1
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai.
1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Sinjai Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 303/1990 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 004/SK/II/1992, maka susunan organisasi Pengadilan Agama Sinjai tahun 2011 terdiri dari : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua 2. Hakim 3. a. Panitera/Sekretaris b. Wakil Panitera c. Wakil Sekretaris 4. Panitera Muda : a. Panitera Muda Gugatan b. Panitera Muda Permohonan c. Panitera Muda Hukum 5. Kapala Urusan : a. Kepala Urusan Kepegawaian b. Kepala Urusan Keuangan
24
2
c. Kepala Urusan Umum 6. Kelompok Fungsional Kepaniteraan - Panitera Pengganti 7. Kelompok Fungsional Kejurusitaan - Jurusita/Jurusita Pengganti
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Sinjai tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonseia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009. c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. d. Keppres
Nomor
21
Tahun
2004
Tentang
Pengalihan
Organisasi
Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
3
e. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI. f. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI. g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini, tergambar bahwa Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989). Sedang fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4
Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai berikut : 1. Tugas pokok Pengadilan Agama Sinjai, yaitu : - Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang masuk. - Menyelesaikan administrasi peradilan dan pembangunan. 2. Fungsi/kewenangan Pengadilan Agama Sinjai, yaitu : - Menerima perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya. - Mengadili perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. - Menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. - Memberikan fatwa hukum agama. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Pengadilan Agama Sinjai memiliki pegawai sebanyak 27 pegawai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : a. Ketua dan Wakil Ketua b. Hakim :
:
Pimpinan
Pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman
c. Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris
: Pimpinan unit
fasilitatif d. Panitera Muda Gugatan, Permohonan dan Hukum
: Pimpinan tehnis unit
fasilitatif ; Pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman ;
5
e. Kaur Kepegawaian, Keuangan dan Umum
: Pimpinan tehnis unit fasilitatif;
Pengelola tugas-tugas kesekretariatan, sarana dan prasarana. f. Kelompok Fungsional Kepaniteraan dan Kelompok Fungsional Kejurusitaan: Petugas pembantu pelaksanaan tugas-tugas bidang tehnis yustisial.
3. Keadaan Pegawai Keadaan dan komposisi aparat pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa aparat yang bekerja pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dapat dilihat di bawah ini : Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Sinjai sebanyak 27 pegawai, dari seluruh struktur kepegawaian di Pengadilan Agama Sinjai ada yang belum terisi khususnya kelompok fungsional kejurusitaan, yakni sampai saat ini Pengadilan Agama Sinjai belum mempunyai Jurusita, serta kurang staf, dengan rincian sebagai berikut : a. Ketua
: 1 orang
b. Wakil Ketua
: 1 orang
c. Hakim
: 4 orang
d. Panitera / Sekretaris
: 1 orang
e. Wakil Panitera
: 1 orang
f. Wakil Sekretaris
: 1 orang
g. Panitera Muda
: 3 orang
h. Panitera Pengganti
: 4 orang
6
i. Kepala Urusan
: 3 orang
j. Jurusita
: - orang
k. Jurusita Pengganti
: 4 orang (dirangkap oleh Kaur dan Panti)
l. Staf Kepaniteraan
: - orang
m. Staf Umum
: 2 orang
n. Staf Kepegawaian
: 2 orang
Dari jumlah pegawai yang ada tersebut belum ideal dengan beban kerja pada Pengadilan Agama Sinjai, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pegawai/pejabat yang harus melaksanakan pekerjaan selain tugas pokoknya yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dan adanya beberapa pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merangkap jabatan lain seperti Panitera Pengganti yang merangkap sebagai pelaksana administrasi perkara dalam menangani jurnal dan buku induk dan merangkap sebagai jurusita pengganti, serta ada yang merangkap sebagai bendahara, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum merangkap jabatan sebagai jurusita pengganti. Untuk masa yang akan datang diharapkan tidak terjadi lagi rangkap jabatan tersebut. Adapun kondisi pegawai Pengadilan Agama Sinjai secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini : 1. Keadaan Aparat berdasarkan Jenis Kelamin Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jumlah aparat pada untuk mengetahui keadaan Pegawai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dapat dilihat melalui tabel.1 di bawah ini :
7
Tabel 1. Keadaan Aparat Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Aparat Presentase Laki-laki 15 55,56% Perempuan 12 44,44% Jumlah 27 100 Sumber : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai No. 1. 2.
