BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA
III.1. Sejarah dan perkembangan perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan akte Notaris Nomor: 11 Maret 1996 yang merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Eks Proyek PT PerkebunanXI di Lahat dan Eks proyek XXXIII (Persero) di Bengkulu. Akte pendirian perusahaan oleh Notaris Harun Kamil SH tersebut telah diubah dengan Akte No.08 tanggal 11 Oktober 2002 oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. Pada 11 Maret1996, dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara di bidang pekebunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996, 14 Februari 1996, pemerintah telah melaksanakan relokasi pengelolaan daerah perkebunan dibawah BUMN perkebunan. Sehunbungan dengan relokasi pengelolaan daerah perkebunan tersebut, PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), eks Proyek PT Perkebunan XXIII (Persero) di propinsi Bengkulu telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut telah digabung ke dalam perusahaan baru (PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi : a. pengusahaan budidaya tanaman, yang meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
b. produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. c. perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan. d. pengembangan usaha di bidang perkebunan, agro wisata dan agro bisnis. e. usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok diatas. Pusat kegiatan usaha Perusahaan berada di Kantor Direksi yang berlokasi di Jl. Teuku Umar no. 300 Bandar Lampung dengan unit usaha yang dikelola sebanyak 26 unit usaha perkebunan yang tersebar di Propinsi Lampung, Sumatra Selatan, Bengkulu. Jumlah areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sampai dengan periode 31 Desember 2006 adalah seluas 66.347 Ha yang terdiri atas 13.558 Ha berlokasi di Propinsi Sumatra Selatan, 9.792 Ha di propinsi Bengkulu dan 42.967 Ha di Propinsi Lampung. HGU tersebut akan berakhir pada periode antara tahun 2006-2035, namun masih bisa dimintakan persetujuan perpanjangan. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) didirikan dengan maksud untuk turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya serta Subsektor Perkebunan pada khususnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan azas Tri Dharma Perkebunan yaitu : 1. mempertahankan dan meningkatkan sumbangan dibidang Perkebunan bagi Pendapatan Nasional upaya produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi
Perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun eksport non migas (devisa). 2. memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan pada umumnya. 3. memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air serta kesuburan tanah. Disamping itu terdapat juga visi dan misi Perusahaan yaitu: Visi Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh dan berkarakter global. Misi 1. menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh dan tebu. 2. mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integrasi vertikal. 3. menggunakan tekhnologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar domestik maupun internasional. 4. memperhatikan
kepentingan
shareholders,
khususnya
pekerja,
mitra
petani,pemasok, dan mitra usaha untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan. Sesuai akte pendirian Perusahaan, tujuan perusahaan adalah : 1. melaksankan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis.
2. menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (profitable), makmur (wealth) dan bekelanjutan (sustainable) sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional. III.2. Bidang Usaha Saat ini komoditi yang sedang dibudidayakan mencakup 4 jenis yaitu karet, kelapa sawit, tebu dan teh yang semuanya dikelola dengan tekhnologi modern, manajemen terpadu dan didukung sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing. Wilayah kerja pengelolaan tersebut tersebar di propinsi Lampung (10 unit usaha), dan Bengkulu (3 unit usaha) dengan luas areal tanaman menghasilkan (TM) Inti 80.719 hektar dan Plasma 53.107 hektar. PT. Perkebunan Nusantara VII ini memiliki 4 jenis budidaya, yaitu :
1. Budidaya karet PT Perkebunan Nusantara VII saat ini memiliki 4 unit pabrik karet produk olahan RSS dengan kapasitas 29 ton KK sehari, 6 unit pabrik karet produk olahan SIR-HG dengan kapasitas 140 ton KK sehari dan 4 unit pabrik karet olahan SIR-LG dengan kapasitas 120 ton KK sehari. Dari areal tanaman menghasilkan karet seluas 48.572 Ha, pada tahun 2006 mampu menghasilkan bahan baku karet 54.447 ton. Komoditas karet ini menduduki urutan pertama dalam perolehan pendapatan (40,1 %) bagi PT Perkebunan Nusantara VII yaitu dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 941,0 milyar dari hasil penjualan karet sebanyak 53.095 ton. Dari total volume penjualan karet sebesar 53.095 ton, 73% diantaranya mengisi pangsa pasar ekspor di mancanegara seperti Amerika Serikat, China, Pakistan, Jepang, Kanada dan Korea, dan sisanya 27% mengisi pasar lokal.
