BAB III HAK MILIK MEREK DAGANG MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG A. Ketentuan Hak Milik Merek Dagang Dalam Undang-undang I. Pengertian Dalam Undang-undang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, dan atau kombinasi, unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hakikat daripada merek adalah memiliki daya pembeda dengan demikian tidak boleh sama dengan yang lain atau persamaan atau serupa karena daya pembeda menjadi kurang terang akan kabur. 1 Menurut Moleng Roff dengan diperibadikannya sebuah barang tertentu; di mana perlu juga memperibadikan asal barang atau menjamin kwalitet barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dapat diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Jikalau merek itu mengenai barang-barang atau benda benda, perniagaan dan desainernya juga untuk membedakan usaha-usaha perniagaan tertentu.
1
Leden Marpaung, S.H, Tindak Pidanan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta. 1995
33
34
Jadi merek adalah senilai tujuannya dengan nama perniagaan.2 Sayang negara kita hingga sekarang belum mempunyai undang-undang khusus tentang nama perniagaan masuk dalam pengertian undang-undang merek dagang terbaru No. 15 th. 2001. Hal ini yang perlu diperhatikan, dimana perkembangan dan kemajuan suatu negara didukung sepenuhnya dengan adanya struktur yang baik dan mengena; bukan hanya setumpuk peraturan yang dibuat namun tidak dilaksanakan baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat. Karena bila dinilai secara logis sebuah peraturan yang ditetapkan dalam undangundang namun, tidak adanya kesadaran kedua belah pihak antara masayarakat dan pemerintah hasilnya hanya sebuah kesia-siaan. 2. Pengertian Menurut Kosa Kata Sebelum hal ini dibahas lebih lanjut ada baiknya kalau diketahui terlebih dahulu arti kata di bawah ini. Nama merek
: bagian dari suatu merek yang dapat dihafalkan dan diucapkan misalnya Avon, Chevrolet dan sebagainya.
Tanda Merek : bagian dari suatu merek yang dapat dikenali tapi tidak dapat dilapalkan suatu simbol, desain atau macamnya. Misalnya singa untuk perusahaan film. 2
Prof.R., Soekardono, S.H, Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta. 1999. hlm, 143
35
Merek dagang : merek atau bagian dari suatu merek yang mendapat perlindungan hukum karena mampu untuk memperoleh hak secara eksklusif. Sebuah merek dagang melindungi eksklusif penjual untuk menggunakan nama merek atau tanda merek. 3 Dengan
Brand
atau
cap
atau
merek
tersebut
perusahaan
mengharapkan agar konsumen mempunyai kesan positif pada barang atau jasa yang dihasilkan dan dari definisi-defnisi yang dikemukakan di atas sebenarnya maksud dan tujuan sekedar identitas sebuah perusahaan. Di samping nama sebagai identifikasi perusahaan juga sejak dari dahulu dikenal tanda sebagai ciri atau sebutan dari benda perusahaan atau perdagangan dalam dunia perdagangan yang sejarah pertumbuhannya dapat diterangkan sebagai berikut. Pertama-tama dikenal apa yang disebut jenis merek ialah merek atau cap terikat pada suatu keluarga atau orang tertentu, cap yang semula dipergunakan sebagai ciri perorangan ini kemudian menjadi ciri perusahaan4 untuk membedakan hasil produksi dengan pihak lain.
