BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Tentang KPP Pratama Serpong 3.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Se rpong Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong adalah instansi vertical Direktorat Jendral Pajak (DJP) Banten.KPP Pratama Serpong dipimpin oleh seorangKepala Kantor dan dibantu oleh beberapa orang kepala seksi, AccountRespresentative (AR), tenaga fungsional pemeriksa pajak, tenaga fungsional penilaidan beberapa pelaksana structural.KPP Pratama Serpong memiliki 93 (Sembilan puluh tiga) pegawai per 20 April 2013.Pegawai yang ditempatkan pada KPPPratama Serpong sebagian besar merupakan pegawai yang sebelumnya bekerja diKantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Banten.Para pegawaidiharapkan mampu mengemban tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Serpong dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, yang berawal dari sistem administrasi
berubah
menjadi
administrasi
modern
berdasarkan
Surat
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan SistemAdministrasi Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP Dan PembentukanKantor Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2007-2008. Perubahanini dilakukan sejak Agustus 2007, perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasiberbasis fungsi.Hal ini selanjutnya merubah seluruh struktur organisasi termasukdidalamnya peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ke dalamstruktur organisasi KPP Pratama. Disamping itu, dalam menjalankan tugasnya para pegawai telah terikat olehKode
Etik
Pegawai
yang
diterapkan
oleh
Menteri
Keuangan
Nomor222/KMK.03/2003 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 506/KMK.03/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004. Hal tersebut dimaksudkanagar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, optimal sertaefisien sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisnya yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan darisektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintahanyang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government)
3.2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong yang beralamatkan di JalanRaya Serpong Blok 405 Nomor 4, Sektor VIII, Bumi Serpong Damai (BSD).Wilayah kerja KPP Pratama Serpong mencakup 6 (enam) Kecamatan denganKelurahan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3.1 Tabel wilayah kerja KPP Pratama Serpong Kecamatan
Kelurahan
Pamulang
Kedaung, Bambu Apus, Pondok Cabe ilir, Pondok Cabe Udik, Pamulang Timur, Pamulang Barat, Benda Baru, Pondok Benda.
Pondok Aren
Prigi, Prigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, Pondok Pucung, Pondok Aren, Jurangmangu Barat, Jurangmangu Timur, Pondok Karya, Pondok Betung, Pondok Jaya Buaran, Ciater, Serpong, Cilenggang, Rawa Buntu, Lengkong Gudang, Lengkong Wetan, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Gudang Timur
Serpong
Serpong Utara
Jalupang, Pondok Jagung, Pakulonan, Paku Jaya, Paku Alam, Lengkong Karya, Pondok Jagung Timur.
Ciputat Timur
Pisangan, Pondok Ranji, Cempaka Putih, Cirende, Rempoa, Rengas.
Ciputat
Cipayung, Ciputat, Sarua, Sarua Indah, Jombang, Sawah Baru, Sawah.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bahwa wilayah kerja KPPPratama Serpong merupakan salah satu wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta. Kawasan ini diharapkan akan selaluberkembang sebagai sentra usaha, seperti perdagangan, perbankan ataupun jasadidukung
tersedianya
penyewaan
gedung
perkantoran,
pusat-puat
perdagangan, pasarregional dan jasa apartemen serta hunian mewah yang juga membuka industry rumahan. Dengan membaiknya perekonomian akan sangat diharapkan untukmembenahi kembali daerah-daerah yang terbengkalai kemudian kembalimenciptakan lapangan pekerjaan baru bagi yang membutuhkannya serta
http://digilib.mercubuana.ac.id/
merangsangdan
menggerakan sektor
usaha pendukung lainnya sehingga
meningkatnya potensiwilayah yang dapat digali lebih dalam lagi. Sektor usaha yang menonjol adalah perumahan, hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan komplek-komplek perumahan mewah sebagai hunian yangtenang, nyaman, dan cukup sejuk tanpa gangguan polusi udara maupun polusi suara.Usaha- usaha penunjang lainnya yang cukup menonjol adalah ITC Serpong, BSDJunction, WTC BSD, Mall Summarecon, Bintaro Plaza, Pamulang Square sertabanyak lagi. Kemudian banyaknya ruko-ruko yang telah dibangun untukmeningkatkan lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat sekitar. Gedung -gedungperkantoran yang menonjol adalah di sepanjang Jalan Serpong Raya dan Arteri
Bintaro.
Semua
yang
terdapat
didaerah
tersebut
diharapkan
dapatmeningkatkan potensi penerimaan pajak yang masih sangat dapat digali.
