BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PRODUK ELEKTRONIK. Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PRODUK ELEKTRONIK

A. Pengertian Jual Beli Produk Elektronik 1. Pengertian Jual-Beli Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan pengertian jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian yang diberikan oleh pasal diatas, maka dalam jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu : a). Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. b). Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari suatu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “koopen verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual)

sedangkan yang lain “koopt” (membeli). Dalam

Bahasa Inggris jual-beli disebut hanya dengan “sale” saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut penjual), begitu pula dalam Bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam Bahasa Jerman dipakainya perkataan “kauf” yang berarti “pembelian”.17

17

R.Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh, (Bandung : Citra Aditya,)

Hal.2.

Universitas Sumatera Utara

2. Pengertian Produk Elektronik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Produk diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. 18 Agnes M.Taor mengartikan produk adalah “semua benda bergerak atau tidak bergerak.” 19 Apabila dilihat dari pengertian diatas maka produk adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha sehingga benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. Oleh karena itu Produk Elektronik (Laptop) adalah suatu benda bergerak yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik. 3. Pengertian Jual Beli Produk Elektronik Dari uraian diatas, yaitu dari pengertian jual-beli dan pengertian produk elektronik maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian dari jual beli produk elektronik. Jual beli produk elektronik adalah suatu perbuatan hukum, yang mana terjadinya suatu persetujuan antara satu pihak yang mana pihak tersebut mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan yaitu produk elektronik kepada pihak lain dan pihak lain tersebut membayarkan harga benda tadi yaitu produk elektronik sesuai dengan harga yang telah disepakati. 18

Tan Kamello, Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing di Pasar Nasional. (Medan : Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum Perdagangan, 1998). Hal.3 19 Ibid, Hal. 8.


B. Perjanjian Jual Beli Produk Elektronik Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang biasa timbul dengan sendirinya seperti yang sering ditemukan dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orangtuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam hukum perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” atau “rechtshandeling”. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat kita peroleh suatu persamaan pengertian perjanjian jual beli, yaitu suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal-balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Maka dari pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian perjanjian jual beli produk elektronik, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan timbal-balik antara pihak satu


selaku penjual yang berjanji untuk meenyerahkan suatu produk elektronik kepada pihak lain yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur – unsur pokok (essentialia) perjanjian jual – beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual – beli harus sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu pula pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. 20 Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam ketentuan berikut “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar ” (Pasal 1458 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Jadi jual beli tidak lain adalah

merupakan “persesuaian kehendak” (wills overeenstemming) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi essensialia perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika suatu barang atau objek jual beli tidak dibayar dengan suatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Dalam lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, jual beli yang terjadi adalah jual beli antara “tangan-ketangan”, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi (misal pengadilan), dan tidak perlu dimuka umum. Bentuk jual belinya pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak seperti produk elektronik laptop, cukup dilakukan dengan

20

R.Subekti, Op.Cit. Hal.3


lisan. 21 Kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek bendabenda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk “akte jual beli”. Tujuan akte itu hanya sekadar mengimbangi jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis (juridische levering) disamping penyerahan nyata (feiteljke levering). Bertitik tolak dari pengertian benda atau barang, ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek jual-beli ialah segala sesuatu yng bernilai harta kekayaan (vermogen). Bukan hanya benda yang dapat dilihat wujudnya tetapi semua benda yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata atau yang tidak berwujud. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1332 BW, “hanya barang-barang yang bias diperniagakan saja yang boleh jadi objek persetujuan. Oleh karena itu, apa saja yang dapat dijadikan objek persetujuan dengan sendirinya dapat dijadikan objek jual beli, asalkan benda yang jadi objek jual beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat persetujuan jual beli tersebut sudah ada atau tidak gugur pada saat persetujuan jual beli diperbuat maka jual beli dianggap sah. 22 Dalam hal maksud penyerahan benda yang dijual, tentu termasuk “penyerahan hak milik”. Kurang tepat rasanya, seseorang yang membeli barang, hanya menerima barangnya saja, tanpa ada maksud untuk menguasai dan memilikinya. Memang seperti yang diperingatkan Pasal 1459 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, hak milik tidak dengan sendirinya menurut hukum berpindah kepada pembeli. Melainkan milik itu baru berpindah sesudah barang yang dibeli diserahkan sesuai dengan aturan penyerahan yang ditetapkan. 21

M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986).

Hal. 181. 22

M.A. tgl. 23 Desember 1970 No.689K/ Sip/1969, Yurisprudensi Indonesia, M.A. R.I. 1972. Hal.210.


Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan juga adalah Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya (levering) belum dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Cara penyerahan dan berpindahnya hak milik bergantung pada macam atau jenis benda yang akan diserahkan. Macam –macam benda atau barang yang dimaksud sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Kebendaan menurut undang-undang adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. 23 Di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan, yang dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu : 1. Benda bergerak; 2. Benda tidak bergerak; dan 3. Benda tidak bertubuh. Cara penyerahan ketiga macam benda tersebut diatur secara berbeda oleh undang-undang sehingga dikenal tiga macam cara penyerahan hak milik sesuai dengan jenis atau macam benda yang diserahkan. 1). Apabila itu adalah benda atau barang bergerak, penyerahannya cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut. Artinya, menyerahkan barang tersebut secara nyata sehingga kepemilikan atas benda itu juga beralih, kecuali penyerahan benda-benda tidak bertubuh.

23

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499.


Menurut undang-undang (pasal 612 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata), peyerahan kebendaan bergerak kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, tempat kebendaan itu berada. Dalam hal ini, penyerahan hanya dilakukan secara simbolik yang disebut traditio clavium, yaitu penyerahan kunci karena kepemilikan barang dalam gudang atau warehouse yang harus ditransfer kepada pembeli. Traditio (Latin) artinya penyerahan, yang dalam civil law artinya delivery, yaitu transfer of possession. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, sudah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Ini disebut traditio brevi manu, yaitu penyerahan tidak langsung apabila dia sudah memegang kepemilikan atas suatu barang atas nama orang lain dan menyetujui sejak itu dia akan memilikinya atas nama sendiri. Dalam hal ini, penyerahan dan penyerahan kembali tidak diperlukan. 2). Apabila benda tidak bergerak, pengalihannya dilakukan dengan balik nama berdasarkan ketentuan baru , yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mencabut berlakunya peraturan lama mengenai tanah yang termuat dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UUPA menentukan bahwa Jual Beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT.


3). Apabila barang tidak bertubuh, penerahan dilakukan dengan cara cessie yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan hak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena ‘surat bawa’ dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena ‘surat tunjuk’ dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Mengenai cara perolehan hak milik tersebut , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW antara lain Pasal 584 menyatakan bahwa : “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan; karena kadaluarsa; karena pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu.” Perjanjian jual beli elektronik (laptop) sendiri adalah termasuk perjanjian jual beli barang bergerak oleh karena itu penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut secara nyata dan kepemilikan atas benda itu pun serta merta beralih kepihak pembeli.


C. Hak – Hak Konsumen Atas Produk Yang Dibeli Dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban terletak secara timbal-balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli. Di pihak lainnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligatoir, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal-balik. Perjanjian ini menimbulkan hak pada penjual serta kewajiban pada pembeli, dan secara bersamaan menimbulkan hak pada pembeli dan kewajiban pada penjual. Dalam bagian ini, yang dibahas adalah mengenai hak pada pembeli atau yang disebut juga dengan konsumen. 1. Pengertian Konsumen Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “Konsumen”. Menurut kamus bahasa Indonesia, Konsumen diartikan sebagai pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, elektronik, dan sebagainya). Para ahli hukum (Legileius, Legum Peritus) pada umumnya sepakat bahwa konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. 24

24

Tan Kamello, Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing di Pasar Nasional. (Medan : Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum Perdagangan, 1998). Hal. 3.


A.Z. Nasution memberikan pengertian konsumen adalah “setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masyarakat , digunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga tidak untuk keperluan komersil.” 25 Konsumen sebagai alih bahasa dari consumer secara harafiah dalam buku Collins English Languange Dictionary memberikan pengertian konsumen adalah “seseorang yang membeli barang atau mempergunakan jasa seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; juga seseorang yang menggunakan suatu persediaan barang. 26 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 mendefenisikan Konsumen sebagai berikut : Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 27 2. Pengertian Hak Konsumen Tan Kamello dalam makalah Pelatihan Manajemen dan hukum Perdagangan secara yuridis mengemukakan bahwa hak konsumen merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum. Hak konsumen ini tertuju kepada pihakphak yang mengedarkan produk sampai ke pasar yakni mereka yang memegang kewajiban terhadap hak tersebut.28

25

A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Hal. 66. 26

John Sinclair, Collins Cobuild English Language Dictionary, (Wiliams Collins Sons & Co, Glaslow, 1998). Hal. 303. 27 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 28 Tan Kamello, Op.cit, Hal.10.