Membaiknya harga karet sejalan dengan konsistensi atas mutu produk yang dihasilkan dan mekanisme supply dan demand yang berpengaruh positif terhadap harga jual karet, memantapkan posisis komoditas karet sebagai penyumbang kontribusi pendapatan yang paling dominan.
2. Budidaya kelapa sawit Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia. Oleh karena itu pemerintah telah mencanangkan industri kelapa sawit sebagai unggulan dalam peolehan devisa bagi negara. Komoditas unggulan ini juga menjadi andalan PT Perkebunan Nusantara VII mengingat peranan dan kontribusinya yang cukup besar bagi perkembangan perusahaan. Pada tahun 2006, nilai penjualanya mencapai Rp 677,4 milyar atau 28,8% dari total pendapatan perseroan. Dari areal tanaman menghasilkan kelapa sawit seluas 57.219 hektar, perusahaan telah menghasilkan total produksi tandan buah segar 792.971 ton terdiri dari 455.052 ton berasal dari kebun intinya dan sisanya dari pembelian/plasma 337.919 ton didukung oleh 7 unit pabrik kelapa sawit yang beroperasi 20 jam sehari dan berkapasitas total 261 ton TBS/jam, pada tahun 2006 mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 168.622 ton dan 39.776 ton inti kelapa sawit. Peningkatan permintaan minyak nabati di pasaran dunia dan meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel, menjadi faktor utama meningkatnya harga jual CPO, sehingga rata-rata harga jual CPO pada tahun 2006 meningkatkan nilai nilai jual komoditas kelapa sawit sehingga meningkat 29,2% diatas realisasi tahun lalu.
3. Budidaya tebu Areal tebu PT
Perkebunan Nusantara VII terbesar di Propinsi Lampung dan
Sumatra Selatan dengan total luas tanaman dipanen mencapai 18.250 hektar. Melalui kedua unit pabriknya yang berkapasits total 11.000 ton tebu/hari pada tahun 2006 diolah 2.226.358 ton tebu sehingga menghasilkan gula milik sendiri sebesar 131.318 ton gula dan 92.878 ton tetes. Tahun 2006 adalah prestasi yang kedua kalinya bagi salah satu pabrik gula Bungamayang yang berhasil mencapai produksi pada level 100.000 ton. Nilai penjualan produksi gula pada tahun 2006 sebesar Rp 704,4 milyar yang berasal dari penjualan 131.309 ton gula dan 91.800 ton tetes masing-masing senilai Rp 638,1 milyar dan Rp 66,3 milyar. Regulasi pemerintah tentang tataniaga gula pada awal 2006 yang mematok harga minimum gula sebesar Rp 4800, gula semakin memastikan bahwa prospek komoditas gula pada masa mendatang tetap cerah dan semanis rasanya.
