BAB IV ANALISIS HASILDAN PEMBAHASAN A. Penyajian dan Analisis Data 1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan PT. Kuei Meng Chain Indonesia Mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 a. Latar Belakang Kondisi Perusahaan Sejak didirikan pada tahun 2003 PT. Kuei Meng Chain Indonesia terus mengalami perkembangan usaha yang ditandai dengan semakin banyaknya pelanggan yang dimiliki oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia sehingga hasil penjualan yang diperoleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun serta semakin baiknya jalinan kerjasama antara PT. Kuei Meng Chain Indonesia dengan para supplier dari luar negeri dalam hal penyediaan barang dagangan sehingga dapat memenuhi permintaan dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Adanya peningkatan hasil penjualan yang diperoleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia dan semakin meningkatnya biaya usaha yang harus dikeluarkan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia menyebabkan perusahaan harus dapat lebih cermat dan bijak dalam mengambil keputusan menyangkut aktifitas perusahaan yang dijalankan.Perusahaan selalu berusaha untuk mencari solusi terbaik dalam hal mengatasi dampak ketidakstabilan kondisi perekonomian pada saat sekarang ini agar perusahaan dapat terus menjalankan usahanya.
b. Terjadi Peningkatan Pembelian dari Luar Negeri (Impor) Selama tahun 2009 perusahaan mengalami peningkatan penjualan yang diperoleh dibandingkan dengan tahun 2008 yang berakibat pada meningkatnya pembelian dari luar negeri (impor) sebagai persediaan barang dagangan oleh perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2009. Adanya peningkatan pembelian (impor) sebesar 43% dari tahun sebelumnya yang dihasilkan dalam laporan keuangan tahun 2009 secara otomatis akan menyebabkan pajak penghasilan pasal 22 (impor) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009 akan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009 dan hal ini menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009. c.
Peningkatan Penjualan dan Biaya Usaha Adanya Peningkatan yang signifikan pada Penjualan tahun 2009 sebesar Rp 17.293.610.205 atau sebesar 67% dari tahun 2008, dengan demikian meningkat pula Biaya Usaha Perusahaan sebesar Rp 156.360.520
atau sebesar 12%
dibandingkan tahun lalu yang dapat mempengaruhi dalam pelaporan SPT Tahunan pada Laporan Keuangan Perusahaan. Dengan meningkatnya Penjualan dan Biaya Usaha tersebut otomatis Penghasilan Netto dan PPh Terutang pada tahun berjalan menjadi lebih kecil sehingga dalam SPT Tahunan PPh yang lebih dipotong / dipungut juga menjadi lebih besar sehingga menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perusahaan mencari solusi dan jalan keluar terbaik yang salah satu alternatif yang dapat ditempuh perusahaan yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah berupa pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 yang berisi tentang Tata Cara Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 yang berisi tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Alternatif tersebut dinilai cukup efisien untuk mengurangi beban perusahaan dalam kelancaran kegiatan usaha bagi Perusahaan dan dapat melunasi hutang pajak dengan cara mengkompensasikan hutang pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun pajak 2009.
2. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia a. Membuat Surat Pemberitahuan Tahunan dan Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 07 /PJ/2011 bahwa Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29pada tahun 2009 dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pengajuan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal 30
April 2010, maka langkah awal yang ditempuh oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia untuk dapat mengajukan surat pemberitahuan tahunan permohonan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tersebut adalah dengan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Tahuanan serta laporan laba rugi selama tahun 2009 yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui nilai lebih bayar Pajak Penghasilan Pasal 29pada Tahun 2009 dikarenakan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009 PT. Kuei Meng Chain Indonesia baru disampaikan pada tanggal 30 April 2010. Laporan laba rugi yang dibuat oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia memperkirakan bahwa selama tahun 2009 penjualan yang diperoleh bertambah jika dibandingkan dengan penjualan yang diperoleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 25.906.759.461 menjadi Rp 43.200.369.666 atau sebesar 67% dengan bertambah pula biaya usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp1.320.774.617 menjadi Rp 1.477.135.317 atau sebesar 12% begitu pula untuk Harga Pokok Penjualan sendiri terutama pembelian dari tahun 2009 bertambah dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp 27.317.593.797 menjadi Rp 36.128.055.816 atau sebesar 43% sehingga Kredit Pajak dalam negeri dalam hal tersebut adalah PPh Pasal 22 pada tahun 2008 sebesarRp 606.738.896 bertambah menjadi Rp 978.205.844 atau sebesar 61%. Berdasarkan Laporan rugi laba tersebut menjelaskan kondisi perusahaan akan mengalami kelebihan pembayaran pajak dalam laporan laba rugi pada tahun 2009, sehingga alternatif yang ditempuh oleh PT. Kuei Meng Chain
Indonesia adalah dengan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2009. Berikut merupakan kutipan perbandingan laporan laba rugi yang dibuat oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia : Tabel 4.1 Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT. XYZ Tahun 2008-2009 Keterangan Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Biaya Usaha Lainnya
2008
2009
25.906.759.461
43.200.369.666
(21.575.085.253) (40.130.546.469) (1.320.774.617)
(1.477.135.137)
3.010.899.592
1.592.687.880
118.175.168
60.783.653
(36.070)
(276.989.686)
118.139.098
(216.206.033)
3.129.038.690
1.376.481.847
-
-
Jumlah Penghasilan Neto
3.129.038.690
1.376.481.847
Penghasilan yang dikenakan PPh Final
(116.151.110)
(58.849.829)
219.153.287
285.824.602
3.232.040.867
1.603.456.620
-
-
3.232.040.000
1.603.456.620
952.112.000
424.025.245
Penghasilan Neto Penghasilan Dari Luar Usaha Biaya Dari Luar Usaha Penghasilan Neto Dari Luar Usaha Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
Penyesuain Fiskal Positif / Negatif Penghasilan Neto Fiskal Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
Sumber: Laporan laba rugi fiskal PT. Kuei Meng Chain Indonesia tahun 2008-2009
Tabel 4.2 Perbandingan Surat Pemberitahuan Tahunan PT. XYZ Tahun 2008-2009 Keterangan Penghasilan Neto Fiskal
2008
2009
3.232.040.867
1.603.456.000
-
-
3.232.040.867
1.603.456.000
952.112.000
424.025.245
-
-
(952.112.000)
(424.025.245)
606.738.896
978.205.844
-
-
(606.738.896)
(978.205.844)
345.373.104
-
PPh yang lebih dipotong / dipungut
-
(554.180.599)
PPh Ps. 25 bulanan dibayar sendiri
(340.978.485)
(275.253.401)
4.394.619
-
-
(829.434.000)
Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Pengurangan Kredit Dalam Negeri Jumlah PPh Terutang Kredit Pajak dalam negeri Kredit pajak luar negeri Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri /
PPh yang kurang dibayar / PPh yang lebih dibayar
Sumber: Laporan laba rugi fiskal PT. Kuei Meng Chain Indonesia tahun 2008-2009
Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa laba yang diperoleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia pada tahun 2009 secara otomatis akan lebih kecil dibandingkan dengan laba yang diperoleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia pada tahun 2008, hal ini mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi fiskal tahun 2009 menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2008 sementara dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia pada Tahun 2009 dapat dilihat
untuk kredit pajak dalam negeri tersebut lebih besar dibandingkan dengan kedit pajak dalam negeri pada tahun 2008 sehingga dengan adanya perubahan keadaan usaha yang tercermin dari laporan laba rugi dan Surat Pemberitahunan Tahunan diatas, maka PT. Kuei Meng Chain Indonesia mengalami lebih bayar pada Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 yang dilaporkan pada tahun 2009 sebesar Rp 829.434.000. b. Mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Adanya Kredit pajak dalam negeri yang lebih besar dari hutang pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2009 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Kuei Meng Chain Indonesia untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 yang disertai pula dengan perbandingan laporan laba rugi fiskal dan Surat Pemberitahuan Tahuan selama tahun 2008 dan tahun 2009 dengan format berdasarkan lampiran yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 7 /PJ 2011. Dalam surat pemberitahuan tahunan tersebut dilampirkan Bukti Potong dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) yang harus dibayar oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia untuk masa pajak January sampai dengan Desember 2009.
c.
