Bab III. Deskripsi Objek Penelitian
Karena penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka pada awal bab ini akan disajikan profil Kabupaten Gunungkidul. Kemudian akan dideskripsikan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dari sisi institusional dan sarana prasarana yang merupakan satu kesatuan yang membentuk jejaring pengawasan. Akan dijelaskan secara singkat bagaimana institusi ini melakukan perubahan-perubahan seiring dengan konsep otonomi yang sedang mencari bentuk idealnya. Selanjutnya pada bagian akhir bab ini akan dideskripsikan proses pelaksanaan pemeriksaan di Kecamatan Playen dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul yang merupakan objek penelitian.
III.1 Sejarah singkat Kabupaten Gunungkidul Sejarah ini berawal dari jaman Majapahit yang pada waktu itu sedang mengalami masa keruntuhannya. Beberapa orang pelarian dari Majapahit masuk ke Gunungkidul yang pada saat itu masih merupakan hutan belantara yang terkenal keangkerannya. Mereka masuk lewat daerah sekitar Gunung Gambar Kecamatan Ngawen dan berhasil membuka hutan yang kemudian dijadikan tempat tinggal di Ponggangan wilayah Kecamatan Nglipar. Salah seorang pelarian tersebut yang merupakan pimpinannya adalah Raden Dewa Katong dan masih bersaudara dengan Raja Brawijaya.
Raden Dewa Katong berhasil membangun sebuah dusun, dan tidak lama kemudian banyak dihuni penduduk. Meskipun demikian menurut cerita turun temurun Raden Dewa Katong tetap bersemedi (bertapa) dengan tujuan agar kelak anak cucunya menjadi orang yang berguna bagi orang lain serta diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lama kemudian Raden Dewa Katong mendapatkan wangsit bahwa permintaannya akan dikabulkan, akhirnya Raden Dewa Katong pindah ke hutan lain sekitar 10 km dari Pongangan. Di tempat yang baru ini Raden Dewa Katong menghabiskan sisa hidupnya. Tempat tersebut kemudian diberi nama Katongan sampai dengan sekarang.
38
Anak dari Raden Dewa Katong yang bernama Raden Suromejo ternyata mempunyai kegigihan yang sama dengan ayahnya, sehingga daerah Pongangan menjadi semakin ramai dihuni penduduk. Karena tempat yang sudah tidak memenuhi untuk pengembangan wilayah maka Raden Suromejo kemudian memutuskan untuk pindah ke tempat di mana ada pohon Mojo yang tumbuh di atas karang, dan tempat itu kemudian diberi nama Karangmojo. Sekarang Karangmojo ini merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Daerah Karangmojo ini akhirnya berhasil membangun lingkungannya sehingga tempat ini menjadi ramai. Keberhasilan membangun daerah ini kemudian terdengar oleh raja Mataram Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Sunan Amangkurat Amral kemudian mengutus Tumenggung Prawiropekso untuk pergi ke Karangmojo dan melihat keberhasilan pembangunan di wilayah ini.
Sesampainya di Karangmojo, Tumenggung Prawiropekso langsung memberikan nasehat kepada Raden Suromejo agar secepatnya minta ijin kepada Sunan Amangkurat Amral jika masih ingin tetap tinggal di Karangmojo, karena daerah tersebut masih merupakan wilayah Kerajaan Mataram. Namun Raden Suromejo berpendapat lain, bahkan menyatakan bahwa tempat ini tidak ada dasar yang menentukan milik Sunan Amangkurat Amral. Akhirnya terjadi peperangan, yang dimenangkan oleh Tumenggung Prawiropekso.
Pada waktu itu Raden Suromejo mempunyai tiga orang putra dan satu menantu, kedua putra dan menantunya gugur dalam pertempuran tersebut. Tinggal seorang yang masih hidup yaitu Ki Poncodirjo, karena ketiga saudaranya mati terbunuh maka beliau akhirnya menyerah dan takluk kepada Tumenggung Prawiropekso. Singkat cerita, Ki Poncodirjo kemudian oleh Pangeran Sambernyowo diangkat menjadi Bupati Gunungkidul yang pertama dengan gelar Mas Tumenggung Poncodirjo pada tahun 1831.
Namun demikian Mas Tumenggung Poncodirjo tidak lama menjabat Bupati, karena adanya penentuan batas daerah Gunungkidul antara Kasultanan
39
Yogyakarta dengan Mangkunegoro II pada tanggal 13 Mei 1981. Gunungkidul pada saat itu telah menjadi menjadi daerah Kabupaten (dikurangi Ngawen daerah enclave Mangkunegaran). Selanjutnya setelah Gunungkidul resmi menjadi Kabupaten di bawah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Ki Poncodirjo diberhentikan dan sebagai gantinya diangkat Bupati baru dari Kasultanan
Ngayogyakarta
Hadiningrat
bernama
Raden
Tumenggung
Prawirosetiko.
Pusat pemerintahan yang semula berada di Pati Genjahan Ponjong di pindah ke Wonosari yang pada saat itu masih berupa hutan belantara, tetapi berhasil dibuka/dibabad oleh Demang Wonopawiro dari piyaman (dalam cerita Babad Alas Nongkodoyong) karena jasanya kemudian Demang Wonopawiro diangkat menjadi sesepuh Demang di Gunungkidul. Menurut buku "PEPRENTAHAN PROJO KEJAWEN" karangan Raden Mas Suryadiningrat, berdirinya Kabupaten Gunungkidul yang telah memiliki sistem pemerintahan itu, ternyata bersamaan dengan tahun berdirinya daerah-daerah lain di wilayah Yogyakarta, yaitu setahun setelah selesainya perang Diponegoro. Perbedaan yang ada hanyalah untuk pemberian sebutan kepada para pengageng atau penguasa, seperti untuk daerah Denggung yang sekarang Sleman, kemudian daerah Kalasan serta daerah Bantul dengan sebutan Wedono Distrik,sedang untuk wilayah Sentolo dan Gunungkidul dengan sebutan Riyo.
