BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Baik Ketahanan Pangan Maupun

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Baik Ketahanan Pangan Maupun Penyuluhan Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan pertanian beserta kebijakan pendukung lain yang terkait. Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis, yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek: (1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian (pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha, dan tanpa adanya insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kata kunci dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik agribisnis. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan beberapa azas, yaitu:

| Rencana Kerja BKPPP Kabupaten Bandung 2013 43

-

Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi setempat.

-

Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.

-

Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.

-

Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan

tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya ialah: -

Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.

-

Perlunya apresiasi

tentang

biaya, manfaat, dan

dampak terhadap

pembangunan wilayah. -

Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.

-

Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan.

Ada bebrapa hal yang harus dikembangkan dalam mencapai kebijakan kebijakan tersebut yaitu dengan :

3.1.1.

PengembanganTeknologi Pengembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi akan mencakup spektrum teknologi yang sangat luas dari teknologi yang terkait dengan teknologi pengembangan sarana produksi (benih, pupuk dan insektisida), teknologi pengolahan lahan (traktor), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola tanam, pergiliran varietas), teknologi pengendalian hama terpadu (PHT). Teknologi

pertanian

berperan

penting

dalam

mendukung

pengembangan pertanian pangan di areal pengembangan baru (ekstensifikasi). Pengembangan lahan pertanian baru, menurut kondisi


agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi: (1) lahan sawah cetakan baru, (2) lahan kering (ladang atau di bawah naungan), dan (3) lahan rawa (pasang surut dan lebak). Sudah barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik. 3.1.2.

Diversifikasi Produksi Pangan Diversifikasi produksi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat

bagi

upaya

peningkatan

pendapatan

petani

dan

memperkecil resiko berusaha. Diversifikasi produksi secara langsung akan mendukung upaya penganekaragaman pangan (diversifikasi konsumsi pangan) yang merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Ada dua bentuk diversifikasi produksi yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu: -

Diversifikasi komoditas

horizontal; unggulan

yaitu sebagai

mengembangkan “core

of

usahatani

business”

serta

mengembangkan usahatani komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. -

Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut kesesuaian kondisi agro ekosistemnya, dengan demikian akan mendorong pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah serta mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah.

3.1.3.

Pola Konsumsi dan Produksi Produk pangan pada umumnya mengikuti pola produksi musiman, sedangkan kebutuhan pangan harus dipenuhi sepanjang tahun. Selain itu, produk pertanian pada umumnya cepat rusak (perishable). Dalam kondisi demikian maka aspek pengolahan dan penyimpanan menjadi hal penting dalam upaya penyediaan pangan secara kontinyu. Di


Kabupaten Bandung, produksi pangan tersebar menurut kondisi agro ekosistem dan geografinya, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh pelosok daerah, baik yang tinggal di daerah pedesaan mauipun kelurahan. Dengan demikian, aspek transportasi dan distribusi pangan menjadi sangat vital dalam rangka penyediaan pangan yang merata bagi seluruh penduduk di Kabupaten Bandung. Dalam mengatasi permasalahan penyediaan pangan antar waktu dan antar tempat tersebut, teknologi pasca panen dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi baik pada saat panen (mengurangi kehilangan hasil), pengolahan hasil, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Efisiensi yang dimaksud dalam hal ini mencakup aspek efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis mencakup upaya mengurangi

kehilangan

memperlancar

arus

hasil,

mempertahankan

perpindahan

barang.

kualitas,

Sedangkan

dan

efisiensi

ekonomis berupa penghematan biaya untuk pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian. Dengan demikian selisih harga (disparitas harga) antar wilayah dan antar waktu diharapkan menjadi lebih kecil. Pengembangan teknologi pasca panen juga mempunyai peran untuk pengembangan produk pangan (product development) dan penciptaan nilai tambah (value added) bagi bahan pangan. Dengan pengembangan produk, bahan pangan yang mempunyai nilai tambah rendah dapat diolah menjadi berbagai produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Pada saat yang

sama

kegiatan

pengolahan

tersebut

dapat

menciptakan

pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan. Sebagai contoh ubikayu dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti tapioka, tepung, chips, gaplek, seriping, mie dan alkohol. Melalui pengolahan sekunder, tapioka atau tepung singkong dapat diolah antara lain menjadi roti, kue, mie, lem, bahan kosmetika, dan bahan farmasi. Sedangkan Kebijakan Nasional tentang Penyuluhan tertuang dalam Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem


Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan untuk itu di dalam revitalisasi pertanian, perikanan, dan Kehutanan dilaksanakan melalui empat langkah kebijakan pokok, yaitu: (1) peningkatan kemampuan petani dan penguatan kelembagaan pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan; (3) peningkatan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian; (4) pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Keempat langkah kebijakan pokok tersebut menjadi acuan utama dalam mengarahkan program pembangunan yang meliputi (1) Program Peningkatan

