Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 11- 20
PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA Adam Sani1, RusjdiAli Muhammad.2 Moh.Din,3 1)
MagisterIlmuHukum Program PascasarjanaUniversitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff PengajarIlmuHukumUniversitas Syiah Kuala
Abstract:A child is a mandate from Allah all the mighty born to this world in holy form. A child is a young generation is a continuation ofstates’ aims and a source of national development.A child needs a guidance and special attention especially from their parents and government to achieve maximal physical,mental, and spiritual development. Legal sources towards child committing crime in Indonesia is ruled in the Act Number 3,1997 regarding Juvenile Court then completed by the Act Number 11,2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. Therefore, if a child committing crime, the violator would be processed by the laws.The Act Number11, 2012 concerning Juvenile Justice Systemprefersrestoratif justiceapproach in dealing with the child committing crime.Inaccordance with Islamic law, a child commits crime will not be punished by any kind of punishment (hudud), qishas/diyat or ta’zir. A punishment for the child who commits crime is burdened on the parents because they are obliged to educate them to be good people. If children become violators meaning that the parents do not do their duties, hence the parents should take this responsibility and the consequence, by punishing them. Keywords : Juvenile Conviction, Islamic and Indonesia Criminal Laws. Abstrak: Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah (suci).Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintahuntukmencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal.Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menanganiperkara anak yang terbukti melakukan tindakpidana. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidanatidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Kata Kunci ;pemidanaananak , hukum Islam danhukumPidana Indonesia
dan sumber daya manusia bagi pembangunan
PENDAHULUAN Anak merupakan amanah Allah SWT
nasional. Demi mencapai perkembangan fisik,
yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah
mental dan spritualnya secara maksimal maka
dan
seorang anak memerlukan pembinaan serta
suci.
Anak
sebagai
generasi
muda
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa 11 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perhatian secara khusus, terutama orang tua mereka.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistim
Peradilan
Anak
lebih
Hak asasi anak merupakan bagian dari
mengutamakan program diversi dalam bentuk
hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
restoratif justice dalam hal memidanakan
Undang Dasar 45 dan Konvensi Perserikatan
anak yang terbukti melakukan pidana.
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak
Mengenai aturan pemidanaan terhadap
yang disahkan pada 20 November 1989. Pasal
anak yang dibawah umur dalam Undang-
16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa:
Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana
“Anak mempunyai hak akan perlindungan
yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2)
hukum terhadap
serangan
berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana
semacam itu.” Selanjutnya Pasal 37 huruf (a
peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan
dan b) Konvensi menyebutkan bahwa tidak
di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan
seorang anak pun dapat dijadikan sasaran
pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja,
penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain,
pembinaan dalam lembaga, dan
tidak
yang
penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri
atau
dari perampasan keuntungan yang diperoleh
pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan
dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban
pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk
adat.
gangguan
manusiawi
menghinakan.
atau
Baik
atau
hukuman
hukuman
mati
pidana
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
Menurut hukum Islam, Anak yang
orang-orang di bawah umur delapan belas
melakukan tindak pidana maka tidak akan
tahun” (Pasal 37 huruf a).
dikenakan pertanggungjawaban pidana baik
Aturan hukum terhadap anak yang melakukan
tindak
Indonesia
Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam
sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-
Islam dibebankan kepada orang tuanya,
Undang Hukum Pidana(KUHP) yaitu Pasal 45,
karena orang tua wajib mendidik anak-
46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan
anaknya
tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-
Apabila anak menjadi penjahat berarti orang
Undang
tentang
tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan
kemudian
baik, maka orang tualah yang menanggung
Nomor
Pengadilan disempurnakan
3
pidana
di
hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir.
Tahun
Anak
2007
yang
melalui
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
agar
akibatnya,
menjadi
yaitu
diberi
orang
baik-baik.
sanksi
karena
kelalaiannya.
Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan
Ketentuan dalam hukum Islam, tidak
tindak pidana maka anak tersebut akan diproses
ada pertanggungjawaban hukum atas seorang
secara
anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi
tersebut.
hukum berdasarkan
undang-undang
(hakim)
hanya
berhak
untuk
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
menegur - 12
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kesalahannya
atau
menetapkan
beberapa
pengertian pemidanaan diartikan secara luas
pembatasan baginya yang akan membantu
sebagai
suatu
proses
memperbaikinya dan menghentikannya dari
penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah
membuat kesalahan dimasa yang akan datang.
dikatakan
(Abdurrahman I Doi, 1992 : 16).Bila seorang
mencakup keseluruhan ketentuan perundang-
anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia
undangan yang mengatur bagaimana hukum
tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan,
pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan
Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-
secara
Islamiy, mencatat, status perbuatan anak
sanksi
tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk
Iniberartisemuaaturanperundang-
tindakan kriminal (jinayah). (Abdurrahman I
undanganmengenaihukumpidanasubstantif,
Doi, 1992 : 165).
hukumpidana
bahwa
pemberian
sistem
atau
pemidanaan
konkret sehingga seseorang dijatuhi (hukum
pidana).
formal
danhukumpelaksanaanpidanadapatdilihatseba
KAJIAN KEPUSTAKAAN Menurut Sudarto yang dikutip oleh
gaisatukesatuansistempemidanaan(BardaNaw awiArief, 2002: 129).
P.A.F. Limintang, mengatakan bahwa “
Berbeda konsep pemidanaan dalam
pemidanaan sinonim dengan penghukuman”
hukum sekuler, Hukum Islam memandang
dengan dikatakannya pemidanaan sinonim dengan penghukuman, maka Sudarto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya kemudian dikutip oleh P.A.F Limintang hukum yaitu: “Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya (barenchsten), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan sentence atau keroordeling”(P.A.F,Limintang, ,1994 : 49). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila
pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur‟an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia
itu
sendirilahyangkemudianmenentukan
jalan
yang ia pilih. (Makalah Edi Setiadi, SH., MH,8 Maret 2000). Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau tidaknya
keharusan
keberadaan
hukum
tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan primer (al-
13 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dharuriyyah), sekunder (al-hajjy) dan tujuan
perlindungan
anak
terutama
prinsip
tersier (al-tahsiny). (Mohd.din, 2009 : 78).
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
Istilah kebijakan hukum pidana atau
maka diperlukan proses penyelesaian perkara
policy,beberapaahlihukumpidana,
anak diluar mekanisme pidana atau biasa
penal
sepertiBardaNawawimenyebutkandenganistila
disebut
hpolitikhukumpidana.( Barda Nawawi Arief,
pemasyarakatan
2008 :22)
menyelesaikan permasalahan anak dan justru
Sudarto
mengemukakan
diversi,
karena
bukanlah
lembaga
jalan
untuk
bahwa,
di dalam lembaga pemasyarakatan rawan
kebijakanhukumpidanamewujudkanperaturan-
terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak
peraturan
anak.(Marliana, 2009 :10).
yang
baiksesuaidengankeadaandansituasipadasaatit u.Kemudianbadan-badan
yang
MengenaiRestorative Marlinamenjelaskan
Justice,
bahwa
Proses
diberikankewenanganolehpemerintahuntukme
penyelesaiantindakanpelanggaranhukum yang
netapkanperaturan-peraturan
terjadidilakukandenganmembawakorbandanpe
yang
diterimadan
di
laku
(tersangka)
bersama-
ekspresikandalamuntukmencapaisesuatu yang
samadudukdalamsatupertemuanuntukbersama
dicita-citakan.(Sudarto, 1981 :159).
-samaberbicara.