III.2 Kondisi geografis dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas wilayah 1.485,36 km2, hampir 2/3 atau tepatnya 46,63% luas wilayah propinsi DIY. Dengan kondisi geografis berupa pegunungan kapur karts yang melingkari seluruh wilayah ini, sehingga terkenal dengan sebutan pegunungan seribu. Batuan kapur karts ini sangat ideal sebagai sumber industri batu putih, namun sampai sekarang belum termanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1431 dusun, 3114 RW, dan 7077 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain : Kecamatan
40
Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 82 desa masuk klasifikasi Swakarya dan desa 62 desa masih Swadaya. Kabupaten gunungkidul terletak pada 1100210 sampai 1100500 bujur timur dan 70461 sampai 80091 lintang selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Sebelah Timur dan Selatan masing-masing dengan Kabupaten Wonogiri dan Samudera Hindia.
Penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil registrasi pertengahan tahun 2005 berjumlah 758.885 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan 78.968 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun telah mencapai 759.859 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yaitu 387.186 perempuan dan 371.699 lakilaki. Dilihat dari status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk Kabupaten Gunungkidul bekerja sebagai pekerja keluarga sekitar 31,81% dari jumlah penduduk yang bekerja. Sedangkan yang berusaha dengan dibantu buruh tetap, masih sangat sedikit yaitu sekitar 1,27%.
Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dengan tanaman palawija sebagai hasil pertanian andalan. Keadaan tanah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 zone yaitu; zone Utara disebut zone Batur Agung dengan ketinggian 200-700 m di atas permukaan laut meliputi, Kecamatan Patuk, Nglipar, Gedangsari, Ngawen, Semin dan Ponjong bagian Utara. zone Tengah disebut zone Ledoksari dengan ketinggian 150-200 m di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Semanu bagian Utara. Zone Selatan disebut zone Gunung Seribu dengan ketinggian 100300 m di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Panggang, Paliyan, Tepus, Saptosari, Rongkop, Semanu bagian Selatan dan Ponjong bagian Selatan.
41
III.3 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) dan (2) yang mengatur “Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”, terdiri dari urusan wajib (16 urusan) dan urusan yang bersifat pilihan, kecuali urusan: Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Justisi; Moneter dan Fiskal; dan Agama. Pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 14 ayat (1) dan (2), sementara di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.
Untuk melaksanakan Kewenangan Daerah tersebut, berdasarkan pada PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di Kabupaten Gunungkidul dibentuk Perangkat Daerah atau SKPD. Sejak Desember 2006 telah ditetapkan Penataan Kelembagaan Baru yang terdiri dari ; Badan (4), Inspektorat Daerah, Dinas (12), Kantor (9), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD Wonosari, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan (18).
Di bidang pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan digunakan alat yang berupa pemeriksaan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa atau para pemeriksa untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa apakah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan saran kepada pimpinan organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah yang diperiksa sehingga bisa mengambil langkahlangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar tertibnya tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sesuai Pasal 24 PP 79 Tahun 2005, Pengawasan terhadap urusan Pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu di Tingkat Kabupaten
disebut
Inspektorat
Kabupaten.
42
Di
Kabupaten
Gunungkidul
berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006 telah dibentuk Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengawasan dan memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah serta tugas perbantuan di bidang pengawasan.
III.4 Deskripsi Institusional Penelusuran objek penelitian diawali dengan menelusuri para pelaku yang terlibat di dalam pelaksanaan pengawasan pada tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan pengamatan di lapangan untuk mendapatkan temuan-temuan yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Namun sebelumnya, pada bagian ini akan disampaikan deskripsi Inspektorat Daerah dari sisi institusinya sebagai salah satu bagian pembentuk jejaring pengawasan. III.4.1 Institusi pengawasan sebelum perubahan Sebelum pelaksanaan PP 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Gunungkidul (sekarang menjadi Inspektorat Daerah Kabupaten) mengacu pada peraturan perundangan yang lama. Pola yang dipakai dalam susunan organisasi masih menggunakan prinsip kaya struktur, yaitu jabatan struktural masih diberlakukan seperti institusi pelaksana lainnya. Demikian juga dengan staf, baik pola kenaikan pangkat maupun kariernya sama dengan institusi yang ada. Jadi tidak ada bedanya antara institusi
pengawas
dengan
yang
diawasi,
padahal
beban
kerja
dan
tanggungjawabnya sebagai institusi pengawasan lebih berat daripada institusi yang ada di pemerintah daerah. Organisasi Inspektorat Kabupaten Gunungkidul yang lama terdiri dari; Kepala Badan, Sekretariat dengan 4 Sub Bagian, Bidang pemerintahan dengan 3 Sub Bidang, Bidang Aparatur dengan 2 Sub Bidang, Bidang Pendapatan dan Kekayaan dengan 3 Sub Bidang, Bidang Perekonomian dengan 3 Sub Bidang, Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan 3 Sub Bidang dan selebihnya staf.
