000
(Sumber: Data diolah)
51
Berdasarkan tabel diatas perkembangan Belanja Daerah fluktuatif. Dimana
pada tahun 2008 sebesar Rp. 339.756.000.000 dan pada tahun
2009
mengalami
suatu
penurunan
hingga
menjadi
Rp.
329.466.000.000selanjutnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2010 Belanja Daerah meningkat sebesar
Rp. 366.319.000.000 berikutnya di tahun 2011 jumlah Belanja
Daerah naik sebesar Rp. 415.610.000.000 sedangkan pada tahun 2012 Belanja
Daerah
mengalami
kenaikan
yang
signifikan
menjadi
Rp.
459.180.000.000. Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menampilkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut: Grafik 4: Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato
Belanja Daerah 500000000000 450000000000 400000000000 350000000000 300000000000 250000000000 200000000000 150000000000 100000000000 50000000000 0
459180000000 415610000000 366319000000 339756000000 329466000000 Belanja Daerah
2008
8009
2010
2011
2012
52
4.4. Analisis Kontribusi Analisis kontribusi dalam penelitian ini adalah Sumbangan atau iuran yang diperoleh dari pendapatan asli daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan dana perimbangan melalui pemerintah pusat
yang tujuannya digunakan untuk
Belanja
Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato. Berikut ini adalah analisis kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah selang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang disajikan sebagai berikut ini: 4.4.1 Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah berikut ini rumus serta perhitungan kontribusi PAD terhadap Belanja daerah: Penerimaan PAD Kontribusi PAD
=
x 100% Belanja Daerah Rp. 10.428.000.000
1. Kontribusi PAD tahun 2008
=
x 100% Rp. 339.756.000.000
= 0.031 atau 3,1%
Rp. 12.106.000.000 2. Kontribusi PAD tahun 2009
=
x 100% Rp. 329.466.000.000
= 0.0367 atau 3,67%
53
Rp. 13.699.000.000 3. Kontribusi PAD tahun 2010
=
x 100% Rp. 366.319.000.000
= 0.0373 atau 3,73%
Rp. 15.176.000.000 4. Kontribusi PAD tahun 2011
=
x 100% Rp. 415.610.000.000
= 0.0365 atau 3,65%
Rp. 16.387.000.000 5. Kontribusi PAD tahun 2012
=
x 100% Rp. 459.180.000.000
= 0.0357 atau 3,57% Berdasarkan analisis diatas, peneliti menyusun kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 9: Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah PAD
Belanja Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
2008
10.428.000.000
339.756.000.000
3,1
2009
12.106.000.000
329.466.000.000
3,67
2010
13.699.000.000
366.319.000.000
3,73
2011
15.176.000.000
415.610.000.000
3,65
2012
16.387.000.000
459.180.000.000
3,57
Tahun
Rata-rata kontribusi PAD
3,544
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada
54
umumnya fluktuatif. Pada tahun 2008 kontribusi PAD sebesar 3,1% sementara pada tahun 2009 dan 2010 kontribusi PAD menunjukkan kenaikan yakni masing-masing sebesar 3,67% dan 3,73%. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah menunjukkan penurunan masing-masing sebesar sebesar 3,65% dan 3,57%. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
(Hindarto P. Utomo, 2006: 33)
Dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, dapat diketahui apabila 0%-19% maka termasuk ke dalam kategori kecil. Dengan melihat tabel diatas, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,544%. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam kategori kecil. Berikut ini adalah grafik kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.