Dengan memperhatikan data tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang berjenis kelamin laki-laki ternyata mempunyai presentase yang paling banyak itu 55,56% disbanding dengan aparat perempuan yang hanya presentase lebih kecil yaitu 44,44% dari jumlah aparat. 2. Keadaan Aparat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan yang dimiliki para aparat yang bekerja pada suatu instansi, tentunya akan sangat menunjang pelaksanaan tugas dan merupakan ukuran untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh aparat yang bersangkutan. Untuk mengetahui komposisi aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. Keadaan Aparat Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6
Jenis Pendidikan Jumlah Aparat Pascasarjana S2 6 Sarjana/Strata 1 15 Sarjana Muda/D3 SMA 5 SMP 1 SD Jumlah 27 Sumber : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai
Presentase 22,22% 55,56% 18,52% 3,70% 100
Berdasarkan data dalam tabel di atas diketahui dari 27 orang aparat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai menurut jenjang pendidikan aparat terbagi 5 kelompok, tingkat pendidikan Pascasarjana sebanyak 6 orang atau 22,22% dari
8
jumlah aparat. Sarjana/Strata 12 orang atau dengan frekuensinya lebih banyak dari jumlah aparat yaitu 55,56%. Selanjutnya SMA 5 orang atau sebanyak 18,52%, dan dan SMP 1 orang atau sebanyak 3,70%. 3. Keadaan Aparat Berdasarkan Masa Kerja Masa kerja yang dimiliki oleh aparat sangat mempengaruhi kinerja aparatur pada suatu kantor dimana pengalaman yang dimiliki menjadi lebih banyak. Untuk mengetahui keadaan aparatur keseluruhan pada keadaan aparat berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan masa kerja dapat dilihat dari daftar tabel di bawah ini: Tabel 3. Keadaan Aparat Berdasarkan Masa Kerja No. 1. 2. 3. 4.
Masa Kerja Jumlah Aparat <1-5 Tahun 15 6 – 10 Tahun 5 11-15 Tahun 7 Diatas 16 Tahun Jumlah 27 Sumber : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai
Presentase 55,56% 18,52% 25,92% 100
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai paling banyak masa kerja satu sampai lima tahun dengan presentase 55,56% kemudian 6-10 tahun 18,52%, masa kerja 11-15 dengan persentase 25,92% dan kemudian masa kerjanya diatas 16 tahun dengan persentase tidak ada.
9
B. Kinerja Aparat Pada Kantor Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sinjai
adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan
kehakiman pada wilayah hukum Kabupaten Sinjai dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sinjai, yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih dan berwibawa serta merdeka dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif ( Pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman). Untuk mengukur kinerja aparat Kantor Pengadilan Agama terhadap pelayanan proses pengurusan administrasi perceraian terdapat 3 aspek yang menjadi pedoman yaitu Efektif dan Efesien, Kualitas layanan, dan Responsivitas.
1. Efektif dan efesien Efektif dan efesien aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai
akan dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan, jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan dan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal ini, berikut ini ditampilkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Kepala Urusan Umum Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai menyangkut pemahaman terhadap tugas kantor : “Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam pelaksanaan tugas apabila kami menemukan kesulitan dalam penanganannya, hal itu kami koordinasikan dengan rekan-rekan sekerja atau langsung kepada pimpinan, untuk mendapatkan solusi pemecahannya.“ (Hasil wawancara tanggal 20 Januari 2013). Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Kepala Urusan Kepegawaian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dalam wawancara dengan penulis :
10
“Tingkat pemahaman terhadap tugas-tugas yang tertera dalam uraian tugas cukup baik. Karena dalam pelaksanaanya kami telah diberi arahan atau penjelasan dari pimpinan menyangkut mekanisme penyelesaian tugas sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti” (Hasil wawancara tanggal 20 Januari 2013) Meskipun demikian, bukan berarti pemahaman aparat terhadap apa yang menjadi beban tugasnya telah dipahami sepenuhnya dengan baik. Salah satu penilaian yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai
:
“Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang sehingga sering menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara mengatasinya antara lain dengan mempersiapkan pegawai untuk mengikuti kursus-kursus atau pelatihan teknis serta melakukan mekanisme kontrol yang tepat”. (Hasil wawancara tanggal 20 Januari 2013). Berkaitan dengan kondisi di atas, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap tujuan dari keberadaan organisasi Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai bagi aparat yang ada didalamnya cukup baik. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi pegawai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai sebagai unsur pelaksana yang membantu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat desa. Jangka waktu penyelesaian tugas-tugas aparat khususnya dalam aspek administrasi merupakan salah satu aspek yang dilihat dalam mengukur efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Berikut ini akan ditampilkan dalam tabel salah satu contoh tugas pokok aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yaitu penanganan
11
administrasi kantor yaitu pengelolaan dan penyelesaian pelayanan administrasi perceraian. Jangka waktu penyelesaian tugas-tugas aparat khususnya dalam aspek administrasi merupakan salah satu aspek yang dilihat dalam mengukur efektif dan efesien pelaksanaan tugas aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Adapun jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perceraian dapat diselesaikan selama satu sampai dua hari. Hal ini tergantung pula pada jenis permasalahan yang dihadapi. Apabila permasalahan yang ditangani memerlukan telahan yang lebih mendalam maka memerlukan waktu lebih dari satu hari. Karena semakin cepat penyelesaian permasalahan yang ada maka dapat dikatakan semakin optimal tingkat efektif dan efesien pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu staf pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Jangka waktu penyelesaian tugas/permasalahan yang dihadapi yaitu satu sampai dua hari kalau semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pengguna jasa. Tapi penyelesaian suatu permasalahan biasanya tergantung pada jenis permasalahan yang di hadapi. Apabila memerlukan telaahan yang lebih mendalam akan memerlukan waktu yang relatif lama atau lebih dari satu hari.”(Hasil wawancara tanggal 20 Januari 2013). Sedangkan menyangkut tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, secara umum dapat dikategorikan cukup walaupun masih ditemukan adanya komplain dari pengguna jasa, meskipun dengan intensitas yang relatif kecil. Hal ini diakui oleh salah seorang staf pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang berhasil dikonfirmasi penulis.
