BAB III JAMINAN DAN PERJANJIAN MENURUT PERATURAN HUKUM. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law,

BAB III JAMINAN DAN PERJANJIAN MENURUT PERATURAN HUKUM

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten.Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan,

tidak

banyak

literature yang

merumuskan pengertian

hukum

jaminan.Menurut J.Satrio hukum jaminan itu diartikan pengaturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.Ringkasannya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan utang sesesorang. 68 Sementara itu, Salim HS menberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 69Di dalam hukum jaminan tidak memuat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor, melainkan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi debitur.Maksudnya hukum jaminan tidak mengatur tentang hak-hak kreditur melainkan secara bersamaan mengatur mengenai hakhak kreditor dan hak-hak debitur. 70

68

J.Satrio, Op.Cit, hal. 3. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hal. 6. 70 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1. 69

Universitas Sumatera Utara

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata adalah sebagai berikut: a. Kedudukan harta pihak peminjam b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. 71 A. Pengertian dan Ketentuan Umum Tentang Jaminan dan Penjamin Dalam KUHPerdata Istilah “jaminan“ berasal dari istilah “zekerheid” atau“ cautie “merupakan terjemahan bahasa Belanda,yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutanganya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur. Istilah “zekerheid” atau“cautie“ mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin kalau tagihan itu dapat terpenuhi, disamping itu juga memuat pertanggung jawaban debitur. Adapun istilah “agunan”, ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” :Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa”segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.” 72

71

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 9. 72 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Op.Cit


Agunan dalam konstruksinya merupakan jaminan tambahan demi mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memiliki beberapa unsur di antaranya: a.

Jaminan tambahan

b.

Diserahkan oleh debitur kepada Bank

c.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran. Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua)

macam yaitu agunan pokok dan agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini dalam penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan, proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun debitur; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan. 73 Mariam Darus juga merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. 74

73

Rachmadi Usman,,Op.Cit, hal. 68. Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis Volume 11, 2000, hal. 12. 74


Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 75 Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan diatas maka dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitur kepada kreditur hingga pinjaman tersebut lunas dibayar.Jaminan itu dapat berupa kebendaan dan perorangan dan apabila debitur tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang. Penjamin adalah pihak ketiga yang bukan merupakan debitur, bisa saja orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan mengadakan perjanjian dengan pihak kreditur agar ia menjadi penjamin dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi.Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar hutang yang telah diberikan kreditur kepada debitur dapat terjamin pengembaliannya. Penjamin itu biasanya disebut juga dengan Personal Guarantee atau jaminan perorangan. Mengenai pengertian penanggung ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: 75

Ibid, hal. 69.


“Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. 76

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 77

B. Jenis-jenis Jaminan Pada umumnya jenis-jenis jaminan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum dalam bidang keperdataan yang mengatur jenis-jenis jaminan dan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pembaruan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Terdapat bermacam-macam

benda

yang

dapat

dijadikan

sebagai objek

jaminan

kredit.Dalam salah satu penggolongan benda dijelaskan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sesuai ketentuan Undang-Undang ada bentuk jaminan yang berbeda sehingga analisis kredit harus mengetahui jenis benda yang dapat dijadikan jaminan dan bentuk pengikatan atas benda itu.Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan bentuk pengikatan jaminan diantaranya:

76 77

Thomas Suyatno, et.al, Op.Cit.,hal. 88. Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, Op.Cit


a. Hak Tanggungan Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena perjanjian lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang ada/lahirnya karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan/hipotik. 78 Budi Harsono dalam buku Salim HS memberikan pendapat mengenai pengertian hak tanggungan, yaitu hak atas tanah, berisi kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. 79 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian hak tanggungan: “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.” 80 Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan subyek hukum dalam hak tanggungan adalah pemberi hak tangggungan dan

78

Sutarno, SH, MM, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 151. 79 H. Salim S.H, M.S, Op.Cit, hal. 104. 80 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan


pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum. Mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan atau biasa kita sebut sebagai Debitur.Pemegang hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum juga.Mereka berkedudukan sebagai pihak berutang atau Kreditur. Ada lima jenis hak tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan antara lain: • • • • •

Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai, baik Hak milik maupun hak atas Negara Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebannya dengan tegas dan dinyatakan didalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. 81

b. Fidusia. Jaminan

Fidusia

tidak

dapat

dilepaskan

dengan

masalah

perkreditan.Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan popular karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 82 Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu Fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan.Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigrndom overdact (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. 83

81

H. Salim Op.Cit, hal. 105. Prof. H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 13. 83 H. Salim, Op.Cit, hal. 55. 82


Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: . “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” 84 Subyek dalam jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian jamian fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.Pemberi fidusia yaitu orang atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau biasa disebut debitur. Penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaranya dijamin dengan jaminan fidusia atau biasa disebut dengan kreditur (pemberi pinjaman). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia antara lain: •

Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

•

Benda tidak bergerak

•

Gadai. Ketentuan mengenai gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; 84

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia


dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata). 85 Subyek Gadai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai.Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek gadai atau disebut debitur.Penerima gadai adalah orang-perorang atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang atau biasa disebut kreditur. Jika dilihat dari defenisi pada Pasal 1150 KUHPerdata, yang dapat dijadikan objek gadai adalah benda bergerak ada juga benda yang dapat diterima antara lain benda bergerak tidak bersetubuh, sebagaiman terdapat pada Pasal 1152, Pasal 1152bis, dan Pasal 1153 KUHPerdata. Obyek gadai juga dapat berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. 1) Borgtocht Borgcht berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan penanggung atau penjamin. Dalam bahasa Inggris disebut guaranty Borgtocht atau Penjaminan adalah perjanjian dengan nama seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi). Demikian pengertian atau definisi yang diberikan Pasal 1820 KUHPerdata.86

85

H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 269. 86 Sutarno ,Op.Cit, hal. 237


Subyek jaminan perseorangan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian penjaminan yaitu Kreditur dan Penjamin.Ikatan yang terjadi adalah antara kreditur dengan penjaminan sebagai pihak ketiga. 2) Cessie Menurut Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata menyatakan Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seseorang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengahlian piutang tersebut kepada si berutang (debitur). 87 Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya. 88 1) Jaminan karena undang-undang yang karena perjanjian Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh, seperti jaminan umum, hak prevelege dan hak retensi(Pasal 1132, Pasal 1134 ayat(1)). Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak sebelumnya seperti: gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. 2) Jaminan umum dan jaminan khusus Pada prinsipnya,menurut hukum segala harta kekayaaan debitor akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Dari pasal ini berarti seluruh harta kekayaan 87 88

Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sutarno, Loc.cit hal.287-292


milik debitor akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor kepada semua kreditor. Kekayaan kreditor dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru yang akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undangundang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain, tidak ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditor-kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya; pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya jumlahtagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 tersebut juga memberikan kemungkinan pengecualian adanya kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya, yaitu pemegang hak privilege, gadai (pand),dan hipotik. Berarti kedudukan para kreditor ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.