55
Grafik 5: Kontribusi PAD Kabupaten Pohuwato
Kontribusi PAD 4 3.67
3.5 3
3.73
3.65
3.57
3.1
2.5 2 Kontribusi PAD
1.5 1 0.5 0 2008
2009
2010
2011
2012
4.4.2 Analisis Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Berikut ini rumus serta perhitungan kontribusi dana perimbangan terhadap Belanja daerah: Dana Perimbangan Kontribusi DP
=
x 100% Belanja Daerah Rp. 284.754.000.000
1. Kontribusi DP tahun 2008
=
x 100% Rp. 339.756.000.000
= 0.838 atau 83,8%
Rp. 306.152.000.000 2. Kontribusi DP tahun 2009
=
x 100% Rp. 329.466.000.000 = 0.93 atau 93%
Rp. 311.633.000.000 3. Kontribusi DP tahun 2010
=
x 100%
56
Rp. 366.319.000.000 = 0.85 atau 85%
Rp. 361.430.000.000 4. Kontribusi DP tahun 2011
=
x 100% Rp. 415.610.000.000 = 0.87 atau 87%
Rp. 406.836.000.000 5. Kontribusi DP tahun 2012
=
x 100% Rp. 459.180.000.000
= 0.886 atau 88,6% Berdasarkan analisis diatas, peneliti menyusun kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 10: Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan
Belanja Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
2008
284.754.000.000
339.756.000.000
83,8
2009
306.152.000.000
329.466.000.000
93
2010
311.633.000.000
366.319.000.000
85
2011
361.430.000.000
415.610.000.000
87
2012
406.836.000.000
459.180.000.000
88,6
Tahun
Rata-rata kontribusi Dana Perimbangan
87,48
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap Belanja Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada umumnya fluktuatif. Pada tahun 2008 kontribusi dana perimbangan
57
sebesar 83,8% sementara pada tahun 2009 sampai 2011 kontribusi dana perimbangan menunjukkan kenaikan yakni masing-masing sebesar
93%
tahun 2009, 85% tahun 2010 dan 87% tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 kontribusi dana perimbangan terhadap Belanja Daerah menunjukkan kenaikan yakni sebesar 88,6%. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap Belanja Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
(Hindarto P. Utomo, 2006: 33)
Dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, dapat diketahui apabila 80%-100% maka termasuk ke dalam kategori besar. Dengan melihat tabel diatas, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata menunjukkan nilai sebesar 87,48%. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam kategori besar.
Berikut ini adalah
grafik kontribusi Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah.
58
Grafik 6: Kontribusi Dana Perimbangan Kabupaten Pohuwato
Kontribusi Dana Perimbangan 94 92 90 88 86 84 82 80 78
93 88.6 87
2008
Kontribusi Dana Perimbangan
85
83.8
2009
2010
2011
2012
4.4.3 Analisis Kontribusi LP yang Sah terhadap Belanja Daerah Berikut ini rumus serta perhitungan kontribusi Lain-lain pendapatan yang sah terhadap Belanja daerah: LP yang sah Kontribusi LP
=
x 100% Belanja Daerah Rp. 37.000.000.000
1. Kontribusi LP tahun 2008
=
x 100% Rp. 339.756.000.000 = 0.108 atau 10,8%
Rp. 35.076.000.000 2. Kontribusi LP tahun 2009
=
x 100% Rp. 329.466.000.000 = 0.106 atau 10,6%
Rp. 38.018.000.000 3. Kontribusi LP tahun 2010
=
x 100%
59
Rp. 366.319.000.000 = 0.103 atau 10,3%
Rp. 35.205.000.000 4. Kontribusi LP tahun 2011
=
x 100% Rp. 415.610.000.000 = 0.084 atau 8,4%
Rp. 24.546.000.000 5. Kontribusi LP tahun 2012
=
x 100% Rp. 459.180.000.000
= 0,053 atau 5,3% Berdasarkan analisis diatas, peneliti menyusun kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 11: Kontribusi LP yang sah terhadap Belanja Daerah LP yang sah
Belanja Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
2008
37.000.000.000
339.756.000.000
10,8
2009
35.076.000.000
329.466.000.000
10,6
2010
38.018.000.000
366.319.000.000
10,3
2011
35.205.000.000
415.610.000.000
8,4
2012
24.546.000.000
459.180.000.000
5,3
Tahun
Rata-rata kontribusi LP yang sah
9,08
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada terus menurun. Pada tahun 2008 kontribusi lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar 10,8,1% sementara pada tahun
60
2009 sampai 2010 kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan penurunan yakni masing-masing sebesar 10,6,8% dan 10,3%. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah menunjukkan penurunan drastis yakni sebesar 8,4% dan 5,3%. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
(Hindarto P. Utomo, 2006: 33)
Dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, dapat diketahui apabila 0%-19% maka termasuk ke dalam kategori kecil. Dengan melihat tabel diatas, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata menunjukkan nilai sebesar 9,08%. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam kategori Kecil. Berikut ini adalah grafik kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap Belanja Daerah.
