BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. Hasil Penelitian 1. Pemahaman Hakim Berkaitan Dengan Barang Bukti Pengganti Yang Diatur Dalam Pasal 45 KUHAP Ada atau tidak ada barang bukti mempengaruhi terbukti atau tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti bukan merupakan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP melainkan barang bukti memperkuat alat-alat bukti yang sah. Terhadap barang bukti tidak bisa dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat di tempat barang bukti disimpan atau dititipkan. Sedangkan Pasal 45 KUHAP barang bukti pengganti, misal dalam hal sesuatu barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana sudah dijual si pelaku maka hasil penjualan atau barang lain itu dijadikan sebagai barang bukti pengganti. Barang bukti pengganti sama kualitas dan bentuk barang bukti semula.
2. Pendapat Hakim Korelasi Antara Barang Bukti dan Alat Bukti Barang bukti bukan merupakan alat bukti, namun barang bukti memperkuat alat-alat bukti yang ada1. Keberadaan barang bukti di persidangan, hanya untuk mendukung atau memperkuat pembuktian walaupun barang bukti tidak diajukan di persidangan maka pembuktian perkara tetap dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada2.
1
Hasil Wawancara Hakim Aris Gunawan (Hakim Pengadilan Negeri Ungaran), tanggal 18 Juni 2013.
53
Penggunaan pembuktian dengan alat-alat bukti sebagai persyaratan untuk menilai kebenaran materiil oleh Hakim. Alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat bertujuan meyakinkan hakim dalam memutus kesalahan terdakwa3.
3. Barang Bukti Pengganti Diluar Ketentuan Pasal 45 KUHAP di Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti tersebut harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, jika perlu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara Persidangan kepada Terdakwa atau Saksi. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 KUHAP, barang bukti yang semula sudah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga hasil penjualan atau pemindahtanganan atau barang yang dibeli dari hasil itu, dapat digunakan sebagai barang bukti pengganti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Dalam pencurian handphone apabila Penuntut Umum mengajukan barang bukti kardus handphone dapat saja digunakan sebagai penunjuk pemilik (saksi korban) yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Barang bukti semula yang tidak terkait langsung dalam suatu tindak pidana, misalnya kardus handphone bisa diajukan persidangan guna memperkuat pembuktian, apabila kardus tersebut benarbenar kardus handphone yang dilaporkan telah hilang. Dari alat-alat bukti yang sah dan barang bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 2
Op. Cit, tanggal 19 April 2013. Syaiful Bakhri, 2012, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, Gramedia Publishing, Jakarta, hal. 17 dan 23.
3
54
4. Pertimbangan Hakim dan Barang Bukti Pertimbangan hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, menegakan keadilan (kepastian hukum). Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari satu pihak sehingga hal-hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan untuk mencapai suatu keadilan dan mencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali baik bagi pelaku tindak pidana maupun orang lain. Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Majelis Hakim maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan Terdakwa dari dakwaan. Penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, namun dalam praktik pelaksanaannya penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut/ dibawa ke persidangan. Hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut dari siapakah benda tersebut disita atau kepada orang yang paling berhak.
a. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 4 Juni 2009, Nomor : 82/ Pid/ B/ 2009/ PN. Ung. Terdakwa 1. SRI KUNCORO Bin HARNO SUGONDO dan Terdakwa 2. HARYOKO NOTO SUHARJO Bin SUGITO NOTO SUHARJO
1) Fakta Persidangan PTPN IX Getas beralamat di Dusun Getas, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang; Juli 2008 gamelan milik PTPN IX
55
Getas telah hilang yang terdiri dari 2 (dua) buah Kenong, 7 (tujuh) buah Demung, 7 (tujuh) buah Saron, 14 (empat belas) buah Peking, berjumlah 30 (tiga puluh) buah. Para Terdakwa telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan para Terdakwa membantah telah mengambil gamelan milik PTPN IX Getas. Saksi Dwi Budiono Bin Darsono dan saksi R. Danang Sri Wiratmo Bin R. Moelyono yang menerangkan Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo dan Haryoko Noto Suharjo Bin Sugito Noto Suharjo bersama Widodo Bin Rohmadi dan Sukamto Bin Suwarno telah mengambil gamelan milik PTPN IX kemudian menjual kepada saksi H. Joko Sunarno. Keterangan saksi Dwi Budiono Bin Darsono dan saksi R. Danang Sri Wiratmo, S.H. bin R. Moelyono hanya berdasarkan keterangan saksi Widodo Bin Rohmadi ketika ditangkap oleh saksi Dwi Budiono Bin Darsono dan saksi R. Danang Sri Wiratmo S.H. dan tidak didukung alat bukti lain.
