BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. 1. Persyaratan Umum Suatu Permohonan Kredit

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KETENTUAN UMUM 1. Persyaratan Umum Suatu Permohonan Kredit . Setiap permohonan kredit yang diajukan dapat dipertimbangkan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Legalitas Usaha a.1. Akte Pendirian, berikut akta-akta perubahannya, yang telah mendapat pengesahan dari Depertemen Kehakiman untuk badan usaha berbentuk PT atau Departemen Koperasi untuk badan usaha berbentuk Koperasi . a.2. SIUP / Ijin Industri / Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya. a.3. Dll.

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Bagi permohonan kredit di atas Rp 50 juta, wajib menyertakan NPWP –nya dalam bentuk foto copy dan harus dicantumkan dalam PAK ( Perangkat Aplikasi Kredit ) Persyaratan kewajiban menyerahkan NPWP tidak berlaku bagi :

c. Pengalaman Usaha Bank dapat memberikan kredit kepada Perusahaan / Koperasi yang sudah beroperasi minimal 3 (tiga) tahun . d Laporan Keuangan d.1. Bagi Debitur / Calon Debitur perorangan dimintakan

(orang pribadi) tidak

Laporan Keuangan.

d.2. Bagi Debitur / Calon Debitur untuk usaha perorangan / badan usaha

42

http://digilib.mercubuana.ac.id/

yang

mengajukan permohonan sampai dengan Rp 3 miliar, wajib

menyampaikan Laporan Keuangan (Home Statement). Bagi Debitur / Calon Debitur berbentuk Koperasi dapat digunakan Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan disetujui pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). d.3. Bagi Debitur / Calon Debitur yang mengajukan permohonan kredit di atas Rp3 miliar wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, atau Koperasi Jasa Audit bagi Debitur yang berbentuk Koperasi. d.4. Untuk keperluan analisa yang akurat, maka data yang di-analisa harus meliputi 2 (dua) periode laporan tahunan, kecuali untuk analisa permohonan pinjaman tambahan dan perpanjangan agar disertakan laporan keuangan terakhir bulan/ tahun berjalan. c.

Untuk Kredit Investasi Pada saat Debitur / Calon Debitur mengajukan permohonan kredit investasi, wajib melengkapi project proposal yang meliputi data sebagai berikut : e.1. Gambaran teknis yang menunjukkan kuantitas material yang dipergunakan meliputi: 1). Lokasi 2). Site Plan 3). Lay out mesin 4). Gambaran detail bangunan sipil, mesin, listrik, A/C, dan lain-lain. e.2. Ijin-ijin yang diperlukan e.3. Dll.

2. Prinsip Kehati-hatian. Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

43


a.

Setiap pemberian kredit harus memperhatikan ketentuan tentang batas kemampuan Bank seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. yaitu : a.1. Ratio Kecukupan Modal dengan Aktiva Tertimbang menurut Risiko CAR), baik fasilitas baru maupun tambahan yang besarnya adalah : Minimum 8 % . a.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang besarnya ditetapkan: 1). Bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 20 % x besarnya modal. 2). Bagi peminjam yang merupakan pihak terkait baik sebagai Peminjam atau Kelompok Peminjam,ditetapkan setinggi-tingginya 10 % x besarnya modal. 3). Yang dihitung sebagai komponen modal adalah

Modal inti

ditambah modal pelengkap sebagaimana ditetapkan dalam SK Dir. BI No. 31 / 146 / KEP / DIR tanggal 12 Nopember 1998. a.3. Perbandingan jumlah kredit dengan dana yang dihimpun ( LDR ) yang besarnya ditetapkan maksimum 90 %. Yang dihitung sebagai komponen dana adalah : 1). Dana Masyarakat ( Giro, deposito, Tabungan ) 2). Dana Bank (KLBI, RDI, Pembiayaan Bersama), 3). Modal Disetor 4). Cadangan 5). Agio Saham a.4. Masing-masing kelompok debitur dibatasi jumlah exposur kreditnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dalam bentuk limit kredit. b.

Memperhatikan Ketentuan Larangan Pemberian Kredit untuk kegiatan usaha tertentu, yaitu untuk : b.1. Usaha jual beli saham dan atau modal kerja bagi perusahaan-

44


perusahaan jual beli saham termasuk untuk equity financing. b.2. Pembelian/pembebasan tanah untuk proyek properti, terkecuali untuk proyek perumahan yang termasuk kategori Rumah Sehat Sederhana (Rss). c.

Memperhatikan ketentuan larangan pembelian atau pemberian jaminan Surat Berharga Komersial, yang mencakup 3 (tiga) aspek sebagai berikut : c.1. Larangan pembelian atau memberikan jaminan atas surat–surat berharga

komersial yang diterbitkan oleh group pihak yang terkait

dengan bank, baik

penerbitan yang dilakukan oleh pribadi maupun

perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. c.2. Larangan pembelian atau memberikan jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan ( Finance Company). c.3. Larangan pembelian dan/atau pemberian jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh pihak-pihak lain yang tidak memperoleh rating

yang tergolong dalam investment grade rating

company yang diakui. d.

Selain ketentuan mengenai larangan pemberian kredit seperti tersebut pada butir 2 dan 3 di atas, juga dilarang untuk pemberian fasilitas kredit untuk usaha-usaha sebagai berikut : d.1. Pemberian fasilitas kredit kepada perorangan atau badan usaha yang tidak berdomisili di Indonesia. d.2. Pemberian fasilitas kredit untuk usaha jasa hiburan seperti : 1). Bioskop 2). Swimming Pool 3). Night Club 4). Bar / Restorant Lux 5). Dll. 45


B. ANALISA KREDIT 1.

Analisa kredit merupakan kegiatan yang sangat penting dari Sistim Manajemen Perkreditan yang dijadikan dasar dalam mengelola risiko kredit dan sebagai sarana pengambilan keputusan yang sehat sehingga hasil analisa sangat menentukan tingkat keberhasilan

kredit,

apakah

kredit yang akan diberikan dikembalikan secara baik ( pokok + bunga ) atau tidak sama sekali . 2.

Secara garis besar Proses Analisa Kredit meliputi 7 ( tujuh ) langkah kegiatan sebagai berikut : 2.1. Pengumpulan Data 2.2. Verifikasi Data 2.3. Analisa Laporan Keuangan dan aspek-aspek lainnya 2.4. Penilaian risiko 2.5. Analisa Proyeksi Keuangan ( Arus kas ) 2.6. Evaluasi Kebutuhan Kredit 2.7. Struktur Fasilitas Kredit Ketujuh langkah / kegiatan analisa tersebut diatas dikemas dalam proposal kredit secara lengkap yang disebut Perangkat Aplikasi Kredit ( PAK ) , untuk kemudian disampaikan kepada Kelompok Pemutus Kredit ( KPK ) untuk mendapatkan keputusan .

3.

Bentuk PAK Bentuk PAK didasarai oleh jenis kredit diajukan maupun penerima ( calon debitur ). 3.1. Kredit untuk usaha komersil menggunakan analisa yang dibuat berisi 7 ( tujuh ) langkah-langkah yang dimaksud pada point 2 diatas (diatur secara lebih jelas di BPP Kredit bagian ketiga jenis-jenis kredit)

46


3.2. Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Pegawai Negeri menggunakan format analisa yang sudah distandarkan dalam bentuk isian yang dapat menyimpulkan kebutuhan kredit ( diatur secara lebih jelas di BPP Kredit bagian ketiga jenis-jenis kredit )

C. PENGUMPULAN DATA 1.

Pengumpulan data merupakan kegiatan pertama yang dilakukan segera setelah suatu permohonan kredit diterima . Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date serta dilakukan secara langsung dan aktif kepada Debitur / Calon Debitur,

pihak ketiga, maupun sumber data

lainnya . 2.

