BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Perusahaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Sebagaimana Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 2. Fungsi a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan c. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi: pendaftaran dan pendataan wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi d. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi
25
26
e. Pengelolaan Barang Milik Daerah f. Penyiapan
penyusunan,
perubahan,
dan
perhitungan
anggaran
pendapatan dan belanja daerah g. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah h. Penyelenggaraan sosialisasi i. Pembinaan jabatan fungsional j. Pengelolaan Unit Perangkat teknis Daerah (UPTD) 3. Visi dan Misi a. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset. Adapun visi DPPKA adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal, efektif, efisien, transparan serta akuntabel, menuju kemandirian keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah. b. Misi Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat dapat tercapai tujuan. Adapun Misi DPPKA adalah: 1) Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara optimal
27
2) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan dan keadilan 4) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien 4. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta, terdiri dari: a. Kepala b. Sekretariat, membawahkan: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data d. Bidang Penetapan, membawahkan: 1) Seksi Perhitungan 2) Seksi Penertiban Surat Ketetapan e. Bidang Penagihan, membawahkan: 1) Seksi Penagihan dan Keberatan 2) Seksi Pengurangan Pajak Daerah
28
f. Bidang Anggaran, membawahkan: 1) Seksi Anggaran I 2) Seksi Anggaran II g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 1) Seksi Perbendaharaan I 2) Seksi Perbendaharaan II h. Bidang Akuntansi, membawahkan: 1) Seksi Akuntansi I 2) Seksi Akuntansi II i. Bidang Aset, membawahkan: 1) Seksi Perencanaan Aset 2) Seksi Pengelolaan Aset j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) k. Kelompok Jabatan Fungsional
29
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta
Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKA Surakarta
30
5. Tugas dan Wewenang a. Sekretariat Tugas Pokok Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan
secara
terpadu,
pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan,
serta
umum
dan
kepegawaian.
Sekretariat
Badan
Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan. 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
31
b. Tugas Pokok Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi Tugas Pokok Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data. Bidang DAFDA mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pendataan. 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data. 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Tugas Pokok Bidang Penetapan Tugas Pokok Bidang Penetapan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan. Bidang Penetapan mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan. 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerbitan surat ketetapan. 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
32
d. Tugas Pokok Bidang Penagihan Tugas Pokok Bidang Penagihan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan pengurangan pajak daerah dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. Bidang Pengihan terdiri dari 2 Seksi, yaitu: 1) Seksi Penagihan dan Keberatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di
bidang
penagihan
dan
keberatan.
Serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Pengurangan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di
bidang
pengurangan
pajak
daerah.
Serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Tugas Pokok Bidang Anggaran Tugas Pokok Bidang Anggaran adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.
33
Bidang Anggaran terdiri dari 2 Seksi, yaitu: 1) Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran I. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran II. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Seksi, yaitu: 1) Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan II. Serta melaksanakan tugas
34
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. g. Tugas Pokok Bidang Akuntansi Tugas Pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan perumusan kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
penyelenggaraan tata akutansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
dan
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta. Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Seksi, yaitu: 1) Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi I. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi II. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. h. Tugas Pokok Bidang Aset Tugas Pokok Bidang Aset adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
35
Bidang Aset terdiri dari 2 Seksi, yaitu: 1) Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan aset. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan aset. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Analisis dan Pembahasan 1. Prosedur Rekonsiliasi BMD Dalam pelaksanakan Barang Milik Daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah memberikan kebijakan dalam melakukan prosedur Rekonsiliasi BMD, menetapkan pihak-pihak yang terkait serta dokumen-dokumen untuk mendukung proses pelaksanaan Rekonsiliasi BMD agar berjalan dengan lancar. Adapun prosedur Rekonsiliasi BMD sebagai berikut: a. Prosedur pelaporan Rekonsiliasi BMD 1) SKPD selaku Kuasa/Pengguna Barang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan daftar Barang Milik Daerah semester I maupun II dalam bentuk Laporan Daftar Barang Milik Daerah.