3
Marius P Angipura, S.E, Dasar-Dasar Pemasaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 146 4 Achmad Ikhsan, S.H, Hukum Dagang, PT. Pradnya Paramitta, Jakarta, 1976. hlm 71
36
Merek itu ada dua macam yaitu merek perusahaan atau merek pabrik yaitu merek yang diletakan pada barang oleh pembuatnya (pabrik) sedangkan merek perniagaan adalah merek yang diletakan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu. 5 hal itu agar tidak ada kerancuan antara hasil barang dan perniagaan. Lebih jelasnya lagi akan diterangkan sebagaimana yang telah ditetapkan Konversi Paris tentang undang-undang merek menetapkan dan menjelaskan macam-macam merek yaitu. a. Merek Dagang (trade Marks) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
b. Merek Jasa (service marks) atau merek perniagaan Merek
jasa
adalah
merek
yang
digunakan
pada
jasa
yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
5
H.M.N, Purwo Sutjipto, S.H, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Jakarta, PT. Jambalan , Jakrta, 1979, hlm. 89
37
lainnya.6 Walaupun memiliki tanda perbedaan mesti mempunyai kekuatan perbedaan yang cukup. Monopoli untuk memakai suatu merek perniagaan atau merek pabrik diberikan pada pemakai pertama, akan tetapi hanya untuk jenis barang maksudnya, merek itu ialah untuk menunjukan bahwa barangbarang itu berasal baik dari suatu pabrik tertentu atau dari seseorang pedagang tertentu. Bagi pemilik pabrik atau pedagang merek itu mempunyai harga, karena terkenal pada umum, oleh karena memakai merek itu, lagipula karena suatu campagne relilane yang mahal, jadi akan sangat tidak adil kiranya, jika setiap orang diperbolehkan saja memperoleh keuntungan untuk mempergunakan suatu merek dengan tidak ijin atau dengan tidak memberi ganti kerugian pada pemakai pertama.7 Oleh karena itu betapa pentingnya arti sebuah merek bagi perusahaan tertentu. Merek adalah bentuk suatu karya intelektual, merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam suatu kelas. Merek tersebut melambangkan 6
Ridwan Karandy, S.H, M.H. dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. 89 7 Mr.M.H. TirtoAmodjaja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, PT. Djambatan, Jakarta, 1983. hlm. 263
38
kualitas produk yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan jasa tertentu. Merek menyatakan jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 8 Di dalam undang-undang merek, dalam pasal tertentu selain membahas merek barang dan merek jasa juga diatur tentang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.9 agar tidak ada kerancuan walaupun sama tetap ada di ciri-ciri yang khusus yang membedakan. Melindungi merek itu tidak hanya untuk kepentingan pabrik atau pedagang, akan tetapi juga bagi masyarakat; orang banyak bila membeli barang yang bermerek tertentu bolehlah mengharapkan bahwa hanya barang yang dikeluarkan seperti itu adalah barang yang yang kualitasnya seperti merek yang dipakai itu. 10 Dengan demikian khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. 8
Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Hasta Kekayaan, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 81 9 Ridwan Kharandy, S.H, M.H, Op.Cit., hlm. 263 10 Mr. M.H, Tirta Amidjaja, Op.Cit, hlm. 81
39
Merek untuk mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan demikian daya pembedanya akan menjadi trerlampau lemah. Suatu kalimat yang terlalu panjang, tidak dapat dipakai sebagai merek. Dalam hubungan ini ukuran yang harus dipakai untuk menganggap suatu tanda sebagai suatu merek adalah bagaimana pendapat dari khalayak ramai mengenai hal ini. Dapat dikatakan bahwa tanda bersangkutan harus diterima dalam pandangan khalayak ramai sebagai suatu merek dan bukan hanya sebagai suatu cara menghias yang sederhana.11 Dalam praktek yurisprudensi dapat disaksikan bahwa terdapat kecenderungan untuk tetap memperlindungi orang yang sudah semula memakai merek bersangkutan sebagai nama fantasi untuk produksinya tetapi ternyata kemudian telah populer dan diterima oleh masyarakat hingga menjelma menjadi nama jenis barang. Kemudian telah menjadi demikian umum, hingga sudah menjadi kepunyaan umum, ini tidak dapat dipandang sebagai merek, tetapi pada umumnya dapat dikatakan bahwa sedapat mungkin hendak diberikan perlindungan kepada merek yang asalnya adalah nama fantasi. Apabila suatu merek memang sudah menjadi umum diterima sebagai nama dari jenis barang, dengan tidak 11
Prof. M.R. Dr. Sudargo Gautama Dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya, Bakti Bandung, 1993, hlm 56.