Jaminan umum ini dalam praktek perkreditan tidak memuaskan kreditornya, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Untuk itu kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain, perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Undang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak (Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Pengikatan jaminan benda tidak bergerak dengan hipotik dan hak tanggungan. Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa borgtocht (Personal Guarantee), jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan bank garansi (bank guarantee), dalamborgtocht,

pemberi

jaminannya

adalah

pihak

ketiga

secara

perseorangan, sedangkan pada corporate guarantee, pemberi jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji. 3) Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan


Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitor berdasarkan “kepercayaan” dari kreditor terhadap kesanggupan pihak debitor untuk membayar kembali utang-utangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu prinsip “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminan tambahan” semata-mata , yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut. 89 4) Jaminan Atas Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya.Kalau yang dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebannya adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah,sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak,maka pembebanannya dengan menggunakan gadai,fidusia, cessie, dan account receivable. 5) Jaminan Regulatif dan Jaminan Non Regulative Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tergolong kedalam jaminan regulative ini antara lain adalah hipotek, gadai, hak tanggungan, akta pengakuan utang. Sedangkan jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang89

Munir Fuady, Loc.Cit, hal. 69-70.


undangan,tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek.Jaminan non regulatif ini ada yangberbentuk jaminan kebendaan, seperti pengahlian tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, tetapi ada juga jaminan non regulaif yang sematamata hanya bersifat kontraktual, seperti kuasa menjual dan lain-lain. 90 6) Jaminan Konvensional dan Jaminan Non Konvensional Jaminan konvensional adalah jaminan yang pranata hukumnya sudah lamadikenal dalam sistem hukum kita,baik yang telah diatur dalam perundang-undangan, hukum adat maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bukan berasal dari hukum adat, tetapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotek, hak tanggungan, gadai barangbergerak, gadai tanah, fidusia, garansi, dan akta pengakuan utang. Sementara itu bentuk-bentuk jaminan non konvensinal adalah bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinyadalam sistem hukum jaminan yang masih terbilang baru sungguh pun sudah dilaksanakan secara meluas, sehingga pranatanya belum sempat pula diatur secara rapi, antara lain seperti pengalihan hak tagih debitor (assignment of receivable for security purpose),pengalihan hak tagih klaim (assignment of insurance proceeds), kuasa menjual, dan jaminan menutupi kekurangan biaya (cash deficiency). 7) Saham bagi anggunan tambahan Dalam rangka menunjang perkembangan pasar modal yang sehat diperlukan peran serta perbankan untuk membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.Sehubungan dengan hal itu, bank 90

Ibid, hal. 71-74


diperkenankan meminta anggunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan terdapatnya jaminan pemberian kredit. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/69/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 26/1/UKU masing-masing tanggal 7 September 1993perihal Saham sebagai Anggunan Tambahan Kredit yang menetapkan ketentuan saham sebagai angunan tambahan kredit.Sebelum hal yang sama diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Angunan Saham. Ditegaskan bahwa bank diperkenankan untuk memberikan kredit dalam anggunantambahan berupa saham perusahaan yang dibiayai dalam rangka ekspansi atau akuisisi. Berdasarkan ketentuan yang baru, bank juga diperbolehkan memberikan kredit dengan anggunan tambahan berupa saham, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Bursa Efek.Untuk pemberian kredit dalam rangka ekspansi atau akuisisi, bank diperbolehkan menerima angunan tambahan berupa saham yang terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek. Jika saham yang dianggunkan termasuk saham yang terdaftar di bursa, maka saham yang bersangkutan tidak termasuk saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu tiga bulan berturut-turut sebelum akad kredit ditandatangani dan saham dengan harga pasar dibawah nilai nominal pada saat akad kredit akan ditandatangani. Sebaliknya jika saham yang diangunkan berupa saham yang tidak terdaftar di Bursa Efek, maka saham tersebut dibatasi hanya pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima


kredit yang bersangkutan. Nilai saham yang digunakan sebagai angunan tambahan kreditnya adalah maksimum sebesar nilai nominalsaham yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang bersangkutan. Tujuan penyerahan anggunan dalam suatu pemberian kredit adalah sebagai sumber pelunasan kredit usaha nasabah yang dibiayai. Apabila usaha nasabah yang dibiayai bank tidak dapat di harapkan, yaitu mengalami kegagalan, maka diharapkan saham yang dijadikan angunan tambahan tersebut dapat di konversi menjadi uang sebagai pelunasan kredit apabila terjadi kemacetan kredit. 91 C. Para Pihak Dalam Jaminan dan Personal Guarantee Para pihak yang terkait dalam jaminan antara lain: 1. Pihak kreditur Dalam hal ini pihak bank sebagai kreditur wajib melakukan analisa terhadap suatu permohonan yang diajukan pihak debitur.Pentingnya melakukan analisa agar menghindari kredit macet.Dalam pisau analisa di dunia perbankan, maka digunakan metode 5 C. 2. Pihak debitur Pihakdebitur

atau

pihak

yang

menjadi

pemohon

kredit

wajib

menyampaikan permohonan kepada pihak kreditur atau bank sehingga pihakkreditur

dapat

menentukan

kelayakan

untuk

permohonan

91

Bambang Setijoprodjo dan Yunus Husein, Kelembagaan Usaha dan Pengelolahan Bank, makalah ini disampaikan dalam Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, Medan, Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Op.Cit, hal. 22.


kreditnya.Debitur tersebut harus memiliki jujur, beretikad baik dan tidak menyulitkan pihak kreditur dikemudian hari. Dalam praktek-praktek perbankan dikenal, setidaknya tiga macam nasabah, yaitu: a. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya, dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya. c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya antara importer sebagai pembeli dengan ekpsortir diluar negeri untuk transaksi semacam ini biasanya importer membuka letter of credit. 92 3. Pemberi jaminan sebagai Pihak Ketiga Pihak pemberi jaminan atau penanggung hutang yang dikenal dengan bogrtochtatau jaminan perorangan. Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebenarnya Personal Guarantee berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun demikian pemberi jaminan dengan sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitur kepada kreditur untuk prestasi yang sama (paling tidak dengan nilai yang sama dengan debitur) Apabila diperhatikan defenisi tersebut, maka jelaslah ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian Personal Guarantee yaitu pihak kreditur sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang. Sedangkan debitur sebagai peminjam kredit dari pihak pertama. Dan pihak ketiga

92

http://caturretno.wordpress.com/2012/03/25/pihak-dalam-transaksi/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB.


disini adalah penjamin adalah orang yang menjadi penanggung hutang antara debitur dan kreditur. 4. Personal Guarantee Personal Guarantee berasal dari Bahasa Inggris atau lebih sering disebut dengan guaranty, yang orangnya dinamakan guarantor. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah Borgtochtyang berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggung atau penjamin. Selain jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk) seperti yang telah diuraikan,

ada

juga

jaminan

yang

bersifat

perorangan

(persoonlijk).Didalam proses pemberian kredit, biasanya ada jaminan perorangan atau borgtocht dan/atau Personal Guarantee. Borgtocht atau Personal Guarantee diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III bab XVII Pasal 1820-1850. Maka sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerdata. “Penanggung adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. 93 Menurut Soebakti, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. 94