Melaporkan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
Sebagai
Pengajuan
Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Setelah Surat Pemberitahuan tahunan Tahun 2009selesai dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur PT. Kuei Meng Chain Indonesia serta telah dilampiri dengan SSCP masa January sampai dengan Desember 2009 , maka Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut beserta lampirannya kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak PMA (Penanaman Modal Asing) 6 tempat PT. Kuei Meng Chain Indonesia terdaftar. d.
Menyiapkan Dokumen – dokumen pendukung Setelah dilakukan Pelaporan surat pemberitahuan tahunan sebagai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 29, PT. Kuei Meng Chain Indonesia mendapatkan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang selanjutnya menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen perusahaan berdasarkan dengan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : Prin – 00110/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2010 tanggal 03 Agustus 2010, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia yaitu mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak dilapangan. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, perusahaan harus benar benar mempersiapkan dokumen yang diminta oleh kantor pajak yang mana dalam pemeriksaan tersebut PT. Kuei Meng Chain Indonesia memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak
dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2009.
3.
Kesesuaian Prosedur Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku serta membandingkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak dengan bukti pendukung Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 07 /PJ/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak menyebutkan bahwa Wajib Pajak wajib membuat Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009 dan laporan laba rugi fiskal tahun 2009 beserta lampirannya dalam surat pemberitahuan pengajuan permohonan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 29. PT. Kuei Meng Chain Indonesia telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2009 pada tanggal 30 April 2010, sehingga kelebihan pembayaran pajak penghasilan untuk tahun 2009 sudah diketahui. Setelah itu, kemudian PT. Kuei Meng Chain Indonesia mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tahun 2009 sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan.
a.
Melakukan pemeriksaan atas buku, catatan dan dokumen - dokumen Prosedur pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan prosedur yang selanjutnya dilakukan oleh pemeriksa karena prosedur ini merupakan inti dari tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Prosedur ini dilakukan dalam rangka untuk meyakinkan kebenaran angka – angka yang dicantumkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak serta untuk menentukan apakah angka – angka yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Prosedur atas pemeriksaan buku, catatan dan dokumen yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pemeriksa dapat memperlihatkan adanya beberapa temuan atau koreksi yang dilakukan terhadap SPT yang dilaporkan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia.
b.
Konfirmasi kepada pihak ketiga Konfirmasi merupakan suatu permintaan informasi kepada pihak ketiga tentang sesuatu hal yang perlu diklarifikasi kebenarannya. Klarifikasi atas kebenaran ini dapat mencakup mengenai pajak yang telah dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) untuk mengecek apakah telah disetorkan dan dilaporkan atas pajak yang telah dipotong oleh Wajib Pajak tersebut. Selain itu, konfirmasi yang rutin biasanya dilakukan terhadap PPN yaitu untuk mengecek kebenaran pajak masukan dan pajak keluaran yang dilaporkan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia.
