BAB III KONSEP APLIKASI
Pada Bab ini akan diuraikan tentang tahapan pengembangan sistem menurut Aji Suprianto (2005). Pada tahap ini penyusunan aplikasi pengolahan data dimulai dari perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem
3.1
Perencanaan Sistem Tahap perencanaan sistem merupakan tahap awal pengembangan sistem
yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan-kebutuhan sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, metode (teknik dan operasi), dan anggaran yang sifaatnya umum (belum detail/rinci). Tahap perencanaan yang benar pada dinas PU Bina Marga Dan PSDA Kota Palembang akan mempermudah dalam pembuatan aplikasi penggolahan data izin usaha jasa konstruksi, karena itu dibutuhkan kompunen-kompunen yang menunjang dalam proses pembuatan aplikasi tersebut diantaranya adalah: 1. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat keras yang digunakan terdiri dari satu unit komputer dengan komponen-komponen sebagai berikut : a. Personal Computer ( PC ) dengan processor P4 1,6 Ghz b. Memori ( RAM ) 512 MB c. Monitor Advence 15 d. Printer Canon Pixma 1880
e. Mouse dan Keyboard f. Hardisk dengan kapasitas 40 GB 2. Perangkat Lunak (Software) Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari : a. Windows XP Profesional sebagai sistem operasi. b. Pemrograman Web PHP dan Database MySQL yang dipaketkan dalam PHP Triad sebagai aplikasi pemrogaman yang memberikan instruksi atau perintah program dalam membangun aplikasi. c. Macromedia Dreamweaver MX 2004 sebagai aplikasi yang menunjang pembuatan program. 3.1.1 Studi Kelayakan Studi kelayakan merupakan proses mempelajari, menganalisis masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penilaian kelayakan yang akan dilakukan terdiri dari: 1.
Kelayakan teknis, maksudya sistem yang ditetapkan pada Dinas PU Bina Marga Dan PSDA Kota Palembang menggunakan teknologi yang baru yaitu dengan menggunakan sistem komputer sebagai perangkat hardware dan pemrograman Web PHP sebagai perangkat software.
2.
Kelayakan ekonomis, yaitu ditinjau dari segi ekonomi sistem yang baru lebih mengguntungkan sebab memaksimalkan biaya tenaga kerja.
3.
Kelayakan Operasional, maksudnya sistem yang baru akan mengubah cara kerja untuk pengolahan data izin usaha jasa konstruksi yang menghasilkan data yang lebih cepat dan tepat.
3.2. Analisis Sistem 3.2.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan Adapun sistem yang sedang berjalan pada Dinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang, dalam process pengolahan data izin usah jasa konstruksi pemohon yang mengajukan permohonan izin ke dinas pekerja umum pada bagian izin usaha jasa konstruksi dalam process pengolahan data pemohon, data surat izin dan data persetujuan masih kurang efektif. Karena mereka masih harus mengetik ulang kembali data dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Exel kemudian dicetak dengan menggunakan print selanjutnya disimpan didalam arsip, tetapi masih mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga menyebabkan pengolahan data izin usaha jasa konstruksi jadi lambat. Yang perlu di perhatikan agar pengolahan data pemohon berjalan dengan lebih efektif, efisien dan data yang dihasilkan lebih cepat, tepat dan akurat. Dari uraian diatas adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas PU Bina Marga Dan PSDA Kota Palembang sebagai berikut : 1.
Data input pemohon ditulis oleh bagian petugas dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Exel, setelah ditulis lalu dicetak dengan menggunakan print.
2.
Belum ada program aplikasi yang dapat membuat pengolahan data izin usaha jasa konstruksi dengan baik dan mudah dipahami oleh pegawai.