12
“Dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa, kami telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Namun dalam pelaksanaannya masih pernah terjadi komplain dari pengguna jasa disebabkan karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna jasa. Dalam hal ini Pengguna jasa tidak dapat memenuhi persyaratan yang tercantum atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap mamaksakan kami untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi kadang-kadang tanpa melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.”(Hasil wawancara tanggal 21 Januari 2013).” Dari keterangan ini terlihat bahwa pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa telah dilaksanakan secara optimal sehingga dapat dikatakan efektif dan efesien pegawai pada pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai relatif baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat komplain dari pengguna jasa. Hal ini disebabkan karena ketidak pahaman pengguna jasa dalam permasalahan yang dihadapi dan di sini aparat dituntut untuk lebih tanggap terhadap keluhan, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh pengguna jasa. Penilaian terhadap aspek efektif dan efesien aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dapat dilihat juga dari ketepatan pelayanan administrasi perceraian yang diberikan. Semakin tepat waktu yang dijanjikan untuk memberikan pelayanan administrasi perceraian maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat efektif dan efesien kinerja aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dalam menyelesaikan permasalahan
yang ada. Berikut ini diketengahkan hasil
wawancara dengan salah seorang staf pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai sebagai berikut : “Untuk penyelesaian suatu surat/berkas tergantung pada permasalahan yang dihadapi, akan tetapi dalam penyelesaiannya masih sering terjadi keterlambatan. Hal ini juga disebabkan karena persyaratan yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh pengguna jasa sehingga aparat perlu melakukan konfirmasi ulang terhadap persyaratan yang diperlukan, hal ini cukup memerlukan waktu karena kadang-kadang pada waktu
13
dikonfirmasikan mereka tidak ada ditempat. (Hasil wawancara tanggal 21 Januari 2013). Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dari aspek efektivitas yang dilihat dari pemahaman akan tugas dan pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian
suatu
permasalahan,
ketepatan
dalam
penyelesaian
berkas
permasalahan serta jumlah penyelesaian surat/berkas permasalahan dapat dikatakan baik. Walaupun masih ditemui aparat yang menunda pekerjaan yang menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu permasalahan.
1. Kualitas Layanan Kualitas layanan aparat pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai terhadap publik diukur melalui spontanitas dalam menangani permasalahan, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan/pekerjaan dan tata krama dalam memberikan pelayanan. Kualitas layanan terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap kualitas pelayanan publik tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang tidak mudah dan simpel, hal ini mengharuskan kita untuk
melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai
dimensi, dan bukan hanya dilihat dari satu dimensi semata. Dalam konteks ini Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang merupakan media pelayanan dibidang administrasi perceraian. Dengan demikian Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan di segala aspek kegiatannya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya, mengingat akan
14
semakin dimungkinkan munculnya komplain dari pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Konsekwensi logis bagi Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai selaku organisasi pelayanan publik adalah menempatkan pengguna jasa sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas. Telah disinggung pada bagian kerangka teori, bahwa kontrol oleh publik sebagai pengguna jasa dapat digunakan sebagai cara untuk penilaian terhadap baik atau tidaknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan publik tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan pegawai di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, persepsi pengguna jasa tersebut diambil dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa pengguna jasa, yang berada di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana yang telah penulis tentukan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. “Kadang-kadang dalam pemberian pelayanan, aparat terkesan acuh tak acuh dengan permasalahan yang kami dihadapi, hal itu disebabkan karena pada saat bersamaan, mereka disibukkan oleh urusan pribadi/keluarga sehingga pelayanan yang terima terasa tidak maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan”.(Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2013). Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam organisasi publik. Banyak pandangan negatif menyangkut kinerja organisasi publik muncul karena ketidakpuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan pengguna jasa terhadap layanan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan pengguna jasa sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan pengguna jasa seringkali tersedia secara mudah dan murah.
