BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA A. Temuan Data. 1. Posisi Kasus Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. a. Kronologi Kejadian. Bahwa sekitar bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, terdakwa membeli VCD dan DVD Porno sebanyak 200 (dua ratus) keping dari Rachmat (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga perkepingnya RP. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dimana VCD dan DVD Porno yang terdakwa beli dari Rachmat berisi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum yang berminat dengan harga perkepingnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membuka dagangannya untuk menjual VCD dan DVD porno tersebut, setiap hari dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib kecuali hari minggu dan hari libur nasional. Biasanya dalam satu harinya terdakwa dapat menjual VCD dan DVD porno sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) keping. Dari 200 (dua ratus) keping VCD dan DVD porno yang terdakwa beli dari Rachmat, telah berhasil terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) keping. Bahwa sekitar hari Senin, tanggal 21 Juni 2010, pada saat terdakwa sedang berjualan seperti biasanya, datang petugas kepolisian dari Polwiltabes Bandung
39
melakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa dan ditemukan VCD dan DVD porno sebagai berikut. 1. 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno berbagai judul. 2. 8 (delapan) keping VCD porno yang berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel/Luna Maya vs Ariel. Bahwa uang hasil penjualan VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. b. Dakwaan. Setelah melalui proses penyidikan dan berkas perkara dianggap telah lengkap, kemudian dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Dari Penuntut Umum untuk selanjunya dibuat surat dakwaan. Karena perbuatan terdakwa Jhon Deardo Sipayung, maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. 1. Dakwaan Kesatu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Dakwaan Kedua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfileman. c. Eksepsi. Eksepsi atau tanggapan dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud dari keberatan atas segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepadanya. Dalam persidangan pada tanggal 1 November 2010, pada pokoknya berisi bahwa terdakwa tidak melakukan penolakan terhadap isi surat dakwaan dan 40
terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut. d. Pembuktian. Untuk membuktikan dakwaan yang terdapat dalam isi surat dakwaan, Penuntut Umum telah alat-alat bukti berupa. 1. Keterangan Saksi. Dalam
proses
pemeriksaan
si
persidangan
Penuntut
Umum
menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu. Dadang Sopyan, Adang M Aman, Zulhendi, dan Christina Herman Sayekti (di bacakan dipersidangan). Para saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah. Penasehat hukum terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, yaitu. Raja Bungaran Putra dan Bangun Roy Manalu. 2. Surat. a. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Agustus 2010, Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 31 Agustus 2010, Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg., tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan. c. Berkas perkara yang bersangkutan. d. Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. e. Tuntutan. Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum/requisitotir yang pada pokoknya berkesimpulan
41
dan memohon agar majelis Pengadilan Negeri Bandung memutuskan sebagai berikut. 1.
Menyatakan Terdakwa Jhon Deardo Sipayung, bersalah melakukan tindak menyebarluaskan,
menyiarkan,
menawarkan,
memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2.
Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Jhon Deardo Sipayung, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3.
Menyatakan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno dan 8 (delapan) keping VCD porno dirampas untuk dimusnahkan;
4.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,(dua ribu rupiah).
f. Pledoi. Menimbang, bahwa atas surat tuntutan (requisitor) tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa
mengajukan
pembelaanya
yang
pada
pokoknya
berkesimpulan sebagai berikut. 1.
Bahwa Terdakwa Jhon Deardo Sipayung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya pada dakwaan kesatu dan kedua, agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. 42
2.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).
g. Fakta Hukum. Fakta hukum yang dapat ditarik dari bukti-bukti yaitu rangkaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dalam hubungannya dengan barang bukti yang atas perintah majelis telah diputar dipersidanggan. Fakta hukum tersebut antara lain sebagai berikut. 1.
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 juni 2010 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa saat berada di jalan Dalem Kaum Kota Bandung, didatangi oleh petugas Polisi yaitu diantaranya adalah saksi Adang M Aman dan saksi Zulhendi.