3. Hak-Hak Konsumen atas Produk yang Dibeli Dalam membeli produk elektronik tentu konsumen memiliki hak. Dalam prakteknya, secara khusus hak tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua situasi, yaitu hak saat membeli dan hak setelah membeli. Hak saat membeli misalnya dalam hal pelayanan (service) yang baik, pembeli harus dilayani dengan baik oleh si penjual saat hendak membeli suatu produk.. Sedangkan Hak sesudah membeli selain memperoleh barang adalah misalnya mendapatkan suatu garansi, hak setelah proses jual beli terjadi ini disebut hak layanan purna jual. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diaturkan mengenai hal-hal yang merupakan hak konsumen. Hak konsumen tersebut terdapat pada Pasal 4 yang berisi, hak konsumen adalah : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;


g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secar benar dan jujur serta tidak diskriminatif . h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggntian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pperundang-undangan lainnya. Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jelas memang menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen dan menyeimbangkan posisi konsumen terhadap produsen. Namun dalam peristiwa jual beli barang, seringkali pelaku usaha melakukan kecurangan untuk menghindarkan diri dari kewajiban ganti kerugian, seperti melakukan pencantuman klausul baku , antara lain seperti “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan” telah dianggap biasa oleh pelaku usaha dan konsumen juga tidak mempunyai pilihan. Namun pencantuman klausul baku yang demikian tetap tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian, karena melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 29 Oleh karena itu konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punyai sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha. Ada 3 hal yang dapat dipergunakan konsumen dalam melindungi hakhaknya dari segi hukum perdata dan dapat menuntut pertanggungjawaban 29

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008). Hal.107


produsen atas kerugian akibat produk yang dihasilkannya terdapat cacat yang tersembunyi, yaitu: 30 1. Karena adanya perikatan atau perjanjian antara konsumen dengan Pengusaha atau Produsen (privity of contract) sebagaimana adanya prinsip yang mengatakan tidak ada perikatan atau perjanjian tidak ada tanggung jawab (no privity no liability) seperti yang tertulis dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang.” Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi isi Pasal 1320 dan Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Adapun isi Pasal 1320 yaitu : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Isi Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

30

Adrian Sutedi, Op.Cit. hal. 89


menurut sifat persetujuan diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, atau undang-undang. 2. Konsumen juga dapat menuntut produsen dalam hal Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dimana pasal ini berkaitan dengan Pasal 1366 dan 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pengusaha atau produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan kesalahannya tetapi juga oleh karena kelalaiannya dan pengusaha atau produsen juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dibawah pengawasannya. Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ini menganut prinsip praduga tidak bersalah (presumption of

fault) dimana pengusaha atau

produsen diduga tidak bersalah atas suatu perbuatan yang dilakukan olehnya sebelum dapat dibuktikan perbuatan itu merupakan kesalahan maka beban pembuktian adanya kesalahan yang menggugat di pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1865 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang perlu dibuktikan konsumen dalam suatu gugatan terhadap produsen adalah : a. adanya kesalahan dari produsen atau pengusaha b. adanya sifat melawan hukum. c. Adanya kerugian yang diderita konsumen atau penggugat. d. Adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita konsumen.


3. Prinsip Strict Liability dimana hal ini tetap menggunakan konstruksi tort atau perbuatan melawan hukum yang menganut prinsip praduga tidak bersalah (presumption of fault). Dalam hal tersebut adanya kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh konsumen, beban pembuktian terbalik sebab pengusaha dianggap bersalah jadi dalam hal ini konsumen diringankan. Beban pembuktian dialihkan kepada produsen untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan atau perbuatannya bukan merupakan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam sejarah lahirnya hak konsumen pada Tahun 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mencetuskan hak-hak konsumen dalam sebuah Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat. Hak-hak konsumen itu antara lain meliputi : 1. hak untuk memperoleh keamanan, 2. hak memilih, 3. hak mendapat informasi, 4. hak untuk didengar Kemudian pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oeh John F. Kennedy dimasukkan dalam rogram konsumen European Economic Community (EEC) yang meliputi31: 1. hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 2. hak perlindungan kepentingan ekonomi, 3. hak untuk memperoleh ganti rugi,

31

Norbert Reich, “Protection of Consumers’ Economic Interest by the EC”, The Sydney Law Review, Faculty of Law University of Sydney and authors, the Law Book Company Ltd. No.1, Volume 14, March 1992, Hal.24.


4. hak atas penerangan, 5. hak untuk didengar. Dari hak-hak tersebut terlihat bahwa hak untuk mendapatkan ganti rugi telah disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai hak konsumen. Selanjutnya, International Organization of Consumer Union (IOCU) telah menambahkan hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh John F.Kennedy, yakni 1) hak untuk mendapatkan ganti rugi, 2) hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. 32 Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat , dan hak itu dinyatakan demikian , dan Karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga Negara. 33 Ketiga persyaratan ini umumnya telah dipenuhi oleh Negara-negara yang menganut Common Law atau Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa kontinental yang menganut sistem hukum Code Civil, khususnya Belanda, dimana hak-hak konsumen itu terjadi karena adanya kaidah hukum perlindungan konsumen yang kuat, yang dapat menjamin anggota-anggota masyarakat sepenuhnya, yang timbul karena adanya kesadaran hukum. Indonesia yang merupakan salah satu penganut sistem hukum Eropa Kontinental juga termasuk dalam Negara yang mulai menerapkan persyaratan ini dalam sistem hukum nasionalnya.

32

IOCU, Message to Yayasan Lembaga Konsumen, 26 April 1982, dalam buku : Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen, (Jakarta : Gunung Agung, 1982). Hal 20. 33 Sunarjati Hartono, Kapita Selecta Perbandingan Hukum, (Bandung : Alumni, 1976) Hal. 35.


Selain hak-hak konsumen yang tercantum diatas, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan product liability, yakni sebagai berikut. 34 1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen

atas

suatu

produk

barang

yang

dibelinya

seringkali

diperdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari ditempat lain”, padahal ditempat lain pun pasar telah dikuasainya. Dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk. 2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan

34

Adrian Sutedi, Op.Cit. Hal. 51.


gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari haga barang yang dibelinya. Dalam aspek hukum perdata yang paling cukup menonjol dalam perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaiaan barang konsumsi. Ganti rugi merupakan hak pokok konsumen. Hak atas ganti rugi ini berfungsi sebagai : a. pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar. b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya, c. Pemulihan pada keadaan semula. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan kedalam : a. kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli; b. kerugian immaterial, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan / atau jiwa konsumen. Kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang cacat diatur dalam ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam kegiatan jual beli produk, selain konsumen yang berperan penting tentunya adalah para pelaku usaha. Pelaku usaha adalah subjek pokok yang berperan mulai dari pembuatan barang produksi hingga penjualannya. Oleh karena itu produsen memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam hal ini.


Untuk lebih mengetahui lebih jelas tanggung jawab pelaku usaha tersebut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui yang dimaksud dengan pelaku usaha. 1. Pengertian Pelaku Usaha Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi tentang Pelaku Usaha, yaitu sebagai berikut. “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dalam penjelasannya disebutkan yang termasuk pelaku usaha dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha tersebut sangat luas cakupannya dan memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda. Belanda mengkualifikasikan produsen adalah : pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas produsen atau importir tidak ditentukan. 35

35

Johannes Gunawan, “Product Liability” dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, Hal. 7.