Sumber Data 2.1. Pengumpulan data harus dilakukan pada sumber-sumber data yang dapat dipercaya dan tidak terbatas hanya dari Debitur / Calon Debitur saja Pengumpulan data dapat bersumber dari : a. Debitur/ calon debitur . b. Pihak ketiga , seperti : 1) Bank Indonesia/ Bank lainnya . 2) Pemasok 3) Pembeli c. Perpustakaan, Penerbitan , Brosur , Majalah , Surat Kabar , dll d. Intern Bank sendiri , seperti file / berkas nasabah , Laporan Debitur ( bagi yang telah pernah menjadi debitur ) 2.2. Batas waktu pengumpulan data yang diperlukan Bank dan harus dipenuhi debitur ditetapkan maksimal 3 ( tiga ) minggu semenjak

47


permohonan kredit diterima . Apabila dalam batas waktu 3 ( tiga minggu hari kerja ) tersebut , debitur tidak dapat melengkapi data yang diperlukan /diminta Bank , maka berkas permohonan kredit tidak dapat dilanjutkan . Oleh karena itu Pengelola Kredit harus aktif (lisan maupun tertulis) menghubungi nasabah untuk meminta data-data yang diperlukan . 2.3. Metode Pengumpulan Data. Garis besar metode Pengumpulan Data / informasi adalah sebagai berikut : Sumber Data

Metode Pengumpulan Data

a. Nasabah/Debitur

- Nasabah datang ke Bank dan atau - Pegawai Bank melakukan peninjauan/kunjungan : • Ke Kantor Pusat Nasabah

b. Pihak ketiga

Pegawai Bank melakukan kunjungan/ mencari informasi kepada : • Bank Indonesia/Bank lain • IKP/GKP/PKP-RI • Biro Pusat Statistik ( BPS ) • Bouwher

c. Perpustakaan / Penerbitan

Penelitian melalui kepustakaan, brosur , Majalah, dan Penerbitan lainnya

Data-data/ Informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk melengkapi proposal kredit .

48


2.4. Langkah-langkah pengumpulan data . Agar kegiatan pengumpulan data dapat terlaksana secara efektif dan efisien, agar dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Memberitahukan kepada Debitur /Calon debitur tentang maksud dan tujuan pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan / kunjungan sekaligus juga memberitahukan data / informasi yang perlu disiapkan b. Melakukan pertemuan dengan CalonDebitur/Debitur di Kantor Bank atau ditempat debitur sesuai kesepakatan . c. Melakukan kunjungan setempat ditempat usaha , toko, pabrik atau gudang debitur / calon debitur . d. Dll. 2.5. Semua persyatan kredit harus sudah terkumpul (dipenuhi) sebelum kredit dicairkan, namun untuk mempercepat proses kredit agar cepat diajukan ke KPK dapat saja persyaratan yang tidak berpengaruh terhadap jumlah usulan kredit menyusul, misalnya antara lain : a. Foto copy Anggaran Dasar b. Foto copy KTP Pengurus bila badan hukum, dan Kartu Keluarga bila perseorangan. c. Dan lain-lain yang tidak berpengaruh terhadap informasi keadaan calon debitur.

E. VERIFIKASI DATA 1. Tujuan dari Verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan . Sehubungan itu, sebelum membuat proposal kredit (baru / tambahan , perpanjangan), data /informasi yang telah dikumpulkan tersebut harus

49


diverifikasi melalui pemeriksaan on the spot , penelitian dokumen dan pengecekan kepada pihak ketiga . 2. Sebelum melakukan verifikasi agar dilakukan persiapan terlebih dahulu : 2.1. Menetapkan tujuan verifikasi 2.2. Menetapkan secara jelas hal-hal yang akan diverifikasi 2.3. Pejabat/pihak ketiga lainnya yang akan dikunjungi dan diminta penjelasan Verifikasi data yang dilakukan pada saat kunjungan setempat, dapat bdilakukan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data. 3. Garis besar pelaksanaan verifikasi data pada nasabah , adalah sebagai berikut : 3.1. Melakukan kunjungan / pemeriksaan ketempat nasabah

(Kantor,

Pabrik, Toko) untuk memverifikasi data/informasi penting yaitu : a. Kas & Bank b. Persediaan c. Keadaan Pegawai / tenaga kerja. d. Piutang e. Hutang . e. Aktiva Tetap (Tanah dan atau bangunan) f. Dll. 3.2. Memintakan informasi kepada pihak ketiga ( melalui surat , telepon , kunjungan /wawancara guna memverifikasi data/informasi penting sebagai berikut : a. Bank Indonesia (melalui Bank cheking ke BI) 1) Jenis fasilitas , maksimun dan outstanding 2) Keperluan & jangka waktu

50


3) Susunan pengurus b. Bowher / Pemilik Proyek 1) Keabsahan SPK ( Surat Perintah Kerja / kontrak

kerja

diterbitkan ) 2) Nama Proyek , Nilai Proyek , c. Pemasok 1) Volume penjualan kepada nasabah 2) Harga d. Pembeli 1) Volume pembelian dari nasabah 2) Syarat-syarat pembelian e. Perpustakaan / penerbitan . 1) Informasi pasar & persaingannya 2) Informasi Produk & jasa 4. Dalam hal permintaan informasi kepada pihak ketiga (Pemasok/Pembeli) sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilaksanakan melalui bukti – bukti yang ada pada perusahaan,

misalnya faktur, kwitansi, DO, atau

yang

sejenisnya . Selain itu dalam melakukan verifikasi pada pihak ketiga, perlu juga diperhatikan reputasi pihak-pihak pemberi informasi dan kewajaran dari informasi itu sendiri . 5. Setiap hasil verifikasi agar dituangkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat / (LKS sesuai dengan format laporan. 6. Prosers

pelaksanaan verifikasi secara keseluruhan dapat digambarkan

sebagai berikut :

51


VERIFIKASI SECARA LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG PADA PIHAK KETIGA DATA YANG BERHASIL DIKUMPULKAN

Memeriksa Hubungan dgn Bank Lain

Memeriksa + + Hubungan dgn Pembeli Utama

Memeriksa ke Kantor Nasabah (Pusat . Cabang)

+

Memeriksa Hubungan dgn + Pemasok Utama

+

Memeriksa Hubungan dgn + Bowheer

Memeriksa ke Pabrik / Proyek Atau fasilitas pendukung

+

Kebenaran / Kewajaran data

No

Yes

MULAI MENYIAPKAN PROPOSAL KREDIT

TOLAK & KONFIRMASIKAN

52


F. ANALISA LAPORAN KEUANGAN & ASPEK LAINNYA. 1.

Analisa Laporan Keuangan . Laporan keuangan nasabah yang telah diverifikasi kebenaran dan kewajarannya harus dianalisa untuk mengetahui keadaan, perkembangan dan potensi keuangan nasabah yang meliputi : 1.1. Analisa Rasio Keuangan . a. Jenis-jenis Rasio Keuangan 1) Operasional / Profitabilitas / Rentabilitas meliputi rasio-rasio sebagai berikut : i.

Tingkat pertumbuhan penjualan bersih = Pertumbuhan penjulan bersih / Penjulan bersih tahun lalu .

ii. Profit marjin ( PM ) = EAT : Penjualan bersih iii. Return On Equity ( ROE ) = EAT : Modal iv. Return On Asset ( ROA ) = EAT : Asset v.

Debit Service Coverage ( DSC ) = (EAT+bunga) : (Pembayaran Pokok + bunga )

2) Likuiditas meliputi rasio-rasio sebagai berikut : i.

Current Rasio ( CR ) = Aktiva lancar : Hutang lancar

ii. Quick Rasio ( QR ) = (Kas+Bank+piutang) : Hutang lancar iii. Net Working Capital ( NWC ) = ( Aktiva lancar-Hutang lancar) : Total Aktiva 3) Aktivitas , meliputi rasio-rasio sebagai berikut : i.