15
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kualitas layanan adalah seberapa besar kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diterima dari pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa besar kemampuan aparat dalam menampung aspirasi dan problem dari pengguna jasa, yang selanjutnya dicarikan solusi pemecahannya. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat secara efektif dan efesien didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Dalam konteks ini, idealnya segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumberdaya dari aparat ini sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Kinerja pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai akan dapat maksimal apabila konsentrasi anggota organisasi benar-benar tercurah untuk melayani pengguna jasa. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan seorang pegawai di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai menyangkut kualitas pelayanan, yaitu : “Pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa pada prinsipnya baik, meskipun demikian pernah terjadi komplain dari pengguna jasa karena keinginan yang tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara menangani keluhan dari pengguna jasa tersebut adalah secara spontanitas menanggapi, memberikan penjelasan atas keluhankeluhan yang diberikan termasuk memberikan solusi pemecahannya. Lamanya penyelesaian suatu masalah tergantung pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sikap kesopanan dan keramahan selalu diterapkan kepada masyarakat pengguna jasa”. (Hasil wawancara tanggal 21 Januari 2013) Kemudian dari hasil observasi di lapangan masih ditemukan, kondisi pelayanan yang ideal masih sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya masih terdapat pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang
16
melakukan tugas-tugas/pekerjaan lain, sampingan diluar tugasnya untuk menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dari uraian-uraian tersebut di atas yaitu menyangkut kualitas layanan pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari aspek spontanitas dalam menangani permasalahan dan melayani masyarakat, tenggang waktu lamanya penyelesaian satu permasalahan dan kesopanan dalam pemberian pelayan serta kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa, atau masih kurang sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pimpinan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Responsivitas Responsivitas dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai untuk mengenali kebutuhan pengguna jasa, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan programprogram pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pengguna jasa. Untuk itu, aspek responsivitas akan dilihat melalui keterkaitan antar program kegiatan dengan kebutuhan organisasi, daya tanggap aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan-keluhan yang disampaikan pengguna jasa dan tersedianya wadah serta kesempatan bagi pengguna jasa untuk menyampaikan saran atau keluhan. Secara singkat, responsivitas mengukur daya tanggap pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa. Hal ini sangat diperlukan karena merupakan bukti kemampuan aparat
17
untuk mengenali kebutuhan pengguna jasa, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan. Pertama-tama yang akan dibahas adalah bagaimana persepsi pengguna jasa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pegawai di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa, sebagai wujud atau manifestasi dari responsivitas aparat terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna jasanya. Persepsi pengguna jasa tentang hal ini, merupakan aspek yang terkait dengan pengetahuan pengguna jasa tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dan apa manfaat serta keuntungannya bagi pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menyikapi keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna jasa. Salah satu upaya Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai itu adalah dengan membuat kotak saran serta membuka akses masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan seorang pejabat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Kami sering juga mendengar keluhan-keluhan yang bernada miring tentang pelayanan yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kami kepada pengguna jasa. Sebagai bentuk sikap respon kami terhadap keluhan dan aspirasi pengguna jasa tadi, maka upaya yang kami tempuh pertama-tama yaitu membuat papan informasi mengenai persyaratan atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan kewenangan dari masing-masing biro antara lain tahapan/prosedur pemasukan berkas sampai pada proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (Wawancara tanggal 22 Januari 2013)“
18
Keterangan yang disampaikan menunjukkan bagaimana responsivitas pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai untuk mengenali dan merespon kebutuhan dan aspirasi pengguna jasanya. Kemudian ditemukan juga pada penelitian ini, bahwa daya tanggap aparat terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat dikatakan cukup responsif, hal ini terlihat dari spontanitas aparatur dalam menyikapi keluhan-keluhan tersebut. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai: “Dalam menyikapi keluhan-keluhan permasalahan dari pengguna jasa, secara spontanitas kami berusaha membantu serta memberikan solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi” (Wawancara tanggal 22 Januari 2013)” Berkaitan dengan relevansi pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan organisasi berikut ini hasil wawancara penulis dengan seorang pegawai di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Program-program kegiatan dalam organisasi ada relevansi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Menyikapi keluhan-keluhan dari pengguna jasa yaitu dengan mengevaluasi kembali proses pelayanan administrasi perceraian yang diberikan, mencari dimana titik lemah sehingga pelayanan administrasi perceraian yang dihasilkan gagal, serta mencari solusi untuk memperbaiki pelayanan administrasi perceraian. Langkah awal yang ditempuh untuk merespons keluhan dari pengguna jasa yaitu menanggapi serta mencari solusi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui keluhan-keluhan dari pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan tersedia wadah berupa kotak saran, serta memberi kesempatan kepada pengguna jasa untuk menyampaikan keluhannya secara langsung setiap saat” (Wawancara tanggal 22 Januari 2013). Pernyataan di atas menyiratkan bahwa pelayanan pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dilakukan dengan responsif. Kenyataan ini dapat dilihat dengan serangkaian upaya yang dilakukan yaitu menampung dan mengevaluasi sejumlah permasalahan yang ditemui untuk dicarikan solusi pemecahannya oleh
19
pimpinan dengan melibatkan para pegawainya. Hal ini menimbulkan image dari pengguna jasa bahwa aparat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai cukup dapat mengenali kebutuhan pengguna jasa, khususnya sebagai unsur pelaksana yang membantu dalam menyelenggarakan tugas-tugas administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh pejabat Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Dari pengamatan penulis di lapangan juga didapat bahwa mekanisme pelayanan administrasi perceraian yang ada telah diupayakan agar dapat mengenali kebutuhan yang di inginkan oleh para pengguna jasa. Dengan demikian dapat di disimpulkan bahwa pelayanan administrasi perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai cukup responsif terhadap keluhan-keluhan pengguna dari jasanya.