2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha yang cakupannya cukup luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu sulit dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. Namun ada baiknya juga

bila Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian

sebagaimana yang termuat dalam Product Liability Directive (di Eropa) tentang pelaku usaha yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita karena penggunaan suatu produk.36 Dalam pasal pasal 3 Product Liability Directive ditentukan bahwa : 1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap barang mentah, atau pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen; 2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen; 3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitas, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia

36

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Surabaya : Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000). Hal. 31.


memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan. Dalam

perjanjian

jual

beli

selain

menyerahkan

benda,

penjual

berkewajiban menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi (“vrijwaring”,”warranty”). Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram ini merupakan konsentrasi dari pada jaminan yang diberi oleh penjual. Kewajiban untuk menanggung cacat – cacat tersembunyi (“verbogen gebreken”, “hidden defects”) adalah kewajiban penjual menanggung cacat pada barang yang dijualnya tersebut yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau untuk mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harganya yang kurang. Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat-cacat tersebut, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun. Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku


usaha pembuat, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembukt ian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk laptop yang cacat atau membahayakan, bahwa juga pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk laptop itu sebagai mana diatur Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat laptop dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produk ini, secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacat produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh produsen. Perbedaan lainnya adalah ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak mana pun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen, penyalur, pedagang, atau instansi lain.


Di Indonesia, cacat produk atau produk yang cacat didefenisikan sebagai berikut: 37 “ setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kelaparan dalam proses maupun disebabkan hal – hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.” Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa bila produk cacat, Pihak yang bertanggung jawab adalah Pelaku Usaha. Perkembangan ini dipicu oleh tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut. 2. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari. Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena: 38 1. Cacat produk atau manufaktur. 2. Cacat desain 3. Cacat peringatan atau cacat industri. Tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. 39 37

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, (Jakarta : Diadit Media, 2002). Hal. 284 38 Ibid. Hal 249. 39 Ibid. Hal 250.


Produk secara umum disini diartikan sebagai barang yang nyata dapat dilihat, dipegang (atngible goods), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk didalamnya salah satu produk elektronik laptop. Namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produsen (product liability) produk laptop buka hanya berupa tangible goods tetapi juga termasuk yang bersifat intangible goods seperti listrik, perangkkat lunak. Selanjutnya, yang termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.

E. Tanggung Jawab Pengguna Barang Elektronik Laptop Selain pelaku usaha, konsumen sebagai pengguna barang juga memiliki tanggung jawab. Sebab tentunya, pihak pelaku usaha pun tidak mau dirugikan dengan adanya keluhan bahwa barang rusak dan harus diperbaiki tanpa biaya berdasarkan adanya jaminan produk (garansi) atas barang tersebut. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 5 menyebutkan Kewajiban Konsumen adalah : a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan / atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;


d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut. Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang penting. Sering para konsumen tidak menghiraukan peringatan dari pelaku usaha yang tertulis jelas pada label suatu produk. Maka dengan adanya kewajiban konsumen yang ini, maka para pelaku usaha dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi bila ternyata terbukti si konsumen menderita kerugian akibat tidak memperhatikan atau tidak membaca atau mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Misal dalam pemakaian barang elektronik laptop, si konsumen telah di peringatkan bahwa dalam pemakaian pertama, laptop harus dicas (“charge”) selama 6 (enam) jam, dan setelah pemakaian dan baterai habis kembali maka dicas hanya sampai menunjukkan tanda bahwa baterai sudah penuh (“full”) jadi tidak boleh dicas terlalu lama, ternyata si konsumen tidak menghiraukan hal ini dan laptop tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan seperti misalnya cepat habis baterai (“lowbatt”) padahal baru dicas, dan sering hal ini dijadikan konsumen sebagai bahan keluhan supaya laptopnya diperbaiki oleh pelaku usaha, disini pelaku usaha berhak menerima upah bila memperbaikinya sebab kerusakan terjadi akibat si konsumen tidak memenuhi kewajibannya. Namun jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti halnya terjadi pada kasus ER Squip & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan


tegas, namun jika produsen atau pelaku usaha tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu , yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya. 40

40

Jerry J.Phillips, Product Liability, (St. Paul Minnesota : West Publishing Company, 1993). Hal. 217.


BAB IV JAMINAN PRODUK DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK LAPTOP

A. Hubungan Jaminan Produk (Garansi) Dengan Kegiatan Jual Beli Barang Elektronik Laptop Jaminan produk atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan garansi produk saat ini sudah tidak asing lagi. Terutama dalam dunia usaha perdagangan barang elektronik, keberadaan jaminan produk merupakan hal yang cukup penting. Peran jaminan produk dalam kegiatan usaha perdagangan barang elektronik dapat kita lihat pada uraian hubungan jaminan produk dengan kegiatan jual beli barang elektronik laptop berikut ini. 1. Fungsi Jaminan Produk (Garansi) Pada Kegiatan Jual – Beli Barang Elektronik Laptop Sebagai Bukti Penjaminan Atas Kualitas Barang Elektronik Laptop Dalam kegiatan jual beli produk elektronik, keberadaan suatu jaminan produk atau yang sering kita dengar dengan kata Garansi adalah sesuatu hal yang penting. Dimana ada kegiatan jual beli produk elektronik disitu biasanya ada jaminan produk atau garansi. Jarang sekali ada penjualan produk elektronik tanpa diikuti dengan adanya suatu Jaminan Produk atau Garansi. Demikian jugalah halnya dengan kegiatan jual beli Produk Elektronik Laptop. Laptop adalah merupakan salah satu bagian dari Produk Elektronik. Oleh karena itu, dalam kegiatan jual – beli barang elektronik Laptop, keberadaan Jaminan Produk atau garansi itu adalah juga merupakan hal yang sangat penting. Jaminan produk (garansi) adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan dalam bentuk surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk


tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian jaminan produk atau garansi tersebut maka dapat kita ketahui hubungan Jaminan Produk atau garansi tersebut dalam kegiatan jual beli barang elektronik laptop adalah sebagai Bukti Penjaminan atas kualitas barang elektronik Laptop. Jadi, apabila kualitas produk laptop tersebut tidak baik atau dengan kata lain ada yang rusak pada komponen Laptop tersebut maka dengan adanya garansi semua kerusakan itu ditanggung oleh pihak produsen. Jaminan Produk atau garansi ini merupakan sebuah bentuk Layanan Purna Jual (Service After Sales). Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada salah satu tempat untuk mengajukan klaim jaminan produk atau garansi Laptop yaitu pada ACER Costumer Service Center Cabang Medan, makna sebuah garansi itu murni adalah sebuah bentuk jaminan bahwa produk laptop yang mereka pasarkan adalah produk yang berkualitas dan apabila ada kerusakan pada produk mereka maka akan menjadi tanggungan mereka dengan persyaratan yang berlaku, antara lain produk laptop yang bermerek sama dengan produk mereka tersebut adalah produk yang bergaransi Nasional (Resmi), Masa Garansi 1 Tahun, yang ditanggung adalah hanya sebatas Hardware. 41 Berikut akan diuraikan beberapa persyaratan penjaminan diatas yang dikeluarkan oleh PT. ACER : a. Garansi Nasional, sesuai dengan isi dari peraturan menteri tentang Pendaftaran Pentunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Produk Elektronik dan Telematika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan garansi nasional adalah garansi yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan, yang didaftar melalui Direktur Bina Usaha dan

41

Kutipan wawancara dengan Bapak Parwis di Acer Costumer Service Center Cab. Medan, pada tanggal 08 November 2010.


Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Setiap produsen atau importir elektronik dan telematika wajib mendaftarkan jaminan produk atau garansi produknya. Sebab tanpa pendaftaran maka produk tersebut tidak boleh beredar dipasar dalam negeri Indonesia. 42 Demikian jugalah halnya dengan barang elektronik laptop, jaminan produk atau garansi pada produk elektronik laptop juga harus didaftarkan. Setelah pendaftaran tersebut diterima oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, maka produk elektronik laptop tersebut akan menerima

Nomor

Pendaftaran yang menjadi bukti bahwa Jaminan Prroduk atau Garansi tersebut telah terdaftar di Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Akibat hukum yang timbul setelah jaminan produk atau garansi laptop tersebut terdaftar adalah Jaminan produk atau garansi laptop tersebut adalah jaminan produk atau garansi yang resmi dan produk laptop tersebut dapat dipasarkan secara resmi. Setiap produk laptop bergaransi resmi yang telah masuk kepasar dalam kegiatan penjualannya akan disertai dengan pemberian garansi nasional atau resmi tersebut dengan cara melekatkan tanda bukti bergaransi berupa stiker dibagian laptop tersebut dan tanda tersebutlah yang menghubungkan produk tersebut dengan data produk yang telah dipasarkan oleh produsen yang bergaransi resmi. ACER Costumer Service Center menyebutkan seringkali mereka menemukan konsumen barang elektronik laptop merek ACER yang datang mengajukan klaim kepada mereka mengenai Produk Laptop mereka namun setelah dicek melalui data 42

Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.19/MDAG/Per/5/2009.