40
memperhatikan darimana asal usul merek ini, maka pada umumnya hal ini disebabkan karena dari pihak pemilik merek ini kekurangan sikap aktif untuk melawan adanya bahaya-bahaya ini. 12 Perlindungan atas merek dagang atas suatu karakter tertentu tersebut harus menunjukan ciri atau feature yang esensial dari sebuah karakter fiksi. Dinegara-negara dimana hak-hak akan muncul setelah pendaftaran, bila ada merek terkenal dalam keadaan personal atau nama dagangnya dan orang lain bermaksud untuk mencari keuntungan dari sebuah reputasi dari merek terdaftar artinya parasit atau benalu. Beberapa negara harus membuktikan sayarat penggunaan dari produkproduk bermereknya dalam hal mendapatkan pelindungan hukum. Ketentuan ini sangat relevan bagi pemegang hak dalam keterkaitannya dalam program merchandisenya.
13
Walaupun perlindungan terhadap
merek dalam ruang lingkup hak cipta menjadi berkurang setidaknya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sendiri. Jadi melihat peranan yurisprudensi, sudah ada perlindungan terhadap pemilik merek yang merasa mereknya dibajak yang masih diperlukan, mungkin perubahan kebijakan dengan demikian tampaknya perubahan undang-undang bukan yang perlu pertama-tama diharapkan 12 13
Ibid., 62 Sujud Margono Dan Amir Angkasa, Op.Cit, hlm. 115
41
perubahan kiranya lebih diusahakan dalam kebijakan pihak pelaksana hukum. Atau administrasi yang berkenaan dengan pendaftaran merek itu sendiri. Mengenai hal ini perlu kiranya diberikan bimbingan yang lebih jelas oleh pihak pengadilan karena ada kalanya merek terkenal yang ada di Indonesia sebenarnya hak pemilik merek luar negeri yang terkenal. 14
B. Dasar Hukum Dalam Undang-undang Merek Pengelolaan merek dalam hukum di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan pada tanggal 11 oktober 1961. Undangundang merek tahun 1961 ini diperbaiki dengan Undang-undang No. 19 tahun 1992 yang berlaku efektif tanggal 1 April 1998. selanjutnya diubah lagi dengan Undang-undang No. 11 tahun 1997 pada tanggal 17 Mei 1997. Berdasarkan pertimbangan bahwa merek merek mempunyai peran penting dalam era globalisai dan juga untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta diratifikasinya perjanjian internasional tentang perdagangan maka dibuatlah suatu undang-undang merek baru yang dapat 14
Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama, S.H, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT. Gresco , Bandung, 1990, hlm. 22
42
memenuhi kebutuhan usaha sekarang yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2001 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001.15 Peraturan perundangundangan di atas sampai dewasa ini menjadikan sumber hukum utama di Indonesia. Sebenarnya peraturan mengenai merek bukanlah hal yang baru selama ini telah ada Undang-undang No. 21 tahun 1961 telah tumbuh pada masa perang dunia kedua. Semakin majunya norma dan tatanan niaga menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi hingga akhirnya dikeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992 sebagai penyempurna. Seiring dengan perkembangan dunia usaha untuk mengimbanginya maka dikeluarkan undangundang penyempurna No.14 tahun 1997 namun kenyataannya dari beberapa periode penyempurnaan undang-undang merek tersebut. Tidak sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat saat ini. Hingga akhirnya dikeluarkan Undangundang merek baru No.15 tahun 2001. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana 15
Sujud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, PT. Gramedia Jakarta. 2002. hlm 11
43
telah dirubah dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997 dan disempurnakan oleh Undang-undang merek baru No. 15 tahun 2001 yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi yang di inginkan oleh sebuah negara yang sedang mengalami krisis. Tertutama dalam bidang ekonomi yang memiliki peranan yang sangat mendasar bagi sebuah negara. 16 Dalam hubungan ini, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tapi justru karena peranannya yang peting dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu secara bertahap telah diatur ketentuan di bidang merek yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi terutama dibidang barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.17 karena kelancaran perdagangan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini pengertian perdagangan mencakup pula pengertian produksi. Dalam hal ini pemerintah memberikan pengertian yang lebih guna terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, oleh karena itu dibuiatlah peraturan undang-undang merek, namun kenyataannya penerapan undang16
20
17
