BAB IV DAMPAK PINDAD SETELAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS HINGGA MASUK KE DALAM BUMNIS

BAB IV DAMPAK PINDAD SETELAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS HINGGA MASUK KE DALAM BUMNIS 1983-1986

A. Dampak Ekonomi Pindad setelah menjadi Persero 1. Penggurangan Anggaran Pertumbuhan Ekonomi

Belanja

Pertahanan

Untuk

Anggaran Belanja Pemerintah yang semula banyak dikeluarkan untuk pembelian alutsista maupun senjata untuk keperluan Pertahanan dapat dikurangi akibat industri yang menjadi perseroan seperti PT. Pindad yang sudah harus dapat meng-alokasikan anggarannya sendiri. Seperti dalam tujuan PT. Pindad yaitu Melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya dalam bidang industri peralatan militer, industri manufktur, energi dan transportasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.1 PT. Pindad yang masuk ke dalam anggaran belanja pertahanan dan keamanan mendapat porsi yang cukup besar karena personil Angkatan Darat merupakan mayoritas dari seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan pengurangan anggaran belanja untuk pertahanan Pemerintah Indonesia dapat fokus dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan melalui Repelita. Pengurangan anggaran Belanja dalam bidan Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat dari tabel 1.

1

Sutarto., Prabu Kresna di Pindad , (Bandung : PT. Pindad, 2006), hlm.

41. 88

89

TABEL 1 : ANGGARAN PEMBANGUNAN BIDANG HANKAM DIPROYEKSIKAN DALAM REPELITA IV YANG DIANGGARKAN DALAM APBN 1984/1988. (dalam milyar rupiah) No

Tahum Anggaran

Anggaran HANKAM APBN *)

1 2 3 4

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988

451 395 305,7 150

Anggaran Anggaran HANKAM Pembangunan PELITA APBN *) IV 6543,2 6349,8 4788,3 3337,7

697,8 -

Presentase anggaran HANKAM dalam APBN 7,10% 6,20% 6,28% 4,49%

*) Tidak termasuk Nilai Rupiah murni bantuan proyek/Teknis, Kredit Ekspor dan Obligasi. Sumber:

Data dari :

1) Repelita IV Buku I. 2) Nota Keuangan dan RAPBN 1986/1987. 3) Nota Keuangan dan RAPBN 1987/1988.

Dari tabel tersebut nampak bahwa anggaran pembangunan Hankam dalam APBN pada tahun pertama Pelita IV, 64,63 % dari anggaran pembangunan Hankam yang diproyeksikan dalam Repelita IV.

Selama 4 tahun pelaksanaan Repelita IV,

anggaran pembangunan Hankam baik dalam jumlahnya maupun dalam APBN presentasenya makin menurun. Keadaan ini akan mempengaruhi kemampuan Hankam sebagai konsumen utama hasil industri Hankam untuk mendorong pengembangan industri Hankam.2 Dengan pengurangan anggaran, industri Hankam dituntut untuk dapat berkembang melalui anggaran dari masing-masing industri. Pindad sebagai

2

Ibid., hlm. 76.

90

contoh karena menjadi perusahaan dengan nama PT. Pindad maka harus mendapat keuntungan dari setiap produksinya untuk dapat berkembang secara mandiri. Kemampuan PT. Pindad dalam kemandirian secara ekonomi sehinga tidak harus mendapatkan anggaran besar dari pemerintah menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana anggaran bisa dialokasikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional di bidang lainnya, seperti infrastruktur maupun industri non-pertahanan keamanan.

2. Produksi Senjata Pindad Untuk Mengurangi Impor dan Menambah Ekspor Senjata Pemerintah Pembangunan pabrik dan peningkatan kapasitas produksi merupakan upaya dibidang Hankam sejak dari awal Pelita IV telah dilakukan. Karena pembangunan

industri

Hankam

memerlukan

investasi

yang

besar,

perkembangannya masih sangat tergantung dari perkembangan penerimaan pemerintah dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping itu perluasan kapasitas produksi masih tergantung dari luasnya pemasaran baik didalam maupun diluar negeri. Dengan peningkatan produksi PT. Pindad untuk memenuhi kebutuhan Departemen Hankam, penggunaan senjata PT. Pindad dalam TNI AD merupakan hal yang wajib untuk mengurangi ketergantungan ekspor. PT. Pindad sudah berhasil memproduksi berbagai jenis dan jumlah senjata semenjak terlahir kembali sebagai Persero. PT. Pindad memproduksi senjata sesuai dengan kebutuhan dan pesanan dari TNI. Beberapa jenis dan jumlah senjata yang telah diproduksi PT Pindad dari 1983 hingga 2006 dapat dilihat dari tabel 2.

