BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. A. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

15

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

Perhatian terhadap perlindungan konsumen bermula dari adanya gerakan terhadap perlindungan konsumen (Consumer movement). Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam memberikan perlindungan konsumen. Secara historis, perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan - gerakan konsumen diawal abad ke 19. Pertama kali di tahun 1891 di New York terbentuklah Liga Konsumen, dan pada tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terbentuk Liga Konsumen Nasional ( The National Consumer’s League ). Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 ( Enam Puluh Empat ) cabang yang meliputi 20 ( Dua Puluh ) negara bagian. 23 Hukum perlindungan konsumen dewasa ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut aturan - aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat suatu perlindungan. Pemerintah berperan sangat penting dalam mengatur, mengawasi dan mengontrol pelaku usaha dan konsumen sehingga tercipta sistem yang kondusif dan saling 21

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet 2 , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2001 ), hal. 12 - 13

15 Universitas Sumatera Utara

16

berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai. Fokus gerakan perlindungan konsumen sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke - 20. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen baru saja berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 mei 1973. Gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen. 24 Adapun yang melatarbelakangi lahirnya hukum perlindungan konsumen ini antara lain : 1. Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas Negara yang sekarang ini disebut negara - negara maju telah menempuh pembangunannya

melalui tiga tingkat : unifikasi, industrialisasi, dan negara

kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah dalam mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap - tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. 25

24

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 29 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, (Bogor: Panta Rei, 2005) , hal. 1. 25

Universitas Sumatera Utara

17

Sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal didunia barat. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan keluarnya Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 atau yang dikenal sebagai Guidelines for Consumer Protection of 1985 . Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi : 26 a. Perlindungan konsumen dari bahaya - bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi d. Pendidikan Konsumen e. Tersedianya upaya ganti rugi f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdangangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/ konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang semakin ketat ini dapat memberikan efek negatif terhadap konsumen pada umumnya. 2. Hubungan Transaksi antara Produsen dan Konsumen Konsep pemahaman perlindungan konsumen akan lebih mudah dilakukan bila melihat tahapan transaksi konsumen. Tahapan transaksi konsumen berarti

26

AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hal. vii.


18

proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang dan atau jasa konsumen dari penyedia atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Peralihan dapat terjadi diakibatkan adanya suatu hubungan hukum tertentu sebagaimana diatur didalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata atau peraturan perundang - undangan lainnya. 27 Pembahasan tentang tahapan transaksi konsumen ini dibutuhkan untuk pelaksanaan hak dan/atau kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta mengatasi permasalahan yang timbul dalam hubungan antara konsumen dan penyedia barang/atau jasa. Tahap transaksi konsumen terdiri atas tiga tahap, yaitu : 28 a. Tahap pratransaksi konsumen b. Tahap transaksi konsumen c. Tahap purnatransaksi konsumen Tahap tahap ini tidaklah secara tegas terpisah satu sama lain. Tahapan ini diperlukan agar dapat dengan mudah memahami akar permasalahan dan mencarikan penyelesaiannya. 29 a. Tahap pratransaksi konsumen Pada tahap ini, transaksi belum terjadi. Konsumen masih mencari keterangan dimana barang atau jasa kebutuhannya dapat diperoleh, berapa harga dan syarat yang harus dipenuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi yang diinginkan. 30 Misalnya, apabila konsumen membeli televisi maka ia akan terlebih dahulu mencari informasi mengenai harga dan spesifikasi dari

27

Az. Nasution, konsumen Dan Hukum, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 37 Ibid., hal 38 29 Ibid., 30 Ibid., hal 39 28


19

produk - produk televisi yang ada. Informasi ini dapat diperoleh dari brosur, testimoni, maupun iklan. Tahap yang paling vital bagi konsumen adalah informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggung jawab menyelenggarakan persediaan komoditi kebutuhan tersebut. Setiap pelaku usaha wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang menjadi mata usahanya. ( Pasal 7 huruf a dan b jo. Pasal 17, Pasal 20, Pasal 60, dan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen ) b. Tahapan Transaksi Konsumen Tahapan ini adalah tahapan dimana terjadi proses peralihan kepemilikan barang dan/atau jasa tertentu pelaku usaha kepada pihak konsumen. Pada tahap transaksi ini yang menentukan adalah syarat - syarat perjanjian peralihan pemilikan barang dan/atau jasa serta ada tidaknya perjanjian dengan klausula baku yang dilakukan secara sepihak. 31 Klausula baku “ setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan telebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. 32 Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah

31

Az. Nasution (e), Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia, cet 1, ( Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hal 10 - 11 32 Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 1 angka 10