Efhar, Undang-Undang no 15/2001 Tentang Merek, Dahara Prize Semarang, 2004. hlm Drs C.S.T. Kansil, S.H., Hak Milik Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta 1997. hlm. 147
44
undang tersebut kurang mengena, ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan demikian ini berarti tidak berbeda jauh dengan undang-undang terdahulu, maka Undang-undang merek baru No. 15 tahun 2001 setidaknya menunjukan perluasan ruang lingkup undang-undang ini diperlukan dalam rangka memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk lebih meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab. 18 C. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek Dagang Dengan adanya ketentuan ini dapat dihindarkan adanya usaha-usaha pembajakan dari merek-merek terkenal dari luar negeri seperti kenyataan sekarang ini, seringkali terjadi adanya peniruan dari merek-merek terkenal di luar negeri tapi kemudian dibuat di dalam negeri. Dengan demikian maka sesungguhnya dirugikan sekali masyarakat maupun pengusaha. 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 juga ternyata membawa hal lebih lanjut kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek di mana yang dimaksud dengan pelanggaran merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar yang mempunyai
18 19
Ibid. 150 Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata,,S.H, Op.Cit, hlm. 149
45
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis gugatan yang diajukan dapat berupa : 1. gugatan ganti rugi 2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa, ada perbedaan dari tiga undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual yang dibahas terdahulu, Undang- undang No. 15 Tahun 2001 secara tegas mengakui jenis kompensasi dalam bentuk Indirect And non Monetary Compensation. 20 Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang merek perlindungan tersebut berlangsung untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dan berlalu sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan, untuk menghindari kemungkinan terjadi pelangggaran atas hak merek terdaftar. Bentuk pelanggaran yang menimbulkan kesan yang sama mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun. Persamaan
bunyi
ucapan
yang
terdapat
dalam
merek-merek
yang
bersangkutan. Dengan demikian, barang dan atau jasa yang diperdagangkan itu seolah-olah berasal dari pemilik merek terdaftar dan ada pelanggaran lain 20
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 53
46
seperti membantu pelaku pelanggaran merek dengan cara memperdagangkan barang atau jasa hasil kejahatan pelanggaran merek. 21 Pelanggaran terjadi oleh seseorang yang menggunakan, tanpa persetujuan dari pendaftar, setiap pengandaan, peniruan, pengkopan atau pengembangan tiruan dari merek-merek yang didaftarkan dari barang perniagaan atau jasa yang dijual dapat maka, menimbulkan kekaburan atau penipuan bagi para pembeli atau yang lainnya. 22 Berdasarkan ketentuan undang-undang merek, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak merek, terhadap persaingan curang atau pengelabuan barang dengan merek terkenal dimana dalam gugatan perkara merek perusahaan berhak mencantumkan ganti rugi akibat beredarnya “merek palsu” dengan menguraikan besarnya kerugian atau kemerosotan jumlah penjualan produk sebuah perusahaan. 23 Produk pemalsuan atas merek merupakan suatu ancaman bagi perusahaan di mana merek adalah salah satu dari sekian sasaran pemalsuan,
21
Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm. 217 22 Taryono Soenandar, S.H, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88 23 Insan Budi Maulana, SH. LL.M, Tanya Jawab Paten, Merek Dan Hak Cipta, PT. Citra Aditya, Bekti, Bandung, 1996, hlm. 90
47
maka akan mengurangi reputasi perusahaan karena kualitas barang menggunakan merek palsu tidak sebaik yang asli. 24 Pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran, hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen dan pengusaha. Yang termasuk dalam kategori merek terkenal sebagai berikut : a. merek itu merek dagang b. telah dikenal secara umum c. dipakai pada barang perdagangan d. oleh seseorang atau badan hukum e. diwilayah Indonesia dan diluar negeri 25 Dengan banyaknya pelanggaran terhadap merek, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah. Karena masyarakat pelanggar menganggap hukum yang dijatuhkan sangat ringan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh pengaruh hukum. Dan masyarakat sendiri tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan 24
hlm. 331
25
Husen Umar, Study Kekayaan Bisnis, Edisi 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H, Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 228
48
terjangkau.