2.
Bahwa benar pada waktu itu terdakwa digeledah dan dari pinggang terdakwa dalam baju ada ditemukan VCD/DVD dengan sampul luar bergambar adegan seksual dan berbagai alat vital laki-laki dan wanita.
3.
Bahwa benar selain barang bukti yang ditemukan pada pinggang, dalam baju terdakwa juga ditemukan puluhan keping DVD dan VCD lainnya yang bersampulkan gambar adegan seksual dengan tampilan alat vital laki dan perempuan secara fulgar. Sebagian lainnya juga ada adegan persenggamaan. Barang tersebut dimuat dalam sebuah tas dan disimpan oleh terdakwa secara tersembunyi, tidak digelar.
4.
Bahwa benar dari beberapa lempeng DVD/VCD barang bukti, setelah diputar ternyata menunjukan beberapa adegan seksual persenggamaan.
43
h. Putusan Pengadilan. MENGADILI 1.
Menyatakan Terdakwa : JHON DEARDO SIPAYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan pornografi.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
3.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4.
Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
5.
Memerintahkan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) keeping DVD porno dan 8 (delapan) keping VCD porno dirampas untuk dimusnahkan.
6.
Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Posisi Kasus Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. a. Kronologi Kejadian. Bahwa terdakwa Muhammad Ali alias Ali alias Deali alias Sadam bin Saadi pada hari minggu tanggal 27 April 2011, sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat dirumah saksi korban Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah binti Akhmad Fahrozi alamat DS. Kepatihan Rt 01/01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa
memproduksi,
membuat,
memperbanyak,
menggandakan, 44
menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebgai berikut. Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa berkunjung kerumah saksi korban Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah binti Akhmad Fahrozi Kel. Kepatihan Rt 01/01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, kemudian pada pukul 17.00 wib saksi korban berpamitan untuk mandi sedang terdakwa menunggu diruang tamu, oleh karena terdakwa haus. Terdakwa berjalan kedapur untuk mengambil air minum dan bersamaan itu pula terdakwa dapati saksi korban sedang mandi di dalam kamar mandi yang berdinding tembok tapi tidak ada atapnya. Setelah itu terdakwa mengambil Handphone merk MITO model/seri 8700 dengan No Imei 352092035376798 dengan serial number 870010127537679. Selanjutnya terdakwa mengangkat Handphone dan mengarahkan kamera kedalam kamar mandi. Lalu terdakwa merekam aktifitas saksi korban saat sedang mandi ± selama 13 detik dan secara otomatis video rekaman tersebut tersimpan dalam memori handphone Mito merk V-Gen Microsd dengan kode E777175 kapasitas 1GB milik terdakwa. Bahwa terdakwa membuat video tersebut dengan cara: Semula terdakwa membuka fasilitas perekam video pada handphone, kemudian mengangkat handphone terdakwa (ke atas dinding kamar mandi) dan mengarahkan kamera kedalam kamar mandi (saat korban sedang mandi), kemudian terdakwa pencet tombol rekam dan dengan sendirinya handphone terdakwa merekam semua aktifitas korban saat sedang mandi dan dalam 45
keadaan telanjang bulat. Tidak lama kemudian kegiatan merekam tersebut terdakwa sudahi dengan menekan tombol stop pada handphone. Bahwa video tersebut berdurasi selama 13 (tiga belas) detik dan secara otomatis tersimpan pada memori kartu (MMC). Bahwa saksi korban Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk merekam aktifitasnya saat sedang mandi dan dalam keadaan telanjang bulat. Selain itu pada saat saksi korban sedang mandi saksi tahu jika terdakwa sedang mondar-mandir di dapur rumah (posisi kamar mandi berdekatan dengan dapur) untuk mengambil air minum dan tidak berapa lama kemudian saksi korban merasa jika pada bagian atas dinding kamar mandi saksi melihat ada handphone yang digerak-gerakan dan sepertinya sedang mengambil gambar saksi yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat lalu saksi sempat menyuruh terdakwa untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Namun ternyata setelah beberapa hari terdakwa menunjukan rekaman tersebut kepada saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut seemula dilakukan hanya iseng-iseng saja. Kemudian video tersebut terdakwa simpan di handphone terdakwa dan terdakwa nikmati sendiri secara pribadi. Namun dikemudian hari terdakwa mempunyai niat jika video (gambar bergerak) saksi korban Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah yang sedanga mandi dengan durasi 13 detik digunakan sebagai alat untuk mengancam saksi korban Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah agar mengembalikan uang dan handphone yang perah terdakwa pinjamkan kepada saksi korban. Bahwa awal mula permasalahan antara saksi korban dangan terdakwa ketika saksi korban yang semula menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa meminta putus, namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa mulai mempermasalahan mengenai handphone dan uang sebesar RP. 400.000,- (empat 46
ratus ribu rupiah) yang pernah terdakwa pinjamkan kepada saksi korban, akan tetapi handphone yang terdakwa pinjamkan tersebut rusak dan uang pinjaman terdakwa tidak dikembalikan hingga sekarang hal tersebut membuat terdakwa jengkel. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekitar pukul17.00 wib terdakwa menemui saksi korban di perempatan gumawang (kec. Wiradesa) tanpa terdakwa sadari ternyata paman saksi korban bernama Masrur juga mengikuti dan menemui terdakwa. Saat itu terjadi pembicaraan yang pada intinya terdakwa berseddia mengembalikan sepeda milik saksi korban jika uang dan handphone terdakwa dikembalikan juga. Terdakwa juga menambahkan jika uang dan handphone terdakwa tidak segera dikembalikan oleh saksi korban maka video yang berisikan saksi korban sedang mandi dan dalam keadaan telanjang bulat yang terdakwa rekam menggunakan handphone merk MITO model/seri 8700 dengan No Imei 352092035376798 dengan serial number 870010127537679 milik terdakwa akan terdakwa sebarluaskan. Mendengar hal tersebut saksi Masrur meminta terdakwa untuk datang kerumah saksi Ahmad Fahrozy untuk menyelesaikan masalah tersebut dan benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Akhmad Fahrozy. Ketika berada dirumah saksi Akhmad Fahrozy tersebut lalu terdakwa langsung menunjukan video yang terdakwa buat pada hari Sabtu tanggal 17 April 2011 jam 11.51.46 dengan menggunakan handphone terdakwa yang berisi adegan saksi korban sedang mandi dan dalam kondisi telanjang bulat. Dimana terdakwa pada saat itu menunjukan secara bergiliran kepada sebagian anggota keluarga saksi korban. Hingga kemudian terdakw Ali dibawa ke Polres Pekalongan. 47
b. Dakwaan. Setelah melalui proses penyidikan dan berkas perkara dianggap telah lengkap, kemudian dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Dari Penuntut Umum untuk selanjunya dibuat surat dakwaan. Karena perbuatan terdakwa Muhammad Ali alias Ali, maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. 1. Dakwaan Kesatu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Dakwaan Kedua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. c. Eksepsi. Eksepsi atau tanggapan dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud dari keberatan atas segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepadanya. Dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2011 pada pokoknya berisi bahwa terdakwa tidak melakukan penolakan terhadap isi surat dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut. d. Pembuktian. Untuk membuktikan dakwaan yang terdapat dalam isi surat dakwaan, dalam pembuktian Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut, yaitu. 48
1. Saksi I
: Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah binti Akhmad Fahrozy
2. Saksi II
: Achmad Fahrozy bin Slamet Cokro Sentono.
3. Saksi III
: Masrur bin Siswadi.
4. Saksi IV
: Eka Iman Prabawa.