1.3 Tugas dan fungsi KPP Pratama Serpong 1.3.1
Tugas KPP Pratama Se rpong
1. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan, Pasal 58 disebutkan bahwa tugaspokok KPP
Pratama
adalah
melaksanakan
penyuluhan,
pelayanan,
dan
pengawasanWajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualanatas Barang Mewah dan Pajak Tak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu KantorPelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional di bidang PajakNegara di dalam daerah dan berwenang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
berdasarkan Kebijaksanaan teknis yangditetapkan Direktorat Jendral Pajak. Kebijaksanaan teknis yang dimaksudkan adalahkegiatan operasional dalam penetapan perpajakan misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pemungutan pajak dan restitusi.
1.3.2. Fungsi KPP Pratama Serpong
Dalam melaksanaan tugas, Kantor Pelayanan Pajakmenyelenggarakan fungsi antara lain : 1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan. 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya. 3. Pengawasan,
pembayaran
masa Pajak
Penghasilan (PPh),
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 4. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatanpiñata usahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 7. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 8. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
1.4. Visi dan Misi KPP Pratama Serpong Kantor
Pelayanan
Pajak
(KPP)
Pratama
Serpong
yang
telah
menggunakanSistem Administrasi Perpajakan Modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak dengansistem organisasi yang berbasis fungsi. Dengan sistem ini fiskus dapat lebih cepatdalam memberikan pelayanan, pembinaan serta pengawasan kepada Wajib Pajak,sehingga akan tercipta hubungan yang baik diantara keduanya. Dengan adanyahubungan yang baik tersebut yang didukung oleh sarana dan prasara na yangmemadai akan diharapkan membantu terciptanya visi dan misi Direktorat JendralPajak, sebagai berikut :
1. Visi Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
2.
Misi a. Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiyaan pemerintah berdaarkan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efesiensi yang tinggi. b. Ekonomi
:
mendukung
kebijakan
pemerintah
dalam
mengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang minimizing distortion. c. Politik : mendukung proses demokrasi bangsa. d. Kelembagaan : senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
1.5. Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong Tata
kerja
KPP
Pratama
Serpong
sesuai
dengan
Keputusan
MenteriKeuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 yang sekarang telahmengalami
penyempurnaan
menjadi
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor29/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Intansi Vertikal DirektoratJendral Pajak, pada Bab II bagian pertama Pasal (52) di jelaskan bahwa KPP adalahinstansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, KPP di pimpin oleh Kepala
KantorPelayanan.
KPP
mempunyai
struktur
organisasi
yang
menggambarkan suatukerangka hubungan antara pejabat dengan bidang kerja yang berbeda sehingga perluakan kejelasan dalam kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing- masingbidang. KPP juga terbagi menjadi 3 jenis yaitu, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madyadan KPP Pratama, sesuai dengan KPP yang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
dipilih disini adalah KPP PratamaSerpong maka KPP ini pasti memiliki bagan atau struktur organisasi yangmenunjukan fungsi serta tanggung jawabnya dari pemimpin sampai dengantingkatan/bagian paling bawah, berikut ini adalah struktur organisasi dari KantorPelayanan Pajak Pratama Serpong
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
Kepala Kantor Pelayanan
Sub Bagian Umum
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Seksi Ekstensifikasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala KPP ini membawahi bagian-bagian lain yang berada di bawah devisinya, yaitu seperti Subbagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Konsultasi IV, Kepala KPP akan bertanggung jawab serta menjalin hubungan dengan para Kepala masing- masing bagian yang disebutkan diatas, sehingga penerapan fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik.
2. Sub Bagian Umum Tugas dari Sub Bagian Umun adalah melakukan urusan sebagai berikut : a. Kepegawaian dan Tata Usaha : pengurusan surat, pengetikan serta pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian, pengiriman laporan. b. Keuangan : merencanakan kebutuhan dana dan mengurusi segala bentuk pendanaan di KPP. c. Rumah tangga : segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga KPP dari ursan perlengkapan kantor serta material penunjang kelancaran fungsi serta tugas. Jadi Kepala Sub Bagian Umum ini akan memimpin bawahannya dalam melakukan segala macam keperluan interen atau eksteren dalam KPP Pratama Serpong.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terdiri dari seorang Kepala Seksipengolahan data dan informasi yang tugasnya adalah mengkoordinasikan urusanpengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalianpotensi perpajakan, sertaekstensifikasi wajib pajak, dan intensifikasi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku. Jadi Kepala Seksi Pengolahan Datadan Informasi (PDI) membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya adalah: a. Menerima atau memanfaatkan data interen dan eksteren b. Mengidentifikasi data interen serta eksteren lalu mengkategorikan data tersebut sebagai data yang dikenal atau tidak dikenal. c. Mengirimkan data dikenal ke seksi yang terkait didalam KPP atau ekteren KPP yang terkait. d. Mengirimkan kembali data yang tidak dikenal tersebut kepada pihak yang terkait bila memang bukan seharusnya dipegang oleh KPP Pratama Serpong. e. Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Perpajakan (SIP) KPP Pratama Serpong. f.
