MEKANISME DAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

180 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016

MEKANISME DAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Santonius Tambunan Pegawai Negeri Sipil

[email protected]

Abstract : The title of this study is the mechanism and the validity of the transaction e-commerce in terms of Article 1320 Indonesian Civil Law. The research method used in this study is the kind of normative research that examines the norms, principles and legal doctrines relating to the issues raised. The type of research that researchers use in this study are the type of research on the level of horizontal sync is the norm in terms of the Information and Electronic Transaction Act with the provisions of Article1320Indonesian Civil Law. Offer and acceptance are the stages of pre online buying and selling contracts in e-commerce. In this process the good faith of the parties shall take precedence in the transaction. The momentum of the sales contract ecommerce can not be separated from the pre-contract stage. Although the mechanism is different transactions, but in general the contract e-commerce trading has occurred since the purchaser or consumer to send a message of acceptance of the products on offer to the seller (merchant). This suggests that the momentum of buying and selling contracts e-commerce more closely at the theory of acceptance (ontvangstheorie). Subjective terms in the transaction e-commerce are consent of the individuals who are bound thereby and capacity to conclude an agreement. While the objective terms are a specific subject and an admissible cause. Information and Electronic Transaction Act is a lex specialis provisions of Article1320Indonesian Civil Law. However, in this Act only regulates consent of the individuals who are bound thereby and a specific subject, while capacity to conclude an agreement and an admissible cause has not been accommodated. Therefore, capacity to conclude an agreement and an admissible cause, can refer to the Civil Code as its lex generalis. Keywords: E-commerce, Sale and Purchase Transaction, Mechanism, Validity

sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang

Pendahuluan Salah satu bentuk transaksi elektronik dalam

dunia

bisnis

adalah

secara online atau direct selling yang

electronic

memanfaatkan fasilitas internet di mana

commerce atau biasa disebut dengan e-

terdapat website yang dapat menyediakan

commerce maupun e-com. E-commerce dapat

layanan get and deliver. Perkembangan ini

diartikan secara gramatikal sebagai perda-

semakin memudahkan orang maupun perusa-

gangan elektronik maksud dari perdagangan

haan untuk melakukan berbagai macam

elektronik ini adalah perdagangan yang

transaksi bisnis khusus-nya perdagangan.1

dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai sebagai medianya. Selain itu e-commerce juga dapat diartikan

1

http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicComm erce.doc, diakses pada tanggal 18 April 2012

Santonius T. : Mekanisme Dan Keabsahan Tansaksi.....181

E-commerce merupakan model bisnis

c) kerahasiaan (confidentiality/privacy). Ke-

modern yang non-face (tidak menghadirkan

rahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan

pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak

data/atau informasi dan juga perlindungan

me-makai tanda tangan asli).2 Dalam transaksi

terhadap data dan informasi dari akses yang

e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang

tidak sah dan berwenang; d) keamanan (secu-

lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan

rity). Masalah keamanan merupakan masalah

dalam transaksi e-commerce dapat tidak

penting karena keberadaannya menciptakan

bertemu secara langsung (face to face) para

rasa confidence bagi para user dan pelaku

pihak yang melakukan transaksi, sehingga

bisnis, untuk tetap menggunakan media

dapat dikatakan e-commerce menjadi peng-

elektronik guna kepentingan bisnisnya; e)

gerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.

3

Secara umum, dalam transaksi e-

ketersediaan (availibility). Permasalahan lain yang

juga

harus

diperhatikan

commerce, terkandung dua permasalahan

keberadaan

yang

ditransmisikan secara elektronik yang harus

memerlukan

Pertama,

penanganan

permasalahan

yang

serius. sifatnya

informasi

yang

adalah

dibuat

dan

tersedia setiap kali dibutuhkan.

subtantif, yaitu: a) keaslian data massage dan

Kedua, permasalahan yang bersifat

tanda tangan elektronik. Masalah keotentikan

prosedural, yaitu media internet menuntut

data massage menjadi permasalahan yang

adanya perlindungan dari segi yuridis. 4

sangat vital karena data massage inilah yang

Perjanjian e-commerce yang dilakukan

dijadikan dasar utama terciptanya suatu

oleh para pihaknya bukan seperti layaknya

kontrak; b) Keabsahan (validity). Keabsahan

perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian

suatu kontrak tergantung pada pemenuhan

tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa

syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat

adanya pertemuan langsung antara kedua

kontrak

kontrak

belah pihak, namun perjanjian antar para

dinyatakan terjadi. Dalam e-commerce, ter-

pihak tersebut dilakukan secara elektronik.

jadinya kesepakatan sangat erat hubungannya

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia

dengan penerimaan atas absah dan otentiknya

hanya

telah

dipenuhi,

maka

mengatur

pada

perjanjian

pada

data massage yang memuat kesepakatan itu; 4

2

Abdul Halim Barkatullah, 2007, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce”, Artikel dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007, hlm. 249-250. 3 Ibid, hlm. 250.

Elisatris Gultom, Perlindungan Transaksi Elektronik (E-Commerce) Melalui Lembaga Asuransi, http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publi kasi dosen/1A%20Aspek%20Yuridis%20asuransi%20EC.p df, hlm. 3-5.


umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal

perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal

1320

1313 KUH Perdata tersebut.

KUH

Perdata

yang

menyebutkan

mengenai syarat sahsuatu perjanjian yang

Namun, pada prakteknya suatu per-

mengikat para pihaknya. Menurut Subekti,

janjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian

suatu

apabila

yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-

syarat

based) dan bila perlu dituangkan dalam

perjanjian

memenuhi

dianggap

syarat

subjektif

sah dan

objektif.5 Pemenuhan atas syarat tersebut

bentuk

berakibat pada perjanjian yang telah dibuat

mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata

menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi

sebagaimana penulis sebutkan di atas, suatu

para pihak mengenai hak dan kewajibannya,

perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat

sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu

subjektif (ada kesepakatan antar para pihak

perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini

dan para

kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu

perjanjian)

permasalahan atau sengketa maka penyele-

perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan

saiannya dapat didasarkan pada perjanjian

karena alasan yang halal). Dalam transaksi

yang telah disepakati.

konvensional di mana para pihak saling

Pengakuan

Notaris.