91

Dengan produksi senjata yang semakin meningkat PT Pindad secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan senjata TNI maupun Polisi. TABEL 2 : Jenis dan Jumlah senjata yang telah diproduksi PT Pindad periode 1983-2006 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sumber:

Jenis Senjata SS1-V1 SS1-V1 MARINIZE/SS1-M1 SS1-V2 SS1-V3 SS1-V5 SS1-RAIDER/SS1-R1 SPG PISTOL P2DA/P2 PISTOL P1 SNIPER SM-2/GPMG MORTIR 60 KOM MORTIR 60 LR MORTIR 81 MM REV R-1 4"/R1-V2 REV R-2 2"/R1-V1 SABHARA/SB-V1 PM JAGAWANA/PM1A1 JAGAWANA REV R1 GAS/RG1-V1 SS2-V1 HB SS2-V2 HB SS2-V4 HB MERIAM ME-25/MOUNTING SAR 1 PISTOL P3 SHOTGUN MOUNTING SMB CIS SPG-1A (GL-M203) MODIFIKASI SMB (QCB) SS1-V1 POLISI SILENCER Buku Prabu Kresna di Pindad

Jumlah 87.700 7.579 7.400 23.665 3.306 7.620 5.355 5.355 3.800 207 38 71 78 40 41.550 1.500 6.226 4.000 806 50 40 65 25 2.300 767 1.071 241 5.355 64 3.000 700

92

Produksi PT. Pindad yang semakin meningkat membuat penurunan dalam meng-impor berbagai jenis senjata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Dengan pengurangan impor belanja alutsista maupun senjata Pemerintah Indonesia bisa lebih fokus untuk perkembangan ekonomi. Upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguasaan dan pengembangan teknologi dan industri yang canggih oleh industri Senjata serta kemampuannya untuk mendukung dan menyebarluaskan penggunaan teknologi maju pada industri nasional lainnya serta kemampuan industri Senjata untuk mengeksport hasil-hasil produksinya, akan turut mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Serta turut mendorong pengembangan eksport non-migas. PT. Pindad dalam produksinya sudah menjelaskan bahwa akan membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar penilaian internasional. Melakukan pembaharuan berkelanjutan dalam perancangan produksi, proses produksi, pengendalian mutu dan teknik memproses data setiap langkah produksi. PT. Pindad dapat memenuhi rasio kualitas, harga yang paling optimal serta memprioritaskan fungsi dan kehandalan.3 Maka dalam setiap produksinya PT Pindad sudah menggunakan Quality Control (Kontrol Kualitas) untuk standarisasi setiap senjata yang di produksi.

PT Pindad memberikan

konsultasi teknik ke pelanggan mengenai pemilihan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya secara khusus. Memberikan pelayanan purna jual cepat dan efisien, guna menjamin fungsi produk secara maksimal.4 Industri senjata PT. Pindad mengalami perkembangan yang signifikan bukan hanya pengurangan senjata impor, namun Industri senjata juga mampu 3 4

Ibid., hlm 42. Ibid.

93

untuk meng-ekspor produksi senjata pertama Indonesia yang dikenal dengan SS1 (Senapan Serbu Satu). Senjata SS1-V1 pernah diekspor ke beberapa negara lain seperti : a) Pada tanggal 12 November 1991 dikirim ke Timur Tengah, Militer Uni Emirat Arab untuk di coba sebanyak 32 pucuk. b) Pada tanggal 30 Oktober 1992 Proyek Salatiga dikirim sebanyak 1.000 pucuk SS1-V1 ke Kamboja. c) Pada tanggal 18 Desember 1992 Proyek Cikajang dikirim sebanyak 1.000 pucuk ke Kamboja. d) Pada tanggal 12 November 1998 Proyek Nagreg dikirim sebanyak 1.400 pucuk SS1-V1 ke Nigeria. e) Pada tanggal 24 April 1998 Proyek Nagreg dikirim sebanyak 285 pucuk SS1-V1 ke Nigeria. f) Pada tanggal 31 Januari 1999 Proyek Nagreg dikirim sebanyak 1.100 pucuk SS1-V1 ke Nigeria. g) Pada bulan Februari 1999 Proyek Nagreg dikirim sebanyak 250 pucuk SS1 ke Nigeria. h) Tanggal 19 Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 1999 Proyek Danared dikirim ke ASC USA berupa komponen SS1-V1.5 3. Perluasan Lapangan Kerja Untuk Pegawai Negeri PT. Pindad turut berperan dalam perluasan lapangan kerja untuk kalangan sipil pemerintahan. Dalam mempercepat pertumbuhan lapangan kerja, karena ciri industri Hankam pada dasarnya padat modal, sulit diharapkan untuk dapat

5

Ibid., hlm 56.