20

terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. 33 Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula - klausula baku tertentu dalam

perjanjian

tersebut,

dimaksudkan

untuk

mencegah

terjadinya

penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. 34 c. Tahap Purnatransaksi Tahapan Purnatransaksi adalah tahapan pemakaian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah beralih kepemilikannya atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen. Misalnya dalam jual beli telepon seluler saat telepon seluler tersebut sudah beralih kepemilikannya dan penjual memberikan garansi maka garansi tersebut masuk kedalam tahapan purna transaksi. Apabila informasi tentang barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam pemakaian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan puas. Tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka dapat timbul masalah antara konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan sehingga timbul sengketa konsumen. 35

33

Mariam Darusman Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, ( Bandung : Alumni, 1994),

hal. 47 34

Ahmadi Miru dan SutarmanYodo, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 124 35 Az. Nasution, Op Cit, hal 38


21

B. Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen Istilah konsumen dapat dijumpai dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen ( Undang - Undang No. 8 Tahun 1999) atau yang sering disebut dengan UUPK, yakni terdapat pada Pasal 1 butir 2 bahwa “ konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 36 Pengertian konsumen dalam UUPK diatas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) Rancangan Undang - Undang Perlindungan Konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ),yang menentukan bahwa : 37 “Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.” Sedangkan yang kedua dalam Naskah Final Rancangan Akademik Undang - Undang Tentang Perlindungan Konsumen ( selanjutnya disebut Rancangan Akademik ) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen

36

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, hal 1

37

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hal 2


22

Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah “setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”. 38 Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “ korban produk yang cacat ” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian ( Kematian atau cedera ) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri. 39 Di Spanyol, konsumen di istilahkan tidak hanya individu atau orang, tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. 40 Pengertian konsumen bukan hanya beraneka ragam, tetapi juga merupakan pengertian yang luas seperti yang dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy dengan mengatakan, “ Consumers by definition Include us all “.41 Meskipun beraneka ragam dan luas, dapat juga diberikan unsur terhadap definisi konsumen, yaitu :

38

Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Rancangan Akademik Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1992, Pasal 1 a. hal 57 39 Nurhayati Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan beberapa aspeknya, (Ujungpandang : Elips Project, 1996) hal 13 40 Ibid. 41 Shidarta, Op Cit, hal 47


23

1. Setiap orang Disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berperan sebagai pemakai barang atau jasa. Istilah “ orang sebetulnya tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan, namun konsumen juga harus mencakup badan usaha, dengan makna luas daripada badan hukum. Dalam UUPK digunakan kata “pelaku usaha” 2. Pemakai Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan jasa barang. Didalam transaksi konsumen yang paling penting berupa peralihan barang dan jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. 3. Barang dan jasa Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan,

yang

dapat

untuk

diperdagangkan,

dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 4. Yang tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasar. Dalam dunia perdagangan syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. 5. Bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain


24

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya). 6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Batasan ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit untuk menetapkan batas - batas seperti itu. Batasan ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannnya sulit untuk menetapkan batas - batas seperti itu. Pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen itu adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi penumpang angkutan umum atau pada pokok langganan dari pada pengusaha 42 . Pengertian masyarakat ini tidaklah salah, sebab secara yuridis, dalam kitab Undang - Undang Hukum Perdata, terdapat subjek - subjek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli, penyewa, peminjam - pakai, dan sebagainya. Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan

42

Az. Nasution, Op Cit, hal 68


25

(pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya konsumen itu pelaksanaannya berhak untuk dilandasi oleh perlindungan hukum atau pada kesehariannya dikenal dengan istilah “ hukum perlindungan konsumen”. Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az.Nasution berpendapat “ hukum konsumen yang memuat asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 43 Hukum perlindungan konsumen tidak sebatas diatur didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen saja. Hukum perlindungan konsumen juga terdapat dalam hukum umum dan undang - undang lain misalnya Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 64 Undang - Undang Perlindungan Konsumen yaitu “ Segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang - undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan undang - undang ini.” C. Asas, Prinsip dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam setiap Undang - Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari

43

Shidarta, Op Cit, hal 9 - 10


26

diterbitkannya Undang - Undang itu. Asas - asas hukum merupakan pondasi suatu Undang - Undang itu dan segenap peraturan pelaksananya. Mertokusumo memberikan ulasan sebagai berikut : “... bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang - undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat - sifat atau ciri - ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut .” 44 Didalam Pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum ”. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 ( lima ) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangn antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

44

Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, cet 1, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) hal 25


27

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. 45

Adapun di dalam perlindungan konsumen adanya suatu prinsip - prinsip, prinsip tentang tanggung merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus - kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati - hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak - pihak yang terkait.