Produk mereka secara online ke Pusat ACER resmi diJakarta ternyata produk tersebut bukanlah produk yang bergaransi resmi nasional. Oleh karena itu, pengajuan kalim ditolak. Namun ada juga kebijakan ACER dimana kalau kasus yang terjadi seperti ini maka mereka akan menolong si konsumen dengan mengirimkan produk tersebut ke ACER Pusat di Jakarta, sebab hanya Teknisi ACER Costumer Service Center Pusat (Jakarta) yang berhak memperbaiki ACER yang tidak bergaransi resmi nasional. Hal ini disebabkan karena komponen Produk Laptop ACER dalam negeri (Indonesia) agak sedikit berbeda dengan komponen Produk Laptop yang di Pasarkan di Luar Indonesia. Sehingga teknisi yang berhak memperbaiki produk Laptop tersebut adalah teknisi yang bertugas di Pusat (Jakarta). Bila Produk Laptop ACER yang tidak bergaransi resmi nasional ini masih tetap sulit untuk diperbaiki di Indonesia, maka mau tidak mau maka akan diserahkan kepada produsen pusatnya (importir) yaitu Taiwan. 43

b. Masa Garansi 1 Tahun Masa garansi satu tahun ini adalah masa garansi yang standar. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.608/MPP/Kep/10/1999, tentang Petujuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi. Penetapan Masa garansi ini juga merupakan bagian dari kepentingan produsen agar kepentingan produsen terlindungi dari dampak kerugian yang bisa saja terjadi akibat garansi yang terlalu lama. Karena jika jaminan produk atau garansi memiliki masa yang terlalu lama atau panjang, maka produsen pun akan memiliki tanggung jawab atas kualitas produk dengan masa yang terlalu lama atau panjang juga. Padahal realitanya, produk semakin lama pastilah 43



semakin menurun tingkat kualitasnya baik dari segi fisik maupun dari segi fungsi. c. Yang ditanggung sebatas Hardware Pembatasan bagian laptop yang ditanggung atau dijamin oleh produsen ataupun importir laptop adalah sebatas hardware saja. 44 Hardware adalah perangkat keras atau berupa bagian yang nampak, dapat disentuh, atau dengan istilah lain yaitu bagian fisik dari laptop. Bagian ini antara lain : LCD, Keyboard (papan ketik), Motherboard (bagian fisik dalam laptop atau body laptop), Memory Internal Laptop (Penyimpan Data Internal Laptop). Penjaminan atau garansi ini juga memiliki pengecualian antara lain: 1) garansi tidak berlaku untuk software (seperti program windows), 2) garansi tidak berlaku (void) untuk kerusakan fisik seperti pecah, tergores, terbakar, korosi, cairan, hewan dan akibat kesalahan pemakaian. Untuk sparepart sendiri, garansi tidak berlaku (void) jika disebabkan kesalahan pemasangan dan pemakaian (costumer abuse), faktor eksternal seperti bencana alam, mishandeling yang mengakibatkan kerusakan fisik (seperti pecah, gores), dan S/N (serial number) terkelupas atau rusak. 3) Garansi tidak mecakup penggantian unit baru. Jadi, hubungan Jaminan produk atau garansi dengan kegiatan jual – beli barang elektronik laptop adalah terletak pada fungsi jaminan produk atau garansi sebagai bukti penjaminan kualitas dari barang elektronik laptop yang diperjualbelikan, namun tidak kalah pentingnya penjaminan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

44



2. Pengaruh Jenis Jaminan Produk atau Garansi terhadap Harga Barang Elektronik Laptop Selain hubungannya sebagai bukti penjaminan, jaminan produk atau disebut dengan garansi juga memiliki hubungan dengan harga jual produk Laptop. Hal ini bila dikaitkan dengan jenis jaminan produk, yaitu jaminan produk atau garansi resmi nasional dan jaminan produk atau garansi toko. Sebelumnya akan dibahas pengertian dari garansi toko. Garansi toko adalah jaminan atas kualitas produk yang diberi oleh pihak distributor atau toko tempat produk elektronik laptop tersebut dibeli. Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak distributor laptop yang ada di Plaza Medan Fair – Medan, Sumatera Utara, Indonesia, bahwa garansi toko dalam prakteknya hampir sama dengan garansi resmi nasional. Masa garansi toko juga mengikuti masa garansi standar nasional barang elektronik Indonesia, yaitu 1 (satu) Tahun. Perbedaannya adalah pada pihak yang menjamin, kalau garansi resmi maka pihak yang menjamin adalah produsen langsung ataupun importir langsung (untuk produk impor) dari produk tersebut. Sedangkan garansi toko yang menjamin adalah pihak toko sendiri. Jadi, barang elektronik laptop yang dijaminkan dengan jaminan produk atau garansi toko atas penjaminan kualitas produk laptop tersebut yang bertanggung jawab adalah toko tersebut, dan tokonya pun hanya sebatas toko tempat dimana produk laptop itu dibeli, jadi tidak bisa ditoko lain 45. Garansi toko di Indonesia biasanya ada akibat terjadinya penyeludupan barang ke Indonesia. Barang – barang yang masuk ke Indonesia secara gelap tidak akan pernah memiliki garansi yang resmi atau garansi yang sesuai peraturan perundangundangan di Indonesia sebab garansi produk tersebut tidak terdaftar di Departemen 45

Kutipan hasil wawancara dengan distributor Laptop di Plaza Medan Fair pada tanggal 09 November 2010


Perdagangan Republik Indonesia. Penyeludupan laptop misalnya, mengakibatkan laptop tersebut tidak memiliki garansi resmi nasional, hanya mungkin produk elektronik laptop tersebut memiliki garansi internasional yang diterbitkan langsung oleh produsen atau importir dari tempat dimana laptop tersebut dibeli oleh si konsumen. Penyeludupan barang ini biasanya diakibatkan tindakan para pelaku usaha yang ingin menghindarkan produk impor tersebut dari bea masuk dan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, dengan proses penyeludupan ini, barang elektronik laptop bisa masuk ke Indonesia dan dipasarkan di Pasar dalam Negeri dengan bebas tanpa terkena bea masuk dan pajak dari Pemerintah Indonesia. Persaingan usaha yang cukup tinggi, mengakibatkan para pelaku usaha rela berlaku curang. 46 Para pelaku usaha tersebut antara lain distributor yang menerima atau memasok barang-barang elektronil laptop yang diseludupkan tersebut. Barang – barang elektronik laptop seludupan yang telah dimasukkan dalam pasar dalam Negeri tadi dijual kepada konsumen dengan harga yang cukup miring ataupun rendah oleh distributor. Namun, agar tetap memberikan rasa aman kepada pihak konsumen, maka para distributor memberikan jaminan produk atau garansi. Garansi inilah yang disebut dengan garansi toko. Barang yang bergaransi toko tentu dapat dijual dengan harga yang murah, sebab barang tersebut tidak terkena pajak dan bea masuk. Walaupun pada prakteknya, sekalipun harganya lebih murah namun tidaklah terlalu ada perbedaan harga yang signifikan, hanya berbeda tipis. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, disinilah pihak pelaku usaha khususnya distributor diuntungkan, sebab mereka bermodal sedikit (yaitu mnjual produk yang tidak terkena pembayaran bea masuk dan pajak), namun

46

http://hamdanisekumpul.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 September 2010, Muh.Hamdani, Artikel Garansi Toko (Distributor) Tinjauan Hukum Islam.


menghasilkan untung yang besar, sebab produk laptop tersebut dijual dengan harga yang hampir sama dengan produk bergaransi resmi nasional (yang sudah tentu terkena pajak dan bea masuk untuk produk impor). Pihak konsumen disini sangatlah dirugikan apabila membeli produk yang bergaransi toko, selain yang menjamin produk laptop tersebut adalah toko yang pastinya bukan ahli dalam pembuatan produk laptop tersebut, harga dari produk laptop garansi toko juga hampir disesuaikan dengan harga laptop bergaransi resmi nasional, walaupun lebih murah harga laptop bergaransi toko dibandingkan harga laptop bergaransi resmi nasional. Intinya adalah bahwa jenis garansi juga dapat mempengaruhi harga produk atau barang elektronik laptop, dimana barang elektronik laptop bergaransi resmi nasional lebih mahal dengan barang elektronik laptop bergaransi toko.47