3.2.2 Analisis Sistem Yang Akan Diajukan Dalam mengatasi masalah diatas, penulis membuat suatu aplikasi pengolahan data izin usaha jasa konstruksi pada dinas PU bina marga dan PSDA kota palembang, yang diharapkan dapat mempermudah dalam pembuatan laporan dan pengolahan data izin usaha jasa konstruksi sehingga data dihasilkan lebih cepat, tepat dan akurat. 3.3
Desain Sistem Untuk
memudahkan
mempelajari
sistem
yang
akan
berjalan
dikembangkan serta melihat arus data yang terjadi dan hubungan antara data dengan data yang lain. Pada tahap ini penulis akan menggambarkan secara logika untuk Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 3.3.1 Data Flow Diagram (DFD) Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran sistem secara logika, keuntungan menggunakan Data Flow Diagram memudahkan pemakai yang kurang menguasai dibidang komputer untuk mengerti sistem yang dikerjakan atau digunakan. Sedangkan kekurangan dari Data Flow Diagram (DFD) adalah tidak menunjukan proses perulangan (Looping) proses keputusan dan perhitungan. 1. Diagram Konteks Pada diagram konteks tidak dijelaskan arus data yang mengalir karena diagram hanya menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar saja. Pada gambar diagram konteks dibawah ini terdapat tiga kesatuan luar yang terlibat dalam sistem, yaitu : pemohon, administrasi dan kepala IUJK. Sumber data
ditunjukkan pada anak panah yang menuju process aplikasi dan menghasilkan output yaitu anak panah yang keluar dari process.
Aplikasi pengolahan data izin usaha jasa konstruksi
Pemohon
Administrasi
Kepala IUJK
Gambar 3.1. Diagram Konteks
2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Pada entitas pemohon, pemohon memberikan data/persyaratan pemohon kepada administrasi, kemudian administrasi mengecek kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya administrasi membuat surat permohonan izin usaha jasa konstruksi lalu pemohon mendapatkan surat permohonan izin. Tahap terakhir administrasi memberikan laporan data pemohon, laporan data surat izin dan laporan data persetujuan.
Data pemohon
Pemohon
Aplikasi pengolahan data izin usaha jasa konstruksi
Data kelengkapan Persyaratan Administrasi
Mendapatkan surat izin
Data izin
Lap. Pemohon Lap. Surat Izin Lap. Persetujuan
Kepala IUJK
Gambar 3.2. DFD level 0 3. Data Flow Diagram DFD Level 1 Diagram level 1 menggambarkan alur data secara keseluruhan dimana masing-masing entitas memberikan masukan data atau menerima keseluruhan dari masing-masing process dan memberikan kepada entitas kepala IUJK. Pada diagram level 1 ini, tahap awal pada process pendataan pemohon, pemohon memberikan data pemohon ke bagian administrasi lalu disimpan difile pemohon berdasarkan nomor pemohon. Pada proses pendataan izin, admin memasukkan data izin dengan memanggil nomor surat lalu disimpan
difile surat izin
berdasarkan nomor surat. Tahap pembuatan surat izin usaha jasa konstruksi, admin memanggil file surat izin kemudian disimpan difile surat
berdasarkan no surat. Pada tahap
pembuatan laporan admin memanggil file pemohon, file surat izin, dan file persetujuan. Kemudian membuat laporan data pemohon, laporan data surat izin, dan laporan data persetujuan diberikan kepada Kepala IUJK.
Data pemohon Pemohon
1 Pencatatan data pemohon
no_pemohon
pemohon
no_pemohon Data izin
no_surat
surat izin
2 Pendataan izin
Administrasi
no_surat Data kelengkapan persyratan Mendapatkan surat izin
Kepala IUJK
Laporan pemohon
3 Pembuatan surat izin
4 Pembuatan laporan
Laporan surat izin
no_surat
persetujuan
no_surat no_surat no_pemohon
Laporan persetujuan
Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 3.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Pada gambar ERD dibawah semua sistem saling berhubungan dimana pemohon akan menerima surat izin usaha jasa konstruksi kemudian akan mendapatkan persetujuan.
alamat
tpt lahir
nama
Wrga negara
jabatan
tgl lhr
pnddkn
No_pgjua n No surat
Nmr_tlp
Pemohon Nm_prshn
Npwp prshn
1 alamat
Kgiatn usha
menerima Rt/Rw
Bdang pkrjaan
kcmatan
1
kota
gerd
Surat izin propinsi
kelurahan
1
kd_pus
Tgl brlku ditetapkan
Nm pwmhon
Tgl dttpkn
Mendapatka n
Tgl dttpkn
dttpkn
No surat Tgl brlku
1 Nm_prshn
persetujuan
kelurhn
alamat gred Rt/Rw Bdang pkrjaan kcmatan Kegiatn usha kota propinsi
Kd_pos
Nm_pmh on
Nmr tlp
Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)
Npwp prshn
3.3.3 Desain Tabel 1. Desain Tabel Pemohon Desain ini, file pemohon menyimpan field diantaranya: nomor pengajuan, jabatan, nama, alamat, warga negara, tempat lahir, tanggal lahir, dan pendidikan. Tabel 3.1 Desain Tabel Pemohon No
Field Name
Type
Field Size
Keterangan
1
No_pengajuan
Varchar
10
Nomor Pengajuan (Primarykey)
2
Nama
Varchar
30
Nama
3
Jabatan
Varchar
30
Jabatan
4
Alamat
Varchar
50
Alamat
5
Warga_negara
Varchar
20
Warga Negara
6
Tmp_lahir
Varchar
20
Tempat Lahir
7
Tgl_lahir
Date & Time
8
Pendidikan
Varchar
2.