Keterangan dari para saksi diatas menerangkan bahwa isi surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah benar. e. Tuntutan. Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum/requisitotir yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon agar majelis Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan sebagai berikut. 1.
Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali alias Ali alias Deali alias Izul bin Saadi, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat, menggadakan
pornografi yang memuat ketelanjangan
atau
yang
mengesankan ketelanjangan dalam Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama. 2.
Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Muhammad Ali alias Ali alias Deali alias Izul bin Saadi , selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3.
Menyatakan barang bukti berupa. 1 (satu) unit Handphone merk MITO, warna hitam kombinasi silver, terdapat kamera dan fasilitas dua kartu, tersimpan MMC (memory card) berkapasitas 1GB (gyga bite) yang menyimpan video adegan seorang 49
perempuan yang sedang mandi dalam keadaan telanjang. Dirampas untuk dimusnahkan . 4.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).
f. Pledoi. Menimbang, bahwa atas surat tuntutan (requisitor) tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa
mengajukan
pembelaanya
yang
pada
pokoknya
berkesimpulan memohon putusan yang seringan-ringannya dangan alasan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. g. Fakta Hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan keterang saksi, keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1.
Bahwa benar terdakwa telah memuat produk pornografi pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 12.30 wib di sebuah rumah alamat Kel. Kepatihan Rt. 01/01 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan. Setelah produk tersebut selesai terdakwa buat, kemudian terdakwa simpan dan pernah pula terdakwa pertontonkan kepada orang lain.
2.
Bahwa benar produk pornografi tersebut adalah gambar bergerak (video) seorang perempuan yang sedang mandi dalam keadaan telanjang.
3.
Bahwa benar perempuan yang terdakwa jadikan obyek dalam pembuatan video tersebut adalah bernama Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah binti Akhmad Fahrozy dan video tersebut direkam tanpa seijin Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah.
4.
Bahwa terdakwa mempertontonnkan video tersebut kepada keluarga Ibah, karena terdakwa meminta uang yang pernah diberikannya kepada Ibah sebesar Rp. 400.000,- pada saat mereka masih mempunyai hubungan 50
sebagai pacar. Tetapi Ibah tidak dapat mengembalikannya sehingga terdakwa mengancam akan memperlihatkan video tersebut kepada orang lain bila Ibbah tidak mengembalikan pinjaman. 5.
Bahwa benar terdakwa memuat video tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO, model 8700, warna hitam terdapat fasilitas dual simcard (dua kartu) dan memory external (MMC) berkapasitas 1 GB (gyga bite) serta fasilitas dua kamera depan dan belakang). Bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
h. Putusan Pengadilan. MENGADILI 1.
Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD ALI alias ALI alias DEALI alias SADAM bin SAADI
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUAT REKAMAN
GAMBAR
PORNOGRAFI
YANG
MEMUAT
KETELANJANGAN”. 2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.
3.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4.
Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5.
Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam kombinasi silver terdapat kamera dan fasilitas dua kartu, tersimpan MMC (memory card) berkapasitas 1 GB (gyga bite) dirampas untuk dimusnahkan. 51
6.
Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
B. Analisis. 1. Pemenuhan unsur delik pornografi
dalam ketentuan Undang-Undang
Pornografi. Pemenuhan unsur delik pornografi dalam ketentuan undang-undang Pornografi adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut. a. Unsur setiap orang. b. Unsur tampakan/wujudnya pornografi. c. Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi. Pengertian dari setiap unsur tersebut di atas, telah dijelaskan dalam Bab II tentang unsur-unsur delik pornografi. Selanjutnya akan dilihat apakah unsur-unsur yang terungkap
dalam
putusan
Nomor:
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg.