Selanjutnya,

bila

pihak cakap untuk membuat dan

syarat

objekif

(objek

e-commerce

bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah

sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUH

perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-

Perdata Indonesia masih merupakan perma-

syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam

salahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata

hal transaksi dilakukan tanpa adanya per-

mengenai definisi perjanjian memang tidak

temuan antar para pihak. Di samping itu,

menentukan bahwa suatu perjanjian harus

transaksi e-commerce sangat bergantung pada

dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH

kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi

Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian

karena dalam transaksi komersial elektronik

adalah suatu perbuatan dengan mana satu

para pihak tidak melakukan interaksi secara

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

fisik. Karena itu masalah mengenai keabsahan

satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada

transaksi e-commerce tersebut menjadi hal

definisi ini maka suatu kontrak elektronik

yang sangat penting.

dapat

dianggap

perjanjian

Akta

sebagai

suatu

bentuk

Perjanjian dalam e-commerce dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang

5

Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 17.

membedakan

hanya

pada

bentuk

dan


berlakunya. Media dalam perjanjian biasa

commerce sesungguhnya merupakan suatu

yang digunakan adalah tinta dan kertas serta

model kontrak yang sama dengan kontrak jual

dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

beli konvensional yang dilakukan dalam

Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian

masyarakat. Jual beli secara konvensional

tersebut mengikat setelah ditandatangani,

yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat

sedangkan

perjanjian

ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem

menggunakan media elektronik yang ada

KUH Perdata maupun menurut sistem hukum

hanya form atau blanko klausula perjanjian

adat. Menurut hukum adat Indonesia, yang

yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan

dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan

ditampilkan dalam media elektronik (halaman

belaka yang berada di antara kedua belah

web), kemudian pihak yang lain cukup

pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang

menekan tombol yang disediakan untuk setuju

oleh si penjual kepada si pembeli dengan

mengikatkan diriterhadap perjanjian tersebut.

maksud memindahkan hak milik atas barang

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua)

itu dengan syarat pembayaran harga tertentu,

permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu:

berupa uang oleh pembeli kepada penjual.

1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli

Dengan demikian, dalam hukum adat, setiap

e-commerce menurut hukum positif di Indo-

hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas

nesia? 2) Bagaimana keabsahan transaksi jual

atau sistem obligator atau sistem/asas yang

beli e-commerce ditinjau dari aspek syarat

lainnya.

dalam

e-commerce

subjektif dan syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata?

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam hukum adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa

PEMBAHASAN

mufakat tentang maksud untuk memindahkan

Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui ECommerceMenurut Hukum Positif di Indonesia

hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu

 Perkembangan transaksi jual beli ecommerce di indonesia dan keterkaitannya dengan kontrak jual beli secara konvensional Pada prinsipnya, transaksi perdagangan

dengan

menggunakan

teknologi

e-

hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan

hukum

tertentu

yaitu

berupa


penyerahan tadi. Selama penyerahan barang

yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan

belum terjadi, maka belum ada jual beli.6

masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara

Tentang perjanjian jual beli, dianggap

tangan ke tangan, yakni jual beli yang

sudah berlangsung antara pihak penjual dan

dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa

pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan

campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di

bersepakat tentang keadaan benda dan harga

muka umum. Bentuk jual belinya pun,

barang tersebut, sekalipun barangnya belum

terutama

diserahkan dan harganya belum dibayarkan

bergerak cukup dilakukan dengan lisan,

(Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain

kecuali

dari persesuaian kehendak (wis overeens-

terutama mengenai objek benda-benda tidak

teeming) antara penjual dan pembeli mengenai

bergerak pada umumnya, selalu memerlukan

barang dan harga. Barang dan hargalah yang

bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya

menjadi essensial perjanjian jual beli.

sekedar mempelajari jual beli itu dengan

jika

objeknya

mengenai

barang-barang

benda-benda

tertentu,

Tanpa ada barang yang hendak dijual,

keperluan penyerahan yang kadang-kadang

tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya

memerlukan penyerahan yuridis di samping

jika barang objek jual beli tidak dibayar

penyerahan nyata.

dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak

Memperhatikan uraian di atas menge-

ada. Cara dan terbentuknya perjanjian jual

nai persamaan antara transaksi perdagangan e-

beli, bisa terjadi secara openbaar/terbuka,

commerce dengan jual beli secara konven-

seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar

sional, maka dapat dilihat bahwa letak

eksekutorial atau yang disebut excutoriale

perbedaan utamanya adalah hanya pada media

verkoop. Penjualan eksekutorial mesti dilaku-

yang digunakan. Pada transaksi e-commerce,

kan melalui lelang di muka umum oleh

media yang digunakan adalah media elek-

pejabat lelang, akan tetapi cara dan bentuk

tronik atau internet. Sehingga kesepakatan

penjualan eksekutorial yangbersifat umum ini,

ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui

jarang sekali terjadi. Penjualan demikian

online. Kemudian, hampir sama pula dengan

harus memerlukan keputusan pengadilan.

kontrak jual beli konvensional, kontrak jual

Dari

pembahasan

di

atas

dapat

beli e-commerce tersebut juga terdiri dari

dipahami bahwa jual beli secara konvensional

penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya

6

Wirjono Prodjodikoro, 1958, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Vorkink-van Hoeve,hlm. 26.


penawaran

oleh

salah

satu

pihak

dan

penerimaan oleh pihak yang lainnya. 7

transaksi perdagangan secara elektronik dan diharapkan dengan adanya regulasi ini, sistem

Dalam perkembangannya kontrak jual

e-commerce dapat berjalan dengan baik,

beli e-commerce menghadapi permasalahan

terstruktur, dan terjamin dalam pelaksanaan-

teknis teknologi dan masalah hukum. Per-

nya. Memang dalam Undang-undang Infor-

masalahan teknlogi yang meliputi keraha-

masi dan Transaksi Elektronik hal yang

siaan, keutuhan pesan (integrity), identitas

seringkali disorot adalah masih belum tegas

para pihak dan hukum yang mengatur

diatur mengenai bentuk perlindungan kepada

transaksi

konsumen dalam transaksi e-commerce.

tersebut.

Untuk

mengatasi

permasalahan-permasalahan tersebut dikembangkanlah

teknik

kriptografi

(crypto-

graphy).8

 Penawaran dan penerimaan secara online sebagai bentuk pra kontrak dalam transaksi jual beli e-commerce

Regulasi yang telah ada saat ini, yaitu Undang-undang Informasi

dan

Transaksi

Dalam setiap kontrak jual beli maupun

membahas

mengenai

bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga

transaksi elektronik secara umum saja. Haal

rangkaian tahapan hingga pelaksanaan dari

ini terlihat pada Pasal 17 – 22 Undang-undang

kontrak, yakni : a) tahap pra contractual, yaitu

Informasi dan Transaksi Elektronik yang

adanya penawaran dan penerimaan; b) tahap

membahas

contractual,

Elektronik

hanya

tentang

Transaksi

Elektronik.

yaitu

adanya

persesuaian

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1

pernyataan kehendak antara para pihak; dan c)

membahas tentang perbuatan yang dilarang

tahap post contractual, yaitu pelaksanaan

yang berhubungan dengan transaksi elek-

perjanjian.9 Hal yang paling penting sebelum

tronik.

menuju kepada kesepakatan dalam setiap Regulasi ini nantinya bisa menjadi

kontrak adalah tahapan pra kontrak, yaitu

pegangan dari khalayak dalam melakukan

adanya penawaran dan penerimaan di antara para pihak.