Konfirmasi dalam Pemeriksaan pajak biasanya dilakukan baik antar instansi Direktorat Jenderal Pajak sendiri yaitu antar Kantor Pelayanan Pajak ataupun melalui kepada pihak lainsepeti kepada Bank Persepsi. Konfirmasi digambarkan sebagai penerimaan jawaban tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi akurasi informasi yang telah diminta oleh pemeriksa. Permintaan untuk menjawab konfirmasi biasanya dibatasi oleh jangka waktu sesuai dengan surat permintaan konfirmasi tersebut, tetapi pada kenyataannya banyak konfirmasi yang dijawab oleh pihak ketiga tersebut melebihi waktu yang ditentukan atau dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga proses pemeriksaan akan menjadi terhambat. c.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh KPP Prosedur ini diberitahukan oleh Pemeriksa kepada Wajib Pajak yang mana merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksa.Hal ini dilakukan karena pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan hak Wajib Pajak yang juga merpakan kewajiban pemeriksa atas hasil pemeriksaan yang telah dicapai oleh pemeriksa dalam kegiatan yang telah dilakukannya.Pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan dari KPP Penanaman modal enam berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampiran daftar temuan yang telah diperoleh pemeriksa. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor SPHP.00104/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2011 Pemeriksa mendapatkan beberapa temuan hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut :
Tabel 4.3 Daftar Hasil Temuan Pemeriksaan Pajak
Sumber: daftar temuan pemeriksaan pajak Berdasarkan dengan temuan hasil pemeriksaan diatas, Fiskus memberikan kesempatan untuk menanggapi atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut. Tanggapan yang dapat diberikan oleh Wajib Pajak
dapat berupa menyetujui hasil pemeriksaan, menerima sebagian ataupun menolak seluruh hasil pemeriksaan. Dan tanggapan dari PT. Kuei Meng Chain Indonesia atas hasil pemeriksaan tersebut diantaranya: 1. Koreksi pemeriksa terhadap HPP sebesar Rp 912.805.582, tidak setuju karena berdasarkan kontrak perusahaan pihak pembeli memiliki perhitungan atas potongan pembelian tersebut sebagaimana terlampir. 2. Pengurang Penghasilan Bruto a) Setuju dengan koreksi sebesar Rp 35.750.004 atas biaya sewa diatas berdasarkan perjanjian sewa. b) Setuju dengan koreksi sebesar Rp 2.820.300 atas biaya pembelian dokumen, karena perusahaan tidak dapat menemukan dokumen atas pengeluaran biaya tersebut. c) Tidak setuju dengan biaya lain – lain sebesar Rp 13.947.667 karena biaya tersebut merupakan pembelian aqua dan makanan didalam kantor untuk karyawan (dokumen terlampir dalam biaya pengeluaran kas). 3. PPh Pasal 21 Perusahaan tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp 20.029.201 karena perusahaan telah menghitung dan memotong seluruh obyek PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan pengeluaran kas dan pembayaran kepada seluruh karyawan dan perorangan yang menerima penghasilan sesuai SPT yang telah dilaporkan.
4. Obyek PPh Pasal 23 Perusahaan tidak setuju atas koreksi Obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp 160.491.821 karena:
d. Sidang Penutup (Closing conference) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil pembahasan tersebut baik yang disetujui maupun tidak disetujui dituangkan kedalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh pemeriksa dan Wajib Pajak. Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang
sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilakukan ketika Wajib Pajak menyampaikan tanggapan atas SPHP yang telah diterima.Tanggapan atas SPHP tersebut harus dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil pembahasannya dituangkan dalam Risalah Pembahasan.Apabila masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat Wajib Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak ataupun dapat dilanjutkan sampai tingkat Kantor Wilayah. Atas prosedur pembahasan akhir pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemeriksaan PT. Kuei Meng Chain Indonesia telah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. Adapun Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir sebagai berikut : Tabel 4.4 Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir
Sumber: Data Pemeriksaan Pajak
e. Kendala dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan Setiap prosedur pemeriksaan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak terhadap pemeriksaan PT. Kuei Meng Chai Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Banyak kendala atau hambatan yang harus dihadapi ketika Pemeriksa Pajak tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia tersebut terkait dengan prosedur pemeriksaan dapat berupa : a)
Kendala dari internal Kendala dari internal perusahaan sendiri sebagai Wajib Pajak yang tidak ingin merasa dirugikan baik dari segi tenaga dan waktu,ingin semua pemeriksaan ini segera terselesaikan dan dilihat dari prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia dalam memberikan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang dipinjamkan ke KPP tidak semua data yang diminta oleh KPP di penuhi oleh perusahaan yang mengakibatkan pemeriksaan menjadi agak lama karena ada beberapa prosedur pemeriksaan yang tidak dijalankan.
