BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya dan akan selalu melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut..1 Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.2 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.3 Ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan
kebebasan
yang
seluas-luasnya
kepada
masyarakat
untuk
mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law).
1
Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta,Rineka Cipta,2003)hal.95 2 Agus Yudha Hernoko,Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Laksbang Mediatama,Yogyakarta,2008), hal.1 3 Subekti,Hukum Perjanjian ,Cet:22 (Jakarta : Intermasa,2008). Hal.1.
Universitas Sumatera Utara
Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.4 ―Perjanjian‖ juga diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sebagian amat besar dari ―Perjanjian – perjanjian‖ ini bersumber pada suatu kata sepakat, suatu ―Persetujuan antara kedua belah pihak akan tetapi ada sebagian yang bersumber pada suatu perbuatan tak melanggar hukum sebelah atau uniteral,oleh undang undang ditetapkan mengakibatkan diantara pihak pembuat perbuatan itu dan pihak lain suatu perhubungan hukum yang memenuhi syaratsyarat perjanjian. Sebagai makhluk sosial, tentunya setiap orang akan saling berinteraksi data dengan yang lain. Bisa dikatakan bahwa manusia hidup saling bergantung dengan manusia yang lain. Salah satu wujud interaksi manusia adalah dengan berupaya membuat ikatan- ikatan satu dengan yang lain, yang berupa perjanjian. Mereka dalam melakukan aktivitasnya saling bekerja sama dan saling membutuhkan baik dalam hal kehidupan sosial, budaya dan lain sebagainya.5
4
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, Cet:7 (Bandung,1981) Hal.11 5 Agus Sugiarto, Dra.Lina Sinatra , Aneka Surat Perjanjian (Jakarta:Juni 2012) Hal.2
Universitas Sumatera Utara
Undang – undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang- seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. 6 Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai
perekonomian
nasional
maupun
sebagai
bagian
integral
tata
perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut diatas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah koperasi. Dalam peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia No.21/Per/M.KUKM/XI/2008 mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan
kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana
yang
dimaksud
perkoprasian. Sehingga tujuan
dalam dari
peraturan
perundang-
undangan
koperasi itu sendiri adalah untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya. 6
Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Universitas Sumatera Utara
Perkembangan dalam usaha koperasi sangat dipengaruhi oleh layaknya anggota yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ketahun koperasi memiliki peningkatan
dalam keanggotaan
maka
dapat
dikatakan
bahwa koperasi
tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika anggota dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ketahun maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak anggota maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang diperoleh menurun. Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Dalam
penjelasannya
masyarakatlah yang diutamakan bukan
tersebut
bahwa kemakmuran
kemakmuran
orang-seorang dan
bangun perusahaan yang sesuai yaitu ialah Koperasi. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang
secara sukarela mempersatukan
diri memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undangundang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut
Universitas Sumatera Utara
kepada menteri yang membidangi Koperasi. Demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi
Koperasi dan tetap
memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.7 Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat(1) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu bidang usaha Koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat
adalah
masalah simpan pinjam. 8
Salah
satu
keistimewaan
Koperasi antara lain kredit uang dalam Koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk
memperoleh kredit yang dibutuhkan dan
memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak dengan bekerjasama dalam meringankan beban hidupnya. Bentuk hukum Koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankannya
baik
untuk
bentuk bank umum maupun bentuk Bank
Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status
sebagai
dalam
Pasal 9
beberapa hal Perkoperasian
badan UU
yang
hukum, sesuai Perkoperasian
diatur
merupakan
dalam segala
dengan
ketentuan yang tercantum
Nomor 17
UU
Nomor 17
Tahun
2012.9
Tahun
2012 tentang
Dan
sesuatu yang menyangkut kehidupan
7
Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Partadiredja Atje,Managemen Koperasi,Penerbit Bharata,Jakarta,2000,hal 3 9 R.T Sutantya Hadhikusuma,Hukum Koperasi Indonesia,(Jakarta:Raja Wali Perss,2005),hal 1 8
Universitas Sumatera Utara
Koperasi,
Koperasi
adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
modal
untuk
menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama dibiidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.10 Koperasi
sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-
ketentuan sebagaimana lazimnya kehidupan keluarga yakni segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Dalam mendorong perkembangan Koperasi tumbuh secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dalam masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi koperasi tidak luput dari persaingan dengan pelaku-pelaku ekonomi lainya yang bergerak dalam jasa peminjaman uang maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsung proses persaingan itu secara sehat, demikian juga pemerintah dapat juga hendaknya memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.11 Dewasa ini usahanya
untuk
terbatas.