Ketahanan

Pangan;

(2)

Program

Pengembangan

Agrobisnis; (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (4) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan; (5) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kelima program utama tersebut didukung pula oleh program pembangunan dari bidang dan sektor lain. Kebijakan pokok dan program pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. Selama ini telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas. Langkah kebijakan tersebut didasarkan pada penanganan faktor fundamental yang menjadi akar tantangan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan

dan

kehutanan. Pada prinsipnya penanganan

faktor

fundamental yang menjadi penghambat tercakup dalam Pancayasa, yang meliputi (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset, dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;

(3) revitalisasi sistem penyuluhan melalui

penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan;

(5)

penciptaan

sistem

pasar

pertanian

yang


menguntungkan petani/peternak. Kelima unsur Pancayasa tersebut merupakan solusi fundamental karena perbaikan pada tiap-tiap unsur menyebabkan kokohnya pondasi struktur pertanian. Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan pembangunan pertanian,

perikanan,

pendekatan

kawasan,

peternakan yang

dan

focus

kehutanan

kegiatannya

menggunakan sesuai

dengan

keunggulan komparatif dengan menyinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki, mengembangkan pola-pola integrasi tanaman dengan ternak, dan memperkuat kelembagaan petani. Pembangunan pertanian tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersifat penyediaan public good, seperti infrastruktur, penyuluhan, pelatihan, dan fasilitasi pembiayaan . 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tujuan

dan

sasaran

pembangunan

merujuk

kepada

evaluasi

pembangunan tahun 2011 dan tahun berjalan 2012, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2013 yang merupakan tahun ketiga masa RPJMD Kabupaten Bandung 2010 - 2015, maka pembangunan tahun 2013 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015, maka tujuan dan sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut:. 3.2.1.

Tujuan dari Rencana Kerja tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yaitu: a.

Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Strategi: -

Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

-

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.

-

Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan)


b.

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan Strategi: -

Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan;

-

Peningkatan kemampuan lembaga petani;

-

Meningkatkan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian,

perikanan dan kehutanan; -

Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis;

-

Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan;

-

Pengembangan

sarana

dan

prasarana

penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan; 3.2.2.

Sasaran yang yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2013 yaitu sebagai berikut: -

Terpenuhinya

kecukupan

pemenuhan

pangan

dan

gizi

masyarakat; -

Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Bandung;

-

Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat;

-

Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah di Kabupaten Bandung;

-

Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk;

-

Meningkatnya Usaha Agribisnis berbasis Komoditas Unggulan di Perdesaan;

-

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pertanian, perikanan dan kehutanan;

-

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan;


-

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan kelembagaan tani pertanian, perikanan dan kehutanan;

-

Meningkatnya dukungan Prasarana

dan Sarana penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan.

3.3

Program dan Kegiatan Adapun rincian program dan kegiatan menyangkut indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana sebagai berikut: I.

No

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi

Dana Indikatif (Rp)

Sumber Dana

1. Penyedian Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan pendukung administrasi perkantoran 2.

Petugas/Aparat Administrasi Surat menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik

3.

BKPPP 2.700.000,- APBD

Kantor BKPPP dan Kantor UPT

BKPPP 48.000.000,- APBD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya STNK kendaraan dinas (Roda 4 dan 2)

Aparatur pemegang Kendaraan dina dan oprasional BKPPP

BKPPP 11.000.000 APBD

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan

Aparatur Penyusunan Laporan Keuangan, PJ,RKA dan DPA

BKPPP

6.000.000

APBD

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT

Petugas aparat Kebersihan BKP3


Aparatur yang membutuhkan Alat Tulis kantor


7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan UPT

Aparatur BKPPP yang membutuhkan barang cetakan dan penggandaan



8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penerangan yang baik Ruangan kantor BKPPP setiap ruangan


9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor BKPPP dan Kantor UPT


10. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

11.

Aparatur BKPPP yang membutuhkan Peralatan Rumah Tangga dan peralatan dapur


Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya bahan bacaan berupa Aparatur BKPPP yang senang Koran dan Buku Pertanian membaca dan meningkatkan Pengetahuan


12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Peserta Rapat, minuman Harian dan Rapat Dinas Tamu,masyarakat yang datang maupun Staff ke BKPPP


13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

14.

Aparatur yang ditugaskan melaksanakan rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Terpasilitasinya Penyuluh dan THL-TBPP


15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah


16. Kegiatan Peringatan Hari-hari Bersejarah Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah



II.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Dana Sumber Indikatif (Rp) Dana

Lokasi

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Gd. Kantor dan Rumah Dinas di UPT BKPPP.

