13
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DAN WANITA A. Perlindungan Anak Dan Wanita Di Indonesia Dalam kehidupan sehari-hari banyak informasi atau berita mengenai masalah perlindungan anak dan wanita. Masalah ini menjadi isu yang sudah mengglobal baik secara nasional maupun internasional. Hal ini merupakan pembicaraan yang
sangat hangat
dibicarakan oleh banyak orang akan tetapi tidak yang memahami arti perlindungan anak dan wanita tersebut. Sebelum kita mengetahui apa itu perlindungan anak dan wanita, ada baiknya kita ketahui apa yang dimaksud dengan anak dan wanita terlebih dahulu. Hal ini perlu kita ketahui agar kita memahami jelas tentang perlindungan nantinya dan lebih muda untuk memahaminya. Yang dimaksud dengan anak dapat kita ketahui dari banyak pendapat. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari pandang sentralistis kehidupan.13 Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:
“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Beberapa definisi diatas menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan harus dibantu oleh orang dewasa untuk menjalankan kelangsungan hidupnya atau dengan 13 13
Maulana hassan wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 1.
Universitas Sumatera Utara
14
kata lain belum mampu mandiri atau berdiri sendiri untuk menentukn langkahnya. Untuk itu, anak harus dilindungi karena masih lemah dan sering menjadi korban akan suatu perbuatan yang melanggar haknya. Berangkat dari hal ini maka dibutuhkan suatu perlindungan terhadap anak. Jadi yang dimaksud perlindungan Anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasaan dan hak asasi (fundamental rights and freedooms of children) dan berbagai hubungan yang mengenai kesejahteraan Anak.14Mengenai kesejahteraan anak diatur oleh Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .Menurut undang –undang ini batas umur anak anak adalah adalah 21 tahun dan belum kawin.15. Orangtua bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Apa yang terjadi terhadap si anak merupakan tanggung jawab orang tua. Kita harus mengetahui prinsip-prinsip dilakukannya perlindungan terhadap anak. Dimana hal ini meliputi:16 A.
Non diskriminasi
B.
Kepentingan yang terbaik bagi anak
C.
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya
D.
Penghargaan terhadap pendapat anak Keempat prinsip inilah yang menjadi dasar perlindungan anak dari perbuatan yang
melanggar haknya. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik kita harus menjujung tinggi perlindungan ini. Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut17 ialah pertama asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang
14
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 1. Ibid,hal 5. 16 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal 25. 17 Waluyadi, Op.cit, hal 16. 15
Universitas Sumatera Utara
15
menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan judikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama. Kedua adalah asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut. Ketiga asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Inilah yang menjadi dasar agar hak anak tidak dikucilkan dan harus dihargai agar anak tidak lagi menjadi objek kesewenang-wenangan para pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa anak adalah suatu anugrah dari Tuhan yang harus dilindungi dan diberikan masa depan yang baik yang menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam istilah religiusnya bahwa orang tua merupakan wakil Tuhan di dunia. Orang tua menjadi pelindung bagi anak-anaknya baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan yang dilakukan secara tepat terhadap anak merupakan cara yang tepat untuk mencega perbuatan yang dapat merugikan hak anak. Wanita juga salah satu mahluk Tuhan yang harus dilindungi. Wanita dapat digambarkan mahluk yang lemah dibanding pria dan sering menjadi korban baik di dalam keluarga ataupun pada khalayak ramai diluar keluarga. Kedudukan pria dan wanita sama kedudukannya di mata hukum akan tetapi, pada kenyataanya wanita lebih sering menjadi korban. Wanita sering menjadi korban perampokan, penjambretan, perdagangan manusia atau trafiking dan pelecehan seksual. Masalah demikian menimbulkan hal-hal mengenai perlindungan terhadap wanita ditandai dengan semakin maraknya wacana mengenai gender dan hukum atau wanita dan hukum , ataupun feminis dan hukum. 18
18
2014.