36
2) Setelah menyusun Laporan Daftar Barang Milik Daerah, SKPD menghasilkan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai catatan untuk melaksanakan Rekonsiliasi BMD. 3) SKPD menginput Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah tersebut sesuai dengan format laporan yang ada dalam SIMDA BMD. Kemudian disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang. 4) DPPKA
Surakarta
selaku
Pembantu
Pengelola
Barang
mengkoordinasi dengan cara menghimpun daftar Barang Milik Daerah semester I dan II dari SIMDA BMD dan dokumen, jumlah maupun nilai kemudian dibuat rekapitulasinya. 5) DPPKA Surakarta membuat Rekapitulasi atas Barang Milik Daerah tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Rekonsiliasi BMD. 6) Hasil sensus Barang Milik Daerah direkap ke dalam rekapitulasi buku inventaris selanjutnya disusun ke dalam buku induk inventaris. 7) SKPD mencatat Mutasi Barang bertambah dan/atau berkurang yang secara tertib dalam Laporan Mutasi Barang (semesteran) dan Daftar Mutasi Barang (tahunan) Kemudian DPPKA Surakarta membuat Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang semester I dan II disimpan oleh DPPKA Surakarta. 8) DPPKA membuat Rekapitulasi Barang ke Neraca yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD.
37
9) DPPKA Surakarta menyusun Laporan Rekonsiliasi BMD dan dilaporkan kepada Pengelola Barang 10) Sekretaris Daerah menerima hasil Laporan Rekonsiliasi BMD dan selanjutnya mengajukan persetujuan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah. 11) Walikota menerima atas Laporan Rekonsiliasi BMD. 12) Walikota melakukan proses persetujuan atas Laporan Rekonsiliasi BMD. b. Fungsi terkait prosedur Rekonsiliasi BMD Dalam pelaksanakan Rekonsiliasi BMD, setiap bagian memiliki fungsi pada masing-masing bagian untuk menjalankan kegiatan pelaksanaan Rekonsiliasi BMD sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun bagian yang terkait sebagai berikut: 1) Bagian Pengurus Barang Milik Daerah Pihak-pihak yang terkait bagian Pengurus Barang dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD antara lain: a) Kuasa Pengguna Barang (UPT) b) Pengguna Barang (SKPD) Bagian Pengurus Barang tersebut bertugas untuk melaporkan daftar hasil Barang Milik Daerah yang telah dianggarkan setiap tahun periode. Setelah melakukan pendaftaran, dan pencatatan Barang Milik Daerah, kemudian melaporkan daftar Barang Milik
38
Daerah tersebut diserahkan pada Pengelola Barang melalui pembantu pengelola. 2) Bagian Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah DPPKA Surakarta selaku Pembantu Pengelola Barang bertugas untuk mengkoordinasi seluruh laporan daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah, membuat rekapitulasi dari daftar Barang Milik Daerah, serta menerbitkan Laporan Rekonsiliasi BMD yang akan disampaikan kepada Pengelola Barang.. 3) Bagian Pengelola Barang Milik Daerah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik bertugas untuk mengetahui dan mengajukan persetujuan atas Laporan Rekonsiliasi BMD kepada Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. c. Dokumen-dokumen yang terkait Rekonsiliasi BMD Dalam pelaksanaan pelaporan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta dokumen-dokumen yang digunakan sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai berikut: 1) Kartu inventaris Barang A (Tanah) Kartu Inventaris Barang A (Tanah) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik
39
Daerah yang berupa tanah. Tanah tersebut antara lain tanah perkampungan,
tanah
pertanian,
tanah
perkebunan,
kebun
campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau atau rawa, sungai, tanah tandus atau rusak, tanah alang-alang, dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tenah pertambangan, tanah badan jalan, dan lain-lain sejenisnya. 2) Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin) Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang berupa peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin meliputi alat-alat besar, meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, alat-alat angkutan, meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, alat-alat bengkel dan alat ukur, meliputi alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, alat-alat pertanian atau peternakan, meliputi alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman atau pasca penyimpanan, alat-alat kantor dan rumah tanggga, meliputi alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, meliputi alat studio, alat komunikasi, alat-alat kedokteran, meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi,
