BAB III URAIAN TEORI PAJAK AIR PERMUKAAN DAN DATA TARGET SERTA REALISASI PAJAK A. Uraian Teori 1.
Definisi Pajak Air Permukaan Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1. Kontribusi dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan kontribusi tersebut berupa uang (bukan barang) 2. Berdasarkan Undang-undang, pajak di pungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di pungut.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, untuk pengeluaran yang bermanfaat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air ynag terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat.
2.
Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan Adapun Ketentuan Umum Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 adalah sebagai berikut: 1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara 2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotonng pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan daerah 7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalende atau jangka waktu lain yang di atur dengan Peraturan Gubernur, paling lama 3 (tiga) bulan
kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang 8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai peraturan perundangundangan perpajakan daerah 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang 11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran
atau
penyetoran
pajak
yang
telah
dilakukan
dengan
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur 12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda
3.
Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar-dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 5. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Dispenda Provinsi Sumatera Utara 6. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara
4.
Objek Pajak Air Permukaan Objek Pajak Air Permukaan Adalah Pengambilan dan /atau Pemanfaatan Air
Permukaan, tidak termasuk Air Laut baik yang berada di Laut ataupun di Darat. Klasifikasi Objek Pajak air Permukaan dibagi atas Faktor Pengambilan dan Faktor Pemanfaatan. Adapun klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari Faktor Pengambilan terdiri dari 2 golongan yakni : a. Air Permukaan Tergenang (K-1) b. Air Permukaan Mengalir (K-II) Dan klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari Faktor Pemanfaatan juga di bagi 2 golongan yang terdiri dari : a. Air Permukaan untuk Industri (I) b. Air Permukaan untuk Non Industrin (Non-I)
Adapun hal-hal yang tidak termasuk dari Objek Pajak Air Permukaan Adalah: a. Pengambilan dan/atau Pemnafaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar Rumah Tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan b. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air Permukaan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
5.
Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan Dalam Perpajakan Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. Dalam subjek dan wajib Pajak Air Permukaan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana batasannya telah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan
6.
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan
a. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan 1. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA) 2. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Suatu Perkalian Harga Dasar Air (HDA) dengan Volume Air 3. Harga Dasar Air (HDA) adalah suatu Perkalian Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB) 4. Faktor Nilai Air (FNA) ditetapkan secara progresif sesuai jumlah Volume air di pakai, sedangkan Harga Air Baku (HAB) bersifat tetap dinilai dengan Rupiah 5. Perhitungan Penentuan besarnya Harga Air Baku (HAB) dan Harga Dasar Air (HDA) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, dan ketetapan dimaksud dapat ditinjau secara priodik sesuai keadaan dan kebutuhannya 6. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan oleh PDAM, PT. PERTAMINA dan PT. PLN (PERSERO) untuk Pembangkit Listrik penetapan Harga Dasar Air (HDA) nya diataur dalam Peraturan Gubernur 7. Setiap pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan wajib menyediakan dan memasang alat meter atau alat pengukur debit air sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Pejabat berwenang 8. Penggunaan alat meter atau alat pengukur debit air sah apabila telah di segel oleh Pejabat berwenang
9. Terhadap Wajib Pajak yang belum mempunyai meteran air, penentuan kubikasi pemakaian air dilakukan dengan penaksiran, Tata cara perhitungan penaksiran kubikasi Pemakaian atau Pemanfaatan Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. b. Tarif Pajak Air Permukaan Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur adalah sebesar 10% (sepuluh persen). c. Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Peruntukan perhitungan ini di golongkan pada beberapa jenis perhitungan, yaitu : 1. Perhitungan Faktor Nilai Air Permukaan Cara menghitung Faktor Nilai Air Permukaan : a. Faktor Nilai air Permukaan (air tergenang) untuk wajib Pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini b. Faktor Nilai air Permukaan (air mengalir) untuk wajib Pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini c. Faktor Nilai air Permukaan (air tergenang) untuk wajib Pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
d. Faktor Nilai air Permukaan (air mengalir) untuk wajib Pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 2. Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Cara perhitungan Harga Air Baku untuk Air Permukaan adalah : a. Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara proporsional ketingkat Investasi Rp. 150.000.000 b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1:2,5 (satu berbanding dua koma lima) c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkansepuluh tahuh d. Volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M3 atau 182.500 M3 selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi Cara menghitung Nilai Perolehan Air adalah : a. Mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku menjadi harga Dasar Air menurut bagian volume (segmen kubikasi) b. Harga dasar air dikalikan dengan besar volume menjadi Nilai Perolehan Air.
7.