7

Atip Latifulhayat, 2002, “Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (ECommerce), Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18 Maret, hlm. 28. 8 Dalam teknik kriptografi dikenal ada 2 (dua) kategori encryption types yang secara umum digunakan untuk pengiriman data, bertransaksi dalam perdagangan, sistem pembayaran di internet. Metode pertama menggunakan symmetric-key dan metode kedua menggunakan Asimetris/public key.

Sama halnya dengan pra kontrak pada umumnya, pra kontrak dalam transaksi jual beli yang menggunakan e-commerce biasanya 9

H. Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 164.


akan didahului oleh penawaran jual, pe-

tentang barang itu yang diisi oleh pembeli

nerimaan beli. Sebelum itu, dapatsaja terjadi

sebelumnya, spesifikasi tentang barang ter-

penawaran secara online, misalnya melalui

sebut dan menu produk lain yang ber-

website, situs internet atau melalui posting di

hubungan, dan penawaran tersebut terbuka

mailing list dan news group atau melalui

bagi semua orang sehingga semua orang yang

undangan para customer melalui model

tertarik dapat melakukan window shopping di

business to business.

toko-toko online ini. Tawaran ini adalah per-

Penawaran dalam hukum positif Indo-

nyataan mengenai syarat-syarat yang dikehen-

nesia merupakan suatu “invitation to enter

daki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu

into a binding agreement”. Tawaran merupa-

tawaran diterima sebagaimana adanya berarti

kan suatu tawaran jika pihak lain menganggap

persetujuan itu tercapai. Dalam transaksi

atau memandangnya sebagai suatu tawaran,

bisnis yang menggunakan e-commerce ini,

suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa

suatu tawaran boleh dilakukan terhadap

perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk

seseorang tertentu dan hanya terbuka baginya

masuk kedalam suatu ikatan kontrak, maka

untuk menerimanya. Selain itu tawaran juga

hal ini dapat dianggap sebagai suatu tawaran.

boleh diberikan dan hanya terbuka kepada

Dalam transaksi jual beli yang menggunakan

kelompok dan dalam hal ini hanya orang-

e-commerce, khususnya jenis business to

orang yang tergabung dalam kelompok itu

customer yang melakukan penawaran adalah

saja yang diperbolehkan untuk menerima

merchant atau produsen/penjual.

tawaran tersebut.

Para merchant atau penjual tersebut

Dalam proses penawaran, penjual juga

memanfaatkan website untuk menjajakan

mesti beritikad baik di dalam memberikan

produk dan jasa pelayanan. Para penjual ini

informasi mengenai barang yang diperdagang-

menyediakan

yang

kan melalui e-commerce tesebut. Hal itu juga

berisikan katalog produk dan pelayanan yang

ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-

diberikan dan para pembeli seperti berjalan-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik

jalan di depan toko-toko dan melihat-lihat

yang menentukan bahwa para pihak yang

barang-barang di dalam etalase.

melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana

semacam

storefront

Dalam website tersebut biasanya di-

dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik

tampilkan barang-barang yang ditawarkan,

dalam melakukan interaksi dan/atau pertukar-

harganya, nilai rating atau poll otomatis


an Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

dan Transaksi melalui Web atau Situs.10

Elektronik selama transaksi berlangsung.

Transaksi

Dalam kedudukannya juga sebagai

melalui

chatting

atau

video

conference adalah seseorang dalam melaku-

pelaku usaha, maka penjual transaksi jual beli

kan

penawaran

sesuatu

barang

dengan

e-commerce ini tidak hanya tunduk pada

menggunakan model dialog interaktif melalui

sistematika Undang-undang Informasi dan

internet, seperti melalui telepon, chatting

Transaksi Elektronik, akan tetapi juga tunduk

dilakukan melalui tulisan, sedangkan video

pada sistematika Undang-undang Nomor 8

conference dilakukan melalui media elek-

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tronik, di mana seseorang dapat melihat

(selanjutnya disebut Undang-undang Perlin-

langsung gambar dan mendengar suara pihak

dungan Konsumen) dalam rangka hubungan

lain yang melakukan penawaran dengan

hukumnya dengan konsumen selaku pembeli.

menggunakan alat ini.11

Sebagai pelaku usaha oleh Undang-undang

Transaksi dengan menggunakan e-mail

Perlidungan Konsumen menegaskan bahwa

dapat dilakukan dengan cara mudah di mana

setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk

dalam hal ini kedua belah pihak harus

memberikan informasi yang benar dan tidak

memenuhi syarat, yaitu memiliki e-mail

menyesatkan atas produk barang dan/jasa

address. Selanjutnya sebelum melakukan

yang ditawarkan kepada konsumen. Hal

transaksi, konsumen sudah mengetahui e-mail

tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 7

yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah

huruf b Undang-undang Perlindungan Konsu-

yang

men yang menentukan bahwa pelaku usaha

menulis nama produk dan jumlah produk,

wajib memberikan informasi yang benar, jelas

alamat pengiriman, dan metode pembayaran

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

yang digunakan. Konsumen selanjutnya akan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

menerima konfirmasi dari merchant mengenai

pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

order barang yang telah dipesan tersebut.

akan

dibeli,

kemudian

konsumen

Transaksi pra kontrak secara online

Model transaksi melalui web atau situs yaitu

dalam e-commerce ini menurut Research

dengan cara di manamerchant menyediakan

Paper on Contract Law memiliki banyak

daftar atau katalog barang yang dijual disertai

variasi, yakni: transaksi melalui chatting dan video conference, transaksi melalui e-mail,

10

Haris Faulidi Asnawi, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, hlm. 5. 11 Ibid.


dengan deskripsi produk yang dijual dalam

transaksi bisnis biasa sebelum penawaran

web atau situs yang telah dibuat oleh penjual.

diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut

Pada model transaksi ini dikenal istilah order

dapat ditarik kembali, akan tetapi jika

form dan shopping cart.12

penawaran tersebut telah diakseptir, maka

Berdasarkan uraian di atas, dapat

penawaran

tersebut

tidak

dapat

ditarik

dipahami bahwa penawaran juga merupakan

kembali, sedangkan dalam transaksi jual beli

proses yang penting di dalam transaksi jual

yang menggunakan e-commerce, penawaran

beli e-commerce dan menjadi suatu tahapan

dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir

pra kontrak seperti jual beli pada umumnya.

oleh pihak lain.