43
Dalam melaksanakan tugasnya masih secara parsial belum secara komprehensif dan lebih berfokus pada pemeriksaan proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh institusi pelaksana. Tim yang melaksanakan pemeriksaan berasal dari bidang masing-masing dan objek pemeriksaannya telah ditentukan pula sesuai dengan ‘lahan’ pemeriksaan masing-masing bidang. Misalnya Bidang Perekonomian hanya akan memeriksa proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, pemeriksaan yang berkaitan dengan kepegawaian akan dilakukan oleh tim yang berasal dari Bidang Aparatur. Kecuali jika terjadi kasus yang khusus, maka baru akan dibentuk tim gabungan dari masing-masing bidang.
Ilustrasi dari model pemeriksaan yang dilakukan Bawasda seperti terlihat pada gambar di bawah ini; SDM
Bawasda (Struktural)
Proyek
Tupoksi
Objek pemeriksaan Sarpras Keuangan
Gambar.III.1 Pemeriksaan sebelum perubahan
Terlihat pada gambar tersebut fokus pemeriksaannya hanya salah satu aspek (garis panah yang tidak putus putus) misalnya keuangan. Sementara aspek yang lain tidak terlalu diperhatikan (garis panah putus-putus), hanya dilihat ssecara sekilas. Kemudian apabila pada objek pemeriksaan terdapat proyek, maka fokus pemeriksaannya hanya dilakukan pada pelaksanaan proyek saja.
Model pemeriksaan tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulannya adalah pemeriksaan bisa fokus pada salah satu objek pemeriksaan, sehingga hasilnya lebih maksimal. Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai yang
44
berpengalaman di bidangnya karena telah ditetapkan ‘lahan’ pemeriksaannya setiap tahun, dan pegawai tersebut selalu memeriksa objek yang sama. Namun kelemahan-kelemahan yang ditanggung sebagai konsekuensinya ternyata banyak, selain kemungkinan terjadinya KKN antara pemeriksa dan objek pemeriksaan karena ‘keakraban’ yang terjalin, kinerja suatu institusi tidak dapat dinilai jika hanya berdasarkan hasil pemeriksaan dari salah satu proyek yang dilaksanakan. Produksi pengetahuan tidak akan berkembang dengan model pemeriksaan tersebut karena pengetahuan yang telah ada dianggap cukup dalam pemeriksaan dan membuat pemeriksa menjadi malas untuk meningkatkan pengetahuannya. Pengetahuan tertentu hanya berkembang secara terbatas pada bidang-bidang tertentu di Institusi Pengawas, sebagai ilustrasi; pengetahuan mengenai konstruksi hanya dikuasai oleh Bidang Perekonomian yang memeriksa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, pengetahuan tentang siklus dan pengelolaan keuangan hanya dikuasai oleh Bidang Pendapatan dan Kekayaan, dan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya manusia hanya dikuasai oleh Bidang Aparatur.
III.4.2 Institusi Pengawasan setelah perubahan Sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka institusi pengawasan di Kabupaten Gunungkidul harus berubah sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam struktur organisasi yang baru ini lebih ditekankan prinsip miskin struktur kaya fungsi atau merit system, oleh karenanya jabatan struktural dikurangi dan jabatan fungsional diperbanyak. Kemudian setelah tim kelembagaan Kabupaten Gunungkidul melakukan analisis struktur organisasi sesuai dengan kondisi yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dengan persetujuan Bupati dan DPRD maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gunungkidul berubah secara total. Bentuk organisasi pasca perubahan benar-benar ramping karena yang tersisa untuk jabatan struktural adalah Kepala Inspektorat (Inspektur) dan Kepala Sekretariat (Sekretaris) dengan 3 Kepala Sub Bagian selebihnya jabatan Fungsional. Bersamaan dengan perubahan struktur organisasi, diikuti pula dengan perubahan pola pemeriksaan yang sebelumnya parsial hanya berfokus pada proyek menjadi
45
komprehensif
mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi
pelaksana. Diharapkan dengan metode pemeriksaan yang baru ini akan terlihat kinerja institusi pembangunan di Kabupaten Gunungkidul karena aspek pemeriksaan meliputi seluruh aspek dalam institusi tersebut, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek pelaksanaan kegiatan, aspek keuangan, dan aspek sarana prasarana. Semua pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh auditor, staf sekretariat hanya melaksanakan fungsi administrasi. Perubahan pola pemeriksaan seperti terlihat pada gambar di bawah ini;
SDM
Inspektorat Daerah (Fungsional)
Proyek/ kegiatan
Tupoksi
Objek pemeriksaan Sarpras Keuangan
Gambar.III.2 Pemeriksaan setelah perubahan
Setelah organisasinya berubah menjadi fungsional, model pemeriksaannyapun dilakukan secara komprehensif yaitu memeriksa semua aspek yang terdapat pada objek pemeriksaan. Model pemeriksaan ini diterapkan pada semua objek pemeriksaan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Konsekuensi lain dari terjadinya perubahan tersebut adalah banyaknya jabatan struktural yang dihapuskan sehingga diperlukan penempatan pejabat yang tidak memilih menjadi auditor. Secara aturan hukum yang berlaku dalam aturan kepegawaian PNS maka seseorang yang telah menduduki jabatan tidak bisa otomatis bisa dicopot dari jabatannya tanpa adanya kondisi tertentu, sehingga Pemerintah Daerah melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan harus mencarikan ‘tempat’ bagi pejabat yang tergeser dengan adanya struktur baru ini. Perubahan
46
tersebut ternyata juga terdapat kelemahan dan keuntungannya, salah satu contoh dari kelemahan yang terjadi yaitu penolakan sebagian pegawai Inspektorat sendiri yang ingin mempertahankan status quo dan merasa tidak mampu menjadi pejabat fungsional auditor seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang pegawai yang menyatakan, “ kalau saya disuruh memilih, mendingan saya pilih tetap struktural karena kita tidak perlu cari angka kredit untuk naik pangkat, nanti setelah empat tahun pasti naik sendiri nggak usah repot-repot” Sebelumnya para pegawai di lingkungan inspektorat baik staf maupun pejabat strukturalnya diharuskan memilih untuk tetap menjadi pegawai struktural atau fungsional. Konsekuensi dari pilihan tersebut ternyata sangat rumit juga tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya, apabila memilih tetap struktural maka harus bersiap-siap untuk dipindah dari Inspektorat karena ‘tempat’ yang terbatas. Dan ini merupakan tekanan psikologis yang kuat dan mempengaruhi kinerja pada masa-masa perubahan . Namun bagi pegawai yang mendukung perubahan, hal ini merupakan salah satu kesempatan untuk mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalismenya tanpa campur tangan dari pihak-pihak lain. Selama ini para pegawai pro perubahan merasa mereka tidak bisa berkembang karena semua tergantung pada para penentu kebijakan di daerah baik itu kenaikan pangkat mereka, penempatan pejabat yang sesuai, penentuan promosi jabatan dan bahkan sampai intervensi yang terlalu besar pada laporan hasil pemeriksaan. Dengan perubahan ini mereka berharap bisa lebih ‘leluasa’ dalam bekerja karena tidak semuanya bergantung pada para penentu kebijakan tersebut. Mereka mau naik pangkat atau tidak tergantung kemauan dan kemampuan dalam mendapatkan angkat kredit sebagai syarat utama kenaikan pangkat. Insentif yang diperolehpun jelas, karena dengan menjadi pejabat fungsional otomatis akan mendapatkan tunjangan fungsional meskipun jumlahnya tidak sebesar tunjangan jabatan struktural.