94

memberikan lapangan kerja yang luas didalam industri Hankam itu sendiri. Tetapi melalui kebutuhan bahan baku, sarana dan prasarana produksi maupun sarana prasarana pendistribusian hasil-hasil produksi serta kebutuhan lainnya, yang dikerjakan oleh kontraktor atau oleh industri lainnya secara berantai, akan menumbuhkan lapangan kerja yang cukup banyak. Dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kebutuhan produksi senjata maka dibutuhkan tenaga kerja ekstra dari Pegawai Negeri Sipil. Penambahan tenaga kerja berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional untuk mengurangi jumlah pengangguran. Gambar 3. Dirut Pindad Brigjen TNI-AD Ing Tb. A. Zoehri menyaksikan penanda-tangan naskah sumpah Pegawai Negeri

Repro : Buku Catur Windu Perindustrian TNI AD Sumber : Disjarah AD Tahun 1982 Pegawai PT Pindad semenjak sebagai persero melalui Keputusan Presiden RI No. 59 tahun 1983, sejak 29 April 1983 Pindad (Perindustrian Angkatan Darat) telah beralih status menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) sudah banyak masuk dari kalangan sipil pemerintahan. Tenaga kerja PT. Pindad dapat terpenuhi dari setiap Sekolah Teknik Mesin di Bandung (STM)

95

maupun dari Akademi Industri Logam (AIL) yang ditarik Pindad untuk masuk sebagai pegawai setelah disekolahkan secara gratis karena biaya pendidikan ditanggung oleh Ikatan Keluaga Besar Pindad (Igasar Pindad).6

B. Dampak Sosial Pindad Setelah Menjadi Persero 1.

Berdirinya Yayasan Sadhana Bhakti

Pembinaan sumber daya manusia terutama ditujukan untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja para karyawan dengan cara meningkatkan kesejahteraannya. Dari tahun ke tahun dan secara bertahap langkah usaha pembinaan kesejahteraan para karyawan dilakukan dengan sistem bina tunggal kesejahteraan, di mana diharapkan dapat tercipta suatu kondisi sejahtera atas dasar prinsip kekeluargaan, keadilan dan persamaan hak dan kewajiban dalam kebersamaan.7 Pada tahun 1958 telah dibentuk Koperasi Fungsionil Pabalad yang meliputi : Koperasi Konsumsi, Koperasi Karya, Koperasi Pertanian & Perikanan Darat, Koperasi Tabungan & Simpan Pinjam serta Koperasi Kebudayaan & Olah Raga. Usaha lain yang sejalan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan yaitu melaksanakan : a) Tahun 1950 mengadakan perbaikan kompleks perumahan karyawan. b) Membangun perumahan baru meliputi : 1) Kompleks Perumahan Pindad Selatan 2) Perumahan Karyawan Kompleks Patuha

Departemen Pertahanan Nasional., Perindustrian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, (Bandung : PT Pindad, 1983), hlm. 88. 7 Ibid., hlm 97. 6

96

3) Perumahan Karyawan Kompleks Cidurian c) Pembangunan gedung Sekolah Dasar & Taman Kanak-Kanak serta Rumah Sakit Chandra Kirana dilengkapi dengan kompleks perumahan paramedis yang dimulai pembangunannya pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1964. Peresmian penggunaanya dilakukan oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal A. Yani pada tanggal 29 April 1965.8 Dengan semakin mengkat dan berkembangnya fungsi koperasi fungsionil tersebut, maka pada tahun 1964 dibentuk Ikatan Keluarga Besar (Igasar) Pindad yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan serta wahana pembinaan kesejahteraan warga Pindad. Dengan demikian fungsi Igasar Pindad adalah melaksanakan pembinaan secara terpadu terhadap badan-badan pelaksanaan kesejahteraan baik di tingkat unit-unit maupun badan-badan koperasi fungsional yang ada serta badan-badan pelaksanaan bergerak di bidang budaya, bidang pendidikan, pembinaa remaj, pramuka kesehatan, kesejahteraan rumah tangga dan sebagainya.9

8 9

Ibid., hlm 98. Ibid.

