Bab III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
A. Hasil Penelitian 1. Kronologi Pengadaan tanah lahan pengganti hutan yang terkena proyek tol Semarang-Solo bukan hanya akan menjadi cerita turun-temurun bagi anakcucu warga Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, juga akan menjadi lembaran sejarah pemberantasan korupsi di Jawa Tengah, karena pengadaan tanah lahan pengganti hutan yang terkena proyek tol Semarang – Solo tersebut ternyata menimbulkan permasalahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Jalan tol Semarang-Solo yang terdiri dari lima seksi itu, diperkirakan baru akan selesai tahun 2014. Semula diperkirakan akan selesai tahun 2012, namun kenyataannya meleset. Seksi 1 (Tembalang – Ungaran) sepanjang 16.3 km, Seksi 2 (Ungaran – Bawen) 13.33 km, Seksi 3 (Bawen – Salatiga) 18.2 km, Seksi 4 (Salatiga – Boyolali) 22.4 km, Seksi 5 (Boyolali – Karanganyar) 11.1 km. Pembangunan Tol Semarang-Solo membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 6,1 triliun, biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan biaya pengadaan tanah Rp 800 miliar rupiah.1
Berkaitan dengan pengadaan tanah, ternyata memunculkan tindak pidana korupsi, dikarenakan negara tidak langsung berurusan dengan warga
1
Blog jurnalis Suara Merdeka, “Orang-orang berduit dibalik tanah jatirunggo”. 21 juli 2012
1
pemilik tanah di Desa Jatirunggo, melainkan spekulan tanah dan broker yang masuk terlebih dulu, satu tahun lebih sebelum Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Semarang - Solo mengurusnya. Tapi karena kekurangan modal, broker akhirnya melibatkan orang-orang berduit untuk membeli, sebelum akhirnya tanah warga itu dibeli TPT. Sejumlah nama yang muncul di antaranya Anis Nugroho, seorang pengusaha yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Semarang, beserta Koperasi Lintas Karya Bersama yang diketuainya. Ada juga Fadiah Moegiono, seorang notaris asal Batang, istri mantan anggota MPR yang juga seorang pengacara, Moegiono. Semua bermula dari pengadaan tanah yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jendral Bina Marga, yang menabrak lokasi tanah kawasan hutan negara milik Kementerian Kehutanan yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jateng, seluas 22,4 hektar yang ada di Penggaron, Ungaran, Kabupaten Semarang. Untuk menggunakan tanah kawasan hutan itu, Kementerian PU mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan tanggal 9 Desember 2008, dengan syarat, Menteri PU wajib menyediakan lahan pengganti kawasan hutan kepada Kemenhut seluas 44,8 ha sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai, yang harus diserahkan dalam kondisi calon lahan pengganti hutan itu jelas statusnya, tidak bersengketa, tidak dalam pengusaan pihak lain, dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu, serta tidak dikelola pihak lain. 2
Untuk menyediakan lahan pengganti hutan yang terkena proyek tol itu, Kementerian PU melalui Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Tol SemarangSolo Wilayah II, telah mengusulkan 15 lokasi tanah untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya sejak bulan Mei 2008 dilakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian teknis calon lahan kompensasi yang dilakukan TPT di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Jawa Tengah. Menteri Kehutanan menyetujui calon lahan pengganti seluas 44,8 ha yang terletak di dua tempat. Lokasi pertama adalah di Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang seluas 17,8 ha. Sedangkan lokasi kedua di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang seluas 26,9 ha. Izin prinsip tersebut selanjutnya diteruskan Kementerian PU ke TPT Tol Semarang-Solo guna dijadikan dasar pengadaan tanah, dan telah digambarkan dalam peta lokasi tanah. Adapun sumber dana pengadaan tanah tersebut berasal dari dana talangan PT Trans Marga Jateng (TMJ), sebuah perusahaan patungan antara PT Jasa Marga dan sebuah BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPMJ). Seiring adanya rencana pengadaan tanah tersebut, dua orang warga Jakarta Selatan, Agus Sukmaniharto dan Hamid Segeir, mencoba menguasai terlebih dulu tanah-tanah milik 99 warga Desa Jatirunggo, sebelum TPT masuk. Untuk melakukan aksinya yang dimulai pada tahun 2008, Agus dan Hamid merangkul Kepala Desa Jatirunggo, yang saat itu dijabat Indra 3
Wahyudi. Dengan rencana pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut, Agus Sukmaniharto, Hamid Segeir dan Indra Wahyudi telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencoba menguasai terlebih dahulu tanah-tanah di Desa Jatirunggo. Untuk melakukan aksinya mereka telah mengelabuhi warga pemilik tanah di Desa Jatirunggo yang dilakukan dengan mengatasnamakan Pemerintah Pusat yang sedang mencari tanah untuk perluasan kawasan hutan. Pada bulan September 2008 Agus Sukmaniharto, Hamid Segeir dan Indra Wahyudi berhasil mendapatkan 68 bidang tanah seluas 214.642 m2 milik warga Desa Jatirunggo dengan harga Rp.20.000,- /m2. Untuk mengikat para pemilik tanah Agus Sukmaniharto bersama Hamid Segeir melalui Indra Wahyudi telah membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi. Selanjutnya Indra Wahyudi memberikan pembayaran pertama sebesar 5 % dari harga pokok yang dilakukan pada tanggal 11, 12 September 2008. Pada saat 68 warga pemilik tanah menerima pembayaran tersebut diminta untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli dengan Hamid. Namun kenyataannya Agus Sukmaniharto tidak bisa membayar lunas 68 bidang tanah tersebut sehingga sesuai isi perjanjian yang ada, jual beli tanah antara terdakwa dengan 68 warga sejak tanggal 11, 12 September 2009 telah Batal demi Hukum dan semua uang yang telah dibayarkan tersebut menjadi hak pemilik tanah. 4
Sekitar pertengahan September 2009, Suyoto selaku ketua TPT Tol Semarang-Solo, mulai melakukan pengadaan tanah di Desa Jatirunggo. Seperti halnya Agus Sukmaniharto dan Hamid, Suyoto pun mendatangi Kepala Desa Indra Wahyudi, dengan tujuan mendapatkan 99 bidang tanah seluas 27,8 ha. 99 bidang tanah tersebut, 68 di antaranya (seluas 21,4 ha) adalah bidang-bidang yang pernah dikuasai kelompok Hamid dan Agus Sukmaniharto. Padahal, menurut Peta Bidang Tanah Nomor 66/2010 tanggal 21 Januari 2010 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 68 bidang tanah yang pernah dikuasai Hamid dan Agus Sukmaniharto tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan lokasi calon lahan pengganti yang ditetapkan Menhut tanggal 19 Maret 2009. Dalam pelaksanaan pengadaan 99 bidang tanah tersebut, TPT membuat Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah dengan No. 87 /BA/ TPT-SMS.II/MKH/I/2010 tanggal 21Januari 2010 yang seolah-olah menerangkan tanggal 26 Januari 2010 ada musyawarah harga tanah antara TPT dengan 99 warga pemilik tanah dengan kesepakatan harga ganti rugi sebesar Rp. 50.000,-/m2 untuk tanah bersertifikat dan harga ganti rugi tanah Rp. 45.000,-/m2 untuk tanah yang tidak bersertifikat. Berikut perhitungan keseluruhan biaya pembebasan tanah 99 bidang seluas 278.012 m2 sebesar Rp. 13.268.055.000,-.