Melalui penawaran dapat mempertemukan

Hal ini akan menimbulkan masalah,

perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di

yaitu berkaitan dengan apakah dalam hal

antara

sesudah

para

pihak.

Dengan

penawaran,

ada

penerimaan

tersebut

tetapi

konsumen selaku pembeli dapat mengetahui

sebelum jawaban tersebut sampai kepada

setiap produk yang ditawarkan oleh penjual

pihak

yang

menawarkan,

orang

yang

secara online. Tentunya dalam menyampaikan

menawarkan

mengirimkan

berita

yang

informasi mengenai

menyatakan menarik kembali penawarannya

diperdagangkan

produk barang dan

tersebut,

penjual

selaku

pelaku usaha harus beritikad baik di dalam

dapat dikatakan telah terjadinya kontrak/ perjanjian atau tidak.

menjalankan kegiatan usahanya tersebut yaitu

Terkait dengan hal tersebut, dalam

memberikan informasi penawaran yang benar,

teori-teori hukum perdata, terdapat beberapa

jelas, dan jujur.

teori mengenai momentum terjadinya kontrak antara lain:13

 Momentum terjadinya kontrak jual beli melalui e-commerce Sebagaimana transaksi bisnis biasa, dalam transaksi jual beli yang menggunakan e-commerce

ini,

antara

penawaran

dan

penerimaan, selalu ada selang jangka waktu tertentu yang bisa singkat saja dan bisa juga memakan waktu yang cukup lama. Dalam 12

Ibid.

Pertama, teori Pernyataan

(Uitingstheorie). Menurut teori ini, kesepakatan

terjadi

pada

saat

pihak

yang

menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu. Kedua, teori Pengiriman (Verzendtheorie). Menurut teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif 13

H. Salim HS, Op. cit, hlm. 166-167.


sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak.

ketika dalam tahap pra kontrak (tahap

Untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih

penawaran dan pene-rimaan) di mana pihak

mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat

yang ditawarkan (offeree) yaitu pembeli atau

dijadikan sebagai salah satu patokan utama.

konsumen telah mengirimkan pesan kepada

Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak

pihak yang menawarkan (offeror) yaitu

lagi mempunyai kekuasaan atas surat tersebut

penjual

dan sejak saat itu pulalah kontrak telah terjadi.

menerima tawaran dari pihak penjual atau

Ketiga,

merchant. 14

teori

Pengetahuan

(Vernemings

theorie). Menurut teori ini pada saat terjadinya kontrak

kemudian

pembeli

Memperhatikan pendapat dari Tan Kamelo mengenai momentum terjadinya kon-

jawaban akseptasinya diketahui oleh orang

trak jual beli e-commerce tersebut, maka

yang menawarkan. Dan keempat, teori Pe-

menurut hemat penulis, dengan pembeli telah

nerimaan (Ontvangstheorie)di mana teori ini

mengimkan pesan untuk menerima tawaran

muncul sebagai jawaban atas kekurangan teori

dari penjual atau merchant, secara tidak

pengetahuan, maka muncullah teori lain, yaitu

langsung

teori penerimaan. Dalam teori ini, saat

kesepakatan. Oleh karenanya, apabila di-

diterimanya jawaban, terlepas dari apakah

integrasikan pula ke dalam keempat teori

surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak

momentum terjadinya kontrak sebagaimana

dibuka,

lahir/terjadinya

uraian sebelumnya, maka momentum terjadi-

perjanjian/kontrak. Intinya adalah saat surat

nya transaksi jual beli e-commerce ini lebih

tersebut sampai pada alamat si penerima,

dekat

maka saat itulah kontrak terjadi.

theorie).

saat

sampai

merchantbahwa

pada

menentukan

digeser

atau

telah

pada

terpenuhi

teori

adanya

penerimaan

unsur

(ontvangs

Memperhatikan teori momentum ter-

Walaupun momentum terjadinya kon-

jadinya kontrak di atas, maka yang perlu

trak atau transaksi jual beli e-commercetelah

terlebih dahulu diperhatikan adalah bahwa

terjadi ketika pihak pembeli atau konsumen

momentum terjadinya transaksi jual beli e-

(pada tahapan itu disebut juga sebagai

commerce bergantung pada dari sisi mana

offeree)telah

penjual atau merchant dan konsumen pembeli

penjual atau merchant (pada tahapan itu

mengirimkan

pesan

kepada

mengganggap kontrak tersebut telah terjadi. Menurut Tan Kamelo, momentum terjadinya kontrak jual beli e-commerce itu tercipta

14

Lihat Tan Kamelo, 2005. “Aspek Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Media Internet”, Artikel dalam Jurnal Equality Vol. 10 No.1 Februari 2005, hlm. 4.


disebut juga sebagai offeror), akan tetapi

satunya berdampak pada sektor hukum.

proses kontrak jual beli e-commerce secara

Walaupun pengaturan mengenai masalah e-

keseluruhan tidak bisa dilepaskan dalam

commerce di Indonesia berpijak pada Undang-

kerangka mekanisme kontrak jual beli pada

undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

umumnya. Mekanisme transaksi jual beli e-

namun

commerce

bersandar pada aturan dalam Buku III KUH

memang

selalu

dimulai

dari

untuk

keabsahannya

Perdata

kemudian adanya penerimaan dari konsumen

masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi

pembeli. Namun, proses yang selanjutnya

dalam e-commerce.

pelaksanaan

kontrak,

Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-

konsumen tertarik dan yakin akan barang

undang Informasi dan Transaksi Elektronik

pilihannya, maka konsumen akan melakukan

ada beberapa ketentuan yang juga mengatur

proses pembayaran, dan ketika pembayaran

mengenai

diterima,

adalah

commerce. Ketentuan yang mengatur ke-

pengiriman barang oleh penjual merchant

absahan kontrak e-commerce tersebut merupa-

kepada pembeli atau konsumen. Semua

kan ketentuan yang bersifat khususdari pada

tahapan itu harus dilakukan dengan itikad baik

Pasal 1320 KUH Perdata sebagai ketentuan

kedua belah pihak agar hak dan kewajiban

umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat

masing-masing dapat terpenuhi.

diartikan bahwa secara umum untuk meng-

yang

mana

mengenai

ketika

tahapan

di

pengaturan

tetap

penawaran dari penjual atau merchant dan

perlu diperhatikan adalah dalam rangka

khususnya

juga

terakhir

keabsahan

suatu

kontrak

e-

ukur keabsahan suatu kontrak jual beli eKeabsahan Transaksi Jual BeliECommerce Ditinjau dari Syarat Subjektif danObjektif Pasal 1320 KUH Perdata

commerce harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 Keabsahan transaksi jual beli ecommerce ditinjau dari syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai

Transaksi

e-commerce

elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu

perkembangan

syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan

teknologi yang memberikan implikasi pada

para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu

berbagai sektor. Implikasi tersebut salah

dan sebab yang halal).

merupakan

jual

dampak

beli dari

Apabila

syarat


subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai

problem pelik mengenai pertanyaaan kapan

konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual

kontrak tersebut lahir. Penentuan saat lahirnya

beli e-commerce tersebut terancam dapat

kontrak menjadi kendala, terutama apabila

dibatalkan (viernietigbaar). Melalui syarat

penawaran dan penerimaan dilakukan melalui

sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUH

korespondensi atau surat menyurat. Mengenai

Perdata yang diterapkan dan diintegrasikan ke

problematika

dalam transaksi jual beli e-commerce akan

sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa

dapat diukur sejauh mana validitas dari

terdapat 4 (empat) teori yang mencoba mem-

transaksi jual beli e-commerce. Dalam sub bab

berikan solusi penyelesaiannya yaitu: teori

ini penulis akan menguraikan mengenai syarat

pernyataan, teori pengiriman, teori penge-

sahnya kontrak dalam hal syarat subjektif

tahuan, dan teori penerimaan.

yaitu syarat sepakat dan kecakapan para pihak.

demikian

ini,

dalam

bab

Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan

Pertama, syarat sepakat para pihak.

kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak,

Pasal 1320 ke 1 KUH Perdata mensyaratkan

yaitu: a) kesesatan atau dwaling (Pasal 1322

adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat

KUH Perdata); b) paksaan atau dwaling (Pasal

keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung

1323-1327); c) penipuan atau bedrog (Pasal

pengertian

1328 KUH Perdata).15

bahwa

para

pihak

saling

menyatakan kehendak masing-masing untuk

Selain berdasarkan ketentuan Pasal

menutup suatu perjanjian atau pernyataan

1320 ke 1 KUH Perdata, syarat sepakat pada

pihak yang satu sesuai dengan pernyataan

kontrak jual beli e-commerce juga ditemukan

pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu

dalam ketentuan Undang-undang Informasi

harus dinyatakan secara tegas namun dapat

dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil

dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang

penelitian penulis, adapun ketentuan dalam

mengungkapkan pernyataan kehen-dak para

Undang-undang Informasi

pihak.

Elektronik yang mengatur mengenai syarat

dan

Transaksi

Syarat kesepakatan yang merupakan

kesepakatan dalam kontrak jual beli e-

cerminan dari asas konsensualisme, di mana

commerce, di antaranya : Pertama, Pasal 6 di

dengan adanya kata sepakat telah lahir

mana

berdasarkan

ketentuan

ini

unsur

kontrak, ternyata dalam lalu lintas hukum 15

yang demikian kompleks juga menimbulkan

Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, hlm. 170-171.


kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak

penjual atau merchant telah terjadi karena

jual beli e-commerce adalah apabila dalam

telah terjadi pula kesepakatan antara kedua

proses penawaran, penjual atau merchant

pihak.

telah menampilkan produk barang dan/atau

Ketiga, Pasal 10 di mana berdasarkan

jasanya secara online untuk dapat menarik

ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam

pembeli atau konsumen dengan memenuhi

kontrak jual beli e-commerce akan terpenuhi

unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam

apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu

pasal

yang

penjual atau merchant telah terjamin. Untuk

ditawarkan tersebut harus: dapat diakses,

mengukur integritas dari setiap penjual atau

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

merchat menurut ketentuan ini dibentuklah

dipertanggungjawabkan sehingga menerang-

suatu

kan suatu keadaan.

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Sertifi-

ini

yaitu

terhadap

produk

Kedua, Pasal 8 di mana berdasarkan

Lembaga

Sertifikasi

Keandalan.

kasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti

ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang

bahwa

dimaksudkan dalam kontrak jual beli e-

perdagangan secara elektronik layak berusaha

commerce adalah berkenaan dengan waktu

setelah melalui penilaian dan audit dari badan

pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli

yang berwenang.

atau konsumen kepada pihak penjual atau

Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan

merchantadalah

adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada

apabila

pembeli

telah

pelaku

usaha

yang

Bukti

melakukan

telah dilakukan

memenuhi prosedur pengiriman yang telah

laman (home page) pelaku

usaha tersebut.

ditetapkan oleh pihak penjual atau merchant.

Akan tetapi, ketentuan ini sesungguhnya juga

Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak

tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap

pembeli harus mengisi form berupa biodata

penjual atau merchant untuk melakukan

pembeli secara lengkap, jujur, dan jelas

sertifikasi. Hal itu karena apabila dicermati

kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada

dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”.

penjual melalui alamat yang telah ditunjuk

Kata dapat merupakan kata yang bermakna

oleh penjual atau merchant. Hal ini bila

fakultatif, tidak imperatif. Artinya, setiap

dikaitkan dengan uraikan penulis dalam sub

penjual atau merchant tidak wajib untuk

bab 3 dalam bab sebelumnya, bahwa proses

disertifikasi dan tetap bebas untuk menjalan-

sedemikian ini menandakan bahwa kontrak

kan kegiatan usahanya walaupun tanpa harus

jual beli e-commerce antara pembeli dengan

disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Ke-


andalan.

Untuk

disertifikasi

memerlukan

metode elektronik. Mengenai hal ini akan

itikad baik dan keinginan sendiri dari setiap

penulis uraikan secara khusus dalam pem-

penjual atau merchant. Dengan tidak diwajib-

bahasan tersendiri nantinya.

kannya sertifikasi ini bagi penjual atau

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas

merchant, maka menurut hemat penulis

merupakan elemen yang harus dipenuhi di

menunjukkan ketidaktegasan pembentuk un-

dalam suatu kontrak jual beli e-commerce

dang-undang terutama dalam rangka perlin-

agar memenuhi unsur kesepakatan.Terkait

dungan bagi pembeli atau konsumen. Penjual

dengan uraian di atas pula, maka dapat dilihat

atau merchant yang tidak melakukan ser-

bahwa untuk mengukur keabsahan suatu

tifikasi

menimbulkan

kontrak jual beli melalui e-commerce tidak

informasi yang sesat bagi pembeli atau kon-

hanya mengacu pada ketentuan dalam KUH

sumen. Di sisi lain apabila pembeli atau

Perdata saja, akan tetapi mengenai syarat

konsumen tersebut percaya dengan produk

sepakat ini juga telah diatur di dalam Undang-

yang ditawarkan oleh penjual dan melakukan

undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

proses pembayaran, akan tetapi di kemudian

Hanya

hari barang yang dipesan tersebut tidak pernah


dikirim oleh penjual atau merchant, maka

Elektronik

sebagaimana

terhadap

sebelumnya

belum

dapat

kontrak

berpotensi

dengan

pelaku

usaha

saja,

beberapa

ketentuan dan penulis cukup

dalam

Transaksi uraikan mampu

demikian dapat dimintakan pembatalan karena

mengakomodir secara tegas untuk memenuhi

adanya unsur penipuan atau bedrog sebagai-

unsur

mana dirumuskan Pasal 1321 jo Pasal 1328

perlindungan kepada pembeli selaku kon-

KUH Perdata.