97

Gambar 3. Upacara Pelantikan pengurus Korpri

Repro : Buku Catur Windu Perindustrian TNI AD Sumber : Disjarah AD Tahun 1983 Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka refungsionalisasi dan penertiban badan-badan perkoperasian, maka unit-unit Koperasi Fungsionil Igasar Pindad harus didudukkan sesuai dengan fungsinya baik dalam pembinaan maupun status hukumnya. Badan-badan pelaksana kesejahteraan bidang perkoperasian telah diadakan perubahan status hukumnya menjadi suatu badan hukum yang berdiri sendiri, yaitu : a) Pusat Karya (semula Kperasi Karya) menjadi PT. Purna Sadhana. b) Koperasi Konsumsi menjadi Primkopad Pindad. c) Koperasi Tabungan & Simpan Pinjam ; dengan nama yang sama (tetap).10 Sedangkan unit/badan koperasi lainnya dilebur kepada Primkopad Pindad, kecuali Koperasi Kebudayaan & Olah Raga dihapuskan, namun fungsi pembinaan bidang 10

Ibid.

98

kebudayaan dan olah raga dikelola secara terpusat oleh Igasar Pindad. Dalam perkembangan dan pembinaan selanjutnya ternyata menimbulkan dualisme, yaitu : a) Di satu pihak badan-badan pelaksana kesejahteraan tersebut secara mental psikologis tetap terikat kepada Igasar Pindad yang tidak bersatatus hukum formal. b) Namun di lain pihak badan-badan pelaksana kesejahteraan baik yang berbentuk badan hukum sebagai yayasan maupun unit koperasi secara yuridis fromal merupakan badan hukum yang mandiri, sehingga tidak terikat kepada badan lainnya, dalam hal ini adalah Igasar Pindad yang tidak berstatus sebagai suatu badan hukum.11 Adanya dualisme tersebut menyulitkan dalam pembinaan maupun pengelolaan menurut prosedur hukumnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada tanggal 11 Maret 1983, didirikan Yayasan Igasar Pindad yang berfungsi menyelenggarakan dan melaksanakan sistem bina tunggal kesejahteraan warga Igasar Pindad. Yayasan tersebit, didirikan oleh Makelis Ikatan Keluarga Besar (Migasar) Pindad yang diwakili oleh pimpinan, para sesepuh dan perwakilan warga Igasar Pindad serta diberi nama Yayasan Sadhana Bhakti. 12 Dengan didirikannya Yayasan Sadhana Bhakti, maka cakrawala kehidupan bagi warga Igasar Pindad di masa-masa mendatang akan menjadi semakin cerah. Langkah

11 12

dan

usaha

Ibid., hlm 99. Ibid.

pembinaan

kesejahteraan

tidak

lain

merupakan

99

pengejawantahan dari sikap dan perilaku yang terpadu dalam ikatan antara para pemimpin, para sesupuh maupun segenap warga Igasar di dalam kerjasama yang serasi dan dinamis dalam rangka mewujudkan terciptanya kebersamaan hidup dan kehidupan sejahtera fisik material maupun mental spiritualnya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.13 Pindad sebelum menjadi persero sudah memperhatikan kesejahteraan karyawan dibawah naungan Igasar Pindad (Ikatan Keluaga Besar). Namun Igasar Pindad masih belum memiliki status hukum formal, maka setelah Pindad menjadi PT. Pindad, Igasar Pindad juga diberikan status hukum melelalui didirikannya Yayasan Sadhana Bhakti yaitu yayasan yang didirikan oleh Yayasan Igasar Pindad.

2.

Pindad Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan teknologi. Faktor sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak dalam perkembangan suatu industri khususnya industri senjata, kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta kualitasnya tidak bisa dipisahkan. PT. Pindad sendiri memiliki standar kualitas dalam setiap sumber daya manusia yang dipekerjakan. Sumber daya manusia harus ahli dalam bidang teknik mesin, teknik informatika, manajemen keutamaan ini yang dicari dalam setiap karyawan PT. Pindad untuk dapat memenuhi standar kualitas sumber daya manusia yang ada dalam PT. Pindad. Tuntutan pemenuhan akan kebutuhan di bidang pendidikan warga Igasar Pindad ternyata semakin meningkat, oleh karena itu pada tahun 1983 didirikan 13

Ibid.

100

Yayasan Pendidikan Igasar Pindad (YAPIP) yang berfungsi mendirikan dan sekaligus membina lembaga-lembaga pendidikan meliputi : Sekolah Teknologi (ST), Sekolah Teknologi Menengah (STM) dan Akademi Industri Logam (AIL) ketiganya terletak di Bandung. Maksud pendirian ketiga pendidikan tersebut adalah untuk memberikan kesempata kepada anak-anak atau keluarga karyawan mendapatkan pendidikan, terutama bagi mereka yang ridak tertampung di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi negeri. Di samping itu juga memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk memanfaatkannya, khususnya bagi mereka yang berminat kepada profesi di bidang teknologi industri.14 Gambar 5. Pembukaan pameran Akademi Industri Logam. Tampak Dirut Pindad sebagai Ketua Pendidikan Yayasan Pendidikan tengah membuka pameran dengan pengguntingan pita

Repro : Buku Catur Windu Perindustrian TNI AD Sumber : Disjarah AD Tahun 1983 PT. Pindad untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, menerapkan program pengembangan personil yang berkesinambungan. Mereka dilatih di instansi dan industri dalam maupun luar negeri, seperti : Austria, Jepang, 14

Ibid.