93

KitabUndang-Undang Hukum Perdata Hukum jaminan:jaminan perorangan, http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukumjaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 16:30 WIB. 94


Dalam praktek biasanya yang menjadi Borg atau penjamin adalah orang atau perusahaan yang ada hubungan kepentingan di bidang bisnis antara debitur dengan borg atau penjamin hutang tersebut. Misal Debitur PT. Argo Mulya maka yang menjadi penjamin adalah para pengurus peruasahaan tersebut yaitu komisaris atau debitur atau salah satu pemegang saham mayoritas perusahan.Orang-orang yang menjadi penjamin itu ada hubungan kepentingan di bidang bisnis (ekonomi) dengan debiturnya PT. Argo Mulya.Jarang sekali terjadi seorang penjamin tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debitur.Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar hutang yang telah diberikan kreditur kepada debitur dapat terjamin pengembaliannya. 95 Jaminan perorangan (personal gurantee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). 96 Jaminan dalam bentuk perorangan (borgtocht) yang diatur untuk KUHPerdata mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1) Jaminan borgtocht mempunyai sifat accesoir Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, borgtocht bersifat accesoir (tambahan) artinya jaminan borgtocht bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya,keberadanya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Tidak mungkin ada borgtocht tanpa adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya.

95 96

Sutarno, Op.Cit, hal. 236-237. H.R Daeng Naja, Op.Cit, hal. 210.


2) Borgtocht tergolong Jaminan Perorangan Borgtocht atau penjamin tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitur apabila debitur cidera janji.Karena borgtocht termasuk jaminan yang bersifat perorangan maka pemenuhan presentasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya. Kalau dalam jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan yang terjadi adalah ikatan antara kreditur dengan benda-benda tertentu sehingga kreditur memperoleh hak atas benda-benda tertentu yang dijaminkan.Sedangkan dalam jaminan perorangan ini ikatan antara kreditur dengan orangnya yang menjamin (ikatan orang).Orang yang menjamin inilah yang harus memenuhi atau melunasi hutang seseorang debitur cidera janji. Apabila seseorang penjamin yang telah mengikatkan diri untuk

menjamin

hutang

debitur

tidak

memenuhi

kewajibannya maka harta kekayaan orang itu yang akhirnya dijual untuk memenuhi hutang debitur. 3) Borgtocht tidak memberikan hak preferent (diutamakan) Borgtocht tidak memberikan hak preferent artinya apabila seorang Penjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si penjamin (borg) bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi secara yuridis harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas hutanghutang kepada semua kreditur. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara proposional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditur lain.


4) Besarnya penjamin tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat perikatan pokok Pasal 1822 menentukan bahwa seorang penjamin atau Borg tidak dapat mengikatkan diri atau lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang (perjanjian kredit). Seorang penjamin dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian hutang pokok debitur atau sebesar hutang pokok saja atau hutang okok dan sebagian bunga atau syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok maka hanya sah untuk perjanjian pokok. Dalam praktek di perbankan seorang penjamin biasanya secara tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan.Misalnya sebesar hutang pokok saja, atau sebesar hutang pokok ditambah sebagian bunga atau hutang pokok atau seluruh hutang pokok dan seluruh bunganya.Adanya sifat ini adalah sebagai konsekuensi perjanjian penjamianan yang bersifat accesoir yang artinya penjanjian penjaminan sebagai perjanjian tambahan yang mengabdi pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian penjaminan tidak bisa melebihi syarat-syarat dari perjanjian kreditnya. 5) Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjamin itu baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin yang tercantum dalam Pasal 1832 KUHPerdata yaitu: a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup


untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi. b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung, maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin-menjamin. Ini disebut penjamin soldier (soldaire borg atau hoofdelijke borg). Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung-menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh hutangnya. c. Hak untuk mengajukan tangkisan(Pasal 1849, 1850 KUHPerdata) Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitur kepada kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (1847 KUHPerdata). Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjamian. Tangkisan dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan. d. Hak untuk membagi hutang Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjaminan yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan hutang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang. Artinya penjamin bertanggung jawab untuk menjamin seluruh hutang (Pasal 1836 KUHPerdata). Namun undang-undang memberikan bagian masing-masing


piutang yang dijamin oleh penjamin (1837 KUHPerdata). Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat penjamin menjawab tuntutan kreditur. e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin Seorang penjamin berhak minta kepada kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika ada alasan untuk itu.Alasan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum meminta diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukan sebagai seorang penjamin ialah kemungkinan.Hak subrogasi timbul setelah penjamin mambayar atas hutang debitur.Hak subrogasi tidak dapat dilaksanakan karena penjamin telah meneliti bahwa jaminan seperti hak tanggungan, hipotik, fidusia dan lainnya yang menjamin hutang tersebut telah hapus atau tidak ada lagi.Tidak adanya jaminan hipotik, hak tanggungan dikarenakan kreditur membiarkan debitur menjula atau menghilangkan jaminan. Dengan kata lain kreditur tidak mengamankan jaminan-jaminan atas hutang debitur itu sehingga bila penjamin membayar hutang debitur, penjamin yang demi hukum menggantikan hak kreditur (subrogasi) tidak memperoleh jaminan hipotik, hak tanggungan dan jaminan lainnya (1848 KUHPerdata). 6) Kewajiban penjamin bersifat subside Sifat perjanjian borgtocht seperti yang dijelaskan diatas bersifat accesoir tetapidari sudut pemenuhan kewajiban bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi hutang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya.Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajiban


utangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin(Pasal 1820 KUHPerdata). 7) Perjanjian borgtocht bersifat tegas, tidak dipersangkakan Perjanjian borgtocht harus dinyatakan secara tegas artinya seorang penjamin harus

menyatakan

secara

tegas

dalam

perjanjian

borgtocht

tidak

dipersangkakan.Pernyataan secara tegas dari seorang penjamin untuk menjamin utang seseorang debitur adalah untuk melindungi kepentingan penjamin sendiri yaitu apa yang ditanggung atau dijamin oleh penjamin dan berapabesarnya yang ditanggung penjamin. Bagi kreditur tidak perlu ada pernyataan secara tegas tetapi yang penting kreditur menerima perjanjian borgtocht. 8) Penjaminan beralih kepada ahli waris Seorang yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang seorang debitur berkewajiban untuk melunasi hutang debitur manakala debitur tidak memenuhinya. Kewajiban seorang penjamin yang menjamin pelunasan hutang debitur akan berpindah kepada ahliwaris manakala penjamin tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini sesuai dengan azas hukum pewarisan yang menentukan bahwa ahliwaris akan mewarisi semua hutang-hutang (pasiva) dan hutang-hutang (aktiva) dari seorang pewaris. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi hutang debitur termasuk hutang (pasiva) dari seorang pewaris. 97 Adapun syarat-syarat menjadi seorang guarantor adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai kecakapan untuk mengikatkan diri sebagai guarantor; 2) Mempunyai kecakapan untuk memenuhi perikatannya;dan 97

Sutarno, Op.Cit, hal. 238-239.


