9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pasal
1457
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHPer)
menerangkan bahwa “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan." Dalam Pasal 1458 KUHPer juga menerangkan bahwa “jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.” Dengan kata lain perjanjian jual-beli tersebut merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun belum terjadi penyerahan. Perjanjian pada era globalisasi ini menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Dalam perjanjian jual beli tersebut, para pihak dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut akan mendapat perlindungan hukum apabila para pihak mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli. 1 Pihak yang satu menyerahkan hak milik atas suatu barang, pihak lainnya berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai 1
Blogspot.com, "Sistem Pembayaran Dan Alat Pembayaran", http://kamarulintang sakti.blogspot.com/2014/02/sistem-pembayaran-dan-alat-pembayaran. html. Diakses tanggal 11 Juli 2014.
Universitas Sumatera Utara
10
imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pihak yang satu disebut penjual, berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan isi perjanjian dan berhak untuk menerima pembayaran, dan pihak yang lain yaitu pembeli, berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk mendapatkan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual-beli tersebut. Praktek bisnis yang terjadi apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembanyarannya menggunakan surat beharga. Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak-pihak. Penerbitan surat berharga tersebut adalah sebagai pelaksana dari kewajiban membayar itu. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian (jual-beli) merupakan perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut “perikatan dasar” (onderliggende verhauding). 2 Tanpa adanya perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan
2
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
11
dasarnya. Perkembangannya sekarang dikenal beberapa jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD seperti Bilyet Giro, Travels Cheque, Credit Card, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan sebagainya. Timbulnya surat berharga diluar KUHD ini sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank dalam lalu lintas transaksi pembayaran. Peran Bilyet Giro dalam lalulintas pembayaran sangat penting sekali artinya, walaupun pada mulanya Bilyet Giro belum dikenal dan disenangi oleh para pedagang tetapi secara perlahan saat perekonomian mulai stabil dan dalam era modern ini masyarakat luas semakin suka menggunakan Bilyet Giro karena beberapa hal berikut ini: 3 1. Penggunaanya lebih aman karena setelah Bilyet Giro telah di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat diipakai oleh orang lain apabila hilang. 2. Keewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba (jatuh tempo). 3. Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya, Bilyet Giro yyang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindah bukukan kedalam rekening yang dituju. 4. Mempunyai kepastian hukm karena Bilyet Giro yang telah beredar tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu penawaran.
3
Citrasa, "Pengertian Cek (Cheque) & Bilyet Giro",Melalui http://citrasa yangmamamandelacitra.blogspot.com/2012/06/cek-merupakan-salah-satu-sarana-yang.html.Diakses tanggal 16 Juli 2014.
Universitas Sumatera Utara
12
5. Merupakan anjuran Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang kartal. Bilyet Giro merupakan surat berharga dimana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.” Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). 4 Sebelum tanggal efektif tiba Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endosemen, karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukan cara pemindahannya. Pembayaran suatu transaksi dipandang sudah selesai apabila pemindah bukuan yang dimaksud dalam Bilyet Giro itu sudah dilaksanakan oleh Bank. Didalam Bilyet Giro pihak yang menerbitkan adalah pihak yang harus membayar. Menerbitkan
surat
berharga
disini
maksudnya
adalah
penerbit
memerintahkan bank dimana ia menjadi nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening pihak ketiga yang disebutkan namanya. Pihak yang menerima Bilyet Giro ini disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang memerintahkan melakukan pemindah bukuan disebut tersangkut. Perkembangan dalam dunia bisnis yang tidak diimbangi dengan pengembangan regulasi yang mengaturnya menyebabkan timbulnya kecenderungan penyimpangan penggunaan Bilyet Giro sangat dimungkinkan
4
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
13
terjadi, maka kemudian timbullah masalah di dalam penggunaan Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro Kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika Bilyet Giro diperlihatkan untuk dipindahbukukan pada bank. Penyalahgunaan Bilyet Giro dalam transakasi sangat besar sekali, “pada bulan Desember 2009 saja terdapat 41.871 transaksi penarikan Bilyet Giro kosong dengan nilai Rp. 1,07 triliun.” Banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro kosong maka sangat merugikan dan perlu adanya antisipasi dan cara menangulanginya. Guna mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan Bilyet Giro kosong dan penyelesaiannya secara hukum maka dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Pada Bank Sumut KCP Simalingkar)".
B. Permasalahan Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana perjanjian penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar? 2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar?
Universitas Sumatera Utara
14
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui perjanjian penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar. 2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar. 3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di Bank Sumut KCP Simalingkar.
D. Manfaat Penulisan Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
15
2. Manfaat Praktis. a. Memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. b. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.
E. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini akan digambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. 2. Sumber Data Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi: a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Norma atau
Universitas Sumatera Utara
16
kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/437/UPPB/PbB tanggal 16 mei 1975 mengenai pelaksanaan dewan moneter No 53/1962, Surat Edaran Bank Indonesia no 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang tata usaha cek atau bilyet giro kosong, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro serta Surat Edaran Bank Indonesia No 4/670/UPPB/PbP tanggal 24 Januari tahun 1972.
b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. 4. Analisis Data Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan.
Universitas Sumatera Utara
17
F. Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Pada Bank Sumut KCP Simalingkar)” ini merupakan luapan dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penulisan skripsi yang bertemakan mengenai pembuktian memang sudah cukup banyak diangkat dan dibahas, namun skripsi dengan kaitannya dengan Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Pada Bank Sumut KCP Simalingkar) ini belum pernah ditulis sebagai skripsi. Dan penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian: Bab
I.
Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
Bab
II.
Tinjauan Yuridis Tentang Alat Pembayaran Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian Alat
Universitas Sumatera Utara
18
Pembayaran, Uang Sebagai Alat Pembayaran, Alat Pembayaran Selain Uang serta Kedudukan Pembayaran Dalam Jual Beli. Bab
III.
Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Bilyet Giro Bahagian Surat-SUrat Berharga, Dasar Hukum Bilyet Giro, Pengertian Bilyet Giro serta Fungsi dan Tujuan Bilyet Giro.
Bab
IV. Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Jual Beli di Bank Sumut KCP Simalingkar Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan terhadap Perjanjian Penggunaan Bilyet giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli di Bank Sumut KCP Simalingkar, Akibat Hukum Wanprestasi
Dalam
Penggunaan
Bilyet
Giro
Sebagai
Alat
Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli di Bank Sumut KCP Simalingkar serta Penyelesaian Sengketa Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli di Bank Sumut KCP Simalingkar. Bab
V.
Kesimpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