Debt to Equity Rasio ( DER ) = Total hutang : modal

ii. Debt to Asset Rasio ( DAR ) = Total hutang : Asset 4) Leverage ( hutang jangka panjang )

53


Long Term Debt to Equity = Long Term Debt : Modal Rasio-rasio keuangan dan trend perubahannya tersebut harus diinterprestasikan dengan mengemukakan : i.

Alasan-alasan yang mendasari trend perubahan tersebut

ii. Pengaruhnya terhadap potensi keuangan yang akan datang b. Langkah-langkah / Prosedur dalam melakukan analisa atas Trend Rasio Keuangan dan Interprestasinya sebagai berikut : 1) Meneliti trend rasio keuangan nasabah selama periode keuangan yang dianalisa, apakah membaik, menurun atau stabil 2) Menentukan apakah trend rasio tersebut wajar atau tidak 3) Menentukan sebab-sebab atau alasan perubahan suatu rasio dengan meneliti laporan keuangan / aktivitas yang berkaitan . 4) Jika dari laporan keuangan tidak memberikan informasi yang mencukupi, lakukan penelitian pada Nasabah, Pembeli / Pemasok tertentu atau kepustakaan untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi perubahan trend tersebut . . 5) Menghubungkan pengaruh trend tersebut terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali hutangnya pada masa akan dating. c. Ketentuan CR dan DER untuk debitur ditetapkan sebagai berikut : 1) Minimun CR = 1,2 kali 2) Maksimun DER i.

Untuk KP-RI ( untuk USP ) = 8 kali

ii. Untuk Non KP-RI = 2,5 kali 1.2. Analisa Sumber dan Penggunaan.

54


Khusus untuk kredit usaha komersil ( baik untuk Badan Hukum Koperasi maupun lainnya ) dalam penyusunan PAK dilampirkan analisa Sumber dan Penggunaan. 1.3. Analisa Risiko a. Analisa risiko diperlukan untuk mengindetifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko terhadap nasabah, sehingga keputusan kredit yang diambil benar-benar sudah diperhitungkan risiko yang akan muncul . b. Penilaian risiko mencakup 2 ( dua ) aspek yaitu : 1) Risiko umum, yaitu risiko yang berkaitan dengan risiko sektor ekonomi berdasarkan data historis secara nasional . 2) Risiko khusus, yaitu risiko yang bersifat internal/mikro yang ada pada debitur sendiri . Analisa risiko umum untuk sementara tidak dibuat, karena belum ada data yang menyangkut risiko industri / sektor ekonomi . c. Prosedur Analisa Risiko Khusus 1) Dengan menggunakan hasil analisa keuangan dan wawancara dengan debitur, agar diindetifikasi risiko khusus . 2) Membahas risiko khusus yang diindtifikasi tersebut secara lebih jelas. 3) Menganalisa pengaruh potensial risiko khusus tersebut terhadap kemampuan debitur diwaktu yang akan datang dalam memperoleh laba

(Proyeksi Rugi / Laba ) dan dalam

membayar kembali semua hutang bank (Proyeksi arus kas). 4) Mengemukakan hasil analisa risiko tersebut secara jelas, serta upaya-upaya yang sudah / akan dilakukan untuk mengcover risiko dimaksud dalam proposal kredit, serta menetapkannya dalam persyaratan kredit

pada SPPK (Surat Persetujuan

55


Pemberian Kredit). 2.

Analisa atas aspek-aspek lainnya . 2.1. Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, selain melakukan analisa laporan keuangan, juga dilakukan analisa terhadap aspekaspek lainnya ( meliputi aspek Umum, Organisasi & manajemen, Pemasaran Tekhnis, Produksi / Pembelian . a. Aspek Umum Adalah analisa mengenai data umum perusahaan meliputi antara lain 1) Izin-izin / legalitas usaha , Amdal , dan NPWP serta izin yang berkaitan kegiatan usaha calon debitur. 2) Hubungan dengan Bank ( Nasabah / belum nasabah ) 3) Pemegang saham / Pemilik perusahaan 4) Group Perusahaan 5) Dll. b. Aspek Organisasi dan Manajemen Adalah analisa mengenai organisasi perusahaan dan kualitas manajemen, antara lain meliputi : 1) Organisasi Perusahaan 2) Jumlah pegawai dan ketrampilannya 3) Dll. c. Aspek Tekhnis, Produksi & Pembelian . Adalah analisa mengenai tekhnis dan Produksi (untuk perusahaan manufacturing) & Pembelian (untuk perusahaan perdagangan) meliputi antara lain : 1) Perusahaan Manufacturing .

56


i.

Proses Produksi

ii. Lay Out Mesin / Pabrik iii. Realisasi Produksi dibandingkan dengan rencana / target. iv. Dll. 2) Perusahaan Perdagangan i.

Jenis barang yang diperdagangkan

ii. Pemasok barang dagangan yang dominan iii. Dll. 3) Perusahaan / Developer Untuk Perumahan i.

Lokasi perumahan yang akan dibangun

ii. Kepastian status kepemilikan tanah iii. Izin-izin untuk pembangunan perumahan iv. Dll. 4) Pekerjaan bedasarkan pesanan ( job order ) termasuk kontraktor i.

Kebenaran Surat Perintah Kerja ( SPK )

ii. Jangka waktu pekerjaan. iii. Dll. d. Aspek Pemasaran . Adalah analisa mengenai kemampuan untuk memasarkan hasil produksi pada saat ini dan yang akan datang , posisi persaingan dengan perusahaan sejenis dll. Analisa tersebut antara lain meliputi : 1) Saluran distribusi 2) Syarat-syarat pembayaran

57


G. ANALISA PROYEKSI KEUANGAN. 1.

Analisa proyeksi keuangan dapat dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yaitu : 1.1. Proyeksi Arus Kas a. Proyeksi arus kas dibuat untuk menilai kebutuhan keuangan debitur (menyangkut jumlah, kapan digunakan dan berapa lama) guna menilai kemampuan debitur dalam membayar kembali hutang kepada Bank . b. Prosedur Penyusunan Arus Kas 1) Menggunakan dasar hasil analisa risiko khusus sebagai dasar penyusunan assumsi dengan skenario wajar. 2) Proyeksikan jumlah penjualan/pembelian biaya-biaya dsb berdasarkan assumsi yang ditetapkan . 3) Proyeksi arus kas masuk , meliputi : i.

Penjualan tunai dan penerimaan kas lainnya

ii. Piutang yang dapat ditagih iii. Penjualan aktiva ( bila ada ) iv. Penambahan modal v.

Penarikan kredit

4) Proyeksi arus kas keluar meliputi : i.

Pembelian tunai

ii. Pembayaran hutang dagang iii. Pembayaran upah buruh & biaya-biaya kas harian lainnya iv. Pembayaran bunga & Pajak v.

Pelunasan kredit ( jangka pendek / panjang )

vi. Pembelian aktiva

58


vii. Pembayaran deviden 5). Proyeksikan sampai kas cukup untuk membayar kembali kredit sampai lunas. 6). Tentukan apakah pembayaran kembali kredit dan proyeksi arus kas adalah layak / wajar . c. Proyeksi arus kas harus didasarkan pada asumsi yang lengkap dan realistis, serta dibuat dalam 1 (satu) skenario wajar sampai kredit lunas. d. Kemampuan untuk menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi kredit harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam pemberian kredit karena merupakan sumber utama untuk pelunasan kredit . Jika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu melunasi kredit dalam jangka waktu yang ditentukan , maka permohonan kredit harus ditolak . e. Proyeksi arus kas digunakan untuk Kredit Ivestasi, Kredit modal kerja bersifat Aflopend / angsuran dan Kredit Konstruksi (baru, tambahan dan perpanjangan) f. Dalam membuat proyeksi arus kas agar digunakan Format Proyeksi Keuangan (contoh Lampiran 2) dan kesimpulan atas proyeksi arus kas yang dibuat tersebut harus dikemukakan dalam Perangkat Aplikasi Kredit 1.2. Perhitungan Perputaran Modal Kerja . a. Perhitungan

perputaran

modal

kerja,

digunakan

untuk

menghitung kebutuhan modal kerja debitur / calon debitur untuk periode yang akan datang atas dasar rencana penjualan yang akan datang . b. Prosedur perhitungan perputaran modal kerja .