5
Untuk menandatangani berita acara musyawarah itu, Ketua TPT Suyoto meminta Indra untuk meminta tanda tangan warga, yang belakangan diketahui ternyata ada beberapa yang dipalsukan. Tanda tangan warga yang dipalsukan diantaranya Saliman, Juriyah, Siti Kotiah, Tasmin Tulus, Anom Supriyo, Asnawi, Sumadi, Mahmudi, Mukhozin, Kaseri, Sutiyah, Budiyanto, Wartiyem, Sumudi, Muhtarom, sedangkan ada juga beberapa warga selaku pemilik atau pemegang hak atas tanah yang bertandatangan namun tidak mengerti berita acara tersebut merupakan kesepakatan antara TPT dengan 99 pemilik tanah untuk menentukan harga ganti rugi ketika menandatanganinya karena tidak ada penjelasan dari terdakwa Suyoto, mereka itu diantaranya Jumirah, Muslimin, Drs. Anang Budi Hartono, Ayu Retno Kinasih, Ngamini, Sufron. Berita acara palsu itu lalu digunakan TPT untuk
mengajukan
permintaan dana talangan uang ganti rugi kepada PT TMJ pada 10 Februari 2010. Permintaan ganti rugi yang diajukan TPT adalah Rp. 13.268.055.000,-. Atas permohonan itu PT TMJ telah mengeluarkan cek nomor EQ 990656 tanggal 16 Februari 2010, senilai persis yang diminta Suyoto. Maret 2010, bertempat di Karaoke Inul, Jalan Thamrin, Semarang, ada pertemuan yang dihadiri Hamid Segeir, Agus Sukmaniharto, Kepala KCP Bank Mandiri waktu itu, Any Utaminingsih (sekarang buron), dan Kepala Desa Jatirunggo Indra Wahyudi. Pertemuan itu atas inisiatif Any 6
Utaminingsih. Setelah pertemuan itu, Agus Sukmaniharto dan Hamid Segeir mengetahui bila dana ganti rugi pengadaan tanah di Desa Jatirunggo sudah tersedia, dan pencairannya akan dilakukan TPT bekerja sama dengan Bank Mandiri KCP Undip Tembalang. Selanjutnya, merasa pernah mempunyai perjanjian dengan 68 warga pemilik tanah meski kemudian batal karena kedaluarsa untuk mendapatkan dana ganti rugi yang dicairkan TPT tersebut, Agus Sukmaniharto dan Hamid Segeir meminta Any Utaminingsih, agar memindahbukukan (overbooking) dana ganti rugi yang akan dicairkanoleh Suyoto tersebut. Karena penyerahan ganti rugi akan dilakukan menggunakan Buku Tabungan Mandiri atas nama pemilik tanah maka untuk mempersiapkan pengalihan dana ganti rugi tersebut, Agus Sukmaniharto bersama-sama Hamid Segeir telah mempersiapkan blanko kosong Surat Pernyataan Standing Intruction (SI) supaya dalam mengalihkan dana ganti rugi tersebut seolah-olah ada kuasa dari pemilik tanah penerima ganti rugi. Pada 26 April 2010, Agus Sukmaniharto, Hamid, dan Indra Wayudi menemui Any Utaminingsih di KCP Bank Mandiri Undip Tembalang menyerahkan beberapa blanko kosong SI yang ditandatangani Indra Wahyudi, serta diisi sendiri oleh Any Utaminingsih. Pada 28 April 2010, Suyoto bertemu dengan Agus Sukmaniharto dan Indra Wayudi di restoran Hotel Plaza Semarang, memastikan agar masalah 7
pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak ada masalah. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2010 pagi Suyoto datang ke Bank Mandiri untuk mencairkan cek tanggal 16 Februari 2010 senilai Rp. 13.268.055.000,- yang diserahkan kepada Any Utaminingsih. Suyoto dengan tanpa sepengetahuan 99 warga pemilik tanah, telah meminta kepada Any Utaminingsih agar menerbitkan buku tabungan atas nama para pemilik tanah dan memasukkan dana ganti rugi sesuai daftar biaya ganti rugi yang dibuat TPT. Tanggal 29 April 2010 itu juga, Agus Sukmaniharto dan Hamid menjumpai Any Utaminingsih untuk merancang pengalihan dana ganti rugi yang besarnya ditentukan Agus Sukmaniharto dan Hamid. Sementara itu, sepulang dari bank, Suyoto mengadakan pertemuan dengan pemilik tanah di Balai Desa Jatirunggo dengan agenda “pembayaran ganti rugi tanah” yang juga dihadiri Indra Wahyudi, Any Utaminingsih. Dalam pertemuan itu para pemilik tanah diminta menandatangani bukti pembayaran ganti rugi tanah, akta pernyataan pengalihan hak atas tanah, dan specimen pembukuan buku tabungan Bank Mandiri yang tertulis nilai ganti ruginya. Selanjutnya, buku rekening Bank Mandiri itu langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Dari uang ganti rugi untuk 99 warga Desa Jatirunggo, ada yang dikembalikan ke PT TMJ atas nama Sukadi sejumlah Rp.53.350.000,- karena tidak hadir. Jadi, yang ditransaksikan hari itu adalah dana ganti rugi untuk 98 warga
8
sebesar Rp.13.214.705.000,- dipotong pajak penghasilan sehingga menjadi Rp.12.626.103.807,-. Pemindahan Dana sebesar Rp.12.626.103.807,- dilakukan dengan menggunakan Slip Pemindah bukuan Dana Bank Mandiri yang isinya direkayasa Any Utaminingsih dan Surat Pernyataan Standing Intruction (SI) atau Kuasa yang isinya juga direkayasa Agus Soekmaniharto, Hamid Segeir bersama Any Utaminingsih selanjutnya oleh Any Utaminingsih atas sepersetujuan Suyoto namun tanpa sepengetahuan pemilik tabungan yaitu dari 98 orang warga penerima gantirugi, secara bertahap pada tanggal 30 April 2010 dan tanggal 3 Mei 2010 serta tanggal 4 Mei 2010 ternyata 95 orang dananya ada yang dialihkan ke beberapa orang atau pihak antara lain Fadiah Moegiono (Rp2,3 miliar), Narpati Triyoga (Rp256,55 juta), Wandiyana (Rp688,82 juta), Eka Yanuar Taruna (Rp109,66 juta), Ary Agraito (Rp166,99 juta), Angga Saputra (Rp3,088 miliar), Agus Sukmaniharto (Rp3,025 miliar), dan sebanyak Rp 2,344 miliar mengalir ke Koperasi Lintas Karya Bersama yang diketuai Anis Nugroho. Mereka inilah orang-orang berduit yang berhasil digalang Agus Sukmaniharto dan Hamid ketika kekurangan dana untuk memborong tanah dari 68 warga. Dana yang dibelokkan adalah milik 95 warga. Sedangkan tiga pemilik lainnya, yakni atas nama Sujito (Rp440,7 juta), M Siswoyo Suharto (Rp143,65 juta), dan Kasmin (Rp66,65 juta), nasibnya lebih baik. Setelah dikurangi pajak penghasilan, saldo mereka masih 9