B. Perbandingan Garansi Beberapa Merek Produk Elektronik Laptop Ditinjau dari Substansi Perjanjian Garansi Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak distributor laptop yang ada di Plaza Medan Fair – Medan, Sumatera Utara, Indonesia, setiap penjualan barang elektronik Laptop selalu di ikuti dengan pemberian jaminan produk atau garansi. Sesuai pengertiannya yang telah diuraikan sebelumnya bahwa garansi itu adalah sebuah surat jaminan atas sebuah produk, maka garansi tersebut diberi dalam bentuk tulisan yang menyatakan surat garansi atas sebuah produk. Oleh karena itu, dalam surat garansi atau yang sering kita kenal dengan nama kartu garansi atau pun kartu jaminan terdapat butir – butir pernyataan menjamin produk dalam jangka waktu

47

Kutipan hasil wawancara dengan distributor Laptop di Plaza Medan Fair pada tanggal 09 November 2010


tertentu dan juga terdapat pengaturan – pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pemberian jaminan atau garansi tersebut. Sesuai dengan pokok permasalahan yaitu mengenai perbandingan garansi beberapa merek produk barang elektronik laptop diitijau dari substansi perjanjian garansi maka akan diuraikan substansi perjanjian garansi beberapa merek produk barang elektronik laptop. Substansi perjanjian garansi yang dimaksud adalah substansi yang ada dalam butir – butir kartu garansi atau kartu jaminan. Berikut uraian substansi pengaturan yang ada dalam beberapa kartu garansi atau kartu jaminan beberapa merek barang elektronik laptop.

1. Substansi Perjanjian Garansi (Jaminan) Produk Beberapa Merek Laptop I. Acer Berikut uraian substansi ketentuan dalam kartu garansi Acer. 48 1. Masa Garansi (Jaminan) Produk Masa Garansi (Jaminan) Produk Laptop Acer standar adalah 1 Tahun dimulai dari tanggal pembelian seperti yang ditujukan pada bukti pembelian (invoice). Acer dapat meminta pelanggan untuk menunjukkan bila dirasa perlu. Namun untuk produk Laptop ACER type tertentu ada juga yang dijamin dengan jangka waktu 2 Tahun. 2. Batasan Garansi (Jaminan) Produk a) Garansi tidak mencakup penggantian unit baru. b) Peralatan tambahan dan aksesoris tidak termasuk dalam garansi. c) Semua software yang menyertai unit disediakan sebagaimana adanya (orisinil).

48

Substansi ketentuan dalam kartu garansi Acer


d) Acer tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan data dalam berbagai hal, pemilik harus membackup data sebelum membawanya untuk diperbaiki. e) Garansi hanya berlaku dalam kondisi pemakaian normal. Tetapi Acer tidak bertanggungjawab untuk memperbaiki atau mengganti bila kerusakan terjadi karena kerusakan fisik (cacat fisik), penggunaan yang salah, kesalahan listrik, kecelakaan, bencana alam, pengaruh software ( Misal : Virus, Data Korup), Kekerasan ataupun karena telah dimodifikasi. f) Acer berhak berhak menolak setiap klaim yang ada, bila dirasa perlu. g) Acer akan senantiasa memperbaharui kondisi dan persyaratan yang ada. 3. Perpanjangan Masa Garansi Selain itu Acer juga menyediakan perpanjangan masa garansi yang disebut “Acer Supercare Extended Warranty”. Perpanjangan masa garansi ini kita peroleh dengan membelinya dari Acer Costumer Service Centre. Jadi konsumen barang elektronik laptop Acer dapat memiliki jaminan atas produk laptopnya yang lebih lama lagi. Perpanjangan masa garansi standar satu atau dua tahun menjadi total tiga tahun perluasan garansi. Keuntungan dari fasilitas perpanjangan masa garansi ini antara lain: 49 a) Perbaikan dan service-nya bebas masalah, b) Permintaan perbaikan tidak terbatas. Tidak ada batasan berapa kali perbaikan yang diperlukan. Termasuk penggantian suku cadang. c) Ketenagan Pikiran bagi si Pemilik Fasilitas Perpanjangan Masa Garansi. Karena tidak ada beban biaya tambahan atau beban biaya tak terduga. d) Jaringan diseluruh dunia.

49

Ketentuan dalam Acer Supercare Extended Warranty.


a. Perpanjangan garansi dikenai biaya Perpanjangan masa garansi ini tidaklah gratis namun dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh ACER. Misalnya Paket: 1. SUPER 1 : Rp. 450.000,- (Untuk Semua Produk Acer seharga kurang dari Rp.8.000.000,- (kecuali laptop). 2. SUPER 2 : Rp. 675.000,- (Untuk Laptop Acer seharga kurang dari Rp.8.000.000,- ) 3. SUPER 3 : Rp. 900.000,- (Untuk Laptop Acer seharga Rp.8.000.000,hingga Rp. 13.500.000,- ) 4. SUPER 4 : Rp.1.350.000,- (Untuk Laptop Acer seharga lebih dari Rp. 13.500.000,- ) b. Ketentuan Perpanjangan Masa Garansi (Jaminan) Laptop Acer 1. Perpanjangan masa garansi menjadi total 3 tahun efektif terhitung dari tanggal pembelian produk Acer yang tertera pada bukti pembelian. 2. Produk ini harus dibeli 90 hari dari tanggal pembelian produk, yang didokumentasikan melalui faktur atau tanda terima penjualan resmi dan salinannya dikirimkan kepada Acer. 3. Perlindungan Paket ini tidak meliputi pencurian, kehhilangan, kerusakan yang disengaja, dan kerusakan dikarenakan kebakaran atau terbakar atau keadaan alam. Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak ACER Costumer Service Center, garansi yang diperpanjang ini adalah garansi yang resmi karena telah didaftarkan di Departemen Perdagangan Republik Indonesia.


II. Hp (Hewlett-Packard) Garansi (Jaminan) Produk elektronik Laptop merek hp (baca: eic ; pi), juga berlaku pada Laptop bermerek Compact, sebab merupakan satu naungan yaitu Produk hp. Ketentuan yang termuat dalam kartu garansi (Jaminan) Produk hp antara lain: 50 a. Standar Ketentuan dan Persyaratan Garansi 1. Masa garansi produk standar berlaku 1 Tahun sejak tanggal pembelian yang harus di buktikan dengan bukti pembelian (invoice) dan mengisi kartu garansi secara lengkap disertai stempel dari took tempat pembelian. 2. HP tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data, pemilik harus membackup data sebelum dibawa untuk diperbaiki. 3. Garansi tidak mencakup penggantian unit baru. 4. Garansi untuk monitor juga tidak meliputi dot pixel yang berjumlah kurang dari 5 dot pixel. 5. HP berhak menolak klaim garansi unit, bilamana tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari HP. b. Garansi tidak berlaku jika kerusakan disebabkan karena: 1. Kelalaian / kesalahan perawatan dari pemakai termasuk modifikasi atau salah penggunaan. 2. Kerusakan fisik (cacat fisik) 3. Pemakaian software, password yang hilang atau lupa.

50

Ketentuan dalam Kartu jaminan/garansi Laptop HP


4. Perbaikan ditempat yang bukan Authorizhed Service Center (ASC) ataupun Authorizhed Service Partner (ASP) resmi dari HP dan pemakaian suku cadang yang tidak resmi dalam melakukan perbaikan. 5. Bencana alam, kesalahan listrik, kecelakaan. 6. Tidak adanya kartu garansi. 7. Kartu garansi tidak diisi dengan benar dan lengkap, atau tidak disertai stempel dari toko tempat pembelian. Pengaturan lain yang juga terdapat dalam ketentuan Garansi HP adalah sebagai berikut: a. Jasa yang disediakan Hewlett-Packard (HP) 1. HP menyediakan teknisi, suku cadang dan material yang dianggap perlu untuk memelihara produk dalam kondisi operasi yang baik. Jasa perawatan meliputi pemeriksaan dan perbaikan produk yang tidak berfungsi / rusak, pembersihan, pelumasan, dan pengujian / test. 2. Jasa tersebut diatas dilakukan selama jam kerja HP: 08.00 – 17.00, Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur HP dan libur nasional. 3. Waktu perbaikan untuk produk yang termasuk dalam jasa perbaikan di Pusat Perbaikan adalah 3 (tiga) hari kerja. Untuk produk yang termasuk dalam jasa Perbaikan di tempat, teknisi HP akan melaksanakan permintaan pelanggan untuk perbaikan pada keesokan hari kerja. Perbaikan terhadap kerusakan yang berkelanjutan dapat memerlukan waktu yang lebih lama. b. Batasan Jasa Perbaikan 1. Jasa perbaikan ini hanyalah untuk produk-produk HP dengan spesifikasi tertentu.