Salah
koperasi mengikuti
satu
bidang
terus
mengembangkan
perkembangan
sayapnya dibidang
kebutuhan anggotanya yang
usaha yang dirasakan
kian hari semakin
dibutuhkan masyarakat adalah bidang usaha simpan pinjam. Koperasi simpan 10
Penjelasan Umum Undang - undang Koperasi No.17 Tahun 2O12 Tentang Perkoperasian G. Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,PT Rineka, Jakarta, 2001, hal. 11 11
Universitas Sumatera Utara
pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi dengan bunga yang ditetapkan. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat.12 Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi simpan pinjam lebih murah dan kebutuhan ekonomi saat ini dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit, masyarakat umum lebih mudah bertransaksi
dengan koperasi simpan pinjam karena untuk mengajukan dan
seleksi atas permohonan kredit lebih mudah dari pada badan kredit lainnya. Dalam Koperasi simpan pinjam dengan jaminan anggota bisa mendapatkan kredit seperti dengan jaminan kendaraan bermotor dan surat kepemilikan. Dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan
menengah Republik Indonesia No.19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 (2) menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut‖KSP‖ adalah
koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya
usaha simpan pinjam. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan serta merupakan alat bagi orang-orang untuk
12
Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal.3
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan taraf hidupnya juga dapat memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.13 Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat
hukum
atau
undang-undang.
Salah satu hubungan hukum yang
terpenting dalam sebuah organisasi menjadi Koperasi adalah hubungan adalah hubungan hukum perikatan dalam pendirian Koperasi. Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa “Pembentukan Koperasi sebagaiman yang dimaksud Pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.” Dengan kata lain pembentukan Koperasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian, dimana perjanjian sendiri merupakan salah satu dassar hukum dari sebuah perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa Perikatan lahir karena suatu persetujuan
atau karena Undang-Undang inilah yang menunjukan hubungan
aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi.14 Semakin banyaknya
Koperasi di Indonesia maka perlu adanya
perlindungan hukum yang mengatur kegiatan Koperasi. Walaupun Koperasi sendiri telah mempunyai undang-undang sendiri tetapi masih terdapat beberapa Koperasi yang mempunyai masalah, seperti salah satu anggotanya tidak melakukan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi bisa disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada 13 14
G. Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. Op.cit, hal 11 H.M.N.Purwosutjipto,PengertianHukum Dagang Indonesia. Jakarta:Djambatan,2008),hal
275
Universitas Sumatera Utara
ketidaklaksanaannya prestasi dari debitur. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ketidaklaksanaannya anggota terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat karena kesengajaan
maupun
karena kesengajaan maupun
karena kelalaian anggota. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pelanggaran lain bisa diselesaikan secara hukum dan mendapat kekuatan hukum yang tetap.15 Dalam
masalah wanprestasi yang sering terjadi didalam beberapa
Koperasi Kredit yang dilakukan oleh para anggota Koperasi yang tidak melakukan kewajibannya maka penulis memilih salah satu Koperasi Kredit yang ada di Sumatera Utara yaitu di Koperasi CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi dimana Koperasi tersebut telah disepakati dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi tersebut.
Sistem
yang dipakai dalam Koperasi CU.Sejahtera sesuai dengan
sistem Koperasi Kredit yang lainnya dimana seseorang untuk meminjam harus menjadi anggota dalam Koperasi tersebut. Setelah menjadi anggota Koperasi tersebut anggota baru diberi pendidikan tentang apa itu Koperasi Kredit serta diberi penjelasan tentang keunggulan dari Koperasi Kredit. Dari uraian diatas maka penulis tertarik dengan Perjanjian Simpan Pinjam dan permasalahan apa yang terjadi dalam Koperasi tersebut. Sehingga Penulis membahas mengenai
‖Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam
Pada Koperasi Kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Kota Tebing Tinggi‖.
15
Gunawan Widjaja,Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata,(Jakarta:PT Raja Persada,2006)hal 365
Universitas Sumatera Utara
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut,maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: 1. Bagaimanakah
pelaksanaan
perjanjian simpan pinjam dengan jaminan
Kendaraan Bermotor pada koperasi kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi? 2. Masalah- masalah apa saja yang
ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian
simpan pinjam pada Koperasi kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi ? 3. Hambatan-hambatan
apakah
yang
dialami koperasi kredit CU.Sejahtera
dalam penyelesaian Wanprestasi perjanjian simpan pinjam dengan jaminan Kendaraan Bermotor ? C.Tujuan Penulisan Setiap pelaksanaan suuatu kegiatan penulisan memiliki tujuan yang akan dicapai dari penulisan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah; 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dengan jaminan Kendaraan Bermotor pada koperasi kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi. 2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang
ditemukan dalam
pelaksanaa perjanjian simpan pinjam pada koperasi kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi. 3. Untuk mengetahui
hambatan-hambatan
yang dialami koperasi
kredit
CU.Sejahtera dalam penyelesaian Wanprestasi perjanjian simpan pinjam dengan jaminan Kendaraan Bermotor.