Keterangan saksi Pramono, saksi Siswanto, saksi Slamet Buang, saksi Suyana, saksi Sulastri, saksi H. Joko Sunarno dan keterangan para Terdakwa, barang bukti gamelan dalam perkara ini bukan milik PTPN IX melainkan milik saksi H. Joko Sunarno sebab gamelan yang hilang berbentuk blimbingan dan diperkuat oleh keterangan saksi Mulyadi pengrajin yang membuat gamelan menjadi barang bukti.
Keterangan saksi Mulyadi barang bukti gamelan yang diajukan di persidangan sesuai pesanan secara bertahap oleh Saksi H. Joko Sunarno yang diproduksi tahun 1995 sampai dengan 2000, dibuktikan dengan kualitas bahan baku, bentuk, ukuran dan tata letak ukuran gamelan. Di persidangan, barang
56
bukti gamelan tersebut tidak bisa dipasang pada kotak gamelan milik PTPN IX Getas.
Majelis Hakim membandingkan hasil perubahan gamelan berbeda kualitas bahan baku maupun bentuk antara milik PTPN IX Getas dan milik saksi H. Joko Sunarno. Maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti gamelan bukan milik PTPN IX Getas melainkan milik Saksi H. Joko Sunarno.
2) Pertimbangan Hakim Terdakwa I Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo, Terdakwa II Haryoko Noto Suharjo Bin Sugito Noto Suharjo, Widodo Bin Rohmadi dan Sukamto Bin Suwarno pada Jumat 11 Juli 2008 di dalam gedung Balai Karyawan PTPN IX Getas Dusun Klopo, Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa.
Menimbang keterangan Saksi Pramono Bin Samadi mengenal para Terdakwa dan mengetahui PTPN IX Getas memiliki seperangkat gamelan Jawa. Gamelan milik PTPN IX Getas hilang dan Saksi melaporkan kehilangan gamelan kepada pimpinan PTPN IX Getas. Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan tersebut.
57
Menimbang Saksi Dwi Budiono Bin Darsono tidak mengenal para Terdakwa. Saksi memperoleh informasi PTPN IX Getas kehilangan gamelan, setelah saksi mendalami informasi pelakunya adalah Saudara Widodo bin Rohmadi. Widodo mengaku ambil gamelan bersama Haryoko yang berada di PTPN IX Getas bahwa barang tersebut telah dijual kepada Dalang H. Joko Sunarno. Di rumah H. Joko Sunarno, menemukan Kenong 2 (dua) buah, Demung 7 (tujuh) buah, Peking 14 (empat belas) buah dan Saron 7 (tujuh) buah, berjumlah 30 (tiga puluh) buah. Gamelan tersebut disita berdasarkan penunjukan dari Saudara Widodo bin Rohmadi.
Menimbang semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Sri Kuncoro bin Harno Sugondo dan Terdakwa II Haryoko Noto Suharjo bin Sugito Noto Suharjo menerangkan tidak mengambil gemelan milik PTPN IX Getas. Barangbarang bukti berupa gamelan berbentuk polosan dalam perkara ini milik H. Joko Sunarno, bukan milik PTPN IX Getas berbentuk blimbingan dan sudah kusam.
Menimbang Saksi Danang Sri Wiratmo, S.H. Bin R. Moeljono, di rumah Dalang H. Joko Sunarno menemukan gamelan tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) buah, disita gamelan tersebut berdasarkan penunjukan dari Widodo Bin Rohmadi. Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa I Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo dan Terdakwa II Haryoko Noto Suharjo Bin Sugito Noto Suharjo, Widodo bin Rohmadi dan Sukamto Bin Suwarno tidak mengambil gamelan-gamelan milik PTPN IX Getas dan menjual kepada H. Joko Sunarno.