40
alat keamanan, meliputi senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar. 3) Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Banguan) Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang berupa gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung, bangunan monumen candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya. 4) Kartu Inventaris Barang D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Kartu Inventaris Barang D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya. Bangunan air atau irigasi, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air penganan surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor,, dan bangunan air lain-lain sejenisnya. Instalasi, meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan
41
sampah. Instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya. Jaringan, meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain-lain sejenisnya. 5) Kartu Inventaris Barang E (Aset Tetap Lainnya) Kartu Inventaris Barang E (Aset Tetap Lainnya) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang berupa buku dan perpustakaan, meliputi buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olahraga, geografi, biografi, sejarah, dan lainlain sejenisnya. Barang bercorak kesenian atau kebudayaan, meliputi barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan, alat-alat kesenian, alat olahraga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. Hewan atau ternak dan tumbuhan, meliputi hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang, dan lain-lain sejenisnya. Tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman atau pelindung.
42
6) Kartu Inventaris Barang F (Kontruksi Dalam Pengerjaan) Kartu Inventris Barang F (Kontribusi Dalam Pengerjaan) disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang berupa barang dalam proses. Misalnya gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan lain sebagainya. 7) Kartu Inventaris Ruangan Kartu Inventaris Ruangan disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menggolongkan Barang Milik Daerah yang terkait dalam suatu ruangan kerja, meliputi meja tulis, kursi, dan lain sebagainya, pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab Pengurus Barang dan Kepala Ruangan disetiap SKPD. 8) Buku Inventaris Buku Inventaris Ruangan disusun oleh Kuasa/Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk menghimpun seluruh daftar barang yag terdiri dari KIB A, B, C, D, E, dan F yang telah disusun saat pendaftaran Barang Milik Daerah.
43
9) Rekapitulasi Buku Inventaris Rekapitulasi Buku Inventaris disusun oleh Pembantu Pengelola dipergunakan untuk mencatat rekapitulasi jumlah barang hasil sensus (Buku Inventaris) yang dan digunakan sebagai bahan penyusun neraca Kuasa/Pengguna Barang. 10) Laporan Mutasi Barang Laporan Mutasi Barang disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk melaporan Barang Milik Daerah setiap I (satu) Semester pada tahun anggaran yang sedang berjalan (1 Januari sampai dengan 30 Juni). Apabila dalam 1 (satu) semester tidak terdapat mutasi barang (bertambah atau berkurang), laporan tetap dibuat dengan mutasi barang nihil. 11) Daftar Mutasi Barang Daftar Mutasi Barang disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang
yang
disampaikan
kepada
Pembantu
Pengelola
dipergunakan untuk melaporkan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan setiap 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan (1 Januari sampai dengan 31 Desember) dan dibuatkan rekapitulasinya dalam 3 (tiga) rangkap. Daftar Mutasi Barang tersebut dikompilasi oleh Pembantu Pengelola Barang untuk dibuatkan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.