Pengetahuan tentang pengawasan akan semakin meningkat dengan kesempatan yang terbuka untuk mengikuti diklat dan kursus yang menjadi persyaratan utama dalam meningkatkan jenjang jabatan fungsionalnya. Produksi pengetahuan
47
mengenai pengawasan akan selalu berkembang ketika model pemeriksaan tidak lagi dibatasi sesuai ‘lahan’ masing-masing bidang, sehingga setiap auditor dituntut untuk bisa menguasai semua aspek pemeriksaan secara komprehensif.
Permasalahan yang akan muncul dari sistem kenaikan pangkat dengan menggunakan angka kredit adalah adanya pegawai yang bisa naik pangkat selama 2 tahun tetapi ada juga yang tidak bisa naik pangkat setelah 4 tahun, hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi auditor masih perlu dibenahi kembali. Dari sudut pandang model pemeriksaan yang baru terdapat kelemahan substansiil, bahwa dengan model pemeriksaan komprehensif, sementara waktu pemeriksaan terbatas maka yang terjadi adalah hasil pemeriksaan yang tidak maksimal karena tidak fokusnya audit dan terlalu banyak aspek yang harus diperiksa dalam sebuah dinas yang ‘besar’ misalnya.
Akhirnya setelah melalui pembahasan yang alot dan berbagai pertimbangan diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tanggal, 18 Desember 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan struktur organisasi seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Kepala Inspektorat (Inspektur) dan Kepala Sekretariat (Sekretaris) dengan 3 Kepala Sub Bagian selebihnya jabatan Fungsional
Karena institusi yang dibahas disini merupakan organisasi di daerah maka para pelaku yang terlibat dalam pengawasan juga hanya berada pada lingkup daerah. Berikut ini akan dideskripsikan aktor-aktor yang terlibat dan membentuk jejaring pengawasan dari sudut pandang institusinya antara lain yaitu;
-
Bupati Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang menjalankan pemerintahan sebagai eksekutif bersama perangkatnya di daerah. Dan Inpektorat Daerah merupakaan salah satu perangkatnya yang menjalankan fungsi pengawasan. Kewenangan Bupati sangat besar, Bupati merupakan salah satu actor pengambil kebijakan tertinggi di daerah bersama dengan
48
DPRD. Dalam hirarki pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah Bupati berada pada posisi tertinggi secara structural. Bupati berperan melaksanakan pemerintahan di daerah dalam hal ini Kabupaten, sebagai penentu kebijakan utama dan pemberi arahan kepada seluruh pejabat dan jajaran staf di Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati di awasi oleh lembaga legislative DPRD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah
pusat
melalui
Gubernur.
Bupati
mempergunakan
hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bahan informasi dan evaluasi hasil kinerja perangkatnya dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Karena tidak bisa mengawasi langsung semua tingkah laku staf dan pembantunya dalam menjalankan pemerintahn inilah maka dibentuk institusi pengawasan daerah untuk membantunya dalam bidang pengawasan. -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembaga legislative di daerah, merupakan salah satu institusi yang terdiri dari actor-aktor politik yang dipilih dalam pemilu untuk mewakili kepentingan dan golongan politik tertentu. Lembaga ini bersama-sama dengan bupati membuat peraturan-peraturan daerah serta menyusun anggaran yang akan dilaksanakan selama masa pemerintahaannya. Pelaksana pembangunan adalah bupati beserta perangkatnya dan DPRD ini sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan tersebut. Kaitannya dengan Inspektorat Daerah yaitu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah juga digunakan sebagai informasi dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif. Peran yang lainnya adalah persetujuan anggaran pengawasan yang diajukan oleh Inspektorat Daerah. Anggaran ini digunakan sebagai biaya operasional pengawasan, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan serta peningkatan profesionalisme pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan maupun seminar.