2. Untuk Produk yang termasuk dalam Jasa Perbaikan Pada Pusat Perbaikan setiap jasa perbaikan yang dilakukan ditempat pelanggan untuk memeriksa produk akan dikenakan biaya untuk waktu, material, dan perjalan HP. 3. Pemeriksaan dan perawatan hanya terbatas untuk produk yang termasuk dalam jasa perbaikan, atau yang berhubungan dengan produk tersebut. Perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh pihak lain, dikenakan biaya berdasarkan waktu dan material sesuai dengan harga yang ditentukan oleh HP. 4. HP tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang pelengkap, yang tidak termasuk dalam jasa perbaikan ini, seperti file-file data, programprogram, barang habis pakai (consumables) dan perlengkapan linnya (accessories). 5. Peralatan-peralatan elektro-mekanik tertentu (seperti printer) mempunyai tingkat penggunaan maksimum tertentu; produk yang dioperasikan dalam tingkat yang berelebihan tidak ditanggung dalam jasa ini.

c. Tanggung Jawab Pelanggan 1. Pelanggan menggunakan produknya ditempat yang sesuai dengan persyaratanpersyaratan yang ditentukan HP, dan harus mengikuti seluruh prosedur pengoperasian dan perawatan rutin yang didokumentasikan. Untuk perbaikan produk yang termasuk dalam jasa Perbaikan di Tempat, pelanggan mengijinkan HP untuk mengakses dan menggunakan seluruh informasi dan fasilitas HP. 2. Untuk produk yang termasuk dalam jasa perbaikan pada pusat perbaikan Pelanggan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut:


a) Melakukan seluruh tahap pengujian sendiri (self-test), dan pemecahan masalah (troubleshooting) seperti yang telah didokumentasikan. b) Menuliskan semua gejala kerusakan yang ada, kerusakan lain sebelumnya nomor produk dan nomor seri. 3. Untuk produk yang dilindungi oleh jasa Perbaikan di Tempat, Pelanggan bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur rutin operator seperti yang tercantum dalam petunjuk pengoperasian produk HP. 4. Personil HP tidak akan memasuki atau berada ditempat pelanggan tanpa adanya pelanggan atau wakilnya. 5. Pelanggan mengijinkan HP untuk memasang atau melepaskan alat ukur pemakaian (usage meters) dan menyediakan alat ukur penggunaan (meter readings) secara berkala untuk alat-alat elektro mekanik dengan tambahan biaya yang dibebankan berdasarkan penggunaan. d. Kebijakan Garansi Perbaikan 1. HP memberikan garansi perangkat keras untuk peralatan printer, plotter, kalkulator, komputer dan perlengkapan penunjangnya yang tidak berfungsi dengan baik karena kerusakan material atau cacat dalam pembuatan selama jangka waktu tertentu dari bukti pembelian pelanggan. 2. Garansi tidak berlaku jika kerusakan disebabkan karena: a) Kelalaian / kesalahan perawatan dari pemakai, b) Pemakaian perangkat lunak pelanggan, c) Modifikasi atau salah penggunaan, d) Pengoperasian diluar tempat yang disyaratkan, e) Tempat persiapan dan perawatan yang tidak sesuai dengan uang dibutuhkan produk untuk beroperasi dengan baik.


f) Bencana alam atau kerusakan yang diakibatkan oleh hewan atau serangga. g) Tidak adanya kartu garansi. h) Penambahan / Perubahan pada kartu garansi. i) Kartu garansi tidak diisi dengan benar dan lengkap. 3. HP dapat memperbaiki produk yang rusak dengan cara mengganti produk yang rusak tersebut dengan produk yang baik. 4. Produk pengganti akan mempunyai fungsi yang sama, namun tiak harus suatu produk baru atau produk yang belum digunakan. 5. Produk pengganti bergaransi 1 (satu) bukan terhitung dari tanggal penerimaan oleh pelanggan, apabila garansi garansi standar telah berakhir. 6. HP tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi selama pengiriman produk. III. Sony Vaio Sony Vaio adalah Laptop Produk BetterBIT Mobile Book. Persyaratan Jaminan (Garansi) yang diberikan oleh BetterBIT Mobile Book adalah: 51 a) Mendaftarkan / mengirimkan lembaran formulir pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembelian. b) BetterBIT memberikan Jaminan kepada konsumen terhadap kerusakan dalam bahan dan /atau cara pembuatan produk mobile book selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal yang tercantum dalam bukti pembelian (“masa garansi”). c) Konsumen dibebaskan dari biaya suku cadang yang digunakan selama masa garansi.

51

Ketentuan dalam Kartu Jaminan/ garansi Laptop Sony Vaio


d) Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang timbul dan/atau disebabkan oleh kesalahan teknis pemasangan, penyesuaian dalam instalasi, penerimaan sinyal yang tidak jelas atau lemah, serta kelalaian dalam pemeliharaan produk (terkena air / cairan kimia / petir / tegangan tinggi dan korosi). e) Garansi tidak berlaku untuk keadaan memaksa (overmatch), kecelakaan, penyalahgunaan, perubahan dan perbaikan yang tidak dilakukan oleh BetterBIT. IV. Axioo Persyaratan atau substansi yang ada didalam kartu jaminan Axioo adalah sebagai berikut: 52 1. Masa garansi produk adalah 1 (satu) atau 2 (dua) Tahun, yang tergantung pada tipe / varian yang dibeli. Masa garansi dihitung dari tanggal yang tertera pada kartu garansi. Apabila keterangan tanggal tidak tercantum pada kartu garansi tersebut maka konsumen waib membawa nota pembelian resmi dari dealer. 2. Konsumen wajib menunjukkan kartu garansi resmi yang masih berlaku. Garansi ini tidak berlaku bila segel produk mengalami kerusakan; nomor seri produk mengalami perubahan, terhapus atau rusak sehingga identifikasi sulit dilakukan; nomor seri produk tidak sama dengan identitas yang tertera pada kartu garansi atau nota pembelian dari dealer. 3. Garansi hanya berlaku untuk perangkat asli (genuine part) dari Axioo. Garansi tidak berlaku apabila terdapat indikasi produk pernah mengalami perbaikan, modifikasi atau pernah ada tindakan teknis tertentu yang bukan melalui Service Center Resmi Axioo; apabila terdapat indikasi penggunaan / pengubahan komponen, suku cadang, dan perangkat lain yang bukan merupakan perangkat asli

52

Ketentuan dalam Kartu Jaminan/Garansi Laptop Axioo


(genuine part) dari Axioo. Serta kondisi penerimaan sinyal yang tidak jelas / lemah. 4. Software atau aplikasi yang terdapat dalam perangkat Produk Axioo bukan merupakan tanggung jawab Axioo International Pte.Ltd. Sangat disarankan (strongly recommended) agar konsumen melakukan backup data sebelum melakukan reparasi. Konfigurasi produk setelah reparasi akan dikembalikan sesuai dengan konfigurasi pada saat awal pembelian (tergantung dari ketersediaan perangkat lunak). 5. Selama proses reparasi, konsumen bertanggung jawab atas segala data yang hilang dalam hard drive / internal memori, termasuk segala jenis / bentuk data yang tersimpan sebelumnya / perangkat lunak lainnya yang telah terpasang pada hard drive / internal memori. Terdapat kemungkinan bahwa segala isi yang terdapat dalam hard drive / internal memori akan hilang atau terformat ulang selama proses reparasi dan Axioo tidak bertanggung jawab akan hilangnya software / aplikasi, data / informasi yang tersimpan dalam berbagai bentuk media, bagian dari Produk yang direparasi / rusak, hilang yang disebabkan oleh proses reparasi Produk / sebelum, selama dan setelah proses reparasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Garansi ini tidak berlaku dalam hal malfungsi yang disebabkan penggunaan Produk bersamaan dengan Aksesoris (seperti: baterai, lampu), produk tambahan (seperti mouse, AC Adaptor, Port Replicator dan Speaker) / dalam hal ditentukan oleh Axioo bahwa tidak ada kesalahan dari Produk tersebut. 7. Garansi ini bersifat terbatas dan tidak mencakup kerusakan pada bagian fisik luar Produk dan Layar LCD yang baret / scratch; rusak atau hilangnya program


perangkat lunak, data atau alternative media penyimpanan; atau kerusakan yang disebabkan oleh: a. Keadaan memaksa / force majeure, kecelakaan, penyalahgunaan, perusakan, ketidakmampuan, untuk kepentingan komersial atau produk yang telah dimodifikasi; b. Penggunaan yang tidak sesuai atau perawatan produk; kelalaian pemeliharran produk (terkena air / cairan kimia / petir / tegangan tinggi / korosi); c. Koneksitas arus listrik yang tidak sesuai, atau d. Perbaikan yang bukan dilakukan oleh Service Center Resmi Axioo. 8. Garansi ini bersifat terbatas, meliputi perbaikan komponen, suku cadang (sparepart), serta pengerjaan (workmanship). Biaya lain yang timbul dan bukan bagian dari yang diatas bukan merupakan tanggung jawab Axioo International Pte.Ltd (misalnya : ongkos kirim, dsb).