b)
Kendala dari eksternal 1. Volume untuk melakukan pemeriksaan yang berlebihan Banyaknya pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa membuat pemeriksa tidak dapat menjalankan prosedur pemeriksaan
terhadap PT. Kuei Meng Chain Indonesia secara lebih rinci atas pemeriksaan yang dilakukan.Volume pemeriksaan yang banyak tidak sebanding dengan jumlah tenaga pemeriksa yang ada.Hal ini membuat pemeriksaan menjadi kurang lebih mendalam karena tenaga dan pikiran pemeriksa menjadi terpecah untuk beberapa Wajib Pajak. 2. Terbatasnya jangka waktu pemeriksaan Jangka waktu yang sangat terbatas membuat pemeriksa pajak tidak menjalankan beberapa prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan. Pemeriksa seringkali mengalami kekurangan waktu untuk melakukan pemeriksaan akibat penugasan pemeriksaan yang baru diterimanya sementara jangka waktu untuk menyelesaikannya tersebut sudah mau jatuh tempo. 3. Kurangnya koordinasi disetiap tim pemeriksa Koordinasi yang kurang diantara tim pemeriksa dapat membuat beberapa prosedur pemeriksaan menjadi tidak dijalankan. Baik supervisor ataupun ketua tim tidak memeriksa secara lebih mendetail mengenai prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan penuangannya kedalam kertas kerja Pemeriksaan.
4. Mengidentifikasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak penghasilan Pasal 29 serta menganalisis tentang perbedaan antara mekanisme secara teori dengan pelaksanaan dilapangan a.
Mengidentifikasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak yang dibuat oleh Pemeriksa
Pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang berisikan atas semua ikhtisar dan semua penuangan hasil pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan hasil pemeriksaan pajak merupakan suatu pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan dan sebagai sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan yang dilakukan tersebut. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik haruslah dapat bersifat informatif. Oleh karena itu, suatu Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun dengan suatu sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi. Atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar, baik pemeriksa maupun Wajib Pajak telah menjalankan prosedur dan Pemeriksa juga telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, SKP
yang diterbitkan oleh
Pemeriksa terhadap Wajib Pajak PT. Kuei Meng Chain Indonesia terdiri atas beberapa SKP sebagai berikut:
Tabel 4.5 Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan atas Pemeriksaan PT. Kuei Meng Chain Indonesia No.
Jenis SKP
Jenis Pajak
Jumlah
1
SKPLB
PPh Pasal 29
Rp 815.545.744
2
SKPKB
PPh Pasal 21
Rp
1.301.898
3
SKPKB
PPh Pasal 23
Rp
53.394
4
SKPN
PPh Pasal 4 ayat (2) NIHIL
5
SKPKB
PPN
0
Sumber: Seksi Pemeriksaan Sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Pemeriksa atas Pemeriksaan PT. Kuei Meng Chain Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pelaporan yang diajukan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku dan telah di kabulkan oleh Direktorat jenderal Pajak meskipun pada jenis pajak tertentu (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23) terdapat pajak terutang yang langsung akan dikompensasikan pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas SPT yang disampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dalam hal ini adalah PT. Kuei Meng Chain Indonesia merasa puas dengan hasil keputusan tersebut yang mana dari jumlah yang diajukan sebesar Rp 829.434.000 dan
dikabulkan sebesar Rp 814.190.452 atau sebesar 50% dari Penghasilan Netto tahun 2009.
b.