-
Inspektur Secara struktural, Kepala Inspektorat Daerah yang disebut Inspektur berada pada posisi tertinggi pada hirarki kewenangan dalam organisasi pengawasan daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektur berperan
49
melakukan koordinasi, penentu kebijakan pengawasan dan pemberi arahan kepada
seluruh
jajaran
staf
pengawasan
dan
auditor.
Inspektur
bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati. Inspektur memantau dan mengikuti seluruh kegiatan pengawasan mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan. Perencanaan dilakukan saat penentuan jumlah anggaran untuk pemeriksaan selama satu tahun anggaran, penyusunan rencana pemeriksaan tahunan dan penentuan objek pemeriksaan. Keterlibatan dalam pelaksanaan dimulai pada penentuan anggota tim pemeriksaan dan aspek pemeriksaan yang akan diperiksa.
Arahan dan
kebijakan dilakukan saat pembahasan kartu penegasan bersama dengan objek pemeriksaan, dalam forum ini inspektur bertindak sebagai mediator antara tim pemeriksa dan objek pemeriksaan. Selain itu Inspektur juga berkoordinasi dengan institusi pemeriksaan yang lebih tinggi hirarkinya antara lain Inspektorat Daerah Propinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk peningkatan kualitas pengawasan maupun pembahasan kode etik pengawasan agar tidak terjadi overlapping. -
Bagian Tata Usaha Inilah ‘pintu gerbang’ inspektorat daerah dalam aliran dana maupun surat masuk dan keluar, serta ‘pintu masuk’ laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan dari seluruh perangkat daerah di lingkup Kabupaten. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian, kegiatan bagian ini lebih pada penanganan administrative. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan pengawasan,
bagian
ini
bertanggungjawab
dalam
pengaturan
dan
penyimpanan dokumen laporan hasil pemeriksaan, pengurusan sarana dan prasana kantor. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan juga merupakan tanggungjawab pada bagian tata usaha. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2006 bagian tata usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yang akan diuraikan lebih lanjut. Hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pekerjaan pada bagian tata usaha adalah adanya transparansi dan ketelitian.
50
-
Sub Bagian Umum Pada sub bagian ini dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggungjawab pada masalah aliran dana operasional pengawasan, aliran surat menyurat baik surat masuk maupun keluar, aliran SPJ yang masuk setiap bulan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan peralatan kantor dilakukan pula oleh sub bagian ini, pelaporan dan pertanggungjawab SPJ inspektorat daerah dilaksanakan oleh pemegang kas dalam sub bagian ini pula. Oleh karena pelaksanaan pekerjaan lebih banyak bersifat administrative maka seolah-olah nafas bagian tata usaha ada pada sub bagian ini. Sehingga yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menuntut ketelitian dan transparansi seperti pada bagian tata usaha di atas.
-
Sub Bagian Perencanaan Penyusunan anggaran inspektorat dilakukan pada sub bagian ini, sebelum disetujui oleh tim anggaran. Proses dari awal berapa besar anggaran untuk pengawasan, peralatan kantor yang perlu diganti atau ada yang harus ditambah merupakan salah satu tanggungjawab sub bagian ini. Penentuan rencana pemeriksaan tahunan, jumlah objek pemeriksaan selama satu tahun anggaran, usulan anggota tim pemeriksaan regular maupun pemeriksaan khusus dan rencana pemeriksaan serentak merupakan tanggungjawab lainnya pada sub bagian ini pula.
-
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sub
Bagian
evaluasi
dan
pelaporan
bertanggungjawab
penuh
atas
penyimpanan dan pengarsipan dokumen laporan hasil pemeriksaan. Melakukan evaluasi atas tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan setiap bulan untuk memantau kemajuan dari tindaklanjut tersebut. Karena temuan tanpa tindaklanjut tidak akan mempunyai makna dalam proses pembangunan di daerah. Dengan tindaklanjut ini akan memberikan efek jera bagi para pelanggar dan merupakan indikator keberhasilan penanganan temuan hasil pemeriksaan.
51
-
Jabatan Fungsional Auditor Institusi pengawasan pasca perubahan seperti yang telah dikemukakan di atas, berprinsip pada miskin struktur dengan kaya fungsi sehingga diperbanyak jabatan fungsionalnya. Dalam pemeriksaan jabatan fungsional tersebut diberi nama dengan auditor. Auditor ini merupakan salah satu aktor utama dalam proses pemeriksaan sebagai pemeriksa tentunya. Sementara ini Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki 23 auditor yang terus akan ditambah jumlahnya sehingga mencukupi kebutuhan sesuai dengan beban kerja. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor ini terbagi lagi dalam sebuah tim dengan formasi pengendali teknis, ketua tim pemeriksaan, dan anggota tim yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Sesuai dengan namanya sebagai pejabat fungsional, maka diharapkan indepensi auditor bisa terjaga karena kariernya ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu dalam mencari angka kredit. Namun perlu diketahui bahwa perolehan angka kredit bukan karena banyaknya temuan yang didapat akan tetapi dari jam pemeriksaan, dan persepsi dari objek pemeriksaan maupun masyarakat umumnya dengan perubahan menjadi pejabat fungsional maka temuan menjadi salah satu ‘ladang’ memperoleh angka kredit. Sehingga anggapan auditor selalu mencaricari kesalahan demi memperoleh temuan untuk mengejar angka kredit adalah salah besar. Auditor bertanggungjawab penuh pada proses pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
-
Pengendali Teknis Jika dalam struktur organisasi yang lama jabatan ini dipegang oleh seorang Kepala Bidang maka dengan struktur yang baru fungsinya digantikan oleh Pengendali Teknis. Setelah memenuhi syarat kepangkatan tertentu dan memperoleh sertifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seorang auditor berhak menjadi pengendali teknis. Tanggung jawab pengendali teknis lebih kepada fungsi koordinasi, dan memantau pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang dipimpinnya. Keberhasilan
maupun
kegagalan
52
dalam
pemeriksaan
merupakan
tanggungjawabnya. Namun pada kenyataannya di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul karena keterbatasan personel yang ada, pengendali teknis ini juga ikut melakukan pemeriksaan sehingga beban tugas yang dipikulnya menjadi bertambah. Namun selama ini tidak terjadi permasalahan yang mendasar dengan beban tugas tersebut karena komitmen kuat dan kemauan bekerja keras yang dimilikinya. Jadi pengendali teknis tidak hanya berada di balik meja tetapi juga terjun langsung ke lapangan membantu anggota tim pemeriksaan demi keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan.
