BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN A. LATAR BELAKANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan- aturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing- masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai. Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat ( 1960- 1970-an ) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku yang ditulis berkenaan dengan gerakan ini. Di amerika serikat bahkan pada era tahun – tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan- putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen. Fokus gerakan perlindungan konsumen ( konsumerisme ) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke- 20. Di indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di amerika serikat. YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 mei 1973. Gerakan di 12 indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahukui

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ( ECOSOC ) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen. 9 Adapun yang membelatar belakangi lahirnya hukum perlindungan konsumen ini, antara lain : 1. Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas Negeri- negeri yang sekarang ini disebut negara- negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat : unifikasi, industrilalisasi, dan negara kesejahterahan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, pejuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrilalisasi, membetulkan kesalahan- kesalahan pada tahap- tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahterahan masyarakat. Sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal di dunia barat. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan keluarnya Resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa No. 39/ 248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi : a. Perlindungan konsumen dari bahaya- bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya; 9

Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen, Jakarta : Grasindo, 2000, hlm. 29

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi; d. Pendidikan konsumen; e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/ konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha . Persaingan yang semakin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya. 2. Hubungan antara Produsen dan Konsumen Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus- menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling mengkhendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. 10 Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan 10

Sri Redjeki Hartono, op. Cit.,hlm. 36.

pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan efektifitas. Kemudian, dengan semakin meningkatnya permintaan dari konsumen akan suatu barang menuntut produsen untuk meningkatkan produktivitasnya secara massal, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Perlunya undang- undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Secara tidak langsung, hukum ini mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab, sedangkan secara langsung untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak. Bertolak dari keadaan yang demikian, perlindungan hukum terhadap hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan kompherenshif sehingga terjadi suatu persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan konsumen. B. PENGERTIAN KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Istilah konsumen dapat kita jumpai dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen ( Undang- undang No. 8 Tahun 1999 ) atau yang sering disebut dengan UUPK , yakni terdapat dalam Pasal 1 , butir 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk idup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 ( dua ) rancangan undang- undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa : 11 “ Konsumen adalah

pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. “ Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik UndangUndang Tentang Perlindungan Konsumen ( selanjutnya disebut Rancangan Akademik ) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. 12 Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “ korban produk yang cacat “ yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive ( selanjutnya disebut 11

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2. 12 Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Rancangan Akademik Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1992, Pasal 1 a. hal 57

Directive ) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Dirrective tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian ( karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri 13 . Di spanyol, konsumen diistilahkan tidak hanya individu ( orang ), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. 14 Pengertian konsumen bukan hanya beraneka ragam, tetapi juga merupakan pengertian yang luas, seperti yang dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy dengan mengatakan, “ Consumers by definition Include us all “. Meskipun beraneka ragam dan luas, dapat juga diberikan unsur terhadap definisi konsumen, yaitu : 1. Setiap orang Disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berperan sebagai pemakai barang/ atau jasa. Istilah “ orang sebetulnya tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan , namun konsumen juga harus mencakup badan usaha, dengan makna luas daripada badan hukum. Dalam UUPK digunakan kata “ pelaku usaha“ 2. Pemakai

13

Nurhayati Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah, Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13. 14 Tim FH & Depdagri, Op. Cit, hal. 58

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang ( perorangan atau badan usaha ) yang mengkonsumsi jasa dan/ atau jasa barang. Jadi yang paling penting terjadinya transaksi konsumen berupa peralihan barang

dan/

atau

jasa,

termasuk

peralihan

kenikmatan

dalam

menggunakannya. 3. Barang dan/ atau jasa Undang- undang Perlindungan Konsumen ( UUPK ) mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasar. Dalam perdagangan yang semakin komplek dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. 5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain ( diluar diri sendiri dan keluarganya ).

6. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Batasan ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit untuk menetapkan batas- batas seperti itu. Dalam pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen itu adalah pembeli,penyewa, nasabah ( penerima kredit ) lembaga jasa perbankan atau asuransi penumpang angkutan umum atau pada pokok langganan dari para pengusaha 15. Pengertian masyarakat ini tidaklah salah, sebab secara yuridis, dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata, terdapat subjek- subjek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli, penyewa, peminjam-pakai, dan sebagainya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya konsumen itu pelaksanaannya berhak untuk dilandasi oleh perlindungan hukum atau yang pada kesehariannya dikenal dengan istilah “ hukum perlindungan konsumen “ Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az, Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas- asas atau kaidah- kaidah yang mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

15 16

16

Az Nasution mengakui, asas- asas dan kaidah- kaidah hukum yang

Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 68 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta: Grasindo, 2000 ), hlm 9- 10

mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum. Menurut business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumers against unfair or illegal traders. 17 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya hal – hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang- undangan, baik undangundang maupun peraturan perundang- undangan lainnya serta putusan – putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. 18 C. Asas, Prinsip Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Di dalam Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 ( lima ) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 17 18

Peter Colin, Op. Cit., h. 61. Inosentius Samsul, Op. Cit., h. 34.

manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 4. Asas keamanan

dan

keselamatan konsumen dimaksudkan

untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukumn.” Adapun di dalam perlindungan konsumen adanya suatu prinsip – prinsip, prinsip tentang tanggung merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus - kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati – hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak- pihak yang terkait. 19 19

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Grasindo, 2000 ), hlm. 59.

Secara umum, prinsip- prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability atau liability based on fault ) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara terguh. Prinsip

ini

menyatakan,

seseorang

baru

dapat

dimintakan

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu ( 1 ). Adanya perbuatan, ( 2 ). Adanya unsur kesalahan, ( 3 ). Adanya kerugian yang diderita, ( 4 ).

Adanya hubungan kualitas dan

kerugian. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “ hukum “, tidak hanya bertentangan dengan undangundang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara. Yakni asas audi et alterm partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Di sini hakim harus memberi para pihak nbeban yang seimbang dan patut sehingga masing – masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ( presumption of liability principle ), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik ( omkering van bewijslast ) diterima dalam prinsip tersebut. Undang- Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 ( lihat ketentuan Pasal 28 UUPK ). Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti- bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ( presumption nonliability principle ) hanya

dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/ bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang ( konsumen ) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut ( pelaku usaha ) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak

( strict liability ) sering diidentikkan

dengan prinsip tanggung jawab absolut ( absolute liability ). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majour. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut R.C. Hoeber , biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena ( 1 ) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; ( 2 ) diasumsikan produsen lebih dapatmengantisipasi jika sewaktu- waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau

menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya; ( 3 ) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati – hati. Prinsip tanggung jawab mutlak ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “ menjerat “ pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari resiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. 5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( limitation of liability principle ) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/ cetak itu hilang atau rusak ( termasuk akibat kesalahan petugas ), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika adapembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang jelas. Setelah kita melihat asas- asas maupun prinsip- prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, tentunya terdapat juga tujuan dalam hukum perlindungan konsumen. Hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal 3 UU Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan : (a). Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b). Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; (c). Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagau konsumen; (d). Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e). Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (f). Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Keenam tujuan di atas merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan

khusus

perlindungan

konsumen

yang

disebutkan

di

atas

bila

dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Jadi semata- mata tujuan dalam perlindungan konsumen itu ialah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

D. Hak Dan Kewajiban Konsumen Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan / atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka konsumen sebagai pemakai barang/ jasa perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : ( a ). Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa; ( b ). Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; ( c ). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan / atau jasa; ( d ). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan; ( e ). Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; ( f ). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; ( g ). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; ( h ). Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya; ( i ). Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Hak – hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak- hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak- hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pada tanggal 15 maret 1962 yang menghasilkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, 20 yaitu : 1. Hak memperoleh keamanan ( the right to safety ) Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan / atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. 2. Hak memilih ( the right to choose ) Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/ atau jasa. 3. Hak mendapat informasi ( the right to be informed ) Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan

20

Vernon A. Musselman dan Jhon H. Jackson introduction to modern Business, diterjemahkan Kusma Wiriadisastra, ( Jakarta : Erlangga, 1992 ), h. 294-295. Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, ( Jakarta : Universitas Indonesia, 2004 ), h. 7. Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, ( Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 ), h. 121. Marium Darus Badrul Zaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, ( Bandung : Alumni, 1981 ), h. 5. Donald P. Rothschild dan David W. Carrol, Consumer Protecting : Reporting Service, Vol. 1 ( Maryland : National Law Publishing Corporation, 1986 ), h. 20

mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. 4. Hak untuk didengar ( the right to be heard ) Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan produsen. Akhirnya, jika semua hak- hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis, akan diperoleh urutan sebagai berikut : 1. Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga kosumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan itu penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena selama berabadabad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen ( terutama pembeli ) adalah pihak yang wajib berhati – hati, bukan pelaku usaha. Dalam barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Satu hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan

keamanan adalah penyediaan fasilitas umum yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

2. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Jelas Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang relevan dibandingkan dengan sekitar 50 tahun lalu. Alasannya, saat ini (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan juga penjualnya, (2) daya beli konsumen yang semakin meningkat, (3) lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, (4) model- model produk lebih cepat berubah, (5) kemudian transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam- macam produsen atau penjual. 21

21

A.W. Troelsrup, The Consumer in American Soceity : Personal and Family Finance, ed. 5 ( New York : Merrow Hill, 1974 ), 515.

Hak untuk mendapatkan informasi menurut Prof. Hans W. Micklitz,22seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah di Jakarta, 26- 30 oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Ia menyatakan, sebelum kita melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapat perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu konsumen yang terinformasi (well informed) dan konsumen yang tidak terinformasi. Ciri- ciri tipe pertama, antara lain (1) memiliki tingkat pendidikan tertentu, (2) mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, (3) lancar berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Tipe konsumen kedua memiliki ciri- ciri, antara lain (1) kurang pendidikan, (2) termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan (3) tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberi perlindungan. Selain ciri- ciri konsumen yang tidak terinformasikan, karena hal- hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok anak- anak, orang tua, dan orang asing ( yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat ) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh negara. Informasi ini harus diberikan secara sama bagi semua konsumen). Itulah sebabnya, 22

RUUPK di Mata Pakar Hukum Jerman, Warta Konsumen Tahun XXIV No. 12 ( Desember, 1998 ), hal. 33-34.

hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

3. Hak untuk Didengar Hak yang erat kaitannya denganhak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

4. Hak untuk Memilih Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia juga membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar.Jika seseorang

atau

suatu

golongan

diberikan

hak

monopoli

untuk

memproduksi dan memasarkan barang dan jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain. Jika terdapat monopoli oleh perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan

konsumen,

akhirnya

konsumen

pasti

didikte

untuk

mengonsumsi barang atau jasa itu tanpa dapat berbuat yang lain. Dalam

keadaan seperti itu, pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual. Monopoli juga dapat timbul akibat- akibat perjanjian- perjanjian antara pelaku usaha yang bersifat membatasi hak konsumen untuk memilih. 23

5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan Dengan hak ini berartikonsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang akan dibayar sebagai penggantinya. Namun, ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban ketidakadaan pilihan. Konsumen dihadapkan pada kondisi “ take it or leave it “. Jika setuju silahkan membeli, dan jika tidak maka tinggalkan ( padahal di tempat lain pun pasar sudah dikuasainya ). Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternative ( bila masih ada ), yang boleh jadi kualitasnya malahan lebih buruk. Akibat tidak berimbangnya posisi tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen, maka pihak pertama dapat saja membebankan biayabiaya tertentu yang sewajarnya tidak ditanggung konsumen. Praktik yang terpuji ini lazim dikenal dengan externalities.

23

Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 33-37

6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau asas kesepakatan masing- masing pihak.

7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi dari pada hak pelaku usaha ( produsen/ penyalur produk ) untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihakpihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak- pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Hak untuk mendapat penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapat ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak. Tentu ada beberapa karakteristik tuntutan yang tidak membelohkan tuntutan ganti kerugian ini, seperti dalam upaya legal

standing LSM yang dibuka kemungkinannya dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK.

8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen didunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik. Menurut Heindrad Steiger, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, 24 hak atas lingkungan yang baik dan yang sehat merupakan bagian dari hak- hak subjektif sebagai bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Ini berarti setiap pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Steiger menjelaskan, tuntutan tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, the function of defence, yakni hak bagi individu untuk mempertahankan diri dari pengaruh lingkungan yang merugikannya. Kedua, function of ferformance, yakni hak individu untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dipulihkan atau diperbaiki.