V. Dell Dell merupakan laptop brand Amerika, namun pada saat sekarang ini Dell telah banyak diproduk di Taiwan, dan Laptop Dell yang dijual di Indonesia rata – rata adalah buatan Taiwan. Berikut adalah Substansi dari perjanjian Garansi (Jaminan Produk) Dell. 53 1. Dell memberikan Jaminan kepada konsumen bahwa produk – produk Dell (kecuali produk – produk dan software pihak ketiga) bebas dari kecacatan material dan kesalahan operasional pabrik selama 1 Tahun (Standar Garansi). 2. Jaminan standar garansi ini tidak mencakup kerusakan sebagai berikut : Ada modifikasi dalam spesifikasi peringkat keras, kerusakan disebabkan oleh karena

53

Ketentuan dalam Kartu Jaminan/garansi Laptop Dell


bencana alam, kesalahan karena transportasi dan kesalahan pemakaian, kesalahan karena pemasangan dan / atau pengoperasian tidak sesuai dengan buku petunjuk, factor eksternal seperti kemasukan binatang / serangga, terkena cairan / cairan kimia. Jaminan standar tidak termasuk perangkat lunak, perangkat external, aksesoris dan / atau suku cadang tambahan dari pihak ketiga. 3. Selama masa garansi, unit ini digaransi penuh terhadap kerusakan – kerusakan dalam pemakaian (diluar butir ke-2) atau kesalahan pabrik. a. Standar garansi ini berlaku dengan syarat dan kondisi yang berlaku dengan syarat dan kondisi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang – undangan. b. Pelanggan setuju bahwa untuk produk – produk pihak ketiga yang dibeli dari Dell, maka garansi dari pihak ketiga tersebut akan mengikuti garansi dari pabrikan pihak ketiga tersebut, dan tidak termasuk dalam standar garansi.

2. Perbandingan Garansi Beberapa Merek Laptop Ditinjau Dari Substansi Perjanjian Garansinya Dari penjabaran substansi perjanjian garansi (jaminan) beberapa merek produk elektronik laptop diatas pada dasarnya isi dari substansi kartu garansi atau jaminan produk adalah sama. Persamaan ini antara lain terletak pada lamanya masa garansi, objek atau komponen laptop yang digaransi, dan pengecualian garansi. Lamanya masa garansi atau jaminan produk setiap barang elektronik laptop adalah 1 (satu) Tahun. Objek atau komponen yang ditanggung dari setiap laptop adalah sebatas hardware (perangkat keras) saja. Pengecualian garansi pun sama, yaitu:


1) garansi tidak berlaku untuk software ( perangkat lunak, seperti program windows), perangkat eksternal (seperti: USB Flash, External Harddisk, CD/DVD writer, Modem, Mouse), aksesoris (seperti: tas. Buku manual, dan box) dan / atau suku cadang tambahan dari pihak ketiga. 2) garansi tidak berlaku (void) untuk kerusakan fisik seperti pecah, tergores, terbakar, korosi, cairan, hewan dan akibat kesalahan pemakaian. Untuk sparepart sendiri, garansi tidak berlaku (void) jika disebabkan kesalahan pemasangan dan pemakaian (costumer abuse), faktor force majeure atau faktor eksternal seperti bencana alam, gempa, banjir, dan sebagainya, mishandeling yang mengakibatkan kerusakan fisik (seperti pecah, gores), dan S/N (serial number) terkelupas atau rusak.

C. Aspek Hukum Pendaftaran Garansi Produk Elektronik Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

19/M-

DAG/PER/5/2009 mewajibkan Setiap Produk Telematika dan Elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia (Pasal 2 ayat (1)). Menurut Direktur Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan, Radu Malem Sembiring, hal ini merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam melindungi para konsumen terutama yang tidak mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya 54

54

www.kapanlagi.com, diakses pada tanggal 1 November Produk Elektronik Wajib Punya Manual Bahasa Indonesia, 2009.


Berhubungan

dengan

Kartu

Jaminan

/

Garansi,

Peraturan

Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 mewajibkan substansi kartu jaminan / garansi harus memuat informasi sekurang – kurangnya : a. Masa garansi; b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan; c. Pemberian Layanan Purna Jual berupa Jaminan Ketersediaan Suku Cadang dalam Masa garansi dan Pasca garansi; d. Nama dan Alamat Pusat Pelayanan Purna Jual (Service Center); e. Nama dan alamat tempat usaha Produsen (Perusahaan / Pabrik) untuk Produk dalam negeri; (dan) f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Masa garansi minimal adalah 1 Tahun. 55 Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebut adalah berupa: a. ketersediaan pusat pelayanan purna jual (service center); b. ketersediaan suku cadang; c. penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan d. penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang diperjanjikan.

55

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.608/MPP/Kep/10/1999, tentang Petujuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi, Pasal 4 ayat (2).


Sehubungan dengan Pusat Layanan Purna Jual (service center), Peraturan Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

19/M-DAG/PER/5/2009

menentukan Produsen atau importir produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) pusat pelayanan purna jual (service center) yang berada di kota besar dan/atau di perwakilan daerah beredarnya produk telematika dan elektronika (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009). Sedangkan bagi importir sendiri, yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (service center) harus bekerjasama dengan pihak lain yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009). Dengan adanya ketentuan ini, konsumen sangatlah diuntungkan, karena tidak perlu khawatir dalam hal perbaikan barang elektronik kepunyaannya. Tersedianya pusat layanan purna jual (service center) yang diwajibkan oleh Pemerintah kepada Produsen ataupun Importir Pembuat Produk memberikan rasa aman kepada Pemilik Produk elektronik karena selain dapat dengan mudah memperbaiki produk elektronik miliknya juga dapat memperoleh dengan mudah suku cadang dan informasi mengenai seputar pertanyaan ataupun keluhan mengenai produk elektronik yang dimilikinya. Sehubungan dengan Pusat pelayanan purna jual (service center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pusat Pelayanan Purna Jual harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/MDAG/PER/5/2009). Dalam Lampiran II Peraturan Menteri tersebut terdapat ketentuan persyaratan teknis pusat pelayanan purna jual (service center) produk telematika dan elektronika, yang antara lain meliputi: 1. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak.


2. Tenaga teknik yang kompeten di bidang servis produk telematika dan elektronika dan akses terhadap perkembangan teknologi perbaikan. 3. Memiliki sistem manajemen pusat pelayanan purna jual (service center), meliputi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknik/pedoman servis pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian. 4. Memiliki peralatan berupa mesin, alat perkakas, atau alat pengetesan/pengujian yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan barang bagian, komponen, dan/atau asesorisnya. 5. Ketersediaan bagian, komponen, dan asesoris yang mempengaruhi fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau penggantian. 6. Ketersediaan pelatihan bagi petugas pemeriksaan, perawatan (service) berkala, perbaikan dan/atau penggantian guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga teknik. 7. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan pelanggan. Berkaitan dengan masalah ketersedian Suku Cadang dan Pusat Layanan Purna Jual, Pemerintah memberikan ketentuan bahwa baik Produsen Elektronik dalam Negeri ataupun Importir harus menyertakan Surat Pernyataan Bermaterai Cukup yang berisi mengenai Jaminan ketersediaan Suku Cadang dan Pusat Pelayanan Purna Jual. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat dalam Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Produk Elektronika dan Telematika. (Pasal 12 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009). Bagi Produsen yang tidak memiliki Pusat Layanan Purna Jual (service center) harus bekerja sama dengan pihak lain dan ditandai dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan ini juga merupakan salah satu