C. Faktor-faktor yang penghambat dan pendukung pelayanan administrasi perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. 1. Kemampuan Manajer/Kepemimpinan Kemampuan Manajer/Kepemimpinan sebagai suatu proses dengan berbagai cara untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, berkaitan erat dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kekompakan orang-orang yang dipimpinnya. Disamping kemampuannya melaksanakan peran tersebut, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga memungkinkan dirinya memperoleh keuntungan dari berbagai sifat yang dimilikinya, berupa keinginan untuk menerima tanggung jawab, kemampuan untuk bisa perspektif dan obyektif, kemampuan untuk berkomunikasi serta kemampuan
20
dalam menentukan skala prioritas. Dalam zaman yang mengalami perubahan paradigma, kepemimpinan berdasarkan kekuasaan tidak lagi relevan untuk diterapkan, sehingga pendekatan kepemimpinan efektif bilamana gaya partisipatif dipertimbangkan. Dalam konteks ini, bawahan dirangsang untuk berpikir secara kreatif dan inovatif serta meningkatkan kemampuan pengenalan diri, kemudian penerimaan terhadap tanggung jawab yang lebih besar. Kepemimpinan sebagai suatu fenomena yang terdapat dalam setiap komunitas dimana para anggotanya saling berinteraksi, maka dalam penelitian ini akan dilihat melalui pengaruh, motivasi dan informasi yang diberikan pimpinan kepada bawahannya dalam peningkatan kinerja aparatur. Dalam aktivitasnya seorang pemimpin selalu lebih dominan dalam mempengaruhi bawahannya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara pimpinan dan bawahan mempunyai interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam rangka peningkatan kinerja. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi panutan yang dapat memberikan contoh dan teladan, sikap kewibawaan serta kecakapan dan keahlian dalam setiap aktivitasnya. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Keteladanan pemimpin yang ditunjukkan kepada para pegawai sangat mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai. Dalam menjalankan tugasnya pemimpin selalu memberikan contoh dan teladan tentang pelaksanaan tata tertib yang berlaku di dalam organisasi yaitu yang telah ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan. (Wawancara tanggal 24 Januari 2013)
21
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, terdapat kecenderungan yang besar untuk menggantungkan diri secara kuat pada atasan, dalam hal ini hubungan yang berorientasi vertikal, dimana seorang pemimpin cenderung dilihat sebagai bapak (patront). Hal ini ditegaskan oleh salah seorang staf pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang berhasil diwawancarai. “Sikap dan perilaku pemimpin di dalam menjalankan tugas sudah sewajarnya. Sikap dan kewibawaan pemimpin dalam menjalankan tugas dapat menumbuhkan rasa hormat dan segan dari kami pegawai, sehingga pegawai dapat digerakkan dan diarahkan serta dapat membantu kami dalam menjalankan tugas. Arahan dan dukungan sering diberikan kepada kami untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta membuat terobosan-terobosan baru dalam mencari pemecahan masalah-masalah yang sering terjadi dalam menjalankan tugas”. (Wawancara tanggal 24 Januari 2013) Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan manajer/ kepemimpinan dalam rangkaian tindakan disetiap aktivitas melalui keteladanan kewibawaan serta kecakapan seorang pemimpin
dapat mempengaruhi aparat
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan atau visi organisasi.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia ( pegawai ) Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi luas di tuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap jajaran aparatur pemerintah daerah. Dalam dunia yang penuh dengan kompetitif, sangat diperlukan kemampuan birokrasi dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif.
22
Sehubungan dengan aparatur pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bagian Umum dan Perlengkapan, Muliani mengungkapkan bahwa : “Salah satu atribut penting yang memadai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Otonomi daerah. Oleh karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparatnya. (hasil wawancara 24 Januari 2013) Ini mengarah pada suatu konsepsi bahwa kemampuan yang dipunyai seorang aparat ditunjukkan dengan kesanggupannya sesuai dengan tingkat pengetahuannya dan keterampilan yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalamannya. Tersedianya modal pengetahuan dan keterampilan inilah yang merupakan salah satu faktor untuk mempertimbangkan penempatan seorang calon pegawai, modal ini biasanya dimiliki oleh mereka yang berpendidikan. Rismawaty, B. S.H. salah seorang pegawai Staf Umum menyatakan bahwa latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda tidak menjadikan sebuah hambatan dalam melayani masyarakat sebab dengan pengalaman kerja dapat dijadikan pegangan untuk bekerja sesuai dengan tugas masingmasing. (hasil wawancara 24 Januari 2013) Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Umum mengungkapkan bahwa : Dapat kita katakan bahwa tingkat pendidikan pegawai Urusan Umum telah ada peningkatan karena pada umumnya adalah sarjana. Dengan melihat tingkat pendidikan pegawai, maka jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi perceraian kepada masyarakat secara umum dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien. Sebab dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, pegawai bisa saling mengisi dan saling membantu. Dalam artian bisa kita percaya untuk memberikan administrasi perceraian kepada masyarakat apabila kebetulan aparat pengadilan agama yang bertanggung jawab tersebut kebetulangan berhalangan. (hasil wawancara 25 Januari 2013).