http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/perlindungan-hukum-wanita/ diakses 11 april
Universitas Sumatera Utara
16
Pada dasarnya di Indonesia, baik pria maupun perempuan sadar akan keadilan hukum. Di dalam masyarakat, kaum wanita mempunyai kedudukan yang merupakan posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini wanita memiliki kedudukan, maka sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa. Untuk dapat melakukan peranan yang baik wanita harus diberikan program peningkatan kualitas hidup perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Tren kekinian yang juga berentetan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi diskriminasi ataupun dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis–kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM dan termasuk wanita yang menjadi korban. Kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap
Universitas Sumatera Utara
17
anak dan wanita merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, untuk bebas dari perhambaan dan perbudakan. Hak asasi ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedabedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.19Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari penjelasan diatas yang dimaksud perlindungan anak dan wanita adalah suatu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan wanita untuk tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berahklak mulia dan sejahtera. B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dan Wanita Di Indonesia, kompleksitas masalah anak dan wanita begitu besar dan rumit. Acap kali anak dan wanita dipandang sebagai manusia kecil yang hak nya diabaikan. Pertama kita akan mengetahui penyelenggraan perlindungan tentang anak beserta masalahnya. Anak hanya memilik kewajban untuk mengabdi kepada orangtua akan tetapi, pada kenyataanya anak dilibatkan untuk menyokong ekonomi keluarga. Masalah yang dihadapi anak sungguh berat di satu sisi,ternyata anak juga dipakai untuk menari arus mancanegara sebagai wanita-wanita penghibur. Hal ini terjadi karena anak-anak tersebut belum terjangkit HIV dan dapat memuaskan tamu.
19
2014.
http://rahmiarrahman.blogspot.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-dan.html diakses 11 april
Universitas Sumatera Utara
18
Persoalan yang lebih akut dalam penanganan anak di negeri ini dapat diperhatikan dari sederet fakta persoalan anak seperti berikut ini:20 1.
Anak terlantar
2.
Anak tidak mampu
3.
Anak cacat
4.
Anak penguna narkoba dan zat adiktif dan lainnya Persoalan-persoalan ini menggambarkan bahwa sistem perlindungan anak masih lemah
dilakukan pemerintah dan menggambarkan lambatnya cara kerja pemerintah. Oleh sebab itu maka diperlukan aturan aturan yang lebih tegas lagi. Penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah tergambar mulai dari undang-undang dasar 1945 hingga banyak aturan mengenai perlindungan anak yaitu seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang sudah baik secara materil akan tetapi praktiknya tidak sesuai yang diharapkan. Untuk Indonesia, persoalan tentang anak diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Perangkat konstitusional ini kemudian dituangkan dalam peraturan operasional, yaitu UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. UU ini menyebutkan bahwa ada sederetan anak yang diakui. Diantarnya pada Pasal 2 dan Pasal 8. Tetesan hukum yang lain, terbitnya Inpres No 2 Tahun 1989 Tentang Konvensi Anak-Anak Indonesia, dengan lebih gamblang menyatakan hak anak yang diakui. UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pengaturan yuridis tentang perlindungan anak. Diantaranya tentang kewajiban memelihara anak hingga dewasa, kewajiban memelihara anak meski terjadi perceraian, larangan memindahkan hak bagi seorang wali dan penunjukan wali.21 Berikutnya muncul Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku di Indonesia. Dalam wilayah lain munculah Permenaker No 1 Tahun 1987 yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak. 20 21
Jufri Bulian Ababil, Menjaga Anak Indonesia, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, Medan, 2006, hal 8. Ibid, hal 9
Universitas Sumatera Utara
19
Penyelengaraan perlindungan anak di Indonesia ditandai dengan munculnya KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memperjuangkan hak-hak anak dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak.anak di indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak22. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI adalah sebagai berikut :23 a.
Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
b.
Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi
pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.
22 23
http://www.kpai.go.id/profil/diakses 11 april 2014. http://www.kpai.go.id/profil/diakses 11 april 2014.
Universitas Sumatera Utara
20
KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.24 KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID. Inilah gambaran Indonesia dalam
menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.
Akan tetapi, dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik dan terkesan diabaikan oleh pemerintah. Padahal apabila anak dilindungi dengan baik maka bangsa ini kedepan akan lebih maju dan baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas penyelenggaraan perlindungan terhadap wanita. Di Indonesia perlindungan terhadap kaum hawa sangat besar perhatiannya terutama dari lembaga swadaya dan dari kementerian pemberdayaan perempuan. Banyak muncul peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan wanita terutama yang berhubungan dengan emansipasi wanita yang diperjuangkan. Kartini sejak dahulu. Karena pada masa itu hak wanita telah banyak dilanggar dan kucilkan dan merasa terkekang oleh pria. Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan wanita sudah cukup banyak. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Tren kekinian yang juga berentetan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi diskriminasi ataupun dominasi dari
24
http://www.kpai.go.id/profil/diakses 11 april 2014.
