Tanggal Penerbitan
25 April 2016
PERPAJAKAN
Pertemuan
STIE Widya Praja Tanah Grogot
9
SURAT SETORAN PAJAK Wajib Pajak dapat membayar pajak yang terutang dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1. Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Bank/Kantor Pos Persepsi dengan cara mengisi formulir yang disediakan, atau dapat diunduh di www.pajak.go.id. 2. Melalui sistem pembayaran elektronik (billing system)
terkadang validasi NTPN diberikan di lembaran terpisah dari SSP.
Tulisan ini akan membahas tentang pembayaran cara pertama menggunakan formulir SSP.
NPWP, NAMA WP DAN ALAMAT Diisi sesuai dengan: 1. NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki Wajib Pajak. 2. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. 3. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
SSP terdiri dari 4 (empat) lembar yang harus diisi dengan benar oleh Wajib Pajak, dimana peruntukannya sebagai berikut: Lembar 1 Arsip Wajib Pajak Lembar 2 KPPN Lembar 3 Laporan Wajib Pajak ke KPP Lembar 4 Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro SSP dianggap sah jika sudah tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), tetapi untuk beberapa Bank
http://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected]
Sebagai bahan pembelajaran, dalam tulisan ini akan dilampirkan Formulir SSP yang akan digunakan sebagai latihan saat pertemuan di kelas nantinya.
PETUNJUK PENGISIAN SSP
Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP 1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000 2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.
1/4
Tanggal Penerbitan
25 April 2016
PERPAJAKAN
Pertemuan
STIE Widya Praja Tanah Grogot
3.
9
Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.
KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN 1. Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di atas tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. 2. Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan”. Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
310
SKPKB PPh Pasal 21
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311
SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320
SKPKBT PPh Pasal untuk pembayaran 21 jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321
SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN 100
JENIS SETORAN Masa PPh Pasal 21
KETERANGAN untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21
untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200
Tahunan PPh Pasal 21
untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300
STP PPh Pasal 21
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
http://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected]
2/4
Tanggal Penerbitan
25 April 2016
PERPAJAKAN
Pertemuan
STIE Widya Praja Tanah Grogot
9
402
PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya
untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
500
PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
510
511
PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21
untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak
untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak
http://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected]
pidana di bidang perpajakan
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
Masih ada beberapa tabel lain tergantung jenis pajak pasal lainnya namun tidak bisa ditulis di sini karena akan sangat panjang dan banyak nantinya. URAIAN PEMBAYARAN (UNTUK SSP STANDAR) Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa. MASA PAJAK Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. TAHUN PAJAK Diisi tahun terutangnya pajak. NOMOR KETETAPAN Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP.
3/4
Tanggal Penerbitan
25 April 2016
PERPAJAKAN
Pertemuan
STIE Widya Praja Tanah Grogot
JUMLAH PEMBAYARAN Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen. TERBILANG (UNTUK SSP STANDAR) Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. DITERIMA OLEH KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (UNTUK SSP STANDAR) Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
9
WAJIB PAJAK/PENYETOR (UNTUK SSP STANDAR) Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha. RUANG VALIDASI KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (UNTUK SSP STANDAR) Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak. PEMBERLAKUAN SSP BARU SSP dan kode akun pajak terbaru mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER38/PJ/2009.
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI Dasar hukum adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2014. FORMULIR 1770 & LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari usaha/pekerjaan bebas; 2. dari satu atau lebih pemberi kerja; 3. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau 4. dalam negeri lainnya/luar negeri. FORMULIR 1770 S & LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari satu atau lebih pemberi kerja; 2. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
http://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com
[email protected]
3.
yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
FORMULIR 1770 SS & LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir 1770 SS maka Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Bukti Pemotongan 1721 A1 dan/atau 1721 A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir 1770 SS. Untuk latihan pengisian akan menggunakan formulir 1770 SS dimana terlampir bersama ini, termasuk dengan petunjuk pengisiannya
4/4
STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
1770 SS
RA D NAGA
ANA RAKC
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
A
H.03
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PERHATIAN :
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
DIISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA “ X “ PADA
20
TAHUN PAJAK
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
SPT PEMBETULAN KE
H.01
H.02
-.......