Kebijakanhukum
pidana
dalam
Dalampertemuantersebut
mediator
penyelesaian perkara anak dapatdilihatdari
memberikankesempatankepadapihakpelakuun
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
tukmemberikangambaran
11
jelasnyamengenaitindakan
Tahun
2012
TentangSistemPeradilanPidanaAnakyaitu
yang
sejelasyang
telahdilakukannya. (Marlina,2009 : 180.)
proses penyelesaianperkaraanakpelakutindakpidanam elaluidiversidankeadilanrestorative. UndangUndang
Nomor
11
Tahun
2012
harusselaludiupayakanpadasetiap pemeriksaanperkaraAnak,
proses
ataudengan
kata
lain proses diversimerupakanbagian yang
Diversitersebutdilaksanakanjikaperbuatan yang dilakukandiancamdenganpidanapenjara bawah
7
(tujuh)
tahun,
prinsip-prinsip
ormatif,
yaitukajianberupaperundang-
undangan, asashukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan berdasarkan
logika
keilmuan
dipandang dari sisi normatifnya. (Johny Ibrahim, 2005 : 46. ) Pembahasantesisinimenggunakan metodedeskriptifkomperatif,
danbukanpengulangantidakpidana. Melihat
Jenispenelitianinimenggunakanhukumn
kebenaran
tidakterlepasdarisistemperadilanpidana.
di
METODE PENELITIAN
tentang
yaknimenggambarkandanmenganalisis Volume 3, No. 3, Agustus 2015
data - 14
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengenaipemidanaananakmenurutkonsepsihu kum
Islam
danhukumpidana
Sumber
data
Indonesia.
utamadalampenelitianiniterdiridariBahanhuku
Sedangkanmetodekomperatifadalahmembandi
m primer, antara lain terdiridari Al-Qur‟an,
ngkanantaraaturan
Al-Hadits,
yang
adadalamhukum
danhukum
Indonesia
mengenaipemidanaananak
yang
Dasar 1945 danPerubahannya, Undang –
terbuktimelakukanpidana.Pendekataninipundit
UndangNomor Undang-Undang Nomor 3
unjangdandilengkapidenganpendekatanhistori
Tahun 1997 tentangPengadilanAnak, Undang-
s
Undang
Islam
(sejarah)
danperundang-undangan
berlakudanterkait,
misalnyaUndang-Undang
Nomor
39
hukumterhadapperlindungandanperadilananak
tentangHakAsasiManusia,
di Indonesia.
Nomor
Tipologi
penelitian
ini
preskriptis, yaitu penelitian yang untuk
Tahun
Tahun2002
tentangPerlindunganAnak,
ditujukan
Nomor
11
1999
Undang-Undang
23
berbentuk
mendapatkan saran-saran mengenai
yang
Undang-Undang Tahun
2012
tentangSistemPeradilanPidanaAnak, Dan lain-
apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
lain.Bahanhukumsekunder,
dan
tertentu
berupatulisan-tulisandariparapakar
yang
Anak
berhubungandenganpermasalahan
yang
Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum
ditelitiataupun
yang
Pidana
berkaitandenganbahanhukum
menjawab
tentang:
masalah-masalah
“Pemidanaan Indonesia.”
Terhadap
Selanjutnyaketentuan-
ketentuantersebutdihubungkandenganteori
-
teorihukumpraktis yang ada.