utuh di buku tabungan masing-masing. ketiga orang tersebut tidak ikut menandatangani slip SI pemindahbukuan berblanko kosong yang disodorkan Bank Mandiri. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp. 12.001.054.429,- merupakan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Atas perbuatan pengalihan dana ganti rugi tersebut munculah kasus tindak pidana korupsi ganti rugi pembebasan lahan di Jatirunggo untuk proyek tol Semarang-Solo yang dilakukan oleh Agus Soekmaniharto, Hamid, Any Utaminingsih, Indra Wahyudi dan Suyoto. Dari kelima terdakwa tersebut hanya tiga terdakwa yang sudah diajukan ke Pengadilan. Mereka Agus Soekmaniharto, Hamid dan Suyoto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, sedangkan lainnya Any Utaminingsih dan Indra Wahyudi sampai saat ini merupakan buron kejaksaan. Dalam putusannya masing-masing majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa memberi putusan berbeda Hamid dan Suyoto oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana. Sedangkan Majelis hakim yang memeriksa terdakwa Agus Soekmaniharto menyatakan terdakwa tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bebas. 10
2. Putusan Pengadilan Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian tentang putusan -putusan hakim pada Pengadilan Tipikor Jawa Tengah di Semarang yaitu tentang kasus tindak pidana korupsi ganti rugi tanah di Desa Jatirunggo yang terkena proyek jalan tol Semarang – Solo. Dalam Perkara ini terdapat lima orang terdakwa tetapi baru tiga terdakwa yang sudah diajukan ke Pengadilan sedangkan kedua terdakwa lainnya sampai saat ini masih buron. Ketiga Putusan tersebut adalah : I.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
II.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
III.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg.
Dari putusan tersebut akan diuraikan antara lain : a. Identitas Pelaku. b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. d. Pertimbangan Hukum berkaitan dengan Penyertaan dalam KUHP. e. Putusan Hakim.
11
Adapun ketiga putusan tersebut akan penulis uraikan dibawah ini, sebagai berikut : I.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 56/ Pid.Sus/ 2011/ PN. Tipikor. Smg. a. Identitas Pelaku : Nama Lengkap
:
SUYOTO,
ST
bin
NGUSMAN
KASTOREJO Tempat Lahir
: Blora
Umur / Tgl. Lahir
: 55 Tahun/ 2 Mei 1956
Jenis Kelamin
: laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Jln. Taman Durian IV Nomor 10
Banyumanik Semarang Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS
Pendidikan
: Sarjana (S-1)
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Terdakwa diajukan ke persidangan di pengadilan Tipikor Semarang dengan dakwaan sebagai berikut : Primer : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang12
undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sekunder : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah melalui proses pembuktian, selanjutnya penuntut umum mohon kepada majelis hakim agar : 1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO berupa pidana penjara selama 9 13
(SEMBILAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Membayar pidana uang pengganti kerugian negara sebesar : Rp2.854.009.286,- (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara. d. Putusan Hakim. MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO, ST. Bin NGUSMAN KASTOREJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; 14
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYOTO, ST. Bin NGUSMAN KAST0REJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ; 3. Menetapkan agar
masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; II.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 57/ Pid.Sus/ 2011/ PN. Tipikor. Smg. a. Identitas Pelaku. Nama lengkap
: HAMID, SE., Bin SEGEIR.
Tempat lahir
: Jakarta.
Umur / Tgl lahir
: 50 tahun / 1 Desember 1960.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jl. Mawar No. 4 Rt.10 Rw.2 Kel.
Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama
: Islam. 15
Pekerjaan
: Wiraswasta.
Pendidikan
: S-1.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa diajukan ke persidangan di pengadilan Tipikor Semarang dengan dakwaan sebagai berikut : Primer
:
Perbuatan
terdakwa
merupakan
tindak
pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sekunder : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah melalui proses pembuktian, selanjutnya penuntut umum mohon kepada majelis hakim agar : 1. Menyatakan terdakwa HAMID SE Bin SEGEIR bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama“ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 16
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMID SE Bin SEGEIR selama 8 (delapan) tahun
7 (tujuh) bulan
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan RUTAN. 3. Menjatuhkan Pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.341.280.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat)) tahun 4
(empat) bulan
pidana penjara.
17
d. Putusan Hakim. MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa HAMID, SE., Bin SEGEIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaa Primair yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID, SE., Bin SEGEIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (DUA) bulan. 3. Menjatuhkan
pula
pidana
tambahan
kepada
Terdakwa
HAMID, SE., Bin SEGEIR berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 4.341.280.000.- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (SATU) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan 18
dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 6 (ENAM) bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HAMID, SE., Bin SEGEIR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. III.
Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg. a. Identitas Pelaku. Nama lengkap
: H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen
Soemantri ; Tempat lahir
: Yogyakarta ;
Umur/ Tgl.Lahir
: 49 tahun/ 28 Maret 1962 ;
Jenis kelamin
: Laki-laki ;
Kebangsan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Jl. Teropong No. 1, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan ; Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Swasta ;
Pendidikan
: SMA ; 19
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa diajukan ke persidangan di pengadilan Tipikor Semarang dengan dakwaan sebagai berikut : Primair : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Rl No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Rl No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah melalui proses pembuktian, selanjutnya penuntut umum mohon kepada majelis hakim agar : 1. Menyatakan terdakwa H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersaama-sama 20
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Ncmor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan 4. Mengharuskan terdakwa membayar uang pengganti kepada negara cq. Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp. 727.925.143,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 21
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4 (empat) tahun penjara. d. Putusan Hakim. MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dalam Dakwaan Primair ; 3. Menyatakan Terdakwa H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan
tindak
pidana
sebagaimana
yang
didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair ; 4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair ; 5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 22
6. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan. 3. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian unsur Penyertaan. a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terdakwa Suyoto, ST bin Ngusman Kastorejo. Menimbang, bahwa tanggal 28 April 2010 yaitu Terdakwa telah mengadakan pertemuan dengan saksi Agus Sukmaniharto di Hotel
Plaza Semarang yang kemudian terungkap di persidangan
ternyata terkait dengan rencana pembayaran ganti rugi untuk esok hari, karena pada saat itu saksi Ahmad Muzaidi kosong “standing instruction”
menyerahkan blanko
kepada saksi Agus Sukmaniharto,
untuk diisikan data para warga pemilik lahan, dan ternyata blanko tersebut diserahkan saksi Agus Sukmaniharto kepada saksi Any Utaminingsih, dan telah dipergunakan oleh saksi Any Utaminingsih untuk memindah bukukan uang para warga pemilik lahan kepada nama-nama yang disebutkan oleh saksi Hamid dan saksi Agus Sukmaniharto dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik saksi Agus Sukmaniharto. Menimbang,
bahwa
hanya
Terdakwa
yang
memiliki
kemampuan sebagai Ketua TPT untuk meneruskan pelaksanaan ganti rugi lahan pengganti, meskipun tidak sesuai peta lokasi yang dilampirkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.202/Menhut23
VII/2009, akan tetapi Terdakwa bersama-sama Kepala Desa (Indra Wahyudi) , saksi Sukanan (staf TPT), saksi Ahmad Muzaidi dan saksi Zubaidi tetap membuat Berita Acara Musyarawarah dan Kesepakatan Harga yang tidak benar, karena saksi-saksi menerangkan bahwa mereka tidak menandatangani Berita Acara tersebut, dan tanggal 26 Januari
2010
tidak
pernah
dilakukan
Musyawarah
maupun
Kesepakatan Harga. Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun telah mengetahui kondisi peta lokasi yang berbeda antara Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.202/Menhut-VII/2009, dengan Surat Rekomendasi Bupati, Nomor: 460/256/2009, tanggal 8 Mei 2009 dan adanya tanah “enclave” serta telah dibeli bahkan ada yang sedang diagunkan oleh saksi Agus Sukaminaharto dan saksi Hamid, tetapi bersama-sama Kepala Desa (saksi Indra Wahyudi) dan saksi Any Utaminingsih tetap melaksanakan pembayaran lahan pengganti, sehingga dana APBN Tahun 2010 yang digunakan membayar dana talangan PT.TMJ untuk kepentingan lahan pengganti tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.13.268.055.000,-., akan tetapi Kementerian Kehutanan sampai saat ini tidak memperoleh lahan pengganti yang sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.202/Menhut-VII/2009. 24
Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dapat mencegah dan menunda pembayaran ganti rugi lahan, karena terdapat hal-hal yang seyogyanya telah dideteksi oleh Terdakwa, yakni tidak dilakukannya verifikasi dengan baik dan benar (hati-hati dan teliti), memperbaiki musyawarah
sesuai
ketentuan
yang
berlaku,
memeriksa
dan
menanyakan dengan sungguh-sungguh tentang status tanah pada para warga pemilik lahan, memberikan sosialisasi dan pengumuman secara transparan tentang lokasi yang ditentukan sesuai peta lokasi yang telah diuji kelayakan teknisnya, curiga terhadap cara-cara perangkat desa memperlakukan warga yang tidak membawa sertifikat asli mereka kepada Terdakwa (terungkap di persidangan bahwa warga pemilik lahan tidak membawa sertifikat asli dari rumah masing-masing, tetapi diberikan oleh perangkat desa), akan tetapi sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan sedikitpun upaya-upaya Terdakwa melakukan pencegahan tersebut, maka berdasarkan faktafakta tersebut karenanya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyebutkan bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi Agus Sukmaniharto hanya berlangsung 10 menit apakah mungkin ada persekongkolang, Majelis berpendapat bahwa ketika Terdakwa 25
sebagai Ketua TPT “bersengaja” datang menemui saksi Agus Sukmaniharto pada tanggal 28 April 2010, yakni satu hari sebelum pembayaran ganti rugi dilaksanakan, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa ada membicarakan masalah “keamanan” pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan esok harinya yaitu tanggal 29 April 2010, telah menunjukkan adanya “keistimewaan” yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Sukmaniharto dan memperlihatkan adanya “kesengajaan” dengan “kesadaran akan kemungkinan” bagi terjadinya aliran dana kepada pihak lain, dalam hal ini broker tanah antara lain saksi Agus Sukmaniharto dan kawan-kawannya, sehingga dari fakta tersebut telah menimbulkan bukti adanya kesamaan niat dari Terdakwa dengan para broker tanah dimaksud, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya bersama-sama dengan para broker tanah (saksi Agus Sukmaniharto), oleh karena itu pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan. b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terdakwa Hamid, SE., Bin Segeir Menimbang, bahwa pada akhir bulan September 2009 ketika Suyoto, ST memulai pelaksanaan pengadaan tanah, Terdakwa bersama-sama Agus Sukmaniharto dan Indra Wahyudi menghendaki 26