dan
Nomor:
450/Pid.B/2011/PN.Pkl. untuk membuktikan terpenuhinya unsur delik pornografi dalam kedua tidak pidana dalam putusan tersebut. Putusan Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. Untuk dapat dihukum maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. a. Setiap orang. b. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 2. kekerasan seksual. 3. masturbasi atau onani. 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 52
5. alat kelamin, atau 6. pornografi anak. Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum diantaranya termasuk badan hukum. Bahwa dalam kasus ini yang didakwa adalah terdakwa yaitu sebagai orang perorangan yang tidak dikecualikan dari orang pada umumnya. Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dengan demikian, unsur ini terbukti bila terdakwa ada melakukan perbuatan yang dirumuskan secara alternatif pada unsur kedua. Menimbang bahwa unsur kedua adalah jenis dari beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dalam kaitan ponografi. Perbuatan-perbuatan tersebut disusun secara alternatif, yang berarti cukup satu jenis saja dilakukan telah memenuhi tidak pidana pornografi. Putusan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan
dakwaan
“Tindak
Pidana
tentang
Pornografi”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. a. Setiap orang. b. Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1.
53
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan Tindak Pidana tentang Pornografi terbukti atau tidak. a. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa Unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini bersifat perorangan, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Muhammad Ali alias Ali alias Deali alias Sadam bin Saadi adalah subjek hukum yang telah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yang di dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. b. Unsur dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”dengan sengaja” adalah kata dengan sengaja dalam hal ini mensyaratkan unsur kesalahannya yaitu berupa kesengajaan, dan tidak dipersyaratkan apakah si petindak mengetahui atau tidak jika tindakannya tersebut melawan hukum. Dengan kata lain adalah akibatnya yang ditimbulkan dari tindakan tersebut merupakan sesuatu yang dengan sadar dikehendaki oleh pelaku. Yang dimaksud dengan membuat, menggandakan adalah merupakan makna tersirat terhadap suatu maksud dan tujuan tertentu, kata membuat memiliki makna yang jamak. Bisa membuat untuk tujuan kepentingan pribadi, bisa juga membuat untuk kepentingan komersil dengan mendistribusikannya secara luas. 54
Menggandakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen atau file. Dapat diartikan suatu perbuatan memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda. Sedang yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dengan bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, gerak tubuh, patung, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang membenarkan bahwa terdakwa memenuhi unsur kedua. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi. c. Unsur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam Pasal ini meliputi beberapa tindakan sedangkan berdasarkan Jaksa ditentukan yang paling tepat adalah Pasal 4 ayat 1 huruf d yaitu ketelanjangn atau mengesankan ketelanjangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta yang membenarkan bahwa terdakwa memenuhi unsur ketiga. Dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.
55
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan pada Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan telah terbukti. Setelah menguraikan unsur-unsur delik pornografi yang terungkap dalam putusan Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. dan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. dengan dakwaan adalah Pasal 29 Undang-undang Pornografi sabagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornogarafi. Selanjutnya akan menganalisis apa sajakah yang menjadi unsur-unsur pemenuh delik pornografi dan bagaimana sifat penerapannya dalam proses peradilan. Dalam uraian diatas yang menjadi unsur pornografi adalah. 1. Unsur setiap orang. Unsur
setiap
orang
dalam
putusan
kasus
Nomor:
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. dan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. usur deliknya adalah sama Unsur setiap orang, yaitu terdakwa. 2. Unsur tampakan/wujudnya pornografi, dan 3. Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi. a. Memuat kecabulan. b. Memuat eksploitasi seksual, dan c. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Unsur ke dua dan ke tiga yaitu unsur tampakan/wujud dan unsur sifat yang terkandung dalam wujud/tampakan pornografi dalam penelitian ini difahami sebagai dua unsur yang saling terikat sehingga menjadi satu unsur. Dalam
putusan
Nomor:
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg.