363.088.800 APBD

2. Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya peralatan penunjang kerja BKPPP dan UPT

Aparatur BKPPP yang membutuhkan peralatan penunjang kerja

BKPPP

25.000.000 APBD

UPT

500.000.000 APBD

Bojongsoan g, Ciwidey, Pacet, Soreang dan Solokanjeru k

794.611.200 APBD

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gd. kantor BKPPP, Aparatur kantor UPT dan UPT secara baik dan teratur

4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 164 unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada kantor BKPPP

III. No 1.

Program peningkatan disiplin aparatur Indikator Kinerja

No

Kelompok Sasaran

Lokasi

Dana Indikatif Sumber (Rp) Dana

Kegiatan Pengadaan pakaian khusus penyuluh lapangan Terpenuhinya pakaian perlengkapan penyuluh lapangan

IV.

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT

Terpenuhinya Pakaian penyuluh lapangan

BKPPP

100.000.000

APBD

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


1. Kegiatan Penialaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh

Penyuluh BKPPP

BKPPP

30.000.000

APBD


V.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No 1.

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


Kegiatan Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan capaian BKPPP kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP, RENJA, LAKIP, LAPTAH, dan Lap. Kegiatan Pangan dan Penyuluhan (Data Base)

BKPPP

150.000.000

APBD

2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 3.

Aparatur

BKPPP

5.000.000 APBD

BKPPP

5.000.000 APBD

BKPPP

4.000.000 APBD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran

Aparatur

4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Aparatur

JUMLAH BELANJA WAJIB SKPD

3.077.074.000

BELANJA LANGSUNG PROGRAM VI. No

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


1. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Terlatihnya kelompok tani dalam olah pangan berbasis agribisnis Hortikultu

2.

Peningkatan SDM, Pelayanan Penyuluh Pertanian, kesehatan dan kulaitas hidup, Ekonomi, Pertanian,

Kec. Cicalengka Ds Nagrog, Kec. Banjaran Ds. Ciapus, Kec. Pangalengan Ds. Margamukti, Lamajang & Pulosari, Kec. Bojongsoang Ds Bojongsoang, Bojongsari, Cibodas, Kec. Pacet, Kec. Solokanjeruk, 8 UPT,

474.600.000 APBD

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis


Terbinanya kelompok Rakor PUAP, Pelatihan usaha ekonomi produktif Penyuluh dan Monev, berbasis pertanian di Bangsa Prorasa perdesaan dan tumbuhnya lembaga ekonomi perdesaan 3.

Kab. Bandung

570.000.000 APBD

Se-Kab. Bandung

400.000.000 APBD

Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani Tersusunnya Programa Penyuluhan secara sistematik untuk memeberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan

VII. No

Penyuluh

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi

Dana Indikatif (Rp)

Sumber Dana

1. Kegiatan Penanganan Daerah rawan Pangan Terlaksananya rakor DKP sebagai Rekomendasi untuk sinergitas kebijakan pembangunan ketahanan pangan.

Meningkatnya Kec. Pasirjambu 250.000.000 APBD kesadaran masyarakat Rancabali, terhadap konsumsi Pangalengan,Ciparay,Pa pangan dan gizi yang cet, Kertasari, berimbang dan aman, Cikancung, Paseh, Ibun,Cilengkrang Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi 2. Produksi Pangan Tersusunnya Neraca Bahan Tersedianya laporan Kab. Bandung 100.000.000 APBD Makanan, (NBM) dan Pola kondisi ketahanan Pangan Harapan (PPH), pangan dan Perhitungan indikator SPM penyediaan data SPM Kabupaten bandung Kabupaten Bandung

3.

Kegiatan Analisa Penyusunan Konsumsi Pangan Tersedianya laporan kondisi ketahanan pangan dan penyediaan data SPM Kabupaten Bandung

4.

100.000.000 APBD

31 Kecamatan

150.000.000 APBD

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan Terlaksananya monitoring, Masyarakat Miskin sosialisasi dan evaluasi Penerima Beras program Raskin ke setiap Raskin Rumah Tangga Sasaran (RTS)

5.

Kab. Bandung

Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan


Terlaksananya percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang beragam,bergizi seimbang,dan aman yang berbasis Sumber daya lokal melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi terhadap aparatur dan masyarakat serta promosi pangan olahan berbasis sumber daya lokal. 6.

570.000.000 APBD

Kab. Bandung

100.000.000 APBD

Kegiatan Pemantauan Analisis dan Harga Pangan pokok Tersedianya data dan Tercapainya informasi koomoditas pangan stabilitas pangan yang strategis pokok

7.

