BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah 1. Prosedur Pembayaran Pajak Metode pembayaran/penyetoran pajak kepada negara saat ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu: a. Melalui Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran/penyetoran pajak melalui mekanisme Surat Setoran Pajak (SSP), Wajib Pajak dapat mengambil formulir SSP yang di sediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdekat ataupun membuat sendiri formulir SSP tersebut sesuai dengan bentuk dan format formulir yang berlaku saat itu. Formulir SSP yang diisikan haruslah rangkap 4 (empat) dan jika diperlukan dapat menjadi rangkap 5 (lima). adapun peruntukannya yaitu lembar ke-1 untuk arsip
Wajib
Pajak,
lembar
ke-2
untuk
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), lembar ke-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, lembar ke-4 untuk kantor penerima pembayaran, dan apabila diperlukan dibuat lembar ke-5 untuk
arsip
Wajib
Pungut
(bendahara
pemerintah/BUMN).
Kemudian WP mengisi data isian yang telah disediakan di SSP meliputi NPWP, nama WP, alamat WP, Kode Akun Pajak, Kode Jenis Pajak, Masa Pajak, dan jumlah uang yang disetor setelah
58
59
semuanya lengkap terisi dibawa ke tempat pembayaran yang ditunjuk Kementrian Keuangan (Bank – Bank yang ditunjuk/Kantor Pos). Kemudian oleh petugas Bank/Kantor Pos dimasukkan/ diinput dalam sistem pembayaran yang terkoneksi dengan MPN (Modul Penerimaan Negara), yang kemudian hasil dari input data isian isian SSP oleh petugas penerima masuk dalam penerimaan negara dengan ditandai keluarnya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) di dalam dalam bukti penerimaan, setelah itu langkah terakhir, WP melaporkan SSP ke Kantor Pelayanan Pajak bersamaan dengan pelaporan SPT pajak. b. Melalui e-Billing Mekanisme pembayaran pajak melalui e-Billing dapat dilakukan dengan mudah, kapan saja, dan dimana saja. berikut langkah – langkahnya :
Pendaftaran Peserta E-Billing
Pembuatan Kode Billing
Pembayaran Berdasarkan Kode Billing
Gambar 3.1 Mekanisme e-Billing
1) Langkah - langkah registrasi menjadi peserta e-Billing : a) Buka situs e-Billing melalui internet dngan alamat http://sse.pajak.go.id untuk mendaftarkan User ID dan Personal Identification Number (PIN).
60
Gambar 3.2 Pendaftaran peserta e-Billing b) Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan kode capcha yang tertera.
Gambar 3.3 Pengisian data peserta e-Billing c) Kemudian WP akan menerima konfirmasi aktivasi melalui e-mail yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada e-mail tersebut akan tertera link aktivasi e-Billing serta PIN dan User ID untuk login selanjutnya.
61
Gambar 3.4 Konfirmasi peserta e-Billing d) Kemudian klik link aktivasi untuk mengaktifkan akun eBilling dan WP dapat mulai menggunakan sistem aplikasi tersebut. 2) Langkah - langkah pembuatan Kode Billing : Kode Billing yaitu kode yang WP peroleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Bank, Kantor Pos, mesin ATM atau Internet Banking. Berikut tahapan pembuatan Kode Billing : a) Akses situs e-Billing (http://sse.pajak.go.id) lalu masukkan NPWP dan PIN untuk melakukan login.
Gambar 3.5 Login e-Billing
62
b) Field NPWP, Nama, Alamat dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data WP c) Masukkan detail informasi pembayaran berupa NOP (jika terdapat pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri), Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada), dan nilai rupiah pembayaran, bila sudah pilih simpan.
Gambar 3.6 Pengisian detail pembayaran pajak melalui e-Billing d) Kemudian
muncul
konfirmasi
apakah
data
yang
dimasukkan sudah sesuai apa belum, jika terdapat kesalahan WP dapat mengkoreksinya kembali dengan memilih “Edit Pengisian SSP”, jika sudah sesuai pilih “Terbitkan Kode Billing” untuk menerbitkan ID Billing.