agar 68 bidang tanah yang pernah dikuasainya tersebut dijadikan tanah yang akan dibebaskan Tim Pengadan Tanah. Untuk mewujudkan hal itu terdakwa melalui Indra Wahyudi mengadakan kerjasama dengan Suyoto,ST., untuk mengkondisikan agar 68 bidang tanah tersebut menjadi bagian dari 99 bidang tanah yang akan dibebaskan Tim Pengadaan Tanah, padahal Terdakwa, Agus Sukmaniharto, Indra Wahyudi tahu kalau sebenarnya mereka tidak mempunyai hak, serta kondisi lahan tersebut tidak “clear and clean”, tidak jelas jelas statusnya haknya, serta masih dikuasai dan dikelola oleh pemiliknya. Menimbang, bahwa Suyoto,ST., setelah beklerjasama dengan Terdakwa, Agus Sukmaniharto, dan Indra Wahyudi, langsung menetapkan 99 bidang tanah tersebut yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi tanpa adanya verifikasi dan indentifikasi data tanah, padahal 99 bidang tanah tersebut lokasinya tidak sesuai dengan lokasi tanah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor. S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, serta kondisi lahan tersebut tidak “clear and clean”, tidak jelas jelas statusnya haknya, serta masih dikuasai dan dikelola oleh pemiliknya. Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Suyoto,ST.,
dalam
melaksanakan pengadaan tanah tanpa melalui musyawarah dengan warga pemilik tanah telah menentukan sendiri harga ganti rugi tanah 27
dengan membuat rekayasa Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah yang seolah-olah tanggal 26 Januari 2010 Tim Pengadaan Tanah (TPT) pernah melakukan musyawarah dengan 99 warga pemilik tanah dan diperoleh kesepakatan harga ganti rugi sejumlah Rp.50.000,-/ m2 untuk tanah bersertifikat dan harga ganti rugi tanah Rp.45.000,-/m2 untuk tanah yang tidak bersertifikat dengan perhitungan keseluruhan biaya pengadaan tanah 99 bidang seluas 278.012 m2 sejumlah Rp.13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). Bahkan untuk penandatanganan Berita Acara Musyawarah tersebut banyak tanda tangan yang dipalsukan seolah-olah warga setuju atas ganti rugi tersebut, perbuatan Suyoto,ST tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang, bahwa Suyoto,ST telah menggunakan Berita Acara Muyawarah Kesepakatan Harga Tanah dan Surat Pernyataan Persetujuan Harga Tanah yang isinya tidak benar tersebut, berhasil mendapatkan dana talangan dari PT Trans Marga Jateng sejumlah Rp.13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), dana talangan tersebut kemudian diganti oleh Suyoto,ST dengan dana APBN TA 2010. Dana tersebut
28
semestinya tidak dicairkan oleh Suyoto,ST untuk membiayai pengadaan tanah yang pelaksanaanya tidak sesuai ketentuan, karena : a. Lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi tidak sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009. b. Besarnya ganti rugi yang akan dicairkan tidak ditentukan berdasarkan musyawarah dengan pemilik tanah. c. Dana ganti rugi Rp. 13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) diperoleh berdasarkan Dokumen Berita Acara Musyawarah dan Surat Pernyataan Persetujuan Harga yang isinya tidak benar/fiktif. Menimbang, bahwa sebelum dana ganti rugi tanah tersebut dicairkan, pada bulan Maret 2010 Suyoto, ST., bertemu Any Utaminingsih di tempat Karaoke Inul Jl Thamrin Semarang yang dihadiri juga terdakwa, Agus Soekmaniharto dan Indra Wahyudi. Mengetahui dana ganti rugi akan dicairkan melalui Any Utaminingsih dari Bank Mandiri, kemudian Terdakwa dan Agus Soekmaniharto mengadakan kerjasama dengan Any Utaminingsih untuk mendapatkan dana ganti rugi tanah tersebut. 29
Menimbang, bahwa
setelah mengetahui kalau penyerahan
uang ganti rugi akan dilakukan TPT dengan menerbitkan Buku Tabungan kemudian pada tanggal 26 April 2010 terdakwa bersama sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi datang menemui Any Utaminingsih di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang menyerahkan beberapa blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruction (SI) untuk digunakan menarik dana tersebut. Untuk melengkapi isi daripada Surat Pernyataan Standing Intruction (SI) akan dilakukan sendiri oleh Any Utaminingsih menyesuaikan besarnya ganti rugi yang akan diterima dan dana yang akan dipindahkan. Surat Pernyataan Standing Intruction (SI)
akhirnya
dibuat terlebih dahulu sebelum buku tabungan atas nama pemilik tanah diterbitkan. Menimbang, bahwa sebelum dana ganti rugi sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 29 April 2010, Suyoto,ST., pada tanggal 28 April 2010 malam bertempat di Restoran Hotel Plaza Semarang mengadakan pertemuan dengan Agus Soekmaniharto dan Indra Wahyudi dan Suyoto,ST.,
yang
meminta supaya pelaksanaannya diamankan jangan sampai ada masalah. 30
Menimbang, bahwa setelah ada kepastian pencairan dana ganti rugi,
terdakwa
bersama
Agus
Sukmaniharto
menemui
Any
Utaminingsih di Kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Undip Semarang membicarakan masalah pengalihan dana ganti rugi tersebut. Menimbang, bahwa
pada tanggal 29 April 2010 pagi,
Suyoto,ST datang ke Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang menyerahkan cek sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada Any Utaminingsih dan Suyoto,ST., meminta Any Utaminingsih untuk menerbitkan Buku Tabungan Mandiri untuk 99 warga pemilik tanah dan mengkreditkan dana ganti rugi yang besarnya sesuai daftar nominatif tanpa sepengetahuan warga yang bersangkutan. Pembukaan buku tabungan oleh Suyoto,ST., tersebut tidak sesuai prosedur semestinya dilakukan oleh warga sendiri di Bank dengan mengisi aplikasi pembukaan tabungan. Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak berhak atas dana ganti rugi tersebut, namun terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Any Utaminingsih sepakat untuk mengalihkan dana ganti rugi yang besarnya sudah ditentukan terdakwa dan Agus Soekmaniharto dengan ditransfer langsung kerekening : Koperasi Lintas Karya Bersama pada Bank Mandiri; Angga Saputra pada Bank 31
Mandiri;
Wandiyana
pada
Bank
Mandiri;
sisanya
ditransfer
kerekening Agus Soekmaniharto pada Bank Mandiri. Untuk teknis pemindahbukuan dana ganti rugi akan diatur sendiri oleh Any Utaminingsih, dengan membuat slip pemindahbukuan fiktif. Menimbang, bahwa dari dana ganti rugi tanah sejumlah Rp.13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), tanpa melalui prosedur yang benar telah
dipindahbukukan
Any
Utaminingsih
sejumlah
Rp.9.147.045.143,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan ditransfer kebeberapa rekening yang sudah diatur oleh terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto tersebut. Menimbang, bahwa tanpa adanya peran Suyoto,ST, Any Utaminingsih, Agus Sukmaniharto tidak mungkin Terdakwa bersama Agus Soekmaniharto dengan tanpa hak mendapatkan dana ganti rugi tanah sejumlah Rp.9.147.045.143,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang semestinya dipergunakan untuk: a. Membiayai ganti rugi pengadaan tanah yang lokasinya telah ditentukan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009. 32
b. Membayar ganti rugi tanah kepada pemegang hak atas tanah/pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada
pemerintah
dengan
membuat
surat
pernyataan
pelepasan hak. c. Membayar ganti rugi yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah antara Tim Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah. c. Pertimbangan
Hakim
dalam
Putusan
Terdakwa
H.