59


1) Menentukan turn over masing-masing unsur modal kerja (Kas, Piutang dagang, Persediaan) dan turn over modal kerja keseluruhan . 2) Menentukan besarnya rencana penjualan untuk periode yang akan datang 3) Menghitung modal kerja yang ada saat ini dengan memperhatikan diisposible kredit (bila ada). 4) Menetapkan kebutuhan kredit modal kerja . c. Perhitungan perputaran modal kerja digunakan khusus untuk pemberian kredit modal kerja . d. Perhitungan perputaran modal kerja agar menggunakan Formulir Perputaran Modal Kerja ( Contoh Lampiran 3) 2.

Perhitungan Modal Kerja KP-RI untuk Usaha Simpan Pinjam . 2.1. Khusus keperluan perhitungan kredit modal kerja kepada KP-RI untuk usaha Simpan Pinjam (USP) karena sumber pembayaran kreditnya berasal dari potongan gaji anggota peminjam, dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni : a. Besarnya gaji dengan maksimal potongan gaji untuk angsuran kredit perbulan maksimal 35 % . b. Kemampuan KP-RI mengelola asset berdasarkan modal sendiri dengan maksimal pertumbuhan asset 8 x modal dikurangi total asset . 2.2. Prosedur Perhitungan . a. Pendekatan besarnya gaji . 1) Menggunakan besarnya gaji dari para anggota KP-RI yang mengajukan pinjaman berdasarkan daftar anggota calon peminjam . 2) Hitung besarnya potongan gaji anggota dengan rumus : 60


(MPG x G ) x JW ---------------------------

=

jumlah

kredit

yang

dapat

dipertimbangkan HP + ( I x JW ) Keterangan :  MPG = Maksimal potongan gaji ( dalam prosentase )  G

= Besarnya gaji

 JW

= Jangka waktu ( dalam bentuk bulan )

 HP

= Prosentase Hutang Pokok ( 100 % )

 I

= Tingkat suku bunga dari Koperasi ke anggota

perbulan (dalam bentuk flat) b. Pendekatan kemampuan pertumbuhan asset . 1) Menggunakan laporan keuangan KP-RI, yaitu pos modal sendiri dengan menjumlahkan Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Cadangan + Donasi + Simpanan lain yang perlakuannya sama dengan simpanan wajib . 2) Hitung besarnya kemampuan pertumbuhan asset dengan rumus : MS x KP – A = Maksimal kredit yang dapat dipertimbangkan Keterangan : MS = Modal sendiri KP = Kelipatan modal sendiri untuk pertumbuhan asset (dalam angka) A = Asset yang sudah ada saat dianalisa 3) Penetapan besarnya Kelipatan Modal Sendiri (KP) agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : i.

Kemudahan komunikasi dengan KP-RI (letak lokasi dan

61


sarana komunikasi) ii. Performance kredit sebelumnya iii. Integritas manjemen iv. Kualitas portofolio kredit KP-RI daerah setempat (tingkat Provinsi /Kabupaten ) v.

Fasilitas kredit yang diterima dari Kreditur lainnya (Bank lain)

vi. Untuk KP-RI yang

mengajukan kredit pertama kali

ditetapkan KP nya maksimal 4 x ( empat kali ) c. Perbandingkan hasil perhitungan huruf a dan b, pilih jumlah maksimum kredit yang lebih kecil untuk pertimbangan keputusan KPK. H. PERSETUJUAN KREDIT Persetujuan

kredit

dapat

diartikan

sebagai

Keputusan

dari

Kelompok Pemutus Kredit ( KPK ) untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang berisiko . Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui permohonan kreditnya adalah nasabah yang layak meliputi :  Kelengkapan data analisa kreditnya  Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur kredit  Tidak menyimpang dari ketentuan limit yang berlaku  Telah dipertimbangkan risiko dan keamanan kreditnya  Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit 1.

Kelompok Pemutus Kredit ( KPK )

Setiap Persetujuan kredit harus melalui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Susunan KPK terdiri dari : a.

Kredit yang dikelola Kantor Pusat : 1)

Keputusan kredit dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit : 62


i.

Pengelola Kredit ( AO )

ii. Pemimpin Bidang Kredit iii. Pemimpin Divisi Kredit 2)

Keputusan Kredit dalam wewenang Direksi i.

Sama dengan butir 1) diatas, ditambah dengan :

ii. Direktur Operasi iii. Direktur Utama 3)

Keputusan Kredit dalam wewenang Komisaris Utama i.

Sama dengan butir 2) diatas ditambah dengan :

ii. Komisaris Utama 4)

Keputusan Kredit dalam wewenang Dewan Komisaris i.

Sama dengan butir 3) ditas , ditambah dengan :

ii. Dua anggota Komisaris lainnya . b.

Kredit yang dikelola cabang 1)

Pengelola Kredit ( AO Cabang )

2)

Wakil Pemimpin Cabang

3)

Pemimpin cabang Mengingat pemimpin cabang belum diberikan wewenang untuk memutus kredit, maka memo pengusulan kredit diteruskan ke Kantor Pusat untuk memperoleh keputusan KPK yang berwenang. Namun dalam dalam proses Pengelola Kredit & Pemimpin Bidang di Divisi Kredit tidak dilibatkan .

2.

Prosedur Persetujuan Kredit 1. Perangkat Aplikasi Kredit ( PAK ) harus diajukan kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sampai dengan Pejabat Pemutus tertinggi yang mempunyai wewenang memutus kredit sesuai dengan jumlah kredit yang bersangkutan . 2. Keputusan persetujuan kredit memerlukan paling sedikit persetujuan dari 3 ( tiga ) orang anggota KPK dengan syarat pejabat pemutus tertinggi memberikan persetujuan.

63


3. PAK dinyatakan ditolak apabila PAK tersebut ditolak oleh Pejabat Pemutus Kredit tertinggi yang mempunyai wewenang untuk jumlah kredit tersebut . 4. PAK yang ditolak oleh 1 ( satu ) orang anggota KPK tetapi disetujui oleh anggota KPK tertinggi, maka PAK tersebut memerlukan persetujuan dari KPK + 1 sepanjang belum memenuhi ketentuan persetujuan minimal 3 anggota KPK . 5. PAK yang ditolak oleh 2 (dua) anggota KPK atau lebih , tetapi disetujui oleh pejabat pemutus tertinggi maka PAK tersebut memerlukan persetujuan KPK yang lebih tinggi sampai memenuhi ketentuan 3 (tiga) anggota setuju, bila tidak tercapai berarti PAK ditolak . 6. Dalam hal jumlah kredit yang disetujui oleh masing-masing anggota KPK berbeda, maka diatur sebagai berikut : 6.1. Dalam hal keputusan tersebut mengurangi / lebih kecil dari jumlah kredit yang diusulkan oleh AO maka jumlah yang disetujui adalah sesuai dengan keputusan Pejabat Pemutus kredit tertinggi. 6.2. Dalam hal perubahan dengan menambah jumlah kredit yang diusulkan oleh AO, maka harus dimintakan persetujuan khusus dari KPK yang lebih tinggi (KPK+ 1). 7. Pada kantor cabang yang didalam struktur organisasinya hanya ada 2 (dua) anggota KPK atau kurang dari 3 (tiga) orang, keputusan persetujuan kredit diajukan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan Keputusan Pejabat Pemutus Tertinggi yang mempunyai wewenang memutus kredit sesuai dengan jumlah kredit yang bersangkutan . 8. Ketidak hadiran anggota KPK dalam persetujuan kredit . Apabila salah satu anggota KPK tidak ada / berhalangan dan tidak ada pengganti sementara pejabat yang bersangkutan , ditetapkan sebagai berikut : 8.1. Berhalangan sampai dengan 2 (dua) hari, harus menunggu

64


kehadiran anggota KPK tersebut . 8.2. Berhalangan lebih dari 2 ( dua) hari maka PAK harus diajukan ke KPK lainnya dengan catatan jumlah anggota KPK yang memberikan keputusan adalah minimal 3 (tiga) orang termasuk pejabat yang mempunyai wewenang memutus kredit . 9. Apabila dari hasil analisa kredit , AO merekomendasikan penolakan kredit maka atas Permohonan Kredit Nasabah yang bersangkutan cukup dibuat memo penolakan kredit dengan proses sebagai berikut : 9.1. Memo penolakan disampaikan kepada KPK dengan pejabat tertinggi pemutus kredit ( sampai Dirut ). Memo penolakan tersebut dibuat secara kasuistis. Untuk kasus-kasus yang relative kecil (jumlah yang dimohon) langsung dilakukan penolakan oleh Divisi Kredit / Pemimpin Cabang. 9.2. Memo penolakan kredit kepada anggota KPK berisi : 1) Data informasi pokok nasabah. 2) Data keuangan singkat dua tahun terakhir. 3) Pertimbangan/alasan yang kuat untuk menolak permohonan kredit. 9.3. Setiap anggota KPK memberikan catatan / komentar atau pendapatnya apabila tidak mendukung memo penolakan tersebut . Memo penolakan yang tidak disetujui oleh pejabat pemutus tetinggi maka : 1) Permohonan diproses kembali dengan PAK lengkap. 2) Didalam memorandum Pengusulan Kredit dijelaskan adanya penolakan. 3) Memo penolakan dimasukkan dalam file kredit nasabah. 4) Persetujuan tetap harus diberikan oleh 3 orang pejabat KPK. 10. Persetujuan Pengecualian / exception . 10.1. PAK memerlukan persetujuan pengecualian dalam hal terjadi penyimpangan kebijakan Prosedur Kredit , misalnya : 1) Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. 65


2) Penyimpangan terhadap CR, DER, Pertumbuhan asset dan lain-lain. 10.2. Kewenangan memutus persetujuan pengecualian diberikan kepada Komite Kebijakan Kredit ( K3 ) 10.3. Permohonan persetujuan pengecualian / exception ditetapkan sebagai berikut : 1) Apabila pengajuannya bersamaan dengan proses pengajuan PAK maka hal-hal yang dimintakan exception harus jelas dicantumkan ke dalam Memorandum Pengusulan Kredit . 2) Apabila pengajuannya tidak bersamaan dengan proses pengajuan PAK maka permohonan exception diajukan dengan Memo Permohonan Exception kepada K3 ( contoh memo permohonan Lampiran 5 ).

I.

BATAS WAKTU PROSES PERSETUJUAN KREDIT.

1.

Batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk proses keputusan kredit oleh pejabat

pemutus kredit

(KPK) diluar waktu pemrosesan oleh AO

ditetapkan sebagai berikut : Kantor Cabang

Kantor Pusat

PAK Wapinca

Pinca

Kabid

Kadiv

Dirop

Dirut

Jmlh

a. Kantor Cabng - Baru

0,5 H

0,5 H

2,5 H

- Tambahan

0,5 H

0,5 H

2,5 H

b. Kantor Pusat

- Baru

-

0,5 H

2H

- Tambahan

-

0,5 H

2H

Catatan : 

Batas waktu untuk cabang belum diperhitungkan pengiriman

66


dokumen PAK dari cabang ke Kantor Pusat maupun Kantor Pusat ke Cabang.

2.



Batas waktu tersebut diluar hari libur



Batas waktu keputusan Dewan Komisaris tidak ditetapkan

Batas waktu maksimal pemprosesan Memo Pengusulan Kredit oleh Pengelola Kredit (AO) ditetapkan sebagai berikut : 2.1. Untuk kredit Simpan Pinjam KP-RI 7 ( tujuh ) hari kerja dihitung sejak saat persyaratan kredit telah diterima lengkap . 2.2. Usaha Simpan Pinjam bagi PKP/GKP-RI dan usaha komersil seluruh calon debitur maksimal 14 ( empat belas ) hari kerja semenjak persyaratan diterima secara lengkap.

3.

Penyampaian PAK kepada anggota KPK yaitu mulai dari AO sampai kepada

anggota KPK tertinggi, dipantau melalui Formulir pengawasan

sirkulasi PAK (Contoh Formulir Lampiran 6) .

J.

PENDAPAT/KOMENTAR ANGGOTA KPK. Pendapat atau komentar dari masing-masing anggota KPK atas

pemberian suatu keputusan kredit , hanya diberikan apabila ada faktor penunjang lain terhadap keputusan yang belum diungkapkan oleh anggota KPK dibawahnya. Pendapat / komentar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PAK . Setiap pertanyaan yang timbul dari seorang pejabat pemutus kredit , harus terlebih dahulu memperoleh jawaban yang tuntas oleh AO pengusul sebelum PAK tersebut diedarkan kepada pejabat pemutus berikutnya .

K. PENYEDIAAN FASILITAS. 1.

Proses Penyediaan Fasilitas meliputi : 1.1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ( SPPK ) kepada nasabah .

67


2.

1.2

Pembuatan Perjanjian Kredit , termasuk pengikatan jaminan .

1.3

Pemberitahuan untuk persiapan penyediaan dana kepada Divisi Dana

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ( SPPK ) 2.1

SPPK, diterbitkan oleh Divisi Kredit setelah PAK disetujui oleh KPK .

2.2

SPPK harus dengan jelas menyatakan syarat-syarat kredit termasuk penyerahan jaminan yang harus dipenuhi sebelum pencairan kredit dilakukan .

2.3 3.

Dll.

Perjanjian Kredit & Pengikatan Jaminan 3.1. Sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit & Pengikatan Jaminan Kredit , Divisi PER melalui Pemimpin Bidang terkait memeriksa kembali seluruh pemenuhan syarat-syarat kredit . 3.2. Pelaksanaan Penandatanganan Kredit dapat dilakukan di Kantor Bank Kesejahteraan , ditempat Debitur atau di Kantor Notaris sesuai kesepakatan . 3.3. Dll.

4. Pelaksanaan Penyediaan Dana . 4.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Divisi PER kepada Divisi Dana dilakukan setelah seluruh dokumentasi kredit yang terdiri dari Perjanjian Kredit , Dokumen-dokumen pengikatan serta dokumen lainnya telah selesai dilaksanakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu. 5.

Cara Penarikan dan Pembayaran Kredit Penetapan sifat kredit harus disesuaikan kepada bentuk fasilitas kredit yang dibiayai yaitu : 5.1. Pinjaman Rekening Koran ( PRK ) a. Pinjaman Rekening Koran diberikan untuk pembiayaan Modal Kerja dengan pemberian plafond kredit pada Rekening Nasabah secara penuh dengan jangka waktu kredit maksimal 1 ( satu )

68


tahun dan dapat diperpanjang . b. Penarikan dana dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun secara sekaligus sampai maksimum plafond yang ditetapkan dengan menggunakan Cheque / Giro bilyet atau suatu perintah bayar lainnya c. Dll. 5.2. Pinjaman Angsuran . a. Pinjaman angsuran adalah fasilitas yang diberikan kepada Debitur yang

penerikannya

dilakukan

secara

sekaligus

dengan

maksimum/ plafond kredit yang ditetapkan dengan jangka waktu kredit lebih dari 1 (satu) tahun Dalam hal-hal tertentu pinjaman dapat ditarik secara bertahap ( maksimal 3 kali ) hingga sampai maksimum / plafond yang ditetapkan . b. Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara angsuran (pokok + bunga) yang ditentukan berdasarkan jadual yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada saat jatuh tempo, kredit lunas.