dan
Nomor:
450/Pid.B/2011/PN.Pkl. unsur delik pornografi yang termasuk dalam unsur tampakan dan sifatnya adalah sebagai berikut. a. Putusan Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. unsur deliknya adalah. 56
memproduksi,
membuat,
memperbanyak,
menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. b. kekerasan seksual. c. masturbasi atau onani. d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. e. alat kelamin, atau f. pornografi anak. b. Putusan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. unsur deliknya adalah: 1. Dengan
sengaja
memproduksi,
membuat,
memperbanyak,
menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1. Dalam hal ini dapat difahami bahwa unsur yang ke 2 (dua) dalam kasus Jhon Deardo dan Muhammad Ali adalah sama yang merupakan unsur dalam Pasal 29 undang-undang pornografi. Unsur tersebut termasuk unsur objektif yang merupakan tampakan/wujud dan sifat dari tampakan/wujud. Dalam unsur ke 2 (dua) berisi unsur perbuatan memproduksi atau membuat suatu objek berupa video yang didalamnya memiliki sifat pornografi yaitu memuat kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Dalam hal ini terdakwa Jhon Deardo dan Muhammad Ali telah terbukti memproduksi suatu objek yang 57
berupa video, yang merupakan pemenuhan unsur tampakan/wujud pornografi. Video yang dibuat oleh terdakwa Jhon Deardo berisikan adegan yang menampakkan alat kelamin dan persenggamaan. Sedangkan video yang dibuat terdakwa Muhammad Ali berisikan adegan mandi seorang wanita dengan kondisi telanjang bulat atau tanpa mengenakan pakaian sama sekali sehingga menampakkan seluruh tubuh termasuk alat vital wanita yang menjadi objek video. Selain itu kedua terdakwa juga menunjukan isi video tersebut kepada orang lain. Berdasarkan isi dan sifat yang terkandung dalam video yang terdakwa Jhon Deardo dan Muhammad Ali buat, maka telah terpenuhi unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi
karena
dalam video yang dibuat oleh ke dua terdakwa berisi adegan yang memiliki sifat pornografi, yaitu memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Pemenuhan delik pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dapat terpenuhi apabila terbuktinya unsur setiap orang, dalam hal ini adalah subjek hukum yang bersifat perorangan atau badan hukum.
Serta
terbuktinya unsur tampakan/wujud pornografi yaitu hasil memproduksi pornografi baik berupa gambar, tulisan, suara, video atau dengan media yang lain. Dan terbuktinya unsur sifat dari tampakan/wujud pornografi yang berisi tampilan memuat kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan.
58
2. Hakim mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Seperti yang diungkapkan dalam tinjauan pustaka, pertimbangan hakim terdiri atas dua jenis yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Melalui dua teori tersebut akan dilihat bagaimanakah hakim mempertimbangkan norma kesusilaan untuk memberi putusan dalam kasus pelanggaran undang-undang pornografi. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undangundang fakta tersebut diantaranya dakwaan dan saksi, barang-barang bukti, pasalpasal dala peraturan hukum pidana dan sebagainya. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta fakktor agama. Pertimbangan hakim tentang norma kesusilaan dalam kasus pidana pornografi putusan Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. dan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. Adalah sebagai berikut. a. Putusan Nomor: 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian pornografi yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pornografi, pemilikan, dan atau penguasaan gambar cabul dan senggama, bunyi dan atau adegan cabul atau persenggamaan belum cukup untuk dikategorikan sebagai perbuatan pornografi. Namun harus diikuti dengan tindak atau perbuatan publikasi, penunjukan secara umum. Bahwa selain itu bahwa gambar cabul dan adegan senggama sedemikian tersebut harus dalam kategori cabul yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 59
Menimbang bahwa menyoal hal yang disebutkan terakir menyangkut norma kesusilaan, kiranya sudah cukup nyata terbukti yaitu dengan pengertian dan pemahaman sebagai berikut. Bahwa benar alat kelamin adalah merupakan organ tubuh manusia baik pria maupun wanita yang terikat dengan suatu norma selalu ditutupi dari pandangan umum. Demikian juga bahwa senggama, bukan suatu yang tabu, perbuatan atau aktifitas senggama adalah suatu yang biasa dilakukan bahkan bagian dari kebutuhan manusia normal. Namun perbuatan demikian adalah terikat dengan norma kesusilaan dan agama yaitu bahwa perbuatan harus dilakukan oleh mereka yang terikat perkawinan dan tidak dilakukan di tempat yang masyarakat umum dapat menyaksikannya, serta tidak untuk dipertontonkan. Menimang bahwa dengan pengertian yang diuraikan di atas, terlihat dan bahkan nyata terbukti tidak adanya berbeda dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan berkenan dengan perbuatan terdakwa dalam pemilikan dan penguasaan DVD/VCD barang bukti tersebut sebab gambar, bunyi dan atau visual adegan yang erdapat dalam VCD/DVD barang bukti
tersebut tampilannya jauh menyimpang dari norma
kesusilaan yang mengikat pada alat kelamin dan senggama sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa dengan demikian pemilikan dan penguasaan DVD/VCD barang bukti oleh terdakwa tersebut adalah hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan. b. Putusan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. Yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, patung, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilainilai kesusilaan dalam masyarakat.