-
Ketua Tim Pemeriksaan Ketua tim pemeriksaan adalah aktor yang menghubungkan anggota tim dengan pengendali teknis, mempunyai peran yang vital dalam proses pemeriksaan karena tanggungjawab koordinasi anggota tim pemeriksaan ada padanya. Selain itu ketua tim pemeriksaan juga bertanggunjawab dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya. Metode-metode pemeriksaan harus dikuasai oleh ketua tim untuk bisa mengungkapkan penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi seorang ketua tim harus mempunyai kecakapan dan keahlian yang lebih dari anggota tim pemeriksaan selain syarat kelulusan sertifikasi yang harus dimiliki.
-
Anggota Tim Pemeriksaan Anggota tim pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini harus seorang auditor. Akan tetapi karena keterbatasan peronel yang ada maka kadang-kadang mengambil juga staf bagian tata usaha terutama dari sub bagian Evaluasi dan Pelaporan. Untuk menjadi anggota tim suatu pemeriksaan diperlukan beberapa syarat antara lain mempunyai sertifikasi dan pengalaman dalam bidang yang akan diperiksa. Tetapi lebih baik lagi jika seorang auditor mempunyai beberapa ketrampilan baik audit keuangan, audit sumber daya manusia, audit sarana prasarana, kemampuan teknik sipil dan kemampuan lain yang mendukung seperti kemampuan computer untuk mengolah dara hasil pemeriksaan. Anggota tim juga harus mempunyai insting untuk mengendus penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh objek pemeriksaan. Anggota tim
53
ini bertanggungjawab melaporkan hasil pemeriksaannya kepada ketua tim dengan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota tim pemeriksaan harus mengarsipkan semua data yang diperoleh dan dirangkum dalam kertas kerja pemeriksa (KKP) yang berguna sebagai buktibukti otentik untuk mendukung penegasan temuan. Secara institusional jejaring pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut;
Jejaring global
DPRD
Bagian TU
BPKP Bupati
Institusi perencana
Institusi pengawasan
Jejaring lokal Auditor
Institusi pelaksana Gambar III.3 Jejaring pengawasan
III. 5 Deskripsi Sarana dan Prasarana Pengawasan; Kadang kala kita tidak terlalu memperhatikan bahwa dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sehari-hari ada banyak hal yang mendukung kesuksesan pekerjaan tersebut. Keberadaan alat-alat pendukung tersebut sering dikesampingkan, padahal menurut konsep jejaring aktor pada ANT semua elemen pembentuk jejaring dianggap sejajar.Tidak ada yang dominan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, agar tidak sepihak dalam melihat jejaring institusi pengawasan maka pada bagian ini akan dideskripsikan sarana dan prasarana pendukung pengawasan sebagai salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
54
-
Landasan konstitusional pengawasan Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan di Negara kita ini selalu berlandaskan kepada Undang-Undang. Begitu juga dengan pengawasan yang merupakan salah satu tangan pemerintah dalam menjalankan sistem birokrasi. Berpijak pada konsep otonomi yang telah dikemukaan pada bab terdahulu, berikut ini disampaikan beberapa UndangUndang yang merupakan landasan konsitusional dalam pelaksanaan pengawasan di Daerah. Sebenarnya masih terdapat banyak Undang-undang yang dipergunakan sebagai alat pengawasan, namun landasan pokok di dalam bingkai otonomi adalah Undang-Undang yang tersebut di bawah ini;
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
-
Gedung Di sinilah semua artifak yang disebutkan di bawah ini berada, dan merupakan tempat berkumpul semua karyawan Inspektorat. Gedung ini dibuat kamarkamar yang membingkai karyawan menjadi beberapa bagian sesuai bidang tugasnya. Kamar-kamar ini mengisayaratkan pembagian tugas dalam pengawasan; dimana naskah LHP diketik, dimana ruang Inspektur berada, Kepala Bagian TU, ruang auditor, tempat penyimpanan arsip dan aula dimana seluruh karyawan bertemu untuk melakukan koordinasi maupun melakukan pertemuan dengan objek pemeriksaan.
55
Gambar III.5 Gedung Kantor Inspektorat Daerah -
Gudang Gudang adalah sarana yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen dan perlengkapan pengawasan. Gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen surat pertanggungjawaban dari institusi pelaksana yang telah diperiksa. Gudang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan seperti, meteran, alat ukur ketebalan aspal, alat ukur kekuatan beton, dan alat pendukung pemeriksaan lainnya.
