BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” merupakan perusahaan mitra PT Telekomunikasi Indonesia, tbk dalam hal ini pada Divisi Learning Center Area II DKI Jakarta yang bergerak dibidang jasa pelatihan. Adapun peserta pelatihan oleh Learning Center Area II DKI Jakarta adalah karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, tbk yang berasal dari seluruh Indonesia, dalam menunjang kegiatan pelatihan yang dilakukan Learning Center Area II DKI Jakarta maka Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” diminta memenuhi segala kebutuhan yang dikeperlukan untuk pelatihan tersebut seperti pengadaan materi, pengadaan jasa boga dan pengadaan training service dan pengadaan barang lainnya baik yang berhubungan dengan proses belajar mengajar atau operasional Learning Center Area II DKI Jakarta. Dalam hal pengadaan barang-barang kebutuhan untuk keperluan pelatihan tersebut Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” mendapatkan dari pengusaha kecil atau Non Pengusaha Kena Pajak (NON PKP) maka Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” tidak mempunyai Pajak Masukan (PM) yang harus dilaporkan. 1. Analisis Penghitungan DPP dan PPN yang terutang Jenis data yang diperlukan untuk perhitungan Pajak Keluaran adalah data penyerahan jasa/barang kena pajak yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
(KOPEGTEL) “XYZ” selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan karena Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” tidak mendapatkan Pajak Masukan atas pembelian barang/jasa kena pajaknya disebabkan
rekanan Koperasi Pegawai
Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (NON PKP) yang wajib memungut pajak. Berdasarkan UU PPN No. 42 tahun 2009 pasal 4 A ayat 2 huruf C mengenai usaha jasa boga tidak kena PPN, dan untuk periode Januari s/d April 2010 untuk Jasa Boga masih dikenakan PPN. Berikut adalah tabel yang menampilkan data penyerahan barang dan jasa pada LEC Area II DKI Jakarta dimana Pajak Keluaran menunjukan jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” setiap bulan pada tahun 2010 (data penyerahan barang/jasa terhadap PT Telekomunikasi dalam hal ini LEC Area II DKI Jakarta yang merupakan satu-satunya pengguna jasa Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” selama tahun 2010
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Tabel 4.1
DATA PENYETORAN PPN PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2010
N PERIODE
DPP
PK
JUMLAH
194.701.75
19.470.17
214.171.92
0
5
5
601.781.86
60.178.18
661.960.04
0
6
6
845.968.24
84.596.82
930.565.06
0
4
4
627.943.72
62.794.37
690.738.09
0
2
2
o
1
2
3
4
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
6
7
8
9
10
11
250.489.08
25.048.90
275.537.98
0
8
8
550.990.75
55.099.07
606.089.82
0
5
5
595.574.98
59.557.49
655.132.47
0
8
8
330.055.38
33.005.53
363.060.91
AGUSTUS
0
8
8
SEPTEMBE
206.206.17
20.620.61
226.826.78
R
0
7
7
520.080.14
52.008.01
572.088.15
0
4
4
MEI
JUNI
JULI
OKTOBER
NOPEMBE
http://digilib.mercubuana.ac.id/
R
12
DESEMBER
243.405.25
24.340.52
267.745.77
0
5
5
357.470.21
35.747.02
393.217.23
0
1
1
Sumber : Data Kopegtel “XYZ” yang sudah diolah Penjelasan atas data diatas dapat dilihat pada lampiran-lampiran sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN sudah sesuai Undang – Undang Perpajakan yang berlaku yaitu perhitungan PPN diambil dengan tarif 10 % dari DPP. 2.
Analisis penyetoran dan Pelaporan PPN terutang Penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan perusahaan berupa pengisian SPT Masa PPN, serta pelaporannya berupa data yang diperoleh dari SPT Masa PPN,Surat Setoran Pajak (SSP),Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atas pelaporan SPT Masa PPN Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” Tabel 4.2 DAFTAR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN TERUTANG TAHUN 2010
PERIODE
TGL
TGL
PENYETORAN
PELAPORAN
DPP
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Januari
14/02/2010
18/02/2010
08/03/2010
18/03/2010
12/04/2010
20/04/2010
14/05/2010
19/05/2010
09/06/2010
18/06/2010
13/07/2010
19/07/2010
13/08/2010
18/08/2010
08/09/2010
20/09/2010
12/10/2010
19/10/2010
194.701.750
Pebruari 601.781.860
Maret 845.968.240
April 627.943.720
Mei 250.489.080
Juni 550.990.750
Juli 595.574.980
Agustus 330.055.380
September 206.206.170
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Oktober
10/11/2010
19/11/2010
13/12/2010
17/12/2010
10/01/2011
18/01/2011
520.080.140
Nopember 243.405.250
Desember 357.470.210
Sumber : Data Kopegtel “XYZ” yang sudah diolah
a.
Penyetoran SPT Masa PPN
Penyetoran SPT Masa Pajak dilakukan pada tanggal-tanggal sebagaimana tercantum pada tabel. Apabila perusahaan sudah menyetorkan SPT Masa Pajak maka perusahaan juga harus mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan surat pemberitahuan perusahaan atas jumlah PPN yang harus dibayarkan. Jumlah pembayaran yang tertera pada SSP harus sesuai dengan jumlah lebih/kurang bayar pajak yang tercatat pada SPT. Penyetoran SPT Masa PPN yang diikuti pengisian SSP ini harus dilakukan pada setiap tanggal 15 pada tiap akhir bulan masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil analisis deskripsi data yang diperoleh dari KOPEGTEL “XYZ” diketahui bahwa Kopegtel “XYZ” melaporkan SPT Masa PPN nya selalu tepat waktu yaitu sebelum tanggal 15 pada tiap akhir bulan masa pajak berakhir. b.
