BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A.
Gambaran Umum Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh inspektorat dikoordinasikan oleh
Kepala Inspektorat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, Kepala Inspektorat, baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inspektur Provinsi,dan Inspektur Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat adalah kegiatan pemeriksaan (audit), yang meliputi: 1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan. 2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi. 3. Pemeriksaan tugas pembantuan. 4. Pemeriksanaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Selain pemeriksaan tersebut, auditor Inspektorat dapat juga melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat, yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, kepala Inspektorat, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebutdengan Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota. Setiap auditor di inspektorat daerah diharapkan dapat menerapkan kecermatan profesinya dengan memadai. Adanya berbagai 60
http://digilib.mercubuana.ac.id/
61
perubahan keadaan baik lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan inspektorat itu sendiri, para auditor inspektorat juga dituntut untuk lebih memainkan peran pentingnya sebagai konsultan internal pemerintah daerah dan mitra kerja yang efektif dari para kepala daerah dan aparat pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerahnya masing-masing. Begitu pula, dengan melihat berbagai kegiatan pengawasan yang harus dijalankan, para auditor atau pejabat pengawas pemerintah di inspektorat dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasannya.
B.
Visi dan Misi Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
1.
VISI “Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”
2.
MISI a. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata. b. Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan BUMD yang tangguh dan handal. c. Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian. d. Melaksanakan Pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan. e. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas f. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengembangan
pengawasan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
kapasitas
aparatur
62
Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; c. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi/Kab/Kota; dan d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi/Kab/Kota.
C.
Struktur Organisasi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Susunan organisasi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta berdasarkan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 tahun 2009 terdiri dari: 1.
Inspektur;
2.
Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Program dan Anggaran; c. Subbagian Keuangan. d. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
3.
Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus, terdiri dari: a. Seksi Tata Praja b. Seksi Aparatur c. Seksi Khusus
http://digilib.mercubuana.ac.id/
63
4.
Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan BUMD terdiri dari: a. Seksi Industri, Koperasi, Perdagangan, Kelautan dan Pertanian b. Seksi Transportasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Seksi BUMD
5.
Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari: a. Seksi Pendapatan Daerah b. Seksi Belanja Daerah c. Seksi Aset Daerah
6.
Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan, terdiri dari: a. Seksi Lingkungan Hidup b. Seksi Pekerjaan Umum c. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Perumahan
7.
Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Kesehatan Masyarakat b. Seksi Pendidikan dan Olahraga c. Seksi Mental Spiritual dan Sosial
8.
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi
9.
Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi
10.
Kelompok Jabatan Fungsional.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
64
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta
http://digilib.mercubuana.ac.id/
