ANALISIS TARGET DAN REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN PINANG
ABSTRAK
Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui besarnya target PBB dan juga untuk megetahui hambatan apa yang terjadi dalam melaksanakan target dan realisasi PBB. Pajak merupakan sumber pemasukan yang besar bagi Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pajak yang berasal dari daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan target PBB dilihat dari potensi dan perkembangan wilayah tersebut. Salah satu pajak yang diterima dari kecamatan Pinang adalah PBB.Besarnya PBB yang dibayarkan tergantung dari luas dan letak bangunan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan yang didapat dalam halnya perencanaan target kecamatan pinang tiap tahunnya mengalami kenaikan namun dalam penerimaan realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dan hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas terhadap wajib pajak dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.
Kata Kunci :Pajak Bumi Bangunan, Target , Realisasi
vi
ABSTRAK
Research purposes, isto determine thetarget oftax on landandbuildings, and alsotofind outwhat happenedobstaclesin implementing thetargetsandrealizationof taxeson land and buildings. Taxes are amajorsource ofrevenuefor the State,State Revenuein taxescanbe usedtoimprove thefacilities and infrastructurethat will befor thewelfare of the community. One of whichtaxesarederivedfromthelocalLand and Building Tax(PBB). targetsrisingland and building tax(PBB) in terms of potentialsanddevelopment ofthe region. One of thetaxes receivedfromPinangsub-districtisthe United Nations. The amountpaiddepends on theUnited Nationsthe
size
and
locationof
the
building.The
research
method
usedwas
aqualitativedescriptiveapproach. The conclusioninthe caseplanningtargetsnutdistrictseach yearhas
increasedbuttherevenuerealizationis
stillfarfromthe
target
set
bythe
governmentandit happensbecause ofa lackof socializationgivento taxpayersandofficialsstilla lack ofawareness ofthetaxpayerto paytax on landandbuilding.
vi
PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum.Jadi, segala sesuatu yang terjadi telah diatur dan disusun dalam Undang – Undang, khususnya dalam bidang perpajakan itu sendiri.Saat ini pajak merupakan penerimaan Negara yang paling besar dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, yang digunakan khususnya untuk pembangunan yang digunakan bersama. Penerimaan Negara yang meningkat juga didukung oleh wajib pajak yang paham akan kesadaran tentang pentingnya pajak untuk Negara, sehingga terjadi timbal – balik yang saling menguntungkan antara wajib pajak dengan pemerintah. Penerimaan Pemerintah dari sektor pajak setiap tahunnya harus ditingkatkan dikarenakan melalui pajak yang diterima oleh Negara, Pemerintah dapat mengalokasikan dananya untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan Negara Indonesia.Salah satu pajak yang berasal dari daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB mulai berlaku sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. PBB merupakan cara pemerintah untuk memperoleh pemasukan bagi Negara. Kecamatan Pinang merupakan salah satu kecamatan yang menghasilkan penerimaan PBB.Besarnya PBB yang dibayarkan tiap Wajib Pajak berbeda-beda tergantung dari luas dan letakobjek pajak yang menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Namun NJOP setiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya, Perbedaan NJOP ini disebabkan oleh faktor klasifikasi bumi dan bangunan.Faktor kbumi yang perlu diperhatikan adalah letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain, sedangkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bangunan adalah: bahan yang digunakan, rekayasa, letak, serta kondisi lingkungan dan lain-lain. Pentingnya Peneliti ingin membahas tentang topic anlisis target dan realisasi pajak bumi dan bangunan pada kecamatan pinang,karena peneliti ingin mengetehui Seberapa besar target penerimaan PBB pada kecamatan Pinang dan juga ingin mengetahui usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB serta hambatan apa saja yang dihadapi untuk mencapai target PBB.Peneliti memilih Kecamatan Pinang untuk melakukan penelitian dan pengamatan karena perkembangan di kecamatan Pinang yang semakin pesat serta semakin padat penduduk dan lokasinya yang strategis dapat menambah penerimaan PBB pada kecamatan Pinang. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan dan juga memberikan sanksi yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran yang diberikan dari kecamatan diterukan kepada RT dan diberikan kepada wajib pajak. Rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini.Apakah usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB dan juga hambatan apa saja yang dihadapi untuk mencapai target PBB. Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut :Penelitian Lapangan. Pada metode penelitian lapangan, Penulis melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung dengan mendatangi Kecamatan Pinang untuk memperoleh data dan informasi yang akurat danMelakukan pengumpulan data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian.
vi
HASIL DAN BAHASAN
PEMBAHASAN
Analisis data yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan target dan realisasi penerimaan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dan melakukan analisis tingkat pencapian untuk mengetahui tingkat penerimaan PBB pada kecamatan Pinang. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas tingkat pencapaian antara realisasi dan rencana penerimaan PBB.Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data PBB pada kecamatan Pinang.