L.

DISPOSISI/PENCAIRAN KREDIT.

Prosedur pelaksanaan pencairan kredit , ditetapkan sebagai berikut : 1. Divisi Dana 1.1.

Menyiapkan dana sekurang-kurangnya sebesar sejumlah yang dibutuhkan untuk keperluan disposisi / droping kredit .

1.2.

Memastikan bahwa jumlah dana yang diperlukan tersebut telah tersedia di rekening Bank Indonesia / Bank Mitra.

2. Divisi PER Cq. Bidang Hukum dan Dokumentasi. 2.1. Memastikan bahwa seluruh pengikatan kredit yang berkaitan dengan izin disposisi / penarikan kredit telah dipenuhi sebagaiman mestinya . 2.2. Menyiapkan Memo Pencairan Kredit/ MPK ( contoh Lampiran 8) 3.

Divisi Operasi 3.1. Meneliti MPK untuk memastikan bahwa seluruh data yang akan diinput

69


telah dicantumkan dengan lengkap dan benar . 3.2. Melaksanakan input data / pembukaan Rekening debitur yang bersangkutan .

M. 1.

PEMANTAUAN NASABAH Pengertian . Pemantauan Nasabah merupakan rangkaian aktivitas guna mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas

2.

Tujuan . Pemantauan Nasabah wajib dilakukan oleh setiap pejabat kredit (AO, Pemimpin Bidang/ Cabang , Pemimpin Kelompok PKB Pemimpin Divisi Kredit ) yang bertujuan untuk : 2.1. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran ( pokok/bunga ) telah dipenuhi oleh debitur . 2.2. Menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. 2.3. Mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan

3.

Prosedur Pemantauan Nasabah Dalam rangka mengevaluasi kredit yang telah diberikan kepada nasabah perlu dilakukan kegiatan pemantauan sebagai berikut : 1.

Pemantauan hasil prestasi nasabah . 1.1. Pemantauan terhadap hasil prestasi

( performance ) nasabah

adalah penilaian yang berkesinambungan atas cash flow nasabah. 2.2. Kegiatan pemantauan hasil prestasi. 2.3. Pemantauan Penggunaan Kredit Pengelola Kredit ( AO ) harus memantau penggunaan kredit nasabah. melalui : 2.4. Pemantauan Riwayat Pembayaran .

70


Pengelola Kredit ( AO ) harus memantau pembayaran hutang pokok dan bunga oleh nasabah dengan meneliti laporan / output yang diterbitkan oleh sistim, dengan prosedur. 2.5. Pemantauan Hasil Prestasi Keuangan . Pengelola Kredit ( AO ) harus memantau manajemen rasio keuangan dan arus kas nasabah . 2.6. Pemantauan Manejemen Nasabah 2. Pemantauan Jaminan Nasabah . Pengelola Kredit ( AO ) bersama petugas penilai harus memantau jaminan Nasabah yang

meliputi pemantauan nilai dan kesempurnaan

jaminan . 2.1 Pemantauan Nilai Jaminan . 2.2. Pemantauan Dokumentasi Jaminan . Pengelola Kredit ( AO ) harus memantau dokumentasi jaminan yang meliputi kelengkapan surat-surat /dokumen jaminan dan pelaksanaan pengikatan jaminan.

71


M. Data Analisis MEMO USULAN KREDIT [X] Kredit Baru

[ ] Kredit Tambahan

[ ] Perpanjangan

Kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dan dengan KPK Tertinggi : PEMIMPIN DIVISI KREDIT. Perihal : Proposal Kredit NEON IDA SMP NEGERI 99 ATANGANA, KP-RI Gol. Debitur : Lainnya Sektor Ekonomi : 9900 Nomor : 999/iv/cm/2010 Tanggal : 03 Mei 2009 DATA NASABAH Nama Debitur : NEON IDA SMP NEGERI 99 ATANGANA, KP-RI Alamat : Jl. Loro Lama Sekali SMP Negeri 99 Atangana, Prop. Nusa Dua Kode Pos : 75001 Telepon : 0389-2188889 Jumlah Anggota : Tahun 2009 : 84 orang, dengan anggota aktif 84 orang, pensiun 0 orang Tahun 2008 : 91 orang, dengan anggota aktif 91 orang, pensiun 0 orang Anggota Keluar tahun 2008 Anggota Baru tahun 2009 Penyaluran Kredit SP Tujuan penggunaan Kredit Jasa Pinjaman No/Tgl.Surat

: : : : : :

7 orang 0 orang Rp. 40.000.000 setiap bulan (rata-rata) Modal Kerja Simpan Pinjam 15.50% p.a Flat 999/KKN/SMP99/IV/2009 HUBUNGAN DENGAN Bank XYZ

Hub.Kredit No.Pinjaman Plafond Fasilitas 1 162888888 300.000.000 Fasilitas 2 162999999 250.000.000 Catatan : Selalu Kolektibilitas 1 (lancar).

Baki Debet 133.886.841 163.487.916

Kol 1 1

Per Kredit 20/05/08-27/05/11 16/01/09-16/01/12

Kep.Kredit 16 % 20 %

HUBUNGAN DENGAN BANK Hasil Bank Checking : Hub.Kredit Pihak Lain

Berdasarkan hasil bank checking terlihat debitur tdk mempunyai pinjaman dari Bank manapun selain Bank XYZ. SK. Bunga Plafond Baki Debet Keterangan Kep.Kredit -

72


ANALISA YURIDIS Susunan Pengurus : Nama Pengurus Johan, S.Pd Supar, S.Pd Januar, S.Pd Erma Betra, S.PD

Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara

Telp/HP 081339xxxxxxxx 081578xxxxxxxx 081394xxxxxxxx 081394xxxxxxxx 081394xxxxxxxx

Yutin, S.Pd Ketua BP 081339xxxxxxxx Gabriel, S.Pd Anggota BP 081525xxxxxxxx Yohana, A.Md Anggota BP Kuasa Bendahara Surat Nomor : 999/KNI/SMP999/IV/2009

Alamat Tini RT/RW 007/002 Tini II RT/RW.010/002 Atambua Tini II RT/RW.011/002 Atambua Tini II RT/RW.012/004 Atambua Haliren RT/RW.012/003 Atambua Tini II RT/RW.012/003 Manuanam Wakatimun Rt/Rw.014/002

Memberi Kuasa Kepada :

Tanggal : 14 April 2009

1. Johan, S.Pd / Ketua 2. Betra, S.Pd / Bendahara Untuk melakukan tindakan hukum untuk melakukan akad kredit : N.P.W.P : 01.99.999.999.9999 Perizinan yang dimiliki : Asosiasi yang Diikuti : Kewenangan Pengurus AD ART Pasal 24 KOMPETENSI DAN INTEGRASI PENGURUS Pengalaman Pengurus di luar Koperasi : Ketua : Guru Wakil Sekretaris : Guru Bendahara : Guru Sekretaris : Pegawai/Tata Usaha Wakil Ketua : Guru PROSPEK USAHA DAN KONDISI SAAT INI - Anggota koperasi sebanyak 84 orang, saat ini sebanyak 30 orang mengajukan kredit kepada Bank XYZ sedangkan sisanya masih mempunyai pinjaman. - Tingkat kemacetan sangat kecil dan dapat ditangani, karena pembayaran melalui potong gaji dari bendaharawan gaji. - Cicilan pinjaman dalam daftar tunggu setiap bulan selalu bertambah, dikarenakan mdal Koperasi belum dapat melayani keinginan seluruh anggota. PROFIL RISIKO DEBITUR - Sistem menajemen koperasi yang masih sederhana. - Dikhawatirkan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dalam mengelola keuangan koperasi. - Adanya otonomi daerah/pemekaran akan berpengaruh terhadap status pegawai (mutasi/pensiun dini).