Tanggal Lahir 10
Pendidikan
Desain Tabel Surat Izin Desain File data surat izin terdapat field-field: nomor surat, nama
perusahaan, jalan, kelurahan, RT/RW, kecamatan, kota, propinsi, kode pos, nomor telepon, nama pemohon, NPWP perusahaan, kegiatan usaha, gred, bidang pekerjaan, tanggal berlaku, ditetapkan, tanggal ditetapkan. Tabel 3.2 Desain Tabel Surat Izin No
Field Name
Type
Field Size
Keterangan
1
No_ Surat
Varchar
25
Nomor Surat (Primarykey)
2
Nm_perusahaan
Varcahr
50
Nama perusahaan
3
Jalan
Varchar
40
Alamat perusahaan
4
Kelurahan
Varchar
40
Kelurahan
5
RT/RW
Varchar
10
RT/RW
6
Kecamatan
Varcahr
40
Kecamatan
7
Kota
Varchar
40
Kota
8
Propinsi
Varchar
40
Propinsi
9
Kd_pos
Char
7
Kode pos
10
No_Tlp
Char
14
Nomor telepon
11
No.telex
Varchar
20
Nomor telex
12
Nm_pemohon
Varchar
50
Nama pemohon
13
NPWP_perusahaan
Char
30
NPWP perusahaan
14
Kegiatan_usaha
Varchar
50
Kegiatan usaha
15
Gred
Varchar
15
Gred
16
Bidang pekerjaan
Varchar
30
Bidang pekerjaan
17
Tgl_berlaku
Date
18
Ditetapkan
Varchar
19
Tgl_ditetapkan
Date
Tanggal berlaku 20
Di tetapkan Tanggal ditetapkan
3. Desain Tabel Persetujuan Desain file persetujuan digunakan data persetujuan, kolom-kolomnya terdiri dari: nomor surat, nama perusahaan, alamt, RT/RW, kecamatan, kota, propinsi, kode pos, nomor telepon, nama pemohon, NPWP perusahaan, kegiatan usaha, gred, bidang pekerjaa, tanggal berlaku, ditetapkan, tanggal ditetapkan. Tabel 3.3 Desain Tabel Persetujuan No
Field Name
Type
Field Size
Keterangan
1
No_ Surat
Varchar
20
Nomor Surat (Primarykey)
2
Nama_perusahaan
Varcahr
40
Nama perusahaan
3
Jalan
Varchar
50
Alamat perusahaan
4
Kelurahan
Varchar
30
Kelurahan
5
RT/RW
Varchar
15
RT/RW
6
Kecamatan
Varcahr
40
Kecamatan
7
Kota
Varchar
30
Kota
8
Propinsi
Varchar
30
Propinsi
9
Kd_pos
Char
10
Kode pos
10
No_Tlp
Char
15
Nomor telepon
11
No.telex
Varchar
20
Nomor telex
12
Nm_pemohon
Varchar
40
Nama pemohon
13
NPWP_perusahaan
Char
20
NPWP perusahaan
14
Kegiatan_usaha
Varchar
30
Kegiatan usaha
15
Gred
Varchar
15
Gred
16
Bidang pekerjaan
Varchar
30
Bidang pekerjaan
17
Tgl_berlaku
Date
18
Ditetapkan
Varchar
19
Tgl_ditetapkan
Date
Tanggal berlaku 30
Di tetapkan Tanggal ditetapkan
3.3.4 Desain Tampilan Masuk Dalam merancang suatu sistem harus dirancang suatu bentuk input yang baik, karena dengan input yang baik maka orang yang akan mengoperasikannya akan mudah memahami. Adapun bentuk desain tampilan masuk data dapat dilihat pada gambar berikut:
3.3.5 Desain Halaman Menu Utama Desain ini menampilkan halaman awal aplikasi, dimana didalam halaman ini terdapat logo Dinas PU Bina Marga Dan PSDA kota Palemabang, gambar, dan menu login admin.