antara
lain
primer,
meliputiliteratur-literatur yang berupabuku, makalah,
Penelitianini
jurnaldanhasilpenelitian.Sedangkanbahanhuku
menggunakanmetodepenelitianhukumnormati
mtersier, antara lain berupabahan-bahan yang
f/yuridisnormatif, yaitusuatupenelitian yang
bersifatmenunjangbahanhukum
secaradeduktifdimulaianalisaterhadappasal-
dansekundersepertikamushukum,
pasaldalamperaturanperundang-undangan,
kamusbahasa,
dalil Al-Qur‟an, Al-Hadits, maupun pendapat
artikelpadakoran/suratkabar,
para
majalahdanbahan
pakar
kedua
hukum
tersebut
yangmengaturterhadappermasalahandiatas. SoerjonoSoekantomengatakanbahwape nelitianhukumnormatifmerupakanpenelitian
primer
artikelmajalahyang
didapatdengancaramengaksesbeberapasitusme lalui internet. Pengumpulan
data
yang
dilakukanmelaluistudikepustakaanmelaluipen
dilakukandengancaramenilitibahanpustakaata
elusuranbahanpustaka,
u
meliputibahanhukum
data
sekunderbelaka.(SoejonoSoekanto,
Mamudji, 1985 : 13). 15 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
berupaketentuanyang
yang primer disebutkandalam
Al-
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Qur‟an, Al-Hadits, danperaturanperundang-
pidana
undangan, bahanhukumsekunderberupabuku-
singularnya
bukuliteratur
adalah ‘uqūbah) yang memiliki arti siksaan
yang
Islam
sedangkan
(bentuk
bentuk
terhadap
pluralnya
berkaitandenganmasalahpemidanaananakmen
atau
urutkonsepsihukum Islam danhukumPidana
QadirAudahmemberikandefinisihukumanseba
Indonesia.
gaipembalasanataspelanggaranperintahsyara’
Analisa data sekunder dan data primer
balasan
„iqāb
disebut
kejahatan.Abdul
yang
yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya
ditetapkanuntukkemaslahatanmasyarakat.
deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis
Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman
normatif dilakukan secara kualitatif melalui
merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan
metode analisis dan preskriptis. Kesimpulan
sebagai balasan baginya dan hukuman itu
yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian
merupakan suatu ketetapan syara’ di dalam
ini dilakukan dengan menggunakan metode
menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan
normatif deskriptif yang bersifat kualitatif,
mafsadah
yaitu selain dalil qur’ani dan sunni serta
kemaslahatan.(Muhammad Abu Zahrah, 1974:
peraturan perundang-undangan yang berlaku
112).
dan juga terkait hukum positif yang ada. Pendekatan
kualitatif
bertujuan
untuk
mengerti atau memahami gejala yang diteliti.
itu
sendiri
merupakan
Anak-anakmerupakansatugolongan yang
tidakdiberihukumandalam
Islam
selamaiabelumdewasa. Indikatordewasaadalahpernahbermimpibasahb agianaklaki-
HASIL PENELITIAN Pertanggungjawaban
pidana
dalam
Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. (Abd. Salam Arief, 1987 :45.) Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban
pidana
apabila
memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang,
dikerjakan
dengan
kemauannya
sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. (A. Hanafi, 1986 :154). Sanksi atau hukuman dalam hukum
lakidandatangmenstruasibagianakperempuan. Meskipunbeberapaulamamazhabjugamenetap kanbatasusiabagiusiakedewasaanseseorang, seperti
Imam
Syafi‟iedalamkitabnyaal-
UmmsepertidikutipChairumandanSuhrawardi mengungkapkan, 15
apabilatelahsempurnaumur
tahunbaiklaki-lakimaupunperempuan,
kecualibagilaki-laki
yang
sudahikhtilamatauperempuan
yang
sudahhaidsebelummencapaiumur
15
tahunmakasudahdianggapdewasa. (ChairumanPasaribudanSuhrawardi K. Lubis, 2004: 10). Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 16
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala anak-anak yang belum berusia dewasa hanya ta’dibi
dikenakan
yaitu
hukuman
yang
digunakanadalahpendekatansosiokulturaldanbukanpendekatannormatif.
bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi
kejiwaan
sang
anak.
Konsep restorative justice diterapkan dalam pemidanaan anak di Indonesia karena
Seoranganaktidakbisadikatakanresidivisjikam
mereka berbuat kesalahan pada dasarnya
engulangiperbuatan
yang
bukan sikap hakikinya, tetapi karena pengaruh
samakarenata’dibidianggabbukanlahsebagaisa
didikan orangtua dan lingkungan tempat
lahsatubentukhukuman.AbdulQadirAudah,
mereka
2008:257).