Gambar III.6 Gudang arsip Inspektorat Daerah -
Lemari arsip Digunakan sebagai tempat penyimpanan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), peraturan- peraturan per-Undangan yang berhubungan dengan pengawasan baik berupa perda, PP, Kep.Men, Keppres maupun Undang-Undang. Di dalam lemari arsip ini juga disimpan arsip kepegawaian yang berisi data kepegawaian seluruh karyawan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
56
Gambar III.7 Lemari arsip Inspektorat Daerah -
Komputer PC Sebuah benda yang mempunyai beberapa komponen, monitor yang menyerupai televisi, CPU sebuah system pengolahan data yang di dalamnya terdapat banyak sekali komponen- komponen yang rumit, keyboard tempat mengetik tulisan, dan benda menyerupai tikus yang digerak-gerakan untuk memberikan perintah melalui kursor. Pada jaman ini kita mulai tergantung kepada computer karena semua yang ingin kita lakukan dalam mengolah data bisa dilakukan dengan computer seperti, membuat surat, menghitung anggaran, menggambar, membuat laporan-laporan hasil kegiatan maupun laporan hasil pemeriksaan, seolah-olah semua kegiatan kantor bisa diselesaikan dengan computer ini. Begitu juga dengan inspektorat daerah, hampir semua beban tugasnya diselesaikan dengan adanya computer PC ini. Mulai dari mengolah data hasil pemeriksaan sampai muncul dokumen laporan hasil pemeriksaan semuanya diproses dengan computer.
Gambar III.8 Komputer PC yang berada pada ruang komputer Inspektorat Daerah
57
-
Laptop/Notebook Disebut juga sebagai computer jinjing, karena fungsinya sama dengan computer PC hanya saja bentuknya didesain untuk bisa dibawa kemana-mana. Dengan bentuk yang ramping tebal tidak lebih dari 5 cm, panjang 20-30cm dan lebar 15-20cm memungkinkan laptop ini untuk dibawa seperti layaknya tas. Laptop ini mengisayaratkan sebuah computer dengan teknologi tinggi dan kesan eklusifisme yang kuat, fungsi lain biasanya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal.
-
Alat tulis menulis Alat tulis menulis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah kertas folio untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan , ballpoint untuk menulis, kalkulator sebagai alat bantu menghitung kas opname maupun angka-angka yang tertulis dalam buku kas umum, tip-ex untuk menghapus atau mengkoreksi kesalahan penulisan maupun penghitungan tersebut serta tas untuk menyimpan semua alat tulis menulis maupun dokumen yang harus dibawa dalam pemeriksaan. Form berita acara pemeriksaan pada saat penutupan kas juga merupakan salah satu bagian dari alat tulis menulis yang diperlukan, selain form kertas kerja pemeriksaan (KKP). Pengadaan alat tulis menulis tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan sumber dana diperoleh dari anggaran belanja pengawasan.
-
Mobil Dinas Digunakan sebagai sarana mobilisasi pemeriksaan dari satu tempat ke tempat lain. Karena cakupan wilayah pemeriksaan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai jarak yang lumayan jauh terutama Kecamatan dan Desa yang mempunyai jarak rata-rata 15km dari kantor Inspektorat Daerah maka mobil dinas ini mempunyai peran yang penting dalam kelancaran proses pelaksanaan pemeriksaan. Sementara ini Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai 4 mobil dinas, 1 mobil dinas Inspektur dan 3 mobil dinas yang digunakan sebagai operasional pemeriksaan.
58
Gambar III.9 Mobil dinas yang digunakan sebagai kendaraan operasional pada saat pemeriksaan Setelah ditelusuri aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pada bagian selanjutnya akan disampaikan objek pemeriksaan yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Pada bagian tersebut akan disampaikan deskripsi singkat mengenai objek yang diteliti, kemudian kronologis ringkas proses pemeriksaan yang dilakukan. Di bagaian terakhir akan disampaikan pula hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan. III.6 Pelaksanaan pemeriksaan di Kecamatan Playen Kecamatan Playen terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Gunungkidul dengan jarak sekitar 10 km. Membawahi 13 desa dan merupakan salah satu kecamatan yang paling luas yaitu 105,26 km2 atau 7,09% dari luas wilayah kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Playen dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan koordinator semua kegiatan pemerintahan di Kecamatan, sekaligus penghubung antara Kabupaten dengan desa-desa di wilayahnya. Di Kecamatan ini merupakan pendelegasian sebagian tugas Bupati dalam melayani masyarakat secara langsung. Pelayanan yang dimaksud adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Kartu Keluarga, surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian, serta surat surat ijin lainnya yang berkaitan dengan pemerintah. Oleh karena itu kecamatan merupakan ’pintu gerbang’ pemerintahan atau sering disebut sebagai ’ujung tombak’ pemerintahan
59
di level terendah pada sistem pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul yang langsung berhubungan dengan masyarakat maupun Desa.
Gambar III.10 Lokasi Kantor Kecamatan Playen Struktur organisasi kecamatan terdiri dari; Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos). Fasilitas yang dimiliki oleh kecamatan dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah; gedung kantor yang telah dibagi dalam bentuk ruangan yang terpisah sesuai dengan jabatannya, aula, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, meja-meja berikut tempat duduknya (kursi), komputer, mesin ketik, almari buku maupun almari arsip dan alat-alat tulis yang setiap tahun dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Seperti yang disampaikan pada bagian terdahulu bahwa pemeriksaan yang dilakukan meliputi empat aspek yang pertama yaitu, aspek keuangan untuk mengetahui penggunaan anggaran apakah telah sesuai rencana, sesuai dengan ketentuan dalam APBD dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan tentunya. Termasuk dalam aspek pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Mantri Pajak Kecamatan, pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui berapa jumlah penunggak dan kenapa terjadi tunggakan, serta telah berapa persen targetnya tercapai. Aspek Pemeriksaan yang kedua yaitu; pengelolaan sarana
60
prasarana yang berguna untuk mengetahui apakah fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten telah digunakan secara maksimal, memerlukan penambahan fasilitas atau fasilatas tersebut terlampau banyak, apakah ada proses pengadaan barang pada tahun anggaran yang diperiksa. Pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan saran dan prasarana ini adalah perda tentang pengurusan barang daerah yang setiap tahun dilakukan revisi sesuai kebutuhan.