Menganalisis Perbedaan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 secara teori dengan pelaksanaan di lapangan Berdasarkan gambar 2.1 terdapat beberapa perbedaan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan secara teori dengan prosedur yang dilaksanakan dilapangan dalam hal ini dilakukan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia diantaraya : 1. Pemeriksaan Direktur Jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain dari WP dengan kegiatan tertentu harus menerbitkan SKP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima. Dalam hal ini baik teori dan praktek yang dijalankan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia sama atau tidak ada perbedaan yang mana PT. Kuei Meng Chain Indonesia mengajukan pada bulan april 2010 dan menerima SKPLB pada bulan april 2011. Namun dalam pemeriksaan dibutuhkan permintaan buku, catatan dan dokumen dari KPP dan diantara 18 dokumen WP / Perusahaan yang diminta oleh KPP hanya 13 dokumen WP / Perusahaan yang dipinjamkan oleh perusahaan dan menurut teori seharusnya pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan dilakukan ditempat WP tetapi dalam hal ini pihak
Fiskus hanya meminjam buku, catatan dan dokumen perusahaan tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan tapi dalam hal ini KPP tidak mempersalahkan hal tersebut dan pemeriksaan dapat terus berjalan. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam suatu kasus tertentu tidak sepenuhnya harus mengikuti sesuai dengan mekanisme / teori yang berlaku dengan kata lain KPP masih dapat mengambil kebijakan yang tentunya tidak merugikan antara WP dengan Fiskus.
2. Hasil Pemeriksaan Hasil pemeriksaan terhadap SPT atau terhadap permohonan keberatan dapat menghasilkan pajak yang lebih bayar, yang dapat dibedakan seperti berikut ini : a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas hasil pemeriksaan terhadap SPT PPh yang lebih bayar, kurang bayar atau nihil dapat diterbitkan SKPLB. Dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh PT. Kuei Meng Chain mendapatkan tanggapan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga memungkinkan bagi WP untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang diajukan. b. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak SKPKPP
adalah
surat
keputusan
untuk
menentukan
jumlah
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk PKP
tertentu. Dalam hal ini PT. Kuei Meng Chain Indonesia tidak termasuk kedalam PKP dengan kriteria tertentu sehingga tidak diterbitkan SKPPKP.
3. Penelitian Utang Pajak Pada Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus terlebih dahulu memperhitungkan adanya utang pajak yang dimiliki WP, dalam hal ini benar terdapat beberapa hutang pajak yang masih terutang pada PT. Kuei Meng Chain Indonesia yaitu PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yang langsung dikompensasikan dalam jumlah kelebihan pajak penghasilan yang diajukan.
4. Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran Kelebihan Pajak Penghasilan (SKPKPP) Hasil pemeriksaan berupa SKPLB dan SKPPKP akan dilakukan penelitian atas utang – utang WP untuk diterbitkannya SKPKPP paling lama 1 bulan setelah diterbitkannya SKPLB maupun SKPKB. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara teori dengan praktek yang dilakukan oleh PT. Kuei Meng Chain Indonesia yang mana SKPLB diterbitkan pada April 2011 dan SKPKPP diterbitkan pada Mei 2011.
5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Atas dasar SKPKPP tersebut, kepala KPP berdasarkan permohonan WP menerbitkan SPMKP kepada Kepala KPPN per jenis pajak dan per masa/ tahun pajak dan dapat diperoleh pada hari yang sama. Dalam hal ini PT. Kuei Meng Chain Indonesia mendapatkan SPMKP tepat pada hari yang sama setelah diterbitkannya SKPKPP.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Berdasarkan SPMKP, KPPN menerbitkan SP2D paling lama 2 harikerja sejak SPMKP diterima. Dalam hal tersebut WP menerima SP2D tanggal 11 Mei 2011, dengan kata lain lebih cepat dari batasan waktu yang dijanjikan dalam teori.