Jikamemangsianaksebelumusiadewasatelahbe
Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang
sanksi-sanksi
memungkinkan
kedisiplinan
pelaksanaannya
yang kepada
dibesarkan.
rulang
kali
melakukanpidana,
dapatsajadiberikanultimumprimediumsebagais olusiterakhir.
seorang anak dan diserahkan kepada Waliyul
KonseppemidanaananakdalamHukumPida
Amri(pemerintah)
na Indonesia yang diatur dalam Undang-
untuk
menetapkan
hukuman untuk seorang anak. Namun ada
Undang
beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan
tentangSistemPeradilanPidanaAnak yang
bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta’dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan
zaman
dimana
ia
menaruhanak
lembagapermasyarakatanataupendidikan, dan
restoratif mengarah
padaasaskeadilanbagi anak. Konseppemidanaanterhadapanak yang di
bawahumurantaraHukum
danHukumPidana
Islam
Indonesia
stimhukumtersebut. Persamaannyayaitu: 1. Sama-samamenetapkanperbuatanpidana
lainlain.Apabiladikaitkandenganpemidanaananak Indonesia,
salahsatuasas
terpentingadalahmemenuhi
yang rasa
keadilanbagisianak
yang
telahmelakukanpelanggaranhukum.Salahsatup endekatan
yang
digunakandalampemidanaananakadalahRestor Justice
System
(RJS),
manapendekatan 17 -
2012
terdapatpersamaandanperbedaanantarakeduasi
melakukantindakpidanakedalamlembaga-
ative
mengedepankan
masih yang
Tahun
justicesebenarnyasudah
berada.
Sepertihukumantegurandanpukulan,
di
lebih
11
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
di yang
yang
dilakukananak-
anakmenurutasas legalitas 2. Sama-sama
mengedepankan
konsep
restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana. 3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana. 4. Tidakmengutamakanhukumandalammemid anakananak
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 5. Menetapkanfaktorakaldanfaktorkehendaks
orang tua/wali atau mengikut sertakannya
ebagaisyaratmampubertanggungjawab.
dalam program pendidikan, pembinaan dan
6. Memberikanpengajarandanpengarahankep
pembimbingan. Anak yang telah berusia 12
adaanak-anak
yang
melakukantindakpidana.
anak akan dikenai pertanggungjawaban
Sedangkanperbedaannya adalah :
pidana.
Pidana
penjara
yang
dapat
dijatuhkan kepada anak adalah setengah
1. Dasar hukum Hukumpositifberdasarkanpada
KUHP
Pasal 44, 45, 46, dan 47 sertaUndangundang
tahun dan belum berumur 18 tahun seorang
Nomor
11
Tahun
2012
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara
jika
tindak
pidana
tersebut
diancam dengan hukuman mati atau
tentangSistim PeradilanAnaksedangkanhukum
Islam
penjara seumur hidup. Menurut hukum Islam tidak ada
berdasarkanpadaAll-Qur‟an, Hadits, Ijmā‟ dalil
danIjtihad hakim.
normatif
tentang
sanksi
pidana
apalagi berupa hukuman penjara, karena
2. Batasan usia anak Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki
sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta’dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya
pada
waliyul
amri
(pemimpin).
apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila
KESIMPULAN DAN SARAN
kedua sampai umur15 (lima belas) tahun
Kesimpulan
belum ikhtilamatau haid maka sudah bisa
1. Tidak ada dalil normatif dalam hukum
Islam tentang sanksi pidana terhadap
diminta pertanggungjawaban pidana.
anak yang melakukan pidana (jinayah).
3. Alternatif hukuman. Pengertiananakdalamhukumpositifadalah
Sanksi bagi anak-anak yang melakukan
orang yang telah berumur 12 tahun dan
pidana dalam Islam dibebankan kepada
belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini
orang
seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana
maka
kemasyarakatan
penyidik, dan
pembimbing
pekerja
sosial
profesional akan menyerahkan kepada
tua/walinya
akibat
dari
kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan bidana, Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 18
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
sampai mempengaruhi kejiwaan sang
terletak pada sama-sama menggunakan
anakdengan pengaturannya diserahkan
asas
pada
mengedepankan
waliyyul
amri(penguasa
atau
legalitas
dan
sama-sama
kepentingan
yang
pemimpin).Seorang anak tidak dapat
terbaik terhadap anak melalui diversi
dipidana
yang dalam bentukrestoratif justice.
karena seorang anak tidak
memenuhi
syarat
sebagai
‘uqubah(penerima
ahlul
hukuman).
Kesepakatan ulama terhadap ketentuan
Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar
hukum,
usia
kedewasaan
anak,dansanksipidana penjara.
hukum Islam tentang usia kedewasaan anakyaitu
untuk
seorang
laki-laki
ditandai dengan ikhtilam (mimpi basah) dan
perempuan
ditandai
dengan
datangnya haid. Namun para ulama
Saran 1. Pemerintah
Indonesia
mengatur regulasi
lebih
konkrit
pengawasan terhadap
pemidanaan anak yang terbukti melakukan tindak pidana agar aparat penegak hukum
berbeda pendapat dalam hal ukuran
mulai kepolisian, jaksa, dan hakim tidak
umur dewasa dikarenakan perbedaan
menyimpang dari ketentuan hukum yang
tempat,
iklim
sehingga
dan
masa
tertentu
berlaku.
berakibat
pada
proses
2. Pemerintah
Indonesia
mengadopsi
seluruh ketentuan ajaran agama resmi
kedewasaan itu sendiri. dalam
negara dalam menangani kasus anak
Hukum Pidana Indonesia yang diatur
yang terbukti melakukan pidana baik
dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012
dari segi proses hukum, pertanggung
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
jawaban maupun pemidanaannya.
2. Konsep
pemidanaan
anak
yang lebih mengedepankan restoratif justice sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak. Namun regulasi terhadap
pengawasan
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdus Salam Arief, FiqhJinayah, Ideal, Yogyakarta, 1987.
pelaksanaan
undang-undang sistem peradilan anak
Abdullah Hanafi, Asas-asasHukum Islam, Cet. ke-3, BulanBintang,Jakarta, 1986.
masih perlu di pertegas. 3. Jika dibandingkan, ada perbedaan dan persamaan antara konsep hukum Islam
Abdurrahman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
dan Hukum Pidana Indonesia dalam pemidanaan 19 -
anak.
Persamaannya
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Abdul
QadirAudah, EnsiklopediHukumPidana Islam, (terj)
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Jilid II, PT.KharismaIlmu,Bogor,2008. BardaNawawiArief, BungaRampaiKebijakanHukumPidana, EdisiKedua, PT.CitraAdityaBakti, Bandung,2002. --------,Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-1,Kencana Prenada Media gro, Jakarta, 2008. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Cet.ke-3, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta,2004. Johny
Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya,2005.
Limintang,P.A.F,Hukum Renintesier Indonesia, Amrici,Bandung, 1994. Makalah Edi Setiadi, SH., MH, padaPuskaji, Rabu, 8 Maret 2000. Marliana, PeradilanPidanaAnak: PengembanganKonsepDiversidanResto rative Justice, PT RefikaAditama,Bandung, 2009. Mohd.din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia, UNPAD Press, Bandung, 2009 . Muhammad Abu Zahrah,Al-Jarimah Wa al‘uqubah fi Fiqh a-Islam, Dar al-Fikri, Mesir,1974. SoejonoSoekanto, Mamudji, PenelitianHukumNormatif (SuatuTinjauanSingkat), PT. RajagrafindoPersada,Jakarta, 1985. Sudarto, HukumdanHukumPidana,Alumni, Bandung, 1981.
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 20