4. Budidaya teh tingkat permintaan teh saat ini cukup tinggi, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga masih terserap mengingat produksinya juga relatif rendah yaitu di kisaran 2.000 ton teh kering setiap tahun. Pada tahun 2006 hasil produksi teh kering tersebut dioptimalkan untuk diekspor ke mancanegara terutama ke Malaysia, Rusia, Pakistan, India, Inggris, Belanda dan Australia. Volume penjualan tercapai 2.743 ton (lebih dari 60% untuk mengisi pasar ekspor) dengan realisasi nilai penjualan sebesar Rp 26,1 milyar sehingga memberikan kontribusi sebesar 1,2% dari total nilai penjualan. Produksi teh kering dihasilkan dari 1.245 ha areal TM yang terletak di dataran tinggi propinsi Sumatra Selatan. Dari 11.457 ton
pucuk segar yang dipetik ratusan pekerja dan diolah pada 1 unit pengolahan berkapasitas 40 ton pucuk segar per hari berhasil diproduksi teh kering sebanyak 2.659 ton. III.3. Struktur Organisasi Perusahaan memiliki karyawan pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 masing-masing sejumlah 16.949 orang dan 17.541 orang. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) No. KEP-18/MBU/2006 tanggal 11 September 2006 Mengangkat Harun Sulkam, SH Sebagai Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII (persero). Dengan demikian susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2006 menjadi : Komisaris Utama
:
Ir. Subagyono Darmowiyono
Komisaris
:
Prof DR. Ir M. Saleh Ali, M.Sc
Komisaris
:
Soemeidi, B. Sc
Komisaris
:
Harun Sulkam, SH.
Komisaris
:
Drs. Chris Sopontjo
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-134/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, memutuskan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sebagai Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII:
Ir. H. Amri Siregar
:
sebagai Direktur Utama
Ir. H. Erwin Nasution
:
sebagai Direktur Produksi
Ir. Boyke Budiono, MM
:
sebagai Direktur Keuangan
Ir. H. M. Dharwin Karim
:
sebagai Direktur SDM dan Keuangan
Ir. H. Hendra Iskaq, MBA
:
sebagai Direktur Pemasaran
Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku efektif pada saat pengangakatan tanggal 25 Januari 2007. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) mempunyai struktur organisasi, deskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : Komisaris : •
Bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh direktur dalam melaksanakan opersional perusahaan.
•
Melindungi penggunaan sumber daya perusahaan.
•
Berwenang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan perusahaan.
•
Mengawasi tindakan General Manager agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
•
Memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh direktur.
Direktur Utama: •
Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan secara menyeluruh.
•
Menganalisis semua laporan dan informasi yang diberikan.
•
Bertanggung jawab pada perusahaan, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan perusahaan pada tiap-tiap bagian dari Direktur Produksi, Direktur SDM&Umum, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran.
Direktur Produksi : Dengan bawahan, - Bagian Tanaman : •
Melaksanakan Kebijakan Direksi dalam bidang pengelolaan tanaman di seluruh wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi di bidang investasi, pemeliharaan, pemungutan hasil, sesuai standar
tekhnis
budidaya
serta
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian usaha dengan menitikberatkan pada produktivitas dan efisiensi baik dari tekhnis maupun finansial. •
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Tekhnik : •
Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan Pekerjaan Bagian Tehknik.
•
Mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Coorporate Plan, Rencana Jangka Panjang dan mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Operasional.
•
Mengkoordinir
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengawasan
serta
mengevaluasi keadaan seluruh asset bidang tekhnik dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan. •
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara
efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Pengolahan : •
Memimpin
dan
mengkoordinir
pelaksanaan
Pekerjaan
Bagian
Pengolahan. •
Mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Coorporate Plan, Rencana Jangka Panjang dan mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Operasional.
•
Mengkoordinir
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengawasan
serta
mengevaluasi keadaan seluruh asset bidang pengolahan dalam rangka perbaikan mutu hasil oleh. •
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
Direktur SDM&Umum : Dengan bawahan, - Bagian SDM : •
Melaksanakan Kebijakan Direksi dalam bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia
di seluruh wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia dalam rangka menigkatkan produktivitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. •
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Umum : •
Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan Pekerjaan Bagian Umum.
•
Mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Coorporate Plan, Rencana Jangka Panjang dan mengkoordinir penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Operasional yang berhubungan dengan bidang Umum.
•
Mengkoordinir penyelesaian persoalan hukum yang menyangkut Perusahaan.
•
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Sekretariat : •
Mengkoordinir penyusunan RKAP Kantor Direksi sejalan dengan perkembangan perusahaan serta mengawasi pelaksanaanya.
