BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)
Menurut Resmi (2013:31) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.
2.2. Jenis SSP Menurut Resmi (2013) Surat Setoran Pajak (SSP) memiliki beberapa jenis yaitu : 1. SSP Standar Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilaukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
9
Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut : a. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak; b. Lembar ke-2 : untuk Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN); c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; d. Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran. Dalam hal tertentu bila diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. SSP Khusus SSP Khusus merupakan bukti pembyaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. SSP Khusus dicetak : a. Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;
10
b. Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP). SSP Khusus dapat diperbanyak dan berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oelh pejabat yang berwenang oleh Kantor Penerima Pembayaran. SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagi berikut : 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Nama Wajib Pajak; 3. Identitas Kantor Penerima Pembayaran; 4. Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran; 5. Masa Pajak dan atau Tahun Pajak; 6. Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT); 7. Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan 8. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP). SSP Khusus dapat digunakan meskipun tidak memenuhi ketentuan di atas, dalam hal lain digunakan untuk pembayaran sebagai berikut : a. Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran Fiskal Luar Negeri (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 100) yang dibayar pada countercounter di bandar udara dan pelabuhan laut;
11
b. Pajak Penghasilan Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri (MAP/Kode Jenis Pajak 411127, semua Kode Jenis Setoran) baik untuk perorangan maupun badan; c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan aset dalam rangka restrukturisasi perusahaan (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 104); d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 101 atau 102); e. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN Impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (MAP/Kode Jenis Pajak 411123); f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 900); Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 402) sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP; g. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempnyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 403) sepanjang
12
telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP; h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411211, Kode Jenis Setoran 103). Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak. 3. SSPCP ( Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor) Adalah SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang peruntukannya sebagai berikut : a. Lembar ke-1a : untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib Pajak; b. Lembar ke-1b : untuk Penyetor/ Wajib Pajak; c. Lembar ke-2a : untuk KPBC melalui KPPN; d. Lembar ke -2b dan ke-2c : untuk KPP melalui KPPN; e. Lembar ke-3a dan ke-3b : untuk KPP melalui Penyetor/ WP atau KPBC; f. Lembar ke-4 : untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Hal-hal khusus tentang SSPCP adalah : a. SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3a.
13
b. Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah fotokopi SSPCP lembar ke-3a. c. SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3b. d. SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk adminstrasi penerimaan Pajak Penghasilan adalah SSPCP lembar ke-2b. e. SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah SSPCP lembar ke-2c. f. Apabila dalam SSPCP tersebut pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka untuk administrasi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah digunakan fotokopi SSPCP lembar ke-2c. g. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak pelunasan
kekurangan
pembayaran
tersebut
dilakukan
dengan
menggunakan SSPCP. 4. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri) Adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang peruntukannya sebagi berikut : a. Lembar ke-1a : untuk KPBC melau Penyetor/ Wajib Pajak; b. Lembar ke-1b : untuk Penyetor/ Wajib Pajak;
14
c. Lembar le-2a : untuk KPBC melalui KPPN; d. Lembar ke-2b : untuk KPP melaui KPPN; e. Lembr ke-3 : untuk KPP melalui Penyetor/ Wajib Pajak; f. Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Apabila tersapat kekurangan pembayaran pajak untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SSCP. Atas pengangsuran atau Penundaan Pembayaran, Diretur Jenderal Pajak dapat menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran selama : 1. Maksimal 12 bulan, untuk utang pajak akibat STP atau surat keputusan; 2. Hingga bulan terakhir tahun pajak berikutnya untuk utang PPh Pasal 29. Pengangsuran atau penundaan pajak tersebut merupakan pembayaran pajak akibat: 1. Surat Tagihan Pajak; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tmbahan; 3. Surat Keputusan Pembetulan dan Keberatan; 4. Putusan Banding; 5. PPh Pasal 29. Adapun
syarat
pengajuan
permohonan
pengangsuran
pembayaran adalah : 1. Diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak;
dan
penundaan
15
2. Diajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kecuali Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya; 3. Disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran penundaan keputusan diberikan maksimal 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. Jika jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima.
2.3. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) Menurut Resmi (2013:31) Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai pelaksana pembayaran pajak atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran, dan selanjutnya SSP tersebut akan menjadi bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan pabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang.
2.4. Pengertian Pemindahbukuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, Pemindahbukuan atau yang selanjutnya disebut dengan Pbk adalah perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan. Pemindahbukukan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak, atau karena salah
16
satu kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak atau untuk pemecahan setoran Wajib Pajak atau untuk tujuan lain.
2.5. Fungsi Pemindahbukuan Pemindahbukuan berfungsi sebagai perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemindahbukuan dilakukan karena ada hal hal yang mendasarinya, dengan kata lain pemindahbukuan tersebut tidak sembarangan dapat dilakukan.
2.6. Jangka Waktu Penyelesaian Pemindahbukuan Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
2.7. Dasar Hukum Pemindahbukuan (Pbk) 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat. Pemindahbukuan dapat dilakukan : 1. Antar jenis pajak yang sama atau berlainan; 2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan;
17
3. Untuk Wajib Pajak yang sama atau berlainan; 4. Dalam Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau berlainan.