23
Dari penjelasan tersebut sebetulnya hal itu bukan sebagai kendala yang memberatkan, sebab yang terjadi pada kenyataannya latar belakang pendidikan bukan modal utama dalam bekerja. Namun dari pengalaman kerja seseorang dapat mengetahui kualitas dari apa yang dia kerjakan meskipun perbedaan tetap ada tapi itu bukan kendala utama. Pada tabel berikut tanggapan responden mengenai mengenai peluang aparat dalam mengikuti pendidikan formal Mengenai tingkat pendidikan Kepala Urusan Umum mengatakan bahwa masalah pendidikan merupakan hal yang dapat menghambat dan menjadi pendukung yang paling urgen untuk dipikirkan dan ditindak lanjuti secara kontinu, salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka penigkatan kemampuan aparat dalam mengembangkan pengetahuan yang dimilkinya melalui pendidikan adalah pendanaan atau biaya studi dimana pemerintah daerah kurang peka terhadap hal tersebut. Pengalaman kerja Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat, maka kemampuan aparat juga sangat dipengaruhi oleh lamanya bekerja atau dalam hal pengalaman kerja. Tetapi persoalan lamanya bekerja tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa keberhasilan aparat Kantor Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya termasuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Kantor Pengadilan Agama yang memuaskan tetapi setidaknya dapat kita liha jadikan pembanding apakah dengan lamanya bekerja di Kantor Pengadilan
24
Agama akan berpengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki aparat Kantor Pengadilan Agama. Dengan demikian sebagai aparat Kantor Pengadilan Agama yang merasa sudah lama mengabdi
atau sudah lama bekerja harus
berusaha untuk
mengembangkan apa yang memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Kepala Kantor Pengadilan Agama tidaklah cukup hanya menyandang status sebagai pemimpin melainkan sangat perlu memainkan peranannya yang dibutuhkan, karena Kepala Kantor Pengadilan Agama memiliki cukup pengaruh terhadap kehidupan sosial politik masyarakat. Meskipun pengalaman kerja yang dimilikinya belum dikatakan maksimal namun latar belakang pendidikannya yang membuat di segani oleh masyarakat. Dengan demikian, maka untuk menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki pegawai Kantor Pengadilan Agama masih diperlukan waktu sebab untuk menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki aparat Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Maka sebagai Kepala Kantor Pengadilan Agama diperlukan waktu untuk menilai apakah waktu yang cukup dalam memberikan pelayanan administrasi perceraian kepada masyarakat dapat di manfaatkan dengan sebaikbaiknya sehingga kemampuan pegawai Kantor Pengadilan Agama dapat berpengaruhi terhadap proses mekanisme pelayanan administrasi perceraian Kantor Pengadilan Agama.
di
25
3. Motivasi Dalam konteks motivasi merupakan serangkaian usaha-usaha di dalam rangka memberikan motivasi (dorongan), harapan dan insentif kepada pegawai agar dapat terpenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan semangat kerja dalam mencapai visi organisasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pemberian motivasi sebagai suatu insentif oleh pimpinan kepada bawahannya dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian motivasi dan dorongan pemimpin kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya, pemenuhan harapan-harapan pegawai dan pemberian insentif kepada pegawai. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara penulis dengan seorang aparatur Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai “Pemberian motivasi atau dorongan kepada pegawai sangat di butuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Pimpinan kami selalu memberikan motivasi dan dorongan serta mempromosikan kami untuk menduduki suatu jabatan tertentu”. (Wawancara tanggal 25 Januari 2013) Disamping itu, seorang pemimpin selalu dituntut untuk mengetahui kebutuhan, keinginan dan bahkan harapan dari bawahannya dengan mengamati perilaku mereka untuk kemudian memilih metode yang dapat digunakan supaya mereka mau bertindak sesuai dengan misi yang diemban organisasi, sehingga proses penginterpretasian kebutuhan ke dalam tindakan akan terlaksana. Hal ini terlihat dalam hasil wawancara antara penulis dengan aparatur Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai: “Pada prinsipnya, yang namanya insentif senantiasa ada perhatian dari pimpinan. Pemberian insentif disarankan menyesuaikan dengan kemampuan
26
kantor masing-masing dengan melihat kapasitas kerja dari aparaturnya. Namun demikian tetap diupayakan untuk tersedianya insentif bagi pegawai dalam rangka meningkatkan taraf hidup aparatur di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. (Wawancara tanggal 26 Januari 2013). Dalam hal meningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, pemberian insentif tetap mendapatkan perhatian dari pimpinan. Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan salah seorang pegawai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Dalam menjalankan tugasnya pemimpin sering memberikan penghargaan dan insentif bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang penuh rasa tanggung jawab dan yang bekerja di luar jam kerja. Menyangkut pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberian insentive bagi para pegawai masih jauh dari apa yang diharapkan yaitu belum dapat mencukupi kebutuhan hidup para pegawai dan keluarga”. (Wawancara tanggal 27 Januari 2013). Meskipun demikian, selalu ada kompleksitas dan berbagai alternativ yang menyebabkan kesalahan dalam memahami akan perilaku seseorang, sebagai akibat dari bervariasinya kebutuhan antar individu, perwujudan kebutuhan ke dalam tindakan juga sangat bervariasi antar satu individu dengan individu lainnya serta tidak konsistennya individu karena dorongan kebutuhan. Dalam konteks kepemimpinan, motivasi merupakan serangkaian usaha-usaha dalam rangka memberikan motif, harapan dan insentif kepada para pegawai agar dapat terpenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai visi organisasi.