•
Mengkoordinir pengaturan penggunaan dan pemeliharaan rumah dinas, Mess,
kendaraan
Kantor
Direksi
serta
menyelenggarakan
administrasinya. •
Mengkoordinir pengurusan persiapan perjalanan dinas Direksi dan Pekerja serta perhitungan uang jalannya dan mengatur penerimaan tamu Perusahaan.
•
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
Direktur Keuangan : Dengan bawahan, - Bagian keuangan : •
Melaksanakan kebijakan Direksi dalam rangka pelaksanaan Administrasi di
bidang
keuangan
serta
mengkoordinir
pendayagunaan
dan
pengembangan sumber dana perusahaan, rencana kerja, dan Anggaran Perusahaan fisik serta pembiayaan finansial perusahaan. •
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Akuntansi: •
Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan, laporan Manajemen Bulanan, triwulan beserta analisisnya.
•
Mengkoordinir pelaksanaan administrasi aktiva dan hutang piutang.
•
Menyusun pedoman kerja bidang akuntansi untuk kelancaraan dan peningkatan hasil pelaksanaan kerja sesuai dengan Struktur Organisasi Perusahaan.
•
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
Direktur Pemasaran : Dengan bawahan, - Bagian Pengadaan : •
Melaksanaan penyusunan dan pembahasan Coorporate Plan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Operasional bidang pengadaan barang dan jasa sejalan dengan sasaran dan pekembangan Perusahaan.
•
Mengkoordinir penyusunan daftar harga barang dan jasa untuk dasar penyusunan RKAP.
•
Mengkoodinir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Perusahaan dengan harga yang wajar, mutu yang baik dan melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
•
Mengusahakan penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
•
Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan dibidangnya secara efisien dan efektif, termasuk melakukan koordinasi dengan bagian lain.
-
Bagian Pemasaran : •
Melaksanaan penyusunan dan pembahasan Coorporate Plan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Operasional bidang pengadaan barang dan jasa sejalan dengan sasaran dan pekembangan Perusahaan.
•
Mengkoordinir penyusunan strategi pemasaran yang meliputi distribusi dan pemasaran bekerjasama dengan bagian terkait dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
•
Mengkoordinir perencanaan penerimaan bulanan dan menyusun rencana pemasaran hasil produksi.
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
RUPS Dewan Komisaris
Direktur Utama
Direktur Bagian Tanaman Produksi Bagian Tekhnik
Direktur SDM & Bagian UmumSDM
Bagian Pengolahan
Direktur Keuangan
Bagian Umum
Bagian Keuangan
Bagian Sekretariat
Bagian Akuntansi
Direktur Pemasaran Bagian Pengadaan
Bagian Pemasara
Bagian Satuan Pengawasan Intern Bagaian Pengkajian Pengembangan
Unit-unit Usaha Wilayah Lampung
Wilayah Usaha Banyuasin
Unit-unit Usaha Gambar 3.1
Wilayah Muaraenim
Unit-unit Usaha
Wilayah Usaha Bengkulu
Unit-unit Usaha
III.4. Kebijakan Akuntansi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) dalam menjalankan usahanya, dibutuhkan kebijakan akuntansi yang telah disesuaikan dan diaudit berdasarkan dengan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan standar audit pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan adalah : •
Dasar penyajian laporan keuangan
Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta peraturan pemerintah lainnya yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan perusahaan perkebunan. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual dan dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan kecuali untuk investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya (fair value) dan persediaan yang dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Laporan arus kas disusun dengan menggunakan
metode
langsung (direct method) dengan
mengelompokkan
penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang rupiah (Rp).
•
Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksitransaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi tersebut. Pada tanggal neraca, seluruh aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dari penjabaran tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan, kecuali keuntungan atau kerugian akibat penjabaran pinjaman dalam mata uang asing yang digunakan untuk mendanai pembangunan aktiva tetap dan tanaman belum menghasilkan, dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aktiva tetap dan tanaman belum menghasilkan tersebut. Nilai tukar rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah 9.020 dan pada tahun 2005 adalah 9.830. •
Transaksi hubungan istimewa
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah : a. perusahaan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan
atau
dikendalikan
oleh,
atau
berada
dibawah
pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsudiaries dan fellow subsudiaries); b. perusahaan asosiasi; c. perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut ( yang
dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan); karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; d. perusahaan dimana suatu kepentingan subtansial dalam hak suara dimiliki baik secara lansung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaanperusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunayi anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan. •
Penggunaan estimasi
Penyusunan laporan keuangan sesuai dangan prisip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Karena adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, maka jumlah sesungguhnya pada periode yang akan datang dapat berbeda dangan jumlah diestimasikan.