3) Berdiam diwilayah Indonesia. Unsur jaminan perorangan yaitu: 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Menurut Prof. Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu previelege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktekan dalam dunia perbankan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan untuk melakukan pengikatan Personal Guarantee, namun dalam praktek perkreditan perbankan, pengikatan Personal Guarantee dilakukan secara tegas dan tertulis. Hal ini dilakukan pihak bank agar memudahkan pembuktian jika terjadi wanprestasi. Hal-hal yang memyebabkan berakhirnya suatu jaminan Personal Guarantee adalah sebagai berikut: 1) Hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok. 2) Perjanjian penanggungan dapat juga hapus sekalipun perjanjian pokok masih tetap ada. 3) Perjanjian Personal Guarantee ini berakhir jika debitur telah membayar kepada kreditur sekalipun benda yang dibayarkan itu bukan milik debitur dan disita kembali oleh pihak ketiga (Pasal 1849 KUHPerdata).


4) Guarantor dapat menutut agar debitur meyelesaikan pembayaran hutangnya dan memuntut agar guarantor dapat dibebaskan dari perjanjian ini.


BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE PADA PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk WILAYAH MEDAN

A. Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur dengan Jaminan Personal Guarantee pada PT.BankBRI (Persero) Tbk Wilayah Medan Hukum sebagai himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dibuat untuk ditaati masyarakat demi terciptanya kepastian hukum yang dapat menjamin rasa keadilan dan perlindungan kepentingan di dalam masyarakat. 98 Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya, bank selalu menghadapi suatu resiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan usaha nasabah diikuti terus menerus mulai pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Dalam hal menganalisis kredit, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dilihat kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Begitu besarnyarisiko yangmungkin diterima bank sebagai akibat dari penyaluran kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya: 1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; 2. Banktidak diperkenankan memberikan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian; 98

Arief Sidharta, 2007, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.


3. Bank tidak diperkenankan memberi kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli usaha, atau; 4. Memberikan

kredit

melampaui

batas

maksimum

pemberian

kredit

(legallending limit). Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor BRI Wilayah Medan dan melakukan beberapa kali wawancara dengan Analisis Divisi Kredit BRI Wilayah Medan, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:99 1. Seluruhpermohonharusdiajukansecaratertulisolehnasabah/calondebituryangdit andatanganiolehpenjabatyangberwewenangsesuaianggaran

dasar

bank.Suratpermohonanmelalui”Sumber Daya Manusia” disampaikan kepada “Bussines Unit” sesuai kelompok nasabahnya. Hasil wawancara dengan BRI Wilayah Medan “Bussines Unit” meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak makapemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. 2. Apabilaberdasarkandata/informasiyangdisampaikannasabah/calondebitur “Bussines

Unit”menilai

pemohonmempunyaireputasidanprospekbisnis

yangbaik,maka“BussinesUnit”menyampaikanrekomendasikepada“CreditRisk” ManagementArea dalam bentuk Nota. 3. “Credit

Risk”Management

Area,berdasarkan

notatersebutmelakukan

evaluasiatasfasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “Credit Report”. 99

Hasil wawancara dengan Bapak Satrio selaku Analisis Divisi Kredit pada PT.Bank BRI Wilayah Medan, tanggal 22 Desember 2016.


4. Berdasarkanevaluasidari“CreditRisk”ManagementArea,apabila

permohonan

kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya“Credit Risk” Management Area

menandatangani

“Credit

Approval”

bersama-sama

dengan

“BussinesUnit”pada “levelauthority”yang sama. 5. “BussinesUnit”, membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuanyangdiberikan

(offeringletter)kepadanasabahdengantembusan

disampaikankepadaCredit Risk Management untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. 6. Apabiladianggapperlumaka“Chief

Credit

Officer”dapatmemintaCreditRisk”Management

Areauntuk

melakukan

presentase atas permohonan kredit yang diajukan. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: Pasal 8 ayat (1): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya dan/atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Pasal 8 ayat (2): “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:


a. PemberiankreditataupembiayaanberdasarkanPrinsipSyariahdibuatdalam bentukperjanjian tertulis. b. Bankharusmemiliki

keyakinanataskemampuandankesanggupannasabah

debitor antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadapwatak, kemampuan,modalagunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor. c. Kewajibanbankuntukmenyusundanmenerapkanprosedurpemberiankredit ataupembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. d. Kewajibanbankuntukmemberikan kreditataupembiayaanberdasarkanPrinsipSyariahdenganpersyaratanyangberbe dakepadanasabahdebitor dan/ataupihak-pihak terafilasi. e. Penyelesaian sengketa.

B. Hak dan Kewajiban Penjamin pada PT. Bank BRI(Persero) Tbk Wilayah Medan Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor BRI Wilayah Medan dan melakukan beberapa kali wawancara dengan Analisis Divisi Kredit BRI Wilayah Medan, maka penulis dapat menguraikan beberapa hak dan kewajiban sebagai seorang penjamin atau Personal Guarantee. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang penjamin atau seorang Personal Guarantee antara lain: 100 1. Penjamindalamhalinimemilikihak-hakistimewadantangkisan-tangkisan, dalamartianseorangpenjaminadalahcadangan,dimanapenjaminbaruakan membayarutangdebiturbilamana debitur tidakmemiliki kemampuan lagi untuk membayar; 100

Hasil Wawancara dengan Bapak Satrio selaku Analisis Divisi Kredit pada PT. Bank BRI Wilayah Medan, tanggal 22 Desember 2016.


2. Penjaminanberalihkepadaahliwaris.Dalamartianbahwa,bilamana penjaminmeninggal dunia maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya; 3. Kewajiban penjamin bersifat subsider. Dalam artian kewajibanpemenuhan utang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi utangnya; 4. Perjanjian Borgtocht bersifat tegas dan tidakdipersangkakan.Maksudnya adalahbahwaseorangpenjaminharusmenyatakansecarategasdalam perjanjianBorgtochtuntuk menjamin utang seorang debitur. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut: 101 a. Haksipenjaminuntuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusiterlebihdahuluuntukmelunasiutangnya.Danapabilahasil eksekusitidakmencukupi untuk melunasi utangnya, maka harta si penjamin yang kemudian akan di eksekusi hartanya; b. Haksipenjaminuntuktidakmengikatkandiribersama-samadengandebitur secaratanggungmenanggung.Dengankatalaindalamhakiniada kemungkinanpenjamintelahmengikatkandiribersama-samadebiturdalam suatuperjanjiansecarajaminmenjamin.Danpenjaminyangtelah mengikatkandirinyabersama-samadebiturdalamsuatuaktaperjanjiandapat dituntutolehsikredituruntuktanggungmenanggungbersamadebiturnya masingmasinguntukkeseluruhanutang; 101



c. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam Pasal 1849 danPasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini lahir dari perjanjianpenjaminan.Dalamhakinipenjaminmemilikihakuntuk mengajukantangkisanyangdapatdipakaiolehdebiturkepadakreditur terkecualitangkisanyanghanyamengenaipribadinyadebitur(tertuangdalam Pasal1847KitabUndang-Undang Hukum Perdata); d. Haksipenjaminuntukmembagiutang.Dalamhakinidimaksudkanbahwa

apabila

dalamsuatuperjanjianpenjaminanadabeberapapenjaminyang mengikatkandiriuntukmenjaminsatudebiturdanutangyangsamamaka setiappenjamin terikat untuk keseluruhan utang; e. Haksipenjaminuntukdiberhentikandaripenjamin.Dalampengertianbahwa seorang

penjaminberhakmemintakepadakredituruntukdibebaskandari

kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat alasan untuk itu. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Personal Guarantee atau penjamin apabila si debitur mengalami wanprestasi antara lain sebagai berikut: 1. Membayarhutangsidebiturjikasidebiturmelakukanwanprestasiatau terjadikreditmacet(setelahterlebihdahuluasetdebiturdijualsesuaiaturan, kecuali jika diperjanjikan lain atau jika memenuhi unsur dariPasal 1832- Pasal 1833 KUHPerdata). 2. Membayar hutang entah dengan uang dari harta milik pribadi atau dari hasil penjualan aset milik penjamin. Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut:Jika ada sisa kelebihanyanghasil penjualanlelang

barangmilikpenjamin,makapenjaminberhakmenerima

pengembalian atas kelebihan tersebut.


C. Pelaksanaan dan Upaya Penyelesaian yang Dilakukan oleh PT. Bank BRI (Persero)Tbk Wilayah Medan Dalam Memberikan Kredit dengan Jaminan Personal Guarantee Pemberian kredit baru dapat dilakukan apabila pihak bank atau kreditur telah melakukan analisis terhadap faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur (performance), kemampuan membayar oleh debitur serta kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh pihak bank kepada penjamin atau penanggung utang debitur apabila di mintakan secara khusus oleh pihak bank. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian atas potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari group atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskalabesar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).Penilaian terhadap kinerja (performance) debitur, meliputi penilaian atasperolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian atas ketepatanpembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Namun penetapan kualitas kredit yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan signifikasi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur atau penjamin yang bersangkutan tidak dapat menjamin lancar atau tidaknya pembayaran kredit tersebut dikemudian hari. Dengan kata lain walaupun pihak bank telah berusaha untuk mencegah kemungkinan terburuk


terjadi yaitu tidak adanya kemampuan debitur untuk membayar utangnya, namun keadaan tersebut tetap saja mungkin terjadi.Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menurut Munir Fuady, “wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya dibebankan oleh kontrakterhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.”Dalam hal ini M.Yahya Harahap mengatakan: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.Kalau begitu seorang debitur disebut 102kan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.” Adapun penyelesaian yang dilakukan upaya yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan apabila penjamin wanprestasi adalah: 1. Upaya Internal PenyelamatanKredit merupakan suatu langkah penyelesaian kreditbermasalah ataukredit macet melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkandebitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dilakukan melalui program restrukturisisasi kredit. Restrukturisasi bertujuan untuk: 103

103

Sutarno, Op.Cit, hal. 266.


a. Menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredityang telah diberikan. b. Membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan inidebitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dandengan

menghidupkan

kembali

usahanya

akan

memperoleh

pendapatan yangsebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untukmelanjutkan kegiatan usahanya. c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalamprakteknya memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnyalebih rendah dari piutang yang ditagih. 104 Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui: 105 a. Penurunan suku bunga kredit Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yangbertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunansuku bunga kredit besarnya kewajiban bunga yang harus dibayardebiturmenjadilebihkecil

dibandingkan

dengan

kewajiban

berdasarkan suku bunga yangditetapkan sebelumnya. Dengan adanya keringanan ini diharapkan pendapatanyang dihasilkan setiap bulan 104

Alasan pihak bank atau kreditur melakukan upaya penyelematan melalui restrukturisasi apabila pihak bank menganggap debitur masih mampu untuk membayar utangnya atau usaha debitur dianggap masih memiliki prospek yang baik.Restrukturisasi dilakukan dengan penurunan suku bunga kredit,pengurangan tunggakan bunga kredit,pengurangan tunggakan pokok kredit,perpanjangan jangka waktu kredit, atau hal lain yang dapat meringankan si debitur. Hasil Wawancara dengan Bapak Satrio selaku Analisis Divisi Kredit pada PT.Bank BRI Wilayah Medan, tanggal 22 Desember 2016. 105 Sutarno,Op,Cit,hal.267-273.


dialokasikan untuk membayar kewajiban dansebagian lagi dapat dipergunakan untuk melanjutkan usaha. Dalam jangkawaktu tertentu sesuaidengan perhitungan bank, debitur diharapkan mampumenyelesaikan seluruh kewajibannya. b. Pengurangan tunggakan bunga kredit dan atau pinalty Munculnyakredit bermasalah yang disebabkan oleh karena debitur tidakmembayar kewajibannya baik berupa utang pokok maupun bunga kepadakreditur.Besarnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar debitur setiapbulan sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit,

tidakdibayar

debitur

sehingga

menimbulkan

tunggakan.

Untukmenyelamatkankredit debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi dengan caramemberikan keringanan atau pengurangan utang pokok dan menghapus

utangbunga.

Penyelamatan

yang

dilakukan

dengan

memberikankeringanan ataupengurangan tunggakan pokok dan atau bunga, diharapkan debiturmempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban dan melanjutkanusahanya. c. Pengurangan tunggakan pokok kredit Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur atau bank kepada debitur inilah yang disebut pokok kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagiansetiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau sekaligus diakhir

jangka waktu

kredit.

Hal

ini sesuai dengan

kesepakatanyangtercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokokmerupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan


oleh bank kepadadebitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok inimerupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. d. Perpanjangan jangka waktu kredit Salah

satu

langkah

penyelamatan

kredit

debitur

yaitu

dengan

melakukanperpanjanganjangkawaktu kredit. Hal ini bertujuan untuk memberikankeringananbagi debitur dalam mengembalikan utangnya. Dengan

dilakukanperpanjanganjangka

waktu,

debitur

mempunyai

kelonggaran waktu untukmelanjutkan usahanya, yang semula harus melunasi utangnya kepada banknamun dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja. Pendapatan yangdihasilkan semula digunakan untuk melunasi utang dapat digunakan memperkuatusaha sehingga dalam jangka waktu tertentu debitur mampu untuk melunasiseluruh utangnya. e. Penambahan fasilitas kredit Penyelamatandengan penambahan fasilitas kredit terhadap debitur dilakukanbilakegagalan

debitur

dalam

memenuhi

kewajibannya

disebabkan kekuranganmodal kerja. Dengan dilakukan penambahan modal kerja, diharapkan usahadebitur mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untukmelunasi kewajiban yang lama maupun yang baru.Penambahan modalkerja terhadap debitur yang telah macet harus dilakukan dengan pertimbanganyang cermat, akurat dan analisa prospek usaha debitur yang tepat.


f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengambilalihan

aset

debitur

dalam

hukum

dapat

disebut

sebagaikompensasi atau perjumpaan utang. Untuk menyelamatkan kredit dengancara ini kreditur atau bank mengambilalih agunan kredit yang nilaijaminannya tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilaiagunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Disini berarti agunankredit yang diambil alih oleh kreditur atau bank dibayar denganmenggunakan

kredit

yang

tertunggak.