44
12) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang per semester, datanya dari laporan Mutasi per semester dimana tidak lagi dalam jenis-jenis barang tetapi dalam Golongan (01 sampai dengan 06) dan Bidang Barang (Bidang 01 sampai dengan 19). Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang per tahun, datanya dari Daftar Mutasi Barang per tahun dimana tidak lagi dalam jenis-jenis barang tetapi dalam Golongan (01 sampai dengan 06) Bidang Barang (Bidang 01 sampai dengan Bidang19). Rekapitulasi daftar mutasi barang ini dibuat oleh SKPD untuk
memudahkan
Pengelola/Pembantu
Pengelola
untuk
mengkompilasi dan membuat Rekapitulasi Induk agar dapat mengetahui besarnya/banyaknya barang atau jumlah kekayaan Daerah. 13) Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus Daftar usulan barang yang akan dihapus Barang disusun oleh Kuasa Barang dan Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pembantu Pengelola dipergunakan untuk mengusulkan atas Barang Milik Daerah yang lebih dari umur ekonomis maupun terjadi kerusakan atas Barang Milik Daerah tersebut. Apabila tidak ada Barang Milik Daerah yang akan dihapus tetap ditulis dengan nihil.
45
14) Daftar Barang Yang Digunausahakan Daftar barang yang digunausahakan merupakan daftar Barang Milik
Daerah
yang
telah
dimanfaatkan
oleh
Kuasa
Barang/Pengguna Barang sesuai dengan yang ditetapkan Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan diserahkan kepada Pengelola/Pembantu Pengelola Barang. d. Catatan yang digunakan Rekonsiliasi BMD Catatan dalam prosedur Rekonsiliasi BMD yaitu Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah digunakan untuk melaporkan jumlah realisasi belanja modal serta mutasi penambahan/pengurangan Barang Milik Daerah pada periode tertentu sehingga Pengelola Barang dapat melakukan Rekonsiliasi BMD.
46
Prosedur Pelaporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
SKPD
Mulai
3
Pendaftaran dan Pencatatan Daftar Barang Milik Daerah
Laporan Rekonsiliasi BMD
Laporan Daftar Barang Milik Daerah
Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
KIB, KIR, BI, RBI, LMB, DMB, RDMD, DBH,DBG
Menginput dokumen ke SIMDA BMD
Laporan KIB, KIR, Bi, BII, LMB, DMB, RMB, DBH, DBG,
Keterangan: KIB= Kartu Inventaris Barang KIR= Kartu Inventaris Ruangan BI= Buku Inventaris BII= Rekapitulasi Buku Inventaris LMB= Laporan Mutasi Barang DMB= Daftar Mutasi Barang RMB= Rekapitulasi Mutasi Barang DBH= Daftar Barang yang akan dihapus DBG= Daftar Barang yang digunakan
2 1
Gambar 3.2 Prosedur Pelaporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
47
DPPKA
2
1 KIB, KIR, BI, RBI, LMB, DMB, RDMD, DBH,DBG KIB, KIR, BI, RBI, LMB, DMB, RDMD, DBH,DBG
Membuat Rekapitulasi atas Barang Milik Daerah
Rekapitulasi Buku Induk Inventaris
Membuat Rekapitulasi Buku Induk inventaris (BII)
Membuat Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang
Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang
Membuat Rekapitulasi Barang Ke Neraca
Rekapitulasi Barang Ke Neraca
Laporan Rekonsiliasi BMD
Laporan Rekonsiliasi BMD
3 2
3
Laporan Rekonsiliasi BMD
A
4
Gambar 3.2 (Lanjutan) Prosedur Pelaporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
48
SEKDA
WALIKOTA
4
Proses Menerima Laporan Rekonsiliasi BMD
Laporan Rekonsiliasi BMD
Proses Persetujuan atas Laporan Rekonsiliasi BMD
Proses Mengajukan Persetujuan atas Laporan Rekonsiliasi BMD
Selesai
Gambar 3.2 (Lanjutan) Prosedur Pelaporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
49
e. Evaluasi Prosedur Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 1) Evaluasi Bagian Terkait Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemisahan tugas yang diterapkan prosedur pelaksanaan Rekonsiliasi BMD sudah sesuai dengan fungsi masing-masing bagian terkait. Dapat dilihat dari hasil evaluasi sebagai berikut: a) SKPD selaku Kuasa/Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan yang termuat dalam Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah. Kemudian Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah tersebut dikelola dalam SIMDA BMD dan diserahkan pada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang. b) DPPKA
Surakarta
selaku
Pembantu
Pengelola
Barang
mengkoordinasi dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan SIMDA BMD kemudian membuat rekapitulasinya sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD. DPPKA Surakarta membuat Rekapitulasi Buku
Induk Inventarisasi untuk
menentukan saldo awal periode dan Rekapitulasi Mutasi Barang untuk mengkompilasi belanja modal dengan aset tetap pada neraca SKPD. Kemudian hasil Laporan Rekonsiliasi BMD disampaikan kepada Pengelola Barang.