Menimbang Saksi Siswanto Bin Basuki tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan milik PTPN IX Getas. Saksi mengetahui gamelan yang hilang 4 (empat) buah kotakan dan Kenong 2 (dua) buah. 58
Menimbang Saksi Slamet Bin Buang Martono, mengetahui PTPN IX Getas mempunyai seperangkat gamelan Jawa. Saksi melaporkan kehilangan gamelan milik PTPN IX Getas dan tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan tersebut.
Menimbang Saksi Suyana Bin (Alm.) Supiyo, mengetahui gamelan hilang berupa Kenong 2 (dua) buah, Demung 7 (tujuh) buah, Peking 14 (empat belas) buah dan Saron 7 (tujuh) buah, berjumlah 30 (tiga puluh) buah dan gamelan PTPN IX Getas berbentuk blimbingan. Gamelan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukan milik PTPN IX Getas.
Menimbang Saksi Joko Sunarno, mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan. Saksi tidak menerima penawaran dan/atau membeli gamelan dari para Terdakwa dan membeli gamelan dari pengrajin bernama Mulyadi di Kampung Sangkrah Solo. Saksi membeli gamelan mulai tahun 1995 sampai tahun 2000 dengan mencicil harga mulai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Keterangan saksi Joko Sunarno tersebut diperkuat oleh Saksi a de charge Mulyadi pengrajin gamelan, bahwa Dalang H. Joko Sunarno membeli gamelan-gamelan tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dengan mencicil.
Terdakwa I Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo dan Terdakwa II Haryoko Noto Suharjo Bin Sugito Noto Suharjo menerangkan tidak mengambil gamelan milik PTPN IX Getas ataupun menjual kepada H. Joko Sunarno.
Keterangan para Terdakwa di persidangan, Terdakwa I Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo mencabut keterangan yang telah diberikan di hadapan 59
Penyidik. Terdakwa I tidak mungkin mengambil gamelan milik PTPN IX Getas, Terdakwa pelatih karawitan.
Terdakwa I mengetahui gamelan milik PTPN IX Getas berbentuk blimbingan dan kusam, tidak seperti barang bukti dalam perkara ini.
Terdakwa II Haryoko Noto Suharjo Bin Sugito Noto Suharjo telah mencabut keterangan di hadapan Penyidik. Di Polsek Bringin Widodo Sukamto dan Terdakwa II dipaksa mengakui telah mengambil gamelan milik PTPN IX Getas kemudian menjual kepada saksi H. Joko Sunarno.
Terdakwa II anggota karawitan, tidak mungkin mengambil gamelan. Barang bukti gamelan dalam perkara ini bukan milik PTPN IX Getas.
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan para Terdakwa telah mengambil gamelan dan barang bukti gamelan tersebut milik H. Joko Sunarno bukan milik PTPN IX Getas sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka unsur ad. 1. Mengambil barang sesuatu tidak terbukti.
b. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 4 Juni 2009, Nomor : 83/ Pid/ B/ 2009/PN. Ung. Terdakwa 1. WIDODO Bin ROHMADI dan Terdakwa 2. SUKAMTO Bin SUWARNO
1) Fakta Persidangan
Juli 2008 gamelan milik PTPN IX Getas telah hilang yang terdiri dari 2 (dua) buah Kenong, 7 (tujuh) buah Demung, 7 (tujuh) buah Saron, 14 (empat belas) buah Peking, berjumlah 30 (tiga puluh) buah. 60
Dalam perkara ini para Saksi mengatakan bahwa mereka tidak melihat siapa yang mengambil gamelan milik PTPN IX Getas, apa yang mereka jelaskan dalam Beriita Acara Penyidikan didasarkan keterangan Terdakwa I Widodo Bin Rohmadi. Apa yang saksi terangkan dalam sidang tersebut oleh Terdakwa I Widodo Bin Rohmadi ditanggapi bahwa Terdakwa I Widodo Bin Rohmadi tidak pernah bercerita kepada para saksi tentang pengambilan gamelan milik PTPN IX Getas.
Bahwa dalam persidangan para Terdakwa juga telah mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan dan para Terdakwa membantah mengambil gamelan milik PTPN IX Getas. Para Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan tersebut.
Berdasarkan keterangan Saksi Pramono, Saksi Siswanto, Saksi Slamet Buang, Saksi Suyana, Saksi Sulastri, Saksi H. Joko Sunarno dan keterangan para Terdakwa, serta diperkuat keterangan dari pengrajin gamelan yang bernama Mulyadi, barang bukti gamelan yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini bukan milik PTPN IX yang dilaporkan telah hilang, tetapi barang bukti yang berupa gamelan yang diajukan dalam persidangan adalah milik Saksi H. Joko Sunarno.