APLIKASI PENGOLAHAN DATA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PADA DINAS PU BINA MARGA DAN PSDA KOTA PALEMBANG Jalan Slamet Riady No.213 Tlp. 710033 – 710305 Palembang
Jam
Login Username :
Password :
GAMBAR
Login
Kalender
Gambar 3.5 Desain Menu Utama
3.3.6 Desain Halaman Admin Halaman ini menampilkan halaman utama admin, yang didalamnya terdapat menu input data pemohon, lihat data pemohon, input data surat, lihat data
surat, input data persetujuan, lihat data persetujuan, cetak laporan, keluar. Yang akan dikelolah oleh admin itu sendiri.
Dinas PU Bina Marga Dan PSDA Kota Palembang Jalan Slamet Riady No.213 Tlp. 710033 – 710305 Palembang
MENU Input data pemohon Lihat data pemohon Input data surat Lihat data surat Input data persetujuan Lihat data persetujuan Cetak laporan Keluar
GAMBAR
Gambar 3.6 Desain Halaman Admin
3.3.7
Desain Tampilan Input Data Pemohon Pemohon yang ingin melakukan permohonan izin usaha jasa konstruksi,
data pemohon harus ada di dalam sebuah daftar. Berikut ini adalah tampilan Form desain tampilan masuk data pegawai, dimana menu terdiri dari delapan bagian yaitu nomor pengajuan, jabatan, nama, alamat, warga negara, Tmp lahir, Tgl lahir, pendidikan.
FORM INPUT DATA PEMOHON
Nomor Pengajuan
: xxxxxxx
Nama
: xxxxxxxxxx
Jabatan
: xxxxxxxxxx
Alamat
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Warga Negara
: xxxxxxxxxx
Tempat Lahir
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir
: dd-mm-yy
Pendidikan
: Simpan
Gambar 3.7 Desain Tampilan Input Data Pemohon.
3.3.8 Desain Input Data Surat Izin Pada form input surat izin digunakan untuk mencetak surat permohonan izin.Maka admin hanya mengisi nomor surat, nama perusahaan, jalan, kelurahan, RT/RW, kecamatan, kota, propinsi, kode pos, nomor telepon, nama pemohon, NPWP perusahaan, kegiatan usaha, gred, bidang pekerjaan, tanggal berlaku
FORM INPUT DATA SURAT IZIN Nomor Surat
: xxx.xxxx.xxxxxx
Nama Perusahaan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jalan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kelurahan
: xxxxxxxxx
RT/RW
: xxxxxxxx
Kecamatan
: xxxxxxxxx
Kota
: xxxxxxxxx
Propinsi
: xxxxxxxxx
Kode pos
: xxxxx
No.telepon
: xxxxxxxxxxxx
No.telex
: xxxxxx
Nama
: xxxxxxxxxxxxx
NPWP Perusahaan
: xx.xxx.xxx.x-xxx.xxxxx
Kegiatan usaha
:
Gred
: xxxxx
Bidang Pekerjaan
:
Berlaku Sampai Dengan Tanggal
:
Ditetapkan
: xxxxxxx
Pada Tanggal
: Simpan
Gambar 3.8 Desain Form Input Surat Izin
3.3.9 Desain Tampilan Input Data Persetujuan Pada form persetujuan pemohon akan mendapatkan persetujuan surat izin usaha jasa konstrujsi Berikut ini adalah tampilan Form desain tampilan masuk data persetujuan, dimana menu terdiri dari lima belas bagian yaitu: nomor surat,
nama perusahaan, jalan, kelurahan, RT/RW, kecamatan, kota, propinsi, kode pos, nomor telepon, nama pemohon, NPWP perusahaan, kegiatan usaha, gred, bidang pekerjaan, tanggal berlaku.
FORM INPUT DATA FERSETUJUAN Nomor Surat
: xx.x.xxxxxxxxxxxx
Nama Perusahaan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jalan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kelurahan
: xxxxxxxxx
RT/RW
: xxxxxxxx
Kecamatan
: xxxxxxxxx
Kota
: xxxxxxxxx
Propinsi
: xxxxxxxxx
Kode pos
: xxxxx
No.telepon
: xxxxxxxxxxx
No.telex
: xxxxxxx
Nama
: xxxxxxxxxxxxx
NPWP Perusahaan
: xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
Kegiatan usaha
:
Gred
: xxxxx
Bidang Pekerjaan
:
:
Berlaku Sampai Dengan Tanggal
:
Ditetapkan
: xxxxxx
Pada Tanggal
:
Simpan Gambar 3.9 Desain Form Input Persetujuan
3.3.10 Desain Output Data Pemohon Dari proses input data pemohon, data akan disimpan didalam sebuah file. Sehingga data pemohon dapat dilihat oleh admin. Sehingga ada tabel keluaran data pemohon. Berikut ini adalah desain output data pemohon.
Gambar 3.10 Desain Tampilan Output Data Pemohon
3.3.11 Desain Tampilan Output Data Surat Izin Dari proses input surat izin data akan dicetak sehingga surat izin dapat dilihat oleh admin, berikut adalah desain Output Data surat izin.
Gambar 3.11 Desain Output Surat Izin
3.3.12 Desain Tampilan Output Data Persetujuan Proses data persetujuan juga mempunyai tampilan keluaran berupa tabel data persetujuan dari dinas pekerja umum dan pengelola sumber daya air. Berikut adalah desin Output data persetujuan.
Gambar 3.12 Desain Output Data Persetujuan 3.3.13 Desain Laporan Data Pemohon Keseluruhan Laporan data persetujuan dapat digunakan untuk menampilkan data persetujuan didalam desain ini admin membuat laporan data persetujuan. Berikut ini adalah desain laporan data persetujuan.
Gambar 3.13 Desain Form Laporan Data Pemohon Keseluruhan
3.3.14 Desain Laporan Surat Izin Pernomor Surat
WALIKOTA PALEMBANG KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 1.004694.0071.2.002717 TENTANG: PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI WALIKOTA PALEMBANG
Menimbang:a. bahwa melalui surat tanggal
Nomor
saudara SITI RATNA,SE beralamat JL.MAYOR RUSLAN NO.7/832 Telah mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), terdaftar pada Agenda Dinas Pekerja Umum Nomor /IUJK/PU. b.
bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, setelah diadakan penelitian administrasi dan penelitian terhadap peralatan kantor dan lapagan oleh petugas teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang maka permohonan saudara SITI RATNA, SE tersebut, dapat dipertimbangkan untuk diberi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Palembang tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada.
Mengingat : 1
undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan kota praja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Nomor 1982;
2.
undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4247);
3.
undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Lembaga Negara RI Nomor 4389);
4.
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
5.
undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
6.
peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaga Negara RI 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741)
8.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang (RT/RW) Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 seri D Nomor 9).
9.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2001 tentang peraturan penggunaan bangunan (Lembaga Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 16).
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13); 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) 12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9); 13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK )
KESATU
:
Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kepada :
Nama Perusahaan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat Kantor Perusahaan Jalan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kelurahan
: xxxxxxxxx
RT/RW
: xxxxxxxx
Kecamatan
: xxxxxxxxx
Kota
: xxxxxxxxx
Propinsi
: xxxxxxxxx
Kode pos
: xxxxx
No.telepon
: xxxxxxxxxxxx
No.telex
: xxxxx
Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama Nama
: xxxxxxxxxxxxx
NPWP Perusahaan
: xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan usaha
: xxxxxxx
Gred
: xxxxx
Konstrusi di seluruh wilayah Republik Indonesia Bidang Pekerjaan Berlaku Sampai Dengan Tanggal
KEDUA :
: xxxxxxx : dd-mm-yyyy
Pemegang IUJK sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini,mempunyai kewajiban mematuhi peraturan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
B.
KETENTUAN RUANGAN DAN LINGKUNGAN 1.
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
2.
Memiliki Izin Penggunaan Bangunan
3.
Memiliki Surat Izin Tempat Usaha
4.
setiap memperluas dan merubah bangunan dalam ruangan tempat usahanya harus mendapat Izin Walikota Palembang (pasal 3 perda No.3 tahun 1995)
5.
memasang nama perusahaan/merk usahanya.
6.
menjamin tempat usaha harus dalam keadaan bersih, rapi, dan indah.
7.
lembar jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus memenuhi persyaratan bagi keselamatan jiwa manusia dan tidak di gunakan untuk fungsi atau kegiatan lain (Pasal 98 PerdA 0.11 Tahun 1996)
8.
apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruhnya bangunan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari walikota palembang (pasal 194) dan pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar bangunan (Pasal 195 Perda No.11 Tahun 1996)
9.
Pelaksanaan merobohkan bangunan menjadi tangggung jawab pemilik bangunan (Pasal 196 Perda No.11 Tahun 1996)
10.
Bangunan yang didirikan pada lokasi bekas rawa (rawa yang ditimbun) harus memenuhi ketentuan (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002) a.
Lokasi karena diluar daerah milik jalan (DMJ)
b.
Ketinggian daerah maksimal sampai batas bekas banjir di sesuaikan dengan lokasi setempat.
c. 11.
Berpedoman pada tata ruang dan peruntukan tanah.
Bentuk dan jenis bangunan diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002)
12.
Penimbunan rawa hanya dapat dilakukan paling besar 50%(lima puluh persen). Dari seluruh luas rawa 1.000 M2 atau lebih (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002).
B. KETENTUAN KESELAMATAN KERJA 1.
Pemegang IUJK wajib mematuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
2.
menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kemungkinantimbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api yang telah diteliti oleh dinas penanggulangan bahaya kebakaran.
C. KETENTUAN RETRIBUSI 1.
membayar retribusi pembinaan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan pada Nomor 02 Tahun 2008.
2.
izin usaha jasa konstruksi ini berlaku selama 3(tiga) Tahun sejak tangggal dikeluarkannya keputusan ini.
D. KETENTUAN LARANGAN 1.
dilarang melakukan kegiatan usaha lain, kecuali yang telah ditentukan dalam IUJK (pasal
4 dan 6 No.02 Tahun 2002).penanggung jawab perusahaan tidak
dibenarkan merangkap menjadi penggurus 2.
perusahaan lain, harus bertugas penuh (full me) dan tempat tingggal di wilayah domisili perusahaan.
3.
memiliki tenaga tehnik tugas penuh
4.
Tenaga tehnik tugas penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisil perusahaan.
5.
Perusahaan yang dibekukan IUJK-nya tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
6.
tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
tanpa persetujuan dari pemberi kerja. 7.
tidak di benrkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
8.
perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerimah penunjukan langsung.
9.
perusahaan yang IUJK-nya di cabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang di laksaakan.pekerjan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.
KETIGA
: IUJK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin merubah kegiatan usahanya dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud didalam
KEDUA
keputusan ini.
KEEMPAT : Besarnya retribusi Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini di tetapkan sebesar .
KELIMA
: Keputusan ini ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan yang digunakan Seperlunya.
Ditetapkan di : xxxxxxxxxxxx Pada tanggal : dd-mm-yy WALIKOTA PALEMBANG
H. EDDY SANTANA PUTRA
Gambar 3.14 Desain Form laporan surat izin pernomor surat
3.3.15 Desain Laporan Persetujuan Pernomor surat
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PSDA Jalan Slamet Riady No.213 Tlp.710033 – 710305 Palembang Website : http://pu.palembang.go.id/iujk/ PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 1.004694.0071.2.002717 TENTANG: PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI WALIKOTA PALEMBANG
Mengingat } } dst.nya Menimbang } MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK )
PERTAMA
: Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kepada : Nama Perusahaan
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat Kantor Perusahaan Jalan
: xxxxxxxxx
Kelurahan
: xxxxxxxxx
RT/RW
: xxxxxxxx
Kecamatan
: xxxxxxxxx
Kota
: xxxxxxxxx
Propinsi
: xxxxxxxxx
Kode pos
: xxxxx
No.Telepon
: xxxxxxxxxxxx
No.Telex
: xxxxxx
Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama Nama
: xxxxxxxxxxxxx
NPWP Perusahaan
: xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan usaha
: xxxxxxx
Gred
: xxxxx
Konstrusi di seluruh wilayah Republik Indonesia Bidang Pekerjaan Berlaku Sampai Dengan Tanggal
: xxxxxxx : dd-mm-yyyy
KEDUA : pemegang IUJK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, Mempunyai kewajiban mematuhi peraturan ketentuan, antara lain sebagai berikut: A KETENTUAN RUANGAN DAN LINGKUNGAN 1.
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
2.
Memiliki Izin Penggunaan Bangunan
3.