26
hal inilah dimana masyarakat tidak menyadari bahwa secara
tidak langsung akan merugikan masyarakat sendiri, karena sebenarnya bila masyarakat punya kesadaran hukum. Ia akan berfikir dua kali untuk membeli barang dengan merek palsu. Penjelasan secara rinci perusahaan memproduksi barang dengan merek yang sudah disyahkan, setelah itu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dari pajak tersebut maka pemerintah merealisasikan untuk pembangunan dan kemajuan sebuah negara yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Demikianlah mengapa pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi pelanggaran terutama terhadap merek sebuah perusahaan dan apabila dalam prakteknya tidak ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, masalah inilah yang perlu disikapi dan diperhatikan khusus dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dalam mempertimbangkan antara merek yang satu dengan yang lain, kita harus mendasarkan pada kesalahan yang ditimbulkan oleh merek-merek seseorang yang bersangkutan. Pendirian ini sangat penting bagi Indonesia.27 dalam penegakan sebuah hukum. Di dalam hukum demi keadilan pihak perusahaan pemilik sah merek terdaftar bisa mengajukan gugatan atas pelanggaran merek yang dilakukan 26 27
hlm. 54
Ibid., hlm., 229 R. Susanto, Hukum Dagang dan koperasi Indonesia, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1982.
49
oleh pihak lain ke Pengadilan. Atau tergugat karena secara tanpa hak telah meniru merek penggugat asli yang dalam keseluruhannya dan pada pokoknya merupakan tiruan dari merek penggugat, dan apabila dipakai bersama akan sangat membingungkan dan pasti akan menimbulkan kekacauan dikalangan khalayak ramai. 28 Dalam hal ini tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak. Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan bukti yang kuat yang diajukan penggugat maka tergugat dijatuhkan hukuman pidana oleh pengadilan29 sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Berbagai hal yang berhubungan dengan merek dijelaskan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya
salah satunya adalah jenis pelanggaran yang memerlukan
perlakuan tindakan pidana bagi pelanggar, ini bukti bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus dala memberikan perhatian khusus bagi pengusaha, karena merekalah omset terbesar bagi negara
dari pajak yang mereka
keluarkan dan salah satu pondasi sebuah negara dalam sistem ekonomi yang
28 29
Chidr Al-, S.H, Yurisprudensi Hukum Dagang, Alumi, Bandung, 1982. Dahara Prize, Op.Cit., hlm., 94
50
menghantarkan
nasib
negara
untuk
maju
maupun
mundur
dalam
pembangunan bangsa. Selama beberapa periode dari awal pembentukan undang-undang merek, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman, maka diperoleh data yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran di bidang merek. 30 Apabila telah terjadi kejahatan pelanggaran merek, maka hak pilih yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara pidana maupun secara perdata dengan menuntut pelaku kejahatan pelanggaran merek ke Pengadilan.
30
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Op.Cit., hlm. 235