Agus
Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya rencana pengadaan tanah tersebut kemudian mengajak saksi Hamid sebagai penyandang dananya, yang selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 mencari tanah-tanah yang diperlukan Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Hamid meminta dan memperoleh data serta dokumen - dokumen kepemilikan tanah dari Indra Wahyudi selaku Kepala Desa Jatirunggo. Bahwa pada bulan Agustus 2008 diberitahukan oleh Indra Wahyudi, kalau tanah yang diajukan ke TPT telah disetujui tetapi hanya seluas 214,642 meter persegi milik 68 (enam puluh delapan) warga dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2008 Hamid memberikan tanda jadi melalui Indra Wahyudi kepada 68 (enam puluh delapan) warga pemilik tanah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,33
(satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa pada tanggal 11, 12 September 2008 telah terjadi hubungan jual beli tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang antara Hamid selaku pembeli dengan 68 (enam puluh delapan) warga selaku penjual dengan harga tanah yang disepakati bersama sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu)/ meter persegi, yang ditindaklanjuti dengan membuat Akta Notariil berupa : a. Akta Perjanjian jual beli tanah dengan pembayaran uang muka
sebesar 5%, dan untuk pelunasannya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tanggal 11, 12 September 2009. b. Surat Kuasa, yang isinya masing-masing pemilik tanah memberikan Kuasa jual kepada Hamid. Bahwa semua warga pemilik tanah yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang tersebut seluruhnya telah dilunasi oleh Hamid dan sebagian oleh Terdakwa yang mendapatkan Surat Kuasa dari Hamid, yang dilaksanakan secara bertahap dan terakhir pada tanggal 28 April 2010, dengan dana yang berasal dari Hamid, pinjaman dari Koperasi Lintas karya Bersama, Angga Saputra, dan yang lain-lain yang berjumlah sekitar Rp.4.077.840.000,- (empat milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan pembayaran 34
pelunasan dengan harga Rp.20.000,- per meter persegi tersebut telah diberikan bukti surat pelunasan pembayaran, meskipun ada saksi-saksi yang menyatakan masih adanya bunga denda yang belum dibayar serta ada sebagian pelunasan yang melebihi jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan sehingga beranggapan bahwa perjanjian jual beli tanah telah batal demi hukum. Bahwa 68 (enam puluh delapan) warga pemilik tanah tersebut juga telah menyerahkan dokumen –dokumen dan surat-surat kepemilikan tanah berupa Asli Sertifikat dan Asli Letter C kepada Aparat Desa antara lain saksi Ahmad Muazidi dan saksi Indra Wahyudi sebagai orang yang mengurus administrasinya sebagai bukti adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang selanjutnya surat-surat tersebut dijadikan jaminan pinjaman oleh Hamid kepada Koperasi Lintas Karya Bersama tersebut. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 di kantor Balai Desa Jatirunggo, Tim Pengadaan Tanah (TPT) telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada 99 (sembilan puluh sembilan) warga pemilik tanah dan dari 99 (sembilan puluh sembilan) pemilik tanah asal tersebut ada 68 (enam puluh delapan) warga pemilik tanah yang tanahanya sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Hamid dan terdakwa, 35
namun ada 1 (satu) orang warga yang tidak hadir sehingga pembayaran hanya kepada 98 (sembilan puluh delapan) warga, dengan cara warga membuka rekening buku tabungan Bank Mandiri dan setiap warga diminta manandatangani buku tabungan dan surat-surat dengan harga tanah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ meter persegi, namun sebagian besar warga sewaktu akan mencairkan uangnya ternyata di buku tabungan dananya sudah tidak ada dan hanya ada 3 (tiga) warga yang dananya penuh dapat dicairkan. Bahwa dana yang dibayarkan oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) tersebut bersumber dari dana talangan PT. Trans Marga Jawa Tengah sebesar Rp.13.268.055.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan cek yang diambil oleh Suyoto, ST dari saksi Wiji Suroso selaku bendahara PT. Trans Marga Jawa Tengah, yang selanjutnya atas persetujuan dan permintaan dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Suyoto, ST sebelum dilakukan pembayaran, Any Utaminingsih selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri UNDIP Semarang telah memindahbukukan rekening dari 95 (sembilan puluh lima) orang warga sesuai Standing Intruction (SI), Akta Notariil, Surat Kuasa ke rekeing beberapa pihak antara lain Koperasi Lintas Karya Bersama, Hamid, Angga Saputra, Terdakwa dan yang lainnya. 36
Bahwa seluruh 68 (enam puluh delapan) warga yang tanahnya telah dibeli Hamid dan Terdakwa tidak ada satupun yang memberitahukan kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT) selaku pihak yang melakukan pembayaran di Balai Desa tanggal 29 dan 30 April 2010, bahwa tanah mereka telah di jual dan dibayar lunas oleh Hamid dan Terdakwa sebelumnya, dan bahwa ada salah satu warga juga yaitu Saksi Sujito yang menerangkan di persidangan telah menjual 2 (dua) kali menjual tanah dan menerima pembayaran lunas, 1 (satu) pihak dari Saksi Hamid seharga Rp.20.000,- per meter perseginya dan dari pihak Tim Pengadaan Tanah (TPT) seharga Rp.50.000,- per meter perseginya. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata yang mendapatkan Kuasa dari pembeli tanah warga (saksi Hamid) yang dibuat di hadapan Notaris (akta Notarial) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu, di mana ke 68 (enam puluh delapan) warga yang menjual telah menyerahkan Asli Sertifikat dan Asli Letter C sebagai bukti adanya sepakat mereka (warga) yang mengikatkan dirinya sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, dan sudah selayaknya apabila Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usahanya berupa sejumlah
37
uang, dan sepakat tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kekhilafan, dengan paksaan ataupun penipuan. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota/ Ad Hoc Sinintha Yuliansih Sibarani, SH, MH. yang berbeda pendapatnya dalam Musyawarah Majelis Hakim telah memberikan pendapat mengenai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidair penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Hamid, Indra W, Suyoto dan Any Utaminingsih, membuktikan adanya ”kesengajaan” dengan ”kesadaran akan kemungkinan” terjadinya ”Overbooking” pada pihak-pihak yang tidak berhak, dan terbukti untuk hal tersebut Terdakwa telah memperoleh dana APBN TA 2010, dengan cara melawan hukum, dan kemudian tanpa hak pula mentransfer keberbagai pihak guna kepentingan Hamid, maka jelas keterkaitan dari para saksi dan Terdakwa adalah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa H. Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dengan Hamid, Indra Wahyudi, Any Utaminingsih, dan Suyoto, melakukan 38
tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seyogyanya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya secara sadar dengan menggunakan modus operandi yang cukup rapih, sehingga dapat membuat tersamar perbuatan pidana yang dilakukan menjadi perbuatan perdata yang seolah-olah perilaku bisnis sah. Perilaku bisnis (jika dikatakan bisnis) dengan cara-cara ”tidak patut”, ”tidak manusiawi” (pembohongan dengan mengaku sebagai ”orang dari pusat”, pembodohan dengan menyuruh warga tanda tangan tanpa dijelaskan maksudnya), adalah juga merusak etika bisnis itu sendiri (mencari ”kaya” dengan menghalalkan segala cara), hal-hal seperti itu hendaknya dapat diberantas sampai keakar-akarnya dan penegakan hukum untuk hal ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sikap mental yang dilandasi niat kuat dalam memberantas korupsi.