Masa Pajak , Surat Pemberitahuan Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang Pajak Air Permukaan
1. Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan. Pada Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan, Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Setiap Wajib Pajak harus melaporkan data volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya setiap bulannya. SPTPD tersebut disampaikan ke Dinas selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak dan Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir Masa Pajaknya maka pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan atau data yang ada. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil pendataan dan atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan data tersebutlah ditetapkan besarnya Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan c. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 3. Pajak Terutang Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pajak terutang terhitung sejak diterbitkannya SKPD.
8.
Tata Cara Pembayaran Pajak Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak
terbitnya SKPD, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan/banding. Pembayaran Pajak harus lunas atau sekaligus ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara atau PT. Bank Sumut AC 623 atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Gubernur.
Pembayaran
Pajak
dilakukan
oleh
Wajib
Pajak
dengan
menggunakann SSPD, sesuai data yang ada pada SKPD, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan/banding.
9.
Mekanisme Pemungutan Pajak Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian kegiatan yang dimulai dari
perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai pada kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan dan Penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a.
Pendataan Potens
b.
Penetapan Pajak
c.
Penyoran Pajak
d.
Pennagihan Pajak
1. Pendataan Potensi Pendataan
objek/subjek
dilakukan
langsung
kelapangan
dengan
mempersiapkan data-data awal, petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh Ka.UPT Kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi :
a. Jenis Sumber Air Permukaan b. Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa) c. Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau) d. Ada tidaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang e. Ada tidaknya alat meter air, jika ada supaya dicatat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memungut Pajak Air Permukaan. Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendaatan tersebut dilaporkan kepada Kadispendasum untuk bahan masukan dan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. 2. Penetapan Pajak Proses
Penetapan
Pajak
dimulai
dari
penyampaian
Blanko
Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. Apabila tenggangan waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan SPTPD ke Kantor UPTD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk: a. Mempertanyakan, meminta SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak. b. Melakukan pemeriksaan data SPTPD dengan data alamat air. c. Mencatat Kubikasi air yang diambil dan di manfaatkan. d. Apabila meteran rusak peetugas UPTD membuat panaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu.
Setelah memproleh data lapangan berdasarkan SPTPD atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi, Maka langkah kedua adalah sebagai berikut: 1. Menghitung besarnya pajak trutang dengan teliti dan tepat. 2. Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketatapan Pajak Daerah. 3. SKPD yang telah ditanda tangani oleh Ka.UPTD dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima. 4. Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dalam sebulan. 5. Data SPTPD, SKPD, STPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran. 6. Apabila 7 hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka petugas harus menerbitkan surat teguran, 7 hari kemudian belum juga dibayar akan diberikan surat peringatan, 7 hari selanjutnya tetap belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa). Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka 3 hari setelah keluarnya surat paksa pejabat yang berwenang akan mngeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan represif, diaman tindakan ini merupakan tindakan terakhir untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah.
3. Penyetoran Pajak Berdasarkan SKPD, wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register Ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib Pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 pada PT. Bank Sumut yang ada diwilayah kerja UPTD. Penerimaan Hasil pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko. 4. Penagihan Pajak Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang dipakai adalah Blanko STPD yang ditanda tangani oleh Ka.UPTD. Penggunaan SPTPD dapat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya. Sejalan dengan tugas pokok Dispenda perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, antara lain sebagai berikut : a. Sosialisasi
oleh
petugas
lapangan
dengan
wajib
pajak
pada
saat
menyampaikan SPTPD maupun SKPD. b. Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif
c. Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke tempat wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya. e. Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan.
B. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2011 S/D 2015
Tahun
Target
Realisasi
Persentase (%)
2011
12.600.000.000
19.310.323.274
153,26
2012
12.600.000.000
28.170.835.002
223,58
2013
40.000.000.000
38.309.207.802
95,77
2014
60.000.000.000
68.524.532.854
114,21
2015*)
60.000.000.000
10.859.787.259 2015*) Keadaan s/d Mei 2015
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI A. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaransss 2011 S/D 2015 Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Daerah otonomi yang memiliki hak Ekonomi yang luas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Sumatera Utara dituntut untuk dapat mengisi keuangan daerah sendiri, baik melalui Pajak ataupun sumber-sumber kekayaan Daerah lainnya. Untuk membiayai keuangan daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-undang mengenai Pemungutan Pajak yaitu Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Air Pajak Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, dimana nantinya kontribusi dan Pajak ini diharapkan dapat membantu dan mengisi Keuangan Daerah. Berdasarkan target yang telah didapat oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara pada tahun 2011, 2012, dan 2014 mengalami peningkatan dan memenuhi target yang sudah ditentukan dan dilihat pada tahun 2012 hampir dua kali lipat dari target yang ditentukan hanya saja pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dan tidak memenuhi target sedangkan pada tahun 2015 belum bisa terlihat apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Pencapaian target penerimaan pajak air permukaan dapat di pengaruhi oleh beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh petuhas yaitu dengan kinerja dari aparat atau petugas pajak yang sangat mendukung pencapaian target yang telah di tetapkani. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarkat yang menjadi wajib pajak agar tujuan yang dicapai dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
B. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan Berdasarkan dari data target dan realisasi yang sudah dicapai bisa kita lihat sesuai dengan target hanya saja ada realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, itu terjadi karena beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas. Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Ardiansyah P. Siregar, SE. adapun maslahmalasah yang dihadapi adalah : 1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki meteran air, sehingga penetapan besaran air menggunakan sistem penaksiran 2. Banyaknya potensi yang ada dipedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi 3. Masih kurangnya personel petugas 4. Masih minimnya sarana dan prasarana pegawai
C. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan Pencapaian Target dan Realisasi yang sudah dicapai oleh petugas tak lepas dari upaya-upaya yangdilakukan petugas dilapangan ,diantaranya adalah : 1. Dalam hal ijin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan meteran, agar penetapan besaran air ditetapkan secara transparan. 2. Ditingkatkannya koordinasi baik dengan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam hal memperoleh potensi baru, sehingga menambah potensi penggunaan Air Permukaan. 3. Dimasing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) di pekerjakan Out Sourcing (OS) yang mana salah satu tugasnya menyampaikan SKPD ( Surat Kettetapan Pajak Daerah) ke masing-masing wajib pajak 4. Ditingkatkannya baik sarana maupun prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Air.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan diklasifikasikan sebagai berikut : a.
Pendataan Potensi
b.
Penetapan Pajak
c.
Penyetoran Pajak
d.
Penagihan Pajak
2. Mekanisme pemungutannya mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaporkan kepetugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengadakan pengawasan atas kebenaran pelaporan wajib pajak, menghitung, mengkaji, dan menyetor ke kas daerah. Dalam hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan 3. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsure pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara dibidang Pengelolaan dan Pendapatan daerah. 4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu 1 (satu) bulan kalender. Wajib Pajak melaporkan ke Dinas selambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak dengan mengisi SPTPD. 5. Saat pajak terutang adalah saat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan atau saat terbitnya SKPD yang ditanda tangani oleh kepala UPTD DISPENDAPSU. 6. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur adalah sebesar 10% (sepuluh persen) 7. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan adalah : a.
Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki meteran air, sehingga penetapan besaran air menggunakan sistem penaksiran
b.
Banyaknya potensi yang ada dipedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi
c.
Masih kurangnya personel petugas
d.
Masih minimnya sarana dan prasarana pegawai
8. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan adalah a.
Dalam hal ijin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan meteran, agar penetapan besaran air ditetapkan secara transparan.
b.
Ditingkatkannya koordinasi baik dengan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam hal memperoleh potensi baru, sehingga menambah potensi penggunaan Air Permukaan.
c.
Dimasing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) di pekerjakan Out Sourcing (OS) yang mana salah satu tugasnya menyampaikan SKPD ( Surat Kettetapan Pajak Daerah) ke masing-masing wajib pajak
d.
Ditingkatkannya baik sarana maupun prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Air.
B. Saran Untuk mengakhiri penulisan dari laporan PKLM ini, maka penulis memberikan saran-saran terkait dengan pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan. Adapun beberapa sarannya sebagai berikut : 1. Diharapkan pemerintah harus menjunjung tinggi azas keadilan dalam bertindak dan dalam pembuatan peraturan, agar peraturan daerah bisa terhindar dan bebas dari KKN. 2. Bagi wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang besar akan pembangunan daerah dan peduli pajak agar terus berkembang dan memiliki kualitas yang tinggi bagi masyarakat. 3. Pelaksana Pajak sebagaiknya melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan wajib pajak mengenai Pajak Air Permukaan, baik dari penetapan pajak, tarif pajak juga tatacara perhitungan Pajak. 4. Dilakukan peningkatan terhadap pemungutan pajak dengan memeriksa, mengawasi, dan mengadakan razia secara berkala terhadap wajib pajak maupun potensi yang ada.
5. Untuk
peningkatan
penerimaan
Pajak
Air
Permukaan
di
Kantor
DISPENDAPSU harus dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi yang ada untuk memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan 6. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi petugas khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman .
