BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA. 110º.27'.56,81" sampai dengan 110º.32'.4,64" Bujur Timur dan 007º.17'

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

3.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Letak Geografis Dilihat

secara

astronomi

Kota

Salatiga

terletak

di

antara

110º.27'.56,81" sampai dengan 110º.32'.4,64" Bujur Timur dan 007º.17' sampai dengan 007º.17'.23" Lintang Selatan.53 Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu, di antara gunung-gunung kecil antara lain : Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong. Kota Salatiga beriklim tropis, berhawa sejuk dan udaranya segar.54 Topografi kota Salatiga berada pada ketinggian kurang lebih 450 meter sampai dengan 850 meter di atas permukaan laut (dpl). Permukaan tanahnya sebagian besar bergelombang dan banyak terdapat sungai. Kondisi topografi kota Salatiga pada masing-masing Kecamatan adalah:55 1. Kecamatan Sidorejo berada pada ketinggian ± 450 m - 712,5 m dpl. 2. Kecamatan Tingkir berada pada ketinggian ± 510 m - 700 m dpl. 3. Kecamatan Argomulyo berada pada ketinggian ± 595 m - 850 m dpl.

53

Profil Daerah Kota Salatiga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 2010, hal. 1 Ibid, hal. 3 55 Ibid, hal. 3

54

56

4. Kecamatan Sidomukti berada pada ketinggian ± 515 m - 650 m dpl. Kondisi topografi Kota Salatiga terbagi dalam tiga bagian permukaan terdiri dari:56 a. Daerah bergelombang ± 65 % terdapat di wilayah Dukuh, Ledok, Kutowinangun, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul. b. Daerah miring ± 25 % terdapat di wilayah Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah, dan Cebongan. c. Daerah datar ± 10 % terdapat di wilayah Kalicacing, Noborejo, Kalibening, dan Blotongan. Secara administrasi Kota Salatiga dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:57 1. Utara a. Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan dan Pejaten. b. Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo dan Watu Agung. 2. Timur a. Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Sukoharjo dan Glawan. b. Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat. 3. Selatan a. Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Samirono dan Jetak. b. Kecamatan Tengaran: Desa Patemon dan Karang Duren. 4. Barat a. Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedongan. b. Kecamatan Getasan: Desa Polobogo. 56 57

Ibid, hal. 4 Ibid, hal. 1

57

3.1.2 Pembagian Wilayah Kota Salatiga Dengan Luas Masing-Masing Kecamatan dan Kelurahan Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2011 tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56.781 km².58 Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan luas tanah sebagai berikut:

Tabel 2 Luas Masing-Masing Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Argomulyo

Luas (ha) Kecamatan Kelurahan 1.852,690 Sidomukti Noborejo 332,200 Kecandran Cebongan 138,100 Dukuh Randuacir 377,600 Mangunsari Ledok 187,330 Kalicacing Tegalrejo 188,430 Sidorejo Kumpulrejo 629,030 Pulutan 1.054,850 Blotongan Tingkir Tingkir 137,800 Sidorejo Tengah Lor Tingkir Lor 177,300 Salatiga Kalibening 99,600 Bugel Sidorejo Kidul 277,500 Kauman Kidul Kutowinangun 293,750 Gendongan 68,900 Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012

58

Kelurahan

Ibid, hal. 2

58

Luas (ha) 1.145,850 399,200 377,150 290,770 78,730 1.624,720 237,100 423,800 271,600 202,000 294,370 195,850

Berdasarkan tabel 2 tersebut maka dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas wilayah 1.852,690 ha, dan kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kecamatan Tingkir dengan luas wilayah 1.054,850 ha. Sedangkan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kelurahan Kumpulrejo dengan luas wilayah 629,030 ha, dan kelurahan yang paling sempit wilayahnya adalah Kelurahan Gendongan dengan luas wilayah 68,900 ha.

3.2

Tata Guna Tanah Kota Salatiga Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah

yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. 59 Penggunaan tanah adalah penggunaan untuk segala kegiatan baik untuk pertanian maupun untuk non pertanian. Penggunaan tanah merupakan proses yang selalu dinamis dan dapat mencerminkan aktivitas penduduk suatu wilayah atau daerah tertentu. Selain itu penggunaan tanah merupakan salah satu faktor utama aktivitas ekonomi penduduk untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.60 Penggunaan tanah di Kota Salatiga dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, antara lain perumahan, jasa, perusahaan, perindustrian, pertanian meliputi 59

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Deny Catur Purnayudha, Permasalahan Hukum Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Di Kecamatan Sidomukti Salatiga, UNDIP, Semarang, 2010, hal. 82 60

59

sawah, tegalan, kebun campur, perkebunan dan lain-lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 Luas Penggunaan Tanah Per Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2011 (Ha) Argomulyo Perumahan

Tingkir

Sidomukti

Sidorejo

Jumlah

651,7138

464,1930

330,4887

16,1400

14,6640

67,1400

52,7360

150,6800

3,9300

17,0400

13,8400

13,0800

47,8900

42,8400

7,5688

4,2100

0,2300

54,8488

1.096,6462

521,6042

560,2013

a. Sawah

39,7033

295,6052

62,7287

427,6429

825,6801

b. Tegalan

164,6270

52,0860

73,4900

26,4150

316,6108

c. Kebun Campur

793,9159

173,9130

423,9826

98,4000

0

0

147,7700

246,1700

41,4200

29,7800

39,9700

48,7900

159,9600

Jasa Perusahaan Perindustrian Pertanian:

d. Perkebunan Lain-lain

696,5508 2.142,9463

813,3332 2,991,7849

211,5053 1.603,3168

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012 Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Kota Salatiga digunakan untuk pemukiman yaitu 2.142,9463 ha atau sekitar 41,92 % dari luas keseluruhan. Sedangkan penggunaan tanah yang paling kecil adalah untuk keperluan perusahaan yaitu 47,8900 ha atau sekitar 1,35 % saja. 61 Kecamatan Sidorejo memiliki luas tanah untuk pemukiman terbanyak karena di daerah tersebut terdapat perumahan-perumahan seperti, Perumahan Lembah Hijau, 61

Taufik, Wawancara, Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012

60

Perumahan Dliko Indah, Perumahan Domas, Perumahan Kemiri, Perumahan Cemara. Selain perumahan juga terdapat pusat pendidikan antara lain Universitas Kristen Satya Wacana, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA, dimana disekitar perguruan tinggi tersebut terdapat perumahan yang digunakan sebagai kos bagi mahasiswa, contoh seperti yang terdapat di daerah Kemiri. Penggunaan tanah paling luas dibidang jasa terdapat di Kecamatan Sidomukti dimana terdapat hotel-hotel atau penginapan antara lain Hotel Beringin, Hotel Ngawen Indah, Hotel Slamet. Selain hotel juga terdapat rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Paru-Paru. Penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan paling luas terdapat di Kecamatan Tingkir, antara lain di Kelurahan Gendongan dimana terdapat perusahaan pengolahan daging, serta perusahaan konveksi yang terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Kalibening dan Kelurahan Tingkir Lor. Penggunaan tanah untuk perindustrian banyak terdapat di Kecamatan Argomulyo. karena terdapat pabrik-pabrik antara lain yaitu pabrik Damatex dan pabrik Timatex. Sedangkan penggunaan tanah untuk pertanian paling luas terdapat di Kecamatan Argomulyo yang berupa perkebunan baik dalam tanah pertanian maupun pekarangan, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, tebu, salak dan perkebunan kopi banyak terdapat di daerah Ngawen, Bendosari dan Kumpulrejo. Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2010 tercatat berjumlah 170.022 jiwa62, dan pada tahun 2011 jumlah penduduk meningkat mencapai 174.234 jiwa.63

62 63

Buku Kerja Pemerintah Kota Salatiga, Humas Setda Kota Salatiga, 2010, hal. 15 Agenda Kerja Pemerintah Kota Salatiga, Humas Setda Kota Salatiga, 2011, hal. 21

61

Pertambahan jumlah penduduk tersebut memungkinkan permintaan akan tanah untuk perumahan meningkat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan tersebut adalah dengan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

3.3

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Kota

Salatiga Pembangunan memerlukan ketersediaan tanah yang cukup. Namun tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Intensitas pembangunan yang membutuhkan penyediaan tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan menuntut alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Dinamika perubahan Kota Salatiga telah tumbuh dan bergerak cukup pesat. Alih fungsi tanah pertanian menjadikan luas areal tanah pertanian di Salatiga mengalami penyusutan hingga 98.344 m² yang mana pada tahun 2010 tercatat 27.360.794 m², berkurang menjadi 27.262.450 m² pada tahun 2011. 64 Tanah pertanian yang dialih fungsi tersebut terdiri dari tanah pertanian berstatus tegal maupun tanah pertanian berstatus sawah. Kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian berstatus tegal maupun sawah Kota Salatiga pada tahun 2011 tersebut tersebar di empat Kecamatan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

64


62

Tabel 4 Alih Fungsi Tanah Tegal Kota Salatiga Tahun 2011 (m²) Luas Tanah Luas Tanah Kecamatan Tegal Yang Di dan Tegal Tahun 2010 Alih Fungsi Kelurahan Argomulyo 1. Randuacir 2.775.883 1.561 2. Ledok 340.520 6.102 3. Tegalrejo 536.650 8.208 4. Kumpulrejo 3.480.207 3.973 Tingkir 1. Sidorejo Kidul 1.072.700 2.034 2. Kutowinangun 568.336 11.313 Sidomukti 1. Dukuh 2.188.053 16.561 2. Mangunsari 832.800 1.179 Sidorejo 1. Pulutan 123.800 2.245 2. Sidorejo Lor 258.261 16.347 Jumlah 69.523 Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012

Luas Tanah Tegal Tahun 2011 2.774.322 334.418 528.442 3.476.234 1.070.666 557.023 2.171.492 831.621 121.555 241.914

Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa alih fungsi tanah pertanian berstatus tegal pada tahun 2011 mencapai 69.523 m². Kelurahan yang mengalami alih fungsi tanah tegal paling luas adalah Kelurahan Dukuh yaitu 16.561 m² untuk kawasan permukiman, sedangkan kecamatan yang mengalami alih fungsi tanah tegal paling luas terdapat di Kecamatan Argomulyo yaitu berjumlah 19.884 m², juga untuk kawasan permukiman. 65 Selain tanah pertanian yang berstatus tegal, terdapat pula tanah pertanian yang berstatus sawah yang dialihfungsikan sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut. 65


63

Tabel 5 Alih Fungsi Tanah Sawah Kota Salatiga Tahun 2011 (m²) Luas Tanah Luas Tanah Kecamatan Sawah Yang Di dan Sawah Tahun 2010 Alih Fungsi Kelurahan Argomulyo 1. Ledok 262.068 400 Tingkir 1. Tingkir Tengah 474.273 1.324 568.465 6.175 2. Kalibening 3. Kutowinangun 459.700 4.257 Sidomukti 1. Kecandran 331.500 365 Sidorejo 1. Pulutan 1.619.280 2.392 2. Blotongan 831.059 902 3. Sidorejo Lor 20.940 6.139 4. Salatiga 153.620 6.093 5. Bugel 479.598 774 Jumlah 28.821 Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012

Luas Tanah Sawah Tahun 2011 261.668 472.949 562.290 455.443 331.135 1.616.888 830.157 14.801 147.581 478.824

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa alih fungsi tanah pertanian berstatus sawah pada tahun 2011 mencapai 28.821 m². Kelurahan yang mengalami alih fungsi tanah sawah paling luas terdapat di Kelurahan Kalibening dengan luas mencapai 6.175 m² untuk kawasan permukiman. Sedangkan kecamatan yang mengalami alih fungsi tanah sawah paling luas terdapat di Kecamatan Sidorejo yaitu berjumlah 16.300 m² untuk kawasan permukiman dan lainnya.66 Dari tabel alih fungsi lahan tegal dan tabel alih fungsi lahan sawah tersebut, nampak bahwa daerah yang

66


64

mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian paling luas terdapat di Kelurahan Dukuh dengan tanah pertanian berstatus tegal seluas 16.561 m². Kelurahan Dukuh mengalami alih fungsi tanah pertanian paling luas dikarenakan untuk memenuhi keperluan pembangunan berupa perumahan karena jumlah penduduk yang relatif banyak. Tanah petanian di daerah Dukuh dialih fungsi oleh para pemilik tanah kemudian dijual kepada kontraktor untuk dijadikan perumahan. Selain itu penggunaan tanah di Kelurahan Dukuh sebagian besar masih merupakan tanah pertanian yang berupa tegalan bersifat produktif dan non produktif, dan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 termasuk dalam kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah. Sehingga memungkinkan alih funngsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan. 67 3.4

Prosedur Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Kota

Salatiga68 Pada tahun 2011 Kota Salatiga mengalami kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian tersebut diperhatikan beberapa hal antara lain adalah peraturan perundang-undangan, prosedur, dan pihak-pihak yang berwenang. Salah satu peraturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan alih fungsi tanah 67

Taufik, Wawancara, Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 20 Juni 2012 68 Taufik, Wawancara, Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 20 Juni 2012

65

pertanian adalah peraturan mengenai tata ruang wilayah. Kota Salatiga pada tanggal 8 Agustus 2011 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Dengan demikian di Salatiga telah terjadi pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 tersebut diundangkan. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 yang terdapat di Kecamatan Sidomukti Kelurahan Dukuh Salatiga. 3.4.1 Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, Kota Salatiga telah terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Contoh pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terletak di lingkungan Kembangarum dengan Sertipikat HM. No. 353 berstatus tegal seluas 514 m² dan di daerah Ngemplak dengan Sertipikat HM. No. 1209 berstatus tegal seluas 423 m² seperti yang dipaparkan berikut ini. 3.4.1.1 Sertipikat HM. No. 353 atas nama Mardi Subarkah Mardi Subarkah dengan alamat Jl. Merak No. 58 Klaseman Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian 66

ke non pertanian berstatus tegal dengan mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Sugeng Wahyono, SE selaku Kepala Kelurahan Dukuh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 6 April 2011, dengan keterangan sebagai berikut: 1. Mengenai diri pemohon Nama

: Mardi Subarkah

Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 29 Desember 1962 Kewarganegaraan

: WNI

Pekerjaan/Jabatan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Merak No. 58, Klaseman Salatiga

2. Mengenai tanah yang dimohon perubahannya Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Luas

: 514 m²

Batas-batas,

Utara : Jalan Timur : Sumarno Selatan : Triarso Barat : Jalan

No. Sertipikat

: 353/Dukuh

Penggunaan tanah saat ini : Tegalan 67

Akan dipergunakan untuk : Tempat tinggal 3. Surat yang dilampirkan: a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardi Subarkah b. Sertipikat HM. No. 353 atas nama Mardi Subarkah c. Gambar rencana penggunaan tanah d. Surat pernyataan bahwa: Nama

: Mardi Subarkah

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Merak No. 58 Klaseman

Atas nama perorangan menyatakan bahwa apabila permohonan atas sebidang tanah: Letak tanah: a. Kelurahan

: Dukuh

b. Kecamatan

: Sidomukti

c. Kota

: Salatiga

Dengan tujuan penggunaan tanah adalah bidang bukan pertanian yaitu perumahan, dapat dikabulkan maka menyatakan: 1. Menjaga kualitas tanah sebaik-baiknya dengan sistem pengawetan tanah dan air.

68

2. Menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran air, tanah dan udara di sekitarnya yang disebabkan

oleh

sampah

kotoran,

limbah

industri dan sebagainya. Apabila tidak melaksanakan atau menyimpang dari yang tertulis dalam surat pernyataan, maka bersedia membongkar kembali atau menyerahkan kembali hak atas tanah kepada pemerintah. Kemudian

diadakan

Pertimbangan

Teknis

Pertanahan

Nomor

400.9/38/PTP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yaitu sidang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan pemeriksaan tanah ke lapang. Susunan panitia tersebut adalah: 1. Ribut Hari Cahyono, SH, M.Hum (Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota) 2. Martinus Mijan Rukait (atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota) 3. Drs. Susanto (Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 4. Wiryawan (atas nama Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota)

69

5. Ir. Husnani (Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota) 6. Nunuk Dartini, Spd, MSi (Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota) 7. Sugeng Wahyono, SE (Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota) 8. Samsul Ma’arif, BSc (Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Kantor

Pertanahan

Kota

Salatiga,

selaku

Sekretaris) Dalam sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, tiap anggota memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut: a. Bappeda Kota Salatiga 1. Lokasi

yang

dimohon

masuk

dalam

kawasan

pemukiman 2. Dalam membangun diminta untuk memperhatikan sempadan jalan 3. Memperhatikan masalah penghijauan lingkungan dan saluran pembuangan air 4. Prinsip tidak ada keberatan b. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga 1. Sesuai dengan tata ruang Kota Salatiga lokasi yang dimohon diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman 70

2. Prinsip dari bagian tata pemerintahan tidak ada masalah c. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga 1. Berdasarkan tata ruang peruntukkan tanah sudah jelas (kawasan pemukiman) 2. Prinsip tidak ada masalah d. Dinas Pertanian Kota Salatiga 1. Tanah yang dimohon adalah tanah tegalan kurang produktif 2. Prinsip tidak ada masalah e. Camat Sidomukti 1. Lokasi

yang

dimohon

masuk

dalam

kawasan

pemukiman 2. Tidak ada masalah karena sekitar lokasi sudah merupakan pemukiman f. Lurah dukuh 1. Fisik dilapangan adalah kebun campur 2. Akan dibangun tempat tinggal tidak ada keberatan Setelah sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/35/PPT/VI/2011 diajukan kepada Walikota tanggal 16 Juni 2011 yang menyebutkan bahwa Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 71

Pertanian telah mengadakan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dari: Nama

: Mardi Subarkah

Alamat

: Jl. Merak No. 58, Klaseman, Mangunsari, Sidomukti

Pekerjaan

: Wiraswasta

Untuk merubah atas sebidang tanah miliknya dari tanah pertanian yaitu tegal ke tanah non pertanian yang akan digunakan untuk tempat tinggal, yang terletak di: Lingkungan

: Kembangarum

Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara

: Jalan

Timur

: Sumarno

Selatan

: Paulus Triarso

Barat

: Jalan

Sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 353 Kelurahan Dukuh seluas 514 m², dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Hubungan pemohon dengan tanah tersebut adalah milik sendiri

72

2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif 3. Dengan perubahan penggunaan tanah ini tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tersebut tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 6. Kemungkinan sumur disekitarnya menjadi kering tidak ada 7. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman 8. Lokasi yang dimohon sesuai terkait dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 9. Kepastian luas tanah yang diberikan pertimbangan untuk disetujui ijin perubahan penggunaan tanahnya seluas 514 m² Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

Panitia

berkesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah seperti yang dimohon tidak terdapat keberatan-keberatan, dan selanjutnya agar permohonan dapat diijinkan dengan alasan-alasan/syarat-syarat: 73

1. Paling lambat 12 bulan setelah ijin perubahan penggunaan tanah

diterbitkan,

pemohon

harus

sudah

memulai

kegiatan/pembangunan sesuai dengan permohonan/rencana induk 2. Bagi pembangunan yang menggunakan tenaga kerja harus menggunakan tenaga kerja setempat 3. Berita Acara lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, yang akan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Dari


tersebut,

maka

permohonan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tempat

tinggal, atas nama Mardi Subarkah letak tanah di

Kembangarum Dukuh Sidomukti Salatiga dapat dikabulkan. Berdasarkan hasil sidang telah memberikan saran dan pendapat untuk menanggapi permohonan dari Mardi Subarkah, pada prinsipnya tidak keberatan, dengan syarat: pemohon wajib mentaati dan melaksanakan saran-saran dari panitia. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 400.9.33.73/461/2011 tentang Ijin Perubahan Penggunaan 74

Tanah Pertanian ke Non Pertanian tanggal 28 Juni 2011 yang menyatakan: Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, b. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan, c. bahwa dari hasil pemeriksaan oleh panitia pertimbangan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 591-05/23/2002 tanah yang menjadi obyek permohonan sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

75

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006. 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga 1997-2004. Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendalikan. 3. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 4. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah 76

Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian. 5. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 6. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 8. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

77

10. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 400.9/38/PTP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011. 11. Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/35/PPT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011. Memutuskan untuk memberikan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian kepada: Nama

: Mardi Subarkah

Peruntukkan : Rumah Tinggal Letak Tanah : Kembangarum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga Luas

: 514 m² (Sertipikat HM. No. 353)

3.4.1.2 Sertipikat HM. No. 1209 atas nama Noer Aini Komala Maedi Aloysius dengan alamat Jl. Nyai Jinten 23 B Pengilon, Sidomukti, Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Noer Aini Komala yang beralamat Jl. Wibisono No. 12 Dukuh, Sidomukti, Salatiga, mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berstatus tegal dengan mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Sugeng Wahyono, SE selaku Kepala Kelurahan Dukuh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 24 Mei 2011, dengan keterangan sebagai berikut: 78

1. Mengenai diri pemohon Nama

: Maedi Aloysius bertindak untuk dan

atas nama Noer

Aini

Komala Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 4 Mei 1953 Kewarganegaraan

: WNI

Pekerjaan/Jabatan

: PNS

Alamat

: Jl. Nyai Jinten No. 23 B

Pengilon Sidomukti Salatiga 2. Mengenai tanah yang dimohon perubahannya Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Luas

: 423 m²

Batas-batas,

Utara : Noer Aini Komala, Jalan Timur : Noer Aini Komala, Dardjo Selatan : Noer Aini Komala Barat : Paimin, Jalan

No. Sertipikat

: 1209/Dukuh

Penggunaan tanah saat ini : Tegalan Akan dipergunakan untuk : Tempat tinggal 79

3. Surat yang dilampirkan a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Maedi Aloysius b. Sertipikat HM. No. 1209 atas nama Noer Aini Komala c. Gambar rencana penggunaan tanah d. Surat pernyataan bahwa: Nama

: Maedi Aloysius

Pekerjaan

: PNS

Alamat

: Jl. Nyai Jinten No. 23 Pengilon

Atas nama Noer Aini Komala menyatakan bahwa apabila permohonan atas sebidang tanah: Letak tanah: a. Kelurahan

: Dukuh

b. Kecamatan

: Sidomukti

c. Kota

: Salatiga

Dengan tujuan penggunaan tanah adalah bidang bukan pertanian yaitu perumahan, dapat dikabulkan maka menyatakan: 1. Menjaga kualitas tanah sebaik-baiknya dengan sistem pengawetan tanah dan air

80

2. Menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran air, tanah dan udara di sekitarnya yang disebabkan

oleh

sampah

kotoran,

limbah


diadakan

Pertimbangan

Teknis

Pertanahan

Nomor

400.9/44/PTP/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yaitu sidang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan pemeriksaan tanah ke lapang. Susunan panitia tersebut adalah: 1. Ribut Hari Cahyono, SH, M.Hum (Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota) 2. Martinus Mijan Rukait (atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota) 3. Drs. Susanto (Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 4. Wiryawan (atas nama Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota)

81

5. Ir. Husnani (Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota) 6. Nunuk Dartini, Spd, MSi (Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota) 7. Sugeng Wahyono, SE (Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota) 8. Samsul Ma’arif, BSc (Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Kantor

Pertanahan

Kota

Salatiga,

selaku

Sekretaris) Dalam sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, tiap anggota memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut: a. Bappeda Kota Salatiga 1. Lokasi yang dimohon masuk dalam kawasan campuran 2. Memperhatikan masalah penghijauan lingkungan dan saluran pembuangan air 3. Prinsip tidak ada keberatan b. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga 1. Sesuai dengan tata ruang Kota Salatiga lokasi yang dimohon diperuntukkan sebagai kawasan campuran 2. Prinsip dari bagian tata pemerintahan tidak ada masalah c. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

82

1. Berdasarkan tata ruang peruntukkan tanah sudah jelas (kawasan campuran) 2. Prinsip tidak ada masalah d. Dinas Pertanian Kota Salatiga 1. Tanah yang dimohon adalah tanah tegalan kurang produktif 2. Prinsip tidak ada masalah e. Camat Sidomukti 1. Lokasi yang dimohon masuk dalam kawasan campuran 2. Tidak ada masalah karena sekitar lokasi sudah merupakan pemukiman f. Lurah dukuh 1. Fisik dilapangan sudah berdiri bangunan rumah 2. Prinsip tidak ada keberatan Setelah sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor: 400.9/41/PPT/VI/2011 diajukan kepada Walikota tanggal 16 Juni 2011 yang menyebutkan bahwa Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian telah mengadakan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dari:

83

Nama

: Maedi Aloysius untuk dan atas nama Noer Aini

Komala Alamat

: Jl. Nyai Jinten 23 B, Mangunsari, Sidomukti, Salatiga

Pekerjaan

: PNS

Untuk merubah atas sebidang tanah kuasanya dari tanah pertanian yaitu tegal ke tanah non pertanian yang akan digunakan untuk rumah tempat tinggal, yang terletak di: Lingkungan

: Ngemplak

Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga


: Noer Aini Komala

Timur

: Noer Aini Komala

Selatan

: Noer Aini Komala

Barat

: Jalan

Sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 1209 Kelurahan Dukuh seluas 2345 m² (yang dimohon seluas 423 m²), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Hubungan pemohon dengan tanah tersebut adalah kuasa tanah orang lain

84

2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif 3. Dengan perubahan penggunaan tanah ini tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tersebut tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 6. Kemungkinan sumur disekitarnya menjadi kering tidak ada 7. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan campuran 8. Lokasi yang dimohon sesuai terkait dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 9. Kepastian luas tanah yang diberikan pertimbangan untuk disetujui ijin perubahan penggunaan tanahnya seluas 423 m² Berdasarkan


tersebut,

Panitia

berkesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah seperti yang dimohon tidak terdapat keberatan-keberatan, dan selanjutnya agar permohonan dapat diijinkan dengan alasan-alasan/syarat-syarat: 85

1. Paling lambat 12 bulan setelah ijin perubahan penggunaan tanah

diterbitkan,

pemohon

harus

sudah

memulai



tersebut,

maka

permohonan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tempat tinggal, atas nama Noer Aini Komala letak tanah di Ngemplak Dukuh Sidomukti Salatiga dapat dikabulkan. Berdasarkan hasil sidang telah memberikan saran dan pendapat untuk menanggapi permohonan dari Maedi Aloysius untuk dan atas nama Noer Aini Komala, pada prinsipnya tidak keberatan, dengan syarat: pemohon wajib mentaati dan melaksanakan saran-saran dari panitia. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 400.9.33.73/461/2011 tentang Ijin Perubahan Penggunaan 86

Tanah Pertanian ke Non Pertanian tanggal 28 Juni 2011 yang menyatakan: Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, b. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan, c. bahwa dari hasil pemeriksaan oleh panitia pertimbangan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 591-05/23/2002 tanah yang menjadi obyek permohonan sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

87

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006. 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga 1997-2004. Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 3. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 4. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan



Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 6. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan/Ketua

BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 8. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

89

10. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 400.9/44/PTP/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011. 11. Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/41/PPT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011. Memutuskan untuk memberikan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian kepada: Nama

: Maedi Aloysius untuk dan atas nama Noer Aini

Komala Peruntukkan : Rumah Tinggal Letak Tanah : Ngemplak, Dukuh, Sidomukti, Salatiga Luas

: 423 m² (sebagian dai Sertipikat HM. No. 1209)

Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pemrosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang paling lama adalah permohonan atas nama Mardi Subarkah yaitu, setelah diterimanya permohonan tanggal 6 April 2011 panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang pada tanggal 25 Mei 2011 dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/38/PTP/V/2011 atau tepatnya 49 hari setelah diterimanya permohonan. Setelah dilakukan peninjauan lapang, berita acara pemeriksaan diajukan kepada Walikota tanggal 16 Juni 90

2011 atau 22 hari setelah dilakukan peninjauan lapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/35/PPT/VI/2011. Sedangkan jangka waktu pemrosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang paling cepat adalah permohonan atas nama Noer Aini Komala yaitu, permohonan diajukan pada tanggal 24 Mei 2011 kemudian panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang 20 hari setelah diterimanya permohonan, tepatnya pada tanggal 13 juni 2011 dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/44/PTP/VI/2011. Setelah melaksanakan penelitian tanah ke lapang, berita acara pemeriksaan diajukan kepada Walikota tanggal 16 Juni 2011 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/41/PPT/VI/2011, atau 3 hari setelah diadakan peninjauan lapang. Berita acara pemeriksaan atas nama Mardi Subarkah dan Noer Aini Komala, diajukan kepada Walikota di hari yang sama pada tanggal 16 Juni 2011 dengan susunan panitia pertimbangan yang sama yaitu: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota 91

6. Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota 7. Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota 8. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Sekretaris Terhadap permohonan atas nama Mardi Subarkah dan Noer Aini Komala tersebut panitia berpendapat bahwa tidak ada keberatan dan dapat dikabulkan karena lokasi yang dimohon sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 yaitu terletak pada kawasan pemukiman untuk permohonan atas nama Mardi Subarkah dengan HM. No. 353 dan kawasan campuran untuk permohonan atas nama Noer Aini Komala dengan HM. No. 1209. Berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tanah

Nomor

400.9/35/PPT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Mardi Subarkah, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 12 hari berikutnya tanggal 28 Juni 2011 dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/461/2011. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/41/PPT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Noer Aini Komala, 92

Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 12 hari berikutnya tanggal 28 Juni 2011 dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/461/2011. Jadi jangka waktu pemrosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 adalah, pelaksanaan sidang dan peninjauan lapang setelah diterimanya permohonan berkisar antara 20 sampai dengan 49 hari. Kemudian pembuatan berita acara hasil pemeriksaan lapang setelah dilakukan peninjauan lapang berkisar antara 3 sampai dengan 22 hari. Selanjutnya Surat Keputusan dikeluarkan 12 hari setelah Berita Acara diterima oleh Walikota.

3.4.2 Sesudah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Sesudah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, Kota Salatiga telah terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Contoh pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terletak di lingkungan Warak dengan Sertipikat HM. No. 3300 berstatus tegal seluas 104 m² dan di daerah Ngemplak dengan Sertipikat HM. No. 5053 berstatus tegal seluas 883 m² seperti yang dipaparkan berikut ini. 3.4.2.1 Sertipikat HM. No. 3300 atas nama Karsiyem

93

Karsiyem dengan alamat Warak RT 06 RW 06 Dukuh Sidomukti Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berstatus tegal dengan mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Sugeng Wahyono, SE selaku Kepala Kelurahan Dukuh kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 10 Oktober 2011, dengan keterangan sebagai berikut: 1. Mengenai diri pemohon Nama

: Karsiyem

Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 12 Agustus 1943 Kewarganegaraan

: WNI

Pekerjaan/Jabatan

: Jualan

Alamat

: Warak RT 06 RW 06 Dukuh Sidomukti Salatiga

2. Mengenai tanah yang dimohon perubahannya Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Luas

: 104 m²

Batas-batas,

Utara : Jalan Timur : HM No. 3300 Selatan : HM No. 3300 94

Barat : HM No. 3300 No. Sertipikat

: 3300/Dukuh

Penggunaan tanah saat ini : Tegalan Akan dipergunakan untuk : Tempat tinggal 3. Surat yang dilampirkan a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsiyem b. Sertipikat HM. No. 3300 atas nama Karsiyem c. Gambar rencana penggunaan tanah d. Surat pernyataan bahwa: Nama

: Karsiyem

Pekerjaan

: Jualan

Alamat

: Dukuh Warak RT 06 RW 06

Atas nama perorangan menyatakan bahwa apabila permohonan atas sebidang tanah: Letak tanah: a. Lingkungan

: Warak

b. Kelurahan

: Dukuh

d. Kecamatan

: Sidomukti

e. Kota

: Salatiga

Dengan tujuan penggunaan tanah adalah bidang bukan pertanian yaitu perumahan, dapat dikabulkan maka menyatakan: 95

1. Menjaga kualitas tanah sebaik-baiknya dengan sistem pengawetan tanah dan air 2. Menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran air, tanah dan udara di sekitarnya yang disebabkan

oleh

sampah

kotoran,

limbah


diadakan

Pertimbangan

Teknis

Pertanahan

Nomor

400.9/62/PTP/XI/2011 tanggal 3 November 2011 yaitu sidang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan pemeriksaan tanah ke lapang. Susunan panitia tersebut adalah: 1. Ribut Hari Cahyono, SH, M.Hum (Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota) 2. Martinus Mijan Rukait (atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota) 3. Jadi Amali (atas nama Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 96

4. Wiryawan, SH (atas nama Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota) 5. Beni Sudafto (atas nama Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota) 6. Sugeng Wahyono, SE (atas nama Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota) 7. Sugeng Wahyono, SE (Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota) 8. Samsul Ma’arif, BSc (Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Kantor

Pertanahan

Kota

Salatiga,

selaku

Sekretaris) Dalam sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, tiap anggota memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut: a. Bappeda Kota Salatiga 1. Berdasarkan RTRW Kota Salatiga, lokasi yang dimohon diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah 2. Dalam membangun tidak boleh menghabiskan lahan (sisa lahan untuk open space/lahan peresapan) 3. Prinsip tidak ada keberatan b. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga

97

1. Lokasi yang dimohon telah sesuai dengan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030 2. Tidak ada keberatan untuk dibangun rumah tinggal c. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga 1. Berdasarkan tata ruang peruntukkan tanah sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah 2. Prinsip tidak ada masalah d. Dinas Pertanian Kota Salatiga 1. Kaitannya dengan RTRW, lokasi yang dimohon telah sesuai 2. Jika belum segera dibangun diminta tanah tetap dimanfaatkan 3. Sisa tanah yang tidak dimohon diminta untuk tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian 4. Sependapat dengan tim yang lain, dan intinya juga tidak ada keberatan e. Camat Sidomukti 1. Lokasi yang dimohon telah sesuai dengan tata ruang wilayah (kawasan pemukiman kepadatan rendah) 2. Lokasi yang dimohon telah berdiri bangunan rumah 3. Prinsip tidak ada keberatan untuk dibangun rumah tinggal 98

e. Lurah dukuh 1. Untuk pemohon atas nama Karsiyem telah sesuai dengan tata ruang kota 2. Prinsip tidak ada keberatan Setelah sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor: 400.9/59/PPT/XI/2011 diajukan kepada Walikota tanggal 17 November 2011 yang menyebutkan bahwa Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian telah mengadakan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dari: Nama

: Karsiyem

Alamat

: Warak RT 06 RW 06 Dukuh, Sidomukti

Pekerjaan

: Jualan

Untuk merubah atas sebidang tanah miliknya dari tanah pertanian yaitu tegal ke tanah non pertanian yang akan digunakan untuk tempat tinggal, yang terletak di: Lingkungan

: Warak

Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Dengan batas-batas sebagai berikut: 99

Utara

: Jalan

Timur

: HM No. 3300

Selatan

: HM No. 3300

Barat

: HM No. 3300

Sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 3300 Kelurahan Dukuh seluas 4.410 m² (yang dimohon seluas 104 m²), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Hubungan pemohon dengan tanah tersebut adalah milik sendiri 2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif 3. Dengan perubahan penggunaan tanah ini tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tersebut tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 6. Kemungkinan sumur disekitarnya menjadi kering tidak ada 7. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman kepadatan rendah 8. Lokasi yang dimohon mendukung terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030

100

9. Kepastian luas tanah yang diberikan pertimbangan untuk disetujui ijin perubahan penggunaan tanahnya seluas 104 m² Berdasarkan


tersebut,

Panitia

berkesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah seperti yang dimohon tidak terdapat keberatan-keberatan, dan selanjutnya agar permohonan dapat diijinkan dengan alasan-alasan/syarat-syarat: 1. Paling lambat 12 bulan setelah ijin perubahan penggunaan tanah

diterbitkan,

pemohon

harus

sudah

memulai



tersebut,

maka

permohonan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk rumah tempat tinggal, atas nama Karsiyem letak tanah di Warak Dukuh Sidomukti Salatiga dapat dikabulkan. Berdasarkan hasil sidang telah memberikan saran dan pendapat untuk menanggapi permohonan dari Karsiyem, pada prinsipnya tidak 101

keberatan, dengan syarat: pemohon wajib mentaati dan melaksanakan saran-saran dari panitia. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 400.9.33.73/473/2011 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tanggal 28 November 2011 yang menyatakan: Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, b. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan, c. bahwa dari hasil pemeriksaan oleh panitia pertimbangan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 591-05/23/2002 tanah yang menjadi obyek permohonan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. 102

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 3. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 103

4. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian. 5. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 6. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 8. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering

104

9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 10. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 400.9/62/PTP/XI/2011 tanggal 3 November 2011. 12. Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/59/PPT/XI/2011 tanggal 17 November 2011. Memutuskan untuk memberikan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian kepada: Nama

: Karsiyem

Peruntukkan : Rumah Tinggal Letak Tanah : Warak, Dukuh, Sidomukti, Salatiga Luas

: 104 m² (sebagian dari Sertipikat HM. No. 3300)

3.4.2.2 Sertipikat HM. No. 5053 atas nama Fenny Siswanti Fenny Siswanti dengan alamat Jl. MT. Haryono 687-B Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berstatus tegal dengan mengisi formulir permohonan dan 105

diketahui oleh Sugeng Wahyono, SE selaku Kepala Kelurahan Dukuh kepada Kepala Kantor Pertanahan pada tanggal 7 November 2011 dengan keterangan sebagai berikut: 1. Mengenai diri pemohon Nama

: Fenny Siswanti

Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 10 September 1987 Kewarganegaraan

: WNI

Pekerjaan/Jabatan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. MT. Haryono No. 687 B Wonodri Semarang

2. Mengenai tanah yang dimohon perubahannya Dusun

: Ngemplak RT 03 RW 08

Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga

Luas

: 883 m²

Batas-batas,

Utara : Fenny Siswanti Timur : Sungai Selatan : Fenny Siswanti Barat : Jalan

No. Sertipikat

: HM 5053

Penggunaan tanah saat ini : Tegalan 106

Akan dipergunakan untuk : Pekarangan 3. Surat yang dilampirkan a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Siswanti b. Sertipikat HM. No. 5030 atas nama Fenny Siswanti c. Gambar rencana penggunaan tanah d. Surat pernyataan bahwa: Nama

: Fenny Siswanti

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. MT. Haryono No. 687 B Semarang

Atas nama perorangan menyatakan bahwa apabila permohonan atas sebidang tanah: Letak tanah: a. Lingkungan

: Ngemplak RT 03 RW 08

b. Kelurahan

: Dukuh

c. Kecamatan

: Sidomukti

d. Kota

: Salatiga

Dapat dikabulkan maka menyatakan: 1. Menjaga kualitas tanah sebaik-baiknya dengan sistem pengawetan tanah dan air 2. Menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran air, tanah dan udara di sekitarnya yang 107

disebabkan

oleh

sampah

kotoran,

limbah


diadakan

Pertimbangan

Teknis

Pertanahan

Nomor

400.9/70/PTP/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yaitu sidang panitia dan pemeriksaan tanah ke lapang. Panitia pertimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut adalah: 1. Ribut Hari Cahyono, SH, M.Hum (Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota) 2. Martinus Mijan Rukait (atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota) 3. Jadi Amali (atas nama Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 4. Wiryawan, SH (atas nama Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota) 5. Beni Sudafto (atas nama Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota)

108

6. Sugeng Wahyono, SE (atas nama Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota) 7. Sugeng Wahyono, SE (Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota) 8. Samsul Ma’arif, BSc (Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Kantor

Pertanahan

Kota

Salatiga,

selaku

Sekretaris) Dalam sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, tiap anggota memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut: a. Bappeda Kota Salatiga 1. Berdasarkan RTRW Kota Salatiga, lokasi yang dimohon diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah 2. Dalam membangun tidak boleh menghabiskan lahan (sisa lahan untuk open space/lahan peresapan) 3. Prinsip tidak ada keberatan b. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga 1. Lokasi yang dimohon telah sesuai dengan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030 2. Tidak ada keberatan untuk dijadikan pekarangan c. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

109

1. Berdasarkan tata ruang peruntukkan tanah sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah 2. Prinsip tidak ada masalah d. Dinas Pertanian Kota Salatiga 1. Kaitannya dengan RTRW, lokasi yang dimohon telah sesuai 2. Jika belum segera dibangun diminta tanah tetap dimanfaatkan 3. Sependapat dengan tim yang lain, dan intinya juga tidak ada keberatan e. Camat Sidomukti 1. Lokasi yang dimohon telah sesuai dengan tata ruang wilayah (kawasan pemukiman kepadatan rendah) 2. Fisiknya sudah berupa pekarangan 3. Prinsip tidak ada keberatan untuk dijadikan tanah pekarangan f. Lurah dukuh 1. Untuk pemohon atas nama Fenny Siswanti telah sesuai dengan tata ruang kota 2. Prinsip tidak ada keberatan Setelah sidang panitia dan peninjauan tanah ke lapang, Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah 110

Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/67/PPT/XI/2011 diajukan kepada Walikota tanggal 17 November 2011 yang menyebutkan bahwa Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian telah mengadakan pemeriksaan dan peninjauan lapangan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dari: Nama

: Fenny Siswanti

Alamat

: Jl. MT. Haryono 687 B Wonodri Semarang Selatan

Pekerjaan

: Mahasiswa

Untuk merubah atas sebidang tanah miliknya dari tanah pertanian yaitu tegal ke tanah non pertanian yang akan digunakan untuk pekarangan, yang terletak di: Lingkungan

: Ngemplak

Kelurahan

: Dukuh

Kecamatan

: Sidomukti

Kota

: Salatiga


: Fenny Siswanti

Timur

: Saluran

Selatan

: Fenny Siswanti

Barat

: Jalan

111

Sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 5053 Kelurahan Dukuh seluas 883 m², dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Hubungan pemohon dengan tanah tersebut adalah milik sendiri 2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif yang saat ini berupa tanah kosong diperuntukkan untuk pekarangan 3. Dengan perubahan penggunaan tanah ini tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tersebut tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 6. Kemungkinan sumur disekitarnya menjadi kering tidak ada 7. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan perumahan kepadatan rendah 8. Lokasi yang dimohon sesuai terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 9. Kepastian luas tanah yang diberikan pertimbangan untuk disetujui ijin perubahan penggunaan tanahnya seluas 883 m² Berdasarkan


tersebut,

Panitia

berkesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah seperti yang 112

dimohon tidak terdapat keberatan-keberatan, dan selanjutnya agar permohonan dapat diijinkan dengan alasan-alasan/syarat-syarat: 1. Paling lambat 12 bulan setelah ijin perubahan penggunaan tanah

diterbitkan,

pemohon

harus

sudah

memulai



tersebut,

maka

permohonan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pekarangan, atas nama Fenny Siswanti letak tanah di Ngemplak Dukuh Sidomukti Salatiga dapat dikabulkan. Berdasarkan hasil sidang telah memberikan saran dan pendapat untuk menanggapi permohonan Fenny Siswanti, pada prinsipnya tidak keberatan, dengan syarat: pemohon wajib mentaati dan melaksanakan saran-saran dari panitia. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kepala 113

Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 400.9.33.73/473/2011 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tanggal 28 November 2011 yang menyatakan: Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, b. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perlu mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan, c. bahwa dari hasil pemeriksaan oleh panitia pertimbangan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 591-05/23/2002 tanah yang menjadi obyek permohonan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

114

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 3. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 4. Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan



Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 6. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 8. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

116

10. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 400.9/70/PTP/XI/2011 tanggal 14 November 2011. 11. Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Nomor 400.9/67/PPT/XI/2011 tanggal 17 November 2011. Memutuskan untuk memberikan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian kepada: Nama

: Fenny Siswanti

Peruntukkan : Pekarangan Letak Tanah : Ngemplak, Dukuh, Sidomukti, Salatiga Luas

: 883 m²

Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pemosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang paling lama adalah permohonan atas nama Karsiyem yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan HM. No. 3300. Panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang tanggal 3 November 2011 dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/62/PTP/XI/2011 atau 23 hari setelah diterimanya permohonan. Setelah dilakukan peninjauan lapang kemudian berita acara pemeriksaan diajukan kepada Walikota 14 hari

117

kemudian pada tanggal 17 November 2011 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/59/PPT/XI/2011. Sedangkan pemrosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang paling cepat adalah permohonan atas nama Fenny Siswanti dengan HM. No. 5053. 7 hari setelah diajukannya permohonan tanggal 7 November 2011, panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang tanggal 14 November 2011 dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/70/PTP/XI/2011. Setelah melaksanakan penelitian tanah ke lapang, 3 hari kemudian berita acara pemeriksaan diajukan kepada Walikota tanggal 17 November 2011 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/67/PPT/XI/2011. Berita acara pemeriksaan atas kedua permohonan tersebut diajukan kepada Walikota pada hari yang sama tanggal 17 November 2011 dengan susunan panitia pertimbangan yang sama yaitu: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Ketua merangkap Anggota 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota 3. Kepala Bappeda Kota Salatiga, selaku Anggota 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, selaku Anggota 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga, selaku Anggota 6. Camat Sidomukti Kota Salatiga, selaku Anggota 118

7. Lurah Dukuh, Kecamatan Sidomukti, selaku Anggota 8. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, selaku Sekretaris Terhadap permohonan atas nama Karsiyem dan Fenny Siswanti tersebut panitia berpendapat bahwa tidak ada keberatan dan dapat dikabulkan karena lokasi yang dimohon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 yaitu kedua tanah yang dimohon tersebut terletak pada kawasan pemukiman kepadatan rendah. Berdasarkan Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/59/PPT/XI/2011 tanggal 17 November 2011 atas nama Karsiyem, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tanggal 28 November 2011 atau 11 hari kemudian dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/473/2011. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/67/PPT/XI/2011 tanggal 17 November 2011 atas nama Fenny Siswanti, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tanggal 28 November 2011 atau 11 hari kemudian dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/473/2011.

119

Jadi jangka waktu pemrosesan permohonan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sesudah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 adalah, pelaksanaan sidang dan peninjauan lapang setelah diterimanya permohonan berkisar antara 7 sampai dengan 23 hari. Kemudian pembuatan berita acara hasil pemeriksaan lapang setelah dilakukan peninjauan lapang berkisar antara 3 sampai dengan 14 hari. Selanjutnya Surat Keputusan dikeluarkan 11 hari setelah Berita Acara diterima oleh Walikota.

3.5

Perbandingan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kota Salatiga Tahun 2011 Antara Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 Untuk memperjelas perbandingan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sebelum dan sesudah keluarnya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 dapat dilihat dalam tabel berikut.

120

Tabel 6 Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kota Salatiga Tahun 2011 Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Syarat: 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk 2. Sertipikat HM 3. Gambar rencana penggunaan tanah 4. Surat permohonan 5. Surat pernyataan pemohon

Sesudah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Syarat: 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk 2. Sertipikat HM 3. Gambar rencana penggunaan tanah 4. Surat permohonan 5. Surat pernyataan pemohon

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga 3. Kepala Bappeda Kota Salatiga 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga 6. Camat Sidomukti 7. Lurah Dukuh 8. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga 3. Kepala Bappeda Kota Salatiga 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga 6. Camat Sidomukti 7. Lurah Dukuh 8. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Dasar Peraturan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Dasar Peraturan: 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pokok-Pokok Agraria 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 121

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 8. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian. 9. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 10. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4

122

2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4101851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang. 8. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian. 9. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota. 10. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4

Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 11. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 12. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering 13. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 14. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006. 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga 1997-2004.

Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan. 11. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4603346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian 12. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4601594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering 13. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. 14. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030

Pertimbangan-pertimbangan: 1. Hubungan pemohon dengan tanah Pertimbangan-pertimbangan: adalah milik sendiri dan kuasa tanah 1. Hubungan pemohon dengan tanah adalah milik sendiri orang lain

123

2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif 3. Perubahan penggunaan tanah tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Jarak dari pemukiman/jalan terdekat 0m/0m 6. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 7. Kemungkinan sumur disekitarnya kering tidak ada 8. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman dan campuran (BWK III Blok 2) 9. Lokasi yang dimohon sesuai terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota

2. Tanah yang diajukan perubahan penggunaan tanah tersebut fisiknya kurang produktif 3. Perubahan penggunaan tanah tidak mengganggu produksi pangan 4. Perubahan penggunaan tanah tidak mengganggu saluran air/irigasi 5. Jarak dari pemukiman/jalan terdekat 0m/0m 6. Kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada 7. Kemungkinan sumur disekitarnya kering tidak ada 8. Lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman dan perumahan kepadatan rendah 9. Lokasi yang dimohon sesuai dan mendukung terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Jangka Waktu: 1. Pelaksanaan sidang dan peninjauan lapang setelah menerima permohonan adalah 20 sampai dengan 49 hari 2. Pengajuan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapang kepada Walikota setelah melakukan peninjauan lapang adalah 3 sampai dengan 22 hari 3. Penerbitan Surat Keputusan setelah Berita Acara diterima oleh Walikota adalah 12 hari

Jangka Waktu: 1. Pelaksanaan sidang dan peninjauan lapang setelah menerima permohonan adalah 7 sampai dengan 23 hari 2. Pengajuan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapang kepada Walikota setelah melakukan peninjauan lapang adalah 3 sampai dengan 14 hari 3. Penerbitan Surat Keputusan setelah Berita Acara diterima oleh Walikota adalah 11 hari

124

3.6

Analisa Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menganalisa

bahwa, tahun 2011 Kota Salatiga mengalami kegiatan alih fungsi tanah. Tanah yang dialih fungsi pada umumnya adalah tanah pertanian berupa tegal dan sawah. Alih fungsi tanah pertanian menjadikan luas areal tanah pertanian di Kota Salatiga mengalami penyusutan hingga 98.344 m². Tahun 2010 luas areal tanah pertanian Kota Salatiga tercatat 27.360.794 m², berkurang menjadi 27.262.450 m² pada tahun 2011.69 Kegiatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian Kota Salatiga tahun 2011 umumnya bersifat alih fungsi tanah sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion) atau lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, tanah terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. 70 Tanggal 8 Agustus 2011, Kota Salatiga mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Dengan demikian tahun 2011 Kota Salatiga terjadi kegiatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sebelum dan sesudah Perda. Permohonan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian diajukan dengan cara mengisi formulir yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Permohonan

69

Taufik, Wawancara, Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 10 Mei 2012 70 http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/2009/04/22/dampak-konversi-lahan-pertanian-bagi-tarafhidup-petani/

125

ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian sebelum dan sesudah Perda, diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Salatiga disertai kelengkapan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Salinan Kartu Tanda Penduduk Sertipikat HM Gambar rencana penggunaan tanah Surat permohonan Surat pernyataan pemohon

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. Dalam rangka penyelesaian permohonan ijin alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, harus memperhatikan Pertimbangan dari Panitia Petimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dibentuk oleh Walikota.71 Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kota Salatiga sebelum dan sesudah Perda Kota Salatiga, adalah: a. Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua merangkap Anggota b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda selaku Wakil Ketua merangkap Anggota c. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan selaku Sekretaris bukan Anggota d. Ketua Bappeda selaku Anggota e. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda selaku Anggota f. Kepala Dinas Pertanian selaku Anggota g. Camat Sidomukti selaku Anggota h. Lurah Dukuh selaku Anggota 71

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan

126

Terdapat dua instansi yang tidak ikut serta dalam sidang panitia dan penelitian lapang sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 59105/23/2002 Tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, yaitu Kepala Bagian Perekonomian Setda selaku Anggota tidak tetap dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota tidak tetap. Dalam Keputusan Walikota tersebut, kedua instansi merupakan anggota tidak tetap. Maka dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dalam rapat sidang dan penelitian tanah ke lapang kedua instansi tersebut dapat diikutsertakan maupun tidak diikutsertakan. Dalam menyajikan bahan-bahan pertimbangan tentang tanah yang dimohon, Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian melakukan pembahasan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian adalah peraturan daerah tentang tata ruang. Rencana tata ruang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang merupakan arahan pengembangan elemenelemen pembentuk struktur ruang yang terdiri dari sistem pusat-pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Adapun rencana pola pemanfaatan ruang berisi arahan distribusi peruntukan ruang untuk berbagai kegiatan

127

baik peruntukan ruang untuk fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga tahun 2011 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga 1997-2004 serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, peraturan daerah tentang tata ruang yang menjadi dasar pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian Kota Salatiga adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (4) huruf c yaitu, semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Seharusnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 128

Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 tidak lagi diberlakukan dan yang justru diberlakukan adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 yang seharusnya diundangkan paling lambat Desember 2010. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian Kota Salatiga rencana peruntukannya disesuaikan dengan keadaan lokasi tanah yang dimohon dalam peraturan daerah tentang tata ruang. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian rencana peruntukannya sesuaikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004, yang mana lokasi tanah yang dimohon terletak di kawasan pemukiman dan campuran (BWK III Blok 2). Begitu juga dengan permohonan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian setelah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Rencana peruntukan tanah pertanian yang dialih fungsi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, dimana lokasi tanah yang dimohon terletak di kawasan pemukiman dan perumahan kepadatan rendah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 129

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 dan Pasal 14, Negara diberi wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil Negara dapat mengatur peruntukan dan penggunaan tanah. Kewenangan di bidang yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional dibidang Pertanahan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengatur peruntukan dan penggunaan tanah untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah dalam Peraturan Daerah. Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1984 Nomor 590/11108/SJ perihal perubahan tanah pertanian ke non pertanian, dan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, UUPA merupakan salah satu peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan tersebut. Hal ini menandakan bahwa UUPA merupakan peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, harus dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang didasari pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Pertimbangan 130

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang terdiri dari instansiinstansi pemerintah yang terkait. Instansi-instansi Pemerintah tersebut adalah Kantor Pertanahan, Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan. Instansi-instansi tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara

pemerintahan

daerah.

Pemerintahan

daerah

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah di bidang pertanahan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional dibidang Pertanahan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan pemberian ijin lokasi. Pemerintah Kota Salatiga mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam hal pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian. Pemerintahan Kota Salatiga dalam menyelenggarakan alih fungsi tanah pertanian disesuaikan dengan keadaan di daerah dan memiliki hubungan dengan Pemerintah. Hubungan tersebut meliputi pemanfaatan sumber daya alam meliputi pengelolaan tanah pengalihan fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Pemerintah sebagai wakil Negara dapat mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk di dalamnya juga mengenai tanah. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 131

salah satu peraturan yang menjadi dasar dalam Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan salah satu peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga. Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan Pasal 2 ayat (1) UUPA: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UndangUndang Dasar, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Dalam berita acara pemeriksaan panitia sebelum dan sesudah Perda dinyatakan bahwa, dengan alih fungsi tanah pertanian tersebut kemungkinan pencemaran udara, air sungai tidak ada, juga kemungkinan sumur di sekitarnya menjadi kering tidak ada. Alih fungsi tanah dalam arti perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan tanah, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan akan alih fungsi tanah tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya, dan berkaitan dengan pesatnya

pembangunan sebagai tuntutan akan

bertambahnya jumlah penduduk serta, berkembangnya perekonomian. Pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam harus dipergunakan secara rasional. Pemanfaatan 132

sumber kekayaan alam tersebut diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian Kota Salatiga merupakan suatu kegiatan pengeloaan lingkungan hidup berupa tanah pertanian. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga telah mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan yang menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Walikota tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Pengupayaan perlindungan dan pengelolaan linkungan hidup tersebut dilaksanakan dalam alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591-05/23/2002 tentang Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian bahwa dalam

133

pembentukan panitia tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait

dengan pemanfaatan tanah.

Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian merupakan suatu kegiatan penatagunaan tanah. Pasal 4 ayat (3) ditegaskan bahwa penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian Pasal 8 ditegaskan bahwa pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Instrumen tata ruang wilayah merupakan suatu upaya dalam memenuhi berbagai kebutuhan sumber daya alam khususnya tanah. Dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk berbagai macam kebutuhan perlu ditata dan diarahkan sesuai dengan jenis kebutuhan guna menciptakan keserasian. Pembagian pemenuhan kebutuhan tanah diatur dalam suatu bentuk penataan ruang, sehingga antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya tidak bercampuraduk satu dengan yang lain. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

Kota Salatiga

Tahun 2010-2030,

diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga. Sebagaimana dinyatakan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang 134

menyebutkan bahwa lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman dan kawasan campuran (BWK III Blok 2) sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004. Sedangkan setelah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian Kota Salatiga diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. Sebagaimana disebutkan dalam berita acara hasil pemeriksaan bahwa lokasi yang dimohon terletak pada kawasan pemukiman dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober

1984

tentang

Perubahan

Tanah

Pertanian

ke

Non

Pertanian,

menginstruksikan kepada Gubernur untuk melaksanakan koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan yang menjadi dasar peraturan dalam Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 591.05/23/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang Panitia 135

Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga. Berkenaan dengan alih fungsi tanah pertanian berupa sawah beririgasi teknis pemerintah Kota Salatiga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang, Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian, Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat Kabupaten/Kota,

Surat

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan/Ketua

BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering. Peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian Kota Salatiga dan menjadi dasar dikeluarkannya Surat 136

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam memberikan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian sawah beririgasi teknis ke non pertanian. Tata cara pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian diatur dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan. Tata cara pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian Kota Salatiga adalah: 1. Pemohon mengajukan permohonan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian kepada Walikota Salatiga lewat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. 2. 7 sampai dengan 49 hari setelah menerima permohonan dan telah membayar biaya, Panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah ke lapang. 3. 3 samapai dengan 22 hari setelah dilakukan peninjauan lapang, Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapang diajukan kepada Walikota Salatiga. 4. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga mengeluarkan Surat Keputusan tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut. 5. Surat Keputusan tersebut diterbitkan 11 sampai dengan 12 hari setelah Berita Acara diterima oleh Walikota Salatiga.

137

Dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian kota Salatiga terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instruksi tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada: 1. Jangka waktu pelaksanaan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang setelah diterimanya permohonan. Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan ditegaskan bahwa,

“Selambat-lambatnya

enam

hari

setelah

menerima

permohonan maka panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang.” Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, pelaksanaan sidang berkisar antara 20 sampai dengan 49 hari setelah diterimanya permohonan, yaitu: a. Mardi Subarkah dengan HM. No. 353 mengajukan pemohonan alih fungsi tanah pertanian pada tanggal 6 April 2011, panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang 49 hari setelah diterimanya permohonan dengan Pertimbangan Teknis

138

Pertanahan Nomor 400.9/38/PTP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011. b. Permohonan atas nama Noer Aini Komala dengan HM. No. 1209 diajukan pada tanggal 24 Mei 2011. Panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah ke lapang 20 hari

setelah

Pertimbangan

diterimanya Teknis

permohonan,

dengan

Pertanahan

Nomor

400.9/44/PTP/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011. Setelah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, pelaksanaan sidang berkisar antara 7 sampai dengan 23 hari setelah diterimanya permohonan, yaitu: a. Permohonan atas nama Karsiyem dengan HM. No. 3300 yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2011, panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang 23 hari setelah diterimanya permohonan dengan dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/62/PTP/XI/2011 tanggal 3 November 2011. b. Permohonan dengan HM. No. 5053 yang diajukan pada tanggal 7 November 2011 atas nama Fenny Siswanti, 7 hari

setelah 139

diajukannya

permohonan

panitia

melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/70/PTP/XI/2011 tanggal 14 November 2011. 2. Jangka waktu pengajuan berita acara hasil pemeriksaan lapang kepada Walikota. Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan ditegaskan bahwa, ”Dua hari setelah dilakukan peninjauan lapang maka berita acara hasil pemeriksaan lapang harus sudah diajukan kepada Walikota.” Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, pengajuan berita acara pemeriksaan lapang kepada Walikota berkisar antara 3 sampai dengan 22 hari setelah dilakukan peninjauan lapang, yaitu: a. Setelah peninjauan tanah ke lapang tanggal 25 Mei 2011 dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 400.9/38/PTP/V/2011 atas nama Mardi Subarkah, dibuat berita acara pemeriksaan 22 hari kemudian setelah dilakukan peninjauan lapang dengan Berita 140

Acara

Pemeriksaan

Tanah

Nomor

400.9/35/PPT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011. b. Pemeriksaan tanah ke lapang atas nama Noer Aini Komala

pada

Pertimbangan

tanggal Teknis

13

Juni

2011

Pertanahan

dengan Nomor

400.9/44/PTP/VI/2011, dibuat berita acara pemeriksaan 3 hari kemudian pada tanggal 16 Juni 2011 dengan Berita

Acara

Pemeriksaan

Tanah

Nomor

400.9/41/PPT/VI/2011. Setelah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, pengajuan berita acara pemeriksaan lapang kepada Walikota berkisar antara 3 sampai dengan 14 hari setelah dilakukan peninjauan lapang, yaitu: a. Setelah dilakukan peninjauan lapang atas nama Karsiyem pada tanggal 3 November 2011 dengan Pertimbangan

Teknis

Pertanahan

Nomor

400.9/62/PTP/XI/2011, dibuat berita acara pemeriksaan 14 hari kemudian dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Nomor

November 2011.

141

400.9/59/PPT/XI/2011 tanggal

17

b. Setelah penelitian tanah ke lapang atas nama Fenny Siswanti

tanggal

Pertimbangan

14

November

Teknis

2011

Pertanahan

dengan Nomor

400.9/70/PTP/XI/2011, 3 hari kemudian dibuat berita acara pemeriksaan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah

Nomor

400.9/67/PPT/XI/2011 tanggal

17

November 2011. 3. Jangka waktu diterbitkannya surat keputusan. Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan ditegaskan bahwa, ” Surat Keputusan diterbitkan selambatnya tiga hari sesudah Berita Acara diterima oleh Walikota.” Sebelum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, penerbitan Surat Keputusan berkisar 12 hari, yaitu: Berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tanah

Nomor

400.9/35/PPT/VI/2011 atas nama Mardi Subarkah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/41/PPT/VI/2011 atas nama Noer Aini Komala tanggal 16 Juni 2011, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan

keputusan

untuk

memberikan

ijin

perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada Mardi Subarkah 142

dan Noer Aini Komala 12 hari kemudian dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/461/2011 tanggal 28 Juni 2011. Kemudian setelah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 diundangkan, penerbitan Surat Keputusan berkisar 11 hari, yaitu: Berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Tanah

Nomor

400.9/59/PPT/XI/2011 atas nama Karsiyem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 400.9/67/PPT/XI/2011 tanggal 17 November 2011 atas nama Fenny Siswanti, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan

keputusan

untuk

memberikan

ijin

perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada Karsiyem dan Fenny 11 hari kemudian dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 400.9/33.73/473/2011 tanggal 28 November 2011. Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan bahwa, setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian harus mendapat ijin dari Walikota. Keputusan ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian sebelum dan sesudah Peraturan 143

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang menimbang bahwa dalam rangka Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian perlu mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian yang telah dilaksanakan jauh sebelumnya, keputusan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang dikeluarkan oleh Walikota membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu pemberian ijin alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Instansi tersebut merupakan

perangkat

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan daerah yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Salatiga dan merupakan salah satu anggota Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang bertugas membantu Walikota dalam pengendalian dan penyelesaian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 4. Pengiriman surat panggilan kepada pemohon. 144

Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan, ditegaskan bahwa: “Dua hari setelah Surat Keputusan diterima oleh Panitia Pertimbangan Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian, maka dikirim surat panggilan kepada pemohon mengenai keputusan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah.” Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Salatiga tidak mengirim surat

panggilan

kepada

pemohon

mengenai

keputusan

atas

permohonan ijin perubahan penggunaan tanah dikarenakan pemohon lebih berinisiatif untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan menanyakan kepada pihak Kantor Pertanahan kapan kira-kira Surat Keputusan tersebut dapat diambil. Pengambilan Surat Keputusan di Kantor Pertanahan yang dilakukan oleh pemohon berkisar antara 1 sampai dengan 2 hari. Berkenaan dengan ketidaksesuaian dalam tata cara pelaksanaan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam instruksi tersebut, seharusnya Walikota Salatiga memberi teguran baik lisan atau tertulis jika terjadi perubahan penggunaan tanah yang tidak melalui prosedur yang diatur oleh Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 dengan petunjuk teknisnya sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang 145

Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendalikan yang menegaskan bahwa, Bupati/Walikota wajib memberi teguran baik lisan atau tertulis jika terjadi perubahan penggunaan tanah yang tidak melalui prosedur yang diatur oleh Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 dengan petunjuk teknisnya.

146

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA. 110º.27'.56,81" sampai dengan 110º.32'.4,64" Bujur Timur dan 007º.17'

Recommend Documents