63
Gambar 3.7 Pengecekan detail pembayaran e) Setelah
sistem
menerbitkan
ID
Billing
WP
dapat
mencetaknya sebagai referensi pembayaran di Bank, mesin ATM, ataupun melalui internet banking. ID Billing tersebut berlaku selama 2 x 24 jam sejak diterbitkan oleh sistem
. Gambar 3.8 Cetak kode ID Billing 3) Langkah- langkah melakukan pembayaran dengan berdasarkan kode ID Billing : Pembayaran dengan kode ID Billing dapat dilakukan dengan beberapa cara, dapat melalui loket Bank atau Kantor Pos, Mesin ATM, dan melalui internet banking. Untuk pembayaran melalui Mesin ATM dan internet banking langkah – langkahnya bisa berbeda setiap Bank tergantung kebijakan
64
Bank masing – masing. Untuk pembayaran melalui loket Bank dan Kantor Pos berikut langkahnya : a) Tunjukkan kode ID Billing anda kepada petugas loket teller Bank atau Kantor Pos. b) Setelah menginput kode ID Billing dan menerima uang setoran pajak, petugas akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud. c) Kemudian teller akan memproses transaksi dan WP akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (untuk ATM dan internet
banking
struk
pembayaran
sebagai
Bukti
Penerimaan Negara) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak. Dilihat dari perbandingan kedua mekanisme pembayaran pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembayaran pajak melalui mekanisme SSP yang masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan tenaga lebih untuk melakukan, akibatnya Wajib Pajak menjadi malas untuk membayarkan pajaknya. 2) Langkah – langkahnya melalui mekanisme SSP yang cukup panjang sehingga menyita banyak waktu Wajib Pajak, terlebih jika antrian loket di Bank/Kantor Pos yang panjang membuat WP mengurungkan niatnya membayar pajak.
65
3) Kesalahan yang terkadang sering terjadi jika menggunakan mekanisme SSP yang diakibatkan oleh kesalahan petugas loket Bank/Kantor Pos yang salah memasukkan data Kode Jenis Pajak ataupun Kode Jenis Setoran sehingga WP harus melakukan pemindahbukuan yang sebabkan bukan dari kesalahan WP sendiri,
dengan
menggunakan
e-Billing
meminimalkan
kesalahan yang disebabkan oleh petugas loket Bank/Kantor Pos, karena Wajib Pajak dapat memantau sendiri data yang dimasukkan sudah benar apa tidak. 4) Penggunaan kertas/lembar formulir SSP yang cukup banyak menambah isu pencemaran lingkungan sedangkan pemerintah mencanangkan program go green, hal ini yang cukup disorot oleh Lembaga Lingkungan Hidup yang dipandang tidak sejalan dengan program Pemerintah, hal tersebut berbeda dengan menggunakan sistem e-Billing dapat menghemat penggunaan kertas sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang berarti sesuai dengan program go green yang dicanangkan oleh pemerintah. 5) Langkah – langkah/proses pembayaran pajak melalui SSP yang sudah sejak dahulu diterapkan membuat WP sudah mengerti urutan langkah – langkah pembayarannya, sedangkan e-Billing memerlukan waktu bagi WP untuk memahami mekanismenya.