Universitas Sumatera Utara
21
sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis–kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM, dan termasuk wanitalah yang menjadi korban. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”. Selain itu, “hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb (Pasal 1, 2). Senada dengan hal ini ditentukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3. Dari sini tidak ada pembedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan jaminan pencegahan perlakuan yang berbeda karena jenis kelamin, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia.25 Sebagai contoh kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk
diskriminasi
terhadap
wanita
dan
melaksanakannya
dengan
berbagai
kebijaksanaan. Ciri khas sebagai wanita terkait dengan kehidupan pribadinya adalah hak mengenai reproduksi, yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Tindakan yang mengganggu atau penyerangan terhadap itu merupakan pelanggaran HAM dan sebagai tindak pidana. Kalau 25
2014.
http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/perlindungan-hukum-wanita/ diakses 12 april
Universitas Sumatera Utara
22
sudah menjadi masalah HAM maka siapapun harus menghormati, baik perorangan, masyarakat, maupun negara. Perlindungan terhadap wanita ditandai dengan munculnya Kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut: 1.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:26 a.
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b.
Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
d.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 26
2014.
http://www.menegpp.go.id/v2/index.php/tentangkami/tugasdanfungsi/kementerian diakses 12 april
Universitas Sumatera Utara
23
Ditambah dengan munculnya Komnas perempuan yang memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar
dari
tragedi
kekerasan
seksual
yang
dialami
terutama
perempuan
etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk pengeluaran rutin, Komnas Perempuan memperoleh dukungnan dari Sekretariat Negara. Selain itu Komnas Perempuan juga menerima dukungan dari individu-individu dan berbagai
organisasi
nasional
dan
internasional.
Komnas
Perempuan
melakukan
pertanggungjawaban publik tentang program kerja maupun pendanaanya. Hal ini dilakukan melalui laporan tertulis yang bisa diakses oleh publik maupun melalui acara “Pertanggungjawaban Publik” di mana masyarakat umum dan konstituen Komnas Perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat dapat bertatap muka dan berdialog langsung. Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Anggota komisi Paripurna berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, agama dan suku yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan. Landasan kerangka kerja komnas perempuan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak
Universitas Sumatera Utara
24
Manusiawi (CAT) dan memiliki tujuan sebagai berikut:27 1.
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2.
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segal bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Komnas perempuan memilik mandat dan kewenangan sebagai berikut:
1.
Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2.
Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3.
Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4.
Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusuanan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;
27
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan diakses 12 april 2014.
Universitas Sumatera Utara
25
5.
Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upayaupaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Penjelasan diatas menggambarkan penyelengaraan perlindungan anak dan wanita yang
dinaungi oleh Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak dan menjadi yang paling terdepan untuk membela kepentingan anak dan wanita yang diganggu .oeh sebab itu sebagai masyarakat harus mau mendukung segala bentuk perlindungan baik yang dilakukan pemerintah atau pun LSM yang memperjuangkannya. C. Hak Dan Kewajiban Anak Dan Wanita Menurut Bernhard Winscheid hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum dan sistem hukum yang bersangkutan.28 Sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Sebagai Manusia setiap insan memiliki hak dan kewajiban didalam hidupnya. Oleh sebab itu hal itu berlaku terhadap anak dan wanita yang memiliki hak serta kewajibannya masing-masing dalam kehidupannya. Anak juga memiliki banyak hak di dalam hidupnya dan itu tidak bisa diabaikan oleh orang tua atau orang dewasa. Hak dan kewajiban anak harus dijunjung tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang degan baik. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak meliputi:29 1.
Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi
2.
Hak atas nama dan identitas kewarganegaraan
3.
Hak untuk beribadah menurut agamanya
4.
Hak mengetahui orangtuanya
5.
Hak memperoleh kesehatan jasmani, rohani, mental dan spritual 28 29
Waluyadi, Op.cit, hal 29. ibid,hal 16-17
Universitas Sumatera Utara
26
6.
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
7.
Hak untuk didengar pendapatnya
8.
Hak berkreasi
9.
Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri dan bnyak lainnya Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata diatur secara garis besar
1.
Undang-Undang
Nomor Nomor
1 4
Tahun
Tahun
1979
1974 Tentang
Tentang
:
perkawinan
2.
Undang-Undang
Kesejahteraan
Anak.
3.
Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak
4.
Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
5.
Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6.
Kitab Undang-Undang Hukum Pertama , Buku Pertama Tentang Orang
7.
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yaitu kumpulan dari hukum islam. Bahwa disamping hak hak anak, anak juga memiliki kewajiban dalam kelangsungan
hidupnya. Apalagi jika kewajiban dilanggar maka dia memiliki konsekuensi terhadap hal itu. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki anak adalah sebagai berikut: 1.
Menghormati orang tua, wali dan guru
2.
Mencintai Keluarga, masyarakat dan teman
3.
Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4.
Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
5.
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
Universitas Sumatera Utara
27
Begitu hal dengan anak, wanita juga memiliki hak dan kewajiban. juga harus dihargai dan dijunjung tinggi. Dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusi (DUHAM) ialah:30 1.
Pengakuan bahwa martabat dan hak sama dan mutlak umat manusia
2.
Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat
3.
Bahwa manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum
4.
Persamaan hak laki-laki dan perempuan
5.
Penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi Dalam peraturan di Indonesia wanita juga memiliki hak yaitu menjadi warganegara
dan penduduk menurut UUD 1945. Dalam Konvensi Perempuan UU No 7 tahun 1984 memilik hak yang sama dengan pria.31 Hak untuk dipilih dan memilih, berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan berpatisipasi dalam organisasi, mewakili pemerintah di tingkat internasional, dan pekerjaan organisai internasional. Wanita juga memiliki yang harus dilakukannya dalam kehidupannya. Kewajibannya adalah menyayangi anak, suami beserta keluarga, membimbing anak dan menaati suami, mampu menjadi komunikator yang baik yang menciptakan suasana kondusif di dalam rumahnya, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita dan menaati hukum sebagai warga negara yang baik. Sehingga dengan terciptanya keseimbangan hak dan keajiban anak dan wanita maka kehidupannya dapat berjalan dengan baik dan pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa sangat berarti apabila terjadi perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak dan wanita.
94
30
Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal
31
Ibid, hal 95-97
Universitas Sumatera Utara
28
D. Perbuatan-Perbuatan Yang Melanggar Hak dan Kewajiban Anak Dan Wanita Di dalam kehidupan masyarakat hak dan kewajiban anak dan wanita sering kita lihat dilanggar atau sering kita lihat perilaku yang sewenang-wenang terhadap anak dan wanita. Terkadang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Perbuatan-Perbuatan tersebut memiliki berbagai jenis dan ragamnya baik secara batin atauun fisik. Dimana perbuatan ini dapat mengganggu kehidupan anak dan wanita. Terhadap anak perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu eksploitasi terhadap anak dimana anak sebagai penyokong kehidupan ekonomi keluarga dimana si anak masa belajarnya diabaikan seperti putus sekolah. Di sektor yang lebih besar, ternyata anak juga dipakai menarik arus wisata mancanegara sebagai wanita-wanita penghibur dimana masih di bawah umur32. Perbuatan lainnya seperti penculikan, pembunuhan, pemberian narkoba dan zat adiktif, pemerkosaaan, penculikan, lingkungan yang buruk, kurang diberikan ajaran dan pendidikan tentang agama dan moralitas. Mungkin masih banyak lagi perbuatan yang melanggar hak anak di indonesia yang dapat menghambat perkembangan mereka sebagai generasi bangsa di Indonesia. Sejalan dengan itu ada juga perbuatan yang melanggar hak dan wanita yang tidak jauh berbeda dengan anak yang paling sering ialah kekerasaan, trafikking atau perdagangan orang yang dimana wanita diperjualbelikan seperti tidak memiliki harga diri, pemerkosaan, penipuan terhadap wanita yang bisanya kepada wanita yang ingin mengadu nasib di luar negeri akan tetapi menjadi wanita penghibur, selalu diabaikan pendapatnya dalam suatu perkumpulan dan organisasi, kekerasaan dalam rumah tangga dan sebagainya. Perbuatanperbuatan diatas merupakan suatu gambaran dimana masih banyak masalah-masalah pelanggaran hak dan kewajiban anak dan wanita yang dilakukan oleh oknum yang tidak 32
Jufri Bulian ababil, Menjaga Anak Indonesia, PKPA, Medan, 2006, hal 5.
Universitas Sumatera Utara
29
bertanggung jawab. Sebagai solusinya kita harus melakukan perlindungan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggarnya.
Universitas Sumatera Utara