Memiliki Surat Izin Tempat Usaha
4.
setiap memperluas dan merubah bangunan dalam ruangan tempat usahanya harus mendapat Izin Walikota Palembang (Pasal 3 Perda No.3 tahun 1995)
5.
memasang nama perusahaan/merk usahanya.
6.
menjamin tempat usaha harus dalam keadaan bersih, rapi, dan indah.
7.
lembar jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus memenuhi persyaratan bagi keselamatan jiwa manusia dan tidak di gunakan untuk fungsi atau kegiatan lain (Pasal 98 PerdA 0.11 Tahun 1996)
8.
apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruhnya bangunan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari walikota palembang (Pasal 194) dan pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin membongkar bangunan (Pasal 195 Perda No.11 Tahun 1996)
9.
Pelaksanaan merobohkan bangunan menjadi tangggung jawab pemilik bangunan (Pasal 196 Perda No.11 Tahun 1996)
10.
Bangunan yang didirikan pada lokasi bekas rawa (rawa yang ditimbun) harus memenuhi ketentuan (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002) a.
Lokasi karena diluar daerah milik jalan(DMJ)
b.
Ketinggian daerah maksimal sampai batas bekas banjir di sesuaikan dengan lokasi setempat.
c. 11.
Berpedoman pada tata ruang dan peruntukan tanah.
.Bentuk dan jenis bangunan diatas rawa adalah bangunan dengan konstruksi bertiang (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002)
12.
.Penimbunan rawa hanya dapat dilakukan paling besar 50%(lima puluh persen). Dari seluruh luas rawa 1.000 M2 atau lebih (Pasal 10 Perda No.13 Tahun 2002).
B. KETENTUAN KESELAMATAN KERJA 1.
Pemegang IUJK wajib mematuhi ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
2.
menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kemungkinantimbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api yang telah diteliti oleh dinas penanggulangan bahaya kebakaran.
C. KETENTUAN RETRIBUSI 1.
membayar retribusi pembinaan dan retribusi izin usaha jasa konstruksi berdasarkan pada Nomor 02 Tahun 2008.
2.
Izin Usaha Jasa Konstruksi ini berlaku selama 3(tiga) Tahun sejak tangggal dikeluarkannya keputusan ini.
D. KETENTUAN LARANGAN 1.
dilarang melakukan kegiatan usaha lain, kecuali yang telah ditentukan dalam IUJK (Pasal 4 dan 6 No.02 Tahun 2002).penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi penggurus
2.
perusahaan lain, harus bertugas penuh (full me) dan tempat tingggal di wilayah domisili perusahaan.
3.
memiliki tenaga tehnik tugas penuh
4.
Tenaga tehnik tugas penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisil perusahaan.
5.
Perusahaan yang dibekukan IUJK-nya tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
6.
tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
7.
tidak di benrkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
8.
perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerimah penunjukan langsung.
9.
perusahaan yang IUJK-nya di cabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang di laksaakan.pekerjan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.
KETIGA
: IUJK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin merubah kegiatan usahanya dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud didalam KEDUA keputusan ini.
KEEMPAT : Besarnya retribusi Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini di tetapkan sebesar .
KELIMA
: Keputusan ini ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan yang digunakan Seperlunya. Ditetapkan di
: xxxxxxxxxxxx
Pada tanggal : dd-mm-yyyy WALIKOTA PALEMBANG PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN PSDA KOTA PALEMBANG H. EDDY SANTANA PUTRA
IR. KIRA TARIGAN ST.
Gambar 3.15 Desain Form laporan persetujuan pernomor surat
3.4
Implementasi Sistem Aplikasi pengolahan data izin usaha jasa konstruksi ini akan diterapkan di
Dinas PU Bina Marga Dan PSDA Kota Palembang. Dalam penggunaannya pun aplikasi ini harus diuji terlebih dahulu sebagai proses pembelajaran agar aplikasi berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu dinas pekerja umum dalam proses kegiatan perizinan usaha jasa konstruksi. Namun terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan pemahaman terhadap aplikasi.
3.5
Pemeliharaan Kegiatan dari pemeliharaan ini sangatlah bermanfaat dalam melaksanakan
pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem-sistem yang sedang diterapkan, disamping itu sasaran dari pemeliharaan dan evaluasi adalah mempelajari program secara efisien dan efiktivitas dari sistem yang baru