24

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cet. 11, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, 119

Fungsi- fungsi itu telah tertampung sejak lama dalam hukum positif indonesia. Desakan pemenuhan hak konsumen atas lingkungan hidup yang bauik dan sehat semakin dikemukakan akhir- akhir ini. Karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak- hak subjektif sebagai bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. 25

9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang Persaingan curang atau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut dengan “ persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jika seorang pengusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya, dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian. Hak konsumen untuk dihindari dari akibat negatif persaingan curang dapat dikatakan sebagai upaya pre-emptive yang harus dilakukan, khususnya oleh pemerintah, guna mencegah munculnya akibat- akibat langsung yang merugikan konsumen. Itulah sebabnya, gerakan konsumen sudah selayaknya menaruh perhatian terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak ini, seperti yang ada pada saat ini, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 26

25

Shidarta, Op.cit, hal. 24-25 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “ Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang” ( makalah, Yogya, 6-7 Oktober 1992 ) hal.1. 26

10. Hak untuk mendapatkan Pendidikan Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh sebab itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum melayani hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi penghormatannya pada hak- hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “ pendidikan konsumen “ ini. Pengertian pendidikan konsumen ini tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan pada konsumen. Bentuk informasi yang lebih kompherensif dengan tidak semata- mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen. Disamping mempunyai hak- hak konsumen juga mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian apabila konsumen berharap hakhaknya ingin dipenuhi secara baik, hal itu dapat terlaksana apabila konsumen

mempunyai kesediaan yang sama terhadap pemenuhan kewajibannya, untuk itu seorang konsumen perlu menyadari dan mengetahui tentang kewajibannya. Dalam Pasal 5 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, juga ditegaskan mengenai kewajiban, dengan pengertian konsumen tidak hanya dapat menuntut hak- haknya, namun demikian konsumen berkewajiban melaksanakan hal- hal sebagai berikut : 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi kemananan dan keselamatan. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa; 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut Sejalan dengan pasal 5 tersebut Yayasan Lembaga Konsumen IndonesiaMedan juga menggaris bawahi bahwa konsumen berkewajiban untuk : 1) Bersikap kritis Bertanggung jawab untuk bertindak lebih waspada pada kritis terhadap harga dan mutu suatu barang atau jasa yang digunakan, serta akibat lain yang mungkin ditimbulkannya. Sikap kritis konsumen sangat diperlukan dalam rangka menentukan barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Sikap kritis tersebut, meliputi :

-

Kritis terhadap penawaran barang/jasa oleh produsen secara langsung maupun yang tidak langsung melalui media iklan di media cetak maupun elektronika.

-

Kritis terhadap penampilan fisik barang, takaran, ukuran dan timbangan maupun mutu.

2) Berani bertindak atas kesadaran Berani bertindak guna melindungi dirinya sendir maupun secara berkelompok dalam upaya menjamin perolehan perlakuan yang adil. 3) Memiliki kepedulian sosial Turut bertanggung jawab serta waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan pola konsumsi kita bagi orang lain, terutama golongan masyarakat bawah. Meskipun konsumen bebas memilih dalam berkomunikasi barang/jasa sesuai dengan kemampuan ekonomi, sosial dan pengetahuan,

tapi

cara

berkomunikasi

yang

berlebihan

tanpa

memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitarnya, akan dapat menimbulkan kecemburuan sosial. 4) Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup. Konsumen wajib memiliki kesadaran terhadap kebersihan, keamanan, kesehatan sebagai akibat pola konsumsinya terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah/limbah di parit atau sungai, atau di sembarang tempat.

5) Memiliki rasa kesetiakawanan Maksudnya adalah mempunyai rasa tanggung jawab sosial untuk menggalang

kekuatan

guna

mempengaruhi

dan

memperjuangkan

kepentingan- kepentingan konsumen. Konsumen wajib tolong menolong dan saling memberikan informasi serta berhimpun untuk melindungi kepentingannya sebagai konsumen E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen,pemerintah serta masyarakat pada umumnya karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan berhentinya aktivitas perusahaan. Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 UndangUndang Perlindungan Konsumen, meliputi: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai mengenai

kondisi

dan

nilai

tukar

barang

dengan kesepakatan dan/atau

jasa

yang

diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat, dan pemerintah yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi : 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang

dan/atau

jasa

serta

memberi

penjelasan

penggunaan,perbaikan,dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian, dan/atau barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabiula barang dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 27

27

Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002,hal,65-66.