31 Kecamatan

Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah Terlaksananya Pelatihan Kelompok Lumbung Lumbung Pangan dan Terbinanya kelompok lumbung Pangan di Pedesaan

Desa Tanjungwangi Kec. 400.000.000 APBD Cicalengka, Desa Mandalawangi Kec. Nagreg, Desa Babakan Kec. Ciparay, Desa Mekarmanik Kec. Cimenyan, Desa Cihawuk Kec. Kertasari, Desa Tanjungsari Kec. Cangkuang

8. Kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya Pemantauan dan Sosialisasi Pendampingan di Desa Mandiri Pangan.

Kelompok Afinitas, Tim Pangan Desa, Tim Teknis Kabupaten Serta Para Pendamping

DS. Rancatungku, Kec. 350.000.000 APBD Pameungpeuk, Ds. Ancolmekar Kec. Arjasari, Ds. Panyadap Kec. Soljer, Ds. Haurpugur Kec. Rancaekek

9. Pengembanagna lumbung pangan desa Terlaksananya lumbung Optimalnya pangan desa dan masyarakat pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan desa dan masyarakat 10.

Kab. Bandung

200.000.000 APBD

Kegiatan Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Percepatan penganeka ragaman komsumsi Pangan dan gizi masyarakat yang

Lembaga Distribusi Desa tegalluar Kec. Pangan Masyarakat Bojongsoang

150.000.000 APBD


beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal. 11.

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksannya SosialisasiKeamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.

Pengawasan dan Pasir jambu, Ciwidey, Pembinaan serta uji Rancabali, Lab Komoditas hasil Pangan Segar pelaku usaha. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan 12. Menurunya konsumsi beras 1,5% per-tahun.

Pengembangan 5 Kecamatan pangan lokal sesuai dengan kearipan dank ke khasan daerah untuk meningkatakan diversifikasi pangan lokal 13. Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung

VIII.

Mengoptimalkan Kab. Bandung tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dan perkembangan keadaan saat ini.

75.000.000 APBD

100.000.000 APBD

200.000.000 APBD

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

No

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Berkembangnya penerapan Penyuluh teknologi tepat guna pertanian, perikanan dan Kehutanan di kelompok tani dengan bimbingan para penyuluh

8 UPT, Kab. Bandung 245.000.000

APBD

2. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna .

Agroforestry, Bintek Cikancung,Pacet, Produksi Kopi, Ciwidey,Cilenng, Biofarmaka Krang, Soreang,Bojong, Soang,Cilengkrang, Cikancung, Solokanjeruk

130.000.000

APBD


3. Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Terlaksananya Pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya kelompok lumbung Pangan di Pedesaan

IX. No

Demplot Ciparay, Pacet, intensifikasi Kertasari pekarangan, sayuran organik, KBD/KBR, sistem tanam legowo, hijauan makanan ternak, padi varietas unggul INPARA, padi sawah

160.000.000

APBD

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


1. Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Meningkatkan produksi tanaman melalui penyuluhan peningkatan produksi

X. No

Penyuluh

8 UPT, Kab. Bandung

60.000.000

APBD

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja

Lokasi


1. Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku kelompok tani

Penyuluh

8 UPT, Kab. Bandung

216.500.000

APBD

UPT Soreang dan Ciwidey

50.000.000

APBD

8 UPT-PPP

150.000.000

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku kelompok tani.

Penyuluh

3. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Peningkatan Optimalisasi peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan swadaya, vaksinasi ternak/kesehatan hewan, budidaya padi hemat air (IPAT-BO), budidaya ikan sistem organik bagi penyuluh, sertifikasi kebun/GAP/SOP, PHT terpadu sayuran

Penyuluh


XI. No

Program Kajian sistim penyuluhan perikanan Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

1. Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Mengembangkan sistem penyuluhan Penyuluh perikanan melalui Kajian Sistem Peternakan Penyuluhan Perikanan

XII. No

No

UPTD Jatiwangi, Kabupaten, Cinagara, Pacet, Cikancdung, Cilengkrang, Ciwidey, Soreang dan Banjaran


59.400.000

APBD

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

1. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Bintek peternakan dibalai peternakan, Penyuluh bintek SOP pengelolaan susu sapi, Peternakan bintek penyamakan kulit kelinci, bintek pengendaliaan hama penyakit ternak

XIII.

Lokasi

Lokasi

Ds. Cinagara, Pacet, Cikancung, Cilengkrang, Ciwidey, Soreang dan Banjaran


169.600.000

APBD

Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Lokasi


1. Kegiatan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Berkurangnya dampak kerusakan hutan Penyuluh melalui penyuluhan perlindungan dan Kehutanan konservasi sumber daya Hutan JUMLAH BELANJA PROGRAM SKPD JUMLAH TOTAL KESELURUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

8 UPT

190.000.000

APBD

5.679.500.000 Rp. 8.756.574.000


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Baik Ketahanan Pangan Maupun

Recommend Documents