4. Informasi Pemimpin merupakan pusat informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan aparatnya melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi secara
27
efektif dan efisien. Oleh karena itu penyampaian informasi (pesan) harus jelas sehingga dapat diterima dan dimengerti. Berkaitan dengan aspek informasi, dimana penyampaian informasi yang akurat dari pimpinan sangat berpengaruh dalam menghindari misinterpretation, sehingga metode yang paling efektif adalah komunikasi dua arah. Berhubungan dengan hal tersebut berikut ini disampaikan kutipan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang menjadi informan dalam penelitian ini. “Penyampaian pesan atau berita dari pemimpin kepada pegawai akan lebih efektif apabila dilakukan secara langsung, agar supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan tugas. Pemimpin selalu memberi informasi terlebih dahulu tentang rencana kerja atau agenda kerja organisasi. Penyampaian pesan atau berita secara tidak langsung dianggap tidak efektif karena tidak terjadi komunikasi dua arah yang dapat mengakibatkan ketidak pahaman dalam melaksanakan tugas”. (Hasil wawancara Tanggal 27 Januari 2013). Keterangan-keterangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, karena apabila penyampaian informasi yang diberikan oleh pimpinan tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh para pegawai maka akan terjadi misinterpretation antara pimpinan dan pegawainnya sehingga menimbulkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilihat dari aspek pengaruh, motivasi serta pemberian informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja atau pencapaian hasil kerja dari para pegawai dalam lingkup organisasi.
28
5. Budaya Budaya sebagai suatu variabel yang mempengaruhi kinerja aparatur Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, dipandang sebagai sesuatu yang hidup dalam organisasi, yang mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Disamping itu, budaya juga dilihat sebagai bagian dari suatu lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan performance organisasi. Asumsi dasar tentang budaya dapat direfleksikan melalui pengulangan tingkah laku para anggota suatu kelompok sosial, atau dengan kata lain, perilaku-perilaku yang tampak merupakan suatu pencerminan asumsi dasar, seperti orientasi aparat terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, budaya merupakan shared meaning sistems yang dalam studi organisasi dianggap sebagai landasan pemikiran bagi para anggota organisasi dalam mengenali dan mengartikan pengalaman mereka. Dalam konteks ini, budaya dipandang sebagai sesuatu yang secara aktual hidup dan apa yang seharusnya. Hal ini dikaitkan dengan aspek aspek seperti hakikat organisasi, dan persepsi tentang proses pemecahan masalah-masalah yang perlu dan dapat dilakukan. Apabila persepsi seperti ini menjadi suatu realitas, maka nilai-nilai secara perlahan-lahan akan berubah dari sesuatu yang bersifat kognitif menjadi sesuatu yang diyakini. Disamping itu, aspek budaya juga dianggap sebagai sesuatu yang melandasi atau memberi petunjuk perilaku manusia yang dapat memberikan kerangka
pemikiran
bagi
para
anggota
organisasi
mengenai
bagaimana
mempercayai, memikirkan dan merasakan sesuatu. Asumsi dasar yang menjadikan faktor budaya sangat relevan dalam mengkaji keberadaan kinerja aparat dalam suatu organisasi adalah karena organisasi terdiri
29
dari sekelompok orang yang mempunyai ciri khusus dan karakteristik, lingkungan dan jenis permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan budaya sebagai metafora dengan organisasi menunjukkan bahwa antara budaya dan kinerja aparat dalam suatu organisasi bersifat saling melengkapi. Di satu pihak, budaya diartikan sebagai a sistem of shared meanings and symbols, di lain pihak organisasi diartikan sebagai symbolic discourse. Dengan kata lain, interaksi simbolik yang terjadi yaitu yang diwujudkan melalui media seperti bahasa memberikan fasilitas terjadinya proses shared meanings dan shared reality. Dengan demikian, penggunaan budaya sebagai metafora dalam organisasi kaitannya dengan peningkatan kinerja organisasi yang memusatkan perhatian pada aspek anggota organisasi mencakup proses pengamatan terhadap orientasi para anggota organisasi baik yang bersifat lingkungan internal pegawai maupun lingkungan eksternal pegawai. Orientasi internal pegawai dapat dilihat dari etos kerja, tingkat ketergantungan bawahan terhadap atasan dan penggunaan bahasa atau komunikasi antara pimpunan dan bawahan, serta lingkungan eksternal dapat dilihat dari komplain pengguna jasa terhadap pemberian pelayanan publik dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi.