Setelah Majelis Hakim membandingkan hasil perubahan gamelan berbeda kualitas bahan baku maupun bentuk antara milik PTPN IX Getas dan milik Saksi H. Joko Sunarno. Maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti gamelan bukan milik PTPN IX Getas melainkan milik Saksi H. Joko Sunarno.
61
2) Pertimbangan Hakim
Menimbang keterangan Saksi Pramono Bin Samadi mengenal para Terdakwa dan mengetahui PTPN IX Getas memiliki seperangkat gamelan Jawa. Gamelan milik PTPN IX Getas hilang dan Saksi melaporkan kehilangan gamelan kepada pimpinan PTPN IX Getas. Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan tersebut.
Menimbang Saksi Dwi Budiono Bin Darsono tidak mengenal para Terdakwa. Saksi memperoleh informasi PTPN IX Getas kehilangan gamelan, setelah Saksi mendalami informasi pelakunya adalah Terdakwa I Widodo bin Rohmadi. Widodo mengaku ambil gamelan bersama Haryoko yang berada di PTPN IX Getas bahwa barang tersebut telah dijual kepada Dalang H. Joko Sunarno. Di rumah H. Joko Sunarno, menemukan gamelan-gamelan tersebut. Gamelan tersebut disita berdasarkan penunjukan dari Terdakwa I Widodo. Gamelan tersebut yang diambil dari rumah Dalang H. Joko Sunarno menjadi barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Widodo bin Rohmadi dan Terdakwa II Sukamto bin Suwarno menerangkan tidak mengambil gemelan milik PTPN IX Getas. Barang-barang bukti berupa gamelan berbentuk polosan dalam perkara ini milik H. Joko Sunarno, bukan milik PTPN IX Getas berbentuk blimbingan dan sudah kusam.
Menimbang Saksi Danang Sri Wiratmo, S.H. Bin R. Moeljono, di rumah Dalang H. Joko Sunarno menemukan gamelan tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) buah, disita gamelan tersebut berdasarkan penunjukan dari
62
Terdakwa I Widodo. Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa I Widodo Bin Rohmadi, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Sukamto Bin Suwarno, Sri Kuncoro Bin Harno Sugondo, Haryoko Bin Noto Suharjo tidak mengambil gamelan-gamelan milik PTPN IX Getas dan menjual kepada H. Joko Sunarno.
Menimbang Saksi Siswanto Bin Basuki tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan milik PTPN IX Getas. Saksi mengetahui gamelan yang hilang 4 (empat) buah kotakan dan Kenong 2 (dua) buah.
Menimbang Saksi Slamet Bin Buang Martono, PTPN IX Getas mempunyai seperangkat gamelan Jawa. Saksi melaporkan kehilangan gamelan milik PTPN IX Getas dan tidak mengetahui pelaku yang mengambil gamelan tersebut.
Menimbang Saksi Suyana Bin (Alm.) Supiyo, mengetahui gamelan hilang berupa Kenong 2 (dua) buah, Demung 7 (tujuh) buah, Peking 14 (empat belas) buah dan Saron 7 (tujuh) buah, berjumlah 30 (tiga puluh) buah dan gamelan PTPN IX Getas berbentuk blimbingan. Gamelan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukan milik PTPN IX Getas sebab tidak berbentuk blimbingan.
Menimbang Saksi Joko Sunarno, mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan. Saksi tidak menerima penawaran dan/atau membeli gamelan dari para Terdakwa dan membeli gamelan dari pengrajin bernama Mulyadi di Kampung Sangkrah Solo. Saksi membeli gamelan mulai tahun 1995 sampai tahun 2000 dengan mencicil harga mulai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
63
Menimbang Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, Terdakwa I Widodo bin Rohmadi dan Terdakwa II Sukamto Bin Suwarno tidak mengambil gamelan milik PTPN IX Getas pada Juli 2008, ataupun menjual gamelan kepada H. Joko Sunarno. Terdakwa I Widodo Bin Rohmadi, Terdakwa II Sukamto Bin Suwarno, Kuncoro dan Haryoko dipaksa mengakui telah mencuri gamelan milik PTPN IX Getas oleh Polisi.