sumen.

kesepakatan

yang

memberikan

Pasal 11 dan 12 di mana berdasarkan

Memperhatikan uraian di atas, maka

ketentuan tersebut, maka untuk keabsahan

pemenuhan syarat kesepakatan para pihak

suatu kontrak jual beli e-commerce terutama

dalam membuat kontrak jual beli dalam e-

untuk memenuhi unsur kesepakatan, maka

commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi

kontrak tersebut haruslah ditandatangani.

ketentuan

Namun, tanda tangan di sini tentunya berbeda


dengan tanda tangan pada kontrak jual beli

Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut

konvensional. Tanda tangan dalam kontrak

telah memenuni kedua aturan tersebut, maka

jual

dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah

beli e-commerce

dilakukan dengan

di

dalam

KUH Perdata dan

dan

Transaksi


dan dan mengikat para pihaknya. Di dalam

transaksi jual beli e-commerce tidak jarang

unsur kesepakatan kontrak jual beli e-

untuk menyatakan bahwa kontrak itu sama-

commerce maka ada 2 (dua) hal yang menurut

sama telah disepakati oleh para pihak, maka

penulis menarik untuk diperhatikan, yaitu

harus memerlukan tanda tangan. Akan tetapi,

mengenai itikad baik para pihak dan juga

tanda tangan di sini tidak bisa disamakan

mengenai kesepakatan yang ditandai dengan

dengan tanda tangan sebagaimana kontrak jual

tanda tangan elektronik.

beli konvensional. Hal itu karena di dalam

Kedua, itikad baik para pihak menuju

kontrak jual beli konvensional kesepakatan

kesepakatan. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf b

para pihak dapat dituangkan ke dalam kertas

dan

Undang-undang

dan para pihak dapat saling berhadapan.

Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa

Namun, dalam transaksi jual beli e-commerce

baik itu konsumen maupun pelaku usaha

hal ini tidak akan terjadi. Para pihak hanya

harus beritikad baik di dalam melaksanakan

menuangkan kesepakatan di dalam kontrak

transaksi atau kegiatan usahanya. Ketentuan

yang dibuat melalui e-mail.

Pasal

7

huruf

a

ini senada dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Informasi

karenanya,

instrumen

tanda

Transaksi

tangan yang digunakan adalah tanda tangan

Elektronik di mana ditentukan bahwa para

elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 jo.

pihak yang melakukan Transaksi Elektronik

Pasal 7 jo. Pasal 11 Undang-undang Informasi

wajib beritikad baik dalam melakukan in-

dan Transaksi Elektronik, maka kekuatan

teraksi dan/atau pertukaran Informasi Elek-

pembuktian dokumen elektronik tersebut yang

tronik dan/atau Dokumen Elektronik selama

ditandatangani dengan digital signature sama

transaksi berlangsung.

dengan kekuatan pembuktian akta otentik

Memperhatikan

dan

Oleh

kedua

peraturan

yang

dibuat

oleh

pejabat

umum

yang

perundangan tersebut di atas, maka kaitannya

berwenang. Tanda tangan elektronik ini untuk

dengan pemenuhan unsur sepakat dalam

menjamin kepastiannya harus dilaksanakan

transaksi jual beli e-commerce adalah adanya

dengan teknik kriptografi.

itikad baik dari para pihak. Itikad baik ini

Berdasarkan uraian di atas, untuk

tidak hanya dari penjual semata akan tetapi

mencapai unsur sepakat dalam transaksi jual

juga dari konsumen pembeli.

beli e-commerce para pihak dapat melakukan

Ketiga, kesepakatan dengan meng-

penandatanganan kontrak elektronik melalui

gunakan tanda tangan elektronik. Dalam

tanda tangan yang dilakukan secara elektronik


di mana tanda tangan elektronik ini memiliki

hukum di masyarakatterkait dengan objek atau

kekuatan pembuktian yang sama dengan akta

perbuatan hukum apa yang dimaksudkan

otentik

dalam

dewasa. Pada satu sisi sebagian masyarakat

Transaksi

masih menggunakan standar usia 21 (dua

sebagaimana

Undang-undang

dirumuskan

Infomasi

dan

Elektronik.

puluh

Keempat, syarat kecakapan para pihak. Pasal 1320 ke 2 KUH Perdata menyaratkan

satu)

tahun

sebagai

titik

tolak

kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 jo Pasal 330 KUH Perdata.

adanya syarat kecakapan para pihak untuk

Terkait dengan penelitian ini di mana

melakukan suatu perbuatan hukum di mana

perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah

dalam hal ini adalah kemungkinan untuk

transaksi

melakukan perbuatan hukum secara mandiri

mengenai syarat kecakapan ini tidak diatur di

yang mengikat diri sendiri tanpa dapat

dalam Undang-undang Informasi dan Tran-

diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan

saksi Elektronik seperti halnya pada syarat

perbuatan hukum pada umumnya diukur dari

sepakat. Oleh karenanya, untuk mengukur

standar berupa: persoon (pribadi) diukur dari

syarat kecakapan para pihak dalam kontrak

usia

dan

jual beli e-commerce sepenuhnya berdasarkan

rechtspersoon (badan hukum) diukur dari

pada ketentuan atau sistematika di dalam

aspek kewenangan (bevoegheid).