Aspek pemeriksaan yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kecamatan, pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui pemberdayaan SDM telah dilaksanakan dengan maksimal atau belum, kemudian kesejahteraan para pegawai mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala, kenaikan gaji dan hak lainnya telah terpenuhi atau belum, jika belum apa yang menyebabkannya. Kemudian aspek pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan tugas pokok dan fungsi masingmasing seksi yang ada di Kecamatan. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui apakah setiap seksi yang ada telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan, jika tidak maka harus dijelaskan penyebabnya.
Pada pelaksanaan pemeriksaan di Kecamatan Playen ini tim pemeriksaan yang diterjunkan terdiri dari 5 orang auditor dan 1 orang sopir, sehingga semuanya berjumlah 6 orang. Sebelum pemeriksaan dilaksanakan tim ini membagi diri sesuai dengan aspek pemeriksaan yang akan diperiksa, hanya pengendali teknis yang
tidak
melakukan
pemeriksaan
tetapi
sebagai
koordinator
dan
penanggungjawab saja. Setelah pembagian tugas dilakukan, maka masing-masing anggota tim harus mempersiapkan data-data yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan baik mempelajari peraturan perundangan mengenai aspek yang akan diperiksa sampai mencermati surat pertanggungjawaban dan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga ketika melakukan pemeriksaan sudah jelas apa yang akan dilakukan dan ketika menghadapi objek pemeriksaan auditor sudah mempunyai data yang lengkap. Adapun hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran tesis ini.
61
III.7 Pelaksanaan pemeriksaan di Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul letaknya tidak terlalu jauh dari Kantor Pemerintah Daerah, jaraknya hanya sekitar 500m dari pusat pemerintahan. Karena tata ruang Pemda Gunungkidul mengisyaratkan bahwa semua Dinas Teknis dan Badan letaknya tidak boleh terlalu jauh dari pusat pemerintahan untuk memudahkan koordinasi maka Dinas PU Kabupaten Gunungkidul terletak pada satu kompleks dengan Dinas dan Badan Teknis lainnya. Dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul Dinas Pekerjaan Umum ini berperan sebagai pelaksana pembangunan di bidang perawatan dan penyediaan infrastruktur, namun ada juga tugas pelayanan yang langsung diberikan kepada masyarakat yaitu pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Reklame.
Struktur organisasi yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2006 adalah terdiri dari; Kepala Dinas, Sub Dinas Cipta Karya, Sub Dinas Pengairan, Sub Dinas Bina Marga, Bagian Tata Usaha. Masing-masing sub dinas dan bagian tata usaha mempunyai bagian-bagian lagi yang disebut dengan seksi-seksi yaitu; Dinas Pekerjaan Umum ini termasuk dinas yang mempunyai struktur paling besar di banding dengan dinas atau badan lain di dalam susunan organisasi pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
Dengan struktur yang besar maka fasilitas yang dimilikipun lebih lengkap dan lebih banyak dari yang dimiliki oleh kecamatan bahkan lebih banyak dari dinas teknis lainnya. Gedung kantor berdiri megah pada tanah yang luasnya tidak kurang dari 2 ha2, gedung yang dimiliki tidak hanya satu buah tetapi tidak kurang dari 5 gedung, sesuai dengan sub dinas yang ada. Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai laboratorium yang letaknya terpisah dari kantor induk, sekitar 2 km jarak dari kantor induknya. Mobil Dinas yang digunakan ada berbagai jenis, mulai dari mobil lapangan seperti truk sampah, truk pemadam kebakaran, truk tangki air dan truk pengangkut aspal atau bahan bangunan lainnya. Mobil dinas lainnya, dipergunakan untuk kendaraan operasional pengangkut manusia seperti mobil dinas kepala, dan setiap sub dinas mempunyai mobil operasional sendiri-sendiri untuk menunjang kelancaran tugas lapangan.
62
Selain mobil dinas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai peralatan berat untuk mendukung kesuksesan tugas. Yang termasuk peralatan berat tersebut antara lain stom dan walls. Peralatan teknis pendukung seperti kendaraan bermotor, komputer, alat-alat tulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan sebuah kantor. Kesemuannya itu disediakan oleh pemerintah daerah melalui yang telah dianggarkan dalam APBD pada tahun berjalan
maupun
tahun-tahun
sebelumnya.
Anggaran
operasional
yang
disediakanpun merupakan anggaran yang terbesar dari seluruh anggaran operasional untuk seluruh dinas teknis.
Pemeriksaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan di Kecamatan Playen, karena tujuan pemeriksaannyapun sama. Aspek pemeriksaan juga tidak berbeda yaitu empat aspek; keuangan, SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua elemen. Yang membedakan adalah jumlah anggota tim pemeriksa. Jika di Kecamatan Playen berjumlah 6 orang, maka untuk Dinas Pekerjaan Umum anggota tim pemeriksaanya berjumlah 10 orang berikut ketua tim dan pengendali teknis. Persiapan yang dilakukan sebelum pemeriksaan juga sama dengan pemeriksaan di kecamatan, masing-masing anggota tim membagi diri sesuai dengan pembagian tugas oleh pengendali teknis kemudian mempersiapkan sesuai dengan aspek pemeriksaan yang menjadi beban tugasnya. Hasil pemeriksaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul seperti dapat dilihat pada bagian lampiran tesis ini.
63