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan para Terdakwa telah mengambil gamelan dan barang bukti gamelan tersebut milik H. Joko Sunarno bukan milik PTPN IX Getas sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu tidak terbukti.
Dalam perkara pidana nomor : 82/ Pid/ B/ 2009/ PN. Ung., dan perkara pidana nomor : 83/ Pid/ B/ 2009/ PN. Ung., para terdakwa didakwa dengan Pasal yang sama, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :
1. Mengambil barang sesuatu; 2. Barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu; 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 64
Berdasarkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila ada Terdakwa yang memenuhi seluruh unsur Pasal tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena keterpenuhan unsur tersebut bersifat kumulatif. Mengingat
dalam perkara ini salah
unsur, yaitu unsur mengambil barang sesuatu tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan sehingga para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.
c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 18 Agustus 2009, Nomor: 818/ Pid/ B/ 2009/ PN. Smg. Terdakwa EKO UNTARI als. Ambon Bin SAPARI
1) Fakta Persidangan
Saksi Rini Hardaniwati Binti Harsoyo, Saksi Leonard Rocky Nugroho Bin Mulyono dan Saksi Sandre Makassar Bin Batjo Djufri Makassar menerangkan Terdakwa Eko Untari alias Ambon Bin Sapari mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe N70 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam milik saksi korban Rini Hardaniwati.
Berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Nokia N70 warna hitam milik saksi korban Rini Hardaniwati jatuh dan rusak kemudian dibuang ke kali Garang dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam dijual kepada supir angkutan plat hitam jurusan
65
Mangkang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk main perempuan.
Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone merek Nokia N70 warna hitam dengan nomor IMEI : 355720023255924 dan 1 (satu) buah kardus handphone merek Nokia 1600 warna hitam dengan nomor IMEI : 358992011756497.
Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan Pasal 362 KUHP maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara.
2) Pertimbangan Hakim
Keterangan Saksi Rini Hardaniwati Binti Harsoyo, Saksi Leonard Rocky Nugroho Bin Mulyono dan Saksi Sandre Makassar Bin Batjo Djufri Makassar membenarkan Terdakwa mengambil Handphone.
Terdakwa Eko Untari alias Ambon Bin Sapari mengambil Handphone tersebut milik saksi korban Rini Hardaniwati Binti Harsoyo. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus Handphone merek Nokia tipe N70 warna hitam dan 1 (satu) buah kardus Handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan persidangan.
66
Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
3) Unsur-Unsur Delik Pasal 362 KUHP Unsur-Unsur delik : 1. Barangsiapa; 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : 1. Unsur “Barang Siapa”
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi
subyek
hukum
yang
dapat
mempertanggungjawabkan
perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai pelakunya;
Di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang bernama Eko Untari alias Ambon Bin Sapari, sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum di persidangan, selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasan pembenar atau pemaaf.
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”
67
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan sesuai dengan keterangan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 jam 02.14 WIB. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe N70 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam milik Saksi Rini Hardaniwati di atas meja resepsionis Hugos Cafe lantai 6 Matahari Simpang Lima Semarang.
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.585.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan persidangan, keterangan Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe N70 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam, seluruhnya adalah milik atau kepunyaan saksi korban Rini Hardaniwati.
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dimiliki Dengan Melawan Hukum”
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diketahui Terdakwa
68
mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe N70 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1600 warna hitam untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin pemiliknya.
Berdasarkan pertimbangan keterpenuhan unsur Pasal 362 KUHP dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal tersebut pada dakwaan telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.
B. Analisa
Puncak dari sebuah proses peradilan (termasuk peradilan pidana) adalah diucapkannya putusan atau vonnis. Vonnis sendiri berasal dari kata vondere, yang berarti menemukan hukumnya, artinya Hakim dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya akan mempertimbangkan bagaimana fakta-fakta tersebut jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah dan manakah Pasal yang dapat dibuktikan, sehingga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana.
Fakta yang terungkap dalam persidangan yang digunakan oleh Hakim dalam perkara yang penulis teliti tersebut meliputi fakta yang diperoleh dari alat bukti (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP) maupun barang bukti (sebagaimana
69
diatur dalam Pasal 39 KUHAP) yang dikemukakan oleh Penuntut Umum selama proses persidangan.