50
c) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menerima hasil Laporan Rekonsiliasi BMD serta mengajukan persetujuan kepada Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang. 2) Evaluasi Dokumen-dokumen yang terkait Dalam prosedur Rekonsiliasi BMD oleh, dokumen-dokumen yang
tercantum
dalam
SIMDA
BMD
pendaftaran, pencatatan, serta pelaporan
digunakan sebagai
Barang Milik Daerah.
Adapun dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut: a) Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F b) Kartu Inventaris Ruangan c) Buku Inventaris d) Rekapitulasi Buku Inventaris e) Laporan Mutasi Barang f) Daftar Mutasi Barang g) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang h) Daftar usulan barang yang akan dihapus i) Daftar Barang Milik Daerah yang digunausahakan Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur Rekonsiliasi BMD telah diotorisasi dengan baik. Mulai dari dokumen untuk pendaftaran, pencatatan, hingga dokumen untuk mengajukan pelaporan Rekonsiliasi BMD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
51
3) Evaluasi catatan yang digunakan Pengurus Barang mengeluarkan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah. Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah digunakan untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan, serta dimasukkan ke dalam SIMDA BMD untuk melaksanakan pelaporan Rekonsiliasi BMD kepada Pengelola/Pembantu Pengelola Barang.. 2. Kesesuaian Prosedur Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, karena Barang Milik Daerah adalah suatu kekayaan daerah yang mempunyai manfaat dalam kegiatan kepemerintahan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus mempunyai otorisasi yang jelas sehingga pelaksanaan Rekonsiliasi BMD berjalan dengan lancar. Adapun kesesuaian prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai berikut:
52
Perbandingan Kesesuaian Prosedur Rekonsiliasi BMD Oleh DPPKA Surakarta dengan Prosedur Dalam Permendagri No. 17 2007 No. Pasal
Permendagri No.17 2007
1
Kuasa Barang menyampaikan laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Pengguna.
SKPD melakukan pendaftaran dan pencatatan Laporan Daftar Barang Milik Daerah semester I dan II.
Pengguna menyampaikan laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
SKPD menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah semester I dan II yang termuat dalam SIMDA BMD kepada Sekretaris Daerah melalui DPPKA Surakarta.
Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masingmasing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
DPPKA Surakarta menghimpun seluruh daftar Barang Milik Daerah semester I dan II dari SIMDA BMD, jumlah maupun nilai kemudian dibuat rekapitulasinya.
Rekapitulasi digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah
Daftar rekapitulasi yang telah dibuat oleh DPPKA Surakarta sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD.
Pasal 28 tentang pendaftaran dan pencatatan atas Laporan BMD semesteran maupun tahunan.
2
3
4
Pasal 29 tentang mengkoordinasi Laporan BMD dan membuat rekapitulasiya
DPPKA Surakarta
Ket
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
53
5
Hasil sensus barang daerah dari masingmasing Pengguna/Kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya Pembantu Pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
Hasil sensus atas Barang Milik Daerah SKPD direkap ke dalam rekapitulasi buku Sesuai inventaris selanjutnya disusun ke dalam buku induk inventaris
6
Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahuntahun berikutnya Pengguna/Kuasa Barang dan Pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi Barang Milik Daerah.