Mengirimkan back up data harian lalu kembali mengirim kepada Kanwil DJP Banten secara periodik.
g. Melaksanakan transfer data mingguan ke kantor pusat. h. Membuat himbauan NPWP kepada OP atau Badan
4. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan terdiri dari seorang Kepala Seksi Pelayanan yang tugasnyaadalah mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat PelayananTerpadu (TPT), piñata usahaan pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak lainya,kearsipan berkas penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat
http://digilib.mercubuana.ac.id/
wajib pajaklainnya, kearsipan berkas wajib pajak, serta penertiban Surat Ketetapan Pajak (SKP)sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pelayanan membawahikoordinator pelaksana yang tugasnya adalah: a. Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), surat wajib pajak lainnya, melakukan piñata usahaan pendaftaran, dan pencabutan identitas wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan,
dan
penyelesaianpermohonan penundaan penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dankearsipan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Pemeriksaan Tugas pokok seksi ini melakukan piñata usahaan dan pengolahan SPT,melakukan
verifikasi
atas
SPT
Masa
Pajak
Pertambahan
NIlai
(PPN),PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya(PTLL), serta memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kenapajak dan keputusan SPT Masa. Seksi ini mempunyai beberapa fungsi sebagaiberikut: a. Pemantauan dan peñata usahaan SPT masa PPN dan PPnBM. b. Penerimaan, piñata usahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
c. Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. d. Mengkonfirmasikan faktur pajak. e. Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya pengusaha kena pajak tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT Masa.
6. Seksi Penagihan Mempunyai
tugas
melakukan
piñata
usahaan
piutang
pajak,
penagihan,penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan piutang pajak. SeksiPenagihan terdiri dari : a. Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha Piutang Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan piñata usahaan piutang pajak, pengusulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran. b. Koordinator Pelaksanaan Penagihan Aktif yang mempunyai tugas membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat perinta h penyitaan, sita, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yangdilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada
http://digilib.mercubuana.ac.id/
wajibpajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/ pemilik dan pegawai, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/ atau pertokoan. KegiatanEkstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama SerpongSeksi Ekstensifikasi perpajakan. Tugas seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalahmelakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, sertapenilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi, seperti pendataan penilaian objekPBB yang kegiatannya terdiri dari : a. Penilaian Individu b. Pengumpulan Bank Data Nilai Pasar Properti. c. Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) atau Nilai Indikasi Rata-rata. (NIR) d. Pemeliharaan
Basis
Data
Sistem
Manajemen
Informasi
Objek
Pajak(SISMIOP) yaitu suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/ data objek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer,sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian),pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data,pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, (berupa SPPT , STTS,DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihanpajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Pelayanan satutempat.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Seksi ini terbentuk
setelah Kantor Pelayanan Pajak
melakukan
modernisasi,dimana pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak tidak lagi berorientasi padajenis pajak, tetapi pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak berorientasi padafungsi seksi.Waskon adalah singkatan dari dua suku kata yaitu pengawasan dankonsultasi.Fungsi umum dari seksi Waskon adalah melakukan pengawasan dankonsultasi terhadap wajib pajak dalam hal menjalankan seluruh kegiatanadministrasinya.Seksi Waskon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi), yangtugasnya adalah mengkoordinir seluruh tugas-tugas pada Seksi Waskon dan KepalaSeksi Waskon dibantu oleh Accounter Representative (AR). Tugas dari AccounterRepresentative adalah melaksanakan tugas-tugas teknis pada Seksi Waskon, seperti: a. Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang harusdipenuhi oleh wajib pajak. b. Menjadi tempat konsultasi dan konseling para wajib pajak. c. Membuat surat-surat, seperti surat teguran, surat ucapan terima kasih,suratpemberitahuan kepada wajib pajak, dan lain sebagainya. d. Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. e. Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar. f.
Memberikan aturan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak dan mengisiSurat Pemberitahuan (SPT).
g. Membuat data base Wajib Pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/