*
* Pasal 150 UUK
*Mencakup pemutusan hubungan kerja yang terjadi
di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta, pemerintah, usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
*Memberikan sejumlah ketentuan tambahan
berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja
1. 2. 3.
Kewajiban memberitahukan
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Alasan-alasan yang dilarang
Pencegahan dan negosiasi/perundingan Prosedur di hadapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Uang pesangon Tenggang waktu untuk pemberitahuan PHK
PHK karena kesalahan berat Penahanan Pelanggaran lainnya
*Tiap pihak berhak memutuskan
hubungan kerja dengan pemberitahuan
*Hal ini berlaku untuk perjanjian kerja waktu tidak tentu maupun waktu tertentu
*Pengusaha,
pekerja, Serikat Pekerja dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK
*Bila
tidak memungkinkan, maka PHK tsb wajib dirundingkan dulu oleh pengusaha dan Serikat Pekerja, atau pengusaha dan buruh bersangkutan
*Bila tetap tidak menghasilkan persetujuan,
maka pengusaha baru dapat mem-PHK buruh setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)
* Permohonan
kepada LPPHI diajukan secara tertulis disertai alasan
* LPPHI
hanya dapat menerima permohonan tsb bila telah dirundingkan sesuai Pasal 151 UUK
* Penetapan
oleh LPPHI hanya diberikan bila maksud untuk PHK telah dirundingkan, namun tidak menghasilkan kesepakatan
* Pasal
152 UUK tidak memberikan kriteria terhadap LPPHI utk mengabulkan atau menolak permohonan PHK
Situasi yang tidak disyaratkan perlunya penetapan oleh LPPHI (Pasal 154 UUK):
*Pekerja masih dalam masa percobaan, sesuai
perjanjian kerja tertulis sebelumnya *Pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis, tanpa ada paksaan dari pihak manapun *Pekerja mencapai usia pensiun, sesuai perjanjian kerja atau peraturan per-UU-an *Pekerja meninggal dunia
* Pekerja tidak masuk karena sakit sesuai keterangan dokter, dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus
* Pekerja tidak masuk karena memenuhi kewajiban pada negara sesuai UU yang berlaku
* Menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya * Menikah * Hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya * Karena ada pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian sebelumnya
* Aktif di SP, atau berdasarkan perjanjian kerja * Pekerja mengadukan pengusaha pada pihak berwajib karena kejahatan, SARA, kondisi fisik atau status perkawinan
* Cacat tetap, sakit karena kecelakaan atau hubungan kerja sesuai
keterangan dokter yg jangka waktu penyembuhannya belum pasti
Yaitu apa yang dibayarkan pengusaha dalam hal PHK, meliputi :
a. Uang pesangon dan/atau b. Uang penghargaan masa kerja, dan c. Uang pengganti hak yang seharusnya
diterima (cuti yg tidak diambil, biaya perjalanan, tunjangan perumahan atau kompensasi lainnya yang disepakati)
Besaran uang pesangon dan uang penghargaan lainnya dikaitkan dengan besaran upah bulanan dan lama masa kerja dari pekerja bersangkutan (Pasal 156 UUK). Upah, dalam hal ini mencakup upah pokok dan segala tunjangan yang bersifat tetap dan berdasarkan aturan yg ditetapkan dalam Pasal 157 UUK
*Menurut KUHPerdata, tenggang waktu pemberitahuan
PHK sekurang-kurangnya adalah 1 bulan, jika hubungan kerja pada waktu pemberitahuan PHK itu sedikitnya telah 2 tahun terus-menerus
*Bagi majikan adalah berturut-turut 1 bulan, 2 bulan
atau 3 bulan jika pada waktu pemberitahuan PHK, hubungan kerja telah berlangsung sedikitnya 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun, sedikitnya 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun, atau sedikitnya 3 tahun terusmenerus.
*UUK
juga memuat ketentuan2 tentang PHK karena kesalahan berat yg dilakukan oleh pekerja. Dalam hal ini pekerja hanya akan mendapat uang penggantian hak, tapi tidak uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja.
*Dalam
hal ini, pekerja dapat mengajukan gugatan mengenai PHK tsb kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Menurut KUHPerdata: “masing-masing pihak dpt memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan PHK “ “atau tanpa mengindahkan aturan2 yg berlaku bagi pemberitahuan PHK” “tapi pihak yg berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain adalah menentang hukum” “kecuali ia harus membayar ganti rugi berdasar ketentuan yg berlaku”
*Pekerja yang ditahan pihak berwajib tapi bukan atas
pengaduan pengusaha, maka yg wajib dibayarkan oleh pengusaha hanya bantuan kpd keluarga pekerja yg menjadi tanggungan pekerja bersangkutan (pasal 160 UUK).
* Besarnya berkisar 25% dari upah utk satu orang
tanggungan, s/d 50% utk empat orang tanggungan.
*Tanggungan tsb meliputi suami/istri, anak, atau orang
lain yg menurut hukum yg berlaku (peraturan perusahaan atau perjanjian/kesepakatan kerja bersama) menjadi tanggungan pekerja.
* Bantuan
diberikan utk paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja ditahan.
* Bila
pengadilan memutuskan perkara pidana tsb sebelum masa 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakannya kembali
* Pengusaha
dpt melakukan PHK bila setelah 6 bulan pekerja bersangkutan tidak dpt bekerja sebagaimana mestinya karena proses perkara pidana tsb.
* PHK
seperti tsb di atas dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pengusaha wajib membayar pada pekerja yg mengalami PHK sebagaimana dimaksud di atas, yaitu berupa uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yg berlaku
Jika pekerja melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama:
* pengusaha dpt melakukan PHK, setelah kepada pekerja tsb diberikan
Surat Peringatan (SP) pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut (pasal 161 UUK) * SP tsb masing2 berlaku utk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dlm perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama * Pekerja yg mengalami PHK spt tsb di atas berhak mendapat pesangon sejumlah 1 kali dari uang pesangon spt dalam pasal 156(2), uang penghargaan sejumlah 1 kali spt dalam pasal 156(3), dan uang penggantian hak sesuai pasal 176(4) UUK.
*Pekerja
yg mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh hak-haknya sesuai pasal 156(4) UUK
SYARAT-SYARAT PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI: *Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri *Tidak terikat dalam ikatan dinas *Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
* * Carilah sebuah artikel tentang “kasus-kasus“ Pemutusan Hubungan Kerja
* Artikel diprint out * Buat ringkasan yang meliputi : 1. siapa yang melakukan PHK 2. siapa yang di PHK
3. Penyebab/alasan PHK 4. bagaimana penyelesaiannya 5. Bagaimana menurut pendapat anda baik tentang penyebab dan penyelesaiannya
