BENTUK-BENTUK JAMINAN MENURUT HUKUM INDONESIA
PENGERTIAN JAMINAN Kesimpulan Kelompok A mengenai Sistem Hukum Jaminan Nasional dalam ”Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya”, Yogyakarta 28-30 Juli 1977:
“yaitu menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh sebab itu Hukum Jaminan erat sekali hubungannya dengan Hukum Benda, bahkan tidak dapat dilepaskan dari Hukum Benda”
JENIS JAMINAN Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. JAMINAN KEBENDAAN Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. JAMINAN PERORANGAN jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht).
JAMINAN KEBENDAAN Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului atas benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti bendabenda yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis jaminan yang berciri kebendaan tersebut dapat dikemukakan disini adalah: Hak Tanggungan Gadai (Pand) Cessie Fiducia Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara
GADAI Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk lelang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
CESSIE Cessie sebagai jaminan hutang timbul dalam praktek perbankan, dimana bank menuntut adanya Cessie atas tagihan atas nama yang dipunyai debitor sebagai jaminan kreditnya saja dan bukan dimaksudkan bank sebagai kreditor akan dapat menjadi pemilik dari tagihan tersebut.
HUBUNGAN HUKUM DALAM CESSIE Dalam Cessie terdapat tiga hubungan hukum, yaitu: 1. antara pihak kreditur awal (Ceden) dan Debitur (Cessus); 2. antara pihak kreditur awal (Ceden) dengan kreditur kedua (Ceden) ; – Syarat umum dalam Cessie adalah: • Adanya suatu peristiwa rechtstitel atau peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban penyerahan; dan • Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikkan • Syarat Khusus dalam Cessie adalah dengan membuat Akta Cessie. 3. antara kreditur kedua (Ceden) dengan Debitur (Cessus); – Hubungan antara Ceden dengan Debitur Cessus adalah akan timbul dengan adanya suatu pemberitahuan adanya Cessie (bukti Akta Cessie) atau telah ada persetujuan atau diakui oleh Cessus (Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata)
FIDUSIA Perkembangan terakhir Fidusia dengan berlakunya UU No. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi pengertian fidusia adalah jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia yaitu hak didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi yang dialami pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3)).
Sifat-sifat Fidusia: – Tergantung pada perjanjian pokok – Keabsahannya semata-mata ditentukan keabsahan perjanjian pokok – Merupakan perjanjian bersyarat yang hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi
OBYEK FIDUSIA Obyek yang dapat dibebani Fidusia adalah benda yang dapat menjadi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, dalam hal ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar, benda bergerak (tagible) maupun benda tidak bergerak (intagible); dan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.
PEMBEBANAN FIDUSIA Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap benda dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan disebut Akta Jaminan Fidusia, yang memuat sekurang-kurangnya: – Identitas para pihak (Pemberi dan Penerima) – Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia – Uraian mengenai benda yang menjadi obyek pembebanan fidusia – Nilai penjaminan – Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
PENDAFTARAN FIDUSIA Akta Jaminan Fidusia tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Depkeh-RI. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Registration by Filing). Bukti lahirnya jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang mencamtumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai titel eksekutorial yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
JAMINAN PERORANGAN Jaminan adalah jaminan yang tidak bersifat kebendaan dari sesorang sebagai penjamin bagi kreditur baik menjamin pemenuhan kewajibannya sendiri maupun pemenuhan kewajiban orang lain, berdasarkan suatu perikatan jaminan yang accessoir pada suatu perikatan pokok. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
Unsur-unsur Jaminan Perorangan: Jaminan perorangan tidak bersifat kebendaan Jaminan perorangan merupakan jaminan bagi kreditor untuk pemenuhan kewajiban debitor sendiri maupun pemenuhan kewajiban orang lain. Jaminan perorangan berdasarkan suatu perikatan jaminan. Jaminan perorangan adalah bersifat accessoir pada suatu perikatan pokok.
JENIS JAMINAN PERORANGAN Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur dalam definisi jaminan perorangan di atas, maka apabila dilihat dari kewajiban pihak yang dijamin jaminan perorangan dapat dibedakan menjadi: Jaminan perorangan atas hutang atau kewajiban (debitor) sendiri. Jaminan perorangan atas hutang atau kewajiban pihak lain Jaminan perorangan atas hutang atau kewajiban (debitor) sendiri dapat timbul atau lahir menurut Undang-Undang atau akibat dari suatu perjanjian.
JENIS JAMINAN PERORANGAN Apabila dilihat dari jumlah orang yang bertindak sebagai penjamin, maka jaminan perorangan dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai berikut: – Jaminan perorangan tunggal atas hutang atau kewajiban sendiri yang timbul karena undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 1131, 1132,1130,1149 KUHPerdata; – Jaminan perorangan jamak (tanggung renteng) atas hutang atau kewajiban sendiri yang timbul karena undang-undang, seperti yang pernah diatur dalam Pasal 18, 19 dan 47 KUHDagang; – Jaminan perorangan tunggal atas hutang atau kewajiban sendiri yang timbul dari perjanjian, seperti misalnya seorang penjual barang-barang yang menjamin (memberikan garansi) terhadap barang-barang yang dijualnya atas kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu; – Jaminan perorangan atas hutang atau kewjiban sendiri yang timbul karena perjanjian (penanggungan solider), misalnya apabila terjadi hutang-piutang antara beberapa debitor dengan seorang kreditor dengan perjanjian tangung-menanggung .