Buku induk inventaris yang merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, kemudian SKPD membuat Daftar Mutasi Barang (bertambahdan/atau berkurang) dalam bentuk Rekapitulasi Barang Milik Daerah.
Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masingmasing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: a. Laporan Mutasi Barang b. Daftar Mutasi Barang.
SKPD membuat Mutasi Barang bertambah dan/atau berkurang yang dicatat secara tertib setiap semester I dan II dan dicatat dalam laporan mutasi barang (semesteran) dan daftar mutasi barang (tahunan).
Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang
Laporan mutasi barang yang disusun SKPD merupakan pencatatan barang selama 6 Sesuai bulan atau semesteran untuk
7
8
Sesuai
Sesuai
54
selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui DPPKA Surakarta.
9
Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
SKPD menyusun Laporan mutasi barang yang digabungkan dari semester I Sesuai dan II menjadi Daftar Mutasi Barang kemudian membuat rekapitulasinya ke dalam bentuk daftar Rekapitulasi Mutasi Barang.
10
Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
Rekapitulasi Mutasi Barang semester I dan II yang telah dibuat oleh SKPD kemudian Sesuai disimpan oleh DPPKA Surakarta.
11
Rekapitulasi seluruh Barang Milik Daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
Daftar rekapitulasi mutasi barang yang telah disimpan oleh DPPKA Surakarta kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
Pendaftaran, pencatatan, serta pelaporan Barang Milik Daerah menghasilkan Laporan Rekonsiliasi BMD yang dikelola dalam SIMDA BMD
12
Pasal 30 tentang hasil Laporan Rekonsiliasi BMD ke dalam SIMDA BMD
Tabel 3.1 Kesesuaian Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA dengan Permendagri 17 2007
Sesuai
Sesuai
55
Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Otorisasi pemisahan tugas yang jelas dari masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rekonsiliasi BMD. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh SKPD sudah mendukung untuk digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD. SIMDA BMD menginput, mengolah, menyajikan informasi manajemen dalam kegiatan Rekonsiliasi BMD dengan akurat dan komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. DPPKA Surakarta selaku Pembantu Pengelola telah memberikan pengendalian internal yang baik terhadap pelaporan Rekonsiliasi BMD dengan mengeluarkan arsip rangkap 3, satu untuk Sekretaris Daerah, satu untuk DPPKA Surakarta, satu untuk SKPD. Hal tersebut ditujukan agar memudahkan untuk melakukan koordinasi antara pihak yang terkait serta menghindari
penyalahgunaan
pertanggungjawabkan.
laporan
yang
tidak
dapat
di
56
3. Kendala Dalam Rekonsiliasi BMD oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Surakarta Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta sudah dilakukan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan tersebut memiliki kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya Rekonsiliasi BMD. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut: a. Belum ada tim khusus Pengurus Barang Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kinerja SKPD yang berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan Rekonsiliasi BMD dengan kewajiban dalam tugas pokoknya. Adapun masalahmasalah yang dihadapi SKPD sebagai berikut: 1) SKPD belum seluruhnya memahami teknis pelaporan Rekonsiliasi BMD karena belum menguasai tentang komputerisasi sehingga kesulitan saat mengoperasikan SIMDA BMD.. 2) SKPD melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah pada akhir semester sehingga melebihi waktu pelaporan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan DPPKA Surakarta. 3) SKPD tidak bisa fokus karena sulit membagi waktu mengurus Barang Milik Daerah dengan kegiatan dalam jam kerja. 4) Data yang disajikan oleh Pengurus Barang tidak akurat, misal: a) Mesin fotokopi yang seharusnya masuk dalam Kartu Inventaris Barang B peralatan dan mesin dicatat dalam Kartu Inventaris Barang E Aset Tetap lainnya.