101

Swiss, Belgia serta universitas dalam dan luar negeri. PT. Pindad juga memiliki Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Depdiklat) yang tidak hanya melatih personil perusahaan saja tetapi juga untuk melatih pelanggan dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan.15

3.

Rumah Sakit PT Pindad

Rumah Sakit PT Pindad yang sudah ada sebelumnya dengan nama Rumah Sakit Chandra Kirana dilengkapi dengan kompleks perumahan paramedis yang dimulai pembangunannya pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1964. Peresmian penggunaannya dilakukan oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal A. Yani pada tanggal 29 April 1965. Berdiri sejak tanggal 1 April 1966, dengan nama awal Rumah Sakit Chandra Kirana, dan diresmikan tanggal 6 Mei 1966. Secara resmi Skep nomor : KEP96/5/1967 dengan kapasitas rumah sakit yang ada saat itu terdiri dari 100 tempat tidur dan pegawai kurang lebih 100 orang. Rumah Sakit ini kemudian ditingkatkan menjadi DenKes penuh dan disebut Datasemen Kesehatan Perindustrian Angkatan Darat dengan pimpinan yang disebut Komandan Datasemen Kesehatan (Dan Denkes) tahun 1971 dibawah pimpinan Letkol dr. Sulaeman AS, DenKes PINDAD sempat mengadakan kursus kejuruan yang disebut DK (Djuru Kesehatan), kurang lebih selama satu tahun.16

15 16

Sutarto., Op Cit, hlm. 43. Departemen Pertahanan Nasional., Op Cit. hlm 97.

102

Gambar 5. Kunjungan Sosial Pengurus Persit KCK ke R.S. Chandra Kirana Pindad

Repro : Buku Catur Windu Perindustrian TNI AD Sumber : Disjarah AD Tahun 1982 Tahun 1972 nama DenKes diubah menjadi Bina Kesehatan Industri (Binkesind) dengan jumlah karyawan 170 orang. Tahun 1979 berganti nama menjadi Pusat Kesehatan Industri, tapi hanya beberapa bulan saja dan kembali menjadi DenKes. Tahun 1983 PINDAD (Pusat Perindustrian Angkatan Darat) alih status BUMN yang tercakup dalam industri PT. PINDAD (persero) strategi dibawah pimpinan Prof. DR. BJ. Habibie dan sebutan PINDAD tidak lagi berarti Perindutrian Angkatan Darat. Pada awalnya RS Chandra Kirana DenKes PINDAD tidak tercakup alih status, kemudian karena dirasa oleh pimpinan bahwa Rumah Sakit tetap dibutuhkan maka pada tahun 1985 Rumah Sakit Chandra Kirana DenKes PINDAD menjadi Rumah Sakit PINDAD dibawah PT. PINDAD (persero) dengan kepala Rumah Sakit dr. Moch. Hatta. Semula Rumah Sakit PINDAD dibentuk untuk kepentingan warga angkatan. Tetapi kemudian sebagai

103

layaknya sebuah Rumah Sakit, tidak dapat lepas dari fungsi sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya.17

C. Dampak Politik Pindad Setelah Menjadi Persero 1. Perubahan Kepemimpinan Pindad Militer Menuju Sipil Pindad

sudah

mengalami

berkali-kali

perubahan

struktur

dalam

kepemimpinan semenjak ditangani oleh TNI-AD. Pergantian kepemimpinan pada tanggal

28

April

1976

yang

merupakan

realisasi

dari

Keputusan

Menhankam/Pangab No: Kep/18/IV/1976 tanggal 28 April 1976 tentang pokokpokok organisasi dan Prosedur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Keputusan Kasad No: Kep/58/X/1979 tanggal 12 Oktober 1979 tentang organisasi dan tugas Pindad, nama Kopindad dirubah menjadi Pindad sejak tangggal 12 Oktober 1979. Sebelum Pindad menjadi Persero jajaran kepemimpinan Pindad dibawah TNI-AD. Pada masa ini Pindad dibawah kepemimpinan Brigjen. A.H. Pane dari tahun 1970 hingga 1979 digantikan oleh Brigjen Ing Tb. A. Zoehri sebagai Dirut (Direktur Utama) Pindad dari tahun 1979 hingga 1983. Dalam jajaran Direksi Pindad pada tahun 1970 dan 1983 dapat dilihat pada tabel 3.