73


KELENGKAPAN DOKUMEN KREDIT DOKUMEN KREDIT ADA / TIDAK KETERANGAN Copy AD/ART dan Perubahan [x] Copy Surat Pengesahan Badan Hukum [x] Surat Kuasa Potong Gaji [x] Pertanggungan Kelembagaan [ ] Copy NPWP atas Nama KP-RI [x] Kuasa seluruh pengurus untuk menandatangani PK [x] Neraca dan Perhitungan SHU 2 tahun terakhir [x] Daftar susunan pengurus & BP diketahui PKP-RI [x] Copy KTP seluruh pengurus & BP yang berlaku [x] Referensi dari GKP / PKP-RI [x] Buku Laporan RAT terakhir [x] Bank to Bank Information / Bank Checking [x] Surat pernyataan Kepala Instansi [x] ASPEK JAMINAN Agunan Fisik : Tabungan Koperasi Agunan Non Fisik : Surat kuasa potong gaji kepada Bendahara Gaji Instansi Referensi dari : PKP-RI Propinsi NTT KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan : Positif : - Merupakan nasabah lama Bank dengan fasilitas kredit sebanyak 2 kali dengan record baik. - Belum memiliki fasilitas pinjaman dari bank lain. - Mekanisme pemotongan gaji anggota kepada koperasi langsung melalui Bendahara Gaji - Kemitraan yang terjalin dengan debitur sangat baik, selalu dalam Kolektibilitas 1. Negarif : - Manajemen yang masih sederhana, maka harus dimonitor penyaluran kreditnya. - Adanya potensi mutasi pegawai. Rekomendasi : - Agar diberikan tambahan pinjaman dikarenakan modal koperasi belum dapat memenuhi permintaan anggota yang selalu bertambah. Demikian data-data serta usulan yang kami sampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Kelompok Pemutus Kredit dalam menentukan keputusannya, terima kasih atas perhatiannya. Pengelola Kredit,

74


ANALISA KEUANGAN Nama Debitur : NEON IDA SMP NEGERI 99 ATANGANA, KP-RI Alamat : Jl. Loro LamaSekali SMP Negeri 99 Atangana, Prop. Nusa Dua NERACA Aktiva Pasiva Uraian Rp Rp Uraian Rp April 2010 Okt 2008 April 2010 J.aktiva Lancar 588.537.596 651.590.452 J.Kewajiban Lancar 20.701.654 Kas dan Bank 31.424.950 12.581.955 J.Kwjbn Jk.Panjang 474.025.601 Piutang SP 557.112.646 635.738.497 Bank 312.479.877 J.Aktiva Tetap 148.200 148.200 Jumlah Modal 184.271.950 Peralatan 148.200 148.200 Simp Pokok disetor 8.363.600 Simpanan Wajib 175.908.350 Penyertaan 93.442.453 160.137.321 PKP-RI 620.000 620.000 SHU yg dibagikan 3.129.044 Lainnya 92.822.453 159.517.321 Total Aktiva 682.128.249 811.875.973 Total Pasiva 682.128.249

PERHITUNGAN HASIL USAHA URAIAN APRIL 2010 OKTOBER 2008 Jumlah Pendapatan 20.320.450 67.499.367 Jasa Kredit Unit Simpan Pinjam 12.814.700 61.145.167 Jasa Usaha Lain-Lain 3.402.750 2.510.000 Laba Barang 1.076.500 175.000 Pend.Non Operasional 3.206.500 3.669.200 Jumlah Biaya 16.341.406 55.397.134 Biaya Umum 0 1.783.500 Biaya Usaha 13.328.056 50.916.984 Biaya Lain-Lain 343.350 2.696.650 Sisa Hasil Usaha 3.129.044 12.102.233

75


KET

Rp Okt 2008 354.384.100 365.769.040 286.640.390 79.620.600 5.450.000 74.170.600 12.102.233 811.875.973

NAIK/TURUN - 70% - 79% 36% 515% - 18% - 17% - 100% - 74% - 87% - 74%

Uraian Kas dan Bank Piutang Penyertaan Aktiva Tetap Kewajiban Lancar Simpanan Wajib Cadangan dan Donasi SHU yang belum dibagikan

POS-POS NERACA PENTING April 2010 Oktober 2008 Naik/Turun 31.424.950 12.581.955 149.8% 557.112.646 635.738.497 - 012.4% 93.442.453 160.137.321 - 014.6% 0 148.200 0.0% 20.701.654 354.384.100 - 094.2% 175.908.350 74.170.600 137.2% 0 0 0.0% 3.129.044 12.102.233 - 074.1%

Keterangan

Penjelasan Pos-Pos Neraca Penting : - Pada pos kas dan bank terlihat peningkatan 149.7% karena koperasi mencadangkan dana liquid yang berasal dari kredit dan modal sendiri yang ditujukan untuk cadangan pelayanan pada anggota. - Pada Pos piutang terlihat penurunan sebesar 12.4% sebagian besar dikarenakan mekanisme pembayaran angsuran dari anggota koperasi berjalan dengan baik sehingga angka piutang turun. - Simpanan wajib anggota meningkat 137% dinilai relative cukup baik walaupun jumlah anggota tidak meningkat dari tahun sebelumnya. - SHU koperasi menurun sebesar 74.1% sehubungan dengan penurunan piutang simpan pinjam kepada anggota sebesar 12.4% masih wajar dan juga menggunakan perbandingan neraca berjalan sampai bulan maret 2010.

76


Jenis Ratio Financial Assetment Liquidity Rations Current Ratio Cash Ratio Solvensy Ratio Debt Equity Debt to Assets Earning Performance ROA ROE Profit Margin

ANALISA RASIO KEUANGAN April 2010 Oktober 2008

2.842.95 151.80

183.87 3.55

268.48 72.53

904.48 88.70

0.46 1.70 24.42

1.49 15.20 17.79

Keterangan

Penjelasan Analisa Rasio : - Current Ratio (CR) meningkat dibandingkan 2008 yang berarti 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 28.42 rupiah harta lancar dimana sebelumnya dijamin oleh Rp. 1.83 harta lancar. - Debt Equity Ratio (DER) menurun dibandingkan 2008 yang berarti 1 rupiah modal mengkover 2.68 rupiah hutang. - Debt to Asset Ratio (DAR) menurun dibandingkan 2008 yang berarti 1 rupiah asset mengkover 0.72 rupiah hutang. - ROA menurun dibandingkan 2007 yang berarti 1 rupiah asset menghasilkan 0.046 laba. - ROW menurun dibandingkan 2007 yang berarti 1 rupiah asset menghasilkan 0.0017 laba

77


ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Uraian Sumber Penggunaan Aktiva Lancar Selain Kas - 81.895.851 0 Aktiva Tetap 0 0 Utang 0 - 225.425.885 Modal 104.651.350 0 SHU 0 - 8.973.189

Keterangan

Penjelasan Analisa Sumber dan Penggunaan Dana ANALISA KEBUTUHAN KREDIT Permohonan Kredit : Rp. 500.000.000 Jml.Ang.Peminjam : 30 orang Kemampuan Cicilan : Rp. 29.864.450 - gol I & II : 1 orang Maks.Krd Berdasarkan Gaji : Rp. 703.612.696 - gol III & IV : 20 orang Kewajaran pertumbuhan asset : Rp.735.348.289 Gaji Ang.Peminjam : Rp. 85.327.000 Jangka waktu 36 bulan SK.Bunga 17.5 % Eff p.a Rata-rata Gaji : Rp. 2.844.233 Kewajiban setiap bulan : Rp. 17.951.033 SK. Bunga Koperasi 17.6% tetap p.a