66
2. Pengaruh e-Billing di KPP Pratama Demak Dampak diberlakukannya e-Billing per 1 Januari 2016 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.1 Penerimaan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Demak Periode Oktober – Desember 2015 dan Periode Januari – Februari 2016 2015
Kode Jenis
2016
Setoran
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret
100 101 102 103 104 199 200 300 310 405 408 409 410 416 417 419 420 499 500 501 511 900 910 920 930 TOTAL Melalui SSP Melalui e-Billing Persentase e-Billing
3417 2 23 328 3 63 104 74 7 231 5 3 2 1391 1 1243 7538
4359 2 1 17 460 3 87 54 39 4 239 4 4 7 1698 1861 9501
8143 4 32 554 2 379 118 44 2 959 5 6 4 8 3479 1 2 5214 2 20049
2908 2 2 19 294 3 10 34 14 1 17 6 1 4 7 1558 1 1182 13 24 17 6709
2652 3 22 346 4 43 23 3 10 5 4 12 2094 8 685 35 192 10 6566
3636 14 2 18 387 8 184 36 12 16 3 1 3 23 3786 1 1 699 111 431 31 10122
6588
8478
18143
5445
3938
5829
950
1023
1906
1264
2628
4293
12,60 %
10,76 %
9,50 %
18,84 %
40,02 %
42,41 %
Sumber : KPP Pratama Demak Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak melalui e-Billing mengalami peningkatan dengan seiringnya waktu berjalan dan membuat pembayaran pajak melalui mekanisme SSP
67
berkurang, hal ini tidak terlepas dari peranan aktif Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak yang telah mensosialisasikan langkah – langkah pembayaran pajak melalui sistem e-Billing kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Namun begitu, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak tentang batas akhir berlakunya SSP sampai dengan 30 Juni 2016 dan mulai diterapkannya e-Billing sebagai bukti pembayaran pajak kepada kas negara satu – satunya yang sah per 1 Juli 2016 membuat Wajib Pajak mau tidak mau harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini dengan mulai beralih menggunakan sistem pembayaran pajak dengan sistem eBilling disamping kelebihan dan kekurangan yang masih dimiliki sistem e-Billing tersebut. Dari data tersebut dapat dilihat peningkatan penggunaan e-Billing terjadi pada bulan Januari – Februari dimana terjadi peningkatan lebih dari 2(dua) kali lipat, hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak KPP Pratama Demak yang melakukan sosialisasi secara besar – besaran dengan mengundang WP dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Demak serta melakukan sosialisasi langsung dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga pada bulan Februari banyak WP yang mulai beralih menggunakan e-Billing. Sedangkan untuk bulan Februari – Maret justru peningkatan terjadi tidak signifikan yaitu hanya berkisar 2,39 % saja, hal ini diakibatkan masih banyaknya WP yang belum mengerti bagaimana cara pengoperasian e-Billing melalui internet dan minimnya koneksi internet di lingkungan WP tersebut, sehingga masih
68
terdapat banyak WP yang memilih menggunakan SSP dibanding eBilling meskipun pihak KPP Pratama Demak
sendiri sudah gencar
melalukan sosialisasi e-Billing baik di kantor maupun di lingkungan masyarakat.
B. Temuan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, Metode pembayaran/penyetoran pajak yang saat ini diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu pembayaran pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran pajak melalui sistem e-Billing. Kedua metode pembayaran pajak tersebut meskipun memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu sebagai bukti pembayaran pajak kepada kas negara dan memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya, namun begitu, masih terdapat kekurangan yang dimiliki ke-2 (dua) metode tersebut tanpa mengesampingkan kelebihan yang juga dimiliki oleh masing – masing metode tersebut. Temuan yang didapatkan sebagai berikut : 1. Banyaknya Wajib Pajak yang masih belum mengerti internet, sehingga Wajib Pajak tersebut belum bisa menggunakannya secara langsung mekanisme e-Billing meskipun dapat dilakukan oleh orang lain atau dipandu langkah demi langkah.
69
2. Sistem e-Billing yang sering down, hal ini membuat Wajib Pajak tidak bisa mengakses situs e-Billing beberapa saat dan harus menunggu sistem pulih kembali. 3. Koneksi internet yang tidak merata di Indonesia, hal ini berdampak pada terhambatnya pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang bertempat tinggal di daerah yang minim koneksi internet sehingga Wajib Pajak tersebut merasa kesulitan bila akan membayarkan pajaknya melalui e-Billing. 4. Pembayaran pajak yang masih harus antri sehingga masih menyita waktu Wajib Pajak, hal ini meskipun sudah difasilitasi dengan adanya mesin ATM dan internet banking yang juga dapat menerima pembayaran pajak, namun di beberapa daerah yang minim mesin ATM dan koneksi internet, pembayaran melalui loket Bank/Kantor Pos masih menjadi andalan Wajib Pajak. 5. Kurang optimalnya penggunaan fasilitas penunjang pembayaran pajak melalui e-Billing seperti sedikitnya penggunaan fasilitas eBanking. 6. Pembayaran Pajak melalui e-Billing dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa keterbatasan waktu dan tempat. 7. Mempercepat/menghemat waktu pembayaran, hanya memerlukan gadget Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan mekanisme e-Billing.