KUH Perdata.

kedewasaan

Kecakapan

(meerderjarig)

untuk

jual

beli

e-commerce,

maka

melakukan

Memang karena objek yang diatur

perbuatan hukum bagi person pada umumnya

adalah berupa kontrak jual beli, maka usia

diukur dari standar usia dewasa atau cukup

dewasa para pihak sehingga dapat dikatakan

umur (bekwaamheid-meerderjarig).16 Namun

cakap adalah tunduk pada sistematika KUH

demikian masih terdapat polemik mengenai

Perdata yaitu berumur 21 tahun. Akan tetapi,

kecakapan melakukan perbuatan hukum yang

dalam

tampaknya mewarnai praktik lalu lintas

mensyaratkan syarat tertentu bagi pihak yang

kontrak

jual

beli

e-commerce

akan mengadakan kesepakatan, di mana hal 16

Perlu dicermati bahwa istilah cukup umur tidak sama dengan dewasa. Cukup umur dalam bahasa Belanda meerderjarig sedangkan dewasa volwassen. Dalam bahasa Inggris meerderjarig identik dengan legal age sedangkan volwassen dalam bahasan Inggrisnya adult. Baik itu dewasa, volwassen, dan adult sesungguhnyabukanlah pengertian hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 68-69.

tersebut bergantung pada situs penyedia layanan e-commerce (webstore atau toko maya). Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa penjual atauwebstore yang dalam transaksinya yang tidak perlu men-


cantumkan umur konsumen pembeli karena

Dari kenyataan di atas, dapat diartikan

dapat dimengerti bahwa nominal transaksi

bahwa seseorang yang berusia di bawah 18

juga tidak begitu besar dan objek yang

tahun, hanya boleh menggunakan eBay.com

ditawarkan juga masih dapat dipertanggung-

dengan keterlibatan orang tua atau wali. Hal

jawabkan. Hal itu dapat dilihat pada transaksi

ini

jual beli buku, misalnya dapat dilihat pada

bertransaksi dengan layanan Amazon maka

www.palasarionline.com di mana webstore

seseorang haruslah berusia 18 tahun ke atas,

tidak membatasi calon konsumen pembeli dari

jika berusia di bawah 18 tahun haruslah

umur berapapun. Namun, sebagian besar dari

diwakilkan kepada orang tua atau walinya.Hal

pengamatan penulis juga ditemukan suatu

tersebutmemang tentu saja berbeda dengan

syarat bagi konsumen pembeliuntuk melaku-

apa yang diharapkan atau diatur dalam KUH

kan transaksi haruslah telah berumur minimal

Perdata yang mensyaratkan seorang pembeli

18 tahun.

atau konsumen seyogyanya telah genap

menunjukan

bahwa

untuk

dapat

Syarat ini dapat ditemukan pada saat

berusia 21 tahun. Akan tetapi, walaupun

konsumen pembelimengisi form pendaftaran

syarat kecakapan ini sulit untuk dipenuhi

yang berisi mengenai data diri dari konsumen

tertutama dari sisi pembeli atau konsumen,

pembeli, di mana terdapat suatu kolom yang

pada

berisi mengenai tanggal lahir, serta adanya

commerce tetap dapat terjadi atau berlaku

suatu box yang harus di check (√) yang

meskipun sebagai konsekuensinya terhadap

menyatakan bahwa konsumen pembelitelah

pemenuhan

berusia 18 tahun. Sehingga, kecakapan kon-

dibuktikan. Pembuktiannya hanya sebatas

sumen pembelidapat terlihat pada saat ia

yaitu

melakukan pengisian form. Sebagai contoh

kepercayaan antar parapihak mengenai apa

dapat ditemukan dalam salah satu bagian Your

yang dinyatakan dalam proses transaksi.

User

Aggrement

eBay

kenyataannyakontrak

dengan

jual

beli

e-

syarat iniakan sulit untuk

kembali

melihat

adanya

dalam

http://www.ebay.com di mana disebutkan: “use the Sites if you are not able to form

 Keabsahan transaksi jual beli ecommerce ditinjau dari syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata

legally binding contracts, are under the age of 18,

or

are

temporarily

suspended from our Sites”.

or

indefinitely

Untuk mengukur keabsahan suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli ecommerce tidak cukup hanya berdasarkan


pada aspek subjektif saja, yaitu pada elemen

hal tertentu ini dapat dirujuk dari substansi

kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu

Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata.

dipenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian

Memperhatikan

rumusan

ketentuan

pada umumnya. Syarat objektif ini lebih

tersebut, untuk dapat menyatakan sahnya

memberikan konsekuensi yuridis di mana

suatu kontrak jual beli e-commerce, maka

apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka

pihak penjual atau merchant harus memenuhi

kontrak

demi

ketentuan dimaksud. Adapun maksud dari

hukum(nietig). Dalam sub bab ini penulis

frase “menyediakan informasi yang lengkap

akan menguraikan syarat objektif yang harus

dan benar” oleh Penjelasan Pasal 9 tersebut

dipenuhi dalam kontrak jual beli e-commerce

meliputi: Pertama, informasi yang memuat

yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab

identitas serta status subjek hukum dan

yang halal sebagaimanadirumuskan dalam

kompetensinya, baik sebagai produsen, pe-

Pasal 1320 KUH Perdata.Sama halnya dengan

masok, penyelenggara maupun perantara;

uraian dalam sub bab sebelumnya, untuk

kedua, informasi lain yang menjelaskan hal

pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli e-

tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian

commerce dalam penelitian ini akan diungkap

serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang

bahwa di dalam Undang-undang Informasi

ditawarkan,

dan Transaksi Elektronik juga ada ketentuan

deskripsi barang/jasa.

yang

dibuat

akan

batal

yang mengatur mengenai syarat objektif dari pada kontrak jual beli e-commerce.

seperti

nama,

alamat,

dan

Berdasar uraian di atas, maka di dalam kontrak jual beli e-commerce juga ada suatu

Pertama, syarat suatu hal tertentu.

hal tertentu yang menjadi objek dalam

Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu

perjanjian atau kontrak e-commerce tersebut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3

sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal

KUH Perdata adalah prestasi yang menjadi

1320 ke 3 KUH Perdata jo Pasal 9 Undang-

pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini

undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

untuk

memastikan

luasnya

Kedua, syarat suatu sebab yang halal.

pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajib-

Syarat sebab yang halal dalam mengukur

an para pihak. Pernyataan-pernyataan yang

validitas suatu kontrak diatur dalam Pasal

tidak

luas

1320 ke 4 KUH Perdata. Berdasarkan

kewajiban para pihak adalah tidak mengikat

penelitian penulis, terkait dengan syarat sebab

(batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai

yang halal dalam kontrak jual beli e-

dapat

sifat

ditentukan

dan

sifat

dan


commerce, maka syarat ini tidak ditemukan di

Penafsiran sebab yang halal kiranya tetap

dalam Undang-undang Informasi dan Tran-

mendasarkan pada rumusan Pasal 1335 jo.

saksi Elektronik. Oleh karena itu, apabila

Pasal 1337 KUH Perdata.

mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian

Memperhatikan

keseluruhan

uraian

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka di

mengenai pemenuhan syarat subjektif dan

dalam

dan

objektif dari transaksi jual beli e-commerce,

Transaksi Elektronik hanya mengatur syarat

maka untuk menjamin kepastian hukum di

sepakat dan suatu hal tertentu saja. Dengan

dalam kontrak jual beli e-commerce ini,

demikian, terkait dengan syarat sebab yang

seluruh syarat harus dipenuhi (kesepakatan,

halal dalam sub bab ini sepenuhnya akan

kecakapan, hal tertentu, dan sebab atau kausa

mengacu pada ketentuan atau sistematika

yang halal). Syarat sahnya kontrak ini bersifat

dalam KUH Perdata.

komulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut

Undang-undang

Pengertian

Informasi

halal

harus dipenuhi, tidak dipenuhinya salah satu

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan

1320 ke 4 KUH perdata harus dihubungkan

kontrak

dengan konteks Pasal 1335 dan 1337 KUH

keberadaannya, dibatalkan (viernietigbaar)

Perdata. Berdasarkan kedua ketentuan ter-

karena tidak memenuhi syarat subjektif

sebut,

maupun batal demi hukum (nietig) karena

suatu

sebab

kontrak

kekuatan hukum

yang

tidak

mempunyai

yang mengikat

(batal)

tersebut

akan

diganggu

tidak memenuhi syarat objektif.

apabila kontrak tersebut: tidak mempunyai

Berdasarkan hasil analisa penulis pula

sebab, sebabnya palsu, sebabnya bertentangan

di mana terdapat 2 (dua) peraturan perundang-

dengan undang-undang, sebabnya bertentang-

undangan yang mengatur mengenai keabsahan

an dengan kesusilaan, dan sebabnya berten-

transaksi jual beli e-commerce ini, maka untuk

tangan dengan ketertiban umum.17

menghindari terjadi konflik antara aturan

Terkait

dengan pemenuhan syarat

perundang-undanganyang mengatur tentang

sebab yang halal pada kontrak jual beli e-

keabsahantransaksi

commerce, maka menjadi suatu bukti bahwa

tersebut,

kontrak tersebut tidaklah berbeda dengan

berlakunya

kontrak atau perjanjian pada umumnya.

undangan sebagai berikut:18 a) lex specialis 18

17

J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 321-353.

perlu suatu

jual ditinjau

beli

e-commerce

asas-asas

peraturan

dari

perundang-

Lihat SudiknoMertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 92-94.


derogat lex generalis, yakni bahwa ketentuan

dalam rangka mengukur keabsahan transaksi

hukum yang lebih khusus mengalahkan

jual beli e-commerce tersebut secara lengkap,

ketentuan hukum yang bersifat umum; b) lex

tetap dapat mengacu kepada ketentuan yang

superior derogat lex inferiori, yaitu bahwa

bersifat umum atau lex generalis yaitu KUH

ketentuan hukum yang lebih tinggi akan

Perdata untuk memenuhi syarat yang belum

melumpuhkan ketentuan hukum yang lebih

diakomodir oleh Undang-undang Informasi

rendah; dan c) lex posteriori derogat legi

dan Transaksi Elektronik yaitu pada syarat

priori, yakni bahwa ketentuan hukum yang

“kecakapan para pihak” dan syarat “suatu

baru

sebab yang halal”. Ke depannya diperlukan

mengalahkan

ketentuan

hukum

sebelumnya.

Undang-undang yang mempu mengakomodir

Terkait konteks keabsahan transaksi jual beli e-commerce dalam penelitian ini,

keempat syarat sahnya transaksi jual beli ecommerce ini secara konkrit.

akan didapat bahwa berlakunya asas lex specialis derogat lex generalis di mana sebagai

lex

genaralis-nya

KUH

Pada prinsipnya, transaksi jual beli e-

Perdata, kemudian sebagai lex specialis-nya

commerce sesungguhnya merupakan suatu

adalah

dan

model kontrak yang sama dengan kontrak jual

Undang-undang

beli konvensional yang dilakukan dalam

Undang-undang

Transaksi

Elektronik.

adalah

PENUTUP

Informasi

Informasi dan Transaksi Elektronik harus

masyarakat

mengatur secara lengkap dan komprehensif

utamanya adalah hanya pada media yang

untuk mengakomodir keabsahan transaksi jual

digunakan. Pada

beli e-commerce sebagai pengejawantahan

commerce, media yang digunakan adalah

Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan

media

ketentuan umum. Hal ini diperlukan agar


dapat memberikan kepastian hukum bagi

Elektronik memberikan kepastian hukum bagi

transaksi jual beli e-commerce.

pelaksanaan transaksi jual beli e-commerce.

Karena

di

dalam

Indonesia.

elektronik

Letak

transaksi

atau

jual

internet. dan

perbedaan

beli

e-

Adanya Transaksi

Undang-undang

Penawaran dan penerimaan online

Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini

adalah tahapan pra kontrak dalam transaksi

hanya mengakomodir 2 (dua) syarat dari 4

jual beli e-commerce. Dalam proses ini itikad

(empat) syarat yaitu syarat “kesepakatan para

baik

pihak” dan syarat “suatu hal tertentu”, maka

konsumen pembeli) harus diutamakan. Itikad

para

pihak

(penjual/merchant

dan


baik para pihak dirumuskan dalam Undangundang Informasi dan Transaksi Elekronik

Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Momentum terjadinya kontrak jual beli e-commerce tidak bisa dilepaskan dari adanya tahapan pra kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa momentum terjadinya kontrak jual beli e-commerce lebih dekat pada teori penerimaan (ontvangstheorie). Diharapkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik segera direvisi.Perlu dirumuskan syarat kecakapan dan suatu sebab yang halal pada kontrak jual beli e-commerce. Terkait dengan syarat kecakapan, di mana

Barkatullah, Abdul Halim dan Syahrida. 2010, Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional: Pengertian, Sebab Kemunculan, dan Metode Penyelesaian yang Efektif, Cetakan I, Bandung: Nusa Media bekerjasama dengan FH Unlam Press Banjarmasin Burton, Steven J. & Eric G. Andersen, 1995, Contractual Goodfaith (Formulation, Performance, Breach, Enforcement), Kanada: Little Brown and Company Chissick, Michael dan Alistair Kelman, 2002. Electronic Commerce: Law and Practice, London: Sweet & Maxwell Limited

batas umur kedewasaan adalah 18 tahun. Oleh karenanya, ketika hendak menyusun aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya memperhatikan hal tersebut agar

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, ed. Problem Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum Ekonomi dan Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press

dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Asnawi, Haris Faulidi. 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce: Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press

HS, H. Salim. 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Badrulzaman, Mariam Darus. 1996, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni

Harahap, M. Yahya. 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni

Bainbridge, David. 1996, Introduction to Computer Law, 3 nd Edition, London: Pitman Publishing Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2005, Bisnis E-Commerce

Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana

MEKANISME DAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Recommend Documents