Universitas Sumatera Utara
D. Manfaat Penulisan Bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan, manfaat dari penulisan ini adalah: 1. Manfaat secara teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan
pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya
pengetahuan ilmu keperdataan. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneltian selanjutnya. 2. Manfaat secara praktis Secara praktis diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan
dapat
meningkatkan
kesadaran
dan
perannya
dalam
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak dalam setiap proses pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang ada di Indonesia.
E.Metode Penelitian a. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian skripsi ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dan untuk mendapatkan hasil karya ilmiah yang baik, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan atau data skunder yang meliputi buku-buku serta normanorma hukum yang terdapat pada peraturan undang-undang, asas-asas hukum,
Universitas Sumatera Utara
kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan ketentuan perundang-undangan dan badan hukum lainnya, sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan(observasi), wawancara atau penyebaran kuisioner.16 Sifat penelitian penulisan ini yaitu kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan
untuk
menyelidiki,
menemukan, menggambarkan dan
menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidk dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti.17 2. Sumber Data a. Data Sekunder Data sekunder
yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas hukum, misalnya undang-undang, Kitab Undang-undang hukum perdata, catatan resmi, risalah dalam suatu pembuatan Perundang16
Suratman dan Philips Dillah,Metode Penelitian Hukum,Alfabeta,Bandung,2013, hal 52 Sunaryati Hartono,Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke 20,alumni,Bandung,1994, hal 100 17
Universitas Sumatera Utara
undangan maupun putusan hakim. 18 Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku teks,
karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan beberapa
sumber dari situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalah yang dibahas. Bahan tertier adalah semua dokumen yang berisi konsep – konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, biografi, dan lain-lain.
b. Data Primer Data Primer
diperoleh
melalui
penelitian lapangan dan akan
dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan pihak yang terkit dengan penelitian.
3. Alat Pengumpulan Data Adapun pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: a.Library Research (Penelitian Kepustakaan) Penelitian kepustakaan
(library research)
dengan melakukan penelaahan
bahan
yaitu
menghimpun data
kepustakaan atau data sekunder
yang meliputi bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu buku-buku, majalah-majalah, tulisan, dan karangan ilmiah serta himpunan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
18
Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika,Jakarta,2009,hal.47
Universitas Sumatera Utara
b.Field Research (Penelitian Lapangan) Penulis pada sistem penulisan skripsi ini berusaha mencari data seakuratakuratnya pada pihak yang mengadakan sistem perjanjian pola bagi hasil menggunakan lembaga perjanjian simpan pinjam pada koperasi kredit CU.Sejahtera Kota Tebing Tinggi. 4.Analisis Data Dalam
penyusunan skripsi ini data yang diperoleh akan dianalisis
dengan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.
19
Metode kualitatif bertujuan untuk
menginterprestasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan responden dan narasumber, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan
yang
selanjutnya
dianalisis
untuk mengungkapkan
kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.20 F. Keaslian Penulisan Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan
Universitas
Sumatera
Utara,maka
penulisan
dengan
judul
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU.SEJAHTERA
DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR, belum pernah ada yang melakukan penulisan
19 20
Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif, PT Rosdakarya,Bandung,2004,hal.4 Ronny Hanitijo Soemitro,Metode Penelitian Hukum,Ghalia Indonesia,Jakarta,1982,hal,93
Universitas Sumatera Utara
dengan judul ini sebelumnya. Dengan demikian, maka dari segi keilmuan penulisan ini dapat dikatakan asli, sesuai dengan asas- asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif serta terbuka. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun atas lima bab yang masingmasing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: BAB I: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan, keaslian penulisan. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN KOPERASI Bab ini menguraikan beberapa teori tentang perjanjian, yang terdiri dari pengertian, asas-asas, syarat – syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis dan berakhirnya perjanjian. Dan pengertian Koperasi, jenis-jenis dan juga prinsipprinsip Koperasi. BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN Bab ini menguraikan tentang pengertian jaminan, obyek dan subyek Sifat Perjanjian dalam Pengikat Jaminan, dan macam jaminan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU.SEJAHTERA KOTA TEBING TINGGI DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR Bab ini menguraikan tentang Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Kredit CU.Sejahtera Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor yaitu meliputi Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor pada Koperasi Kredit CU.SEJAHTERA Kota Tebing Tinggi, Masalah-masalah yang ditemukan dalam
pelaksanaan
perjanjian
simpan
pinjam
pada
Koperasi
Kredit
CU.SEJAHTERA, Hambatan – Hambatan yang dialami Koperasi Kredit CU.SEJAHTERA
Kota Tebing Tinggi Dalam Penyelesaian Wanprestasi
Perjanjian Simpan Pinjam dengan Jaminan Kendaraan Bermotor. BAB V PENUTUP Bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan ini,dan saran-saran yang penulis kemukakan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi.
Universitas Sumatera Utara