syarat

dalam

mendaftarkan

Petunjuk

Penggunaan

(Manual)

dan

Kartu

Jaminan/Garansi Produk Elektronika dan Telematika. Ketentuan ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam upaya melindungi konsumen. Sebab pemerintah membuat ketentuan ini (yaitu produsen ataupun importir untuk menyertakan surat pernyataan bermeterai mengenai Jaminan ketersediaan suku cadang) sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi adalah merupakan gambaran betapa Pemerintah benar-benar peduli terhadap konsumen, yaitu agar konsumen terjamin dalam hal penggantian suku cadang produk elektronik yang rusak. Sebab harga produk elektronik relatif mahal, jadi sampai tidak ada jaminan ketersediaan suku cadangnya, maka saat produk rusak konsumen langsung dirugikan sebab tidak bisa lagi diperbaiki oleh karena tidak tersedianya suku cadang tersebut. Maka ketentuan ini memang sangat penting. Berkaitan dengan kewajiban memuat informasi Nama dan Alamat tempat usaha Produsen (Perusahaan/Pabrik) untuk produk dalam negeri dan Nama dan Alamat tempat usaha importir untuk produk impor sebagaimana tertera didalam pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf i Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, Pemerintah memberikan ketentuan untuk membuat permohonan rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bagi produsen yang belum memiliki tanda pendaftaran dan kemudian oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, maupun Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi.


Surat Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) atau importir yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Surat ini juga merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Produk Elektronika dan Telematika (Pasal 12 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf i, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009). Dengan ketentuan syarat ini, maka jaminan terhadap produk pun lebih ditegaskan lagi, dimana alamat ini dapat menjadi alamat dalam kita mengajukan klaim (tuntutan) pada pihak produsen / importir produk yang produknya memiliki masalah.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Sesuai dengan pokok permasalahan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yaitu: 1. Hubungan Jaminan Produk atatu Garansi dengan kegiatan jual beli adalah sebagai berikut: a. Jaminan Produk atau Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Dan dari pengertian jaminan produk atau garansi tersebut dapat kita ketahui bahwa hubungan jaminan produk atau garansi dengan kegiatan jual – beli produk elektronik laptop adalah sebagai bukti penjaminan produsen atas kualitas barang elektronik Laptop yang diperjual – belikan. b. Selain hubungan antara jaminan produk dengan kegiatan jual – beli produk elektronik Laptop adalah sebagai bukti penjaminan, jaminan produk atau disebut dengan garansi juga memiliki hubungan dengan harga jual produk Laptop. Hal ini bila dikaitkan dengan jenis jaminan produk, yaitu jaminan produk atau garansi resmi nasional dan jaminan produk atau garansi toko. Produk elektronik Laptop yang dijamin dengan jaminan produk resmi nasional biasanya akan lebih mahal harganya dibandingkan produk elektronik Laptop yang dijamin dengan jaminan produk atau garansi toko. Hal ini disebabkan, produk elektronik Laptop yang bergaransi resmi adalah produk elektronik Laptop yang sudah dikenai pajak dan bea masuk (untuk produk impor),


sedangkan produk elektronik laptop yang bergaransi toko pada umumnya adalah produk elektronik Laptop gelap (seludupan), yang tidak kena pajak maupun bea masuk (untuk produk impor). 2. Perbandingan garansi tiap merek laptop ditinjau dari substansi perjanjian garansi pada kartu garansi laptop tersebut adalah sebagai berikut: Masing-masing substansi dari berbagai merek laptop tersebut memiliki kesamaan, antara lain lamanya masa garansi yaitu 1 (satu) Tahun, Objek yang ditanggung yaitu sebatas hardware (perangkat keras) saja, dan secara umum pengecualian penanggungan juga memiliki keasaman, yaitu: a. garansi tidak berlaku untuk software ( perangkat lunak, seperti program windows), perangkat eksternal (seperti: USB Flash, External Harddisk, CD/DVD writer, Modem, Mouse), aksesoris (seperti: tas. Buku manual, dan box) dan / atau suku cadang tambahan dari pihak ketiga. b. garansi tidak berlaku (void) untuk kerusakan fisik seperti pecah, tergores, terbakar, korosi, cairan, hewan dan akibat kesalahan pemakaian. Untuk sparepart sendiri, garansi tidak berlaku (void) jika disebabkan kesalahan pemasangan dan pemakaian (costumer abuse), faktor force majeure atau faktor eksternal seperti bencana alam, gempa, banjir, dan sebagainya, mishandeling yang mengakibatkan kerusakan fisik (seperti pecah, gores), dan S/N (serial number) terkelupas atau rusak. Faktor kesamaan substansi dalam beberapa kartu jaminan produk atau garansi beberapa merek barang elektronik Laptop ini dapat dikarenakan dalam pembuatannya harus menyesuaikan dengan perintah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kartu jaminan produk tersebut, seperti salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor


19/M-DAG/PER/5/2009. Peraturan perundang-undangan tentu memberikan syaratsyarat yang berlaku umum, inilah sebabnya setiap substansi perjanjian ataupun persyaratan yang ada dikartu jaminan hampir memiliki kesamaan. 3. Aspek hukum pendaftaran garansi produk elektronik ditinjau dari Peraturan Menteri Republik Indonesia No.19/M-DAG/PER/5/2009 adalah sebagai berikut: sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 yang mewajibkan Setiap Produk Telematika dan Elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia (Pasal 2 ayat (1)), maka tidak terkecuali semua produk elektronik Laptop baik buatan dalam Negeri maupun impor juga harus mendaftarkan jaminan produk atau garansinya di Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini, disebutkan syarat – syarat mengajukan pendaftaran dan hal – hal apa saja yang wajib ada di substansi Kartu Jaminan atau pun Kartu Garansi. Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Kartu Jaminan ataupun Kartu Garansi sekurang-kurangnya adalah informasi mengenai : a. Masa garansi; b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan; c. Pemberian Layanan Purna Jual berupa Jaminan Ketersediaan Suku Cadang dalam Masa garansi dan Pasca garansi; d. Nama dan Alamat Pusat Pelayanan Purna Jual (Service Center); e. Nama dan alamat tempat usaha Produsen (Perusahaan / Pabrik) untuk Produk dalam negeri; (dan) f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor.


Ketentuan ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Oleh karena adanya ketentuan yang mengatur tentang kartu jaminan atau kartu garansi maka setiap produk yang beredar dipasaran dalam Negeri (Indonesia) harus memiliki kartu garansi yang terdaftar. Akibat hukumnya bila hal ini tidak dipatuhi, maka jaminan produk atau garansi tersebut tidak resmi atau bertentangan dengan hukum. Barang elektronik laptop yang tidak dilengkapi dengan Kartu Jaminan resmi maka harus segera ditarik oleh pihak produsen ataupun importir dari produk elektronik laptop tersebut dari pasaran (Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009). Dan bila tidak ditarik oleh pihak produsen maka pihak produsen sendiri yang nantinya akan terkena sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif yaitu Pencabutan Surat Izin Usaha (SIUP) oleh Pejabat Penerbit SIUP, dan pencabutan Izin Teknis lainnya oleh Pejabat yang berwenang (Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.19/M-DAG/PER/5/2009).

B. Saran Dari beberapa kesimpulan yang telah disebutkan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Saran tersebut antara lain mengenai: 1. Pengefektifan ketentuan penarikan Barang elektronik laptop yang tidak bergaransi resmi nasional dari pasaran perdagangan produk elektronik dalam negeri (Indonesia). Saat ini pemberlakuan sanksi ini masih sangat jarang kita lihat. Oleh karena itu, Pemerintah khususnya Departemen Perdagangan Republik Indonesia harus semakin efektif dan tegas dalam menertibkan barang-barang elektronik yang tidak bergaransi resmi nasional, terutama untuk


barang elektronik Laptop yang memiliki harga cukup mahal, maka garansi yang dibutuhkan adalah garansi yang benar-benar jelas dan dapat melindungi kepentingan konsumen. 2. Pemerintah juga kiranya dapat mensosialisasikan atau memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak membeli produk elektronik Laptop yang bergaransi toko. Hal ini demi kepentingan masyarakat itu sendiri sebagai konsumen yang dilindungi haknya oleh Negara dan juga merupakan kepentingan rakyat banyak lewat barang-barang yang bergaransi resmi yang tentunya sudah dikenai pajak dan bea masuk.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PRODUK ELEKTRONIK. Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan

Recommend Documents