Dengan

demikian

agunankredit menjadi milik atau aset bank dan utang debitur dinyatakan lunas. g. Konversi

kredit

menjadi

penyertaan

modal

sementara

bank

padaperusahaan debitur.Restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit menjadi

penyertaanmodal

sementara

bank

pada

debitur

atau

perusahaannyahanya dapat dilakukanterhadap kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet,sertawajib ditarik kembali, apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5(lima) tahun, atau perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. Setelah upaya penyelamatan tersebut dilakukan, namun apabila dalam pelaksanaannya debitur tetap mengalami kegagalan kembali dalam memenuhi kewajibannya, maka sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kewajibannya adalah melakukan eksekusi jaminan yang ada dan meminta penanggung utang atau penjamin untuk bertanggung jawab. Namun dalam prakteknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan tidak langsung meminta penanggung utang atau penjamin atas pembayaran kewajiban debitur,


namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan terlebih dahulu melakukan eksekusi atas barang jaminan milik debitur yang ada. Jika setelah dilakukan eksekusi dan hasilnya ternyata tidak dapat melunasi seluruh kewajiban debitur, maka sisa kewajiban tersebut akan dimintakan kepada penanggung utang atau penjamin untuk menyelesaikannya. Dalam hal upaya penyelamatan telah dilakukan oleh pihak bank, namun debitur tetap mengalami kegagalan kembali dalam memenuhi kewajibannya, maka sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kewajibannya adalah melakukan eksekusi jaminan yang ada. Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan untuk mengeksekusi barang jaminan terlebih dahulu, disebabkan beberapa alasan, yaitu: 106 a. Barang jaminan yang ada sudah jelas baik bentuknya, bukti kepemilikannya danpengikatannya. b. Bila berlarut-larut dikhawatirkan nilai jaminan yang ada tidak mencukupi lagi untukmelunasi kewajiban utang debitur yang terus bertambah. Hal ini akanmerugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan dan termasuk debitur itu sendiri. c. Permintaankepada penanggung utang atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya membutuhkan upaya hukum dan waktuyang lama.Sesuai perjanjian penanggungan utang yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Wilayah

Medan

seorang

penanggung

atau

penjaminbertanggung jawab atas seluruh utang debitur baik utang pokok,

106



bunga maupunongkos-ongkos atau denda yang disebabkan adanya kerterlambatan pembayarankewajiban tersebut. Upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan untuk melakukan penagihan kepada penjamin atau penanggung dalam memenuhi kewajibannya, dengan cara: 107 a. Memberitahukan secara tertulis kepada penjamin atau penanggung perihal terjadinyawanprestasi dari debitur dan posisi kewajiban debitur terakhir sekaligus meminta penjamin atau penanggung untuk menyelesaikannya. b. Setelah waktu yang ditentukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan melakukan peninjauan ke rumah penjamin atau penanggung untukmembicarakan langkah-langkah penyelesaian dan sekaligus mencari informasi harta kekayaan penjamin atau penanggung tersebut. c. SelanjutnyaPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan mengundang penjamin atau penanggung untuk hadir guna membicarakan penyelesaian kewajiban debitur. d. Bila telah diundang beberapa kali penjamin atau penanggung tidak juga hadir, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan memberikan surat peringatanI, II dan III atau somasi untuk kemudian memberitahukan pengalihan

pengelolaan

utangnya

kepada

Direktorat

Jenderal

KekayaanNegara (DJKN dahulu DJPLN).

107



Timbulnya kredit-kredit bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalamipenyimpangan.Pemberian kredit ada yang dilakukan dengan tanpa akad perjanjian kredit. Hal inisungguh merupakan suatu kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikankeuangan negara. Penyimpanganpenyimpangan tersebut antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola

bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai kredit macet dijumpai dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c yang mengatakan: ”Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.” Istilah penghapusbukuan kredit macet di dalam literatur disebut dengan write off kredit macet. Bank-bank yang telah memiliki cadangan yang cukup dapat melakukan write off kredit macet setelah memperoleh pertimbangan dan izin Bank Indonesia, selain itu bank-bank perlu juga meminta persetujuan dari pemegang saham terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengambil tindakan write off kredit macet sebagai cadangan dana itu adalah untuk pengembangan dan jaminan kelangsungan usaha bank. Menurut Soedrajad Djiwandono, persyaratan untuk melakukan write off adalah sebagai berikut:


1. Kredit yang dihapusbukukan adalah kredit yang dikategorikan macet sejak3 tahun atau lebih.

2. Kredit yang akan dihapusbukukan merupakan kredit yang macet kurang dari3tahun jika: a. Nasabah debiturnya tidak ditemukan lagi atau tidak diketahui dimanarimbanya; b. Nasabah debitur sudah tidak sanggup melunasi kreditnya; c. Usaha nasabah debitur sudah tidak memiliki prospek usaha; d. Nasabah debitur yang nilai agunan kreditnya yang dikuasai bank di bawah saldo kredit; e. Nasabah debitur yang meskipun nilai agunannya di atas saldo kreditnya tetapipengikatan agunannya secara yuridis lemah. 3. Bankyang akan menghapuskan kredit macetnya sudah memiliki cadangan yang mencukupi untuk penghapus bukuan tersebut. 108 2. Upaya Eksternal Setelah upaya penagihan dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan, namun penanggung atau penjamin tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban debitur, maka PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Wilayah Medan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) wajib menyerahkan penagihan tersebut kepada Direktorat Jenderal 108 Diktat mata kuliah Hukum Piutang dan Lelang Negara,Kredit Macet dan Kredit Bermasalah (Problem Loan),penyaji S.Mantayborbir,Iman Jauhari dan Purnama Sianturi,Sekolah Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, 2004, hal 22, dalam Alany Marhasak Sidabutar,Hubungan Hukum Kreditur/Bank Pemerintah dengan PUPN Cabang Sumatera Utara dan KP2LN Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem pengurusan piutang negara(Penelitian pada KP2LN Medan), Tesis, Sekolah Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, USU, Medan, 2006, hal. 45-46.


KekayaanNegara/Kantor

Pelayanan

(DJKN/KPKNL)sebagai

badan

Kekayaan

yang

ditunjuk

Negara

dan

Lelang

oleh

negara

untuk

menyelesaikanpiutang negara yang tidaktertagih dari seluruh instansi-instansi pemerintah atau badan usaha negara atau badan-badanlainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidaklangsung dikuasai negara berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan penagihan kredit macet PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan kepada DJKN/KPKNL, dilakukan dengan menyampaikan penjelasansingkat yang memuat informasi dan sekaligus fotocopy dokumen, antara lain: a. Identitas kreditur selaku penyerah piutang. b. Identitas debitur, termasuk penanggung utang atau penjamin (Personal Guarantee). c. Bidang usaha debitur. d. Kondisi usaha debitur pada saat penyerahan. e. Perjanjian Kredit berikut pengikatannya. f. Rincian utang debitur yang terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. g. Rincian barang jaminan kredit berikut nilainya. h. Sebab terjadinya kredit macet. i.

Penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan dan hasilnya.

j.

Rincian harta kekayaan penanggung utang atau penjamin.


k. Informasi lain yang dianggap penting seperti adanya gugatan dari pihak ketiga. DJKN/KPKNL melakukan penelitian terhadap berkas penyerahan piutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan.Bila hasil penelitian tersebut DJKN/KPKNL menyatakan belum memenuhi persyaratan maka berkas tersebut dikembalikan untuk dilengkapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan.Sebaliknya bila telah memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, DJKN/KPKNL menerima penyerahan tersebut dengan memberikan tanda terima kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan. Setelah menerima penyerahan piutang tersebut, DJKN melalui KPKNL melakukan tindakan-tindakan yaitu: 1. Pemanggilansecara tertulis kepada debitur atau penanggung utang ataupenjamin guna memperoleh keterangan dan penjelasan penyelesaian utangnya.Apabila dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal yang ditetapkan tidakdatang,KPKNL melakukan pemanggilan kedua yang merupakan penggilan terakhir.Bila debitur atau penanggung utang atau penjamintidak diketahuilagikeberadaannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara pengumuman disurat kabar atau media elektronik atau media masa lainnya. 2. Pemeriksaan yang berkenaan dengan kemampuan debitur, penanggung utangatau penjamin, harta kekayaan lainnya dan pemeriksaan fisik


jaminan.Untukpemeriksaan fisik jaminan, KPKNL disertai dengan petugas dariPT. BankRakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan. 3. Pemblokiran terhadap seluruh barang jaminan yang ada atau harta kekayaanlain yang telah diketahui benar milik debitur maupun penanggungutang ataupenjamin.Hal ini dilakukan untuk mencegah agar debitur atau penanggungutang atau penjamin tidak mengalihkan atau menghilangkan barang jaminantersebut. 4. Pencegahan terhadap debitur atau penanggung utang atau penjamin. Hal inidilakukan agar debitur atau penanggung utang atau penjamin tidak keluar dariwilayah Republik Indonesia yang sifatnya sementara. Pencegahan ini dilakukankarena debitur mempunyai itikad tidak baik dan barang jaminan yang adadiperkirakan tidak mencukupi untuk pelunasan utang seluruhnya. Setelah debitur memenuhi panggilan, KPKNL meminta penjelasan tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara tersebut serta upaya untuk menyelesaikannya. Hasil keterangan yang disampaikan debitur atau penanggung utang atau penjamin tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani debitur atau penanggung utang atau penjamin, KPKNL dan sekurang-kurangnya (dua) orang saksi. Atas dasar berita acara yang telah ditandatangani tersebut, dibuat pernyataan bersama yang ditandatangani KPKNL, debitur atau penanggung utang atau penjamin dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.Pernyataan bersama isinya memuat pengakuan jumlah utang yang masih harus dibayar debitur atau penanggung utang atau penjamin dan kesanggupan untuk melunasi utangnya dalam jangka


waktu yang telah ditetapkan.Bila pernyataan bersama tidak dapat dibuat, maka PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) melakukan penetapan jumlah piutang negara secara sepihak. 109 Kendala yang dihadapi PUPN sehingga pernyataan bersama tidak dapat dibuat, karena: a) Debitur atau penanggung utang atau penjamin tidak memenuhi panggilan. b) Debitur atau penanggung utang atau penjamin tidak mengakui jumlah utang tetapitidak dapat memberikan bukti-bukti. c) Debitur atau penanggung utang atau penjamin mengakui jumlah utang tetapimenolak menandatangani pernyataan bersama. Terhadap debitur atau penanggung utang atau penjamin yang tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pernyataan bersama atau berdasarkan penetapan jumlah piutang negara, maka KPKNL akan mengeluarkan surat paksa, yang isinya perintah kepada debitur atau penanggung utang atau penjamin untuk segera membayar sekaligus seluruh utangnya dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak diberitahukan. Apabila setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat paksa tersebut, debitur atau penanggung utang atau penjamin belum juga melakukan pembayaran utangnya, maka KPKNL menerbitkan surat perintah penyitaan terhadap barang jaminan milik debitur dan atau milik penanggung utang atau penjamin 109

Sutarno,Op.Cit, hal. 393.PUPN adalah suatu panitia yang sifatnya interdepartemental yang beranggotakan 5 orang termasuk ketuanya merangkap anggotadan tidak mungkin mampu menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara di seluruh Indonesia.Oleh karena itu untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negaradibentuk suatu lembaga yang menyelenggarakan putusan PUPN tersebut,yang sekarang disebut Direktoral Jenderal Kekayaan Negara(DJKN).Jadi dapat disimpulkan DJKN adalah pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN dengan kata lain sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia,yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dikordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil).


termasuk harta kekayaan lainnya bila barang jaminan yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Penyitaan tersebut dilakukan oleh jurusita piutang negara yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh jurusita tersebut, saksi-saksi dan debitur dan atau penanggung utang atau penjamin.Penyitaan yang dilakukan tersebut di daftar kepada instansi yang berwenang agar barang yang disita tersebut tidak dialihkan atau dijual. Bila penyitaan telah dilakukan dan debitur tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada negara, maka KPKNL menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Surat perintah penjualan barang tersebut diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penanggung utang atau penjamin sebagai upaya terakhir dalam pengurusan piutang negara. Penjualan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 110 1) Melalui pelelanga yaitu penjualan barang jaminan dan atau kekayaan milik debitur dan ataupenanggung utang atau penjamin yang dilakukan dimuka umum dihadapanpejabat lelang.Sebelum dilakukan lelang KPKNL melakukan penilaian terlebih dahulu atasbarang jaminan atau harta kekayaan yang akan dilelang. Penilaian tersebut dapatdilakukan oleh Tim Penilai Intern KPKNL atau pihak eksternal. Penilaian yangdilakukan KPKNLdilakukan bersama-sama dengan pihak PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk 110

Ibid,hal.407-410.