60
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pornografi adalah penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tuisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan dari para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa telah membuat produk pornografi. Setelah produk tersebut selesai terdakwa buat kemudian terdakwa simpan dan pernah pula terdakwa pertontonkan kepada orang lain. Bahwa benar produk pornografi yang terdakwa maksud adalah gambar bergerak (video) seorang perempuan yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat. Bahwa perempuan yang terdakwa jadikan obyek dalam pembuatan video tersebut adalah bernama Tsuwaibatul Aslamia alias Ibah. c. Arti
dan
aspek
norma
kesusilaan
dalam
putusan
Nomor:
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg. dan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl. Pertimbangan yang diungkapkan hakim dalam ke dua putusan tersebut, hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis karena hakim dalam menentukan putusan menggunakan pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang fakta tersebut diantaranya dakwaan, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Dalam kasus di atas dalam mempertimbangkan aspek norma kesusilaan hakim lebih menitik beratkan pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang digunakan. Pertimbangan hakim tentang norma kesusilaan dalam kasus terdakwa Jhon Deardo, hakim menggunakan Pasal 1 ayat 1 undang-undang pornografi untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan norma kesusilaan.
61
Pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang pornografi yang berisi pengertian pornografi memang tidak diungkapkan pengertian dari norma kesusilaan. Dengan tidak adanya pengertian norma kesusilaan Pada pasal 1 ayat 1 undang-undang pornografi, bahkan dalam seluruh isi undang-undang tidak diungkapkan pengertin dari norma kesusilaan. Maka untuk mengetahui apakah norma kesusilaan itu hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk mengungkap apakah norma kesusilaan itu. Metode interpretasi atau penafsiran gramatikal adalah metode interpretasi untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dalam interpretasi bahasa ini biasanya digunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bahasa sebagai narasumber. Penafsiran gramatikal yang digunakan hakim dalam pertimbangan pengertian norma kesusilaan yaitu dengan manfsirkan setiap makna setiap kata pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang pornografi. Penafsiran hakim dapat dilihat dari pemahaman hakim bahwa alat kelamin adalah merupakan organ tubuh yang terikat dengan suatu norma dan harus selalu ditutupi dari pandangan umum. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa senggama bukan suatu hal yang tabu, perbuatan atau aktifitas senggama adalah suatu yang biasa dilakukan bahkan bagian dari kebutuhan manusia normal. Namun perbuatan tersebut terikat norma kesusilaan dan agama. Perbuatan tersebut tidak dilakukan di tempat umum yang dapat ditonton orang lain. Menurut pemahaman penulis pengertian norma kesusilaan yang terungkap pada penafsiran hakim tersebut adalah norma yang mengatur tentang perbutan yang menunjukan alat kelamin dan persenggamaan. Dan jika perbuatan tersebut dilakukan di depan umum maka perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan. Pembahasan tentang pertimbangan dan penafsiran hakim tentang norma kesusilaan
hanya
pada
kasus
Jhon
Deardo
(Putusan
Nomor:
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg.) yang hakimnya melakukan penafsiran tentang norma 62