46

Secara umum prinsip - prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat hukum dibedakan sebagai berikut : 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability atau liability based on fault ) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya

45

Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 3 46 Shidarta, Op Cit, hal 59


28

unsur kesalahan,adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kualitas dan kerugian. 47 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ( persumption of liability principle ), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah Artinya beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik ( omkering van bewijslast ) diterima dalam prinsip tersebut. Undang - Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 19,22,dan 23 ( lihat ketentuan Pasal 28 UUPK ). Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian Adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah ( Presumtion of innoccence ) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ( presumtion nonliability priciple ) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense

dapat dibenarkan. Prinsip ini

menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan

47

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hal.130


29

bahwa ia tidak bersalah. 48 Contohnya dapat kita lihat dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapt diminta pertanggungjawabannya. 49 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak atau langsung (Strict Liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (Absolute Liability ). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas ada yang mengatakan, Strict Liability adalah “ prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan”. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan Force Majuer. Sebaliknya Absolute Liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 50 Menurut

R.C Hoeber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini

diterapkan karena : 51 1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi kompleks; 2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya; 3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati - hati.

48

Shidarta, Op.cit., hal.62 Ibid, Hal.96 50 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, ( Jakarta : Rajawali Pers,1998 ) hal 191 51 Shidarta, Op.cit., hal 78 49


30

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya merugikan monsumen. Penerapan tanggung jawab langsung (Strict Liability) tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari resiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Limitation of Liability Principle ) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film ingin dicuci dan dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya diganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang - undangan yang jelas. 52 Setelah melihat asas - asas maupun prinsip – prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, tentunya terdapat juga tujuan dalam hukum perlindungan

52

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, ( Bandung : Citra Aditya, 2006 ) hal 115 - 119


31

konsumen. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan : 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen

Keenam tujuan diatas merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan kedalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan nomor ke 3 dan 5. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan nomor 1 dan 2 termasuk nomor 3 dan 5 serta 6. Tujuan khusus yang diarahkan untuk kepastian hukum terlihat dalam rumusan nomor 4. Tujuan dalam perlindungan konsumen itu semata - mata untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. D. Hak dan Kewajiban Konsumen Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Maka dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.


32

Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya dikemukakan dulu apa pengertian hak itu. Sudikno Martokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, menyatakan bahwa “dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum”. 53 Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya

Hukum Perlindungan

Konsumen di Indonesia menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni ; 1.

Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. 2. Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. 3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. 54

Menurut Consumers Internasional (CI) menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni ; 1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. 2. Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam Pemilu. 3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.

53

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003) hal 50 54 Janus Sidabalok,Op Cit, hal 21


33

Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang. 55

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni ; 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya 56

Hak tersebut di atas pada intinya adalah untuk meraih kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sebab masalah tersebut merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Juga untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

55

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op Cit, hal 91 Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 61 56


34

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk di dengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak konsumen yang tersebut di atas berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana tercantum dalam tujuan dari perlindungan konsumen yaitu mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen. Sehingga diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan untuk memerhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak-hak konsumen. 57 Selain ada hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban adalah “ suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual”. Frederic M. Hart dan Nathalie Martin mengemukakan kewajiban konsumen sebagai berikut : “... obligation can arise from a large variety of transactions. If personal property is sold,leased,licensed,assigned,or otherwise disposed of, the obligation to pay is an account. If service have been rendered or are to be rendered, the obligation to pay for them is an account. ...” 58 Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian; 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 57

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op Cit, hal 91 Frederic M. Hart dan Nathalie Martin, Secured Transaction (United States of America: Aspen Publisher, 2007), hal 29 58


35

4.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut 59

Kewajiban ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. 60

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian tentang pelaku usaha ; Pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan: Artinya, pelaku usaha yang diikat oleh undang - undang ini adalah para pengusaha yang berada di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pelaku usaha disini dilarang memperdagangkan sediaan informasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 61 Jika terdapat pelaku usaha

59

Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 5 60 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op Cit, hal 30 61 Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 8 ayat 3


36

melakukan pelanggaran maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 62 Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara). 63 Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha adalah sebagai berikut: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain-nya.

Hak pelaku usaha di atas juga disertai oleh kewajiban bagi pelaku usaha. Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ; 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 62

Indonesia (c), Undang - Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 8 ayat 4 63 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hal.135


37

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 64

Dilihat dari uraian di atas, jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Larangan larangan yang tertuju pada pada pelaku usaha juga diperlukan agar konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. 65 Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus

64

Ade Marman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 ) hal 65 - 66 65 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit ., hal 66


38

melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.


BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. A. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

Recommend Documents