Pelaporan SPT Masa PPN
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Setiap bulannya KOPEGTEL “XYZ” melakukan pelaporan SPT Masa PPN antara tgl 15 s/d 20 setelah masa pajak berakhir. Hal ini merupakan identifikasi bahwa perusahaan selalu tepat dalam menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak. B
Analisis hasil perlakuan akuntansi PPN pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” Berdasarkan praktik akuntansi yang berlaku umum mengenai perbandingan antar pendapatan dan biaya, dimana pembebanan biaya harus dihubungkan dengan pendapatan. Untuk mendapatkan kelayakan ekonomis dan membandingkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak Masukan ini akan dibebankan dalam periode yang bersangkutan. Salah satu cara yang biasa dibebankan dalam satu periode yaitu dengan membagi pajak masukan sesuai dengan pajak keluaran yang terjadi pada periode yang bersangkutan juga. Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan cara melihat Perlakuan Akuntansi PPN yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ”, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Perlakuan Akuntansi PPN berdasarkan teori-teori Akuntansi yang diterima umum. Hasil dari perbandingan tersebut akan menjadi dasar, apakah
Perlakuan
Akuntansi
PPN
yang
dilakukan
oleh
Koperasi
Pegawai
Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” telah sesuai dengan Perlakuan Akuntansi PPN yang diterima umum berdasarkan teori-teori Akuntansi. 1.
Analisis untuk Perlakuan Akuntansi PPN
Data perlakuan Akuntansi PPN yaitu data tentang penjurnalan atas transaksi PPN seperti penjualan,pembelian, dan penyetoran PPN sehingga penyajiannya dalam laporan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
keuangan yaitu laporan Laba Rugi dan Neraca. Dengan Demikian diketahui bagaimana perlakuan akuntansi PPN pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” a.
Jurnal atas Transaksi Pembelian Barang dan Jasa
Dalam rangka memenuhi permintaan kebutuhan pelatihan yang dilakukan PT Telekomunikasi LEC Area II DKI Jakarta, maka Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” melakukan pembelian barang dan jasa. Dalam hal ini semua transaksi pembelian yang dilakukan tercatat kepada Pengusaha Tidak Kena Pajak ( NON PKP). Adapun Pencatatan Transaksi pembelian barang dan jasa yang dilakukan Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” adalah Pembelian Jasa boga Jasa boga (D)
Rp. 10.000.000
Kas/bank (K) b.
Rp. 10.000.000
Jurnal atas Transaksi Penyerahan Barang/Jasa
Pengakuan pendapatan dari penjualan barang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 (2007:23.10:par38) menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi : 1) Perusahaan telah memindahkan secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli: 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektifatas barang yang dijual; 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut;dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” melakukan penyerahan jasa kepada PT. Telekomunikasi Indonesia,tbk dengan kondisi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 (2007:23.10:par38) Dalam akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No.23 par 38). Begitu juga dengan Pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi karna pembuatan faktur dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat penyerahan BKP. Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya . Perlakuan akuntansi PPN pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” diakui pendapatan pada saat barang telah diserahkan, karna penyerahan barang kepada PT Telekomunikasi LEC Area II
DKI
Jakarta
harus disertai dengan dokumen pendukung
yaitu
Faktur
Penjualan,Kwitansi dan Faktur Pajak. Pada Faktur Pajak tersebut tercatat PPN Keluaran sebesar 10 % dari pendapatan. Dan seluruh Pajak Keluaran yang tercatat langsung dibayar dan dilaporkan sebelum tanggal 30 bulan berikutnya.Pencatatan yang dilakukan bagian Akuntansi adalah : Piutang Penggandaan diktat (D)
Rp. 4.950.000,-
Pendapatan
(K)
Rp. 4.500.000,-
PPN Keluaran
(K)
Rp
c.
Saat Piutang diterima
http://digilib.mercubuana.ac.id/
450.000,-
Selanjutnya apabila PT.Telekomunikasi Indonesia,tbk melakukan pembayaran pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) “XYZ” atas penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia,tbk LEC Area II DKI Jakarta maka pencatatannya adalah : Kas/Bank
(D)
Rp.
Piutang Penyerahan diktat
(K)
4.950.000,Rp. 4.950.000,-
Berdasarkan praktek akuntansi yang berlaku umum mengenai perbandingan antar pendapatan dan biaya, dimana pembebanan biaya harus dihubungkan. Data tentang perlakuan akuntansi PPN yaitu data tentang penjurnalan atas transaksi PPN seperti penjualan, pembelian, dan penyetoran PPN sehingga penyajiaannya dalam laporan keuangan yaitu laporan Laba Rugi dan Neraca. KOPEGTEL “XYZ” belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai-nya berdasarkan praktek akuntansi yang berlaku umum. Terutangnya PPN pada KOPEGTEL “XYZ” hanya pada saat faktur diterbitkan saja. Jadi meskipun barang sudah diserahkan namun faktur belum diterbitkan, maka PPN belum terutang. Menurut praktek akuntansi yang berlaku umum, terutangnya PPN yaitu pada saat penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