39
Demikianlah Pendapat Hukum/ Disenting Opinion, ini dibuat, dan perlu disampaikan bahwa Pendapat Hukum yang merupakan Disenting Opinion juga mempertimbangkan, hal-hal berikut : 1. Menjunjung tinggi asas “Praduga tak bersalah”; 2. Memperhatikan kondisi Negara R.I. yang sangat menderita/ terpuruk karena kejahatan “Korupsi”, sehingga dalam UU Tipikor telah dinyatakan bahwa “Korupsi” adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga wajib disadari oleh para penegak hukum termasuk hakim, dalam pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. 3. Mencermati kejahatan “Korupsi” yang dikategorikan sebagai kejahatan “Kerah Putih” (white color crime) yang sangat canggih dalam melakukan kejahatannya, sehingga dituntut ketelitian dan sikap mental para penegak hukum termasuk hakim dalam melakukan tugasnya agar tetap berorientasi pada ideologi Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. 4. Kesimpulan atas perkara ini didasarkan pada seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP tentang
SISTEM
PEMBUKTIAN
DALAM
PERKARA
PIDANA: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 40
(dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal yang di dakwakan kepada ketiga terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. Dari proses pembuktian di sidang pengadilan, maka dapat diketahui
keterpenuhan
unsur-unsur
Pasal
yang
didakwakan
sebagaimana dapat dibaca pada tabel berikut : Tabel 1 Keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi NO
Nama Terdakwa
Unsur Pasal 2 ayat (1) 1
2
3
4
1 Agus Soekmaniharto
√
_
√
√
2 Hamid
√
√
√
√
3 Suyoto
√
√
√
√
Keterangan : 41
1. Setiap Orang 2. Secara melawan hukum 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dari ketiga terdakwa, 2 (dua) orang terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan untuk terdakwa Agus Soekmaniharto unsur secara melawan hukum dalam pasal tersebut tidak terbukti, dengan pertimbangan karena terdakwa Agus Soekmaniharto dalam melakukan pembayaran tanah kepada para pemilik tanah mendapatkan kuasa dari terdakwa Hamid.
Tabel 2 Keterpenuhan unsur turut melakukan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP NO
NAMA TERDAKWA
ADA KERJASAMA SECARA SADAR
ADA PELAKSANAAN BERSAMA SECARA FISIK 42
Agus √
√
2 Hamid
√
√
3 Suyoto
√
√
1 Soekmaniharto
Dari tabel 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa ketiga terdakwa memenuhi unsur turut melakukan, tetapi dalam putusan unsur kerjasama secara sadar yang dilakukan oleh terdakwa Agus Soekmaniharto dengan Hamid dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai kerjasama dalam bisnis.
B. Analisa Dari tabel 1 dan tabel 2 di atas dapat dianalisa sebagai berikut : 1. Bahwa benar apabila dilihat keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk terdakwa Agus Soekmaniharto tidak memenuhi unsur melawan hukum, tetapi dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam penyertaan, tidak serta merta terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena dalam penyertaan para pelaku peserta tidak harus selalu memenuhi unsur delik 43
yang bersangkutan, malainkan apabila perbuatan masing-masing peserta dihubungkan satu dengan yang lain, maka unsur delik yang bersangkutan akan terpenuhi. 2. Karena unsur delik yang didakwakan untuk terdakwa Agus Soekmaniharto tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dijelaskan keterkaitannya dengan unsur turut melakukan, yaitu sebagai berikut : a. Bahwa ketiga terdakwa ada kerjasama secara sadar untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini nampak dari : 1) Agus Soekmaniharto yang mengetahui adanya kebutuhan lahan untuk pengganti lahan yang kena proyek jalan tol Semarang – Solo, menawari Hamid untuk bersama-sama mencari
lahan pengganti
hutan yang terkena proyek tol. 2) Agus Soekmaniharto dan Hamid bekerjasama melakukan pembelian 68 bidang tanah (seluas 21,4 ha) dari penduduk Jatirunggo. 3) Agus Soekmaniharto dan Hamid menghubungi Indra Wahyudi dan Suyoto dengan maksud agar Suyoto memasukkan 68 bidang tanah (seluas 21,4 ha) yang telah dikuasai oleh Agus Soekmaniharto dan Hamid ke dalam 99 bidang tanah seluas 27,8 ha yang akan menjadi calon lahan pengganti hutan yang terkena proyek tol. Padahal 68 bidang tanah tersebut menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan lokasi calon lahan pengganti yang 44
ditetapkan dalam surat Menteri Kehutanan Nomor : S.202/MenhutVII/2009 tanggal 19 Maret 2009. b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Terdakwa Agus Soekmaniharto dan Hamid menghubungi terdakwa Suyoto untuk bekerjasama memasukkan 68 bidang tanah (seluas 21,4 ha) yang telah dikuasai oleh terdakwa Agus Soekmaniharto dan Hamid yang menurut Kantor Pertanahan kabupaten Semarang tidak sesuai dengan lokasi calon lahan pengganti yang ditetapkan dalam surat Menteri Kehutanan Nomor : S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, ke dalam 99 bidang tanah seluas 27,8 ha yang akan menjadi calon lahan pengganti hutan yang terkena proyek tol, dan oleh terdakwa Suyoto disetujui. 2) Terdakwa Suyoto, mengadakan pertemuan dengan Ny. Any Utaminingsih Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Tembalang, yang dihadiri juga oleh terdakwa Agus Soekmaniharto, Hamid dan Indra Wahyudi, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Suyoto memberitahukan bahwa dana ganti rugi 99 bidang tanah, termasuk didalamnya 68 bidang tanah yang dikuasasi oleh terdakwa Agus Soekmaniharto dan Hamid akan dicairkan melalui Bank Mandiri KCP Tembalang. 45
3) Terdakwa Hamid dan Agus Soekmaniharto menyerahkan rekening warga kepada Ny. Any Utaminingsih
untuk mendapatkan dana