57
b) Kendaraan sepeda motor yang seharusnya sudah dihapus belum dicatat dalam laporan mutasi barang penghapusan dalam kolom pengurangan. c) Belanja Modal tanah yang seharusnya harus dimasukkan dalam laporan mutasi barang penambahan realisasi belanja modal belum dicatat. b. Sistem SIMDA BMD masih berkembang dalam waktu ke waktu: Dalam pelaporan Rekonsiliasi BMD, pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran dipermudah dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Seluruh proses kegiatan Rekonsiliasi BMD sudah terkomputerisasi sehingga Pengurus Barang maupun Pengelola tidak perlu melakukan kegiatan secara manual. Namun SIMDA BMD yang digunakan dalam pelaporan Rekonsiliasi BMD masih terus dikembangkan oleh pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dalam SIMDA BMD terdapat gangguan sistem yang menyebabkan data yang sudah dimasukkan sering eror system, misal nilai barang yang sudah diinput melalui SIMDA BMD bisa terjadi perubahan diwaktu berikutnya, hal ini menyebabkan pihak koordinasi pengelola barang mengalami keterhambatan
dalam
melakukan
rekapitulasi
barang.
Adapun
pembaharuan SIMDA BMD dari mulai awal sampai akhir sebagai berikut, Simda BMD versi 2.0; Simda BMD versi 2.1; SIMDA BMD versi 2.2; SIMDA BMD versi 27.2; yang sekarang digunakan yaitu SIMDA BMD versi 27.3.
58
C. TEMUAN 1. KELEBIHAN Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta memiliki kelebihan-kelebihan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Adapun kelebihan-kelebihan yang ada, meliputi: a. Dalam pelaporan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta sudah terotorisasi dengan jelas. Pemisahan tugas oleh masing-masing fungsi pelaksanaan Rekonsiliasi BMD sudah sesuai dengan perundangundangan yang ada, baik pengurus barang, koordinator/pembantu pengelola, dan pengelola barang. Dengan adanya pemisahan tugas, proses pelaporan Rekonsiliasi BMD berjalan dengan baik. b. Dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan dalam pelaporan sudah mendapat otorisasi dari pihak berwenang sehingga dalam dapat meminimalisir terjadinya kecurangan maupun kesalahan dalam melakukan pelaporan Rekonsiliasi BMD serta menghasilkan data yang akurat dan relevan. c. DPPKA Surakarta dalam melaksanakan Rekonsiliasi BMD memberikan pengendalian internal yang baik. Hasil pelaporan Barang Milik Daerah mengeluarkan rangkap 3, satu untuk Sekretaris Daerah, satu untuk DPPKA Surakarta, dan satu untuk SKPD agar mudah untuk mengkoordinasi antara masing-masing pihak terkait sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan..
59
2. KELEMAHAN Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi BMD oleh DPPKA Surakarta, terdapat kelemahan. Adapun kelemahan dalam pelaporan Rekonsiliasi BMD,yaitu: a. Belum adanya tim khusus Pengurus Barang untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu Rekonsiliasi BMD. Hal ini SKPD selaku Pengurus Barang membagi kewajiban antara tugas pokok dengan pelaporan Rekonsiliasi BMD. Padatnya jam kerja bagi SKPD tidak bisa fokus dalam
melaksanakan
pelaporan
Rekonsiliasi
BMD.
Selain
menyebabkan terlambatnya waktu pelaporan yang telah ditetapkan oleh DPKKA Surakarta, data yang disajikan tidak akurat. b. SIMDA BMD yang digunakan dalam pelaporan Rekonsiliasi BMD masih terus dikembangkan oleh pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dalam SIMDA BMD terdapat gangguan sistem yang menyebabkan data yang sudah dimasukkan sering eror system, misal nilai barang yang sudah diinput melalui SIMDA BMD bisa terjadi perubahan diwaktu berikutnya, hal ini menyebabkan pihak koordinasi pengelola barang mengalami keterhambatan dalam melakukan rekapitulasi barang.