IDENTITAS WAJIB PAJAK
FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN I.01 :
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK I.02:
Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal B. PAJAK A. PENGHASILAN PENGHASILAN NETO
1
Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya 1
2
Pengurangan
3
(Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)
Penghasilan Tidak Kena Pajak
TK/
A.03 (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)
K/ A.04
K/I/ A.05
A.01
2
A.02
3
A.06
4
Penghasilan Kena Pajak ( 1 – 2 – 3 )
4
A.07
5
Pajak Penghasilan Terutang
5
A.08
6
Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain
6
A.09
7
A.12
7
a. A.10
Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri *
b. A.11
Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong
(5–6)
B. PENGHASILAN B. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN NETO
8
Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final
8
B.01
9
Pajak Penghasilan Final Terutang
9
B.02
Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak
10
B.03
10
B. DAFTAR C. HARTA PENGHASILAN NETODAN KEWAJIBAN
11
Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak
11
C.01
12
Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak
12
C.02
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. P.01
dd
mm
yyyy TANDA TANGAN
* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA (Formulir SPT 1770 SS)
-
PETUNJUK UMUM - Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
-
a
mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
b
-
-
-
-
jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun. Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja. Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namun: a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB); b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masingmasing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri. Suami-isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Fomulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, bukan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS ini. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir. dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (bukan 125,50). kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal
-
pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721 A2)
PETUNJUK KHUSUS Tahun Pajak Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh : Atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2015. SPT Pembetulan ke- ..... Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan kolom Ke- ... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke- ... tersebut tidak perlu diisi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak. A. Pajak Penghasilan 1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 8 atau 1721-A2 angka 11 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya. Catatan: Tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll. 2. Pengurangan Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, 1
7. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri atau Pajak Penghasilan yang lebih dipotong Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dan lampirkan asli SSP lembar ke-3 apabila nilai pada angka 5 lebih besar dibandingkan dengan nilai pada kolom 6. Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang lebih dipotong apabila nilai pada angka 6 lebih besar dibandingkan nilai pada kolom 5. Kolom rupiah diisi dengan selisih antara nilai pada angka 5 - 6.
biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14. Catatan: Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).
B. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak 8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan isteri dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. 9. Pajak Penghasilan Final terutang Kolom ini diisi dengan jumlah PPh Final yang terutang. 10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18. TK : tidak kawin K : kawin K/I : kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan: Status TK/0 TK/1 TK/2 TK/3
PTKP 36.000.000 39.000.000 42.000.000 45.000.000
Status K/I/0 K/I/1 K/I/2 K/I/3
PTKP 75.000.000 78.000.000 81.000.000 84.000.000
Status K/0 K/1 K/2 K/3
PTKP 39.000.000 42.000.000 45.000.000 48.000.000
PTKP bagi masing-masing suami- isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masingmasing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Catatan: Besaran PTKP tersebut di atas dapat disesuaikan dengan besaran PTKP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
C. Daftar Harta dan Kewajiban 11. Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak Kolom ini diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai Wajib Pajak dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain. 12. Jumlah Keseluruhan Kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki Wajib Pajak dan anggota keluarganya, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi.
4. Penghasilan Kena Pajak Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 2 - 3 Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. 5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang) Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp50.000.000 Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 Di atas Rp500.000.000
Dalam hal Isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim (HB), harta dan kewajiban/utang usaha serta harta dan kewajiban/utang non-usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.
tarif Pajak 5% 15% 25% 30%
6. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak lain Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 20, 1721-A2 angka 23 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (yang tidak bersifat final). 2