ganti rugi tanah atas 68 bidang tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa Hamid dan Agus Soekmaniharto, disertai blanko kosong Standing Instruction (SI) yang selanjutnya diisi seolah-olah pemilik 68 bidang tanah tersebut telah mengalihkan dana ganti rugi kepada terdakwa Hamid dan Agus Soekmaniharto. 4) Sebelum dana ganti rugi khususnya atas 68 bidang tanah dicairkan, pada tanggal 28 April 2010, terdakwa Suyoto, Agus Soekmaniharto dan Indra Wahyudi mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah keamanan pembayaran ganti rugi 68 bidang tanah yang akan dilakukan pada tanggal 29 April 2010 melalui Bank Mandiri KCP Tembalang yang dipimpim oleh Ny. Any Utaminingsih. 5) Setelah terdakwa Hamid dan Agus Soekmaniharto menguasai dana ganti rugi atas 68 bidang tanah yang seharusnya tidak termasuk lokasi calon lahan pengganti yang ditetapkan dalam surat Menteri Kehutanan Nomor : S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, selanjutnya mereka berdua menemui Ny. Any Utaminingsih untuk mengatur pengalihan dana ganti rugi tersebut kepada pihak lain
46
Dengan memperhatikan keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan keterpenuhan unsur turut melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dapat dijelaskan bahwa benar terdakwa Agus Soekmaniharto tidak memenuhi unsur melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi ketika dikaitkan dengan keterpenuhan unsur turut melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa Agus Soekmaniharto dapat dikatakan telah terbukti turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keterpenuhan unsur turut melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dalam turut melakukan, semua terdakwa tidak harus memenuhi semua unsur delik, sepanjang para terdakwa dapat dibuktikan ada kerjasama untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan untuk mewujudkan perbuatan itu dilakukan bersama secara fisik. 47
Oleh karena itu didalam turut melakukan para terdakwa kemungkinan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Semua terdakwa memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan, 2. Sebagian terdakwa memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan, sedangkan yang lain hanya memenuhi sebagian unsur Pasal yang didakwakan, 3. Semua terdakwa tidak memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan. Sepanjang para terdakwa masuk dalam 3 (tiga) kategori tersebut, dan memenuhi syarat kerjasama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, maka mereka termasuk melakukan penyertaan dalam bentuk turut melakukan. Memperhatikan tabel 1, ternyata untuk terdakwa Suyoto dan Hamid, memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi untuk terdakwa Agus Soekmaniharto tidak memenuhi unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak 48
Pidana Korupsi. Namun demikian jika diperhatikan dari tabel 2, ternyata mereka bertiga memenuhi unsur turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini jika dikaitkan dengan pengkategorian turut melakukan, mereka bertiga masuk kategori yang kedua, yaitu sebagian memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan, sedangkan sebagian lagi tidak memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan dalam hal ini terdakwa Agus Soekmaniharto. Dalam keputusan perkara korupsi untuk terdakwa Agus Soekmaniharto, unsur kerjasama yang disadari dalam turut melakukan, oleh Majelis hakim dikonstruksikan sebagai kerjasama di dalam bisnis, bukan kerjasama untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dianggap tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tetapi Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan, namun merupakan perbuatan perdata, sehingga untuk Agus Soekmaniharto diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Dalam putusan atas perkara tersebut ternyata ada yang menarik, karena salah satu anggota Majelis Hakim telah memberikan Disenting Opinion, yang pada intinya
bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Agus 49
Soekmaniharto
tersebut
adalah
sebuah
cara
atau
modus
untuk
menyamarkan perbuatan pidana menjadi perbuatan perdata. Penulis sependapat dengan disenting opinion ini, karena sebenarnya antara para terdakwa Suyoto, Hamid dan Agus Soekmaniharto sebenarnya terjadi kerjasama secara sadar untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (ini dapat dilihat adanya permintaan terdakwa Hamid dan Agus Soekmaniharto untuk memasukkan 68 bidang tanah yang tidak sesuai dengan lokasi calon lahan pengganti yang ditetapkan dalam surat Menteri Kehutanan Nomor : S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, ke dalam 99 bidang tanah untuk calon pengganti lahan hutan yang digunakan untuk proyek jalan tol Semarang – Solo kepada terdakwa Suyoto dan oleh terdakwa Suyoto disetujui). Walaupun peran mereka satu dengan yang lain tidak sama, namun bila diperhatikan mereka secara bersama-sama melakukan peran masing-masing, itu menunjukkan adanya pelaksanaan bersama secra fisik. Oleh karena itu walaupun semua unsur delik yang didakwakan tidak dapat dibuktikan terpenuhi pada terdakwa Agus Soekmaniharto, tetapi ternyata unsur turut melakukan delik tersebut terpenuhi pada diri terdakwa Agus Soekmaniharto. Dalam perkara korupsi ini, dengan bebasrnya terdakwa Agus Soekmaniharto, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding, dan berdasarkan berita dari surat kabar Suara Merdeka, Kasmis, 17 Oktober 2013, 50
diketahui bahwa putusan kasasi dari Mahkamah Agung, menyatakan terdakwa Agus Soekmaniharto dinyatakan terbukti secara bersama-sama dengan terdakwa Suyoto dan Hamid, turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.
51