17

Ibid., hlm 98.

104

TABEL 3 : Direksi PT PINDAD (PERSERO) Tahun 1970 – 1983 No

Nama

1

Brigjen A.H. Pane Kolonel Srie Harsono Kolonel Lutfi Zakaria Kolonel Soeselo P. Kolonel Soedjono

2

Brigjen TNI Ing Tb. A. Zoehri Kolonel CPL. Moch. Marphana Letkol TIT Ir. Soediarti S. Kolonel CPL. Drs. Berbudi T. Letkol CPL. Ir. D.F. Tatuhey Kolonel CPL. Ir. T. Sjamsoe

Sumber:

Jabatan Danjen Kopindad Dirpersja Dirrenlitbang Dirbenda Dirmutu

Masa Jabatan 30-4-1970 - 5-51979 1975-1978 1975-1978 1975-1977 1980-1981

Direktur Utama

5-5-1979 - 27-4-1983

Dirpersja

1978-1983

Dirtek Dirben Dirmutu Dirprod

1981-1983 1978-1983 1981-1983 1981-1983

Buku Perindustrian TNI AD (Catur Windu Perindustrian TNI Angkatan Darat 29 April 1950 – 29 April 1982).

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa seluruh jajaran Direksi Pimpinan Pindad berlatar belakang Militer. Semua jajaram Direksi berpangkat dari Letnan Kolonel (Letkol) hingga Brigadir Jendral (Brigjen). Namun dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Hankam. Melalui keppres inilah peran Prof. Dr. Ing B.J. Habibie sebagai tangan kanan Presiden Soeharto dalam pembangunan Industri Strategis diserahkan seluruhnya. Pada 29 April 1983, Perindustrian Angkatan Darat resmi beralih status dari institusi yang sebelumnya di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Nama barunya PT. Pindad (Persero). Pindad dibelakang kata PT bukan merupakan singkatan lagi melainkan utuh

105

sebagai sebuah nama. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie berperan sebagai Direktur Utama PT. Pindad. Dengan ini masuklah jajaran Sipil yang berperan dalam perkembangan PT. Pindad pada masa selanjutnya. Merangkap sebagai Ketua BPPT dan ketua tim dari DPIS, Habibie kemudian menunjuk dan memasukan berbagai kalangan sipil dalam unsur kepemimpinan PT. Pindad. Seperti menunjuk Ing. Lutfi Zakaria sebagai Direktur umum, Ir. T. Sjamsu sebagai Direktur Produksi, Ir. Rahadi Ramelan sebagai Direktur Teknologi. Dengan masuknya kalangan sipil dalam kepemimpinan Pindad juga berpengaruh pada setiap kebijakan yang dikeluarkan. Seperti dalam unsur tim Coorporate Plan PT.Pindad yang lebih fokus dalam produksi komersil 80% dan militer 20%. Terlihat jelas bagaimana Pindad yang semula industri khusus yang bergerak dalam produksi kebutuhan militer menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit taking). Namun tidak kehilangan esensinya yang merupakan pemenuhan kebutuhan memproduksi senjata, munisi dan peralatan sistem senjata untuk kebutuhan Hankam. Dalam jajaran Direksi PT. Pindad pada tahun 1983 dan 1985 dapat dilihat pada tabel 4.

106

TABEL 4 : Direksi PT PINDAD (PERSERO) Tahun 1983 – 1985 No Tahun 1

1983

Nama Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Ir. R. Ramelan Ir. T. Sjamsu Ing Luthfi Zakaria

2

1985

Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Prof. Handoyo Ir. T. Sjamsu Ing Luthfi Zakaria Ir. Yuwono Siswanto

Sumber:

Jabatan Direktur Utama Direktur Teknologi Direktur Produksi Direktur Umum

Keterengan 306/KMK.011/1983 - TGL. 27-4-1983 306/KMK.011/1983 - TGL. 27-4-1983 306/KMK.011/1983 - TGL. 27-4-1983 306/KMK.011/1983 - TGL. 27-4-1983

Direktur Utama Direktur Teknologi Direktur Produksi Direktur Umum Direktur Komersil

106/KMK.011/1983 - TGL. 8-2-1985 106/KMK.011/1983 - TGL. 8-2-1985 106/KMK.011/1983 - TGL. 8-2-1985 106/KMK.011/1983 - TGL. 8-2-1985 106/KMK.011/1983 - TGL. 8-2-1985