•
Kas dan Setara kas
Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatanya dan tidak dijaminkan serat tidak dibatasi penggunaaanya. •
Penyisihan piutang ragu-ragu
Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada tanggal neraca. •
Persediaan
Persediaan termasuk tanaman perkebunan semusim yaitu tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam. Akun tanaman semusim merupakan akumulasi beban-beban yang berhubungan dengan pengadaan bahan, pemupukan, dan perawatan bibit hingga panen. Sedangkan beban-beban yang berhubungan dengan pengadaaan dan perawatan bibit tanaman semusim yang belum siap untuk berproduksi dicatat sebagai aktiva lain-lain. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga pokok perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan bahan baku dihitung berdasarkan metode “rata-rata bergerak”. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal neraca. Nilai bersih yang dapta direalisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan barang jadi yang dihasilkan.
•
Investasi
Investasi pada perusahan asosiasi Perusahaan asosiasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. 20% atau lebih hak suara di badan usaha tersebut, atau perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap badan usaha itu, akan tetapi Perusahaan tidak mengendalikan badan usaha tersebut. Investasi Perusahaan dengan kepemilikan saham antara 20% sampai dengan 50% dicatat dengan mengggunakan model ekuitas. Dalam metode ekuitas, saldo penyertaan yang disajikan dalam neraca adalah harga perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih Perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan deviden. Investasi jangka panjang lainnya Investasi jangka panjang lainnya merupakan investasi untuk dimiliki oleh Perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi ini dapat berbentuk: i. kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi; ii. investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. •
Tanaman perkebunan
Tanaman perkebunan diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu tanaman produksi dan persediaan. Tanaman produksi dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan
dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman yang diklasifikasikan sebagi persediaan adalah tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehannya yang meliputi: a. biaya langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan; b. bagian biaya tidak langsung, seperti alokasi umum dan administrasi; c. kapitalisasi
beban
keuangan
atas
pinjaman
yang
digunakan
untuk
mengembangkan tanaman selama tanaman tersebut belum menghasilkan, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di bawah ini : untuk pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aktiva tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode, dengan mengecualikan jumlah pinjaman secara khusus digunakan unutk pembangunan aktiva tertentu. Tanaman belum menghsilkan dicatat sebagai aktiva tidak lancar dan tidak disusutkan. Tanaman telah menghasilkan. Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman telah menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen dengan ketentuan sebagai berikut : a. tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok telah
menghasilkan tandan buah atau 2 lingkaran tandan telah matang atau berat rata-rata buah per tandan telah mencapai 3 kilogram atau lebih. b. Tanaman karet dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 5 tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok sudah dapat dideres dan mempnyai ukuran lilit batang 45 cm yang diukur pada ketinggian satu meter dari pertautan okulasi. c. Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok dapat dipetik. Penyusutan tanaman telah menghasilkan dimulai sejak dipindahkan dari tanaman belum menghasilkan, dihitung dengan cara sebagi berikut : Jenis Tanaman Aktiva
Metode
Tarif Penyusutan per tahun
menghasilkan-
Garis lurus
4%
Tanaman telah menghasilkankelapa sawit Tanaman telah menghasilkan- teh
Garis lurus
4%
Garis lurus
4%
Tanaman karet
•
telah
Aktiva tetap
Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan serta pembangunan aktiva tetap. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dimulai sejak tanggal perolehan atau jika dibangun sendiri, aktiva dalam penyelesaian tersebut telah selesai dan siap
untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan cara sebagai berikut : Jenis aktiva tanaman
Metode
Tarif penyusutan per tahun
Bangunan
Garis lurus
5%
Mesin dan instalasi pabrik
Garis lurus
12,5%
dan Garis lurus
6,25%
Jalan,
jembatan
saluran Peralatan angkut