Cabang Sigli sebagai pihak yang meyerahkan piutangtersebut. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan juga melakukanpenilaian dan hasilnya

disampaikan

kepada

KPKNL

sebagai

pedoman

dalammenetapkan nilai penjualan barang jaminan tersebut. Penjualan barang melaluilelang bertujuan untuk mendapatkan harga penjualan lelang yang tinggi atauoptimal. Penjualan barang melalui lelang diumumkan melalui surat kabar hariandan diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penjamin paling lambat 7hari sebelum lelang dilaksanakan. 2) Penjualan tidak melalui lelang yaitu penjualan barang jaminan dan harta kekayaan yang dilakukan sendiri oleh debitur. Hal ini akan menguntungkan bagi debitur sendiri karena akan diperoleh harga yang tinggi. Permohonan penjualan tidak melaui lelang dapat diajukanoleh debitur kepada kantor pelayanan pada semua tingkat pengurusan dengan syarat permohonan diterima kantor pelayanan selambat-lambatnya 14 harisebelum pelaksanaan lelang. Apabila nilai penjualannya dibawah nilai pengikatan, KPKNL akan meminta persetujuan kepada PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Sigli. Pihak bank sebagai kreditur harusmemberikan jawaban setuju atau menolak atas permintaan persetujuan dariKPKNL tersebut dalam jangka waktu 15 hari sejak surat permintaan persetujuanditerima kreditur. Jika kreditur berkeberatan atau menolak maka penolakan atau keberatan tersebut disertai alasan penolakan. Kalau kreditur tidak memberikan tanggapan permintaan persetujuan tersebut maka KPKNL


menganggap pihak kreditur menyetujui dan penjualan tidak melaui lelang dapat dilaksanakan. 3) Penebusan yaitu pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh pemilik jaminan dalamrangka penyelesaian utang. Dengan demikian yang dapat melakukan penebusan milik jaminan yaitu pihak ketiga yang memiliki barang atau harta kekayaan yang dijaminkan untuk menjaminpelunasan utang debitur tersebut. Untuk menebus barang jaminan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPKNLdengan menyebutkan nilai penebusan, minimal sama dengan nilai pengikatannya tersebut. Permohonan penebusan sebesar nilai pengikatan dapat diajukan padasemua tingkat pengurusan. Sedangkan permohonan penebusan yang nilainya dibawah pengikatan diajukan pada semua tingkat pengurusan paling lambat 14 harisebelum pelaksanaan lelang. Penebusan barang jaminan di bawah nilaipengikatan, dapat disetujui dengan syarat: a. Nilai pasar barang yang akan ditebus berdasarkan laporan penilaian yangmasih berlaku di bawah nilai pengikatan. b. Kreditur atau penyerah piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan penebusan kepada KPKNL. Krediturharusmemberikan

tanggapan

menolak

atau

menyetujui

permintaanpersetujuan dariKPKNL dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari sejak kreditur menerima suratdari KPKNL. Bila dalam waktu 15 hari kreditur tidak memberikan tanggapan makapenebusan dapat


dilaksanakan.Jika kreditur menolak memberikan persetujuanmaka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan keberatan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. BerdasarkanhasilpenelitianpenulisdiKantorBRIWilayahMedandan melakukanbeberapa kali wawancara dengan Analisis Divisi Kredit BRI Wilayah Medan, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut: a. Seluruhpermohonharusdiajukansecaratertulisolehnasabah/calon debituryang ditandatanganiolehpenjabatyangberwewenangsesuaianggarandasarban Daya

k.Suratpermohonanmelalui”Sumber Manusia”disampaikankepada“BussinesUnit”sesuaikelompok

nasabahnya.Hasil wawancara dengan BRI Wilayah Medan “Bussines Unit”menelitisuratpermohonannasabahapakahlayak untukdisetujuiatautidak.Apabiladitolakmakapemberitahuanakan segera dilakukan kepadapemohonataucalondebitursecara tertulis. b. Apabilaberdasarkandata/informasiyangdisampaikannasabah/calon debitur“Bussines

Unit”menilai

pemohonmempunyaireputasidan

prospekbisnisyangbaik,maka“BussinesUnit”menyampaikan rekomendasikepada“CreditRisk”ManagementArea

dalam

bentuk

Nota.


c. CreditRiskManagementArea,Berdasarkannotatersebutmelakukan evaluasiatasfasilitaskredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk“Credit Report”.


d. Berdasarkan

evaluasi

dari“Credit

Risk”Management

Area,

apabilapermohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya “Credit Risk” Management Area menandatangi “CreditApproval” bersama-sama dengan“BussinesUnit”pada “level

authority”yang

sama. e. Bussines Unit, membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering

letter)

dengantembusandisampaikankepadaCreditRisk

kepada

nasabah

Managementuntuk

dipersiapkan perjanjian kreditnya. f. Apabiladianggapperlumaka“ChiefCreditOfficer”dapatmeminta CreditRisk”ManagementAreauntuk

melakukan

presentase

atas

permohonan kredit yang diajukan. 2. Kewajibanyangdimilikiolehseorangpenjaminatauseorangpersonal guaranteeantara lain: a. Penjamin dalam hal ini memiliki hak-hak istimewa dan tangkisantangkisan b. Penjaminanberalihkepadaahliwaris. c. KewajibanPenjamin bersifat subsider. d. Perjanjian Borgtocht bersifat tegas dan tidakdipersangkakan. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut: a. Haksi penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebihdahuluuntukmelunasiutangnya. b. Haksipenjaminuntuktidakmengikatkandiribersama-samadengan debitursecaratanggungmenanggung.


c. Haksipenjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam Pasal 1849danPasal1850KitabUndang-UndangHukumPerdata. d. Haksipenjaminuntukmembagiutang. e. Haksipenjaminuntukdiberhentikandaripenjamin. 3. Adapunpenyelesaiandan upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Medan apabila penjamin wanprestasi adalah: a. Upaya Internal PenyelamatanKreditmerupakan

suatu

langkah

penyelesaian

kreditbermasalah atau kredit macet melalui perundingan kembali antara pihakbankdengandebitur dengan memperingan syarat-syarat pengembaliankredit tersebut diharapkandebitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaiankredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dilakukan melalui program restrukturisasi kredit.Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui: 1) Penurunan suku bunga kredit 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit dan atau pinalty 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit 4) Perpanjangan jangka waktu kredit 5) Penambahan fasilitas kredit 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank padaperusahaan debitur. b. Upaya Eksternal


Setelahupaya penagihan dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Wilayah Medan, namun penanggung atau penjamin tetap tidakmenunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban debitur, maka PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Wilayah Medan sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyerahkan penagihan tersebut kepada Direktorat Jenderal KekayaanNegara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN/KPKNL) sebagai badan yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan piutang negara yang tidak tertagih dari seluruh instansi-instansi pemerintah atau badan usaha negara atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran Dari kesimpulan diatas, penulis menambah beberapa saran yang dapat dijadikan masukan antara lain: 1. Pada proses dan prosedur pemberian kredit lebih dimudahkan tanpa menyusahkan nasabah dengan harus menunggu terlalu lama dalam suatu proses pemberian kredit. 2. Hendaknya pihak debitur dan pihak kreditur melaksanakan seluruh kewajiban dan haknya sehingga seorang guarantor sebagai pihak ketiga juga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang penjamin secara maksimal.


3. Hendaknya bagi para nasabah yang ingin mengajukan kredit harus terlebih dahulu mengetahui kewajiban-kewajibannya. Selain itu nasabah juga harus sadar bahwa ia mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut sehingga pemberian kredit dengan Personal Guarantee dapat terlaksana dengan baik.


BAB III JAMINAN DAN PERJANJIAN MENURUT PERATURAN HUKUM. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law,

Recommend Documents