61
Grafik 7: Kontribusi LP yang sah Kabupaten Pohuwato
Kontribusi LP yang sah 12 10.8
10
10.6
10.3 8.4
8 6
5.3
4
Kontribusi LP yang sah
2 0 2008
2009
2010
2011
2012
4.4.4 Analisis Kontribusi Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Berikut ini rumus serta perhitungan pembiayaan terhadap Belanja daerah: Pembiayaan Kontribusi DAK
=
x 100% Belanja Daerah Rp. 10.574.000.000
1. Kontribusi Pemb tahun 2008
=
x 100% Rp. 339.756.000.000
= 0.031 atau 3,1%
Rp. 3.183.000.000 2. Kontribusi Pemb tahun 2009
=
x 100% Rp. 329.466.000.000
= 0.009 atau 0,9%
Rp. 3.000.000.000
62
3. Kontribusi Pemb tahun 2010 =
x 100% Rp. 366.319.000.000 = 0.008 atau 0,8%
Rp. 5.000.000.000 4. Kontribusi Pemb tahun 2011
=
x 100% Rp. 415.610.000.000
= 0.012 atau 1,2%
Rp. 13.911.000.000 5. Kontribusi Pemb tahun 2012
=
x 100% Rp. 459.180.000.000
= 0,03 atau 3% Berdasarkan analisis diatas, peneliti menyusun kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 12: Kontribusi Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pembiayaan
Belanja Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
2008
7.574.000.000
339.756.000.000
3,1
2009
3.183.000.000
329.466.000.000
0,9
2010
3.000.000.000
366.319.000.000
0,8
2011
5.000.000.000
415.610.000.000
1,2
Tahun
459.180.000.000 11.411.000.000 Rata-rata Kontribusi Penerimaan Daerah
2012
3 1,8
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah dari tahun 2008 sampai
63
dengan 2012 pada umumnya fluktuatif. Pada tahun 2008 kontribusi Penerimaan Daerah sebesar 2,2%. Sementara pada tahun 2009 dan 2010 pembiayaan Daerah menunjukkan penurunan yakni masing-masing sebesar 0,9% dan 0,8%. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan kontribusi pembiayaan daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan yakni sebesar 1,2% dan 2,4%. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah disusun ukuran sebagai berikut : 80% - 100% : Besar sekali 60% - 79% : Besar 40% - 59% : Cukup besar 20% - 39% : Cukup 0% - 19%
: Kecil
(Hindarto P. Utomo, 2006: 33)
Dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, dapat diketahui apabila 0%-19% maka termasuk ke dalam kategori kecil. Dengan melihat tabel diatas, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan nilai kontribusi rata-rata sebesar 1,8%. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi Pembiayaan daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam kategori besar. Berikut ini adalah grafik kontribusi pembiayaan terhadap Belanja Daerah.
64
Grafik 8: Kontribusi Total Pembiayaan Daerah Kabupaten Pohuwato
Kontribusi Pembiayaan Daerah 3.5 3.1
3 2.5
2.4
2 Kontribusi Pembiayaan Daerah
1.5 1.2
1
0.9
0.8
0.5 0 2008
2009
2010
2011
2012
4.5. Analisis Kemandirian Khusus untuk pendapatan Asli Daerah setelah diketahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maka perlu dibuat analisis untuk kemandirian daerah yang kemudian menjadi dasar menentukan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analsis kontribusi yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini disajikan tabel untuk mengukur kemandirian dari Kabupaten Pohuwato:
65
Tabel 13: Analisis Kemandirian Kabupaten Pohuwato
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
PAD
Belanja Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
10.428.000.000
339.756.000.000
12.106.000.000
329.466.000.000
13.699.000.000
366.319.000.000
15.176.000.000
415.610.000.000
16.387.000.000
459.180.000.000
Kategori
Instruktif
3,1
Instruktif
3,67
Instruktif
3,73
Instruktif
3,65
Instruktif
3,57
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kabupaten dengan pemerintah pusat masih bersifat instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
4.6. Pembahasan Penyelengaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada pemerintah daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004. Besarnya disesuaikan dengan
pembagian
kewenangan
anatar
pemerintah
pusat
dengan
66
pemerintah daerah. Semua sumber keuangan melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
4.2.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumbersumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan belanja
untuk
pembangunan daerah. Namu pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Pohuwato dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 masih dalam ketegori kecil yakni rata-ratanya berkisar 3,544%. Dimana pada tahun 2008 sebesar 3,1%, tahun 2009 sebesar 3,67%, tahun 2010 sebesar 3,73%, tahun 2011 sebesar 3,65% dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 3,57%. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan potensi-potensi daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato terutama dalam bidang pariwisata