Apabila diperhatikan dalam perkara yang penulis teliti, baik yang berasal dari Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Negeri Ungaran, terhadap pembuktian tindak pidana secara umum, berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP, Penuntut Umum sudah cukup ketika menampilkan 2 (dua) alat bukti yang sah dari alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHAP, dengan memperhatikan bunyi Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, dan dengan 2 (dua) alat bukti menimbulkan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam memutuskan perkara pidana yang diperiksa, ternyata cukup memperhatikan 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menimbulkan keyakinan Hakim. Hal ini berarti tidak pernah menyinggung tentang bagaimana dengan peranan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan.
Walaupun Pasal 183 KUHAP tidak menyinggung peranan barang bukti dalam proses Hakim mengambil keputusan, tetapi ternyata Pasal 181 KUHAP memuat ketentuan bahwa Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut; jika perlu Hakim Ketua sidang memperlihatkan benda tersebut kepada Saksi. Hal ini berarti menunjukkan betapa penting barang bukti jika dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dengan Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan kepada Saksi, maka akan dapat diperoleh korelasi antara barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti inipun akan dapat digunakan 70
oleh Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa akan diputus bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau dipidana.
Menurut Andi Hamzah barang bukti berfungsi untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan dan menurut Ratna Nurul Afiah barang bukti yang ditampilkan dalam proses persidangan dapat menambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Menurut penulis, jika barang bukti diperlihatkan dan dimintakan keterangan kepada Terdakwa maupun Saksi, maka akan dapat menjadi alat keterangan Terdakwa atau keterangan Saksi tentang barang bukti.
Lebih lanjut Ratna Nurul Afiah juga mengatakan bahwa fungsi barang bukti diajukan dalam proses persidangan dan ditunjukkan kepada Terdakwa maupun Saksi adalah untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa dijadikan bahan bukti, sehingga tidak dikenal oleh Terdakwa maupun Saksi. Di samping itu menurut penulis jangan sampai barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak berbeda dengan barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa.
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada perkara nomor : 82/Pid.B/2009/PN.Ung.,
dan
nomor
:
83/Pid.B/2009/PN.Ung.,
setelah
melalui
pembuktian di sidang pengadilan, ternyata barang bukti tersebut tidak masuk kategori barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Sementara itu memperhatikan barang
bukti
yang
diajukan
dalam
persidangan
pada
perkara
nomor
:
818/Pid.B/2009/PN.Smg., menurut penulis tidak termasuk dalam instrumenta delicti maupun dalam corpora delicti, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan d KUHAP, tetapi dapat dikategorikan benda lain yang mempunyai
71
hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP.
Dalam Pasal 181 ayat (1) KUHAP juga ditentukan bahwa Hakim Ketua Sidang dalam memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti harus memperhatikan Pasal 45 KUHAP. Pasal 45 KUHAP ini mengatur tentang barang bukti pengganti apabila barang bukti lekas rusak, maka barang bukti itu dapat dilelang dan untuk kepentingan pembuktian disisakan sebagian. Artinya sebagian berupa barang bukti pengganti yang biasanya berupa uang hasil lelang dan sebagian lagi berupa barang bukti yang asli, tetapi Pasal 45 KUHAP ini tidak mengatur tentang barang bukti yang seluruhnya diganti atau tidak ada barang bukti yang asli.
Walaupun Pasal 45 KUHAP tidak mengatur peranan barang bukti, melainkan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP memuat ketentuan bahwa benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam kenyataannya perkara nomor : 818/Pid/B/2009/PN.Smg., barang buktinya bukan barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah handphone, tetapi diganti dengan barang lain yang berupa kardus handphone.
Terkait dengan putusan yang penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
818/Pid/B/2009/PN.
Smg,
tanggal
18
Agustus
2009,
tidak
cukup
mempertimbangkan barang bukti yang ditampilkan ke dalam persidangan, karena dalam pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e, Hakim mengatakan “Barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kardus handphone merek Nokia N70 warna hitam dengan nomor IMEI : 355720023255924 dan 1 (satu) buah kardus Nokia 1600 warna hitam dengan nomor IMEI : 358992011756497 telah disita secara sah menurut hukum”.