Buku Prabu Kresna di Pindad

Dapat dilihat dari tabel 4 bahwa jajaran direksi (pimpinan) dalam PT. Pindad yang sudah menjadi Persero dibawah kendali sipil dipimpin oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sebagai Direktur Utama PT. Pindad juga merangkap sebagai ketua Dewan Pembina Industri Strategis (DPPIS) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Ketua Tim Corporate Plan Pindad. Habibie berperan sebagai pemegang kendali perkembangan Industri Strategis salah satunya Pindad dalam menentukan arah kebijakan dan majunya industri senjata Indonesia. PT. Pindad layaknya perusahaan dibawah pemerintah memiliki pemegang saham (Komisaris). Setelah menjadi Persero, Pindad memiliki jajaran komisaris

107

dalam setiap kepemimpinan sebagai pengawas kepentingan pemerintah dalam PT. Pindad itu sendiri. Jajaran komisaris PT. Pindad dapat dilihat dalam tabel 5. TABEL 5 : Komisaris PT PINDAD Tahun 1983 – 1987 No 1

Tahun 1984

2

1987

Sumber:

Nama Rudini Yogi Supardi Ir. Eman Yogaswara

Jabatan Komisaris Utama Komisaris

Try Sutrisno Dr. Hamonangan Yogi Supardi

Komisaris Utama Komisaris Komisaris

Keterangan 98/KMK.011/84 Tgl. 27-11-1984

Komisaris 495/KMK.011/87 Tgl. 14-08-1987

Buku Prabu Kresna di Pindad

Dapat dilihat dari tabel 5 bahwa jabatan Komisaris Utama diwakili dari Mentri Pertahanan dan Keamanan, PT. Pindad memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap pesanan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Seperti yang tertera dalam tujuan PT. Pindad melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya dalam bidang industri peralatan militer, industri manufktur, energi dan transportasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.18

18

Sutarto., Op Cit, hlm. 41.

108

BAB V KESIMPULAN Perindustrian Angkatan Darat yang disebut Pindad merupakan salah satu industri utama dalam alat utama Hankam yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Dengan pergantian pemerintahan dan perkembangan zaman industri Angkatan Darat pun juga mengalami perubahan dari kepemilikan hingga struktur organisasi. Masa paling penting bagi perkembangan industri ini yaitu saat perpindahan tangan dari Kemenhankam ke BUMN pada tahun 1983 yang menggubah arah perkembangan hingga visi dan misi industri. Setelah berpindah tangan ke BUMN menjadi perusahaan dengan nama PT PINDAD. Latar belakang kebutuhan industri senjata Pindad disebabkan oleh ketergantungan industri senjata dalam negeri terhadap impor asing, belum adanya produksi senjata yang baik dalam kualitas yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Darat (Contoh: pada operasi Seroja banyak senjata Pindad yang ditarik kembali karena mengalami malfungsi), perawatan dan reparasi alutsista maupun senjata yang mahal khususnya senjata impor, dan juga untuk perbaikan ekonomi serta untuk pembangunan industri pertahanan negara. Perkembangan Pindad selama era Orde Baru pada tahun 1976 hingga 1983 terjadi beberapa kejadian penting seperti : perubahan nama dan struktur organisasi dari Komando Utama Pembinaan menjadi Badan Pelaksana Utama dalam lingkungan militer, ini berarti Pindad sudah tidak terikat rantai Komando Militer untuk setiap produksi agar industri terus berjalan dan berkembang tanpa harus menunggu perintah Komando Militer. Melakukan kerjasama dengan industri senjata luar negeri untuk mendapatkan kualitas lebih baik dalam produksinya, bekerjasama dengan Fabrique Nationale Herstal Belgia, dan pemilihan Fabrique

109

Nationale Carabine sebagai senapan utama TNI nantinya setelah diproduksi oleh Pindad secara mandiri. Fokus Pindad tetap pada kebutuhan militer TNI namun juga memproduksi berbagai produk sipil untuk menunjang kebutuhan anggaran sebagai perusahaan (profit taking). Dengan pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis melalui Keputusan Presiden No 59 Tahun 1983 maka industri strategis mendapat perhatian khusus dari pemerintah. PT Pindad khususnya dalam mengejar kemajuan teknologi di bantu oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dengan bantuan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie sebagai Direktur Utama PT. Pindad yang merangkap ketua BPPT. Dampak Pindad setelah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan masuk sebagai Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) tahun 1983 hingga 1986. PT. Pindad menjadi Perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari produksi (profit taking). 100% saham dipegang oleh Pemerintah, fokus teknologi menjadi acuan utama dalam perkembangan PT. Pindad dan berhasil memproduksi senjata standar NATO yaitu Senapan Serbu Satu (SS1) yang diadopsi dari FNC Belgia. Dampak ekonomi yaitu mengurangi anggaran belanja pertahanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, penggunaan senjata Pindad untuk mengurangi ekspor yang sudah memiliki standar Nato (SS1) menjadi senapan utama TNI, memperluas lapangan kerja dari kalangan pegawai sipil. Dampak sosial yaitu berdirinya Yayasan Ikatan Kekuarga Besar Pindad (Igasar Pindad) yang sudah dipayungi lembaga hukum, Peresmial STM, maupun AIL (Akademi Industri Logam) untuk kepentingan pendidikan warga Pindad. Dampak Politik yaitu sebagai PT. Pindad memiliki nama yang besar karena mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Prof. Dr. Ing B.J. Habibie