67
seperti optimalisasi pada wisata Libuo, kelapa dua (dahulu pohon cinta), air terjun di kecamatan lemito, pantai pasir putih yang ada di Kecamatan Popayato. Penyebab lainnya dari minimnya kontribusi dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dikarenakan kurangnya pengawasan. Contohnya pengawasan pendapatan dari taman wisata yang ada di Kabupaten Pohuwato karena pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah daerah, sebagian besarnya hanya masuk kepada masyarakat setempat yang melakukan pemungutan terhadap pengunjung. Selanjutnya pengawasan terhadap para pengusaha baik itu perusahaan kontraktor maupun pengusaha perhotelan. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam meningktkan pendapatan asli daerah. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Disamping kontribusinya terhadap belanja pembangunana daerah, kontribusi pendapatan asli daerah dapat pula menjadi acuan dalam menentukan seberapa besar kemandirian Kabupaten Pohuwato serta seperti
68
apakah pola hubungan pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Pemerintah Pusat. Kemadirian dari Kabupaten Pohuwato masih tergolong rendah dan berada dalam kriteria instruktif, artinya belanja untuk pembangunan daerah masih sangat didominasi oleh dana perimbangan yang bersal dari pemerintah pusat. Hal ini semstinya menjadi perhatian pemerintah kabupaten Pohuwato agar kedepannya lebih meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mencapai suatu kemandirian dalam kaitannya dengan otonomi daerah.
4.2.2 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan
antar
daerah
melalui
penerapan
formula
yang
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Perimbangan merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk melakukan belanja guna pembangunan daerah. Kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten Pohuwato terbilang sangat besar, yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata kontribusinya mencapai 87,48%. Dimana pada tahun 2008 sebesar 83,8%, tahun 2009 sebesar 93%, tahun 2010 sebesar 85%, tahun 2011
69
sebesar 87% dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 88,6%. Hal ini mengindikasikan pula bahwa dana perimbangan memiliki kontribusi yang dominan tehadap belanja daerah yang kemudian mengindikasikan bahwa Kabupaten Pohuwato masih bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini semakin jelas memperlihatkan bahwa Kabupaten Pohuwato tingkat kemadiriannya masih tergolong rendah. Untuk perlu adanya evaluasi agar pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat meningkatkan PAD dan tidak dominan menggunakan dana perimbangan untuk kegiatan belanja pembangunan daerah.
4.2.3 Kontribusi LP daerah yang sah terhadap Belanja Daerah Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu dari penerimaan daerah yang terdiri dari beberapa jenis yakni Hibah, Dana darurat, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemda lainnya. Kontribusi dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah kabupaten Pohuwato terhadap belanja daerah tergolong kecil namun melebihi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Kontribusi dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai rata-rata 9,08%. Dimana pada tahun 2008 sebesar 10,8%, tahun 2009 sebesar 10,6%, tahun 2010 sebesar 10,3%, tahun 2011 sebesar 8,4% dan terakhir pada tahun 2012 sebesar
70
5,3%. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan asli daerah yang secara lansung menandakan kemandirian suatu daerah, masih tergolong rendah.
4.2.4 Kontribusi Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Daerah Pembiayaan daerah Merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Kontribusi dari pembiayaan daerah kabupaten Pohuwato terhadap belanja daerah tergolong kecil. Kontribusi dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai rata-rata 1,5%. Dimana pada tahun 2008 sebesar 3,1%, tahun 2009 sebesar 0,9%, tahun 2010 sebesar 0,8%, tahun 2011 sebesar 1,2% dan terakhir pada tahun 2012 sebesar 3%. Pembiayaan dari Kabupaten Pohuwato masih tergolong kecil yang berarti bahwa defisit yang anggaran yang terjadi di Kabupaten Pohuwato tidak terlalu besar. Dan hal ini mengindikasikan Kabupaten Pohuwato tidak terlalu bergantung pada pembiayaan.