4.1
Penerimaan ketetapan dan target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pinang
Dalam merealisasikan Target penerimaan PBB dibebankan kepada kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah yang menetapkan besarnya target yang harus dicapai atau direalisasikan daerah yang bersangkutan untuk satu tahun anggaran.dengan cara penetapan target terhadap objek PBB pada masing-masing wilayah. Penetapan target penerimaan PBB untuk setiap daerah didasarkan pada ketetapan PBB yang dikirim daerah ke pusat. Penetapan target secara keseluruhan harus melihat perkembangan di masing-masing wilayah. Dalam hal ini Pemerintah diharuskan membuat rencana penerimaan untuk setiap daerah dari sektor PBB.
Tabel 4.1 Ketetapan Pokok PBB Kecamatan Pinang Tahun 2009-2011 Tahun
Pokok Ketetapan PBB(Rp)
Peningkatan(%)
2009
6.973.468.638
18,72
2010
7.893.231.195
13,19
2011
9.009.158.017
14,13
Sumber: Kantor Kecamatan Pinang
Dalam tabel diatas dapat kita lihat Ketetapan PBB mengalami perubahan setiap tahunnya disebabkan adanya perubahan pada jumlah wajib pajak, hal ini terjadi karena adanya mutasi objek pajak atau karena wajib pajak meninggalkan daerah tertentu dan tidak melapor, Perubahan ketetapan juga terjadi disebabkan karena kenaikan NJOP. Dalam halnya penetapan target yang ingin dicapai didasarkan pada pokok ketetapan PBB dan besarnya target yang ingin dicapai 80%. Dari ketetapan pada tahun tersebut. Penyusunan bersanya target ditetapkan oleh Kanwil Banten. Tabel dibawah ini memperlihatkan ketetapan pokok PBB serta target dan realisasi penerimaan PBB.
vi
Target Penerimaan PBB Kecamatan Pinang Tahun 2009-2011 Tabel 4.2 Tahun 2009 2010
Target Penerimaan 5.578.774.911 6.314.584.956
Peningkatan(%) 18,68 13,19
2011
7.207.326.417
14,14
Sumber : Kantor Kecamatan Pinang, diolah Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah target penerimaan PBB dari tahun 2009 sampai 2010 mengalami perubahan. Pada tahun 2009 target penerimaan sebesar Rp. 5.578.774.911 Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.314.584.956,-.. Tahun 2011 rencana penerimaan sebesar Rp 7.207.326.417,-.
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Pinang Tahun 2009-2011 Tahun 2009
RealisasiPenerimaan (Rp) 3.652.319.216
Peningkatan (%) 2,28
2010
3.710.085.324
1,58
2011
4.243.087.188
14,37
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 3.652.319.216,sedangkan pada tahun 2010 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 3.710.085.324 ,- hal ini menunjukan adanya peningkatan penerimaan PBB dari tahnun sebelumya. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 4.243.087.188,- hal ini menunjukan pada tahun 2011 terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan PBB. Hal ini terjadi karena pada tahun 2011 terjadi lonjakan yang cukup besar dalam penerimaan realisasi PBB karena disebabkan oleh wajib pajak yang dulu sempat menunda sudah mulai membayar tunggakannya dan adanya kenaikan NJOP pada kecamatan ini.
4.2
Analisis Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan PBB kecamatan Pinang
Realisasi PBB dalam halnya dicapai atau tidaknya suatu target PBB dapat dilihat dari realisasi PBB yang didapat dibandingkan dengan target yang ditentukan. Jika suatu realisasi sama atau bahkan melebihi target, maka target tersebut dapat dikatakan tercapai, Jadi untuk menghitung besarnya penerimaan PBB yang didapat dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:
vi
Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2 diatas dapat diperoleh perhitungan: -
Tahun 2009:
Tahun 2010
Tahun 2011
Tabel 4.4 Tingkat Pencapaian Target Kecamatan Pinang Tahun 2009
Target Penerimaan(Rp) 5.578.774.911
Realisasi(Rp) 3.652.319.216
Tingkat Penerimaan (%) 65,46
2010
6.314.584.956
3.710.085.324
58,75
2011
7.207.326.417
4.243.087.188
58,88
Sumber: Kantor Kecamatan Pinang, diolah Dari perhitungan yang diterima oleh kecamatan Pinang diatas kita dapat melihat bahwa target penerimaan PBB pada tahun 2009 sebesar Rp 5.578.774.911,- dan realisasi penerimaan pada tahun 2009 sebesar Rp 3.652.319.216,- kemudian pada tahun 2010 target penerimaan sebesar Rp 6.314.584.956,- dan pada tahun 2010 realisasi penerimaan sebesar Rp 3.710.085.324,- dan pada tahun 2011 target penerimaan sebesar Rp 7.207.326.417,- dan tingkat penerimaan sebesar Rp 4.243.087.188,-. Dapat kita pada tabel berikut dari tahun 2009 sampai 2011 tidak ada yang dapat mencapai target yang ditentukan.Peningkatan penerimaan pada tahun 2010 lebih cenderung menurun karena walaupun potensinya cukup besar namun tidak diimbangi oleh kesadaran wajip pajak dalam
vi
membayar PBB. Pada tahun 2011 baru ada peningkatan menjadi 58,88%. meskipun masih sangat sedikit tetapi sudah ada peningkatan. Realisasi penerimaan masih jauh dari target disebabkan oleh tidak adanya surat tagihan sehingga wajib pajak yang menunggak PBB selama bertahun-tahun tidak dikenai peringatan apapun, adanya NOP ganda yang dapat menyebabkan realisasi menjadi kecil dan juga tingkat ketaatan wajip pajak yang masih belum taat dalam membayar PBB. Usaha- usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB Berikut ini adalah usaha yang dilakukan kecamatan Pinang untuk meningkatkan penerimaan PBB yaitu: 1.