JENIS JAMINAN PERORANGAN Jaminan perorangan atas hutang atau kewajiban orang lain yang timbul karena adanya perjanjian dimana sesorang mengikatkan diri untuk menjamin hutang atau kewajiban orang lain adalah:
A. BORGTHOCT (PENANGGUNGAN HUTANG) B. BANK GARANSI
Borgtocht ( Penanggungan Hutang) Penanggungan Hutang adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga untuk kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1820 KUHPerdata). Jadi Borgtocht bersifat accessoir, merupakan perjanjian yang timbulnya hanya mengikuti perjanjian pokok. Konsekuensi hukum akibat penanggungan hutang oleh seorang penanggung/penjamin terhadap ahli warisnya menurut undang-undang berlaku juga bagi ahli warisnya atas perikatan yang telah dibuat si-penanggung.
HAK-HAK ISTIMEWA PENANGGUNG HUTANG Penanggung memiliki hak-hak Istimewa yang diberikan oleh undangundang yaitu: Hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van uitwinning)
Penanggung hutang memiliki hak menurut Pasal 1831 KUHPerdata untuk menuntut supaya benda-benda milik debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang debitor, kecuali si-Penanggung/penjamin telah melepaskan hak istimewanya itu di dalam pemberian jaminan.
Hak untuk membagi hutang (Vorrecht van schuldsplitsing)
Dalam hal terdapat lebih dari satu/bebarapa orang penanggung, masingmasing penanggung pada saat digugat di pengadilan dapat menuntut supaya kreditor membagi piutangnya dan mengurangi hingga bagian masing-masing penanggung yang terikat secara sah. Hak inipun dapat dilepaskan oleh para penanggung.
Hak untuk mengajukan eksepsi
Penanggung/penjamin dapat menggunakan segala tangkisan/eksepsi yang dapat dipergunakan oleh debitor utama terhadap kreditor dan mengenai hutangnya yang ditanggung itu sendiri (Pasal 1847 KUHPerdata).
Hak untuk membebaskan sebagai Penanggung/Penjamin karena ada kesalahan Debitor
Menurut Pasal 1848 KUHPerdata, penanggung dapat minta dibebaskan dari kewajibannya sebagai penanggung apabila karena salahnya kreditor sehingga penanggung tidak dapat lagi menggantikan hak-haknya, hipotikhipotiknya dan hak-hak istimewa kreditor
BANK GARANSI Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan secara tertulis oleh bank yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila si-terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada sipenerima jaminan. Dalam hubungan bank garansi ini ada tiga pihak terkait , yaitu: Bank sebagai penjamin; nasabah sebagai terjamin; dan pihak ketiga penerima jaminan.
BENTUK BANK GARANSI Bentuk bank garansi menurut SK Direksi Bank Indonesia No.23/72/ KEP/DIR, tanggal 28 Pebruari 1991 dan SEBI No.23/5/UKU, tanggal 28 Pebruari 1991 adalah: • Garansi/ jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang berakibat timbulnya kewajiban membayar terhadap penerima jaminan apabila pihak terjamin wanprestasi; • Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atau surat berharga seperti aval, endorsemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila si-terjamin wanprestasi; • Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
ISI BANK GARANSI Di dalam bank garansi harus memuat sekurangkurangnya hal-hal menyangkut: judul “Bank Garansi”; nama dan alamat pemberi garansi; tanggal penerbitan garansi; jenis transaksi antara pihak terjamin dengan penerima jaminan; jumlah nominal uang yang dijamin; tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya bank garansi; penegasan batas waktu pengajuan klaim; bila terjadi si-terjamin wanprestasi maka bank akan memenuhi kewajiban pembayaran dengan ketentuan yang dipilih bank yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata; atau melepaskan tuntutan berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata itu atau menerapkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata
LARANGAN-LARANGAN DALAM PENERBITAN BANK GARANSI Bank garansi tidak boleh memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dulu untuk berlakunya garansi tersebut dan larangan untuk mencantumkan perubahan atau pembatalan sepihak garansi tersebut; Bank dilarang memberikan garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima bank lain; Bank dilarang untuk memberikan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk serta dalam valuta asing baik kepada penduduk atau bukan penduduk; Bank umum dilarang memberikan garansi bank berjangka menengah dan jangka panjang kepada pengusaha non-pribumi dalam rangka pengadaan barang modal.
Jenis-jenis bank garansi
Bank Garansi untuk jaminan tender dalam negeri (tender bid bond) Bank garansi ini diberikan kepada peserta tender yang diadakan oleh pihak-pihak di Indonesia dalam rangka suatu proyek atau suatu pesanan. Bank garansi ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bank untuk penarikan uang muka dan hanya berlaku untuk satu kali tender saja; Bank Garansi untuk menjamin penerima uang muka (voorschot) Bank garansi diperlukan dalam suatu kontrak kerja/pembelian suatu proyek/barang, ada kalanya pemilik proyek/barang memberikan uang muka/barang kepada pelaksana proyek/ pembeli barang terlebih dahulu; Bank Garansi untuk Bea Cukai guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau yang diberikan biasanya kepada perusahaan rokok yang bonafide; Bank Garansi untuk Bea Cukai guna penangguhan bea masuk Bank garansi ini diberikan kepada importir yang memasukkan barang ke dalam negeri apabila L/C importnya dibuka melalui bank yang menerbitkan bank garansi; Bank Garansi untuk Penyalur/Agen/Dealer/Depot holder sehubungan dengan transaksi yang berkaitan dalam rangka penunjukkan oleh produsen maupun non produsen; Bank Garansi jenis lain yang diperbolehkan Peraturan BI dan pemerintah