Angsuran dari Anggota Total Bunga dari Anggota Tabungan Koperasi

ANALISA KEBUTUHAN KREDIT : Rp. 21.225.788 Angsuran ke BKE : Rp. 17.951.033 : Rp. 264.128.389 Total Bunga ke BKE : Rp. 146.237.185 : Rp. 25.000.000 Suku bunga tabungan koperasi 5% Perhitungan Keuntungan KPRI

Pendapatan Bunga Pinjaman & Takop Rp. 267.128.889 Bunga yg dibayarkan kepada BKE Rp. 146.237.185 Biaya provisi kredit 1% Rp. 5.000.000 Biaya Transfer Rp. 180.000 Biaya Notaris Rp. 0 Total Biaya & Bunga Rp. 151.687.185 Keuntungan KPRI Rp. 115.441.204 PEMENUHAN KETENTUAN UMUM KREDIT BANK XYZ 1. Current Rasio 28.43 kali 2. Debt to Equity 2,68 kali, ketentuan maksimum 8 kali 3. Kecukupan modal untuk pertumbuhan 7,7 kali, sama dengan 13%, ketentuan maks 8 kali (12,5%) 4. Dana yang tersedia LDR posisi per 20 April 2010 = 92.79%, masih memungkinkan 5. BMPK posisi per 20 april 2010 = Rp. 33.364.684.476,- belum terlewati 6. Bukan pihak terkait.

78


KESIMPULAN & USULAN KREDIT Kesimpulan : Hal menunjang (positif) - Merupakan nasabah lama Bank, telah memperoleh fasilitas kredit sebanyak 2 kali dengan record baik. - Permohonan kredit ini digunakan untuk tambahan modal kerja simpan pinjam - Mengantisikasi bank pesaing yang cukup gencar menawarkan kredit kepada KPRI - Dari beberapa indikator analisa keuangan secara umum, dinilai cukup baik. - Ketentuan/syarat umum kredit Bank seperti CR, DER, kewajaran pertumbuhan asset, BMPK dan ketentuan lain dapat dipenuhi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan (Negatif) - Koperasi masih menerapkan system manajemen yang sederhana, agar dipantau penyaluran kreditnya. Usulan : 1. Jenis kredit : Pinjaman Angsuran 2. Plafond : Rp. 500.000.000 3. Penggunaan Kredit : Modal Kerja Simpan Pinjam 4. Jangka waktu : 36 bulan 5. Suku bunga : 17.5% p.a effektif 6. Biaya Provisi 1% : Rp. 5.000.000 7. Biaya Administrasi : Rp. 270.000 8. Sektor Ekonomi : 9900 9. Gol Debitur : Lainnya 10. Pengikatan Kreditr : Intern 11. Pengikatan Jaminan : Intern 12. Aguanan & Jaminan : Tabungan Koperasi sebesar 5% dari plafond SYARAT KREDIT YANG HARUS DIPENUHI Sebelum Pencairan Kredit - Melengkapi seluruh dokumentasi kredit - Menandatangani SPPK dan Perjanjian Kredit beserta perjanjian asessorisnya - Membuka rekening Tabungan Koperasi dengan setoran awal minimal 5% dari plafond yang diberikan. - Menyerahkan daftar anggota calon penerima kredit dari Bank Kesejahteraan. Setelah Pencairan Kredit : - Menyerahkan bukti realisasi penyaluran kredit kepada anggota KPRI. - Menyerahkan buku laporan pertanggungan jawaban pengurus dalam RAT tahunan, selama periode kredit berjalan. - Dan lain-lain yang akan ditetapkan kemudian. Demikian pendapat dalam Analisa keuangan kami sampaikan kepada anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan.

79


KOPERASI NEON IDA SMP NEGERI 99 ATANGANA, KP-RI NERACA PERIODE 31 MARET 2010 NO I 1.1 1.2

1.3 1.4 II 2.1 2.2 III 3.1 3.2

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Bank XYZ

2010 (Rp)

NO. PASIVA

3.919.950 2.1 27.505.000 2.2

Biaya dibayar dimuka Piutang Anggota PENYERTAAN Simpanan Puskopdit Simp PK Prop.NTT AKTIVA TETAP Inventaris MesS PUSKOP Inventaris

- 2.3 557.112.646

Jumlah

682.128.249

92.822.453 620.000

2011 (Rp.)

Tab.Koperasi Pinj. yag diterima : a. hutang Puskopit b. hutang BKE I c. hutang BKE II Kekayaan Bersih : a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Dana Cadangan d. SHU thn Berjalan

20.701.654 161.545.724 142.533.509 169.946.368 8.363.600 175.908.350 0 3.129.044

148.200 682.128.249

Mengetahui :

Atangana, 31 Maret 2010

KETUA

BENDAHARA

80


LAPORAN SISA HASIL USAHA KP-RI NEON IDA SMP NEGERI 99 ATANGANA PER 31 MARET 2010 PENDAPATAN DAN BIAYA NO. KETERANGAN 1. Pendapatan : a. Bunga Pinjaman b. Jasa Pelayanan c. Uang Pangkal d. Denda e. Deviden SPD f. Laba jual barang promosi

JUMLAH (Rp.) 12.814.700 0 0 3.026.500 3.402.750 1.076.500 ------------------------20.320.500

Jumlah Pendaptan 2. Biaya Operasional : a. Bunga Hutang b. Daperma c. Biaya Administrasi d. Bunga Bank XYZ e. Pajak f. Konsumsi g. Provisi h. Transport i. Bunga Simpanan anggota j. Biaya Lain-Lain

3.000.000 0 2.555.000 10.328.056 850.000 0 0 115.000 0 343.350 -----------------------17.191.406 -----------------------3.129.044 ------------------------

Jumlah Biaya SHU Bersih

Mengetahui,

Atangana, 31 Maret 2010

KETUA

BENDAHARA

81


HASIL PERHITUNGAN RATING No. Pemohon Rekening Nama Alamat Telephone

: 16-0102.13 :: KPRI-NEON IDA : : 8564444444

Disiapkan oleh : ARMANDA Tanggal : 03/12/2009 Keputusan : &Dilanjutkan

ITEM

SCORE

Analiysis Financial Current Ratio Cash Ratio Debt Asset ROA ROE Profit Margin Debt to Equity Analiysis Management

0.30 0.30 0.40 1.80 0.20 3.00 3.00

Pengalaman Pengurus dlm Mengurus Koperasi

Reputasi / Peringkat koperasi Jabatan Rangkap Pengurus Koperasi Penyelenggaraan RAT Berakhirnya masa kepengurusan tekait dg jatuh tempo kredit Pertumbuhan jumlah anggota Realisasi Penerimaan Simpanan wajib

5.00 2.80 3.60 0.60 4.20 2.70 0.30

Mekanisme pembayaran kewajiban oleh anggota Renc.peminjaman Modal luar tertuang dalam bukuk RAT Fasilitas Kredit yang pernah diterima Pemenuhan kelengkapan Permohonan kredit Tingkat komunikasi Keakuratan laporan keuangan

7.20 4.50 0.60 6.00 6.00 8.00

82


Analiysis Industry Prospek Usaha Simpan Pinjam Peningkatan Volume Usaha Simpan Pinjam

6.00 4.00

Jakarta, 04 Maret 2010 Total Score 70.50 Total Score Kejadian khusus 0.00 Risk Rating B Level Risk Medium -----------------------------------------------Total Score Akhir 70.50

Verifikasi

Disetujui oleh

(Account Officer)

(Ka.Bidang Kredit)

83


SISTEM PEMBERIAN KREDIT DAN EVALUASI KREDIT

ANALISA KUMULATIF :

ANALISA KUANTITATIF

- Lap.Keuangan - Ratio-Ratio

- Bank Checking - Trade Checking

ANALISA JAMINAN - Fisik - Non Fisik

CREDIT MEMO

KOMITE KREDIT

KREDIT DITOLAK

KREDIT CAIR

84


BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. 1. Persyaratan Umum Suatu Permohonan Kredit

Recommend Documents