6. Lingkungan Internal Pegawai Lingkungan internal pegawai yang di ukur dari etos kerja, tingkat ketergantungan pegawai terhadap pimpinan serta penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat mempengaruhi pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas/ pekerjaan di kantor.
30
Dalam melaksanakan tugas di kantor para pegawai belum menunjukkan etos kerja yang tinggi, serta masih melekatnya sifat ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan. Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara penulis dengan salah seorang aparatur di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Dalam menjalankan tugas sehari-hari para pegawai masih belum menunjukkan etos kerja yang tinggi yakni sikap disiplin dalam menjalan tugas. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pegawai yang datang terlambat dan yang pulang lebih awal sebelum jam kantor berakhir. (Hasil wawancara penulis Tanggal 28 Januari 2013) Sementara itu dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil observasi dan fakta di lapangan yang penulis temukan adalah masih munculnya faktor mental aparat yang sering menunda pekerjaan. Atau dengan kata lain lebih mementingkan urusan pribadi, hal ini dapat dilihat pada jam-jam tertentu pegawai tidak berada di ruang kerjanya atau berada di luar kantor dengan urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kantor. kondisi ini menyebabkan penyelesaian suatu pekerjaan sering tertunda, apalagi pengguna jasa sudah dijanjikan untuk pengambilan surat/berkas, namun ketika didatangi ternyata belum selesai. Hal seperti ini masih sering terjadi dilingkungan kerja di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai. Sehingga dalam hal ini mekanisme kontrol harus diterapkan. Demikian juga dalam hasil wawancara penulis ditemukan bahwa apabila pemimpin tidak berada di tempat atau sedang tugas ke luar, pegawai
terlihat aktivitas
intensitasnya menurun. Demikian juga dalam hal penyelesaian
tugas/permasalahan, apabila menemukan kesulitan dalam penyelesaiannya pegawai masih kurang inisyatif untuk menyelesaikan sendiri dengan kata lain menunggu pemimpin berada ditempat untuk membantu menyelasaikan masalah yang dihadapi.
31
Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara penulis dengan salah seorang aparatur Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai : “Apabila pemimpin tidak berada di tempat ada image dari pegawai bahwa tugas/pekerjaan dapat ditunda dengan kata lain intensitas pekerjaan berkurang. Sistem komunikasi yang di terapkan antara pimpinan dan para pegawai yaitu sangat komunikatif artinya sopan, sesuai dengan norma dan etika antara pimpinan dan pegawai’’. (Wawancara Tanggal 28 Januari 2013). 7. Lingkungan Eksternal Pegawai Lingkungan eksternal pegawai yakni pola interaksi masyarakat dengan aparat birokrasi yang pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang terjalin dengan lingkungan yang diukur dengan indikator komplain pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi dan tingkat kepedulian masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi. Sesuai hasil observasi penulis di lapangan masih dijumpai pegawai yang terkesan cuek atau acuh tak acuh dalam membantu pengguna jasa dalam menyelesaikan
suatu permasalahan, demikian juga sikap ketergantungan
masyarakat penggunan jasa yang berlebihan terhadap aparat birokrasi, sehingga mau menerima saja berbagai perlakuan yang menyimpang hal ini terlihat dengan sifat yang mau cari gampang oleh masyarakat pengguna jasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian pelayanan. 8. Sarana dan Prasarana Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusianya sendiri. Salah satu yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan
32
kualitas pelayanan publik adalah faktor sarana pelayanan karena dengan adanya sarana pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya bisa membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Sarana pelayanan yang memadai di tandai dengan jumlahnya yang mencukupi dan kondisinya yang memadai. Sedangkan sarana pelayanan yang buruk ditandai dengan jumlahnya yang tidak mencukupi dan kondisinya yang tidak memadai. Fasilitas tidak sekedar peralatan kerja yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk pengadaannya.Fasilitas yang menjadi tanggung jawab pimipinan yang terpenting diantaranya adalah usaha dalam memperkecil hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Kantor Pengadilan Agama selalu berusaha memenuhi fasilitas pekerjaan bawahannya, namun dengan ketersediaannya anggaran yang masih terbatas, maka belum semuanya fasilitas kantor dapat dipenuhi.