Garis lurus
25%
Peralatan kebun
Garis lurus
25%
Peralatan kantor
Garis lurus
25%
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi yang bersangkutan. Bangunan dan prasarana dalam pembangunan merupakan akumulasi biaya bahan baku dan biaya-biaya lain yang termasuk biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva selama masa pembangunan sampai saat aktiva tersebut telah selesai pembangunannya dan siap untuk digunakan. •
Beban keuangan
Beban atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aktiva tetap dan tanaman belum menghasilkan dikapitalisasi sampai saat pembanguna aktiva
tetap telah selesai dan siap untuk digunakan atau saat tanaman mulai menghasilkan. Beban pinjaman ini mencakup beban bunga, selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya. •
Biaya tangguhan
Biaya yang mempunyai masa manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus, termasuk biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah. Beban tangguhan lainnya diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya. •
Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat Perusahaan telah secara signifikan memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya. Beban diakui pada saat terjadinya, beban diamortisasi menjasi beban bulanan secara proporsional berdasarkan metode garis lurus. •
Imbalan kerja karyawan
Perusahaan memberikan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan membukukan imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. •
Tunjangan karyawan
1. Tantiem : sebelum tahun 2001, tantiem diselenggarakan berdasakan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 853/kpts/KP.630/9/97. Tantiem merupakan bagian dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku tertentu yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan pimpinan. Jumlah tantiem untuk
setiap tahun buku ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dikategorikan sebagai bagian dari pembagian laba yang dibebankan ke saldo laba. 2. Bonus : bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perusahaan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan oleh RUPS. •
Laba/Rugi bersih per saham
Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah tertimbang saham ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. •
Penggunaan saldo laba berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diperlakukan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut tidak terbatas pada pembagian deviden, pembagian tantiem, penyisihan atas cadangan umum dan alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. •
Biaya untuk mendapatkan pinjaman
Biaya untuk mendapatkan pinjaman yang terjadi sehubungan dengan pinjaman obligasi diamortisasikan selama periode pinjaman tersebut. Sesuai dengan surat keputusan BAPEPAM Nomor : Kep-06/PM/2000 atas Amandemen Peraturan Nomor: VIII.G.7 tanggal 13 Maret 2000, biaya untuk mendapatkan pinjaman telah dilaporkan sebagai pengurang saldo hutang obligasi.
III.5. Kebijakan Pajak Penghasilan Kebijakan pajak pada perusahaan ini diurus oleh bagian akuntansi yang dipimpin oleh Manajer Akuntansi dengan bawahanya yang dibagi sesuai bidangnya yaitu : -
Kepala Urusan Akuntansi dengan tugas membantu Manajer Akuntansi dalam kegiatan akuntansi secara umum dan Laporan Keuangan Perusahaan, dengan wewenang mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien termasuk melakukan koordinasi dengan urusan lain.
-
Kepala Urusan Verifikasi dengan tugas membantu Manajer Akuntansi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumen pembayaran maupun verifikasi laporan manajemen unit usaha dan bertanggung jawab kepada Manajer Akuntansi.
-
Kepala Urusan PDE dan Sistem Informasi Manajemen dengan tugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan di urusan Sistem Informasi Manajemen.
Dan dalam urusan perpajakan beban pajak saat ini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dan belum digunakan, apabila besar kemungkinan perbedaaan temporer dan kompensasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.
Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan ditinjau kembali pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk dikompensasikan dengan sebagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang kemungkinan diberlakukan pada saat aktiva pajak tersebut dipulihkan dan kewajiban pajak yang ada dipenuhi berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara subtansial telah diberlakukan pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau pada saat keputusan atau keberatan dan atau banding telah ditetapkan jika mengajukan keberatan atau banding.
