BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Metode Penelitian Jenis metode penelitian diklasifikan berdasarkan tujuan dan tingkat
kealamiahan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian terapan dengan metode eksperimen. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah praktis (Sugiyono, 2014:4). Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2014:72). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dengan membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan antara lain ukuran pemerintah daerah (aset), intergovernmental
revenue
yang
digunakan
untuk
mengukur
tingkat
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tipe pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan indeks pembangunan manusia. Variabel dependen yang diuji dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela pemerintah daerah dalam website yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda dengan aplikasi statistik SPSS versi 20 sebagai alat bantu pengolahan data statistik.
38
39
3.2
Populasi dan Sampel Sekaran dan Bougie (2013:240) menyatakan bahwa populasi adalah
keseluruhan grup orang, kejadian, atau hal tertentu yang menarik minat peneliti untuk menginvestigasi hal tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel yang dipilih, peneliti seharusnya mampu menarik kesimpulan yang dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan karakteristik/kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel antara lain: 1. Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun laporan keuangan tahun 2014 dan telah diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki situs resmi atau website di internet dan dapat diakses pada saat dilakukan penelitian; 3. Pemerintah kabupaten/kota yang menyediakan data penelitian secara lengkap untuk seluruh variabel independen. Jumlah akhir sampel penelitian disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.1 Jumlah Akhir Sampel Penelitian No Kriteria Sampel 1 Pemerintah daerah yang diaudit oleh BPK di Indonesia 2014 2 Pemerintah daerah provinsi 3 Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki website atau memiliki website namun tidak dapat diakses 4 Jumlah akhir sampel penelitian (kabupaten/kota) Sumber: diolah dari berbagai sumber
Jumlah 504 (34) (56) 414
Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan dan sudah diperiksa (audited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun
40
2014. Total populasi adalah 504 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 34 provinsi, 91 kota dan 379 kabupaten. Seluruh populasi akan diuji tingkat pengungkapan sukarela pada website yang dikelolanya. Karena penelitian dilakukan pada kabupaten/kota, 34 provinsi dikeluarkan dari populasi. Terdapat 56 kabupaten/kota yang tidak memiliki website resmi atau memiliki website namun tidak dapat diakses, data ini dikeluarkan dari populasi. Jumlah sampel akhir penelitian adalah 414 kabupaten/kota di Indonesia. Data sampel dapat dilihat di Lampiran 3. 3.3
Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber
data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari LKPD tersebut diperoleh data total aset daerah yang digunakan untuk melihat ukuran daerah (X1) dan total pendapatan transfer dan total pendapatan daerah yang digunakan untuk menilai intergovernmental revenue (X2). Tipe pemerintahan kabupaten/kota (X3) juga diperoleh dari LKPD audited. Umur administratif (X4) diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Lampiran 3. Data banyaknya anggota DPRD (X5) di kabupaten/kota diperoleh dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia melalui laman http://www.puskapol.ui.ac.id/legislatif2014.html. Selain dari Puskapol, data anggota DPRD juga diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2014. Data indeks pembangunan manusia Tahun (X6) 2014 diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui situs www.bps.go.id.
41
3.4 Operasionalisasi Variabel 3.4.1 Variabel Dependen Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) yang dijadikan variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks tingkat pengungkapan informasi sukarela dalam website pemerintah daerah. Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan secara sukarela ke dalam website merupakan wujud tranparansi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Indeks pengungkapan sukarela merupakan indeks yang mengukur informasi-informasi yang diungkapkan pemerintah daerah dalam website yang dikembangkan dari indeks penelitian Puspita dan Martani (2012) seperti yang terdapat di Lampiran 1. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandhani (2014), dimana tingkat pengungkapan sukarela dalam website yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem scoring. Sistem scoring terhadap indeks pengungkapan sukarela terdiri dari 57 item dan setiap item maksimal diberi skor 2. Skor 2 diberikan jika informasi dalam indeks diperoleh secara langsung dari website pemda. Skor 1 diberikan jika informasi dalam indeks diperoleh melalui website turunan pemda, seperti website milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
42
(SKPD) atau dokumen yang harus diunduh terlebih dahulu. Skor 0 diberikan jika tidak terdapat informasi yang dibutuhkan dalam website pemda. IPS =
π½π½π½π½π½π½π½π½π½π½β πΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌ π¦π¦π¦π¦π¦π¦π¦π¦ ππππππππππππππππ ππππππππππ π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€π€ ππππππππππ
ππππππππππ πΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌ ππππππππππ πΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌπΌ π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘π‘ ππππππππππππππππππππππππ ππππππππππππππππ ππππ ππππππππππππππ ππππππππππ
IPS = Indeks Pengungkapan Sukarela 3.4.2 Variabel Independen
Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen meliputi ukuran pemerintah daerah (SIZE), intergovernmental revenue (IR), jenis pemerintah daerah (TYPE), umur pemerintah daerah (AGE), jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Penjelasan tentang variabel independen diuraikan sebagai berikut: 3.4.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE) Ukuran pemerintah daerah menggambarkan besar atau kecilnya pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Laswad et al. (2005) menggunakan ukuran pemerintahan yang dinilai dengan logaritma natural atas total aset. Data seperti total aset memiliki variabilitas yang tinggi karena perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu data total aset yang memiliki variabilitas tinggi harus ditransformasi atau dieliminasi (Stevens, 1992 dalam Patrick, 2007). Metode transformasi data dapat dilakukan dengan menggunakan natural Logaritma. Dengan demikian, total aset dalam penelitian ini diubah ke dalam bentuk natural logaritma total aset. SIZE = Ln Total Aset
43