kesusilaan. Walaupun tidak secara jelas diungkapkan pengertian dan kedudukan norma kesusilaan dalam penentuan putusan peradilan pidana pornografi. Dalam kasus Muhammad Ali alias Ali alias Deali alias Sadam bin Saadi (Putusan Nomor: 450/Pid.B/2011/PN.Pkl.) hakim tidak melakukan penafsiran atau menjelaskan pengertian dari norma kesusilaan. Walaupun hakim tidak mejelaskan pengertiannya, norma kesusilaan tetap digunakan dalam pertimbangan untuk menentukan putusan peradilan pidana pornografi. Menurut pertimbangan hakim dalam kedua kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa tidak semua hakim menafsirkan pengertian norma kesusilaan. Tetapi hakim dalam kedua putusan tersebut tetap menggunakan norma kesusilaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusan. Walau tidak semua hakim menafsirkan pengertian norma kesusilaan, berikut adalah aspek norma kesusilaan dalam pertimbangan penentuan putusan pidana delik pornografi. 1. Norma kesusilaan sebagai dasar suatu perbuatan disebut pornografi pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, atau suatu perbuatan disebut pornografi bila melanggar norma kesusilaan. Maka Pasal 1 ayat 1 sebagai dasar pemenuhan Pasal 4 ayat 1. 2. Norma kesusilaan sebagai dasar bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Pada kasus terdakwa Muhammad Ali alias Ali penerapan Pasal 4 ayat 1, berdasarkan Jaksa dititik beratkan pada huruf d yaitu ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. Maka unsur ketelanjangan atau mengesankan
ketelanjangan harus
melanggar norma kesusilaan, dalam arti perbuatan tersebut dapat dilihat secara umum sehingga perbuatan tersebut terbukti melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf d. 63
3. Dengan terpenuhinya unsur delik pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 yang didasarkan pada norma kesusilaan maka semua unsur dakwaan pada Pasal 29 undang-undang pornografi dinyatakan terbukti. Dalam analisis di atas tentang pemenuhan unsur delik pornografi
dalam
ketentuan Undang-Undang Pornografi dan hakim mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Pornograf. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim untuk membuktikan pemenuhan unsur delik pornografi sudah cukup lengkap dan jelas. Hakim sudah menguraikan setiap unsur dari delik pornografi menurut pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dengan jelas dan lengkap sesuai degan unsur-unsur yang terdapat dalam Udang-Undang Pornografi.
Tapi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan norma kesusilaan
dalam kedua putusan di atas masih kurang karena hakim tidak menafsirkan dahulu apakah arti dari norma kesusilaan padahal norma kesusilaan sebagai dasar dari penerapan undang-undang pornografi. Bahkan pada pertimbangan hakim kasus terdakwa Muhammad Ali hakim sama sekali tidak membahas arti dan peran norma kesusilaan. Dengan tidak semua hakim menguraikan norma kesusilaan dalam putusannya. Kedudukan norma kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi adalah tetap sabagai standar atau dasar penilaian apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pornografi atau tidak. Karena
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tetap
diungkapkan norma kesusilaan sebagai dasar penentuan. Harapan penulis seharusnya hakim terlebih dahulu menguraikan apakah arti dari norma kesusilaan itu karena dalam Undang-Undang Pornografi tidak dijelaskan pengertian dari norma kesusilaan. Dengan adanya penafsirang pengertian norma kesusilaan dari hakim dalam setiap putusan akan lebih menguatkan putusan hakim 64
terlebih dalam kasus delik pornografi yang berhubungan dengan keadaan sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat.
65