2. 3.
Petugas kecamatan dan kelurahan harus lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan dilapangan, Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penempelan stiker PBB kepada warga agar menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak. Adanya kerjasama antara petugas kelurahan dan ketua RT setempat untuk menghimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Melakukan pemasangan spanduk pada setiap kelurahan dan di setiap jalan yang padat penduduk agar menarik minat wajib pajak untuk membayar PBB dan juga tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan PBB.
Faktor- faktor penghambat dalam penerimaan realisasi PBB Setelah melakukan penelitian dan dilakukan analisa pada kecamatan Pinang ditemukan beberapa penghambat dalam merealisasikan penerimaan PBB yaitu: 1.
2. 3. 4.
Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, Wajib pajak lebih memilih menunda dari pembayaran PBB dengan alas an tidak ada waktu untuk membayar dan tidak dapat SPPT dari petugas ataupun RT/RW. Kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas kecamatan atau kelurahan tentang manfaat membayar PBB. Petugas kecamatan juga harus memperbaiki sistem dengan memperbanyak lokasi jemput bola, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayar PBB. Harus diberikannya sanksi yang tegas bagi setiap wajib pajak yang selalu menunda pembayaran PBB terlebih sampai bertahun-tahun tidak membaya karena tanpa sanksi yang tegas maka sulit pemerintah untuk mencapai target PBB.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 1-4, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: 1. Dalam melakukan perhitungan target di kecamatan Pinang yang terbagi dalam 11 kelurahan hasil perhitungan targetnya berbeda-beda disetiap kelurahan. Terjadinya perbedaan karena disetiap kelurahan SPPT wajib pajak jumlahnya berbeda dan nilai NJOP disetiap kelurahan pun berbeda tergantung dari lokasinya yang strategis dan padat penduduknya. 2. Dalam halnya realisasi PBB pada kecamatan Pinang yang terbagi dalam 11 kelurahan hasil perhitungan realisasi PBB juga berbeda-beda setiap tahunnya. Realisasi PBB setiap tahunnya menjadi alat ukur kelurahan akan potensi wilayahnya dalam setiap tahunnya, Akan tetapi dari hasil yang didapat dari kecamatan Pinang, hanya 1 kelurahan yang berhasil mencapai dari target yang ditetapkan sedangkan kelurahan lainya lebih
vi
3.
cenderung naik meskipun ada 1 kelurahan yang mengalami penurunan terhadap realisasi PBB. Dari hasil yang telah didapatkan dari kecamatan Pinang dalam melakukan pencapaian realisasi PBB, petugas dari kecamatan dan kelurahan mempunyai kendala-kendala yang dihadapi seperti tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB serta kurangnya sosialisasi dari petugas kecamatan ataupun kelurahan mengenai manfaat membayar PBB.
Adapun saran yang akan disampaikan penulis yang mungkin dapat bermanfaat untuk pihak terkait dan masyarakat. Saran untuk kecamatan Pinang, Pihak terkait serta wajib pajak a. Kecamatan harus memberikan penyuluhan kepada kelurahan untuk lebih memperbanyak program jemput bola dalam pembayaran PBB. b. Pihak kecamatan dan kelurahan harus memberikan teguran yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB. c. Kepada kecamatan dan kelurahan untuk segara memasangkan spanduk dan selogan tentang pembayaran PBB. d. Menghimbau kepada wajib pajak agar segera membayarkan PBB dengan tepat waktu karena hasil dari pembayaran PBB dapat meningkatkan sarana dan prasarana wilayah tersebut.
vi