3.4.2.2 Intergovernmental Revenue (IR) Patrick (2007) menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan membandingkan antara total intergovernmental revenue dan total pendapatan dalam satu tahun. Intergovernmental revenue merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Intergovernmental revenue di Indonesia diukur dari perbandingan dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan pendapatan total. Penelitian Sumarjo (2010) membandingkan antara total dana perimbangan dan total pendapatan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasilnya diketahui bahwa intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini intergovernmental revenue pemerintah daerah terhadap pemerintah diukur menggunakan perbandingan total transfer dari pemerintah pusat dengan total pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran ini dipilih karena intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (80% 98%) (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2010). IR =
ππππππππππ π·π·π·π·π·π·π·π· ππππππππππππππππππππππ π¦π¦π¦π¦π¦π¦π¦π¦ ππππππππππππππππ ππππππππππ ππππππππππ ππππππππππππππππππππ ππππππππππ
x 100%
3.4.2.3 Tipe Pemerintah Daerah (TYPE)
Tipe pemerintahan daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Penelitian Laswad et al. (2005), tipe pemerintahan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu regional, city, dan district. Tipe
44
pemerintahan di Indonesia juga dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten. Dalam penelitian ini, tipe pemerintahan hanya membedakan antara kota dan kabupaten saja. Variabel ini merupakan variabel dummy yang diukur dengan menggunakan nilai atau skor. Jika tipe pemerintahan daerah tersebut adalah kabupaten maka akan diberi nilai 0 (nol) dan jika tipe pemerintahan daerah tersebut adalah kota maka diberi nilai 1 (satu). 3.4.2.4 Umur Administratif Pemerintah Daerah (AGE) Umur suatu organisasi dapat diartikan sebagai seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak berdiri. Umur administratif pemda adalah tahun dibentuknya
suatu
pemerintahan
daerah
berdasarkan
Undang-Undang
pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan dan nonkeuangan di website yang dikelolanya. Umur pemda dihitung dari tahun pembentukan daerah tersebut sampai dengan tahun 2014. 3.4.2.5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut UU 32 Tahun 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
45
3.4.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut UNDP dalam BPS (2015), indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dimensi IPM meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. IPM dikategorikan menjadi empat kategori, IPM < 60 masuk kategori rendah, 60 β€ IPM β€ 70 masuk kategori sedang, 70 β€ IPM β€ 80 masuk kategori tinggi, dan IPM > 80 masuk kategori sangat tinggi. 3.5 Cara Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Sekaran dan Bougie, 2013:116). Data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014 diperoleh dari pusat informasi dan komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan data mengenai IPM tahun 2014 diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data variabel dependen, yaitu indeks tingkat pengungkapan informasi secara sukarela dalam website pemerintah daerah, diperoleh dengan mengamati langsung website resmi yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada periode Bulan April β Mei 2016. Alamat website resmi pemerintah daerah kabupaten/kota diperoleh dari www.kemendagri.go.id. Sebelum melakukan pengamatan langsung di website pemerintah daerah, peneliti terlebih dahulu membuat daftar item yang harus dipenuhi dalam website resmi pemerintah daerah
46
untuk menunjukkan tingkat pengungkapan informasi secara sukarela. Item tersebut didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sandhani (2014). 3.6 Teknik Analisis Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Sebagai prasyarat melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. 3.6.1
Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dan deskripsi
dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing
data
sampel
(Ghozali,
2013:19).
Statistik
deskriptif
mendiskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. 3.6.2
Uji Kualitas Data
3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi klasik dilakukan untuk menguji kualitas data yang akan digunakan di persamaan regresi. Uji asumsi klasik dilakukan dengan memastikan bahwa di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas dan data yang digunakan telah berdistribusi normal. Oleh karena itu uji asumsi klasik harus dapat terpenuhi dan dilakukan dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2013:105) uji
47
asumsi klasik yang dilakukan antara lain: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas,
dan
uji
heteroskedastisitas.
Uji
autokorelasi
dan
uji
heteroskedastisitas tidak dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun tunggal (cross section). Berikut penjelasan uji asumsi klasik pada penelitian ini: 1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksinya dapat digunakan analisis grafik dan uji statistik. 2. Uji Multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 3.6.3
Uji Hipotesis
3.6.3.1 Uji Signifikansi-F dan Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji signifikansi-F dilakukan dengan tujuan menentukan good of fit test atau untuk menguji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Uji signifikansi-F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Artinya batas toleransi kesalahan adalah 5% dengan tingkat keyakinan 95%. Jika (Ο-value) lebih kecil dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa model layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian. Sebaliknya, jika (Ο-value) lebih besar dari 5% maka model dikatakan tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.
48
Koefisiensi determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisiensi determinasi (R2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai (R2) yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, sebaliknya nilai (R2) yang mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika dalam suatu model regresi terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R2. Model regresi dirumuskan sebagai berikut: IPS = Ξ± + Ξ²1LnSIZE + Ξ² 2IR + Ξ² 3TYPE + Ξ² 4AGE + Ξ² 5DPRD + Ξ² 4IPM + Ξ΅
Tabel 3.2 Keterangan Persamaan Regresi Berganda Simbol Keterangan IPS Indeks Pengungkapan Sukarela SIZE Ukuran Pemerintah Daerah IR Intergovernmental Revenue AGE Umur Administratif Pemda DPRD Jumlah Anggota DPRD IPM Indeks Pembangunan Manusia Ξ± Konstan Ξ²1 β Ξ²5 Koefisien regresi Error Ξ΅ Sumber: diolah dari berbagai sumber Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi secara
49
sukarela dalam website pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan model regresi berganda (multiple regression analysis) dalam melakukan analisis data penelitian. Model regresi berganda digunakan karena dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran dan Bougie, 2013:317). 3.6.3.2 Uji Beda T-test Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2013:64). Uji beda t-test digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan pengungkapan sukarela antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah kota.