Berdasarkan hasil analisis keuangan Kabupaten Pohuwato dari tahun 2008 sampai dengan 2012 tingkat kemandirian Kabupaten Pohuwato masih dalam kategori sangat kecil atau masuk dalam kriteria Instruktif. Artinya pembiayaan pengeluaran Kabupaten Pohuwato masih sangat tergantung dari pendanaan pusat, sehingga Kabupaten Pohuwato masih jauh dikatakan mandiri. Kemampuan Kabupaten Pohuwato untuk mencukupi keuangannya
71
sendiri baru sekitar 3,544% rata‐ratanya dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Hal ini berarti Kabupaten Pohuwato jika dilihat dari kemampuan keuangannya belum dapat dikatakan mandiri karena sumber keuangannya sebagian besar masih ditopang dari pendanaan Pemerintah Pusat. Kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah sebenarnya disebabkan oleh kecilnya nilai faktor penentu besaran Pendapatan Asli Daerah yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang‐Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah,. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain‐lain PAD yang sah. Disatu sisi pendapatan dari pajak yang nilainya cukup besar seperti misalnya pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak kendaraan bermotor masuk pada pendapatan pajak Daerah Propinsi. Melihat kenyataan tersebut betapa besar pajak kendaraan bermotor yang masuk sebagai pendapatan daerah, tetapi tidklah masuk pada daerah kota atau kebupaten melainkan masuk pada daerah Propinsi, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota/ Kabupaten dari tahun ketahun nilainya relatif tetap rendah. Berikut ini disajikan grafik perbandingan kontribusi tiap-tiap jenis penerimaan daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2012:
72
Grafik 9: Perbandingan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan 100 90 80 70 60
Kontribusi PAD
50
Kontribusi DP
40
Kontribusi LP sah
30
Kontribusi Pembiayaan
20 10 0 2008
2009
2010
2011
2012
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah masih dalam kategori sangat kecil. Terlebih lagi pendapatan asli daerah masih lebih kecil dari lain-l;ain pendapatan yang sah, kemudian terjadi kenaikan pembiayaan daerah yang terjadi selama 2 tahun tahun terkahir atau pada masa pemerintahan Bupati syarif Mbuinga. Dengan demikian Kabupaten Pohuwato belum mampu membiayai belanja pembangunan karena sangat besar ketergantungan terhadap dana perimbangan dan dana-dana dari pendapatan pembagian dari pemerintah Provinsi. Hal ini menandakan tingkat kemandirian dari Kabuapetn Pohuwato masih sangat rendah.
73
Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka bisa mewujudkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui upaya‐upaya sebagai berikut. 1. Melakukan pembenahan sistem pengelolaan pendapatan, baik perangkat lunak, perangkat keras, maupun kemampuan sumberdaya manusianya. 2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah 3. Peningkatan ketersediaan data untuk mengukur potensi pajak dan retribusi 4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang diikuti
dengan
peningkatan
kualitas,
kemudahan,
ketepatan
dan
kecepatan pelayanan. 5. Melakukan sosialisasi baik secara tatap muka langsung, melalui hiburan maupun melalui media lainnya. 6. Melakukan konsistensi pelaksanaan peraturan Perundang‐undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat. 7. Merevisi atau meninjau kembali PERDA dan atau keputusan/peraturan walikota tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lafi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. 8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD.
74
9. Pengembangan jenis pajak dan retribusi yang belum terjaring atau belum digali dengan didukung adanya peraturan daerah. 10. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui peningkatan kinerja BUMD. 11. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mewujudkan optimalisasi potensi dan peluang investasi Kabupaten Pohuwato melalui penjaringan investor dalam dan luar negeri serta mewujudkan jalinan kerjasama saling menguntungkan. Cara ini telah dilakukan dan berhasil merekrut investor kalapa sawit. 12. Optimalisasi pemanfatan aset daerah