110

sebagai Direktur Utama PT. Pindad kemudian memasukan jajaran sipil untuk kepemimpinan Pindad, yang sebelumnya dari kalangan TNI-AD. Sebagai perusahaan pemerintah Pindad tidak lepas pengaruhnya dari TNI-AD melalui jajaran komisaris (pemegang saham) mewakili pemerintah untuk mengawasi perkembangan dan arah kebijakan PT. Pindad karena harus sesuai dengan kebutuhan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang menempati kursi Komisaris Utama dalam PT.Pindad.

111

DAFTAR PUSTAKA A. Arsip & Surat kabar Sezaman Surat Lampiran Pelaksanaan Doktrin Teritorial Nusantara Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Tahun 1977, Koleksi Arsip Pusat Sejarah TNI. Surat Lampiran II Surat Berita Acara Serah Terima PINDAD 29 April 1983, Koleksi Arsip PT Pindad. Arsip Hasil Produksi Perindustrian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 29 April 1950 – 29 April 1982, Koleksi Arsip PT Pindad. Surat Lampiran III Keputusan Presiden Republik Indonesia No 40 Tahun 1980, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Surat Lampiran IV Keputusan Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 1984, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Surat Lampiran V Keputusan Presiden Republik Indonesia No 50 Tahun 1986, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Surat Lampiran VI Keputusan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1980, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Surat kabar Fikiran Rakyat , 29 April 1983 “PINDAD Mengejar Ketinggalan Teknologi”, Koleksi Arsip Monumen Pers Surakarta. Surat kabar Fikiran Rakyat, 30 April 1983 “Sasaran Utama PT Pindad untuk kebutuhan Hankam”, Koleksi Arsip Monumen Pers Surakarta.

B. Buku Abrar Yusra. 2011. Azwar Anas Teladan dari Ranah Minang. Jakarta : Kompas. A.H. Nasution. 1963. TNI Jilid I. Bandung: Ganaco N.V. Baskara T Wardaya. 2009. Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963. Jakarta : Galang Press. Connie Rahakundini Bakrie. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Departemen Pertahanan Nasional. 1983. Perindustrian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Bandung : PT Pindad.

112

Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Gottshalk Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Ir. Ginandjar Kartasasmita. 1981. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975 (Jilid IV). Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. Irfan Khosirun dan Endan Suhendra. 2013. Pijakan untuk Kemandirian Alutsista, 30 Tahun PT Pindad (Persero). Jakarta : PT. Gramedia. Lembaga Ketahanan Nasional Departemen Pertahanan Keamanan RI. 1999. Hubungan Sipil-Militer. Jakarta : PT Gramedia. Mona Lohanda. 2011. Membaca Sumber Menulis Sejarah, Yogyakarta : Ombak. Pandji Anoraga. 1995. BUMN, SWASTA dan KOPERASI. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya. Pusat Sejarah dan Tradisi. 1985. 40 Tahun angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jakarta : Mabes ABRI. Sutarto. 2006. Prabu Kresna di Pindad. Bandung : PT. Pindad. Sumitro

Djojohadikusumo. 1985. Perdagangan Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

dan

Industri

dalam

Silmy Karim , 2014. Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Talukder Maniruzzaman. 1998. Militer kembali ke Barak. Sebuah Studi Komparatif. Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

C.Tesis & Jurnal Andi Widjajanto., Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia. “Jurnal Pro Patria”. 2005. Chaidir Basrie. “Pembangunan Industri Pertahanan Keamanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Peralatan Hankam”. Tesis. Jakarta : UI, 1987. Lestari Wijono. “Pemberdayaan Industri Strategis Dalam Mendukung Alutsista TNI AD Untuk Meningkatkan Pertahanan Keamanan Negara (Studi Di PT Pindad)”. Tesis. Yogyakarta : UGM, 2008.

113

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1984/1985., Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1985/1986., Republik Indonesia. D. Website http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sishankamrata-dankomponennya., diakses pada 22 Juni 2015. http://kbbi.web.id/ofensif., diakses pada 22 Juni 2015. http://www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada 22 Juli 2015. www.ristek.go.id., diakses pada 22 Juni 2015. http://www.id.m.wikipedia., diakses pada 30 Juli 2015.

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149