72
Dalam putusan perkara tersebut Hakim tidak pernah memperlihatkan barang bukti kardus handphone baik kepada Terdakwa maupun para Saksi, sehingga tidak diperoleh keterangan apapun dari Terdakwa maupun para Saksi terkait dengan barang bukti. Bahkan dalam putusannya Hakim juga tidak mengkaitkan barang bukti tersebut ketika menganalisis keterpenuhan unsur pasal pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan pertimbangan Hakim tentang unsur mengambil barang. Apakah 2 (dua) kardus handphone yang diajukan ke dalam persidangan tersebut memang terkait dengan 2 (dua) buah handphone yang didakwakan diambil oleh Terdakwa, atau kardus handphone yang lain.
Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 4 Juni 2009, Nomor : 82/Pid/B/2009/PN. Ung. dan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 4 Juni 2009, Nomor : 83/Pid/B/2009/PN.Ung. bahwa Hakim telah menunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, baik kepada para Terdakwa maupun kepada para Saksi dan Hakim juga telah meminta keterangan segala sesuatu yang terkait dengan barang bukti baik kepada para Terdakwa maupun para Saksi, sehingga Hakim memperoleh kejelasan hubungan antara barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.
Dalam
kedua
putusan
Pengadilan
Negeri
Ungaran
tersebut
Hakim
mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dikaitkan dengan keterpenuhan unsur Pasal yang didakwakan, yaitu Pasal tentang pencurian, khususnya dikaitkan dengan unsur mengambil barang. Ketika barang bukti yang diajukan dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi tentang barang bukti dan ketika barang bukti yang berupa gamelan ditempatkan pada tempat gamelan yang diajukan dalam persidangan ternyata antara gamelan dan tempat
73
gamelan tidak cocok. Hal ini menunjukkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ada korelasi dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
Demikian juga ketika Hakim menanyakan bentuk barang bukti yang hilang dengan bentuk barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata ada perbedaan atau ketidak samaan, bahwa barang bukti yang didakwakan oleh para Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata berbeda, artinya barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada korelasi dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Demikian juga dengan kualitas material barang bukti yang diajukan dalam persidangan berbeda dengan barang bukti yang didakwakan diambil oleh Terdakwa.
Memperhatikan pertimbangan Hakim terkait dengan barang bukti pengganti dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Ungaran dapat dijelaskan bahwa di Pengadilan Negeri Semarang barang bukti yang diajukan ke persidangan bukan barang bukti pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHAP. Khusus terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran tidak dapat dikategorikan juga barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan e KUHAP, sedangkan untuk barang bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Semarang masih dimungkinkan untuk dikategorikan sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, terlebih apabila Majelis Hakim dapat mencocokkan nomor IMEI yang terdapat pada barang bukti berupa kardus handphone dengan nomor IMEI hendphone yang didakwakan diambil oleh Terdakwa.
Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya barang bukti yang diajukan ke persidangan, karena dalam proses 74
persidangan Hakim tidak berusaha mengkorelasikan hubungan barang bukti pengganti tersebut dengan barang yang didakwakan diambil oleh Terdakwa dengan cara memperlakukan barang bukti tersebut sesuai dengan Pasal 181 KUHAP, sehingga Hakim tidak mempunyai fakta persidangan tentang barang bukti dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Hakim hanya menimbang bahwa kedua kardus tersebut telah disita secara sah menurut hukum.
Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran, barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut juga tidak dapat dikategorikan barang bukti pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHAP. Namun demikian menurut penulis
dalam
putusan
Pengadilan
Negeri
Ungaran
tersebut
Hakim
telah
mempertimbangkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan secara proporsional, dengan mengkaitkan barang bukti tersebut dengan keterpenuhan unsur mengambil barang, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut bukan barang bukti yang dilaporkan telah hilang dan tidak korelasi dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.
Seharusnya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran juga harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yaitu mempertimbangkan hubungan barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan, sehingga ketika barang bukti tidak terkait dengan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa harus dibebaskan dan jika barang bukti tersebut ada korelasi dengan perbuatan yang didakwakan, maka selayaknya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terutama barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa kardus handphone, yang seharusnya dipertimbangkan apakah nomor IMEI yang tercantum dalam kedua kardus handphone sama dengan nomor IMEI yang tercantum dalam kedua buah handphone yang didakwakan diambil oleh Terdakwa.
75
